BAB 5 Tatanan Kelembagaan

contoh yang baik. i "ndia dan Jepang perdebatan dan sindir'menyindir berlangsung dengan santun dan eloquent , tidak kalah dengan keelokan perdebatan di "nggris atau #merika erikat. i ekstrim lainnya kita

lihat Dai%an (dan sebelumnya Korea elatan) di mana perdebatan diselesaikan dengan adu jotos. i antara kedua ekstrim itu kita menyaksikan keanggunan demokrasi dan aristokrasi Dhailand, di mana pada saat yang tepat kharisma tahta kerajaan menyelesaikan masalah politik yang berat. + Kekece%aan dari pihak manapun terhadap roda'roda dalam tatanan kelembagaan dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi secara demokratis akan mendorong parlemen jalanan peoplespo&er di ilipina), aksi demonstrasi yang anarkis, bentrokan antarkekuasaan dengan kekerasan, dan segala bentuk kekece%aan terhadap demokrasi. Dheodore $arker mende!insikan demokrasi sebagai %a go)ern"ent o! all the people, by all the people, !or all the people, o! course a go)ern"ent o! the principles o! eternal *ustice, the unchanging la& o! 1od9 !or shortness sake I &ill call it the idea o! Freedo" 8 : Kalau semua rakyat (le%at lembaga'lembaga

negara tentunya) ikut memerintah, bayangkan tantangan yang dihadapi. Kepentingan di antara kita bisa berbeda8 kepentingan pekerja (kesejahteraan sebagian masyarakat) dan pemberi kerja (kebutuhan akan in/estasi yang diharapkan mendatangkan kesejahteraan), kepentingan kelompok mayoritas (yang akan menang melalui sistem pemilihan) dan kelompok minoritas (yang mempunyai hak asasi yang harus dihormati), kepentingan menegakkan keadilan (kasus 434", kasus Dimor Dimur, dan lain' lain) dan kepentingan masa depan ( rekonsiliasi antara pemegang kekuasaan baru dan lama), dan seterusnya. Danpa tradisi berdemokrasi, kehidupan berdemokrasi bisa sangat melelahkan. leh karena itu, tradisi ini harus terintegrasi dengan pendidikan sejak kecil di sekolah dan di rumah. #nak'anak diajarkan mengungkapkan pendapat dan perasaannya secara lugas dan santun, dan di lain pihak, menghargai pendapat orang lain, sekalipun kita tidak menerimanya. >ampir -.+00 tahun yang lalu, $lato melihat :demokrasi sebagai bentuk yang indah dalam pemerintahan, penuh dengan kebhinekaan dan ketidakteraturan, dengan menganugerahkan kesetaraan kepada yang istime%a dan yang tidak istime%a.; I Didak jarang, bangsa yang menemukan kembali demokrasi, rindu akan masa'masa di mana kekuasaan mutlak :bisa menyelesaikan; masalah ekonomi dan pembangunan, masalah keamanan negara, dan lain' lain masalah bangsa. i antara pemimpin bangsa kita pun masih ada kerinduan semacam ini. e%an $er%akilan Rakyat periode -00'-01* akan memiliki tambahan alat kelengkapan baru, yakni 4adan #kuntabilitas Keuangan egara (4#K). >al itu diputuskan dalam pembahasan Rancangan &ndang'&ndang usunan dan Kedudukan M$R, $R, $, dan $R yang prosesnya hampir mendekati tahap akhir. Dujuan penambahan badan tersebut adalah untuk lebih mengoptimalkan !ungsi penga%asan $R. 4#K ber%enang melaksanakan penyelidikan atas suatu kasus berdasarkan audit 4adan $emeriksa Keuangan, masukan dari komisi, atau masukan masyarakat D& akan 1- sampai 1@ anggota $R senior yang pernah menjabat paling sedikit dua $ 

diisi la

P°ratl

r7nLo 4#K didukung sekitar @0 sta! yang memiliki latar belakang ilmu ekonomi. ikap akomodati! dalam kampanye pemilihan $residen akan berdampak dalam tatanan kelembagaan dan e!ekti/itasnya. i harian ;o"pas,

#komodasi berlebih Diga potensi kekeliruan pertama berpotensi dibentuk oleh sikap akomodati! =udhoyono yang berlebihan. $ertama, mengakomodasi semua (-@) partai peserta resmi koalisi penyokongnya ke dalam kabinet danGatau pos'pos pemerintahan lainnya. #komodasi semacam ini ditandai oleh berlebihannya jumlah dan proporsi %akil partai sambil terabaikannya kompetensi mereka.

11

Bagian I —Pengantar Akuntansi Forensik

Kedua, mengakomodasi berlebihan %akil lima partai utama peserta koahsi ke dalam kabinet dan pos'pos kantor eksekuti! $residen. >al ini berpotensi membatasi kemungkinan terbentuknya kabinet yang kompeten, pro!esional, dan punya integritas. Ketiga, tergoda memperluas dukungan dalam legislati! dengan menarik masuk $artai Bolkar ke barisan pendukung pemerintahan melalui Munas $artai Bolkar danGatau $"'$ melalui pertukaran kepentingan politik jangka pendek. #lhasil, 4='4oediono akan tersokong oleh koalisi tambun berkekuatan di atas I0 persen kursi legislati!. amun, sebagaimana terbukti sepanjang masa pemerintahan =udhoyono'Kalla, koalisi tambun itu akan sulit didisiplinkan. Resistensi dan perla%anan dari lembaga legislati! akan datang dari partai' partai penyokong pemerintahan. #lih'alih koalisi semacam ini, =udhoyono lebih butuh koalisi berkekuatan cukup (koalisi lima partai dalam pemilu presiden yang baru lalu) yang disiplin.

i''''''''''''''' ''i'''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' ''''' Dakkuat

1 ir

N NN:ili!!!

Diga potensi kekeliruan berikutnya dibentuk oleh cenderung lemahnya kepemimpinan =udhoyono. $ertama, menjalankan politik balas budi secara berlebihan sebagaimana terlihat sejak -00*. $olitik balas budi berlebihan telah terbukti meningkatkan kerepotan selama lima tahun terakhir. Kedua, tidak bersikap tegas terhadap kasus'kasus kon!lik kepentingan dalam pemerintahanny sehingga membatasi e!ekti/itas manajemen pemerintahan dan kebijakan. Contoh terbaik soal irn adalah berlarut'larutnya penyelesaian lumpur di idoarjo. Ketiga, mengelola pemerintahan yang terlampau hati'hati, lamban, dan )2n+e3ati4. Jang556 lupa, 4='4oediono cenderung satu karakter, tidak saling komplementer +ebagaimana ||| Kalla. Keduanya berpotensi menjadi rem (bukan rem dan gas) dan mem!asilitasi tebent*)1 pemerintahan yang kurang sigap.

i samping masalah yang dikemukakan
>"M

Kotak 5.1 Kegagalan Rekrutmen $ejabat $ublik Kita >arian ;o"pas, Jumat,  Mei -00 berisi tulisan, analisis, dan ulasan mengenai buruknya rekrutmen pejabat publik kita. Kotak ini berisi ringkasan dari tulisan, analisis, dan ulasan mengenai8 1. Calon pimpinan K$K yang lolos (#ntasari #Ohar) dan yang tidak lolos (#mien unaryadi) dari seleksi $R. #ntasari terpilih menjadi Ketua K$K, dan kemudian menjadi terdak%a dalam suatu kasus pidana. &lasan ;o"pas ini berjudul Perekrutan Buruk, Pe*abat ?e"ble. PCatatan8 $ada penghujung -00, #mien unaryadi menjadi salah satu anggota sta! ahli $anitia Khusus #ngket 4ank Centurylihat (uara Pe"baruan , Rabu, 1H esember -00). N  -. $ara komisioner (anggota Komisi egara) yang terlibat kasus (tindak pidana korupsi dan pidana umum) dengan ulasan berjudul Apakah yang (alah@

#ntasari #Ohar uatu hari di bulan eptember -00I, empat %arta%an terkejut ketika disodori segepok uang dengan pecahan 100 dolar # oleh calon pimpinan K$K, #ntasari #Ohar. #ntasari menyebut, uang tersebut adalah uang transpor. $ara %arta%an ini terkejut dan kesal karena calon pimpinan K$K, yang seharusnya memberantas korupsi, justru mencoba :menyuap;. #ntasari seolah'olah mengolok'olok etika dan kepatutan jurnalistik. $ara %arta%an itu, salah satunya Karaniya harmasaputra kemudian melaporkan tindakan #ntasari kepada $anitia eleksi Calon $impinan K$K. Mereka menelepon Mas #chmad antosa, salah seorang anggota panitia seleksi. Mas #chmad antosa pun berjanji akan mempertemukan mereka dengan panitia seleksi. 4elakangan, hanya tiga anggota panitia seleksi, yaitu Mas #chmad antosa, Komaruddin >idayat, dan rans #leFander 2ospakrik, yang merespons. Mereka menemui para %arta%an beberapa jam sebelum menyampaikan 10 nama calon pimpinan K$K yang sudah diseleksi kepada $residen. ama #ntasari tetap lolos. Dakpuas dengan tanggapan $anitia eleksi K$K, Karaniya dan ka%an'ka%an melaporkan tindakan #ntasari ke Jaksa #gung Muda $enga%asan (Jam%as). >asilnya tetap sama. Dindakan #ntasari yang mencoba memberi uang kepada %arta%an yang me%a%ancarainya tidak ditindaklanjuti. Karaniya harmasaputra, saat dimintai tanggapan terkait dengan penahanan #ntasari #Ohar yang diduga terlibat kasus pembunuhan ini, menyatakan, :yang paling bertanggung ja%ab atas tercorengnya nama K$K adalah $anitia eleksi Calon $impinan K$K periode -00'-011.; ejak a%al terbentuknya panitia seleksi, sudah banyak kritik dilontarkan terhadap komposisi panitia seleksi, terlebih dengan dipimpin oleh seorang menteri. 4erdasarkan pengamatan ;o"pas, selama proses seleksi, nama'nama besar yang menjadi panitia seleksi jarang sekali datang menghadiri rapat. Mereka baru serius mengikuti rapat menjelang akhir proses seleksi. #kibatnya, nama'nama kontro/ersial yang masuk dalam da!tar tidak bisa dicermati secara baik dari a%al proses seleksi. Derlebih lagi, panitia seleksi dalam kon!erensi pers pada * Juli -00I mengungkapkan, kontro/ersi dalam masyarakat yang menyertai seorang calon tidak menjadi pertimbangan $anitia eleksi Calon $impinan K$K. $anitia seleksi lebih mengandalkan melihat calon secara komprehensi!, mulai dari kepribadian, pengetahuan, hingga %a%asan yang dimiliki. Meskipun banyak laporan masyarakat yang masuk seputar rekam jejak para calon, panitia seleksi tidak menggubris.

142

Bagian I —Pengantar Akuntansi Forensik

4erdasarkan catatan ;o"pas, hasil rekam jejak terhadap #ntasari #Ohar yang dilaporkan sejumlah 3M beragam, seperti keterlambatan dalam penanganan perkara eksekusi terpidana kasu s Dommy oeharto, anggota $R umatra 4arat, dan pemeriksaan 4upati Kepulauan Riau >u7 >ood. $utusan bebas murni terhadap 4upati 3ono%e 3ukman #buna%as juga diduga disebabkan unsur " kejaksaan yang tidak pernah mengajukan bukti dan temuannya di persidangan. Menurut laporan Q 3M kepada panitia seleksi, sebelum diputuskan bebas murni, 3ukman #buna%as memberikan uangi sebesar Rp@ miliar kepada #ntasari #Ohar di 4angka 4elitung. 4egitu pun in!ormasi yang diterima 3M tentang dugaan adanya pemberian uang Rp+ miliar 1 dari 4upati Muna Rid%an 4ae kepada #ntasari, juga masuk dalam berkas laporan. #kan tetapi, semuai laporan tersebut tidak dipertimbangkan oleh $anitia eleksi Calon $impinan K$K. 2akil Koordinator "ndonesian Corruption 2atch ("C2) #dnan Dopan >usodo mengatakanj #ntasari adalah salah satu calon pimpinan K$K yang paling kontro/ersial. :ecara resmi kami sudah menyurati panitia seleksi agar mencoret #ntasari #Ohar sebagai calon pimpinan K$K. Jejak rekam dia banyak cacat,; kata #dnan. amun, panitia seleksi abai. Mereka juga tidak mendengarkan kritik masyarakat terkait adanya kebijakan mereka memberikan kuota bagi penegak hukum, baik jaksa maupun polisi, untuk menjadi calon pimpinan K$K. Jadi, meskipun para calon yang ada tidak cukup baik dan berintegritas, tetapi dengan adanya kebijakan kuota ini maka para calon dari jaksa dan polisi berpeluang terpilih menjadi pimpinan K$K. Mas #chmad antosa mengakui, #ntasari termasuk calon yang jejak rekamnya mendapat sorotan saat proses seleksi. :eleksi pejabat publik memang memiliki banyak kelemahan. Dak hanya di K$K, tapi juga terjadi di K$&, Komisi =udisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian. 4anyak orang yang berkualitas tidak terjaring, tetapi yang punya banyak kelemahan yang akhirnya lolos. Kami dihadapkan pada minimnya pilihan,; kata #chmad, yang menjadi anggota panitia seleksi untuk sejumlah lembaga negara ini. 3ebih dari itu, menurut #chmad, yang lebih mengkha%atirkan adalah seleksi di $R. :aya termasuk yang terkejut, ketika kemudian #ntasari yang terpilih menjadi ketua K$K,; ujarnya. Mengenai rekam jejak #ntasari #Ohar, Muhammad #ssega! selaku kuasa hukum #ntasari mengatakan, sebelum i

menjabat sebagai Ketua K$K soal rekam jejak kliennya sudah banyak diulasi se%aktu proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan K$K. 4aik oleh sejumlah 3M dan media massa. ;aya sudah kenal #ntasari saat sebagai jaksa, tapi saya tidak tahu track record #ntasari sebelum menjabat sebagai Ketua K$K. aya baru membaca rekam jejak #ntasari yang diungkap L%M dan media massa,; ujar #ssega!. #mien unaryadi $roses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon pejabat publik di $R memang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan !raksi'!raksi politik. :eperti politik dagang sapi,; kata #dnan. Jauh'jauh hari sebelum Komisi """ $R memilih lima calon pimpinan K#K/ 4a)+i-4a)+i di $R ternyata sudah gencar melakukan lobi di antara para pimpinan !raksi. ( ;o"pas, - .o/ember -00I). iduga, dari pertemuan in!ormal di >otel our easons Jakarta, -I o/ember -00I malam. nama akan didorong untuk diloloskan. Mereka adalah #ntasari #Ohar (kejaksaan), 4ibit amad Ria!l (kepolisian), >aryono &mar (4$K$), Chandra M. >amOah (pengacara), sedangkan dari pega%ai  Mochammad Jasin. #da juga yang menyebut 2aluyo (pega%ai K$K juga).

Bab —Tatanan ;ele"bagaan

0t2

>asil /oting para !raksO di Komisi """ sama dengan hasil lobi in!ormal di >otel our easons ini sehingga lima nama yang terpilih adalah #ntasari #Ohar, 4ibit amad Rianto, >aryono &mar, Chandra M. >amOah, dan Mochammad Jasin. 4erdasarkan pengamatan Kompas selama proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi """, pertanyaan yang diajukan para anggota $R kepada #ntasari sangat minim, hanya seputar /isi dan misinya jika kelak ia menjabat sebagai pimpinan K$K. $ertanyaan'pertanyaan itu bisa dija%ab dengan lancar oleh #ntasari. 4ahkan, saat #ntasari mengatakan, ia siap pasang badan jika untuk kasus apa pun agar K$K tidak menjadi alat untuk menOalimi seseorang, dia disambut tepuk tangan meriah anggota Komisi """ $R. >al ini berbeda sekali saat para anggota Komisi """ $R mencecar #mien unaryadi, 2akil Ketua K$K periode -00*'-00I, yang kembali mencalonkan diri. 4ahkan, in!ormasi Kompas dari salah seorang anggota Komisi """ yang diperoleh sebelum /oting dilakukan menyebutkan, Komisi """ $R kha%atir kalau memilih #mien unaryadi karena K$K nanti akan seperti K$K jilid " yang sulit dikendalikan.

Komisioner yang terlibat kasus a!tar nama anggota Komisi'komisi egara yang terlibat kasus8 ama

Jabatan

Ketua K$& aOaruddin jamsuddin Mulyana 2. Kusumah (-001'-00+) #nggota K$& (-001'-00+)

Rusadi Kantapra%ira "ra%ady Joenoes

#nggota K$& (-001'-00+) #nggota Komisi =udisial (-00+' -010)

ugaan Kasus

Aonis

Korupsi dana rekanan dan asuransi K$& uap auditor 4$K

Dangerang, 4anten H tahun (Kasasi M#

1HGG-00H) - tahun penjara I bulan ($engadilan Korupsi kotak suara pemilu Dipikor 1-GG-00+) 1+ bulan ($engadilan Korupsi pengadaan tinta pemilu Dipikor 1@G1-G-00H) Menerima uang RpH00 juta dan @0.000 * tahun (Kasasi M# dolar # dari reddy antoso terkait 1HG10G-00H) proyek pengadaan tanah untuk gedung  tahun (Kasasi M# Komisi =udisial 1*G11G-00) Menerima suap sebesar Rp+00 juta dari $residen irektur $D irst Media, 4illy

Mohammad "Sbal

#ntasari #Ohar

indoro #nggota K$& (-00H'

Derlibat kasus pembunuhan asrudin

Mulai diadili $engadilan

-011)

Tulkarnaen, irektur $D $utra

Dipikor 10G-G-00)

Raja%ali 4anjaran, yang te%as

Kasusnya masih

ditembak pada 1* Maret -00 di

ditangani polisi

Ketua K$K (-00I' -011)

umber8 >arian ;o"pas, Jumat  Mei -00.

144

—Pengantar Akuntansi Bagian I

Forensik

LEMBAGA #EMBE$ANTA%AN K7$U#%I Komisi $emberantasan Korupsi (K$K) yang berdiri pada tanggal - esember tahun -0oj bukanlah lembaga pemberantasan korupsi yang pertama di "ndonesia. K$K didirikan karen a kelemahan aparat penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan (kepolisian dan kejaksaan) dalam menghadapi tuntutan kon/ensi pemberantasan korupsi $44 (
esudah K$K berdiri, dalam era pemerintahan usilo 4ambang =udhoyono lahir Dim $emburu Koruptor dan Dimtastipikor yang dikomandoi oleh pimpinan Kejaksaan #gung.

10

Dim Derpadu $emburu Koruptor atau lebih dikenal dengan Dim $emburu Koruptor yang dibentuk pemerintah melalui Menko $olitik, >ukum dan Keamanan pada 1I esember -00*. Didak jelas dasar hukum pembentukan Dim $emburu Koruptor ini. Dim beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Menko $olitik, >ukum, dan KeamananE KapolriE Jaksa #gungE epartemen 3uar egeriE serta $usat $elaporan #nalisis dan Dransaksi Keuangan ($$#DK). 11 Dugas Dim $emburu Koruptor selain memburu para koruptor yang kini bebas di luar negeri, juga berupaya mengembalikan aset'aset milik negara yang diba%a mereka kabur ke luar negeri. Ketua Dim Derpadu adalah 4asrie! #rie! (2akil Jaksa #gung) dengan pertimbangan jaksa adalah eksekutor putusan pengadilan. irjen #dministrasi >ukum &mum Tulkarnaen =unus dalam Dim $emburu Koruptor bertugas mencari rekening para koruptor, sedangkan irektur Jenderal "migrasi "mam antoso bertugas mencari keberadaan para koruptor. #%alnya tim ini hanya memburu terpidana yang Umelarikan diriV. #kan tetapi, dalam perkembangannya yang menjadi tersangka juga menjadi target. Dim sudah menetapkan 1@ koruptor kakap untuk segera ditangkap. aat ini tim gabungan berkonsentrasi memburu enam terpidana korupsi dan tujuh tersangka korupsi yang kabur dari "ndonesia. ayangnya da!tar tersangka korupsi yang kabur tidak pernah disebutkan secara jelas, karena alasan con!idential ari sisi tempat pelarian, mereka kebanyakan berada di ingapura, ada yang di #, Kanada, dan Cina. #pa yang sudah dicapai Dim $emburu Korupsi5 Judul berita dalam majalah Dempo memberi ja%aban atas pertanyaan tersebut. 3ihat Kotak +.-.

Kotak 5.2 :Kisah Dim $enangkap #ngin; i lapangan, taring tim yang terdiri atas jaksa, polisi, dan anggota 4adan "ntelijen egara ini ternya  tak seseram namanya. "barat pepatah, target yang dicapai :jauh panggang dari api;. ebelumnya, tim ini menetapkan 1* orang sebagai target. ebagian di antaranya pa  pengemplang dana 4antuan 3ikuiditas 4ank "ndonesia yang sudah dijatuhi /onis penga Mereka antara lain amadikun >artono (Komisaris 4ank Modern), 4ambang utrisno (2akil Komisaris &tama 4ank urya), dan "ra%an alim (irektur &tama 4ank Blobal). i luar itu, ada buron kakap lain, seperti udjiono Diman (irektur $D 4ahana), Maria $auline 3umo%a, serta

145

Kendati tim ini sudah terbang ke #ustralia, >ong Kong, ingapura, Cina, %iss, dan #merika erikat, bisa dibilang yang diba%a pulang lebih banyak angin. :>anya bisa mengendus, tapi tak tahu di mana persisnya mereka tinggal,; ujar seorang jaksa. Muchtar mengakui timnya kesulitan melacak di mana buruannya berada. Muchtar menunjuk, beberapa buronnya kerap berada di ingapura. i antaranya 4ambang utrisno, yang sudah di/onis hukuman seumur hidup, dan amadikun >artono, yang dihukum empat tahun penjara. Dim ini pun mengaku sulit melacak aset para koruptor yang ditengarai sudah banyak dipindahtangankan itu. >ingga kini, satu'satunya isi rekening yang bisa diambil tim kejaksaan adalah milik >endra Rahardja, mantan pemilik 4ank >arapan entosa, yang meninggal di #ustralia pada -00@. $emerintah >ong Kong bersedia menyerahkan duit >endra ke "ndonesia senilai &600 ribu atau sekitar Rp miliar dengan syarat ada sharing !ee (komisi bagi hasil). &ntuk syarat itu, karena tak ada pilihan lain, "ndonesia setuju. umber. Majalah Te"po y -H Juli -00.

Mengenai Dim $emburu Koruptor ini, harian ;o"pas, 1- #gustus -00, menulis :Dak Jelas Kinerjanya, itiadakan aja. $asalnya, hasil kerja tim di ba%ah koordinasi Menteri Koordinator $olitik >ukum dan Keamanan itu tidak jelas, bahkan tumpang tindih dengan bidang lain.; Kompas mengutip anggota Komisi """ $R, Bayus 3umbuun8 :Didak seimbang antara biaya yang dikeluarkan dan hasil Dim $emburu mengembalikan aset negara.; ;o"pas juga mengutip >asril >ertanto (Ketua harian ?asyarakat Pe"antau Peradilan Indonesia akultas >ukum &ni/ersitas "ndonesia), :Kinerja Dim $encari Dersangka dan Derpidana

Korupsi belum sebanding dengan namanya. Kinerjanya tidak pernah maksimal. alah satu hambatannya adalah sistem birokrasi di "ndonesia dalam bidang hubungan timbal'balik antarnegara yang berada di tangan Menteri >ukum dan >ak #sasi Manusia.; Kemudian ada Dim $emberantasan Dindak $idana Korupsi, yang lebih dikenal dengan nama Dimtas Dipikor. Dimtas Dipikor yang dibentuk berdasarkan Keppres o. 11 tahun -00+ beranggotakan * orang dari kejaksaan, kepolisian, dan 4adan $enga%asan Keuangan dan $embangunan (4$K$). ecara resmi Dimtas Dipikor dibubarkan $residen usilo 4ambang =udhoyono pada tanggal 11 Juni -00I. $ekerjaan yang belum selesai akan dilanjutkan kejaksaan dan kepolisian. luru bicara kepresidenan #ndi Mallarangeng mengatakan $residen memutuskan tidak memperpanjang atau membentuk lembaga baru sejenis Dimtas Dipikor. ilih bergantinya lembaga'lembaga di bidang pemberantasan korupsi menjadi inspirasi untuk membuat karikatur seperti pada igur +.1.

Figur 5.1

,1IM$!M
KOMIS! (MPAT

5>67

..KOHiTEAHTi TMPEN8CRANTAS KORUPSi &70 KORUPSI 19SZ ,D;2?/TEP?BT(#G KOmsi PEMERIKSA Ti$ ;22H*#A(iPF?t-?J4 TMOUC Pi2A#A KOM%Si KOROPS! #00#' KCKAYAAN P&Jfi&AT !2(#K $iH#.# HARA "9#$ KO&UfS

5>>>

Tugas dan Wewena ngKPK K $ K d i b e n t u k d e n g a n t u j u a n m e n i

heu



T!l(?Ti" ; PKA?;2 J<;l L22(M,

n g k at k a n d a y a g u n a d a n h a si l g u n a te r h a d a p u p a y a p e

m b e r a n ta s a n ti n d a k p i d a n a k o r u p si . K $ K a d al a h le m b a

g a n e g a r a y a n g d al a m m el a k s a n a k a n t u g a s d a n % e % e

n a n g n y a b e rs i! at i n d e p e n d e n d a n b e b a s d a ri p e n g a r u

h k e k u a s a a n m a n a p u n .  al a m m e n ja la n k a n t u g a s d a

n % e % e n a n g n y a, K $ K m e n g a n u t a s a s8 k e p a st ia n h u k u m

, k et e r b u k a a n , a k u n ta b il it a s, k e p e n ti n g a n u m u m , d a

n p r o ! e si o n al it a s. K $ K b e rt a n g g u n g ja % a b k e p a d a p u b

li k d a n m e n y a m p ai k a n la p o r a n n y a k e p a d a $ r e si d e n ,

 e % a n $ e r % a k il a n R a k y at (  $ R ), d a n 4 a d a n $ e m e ri k s

a K e u a n g a n ( 4 $ K ). D u g a s' t u g a s K $ K m el i p u ti k e g ia ta n 8 1. koordi nasi denga n instan si

yang ber%e nang melak ukan pembe rantas an tindak

pidana korups iE -. super/ isi terhad ap instan si yang ber%e nang melak ukan pembe rantas an tindak

pidana korups iE @. p e n y el i

d i k a n , p e n y i d i k a n , d a n p e n u n t u ta n te r h a d a p ti n

d a k p i d a n a k o r u p si E *. p e n c e g a h a n ti n d a k p i d a n a

k o r u p si E +. p e m a n ta u a n ( " o n it o r i n g

) p e n y el e n g g a

r a a n p e m e ri n ta h a n n e g a r a.  tr u k t u r o r g a n is a si K $ K d a p at d il i h at

d al a m 4 a g a n + . + .


in ir i c o 9 (0 L L

CO

14

7

   !l J-

| a

$ u m ber .

Ko mi si Rp m be ra nt aia n Ko ru psi .


14

7

TugasKoor di nasi alam melaksanakan tugas koordinasi, K$K ber%enang8 1X mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsiE -. meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi' @. meminta in!ormasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkaitE *. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang ber%enang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsiE +. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana.


14

7

&mumnya koordinasi oleh K$K dilakukan dengan kepolisian dan kejaksaan. amun, 3aporan Dahunan K$K juga menyebutkan instansi lain yang ber%enang dalam pemberantasan korupsi seperti 4$K, 4$K$, "nspektorat Jenderal di departemen dan nondepartemen. 4entuk koordinasi ini antara lain adalah diterimanya urat $erintah imulainya $enyidikan ($$) dari kepolisian dan kejaksaan. Dabel +.1 menunjukkan $$ yang diterima K$K dari tahun -00*'-00H (3aporan Dahunan -00I dan -00 tidak mencantumkan data $$).

Tabel 5.1 %*at #eintah im*lain,a #en,idi)an

Dahun -00* -00+ -00H

Kepolisian 11H 11 @1*

Kejaksaan @+* *II *H0

Jumlah *I0 ++ II*

TugasSupervi si alam melaksanakan tugas super/isi, K$K ber%enang8 1.

melakukan penga%asan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan %e%enangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik,

-.

mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. alam hal K$K mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau %ajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen yang diperlukan dalam %aktu paling lama 1* hari

kerja sejak tanggal

diterimanya permin K$K. $enyerahan dilakukan dengan berita acara penyerahan, dan sejak saat itu tugas dan ke%enangan kepolisian atau kejaksaan beralih ke K$K. $engambilalihan penyidikan dan penuntutan oleh K$K dilakukan dengan alasan8 1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjutiE -. penanganan tindak pidana korupsi berlarut'larut atau tertunda'tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungja%abkanE @. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnyaE *. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsiE


14

7

+. ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena inter/ensi dari eksekuti!, legislati!, atau yudikati!E H. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, membuat penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungj a%abkan.

TugasPenyel i di kan,Penyi di kan,danPenunt ut an K$K melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang8 1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negaraE -. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakatE danGatau @. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rpl miliar. K$K ber%enang untuk8 1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraanE -. memerintahkan seseorang pergi ke luar negeriE @. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdak%a yang sedang diperiksaE *.

memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membl2)i rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdak%a, atau iha) lain yang terkaitE

+. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka *nt*) membehenti)an sementara tersangka dari jabatannyaE H. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka ata* teda)8a )eada instansi yang terkaitE I. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi edagangan/ dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara periOinan, li+en+i/ +eta )2n+e+i ,ang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdak%a ,ang did*ga beda+a)an bukti a%al yang cukup ada hubungannya dengan tinda) idana )2*+i ,ang sedang diperiksaE

. meminta bantuan "nterpol "ndonesia atau instansi penegak hukum negara la%, untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di l &ar negeriE .

meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakuka n penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

ari struktur organisasi di 4agan +.+ terlihat kegiatan K$K dalam bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan oleh jajaran eputi 4idang $enindakan yang memba%ahi irektorat $enyelidikan, irektorat $enyidikan, dan irektorat $enuntutan. Kegiatan penindakan bersi!at represi!, menimbulkan e!ek jera, dan meredam niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. K$K tidak ber%enang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.


14

7

Dabel +.- menyajikan statistik kegiatan penindakan K$K dari tahun -00*'-00I, dalam jumlah kasus atau perkara.

Tabel 5.2 J*mla) Ka+*+ ata* #e)aa

KegiatanG$encapaian $enyelidikan $enyidikan

9::; I0 +@

9::< H -

9::= @H

-

9::" @1 1

$enuntutan

*@

-*

10

1

-

$utusan dengan kekuatan hukum tetap
I

-1 -@

1*

+ +

0

-1

9::! -0

1

Catatan=

1. Dabel ini disusun dari 3aporan Dahunan K$K. $enyajian data tidak selalu sama dari tahun ke tahun. -. alam 3aporan -00I, ada keterangan bah%a + dari H kasus yang diselidiki, dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan. @. alam 3aporan -00 disebutkan I dari +@ perkara yang disidik berasal dari tahun -00I. alam 3aporan -00I, ada keterangan bah%a dari - kasus yang disidik, -1 berasal dari tahun tersebut dan  kasus dari tahun sebelumnya. alam 3aporan -00+, ada keterangan bah%a seluruh 1 kasus yang disidik berasal dari tahun tersebut. *. 3aporan -00 menyebutkan penuntutan terdiri atas H perkara sisa tahun -00I dan @I p% tahun -00. +. 3aporan -00I memerinci perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu  $ tanpa upaya hukum dan 1@ dengan upaya hukum (banding atau kasasi). H. Didak ada statistik mengenai eksekusi untuk tahun -00H, sedangkan untuk tahun pertama), kemungkinan belum ada eksekusi.

-00*


14

Kegiatan penindakan yang sangat menarik perhatian umum dalam tahun -00 dan -00 adalah penangkapan dan penyadapan percakapan telepon. Kotak +.@ menjelaskan mengenai tertangkap tangan menurut K&>#$ dan dalam tindak pidana korupsi.

Kotak 5.3 Dertangkap Dangan Dertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada %aktu sedang melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan segera, sesudah, beberapa saat tindak pidana korupsi itu dilakukan atau apabila sesaat kemudian ditemukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras sebagai hasil kejahatan atau digun akan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bah%a ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (K&>#$ atau &ndang'&ndang omor  Dahun 11 tentang >ukum #cara $idana pada $asal 1 butir ke'1). 4erdasarkan in!ormasi atau pengaduan yang akurat atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana korupsi, K$K segera menindaklanjutinya dengan melakukan tindakan yang diperlukan. alam hal seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, penyidikGpenyelidik dapat melakukan penangkapan tanpa urat $erintah $enangkapan. Dindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang tertangkap tangan akan dilanjutkan dengan penyidikan atas perkara tersebut, apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan memenuhi kriteria perkara yang dapat ditangani oleh K$K. alam hal tindak pidana korupsi ternyata tidak memenuhi kriteria perkara yang dapat ditangani oleh K$K, maka perkara tersebut diserahkan kepada instansi KepolisianGKejaksaan dan perkembangan penanganannya disuper/isi oleh K$K. umber8 3aporan K$K tahun -00I. i 1  7 <> " "''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' '''"

Khusus dalam hal ditemukannya unsur tindak pidana korupsi, terdapat penyelidik, penyidik, dan penuntut dengan %e%enang yang berbeda'beda (lihat 4agan +.H). 1-

Bagan 5.6

K$K && ?:09::9

\

#en,elidi)an 0 /

\ #en,idi)an 0 /

\

#en*nt*tan > /

#eadilan #eadila n

UU 6=09! #en,elidi)an

KEJAK%AA N

&& -G-00-

$3""

7

Menurut 3aporan Dahunan K$K tahun -00, jumlah kerugian keuangan negara ya7 berhasil diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas egaraGaerah dalam periode 1 Januari sampai dengan 1+ esember -00, dari penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

umber $endapatan &an g p en gga nt i Din dak $ ida na Kor ups i ya ng di te tapk an pe ng ad il an

dalam riba rupiah @ 0. 1I. @1

&ang rampasanGsitaan hasil korupsi yang ditetapkan pengadilan

1-.@1.-@

>asil denda

-.H00.000

Jasa giro ngkos perkara

+1+.1H0 -H0 *0H.@+-.0@1

Jumlah

T*ga+ #en@egahan alam melaksanakan tugas pencegahan, K$K ber%enang8 1. melakukan penda!taran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negaraE -. menerima laporan dan menetapkan status grati!ikasiE @. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikanE *. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsiE +. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umumE H. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

T*ga+ #emanta*an M2nit2ing alam melaksanakan tugas monitor, K$K ber%enang8 1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahE -. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk mela)*)an perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan admini+ta+i tersebut berpotensi korupsiE @. melaporkan kepada $residen Republik "ndonesia, e%an $er%akilan Rakyat dan 4adan $emeriksa Keuangan, jika saran K$K mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsiE memberikan in!ormasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinyaE

Igewaj i ban dan Larangan K$K berke%ajiban untuk8 1.

menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada $residen Republik "ndonesia, e%an $er%akilan Rakyat Republik "ndonesia, dan 4adan $emeriksa KeuanganE menegakkan sumpah jabatanE

9.

menjalankan tugas, tanggung ja%ab, dan %e%enangnya berdasarkan asas'asas tersebut di atas.

@.

*. +.

$impinan, dilarang8

tim penasihat,

dan pega%ai

K$K

1. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi $emberantasan Korupsi dengan alasan apa punE -. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke ba%ah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi $emberantasan Korupsi yang bersangkutanE @. menjabat komisaris atau direksi suatu peseroan, organ yayasan, penga%as atau pengurus koperasi, dan jabatan pro!esi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut. etiap anggota K$K dan pega%ai K$K yang melanggar larangan tersebut di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama + tahun. etiap anggota K$K dan pega%ai K$K yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah satu pertiga (1G@) dari ancaman pidana pokok.

I INTE$AK%IANTA$LEMBAGA ALAM MEMBE$ANTA% K7$U#%I Dergantung kapan kita melakukan :pemotretan;, terlihat mode interaksi antar lembaga yang terlibat dalam pemberantasan korupsi, termasuk K$K, mengalami pasang surutnya. alam masa pemilihan presiden ($ilpres) -00 dan sesudahnya, ada banyak tulisan menanggapi masa depan Komisi $emberantasan Korupsi. alah satu di antaranya menyatakan (Kotak +.*).

Kotak 5.4 3anjutkan (Membunuh) K$K K$K tengah berjuang menghadapi sakratulmaut. 4ukan tidak mungkin, :malaikat maut; sege rai mencabut nya%a K$K, lembaga yang ditakuti dan dibenci para koruptor. K$K berhasil menyentuh hampir semua episentrum korupsi yang selama ini sulit dijangkau lembaga penegak hukum kon/ensional. iakui atau tidak, sepanjang sejarah penegakan hukumdi negeri ini, belum pernah ada capaian pemberantasan korupsi sebagaimana terjadi selama terbentuknyaQ K$K. . engan sepak terjang K$K, banyak kalangan merasa gerah. Derlebih saat K$K masukke %ilayah' %ilayah yang selama ini mempunyai posisi politik amat kuat, termasuk penangkapan sejumlah anggota $R yang terlibat kasus korupsi. ebenarnya kegerahan atas langkah K$K bukan hanya muncul belakangan. Resistensi sudah muncul sejak K$K menjamah kasus'kasus besar (skandal) korupsi. Resistensi lebih banyak datang dari mereka yang tersangkut kasus korupsi, corruptors !ight back. Ketika kegerahan masuk %ilayah para pengambil keputusan, eksistensi K$K benar'benar terancam. Misalnya, bagaimana proses seleksi calon pimpinan K$K generasi kedua menyingkirkan sebagian !igur yang dikenal memiliki keberanian, integritas, dan kompetensi dalam proses !it and proper test di $R. #tau dengan cara lain, melalui proses legislasi, hingga kini R&& $engadilan Khusus Dindak $idana Korupsi (Dipikor) masih jauh dari selesai. &paya Membunuh K$K Derkuaknya dugaan keterlibatan #ntasari #Ohar dalam pembunuhan irektur $D $utra Raja%ali 4anjaran asrudin Tulkarnaen memberi dampak luar biasa atas eksistensi K$K. Melihat gejala yang ada, skandal kematian asrudin potensial menjadi titik balik sekaligus menjadi seranganbalik terhadap K$K. ejak skandal itu, upaya membunuh K$K sepertinya berjalan secara sistematis. ...., betapa berna!sunya sebagian anggota $R untuk menghentikan semua upaya penegakan hukum yang akan dilakukan K$K. #rgumentasi yang digunakan cukup sederhana, dengan nonakti!nya #ntasari #Ohar, pimpinan K$K tidak lagi memenuhi syarat kolekti! sebagaimana diisyaratkan $asal -1&& K$K. 4agi mereka, kolekti! harus berjumlah lima orang. Jika pimpinan kurang dari lima, K$K tidak dapat lagi menjalankan ke%enangan untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. , argumentasi itu dibantah sebagian anggota $R yang lain. leh karena itu, ibarat menepuk air di dulang, argumentasi kolekti/itas yang digunakan sebagian anggota $R itu akhimya memercik ke muka sendiri. #rgumentasi kolekti! itu lebih banyak datang dari anggota $R yang selama in9 bersuara miring terhadap eksistensi K$K. umber8 sebagian dari tulisan aldi "sra, :3anjutkan (Membunuh) K$K;, dalam harian ;o"p elasa, 1* Juli -00. .

Kekha%atiran mengenai tidak rampungnya &ndang'&ndang Dipikor juga menja perhatian $residen usilo 4ambang =udhoyono. 4= yang memimpin rapat 77 pemberantasan korupsi pada hari enin, 1@ Juli -00 menegaskan8 :#pabila $R$e -00*'-00 gagal menyelesaikan Rancangan &ndang'&ndang tentang $engadilan  $idana Korupsi, $residen akan mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang' 7 ($erppu); Rapat koordinasi dihadiri pejabat Mahkamah #gung, Mahkamah Konstitusi,

$emeriksa Keuangan, 4adan $enga%asan Keuangan dan $embangunan (4$K$), kepolisian, Kejaksaan #gung, dan K$K. Rapat koordinasi di atas menjadi perhatian pers karena pemberitaan mengenai ri/alitas antarlembaga yang sama'sama berurusan dengan pemberantasan korupsi. alah satu berita besar dalam masa $ilpres -00 dibahas di ba%ah.

gK IAUIT B#K# Judul di atas, :K$K diaudit 4$K$5; menandakan ada pemberitaan bah%a :K$K akan diaudit 4$K$;. "ni menimbulkan tanda tanya, :Mengapa5 #pa dasar hukumnya5 #pa tujuannya5; $erkembangan terakhir dari berita ini adalah :K$K tidak akan diaudit 4$K$;. Kalau sekadar kesimpangsiuran, itu biasa. amun, adanya rangkaian pemberitaan yang bertubi'tubi, membuat kasus ini menarik. #tau, pemberitaan yang bertubi'tubi sekadar cerminan bulan kampanye pemilihan $residen5 $embahasan di ba%ah diambil dari kliping media massa. "nsiden ini menunjukkan banyak hal, seperti ketidakpahaman tentang K$K dan siapa yang berhak mengaudit K$K, dalam hal apa. "nsiden ini juga menunjukkan proses pengambilan keputusan decision "aking process/ di bidang eksekuti! (pemerintah) dan kelemahannya8 siapa yang memerintahkan 4$K$ mengaudit K$K, apa bentuk perintahnya (lisan, tertulis), apa tujuannya, dan seterusnya5 #pakah insiden ini %ujud persaingan antarinstansi5 #tau upaya melumpuhkan K$K5 "nsiden ini sudah terjadi, dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. ecara kronologis pemberitaan mengenai K$K diaudit 4$K$ adalah sebagai berikut. ia%ali dengan berita mengenai :audit penyadapan K$K;. "nstansi yang disebut'sebut akan melakukan audit ini adalah 4$K$, 4$$D, dan Komin!o. 3ihat Kotak +.+ di ba%ah.

Kotak 5.5 _____

.

.

„.

„^ ^

n-ij.. )■

4$K$, 4$$DY dan Komin!o iap #udit $enyadapan K$K K$K melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor atas teror yang diterima #ntasari #Ohar. 4eberapa lembaga negara siap mengaudit teknologi penyadapan yang dimiliki K$K. :Kami akan kerja sama dengan 4adan $engkajian dan $enerapan Deknologi (4$$D) dan Komin!o untuk bersama melakukan audit teknologi maupun teknik dan juga audit !inansial,; kata Kepala 4$K$ idi 2idayadi di Bedung K$K, Jalan >R Rasuna aid, Jaksel, Kamis (-+GHG-00). #udit ini, diakui idi, merupakan kelanjutan dari munculnya isu penyadapan yang suratnya ditandataneani oleh Chandra >amOah. 2akil ketua K$K tersebut telah dimintai keterangan oleh $olda Metro Jaya. idi memandang penting kehadiran K$K untuk memberantas korupsi di "ndonesia. . y V

IM Jg "! .

amun K$K bisa saja dibubarkan jika lembaga penegak hukum lainnya, polisi dan kinerjanya membaik. :K$K itu sendiri kemudian institusi yang kita butuhkan, meski kapan kebutuhan itu atau pendek tergantung kinerja penegakan hukum yang ada, kejaksaan dan kepolisian,; tuturnya. ! umber8 detik#e&s, Kamis, -+ Juni -00. ore harinya ;o"pas.co" memberitakan bagaimana perintah $residen 4= :diberikj Y (melalui UisyaratV). 3ihat Kotak +.H di ba%ah.

Kotak 5.6 4$K$ #udit K$K >anya 4erdasar U"syarat $residen Kamis, -+ Juni -00  1+8+@ 2"4 J#K#RD#, KM$#.com4adan $enga%asan Keuangan dan $embangunan (4$K$) akan mela)*)an audit terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja Komisi $emberantasan Korupsi (K$K) dalam %aktu dekat. amun, perintah audit ini hanya berdasar isyarat tidak langsung $residen 4= melalui pemberitaan media massa bah%a perlu ada early &arning (peringatan a%al) bagi K$K. :Jadi perintah itu kan ada yang langsung dan tidak langsung, maka sesuai &arning di media yang kemarin 4apak $residen katakan terkait isu'isu kontro/ersial di K$K, terutama isu penyadapan maka 4$K$ selaku audit melakukan ini,; ujar Kepala 4$K$ idi 2idayadi saat mendatangi pimpinan K$K, di Bedung K$K, Jakarta, Kamis (-+GH). Menurut idi, setelah melihat pemberitaan di media massa bah%a 4$K$ melakukan audit sehubungan dengan isu maupun permasalahan kontro/ersial yang ada di K$K, 4$K$ akan lakukan audit terhadap kinerja dan pertanggungja%aban keuangan K$K, termasuk hibah dan juga masalah kelembagaan. :$ersoalan ini dikembalikan ke ranah pro!esional agar tidak menjadi isu'isu opini politik,; ujarnya. :Derlebih lagi terkait isu kontro/ersial penyadapan, kami akan kerja sama dengan 4$$D dan epkomin!o untuk bersama melakukan audit teknologi maupun teknik,; tegasnya. Derkait perintah dari $residen secara tak langsung, idi mengatakan, perintah itu adalah amanah dari $$ omor H0G-00 mengenai istem $engendalian "ntern $emerintah ($"$ ) dan amanat undang'undang. itegaskan idi, 4$K$ hanya menyerahkan hasil audit ini kepada $residen. amun, hasil audit tidak akan diekspose ke media massa dan $residen yang menentukan keputusannya. :ecara kumulati!, $residen akan terima hasilnya dan akan menentukan,; tegasnya. Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/25/1553219/!"#".$udit.#"#.%an&a . !erdasar. 's&arat. "residen. (((((((((((((((((( ((((((((((((((((((( ((((((((( ) ) ) & )

ehari sesudah pernyataan Kepala 4$K$, $residen meminta Mensesneg menge@e) kebenaran berita tersebut. 3ihat Kotak +.I di ba%ah.

Kotak 5. 4= Minta U#udit K$KV Dak ipolitisir Jumat, -HG0HG-00  1H8-* 2"4

Jakarta$residen usilo 4ambang =udhoyono (4=) meminta Mensesneg >atta Rajasa  melakukan pengecekan terhadap berita Kepala 4$K$ idi 2idayadi yang mengaku diperint $residen untuk melakukan audit terhadap K$K.

:aya minta Mensesneg mengecek langkah ini supaya tertib sistem, aturan dan mekanisme,; kata 4= saat memberikan keterangan pers di Belora 4ung Kamo (B4K), enayan, Jakarta, Jumat (-HGHG-00). 4= kembali menegaskan, tidak pernah memerintahkan idi agar mengaudit K$K. 4= pun minta agar kasus 4$K$ mengaudit K$K tidak dipolitisir. :Jangan sampai dijadikan isu politik seolah benar adanya. Didak ada dan tidak benar,; kata 4=. Kepala 4$K$ idi 2idayadi, Kamis (-+GHG-00) mengatakan mendapat tugas dari $residen untuk mengaudit K$K. amun perintah. itu tidak diberikan secara tertulis. idi pun berkeras tindakan 4$K$ mengaudit K$K tidak menyalahi %e%enang. #udit itu sesuai dengan $$ H0G-00 $asal * ayat -c. (iyGnrl) umber8 3uhur >ertanto detik#e&s.

ua hari kemudian, 4$K$ memberikan klari!ikasi, sebagai tanggapan atas pernyataan yang dibuat dua hari sebelumnya. 3ihat Kotak +..

Kotak 5.! 4$K$8 Kami Didak #udit Kinerja 3embaga egara abtu, -I Juni -00  18** 2"4 Jakarta (#D#R# e%s)Kepala 4adan $enga%asan Keuangan dan $embangunan (4$K$), idi 2idayadi, menegaskan bah%a 4$K$ tidak mengaudit kinerja lembaga negara (komisioner). :$erlu kami tegaskan bah%a 4$K$ tidak mengaudit kinerja lembaga negara,; kata idi 2idayadi dalam keterangan persnya di Jakarta, abtu. la mengatakan, 4$K$ tidak berada dalam kapasitas untuk menilai legalitas, kredibilitas, dan integritas institusi Komisi $emberantasan Korupsi (K$K) yang direpresentasikan oleh KetuaG2akil Ketua. okus 4$K$ katanya, adalah dalam hal akuntabilitas keuangan negara yang tertib dan transparan, %good go)ernance8, peningkatan istem $engendalian "ntern $emerintah ($"$). $ernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas berita yang beredar mengenai rencana audit 4$K$ terhadap K$K. :4$K$ sangat berkomitmen untuk mendukung kinerja K$K dalam upaya pemberantasan korupsi,; katanya. $ihaknya bahkan telah menandatangani Mo& bersama K$K tentang komitmen 4$K$ yang akan selalumembantu K$K dalam tugas penyelidikan dan penyidikan D$K oleh K$K. ebaliknya K$K akan mendukung 4$K$ dalam upaya kegiatan penga%asan yang bersi!at pre/enti! atau pencegahan. :ejak K$K berdiri kami telah mempekerjakan +* auditor yang dipilih melalui 1 !it and proper testM untuk membantu tugas K$K menangani kasus D$K. Jadi tidak benar 4$K$ akan menggemb2+i K$ KVV k at anya . j  :$endekatan audit operasional bertujuan untuk memberikan rekomendasi ebai)an dan kinerja kepada ekjen K$K selaku pengguna anggaran dan sebagai ujung tombak a)*ntabii4t++ presiden dalam pengelolaan keuangan negara,; katanya. umber8 diringkaskan dari berita Antara #e&s.

#pa :cerita di balik audit K$K oleh 4$K$Z5 Antara #e&N menurunkan tulisan ? %i MardjiantoE tulisan ini memerinci cerita di balik berita. 3ihat Kotak +..

Kotak 5." Ceita di 4alik A*dit K#K oleh B#K# Minggu, - hini -0010@8*@ 2"4

Jakarta (#D#R# e%s)Dan pa diduga, 4adan $enga%asan Keuangan dan $tembaagtuaan7 akan melakukan audit terhadap Komisi $emberantasan Korupsi (K$K). dama uu. K$K pernah diaudit oleh 4$K$. ituasi ini berubah menjadi polemik setelah isu politik ikut ounpat Ketua 4$K$ idi 2idayadi mengatakan, 4$K$ akan mengaudit penggunaun keuangan yang digunakan untuk membiayai segala kegiatan K$K. 4$K$ meminta bantuan tim dari 4adan $engkajian dan $enerapan Deknologi (4$$D) % epartemen Komunikasi dan "nibrmatika untuk mengaudit teknologi dan per.ilatan tekmk K$K. termasuk alat sadap. idi 2idayadi mengakui audit terhadap K$K terkait langsung dengan en,ataan $rtNMiro usilo 4ambang =udhoyono tentang keberadaan K$K sebagai superboJ/ atau lembaga Jtang kuat. :lya, ada perintah langsung (presiden), tapi perintah langsung pimpinan tidak turu tertulis, tapi kita bisa isyaratkan early &arning@ kata idi. "nisiati! 4$K$ itu hanya berselang sehari dengan pernyataan $rtsiden usiio 4am =udhoyono tentang K$K. $residen mengatakan, kekuasaan yang terlalu kuat sangat mcmbahayakan. =udhoyono men K$K sudah menjadi po%er holder yang kiar biasa, kekuasannya sudah terlalu benar :Derkait K$K, saya %antl'%anti benar. $o%er "ust not go uncheck, K#K ini iu&ah po%er yang luar biasa. $ertanggungja%abannya hanya kepada #llah. >ati hati,Z kata =udho/ur% kettk mengunjungi redaksi ;o"pas dan kemudian diberitakan oleh harian tersebut =udhoyono menginginkan semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan lb9rupYt "!l benar'benar bersih. :Kalau ada ke[alahan di K$K, apalagi terkait korupsi, yang malu buk,9 s baity tetapi juga seluruh rakyat "ndonesia, 4agi saya tak ada yang kebal hukum di negrrt uC menambahkan. istematic Kamis, -+ luni -00, pagi han, gedung K$K tampak sepcrti biasa. cntmiah "miy "\ pembauni tindak pidana korupsi itu bekerja seperti bua atu'satunya hal yang tidak btasa adalah keberadaaa te5um&h orang den!!li piuttlW8 Mereka bukan pega%ai K$K. 4eberapa da!i imreQ7 Minbil raemba%a alat komunikaai radia alah satu dari pria berdasi menghamptri krrumutun 8ata8an ymng tdan6 du# ] halaman gedung K$K Danpa inemperkmalkandtri.pttailuhr!kaia. kemudian, dia menyebutkan seiumlah nama media maua, lak/u9* gutu yang ^Y/&ng da!tar hadir murid Rata penataran akhttnya mendoeong para %/rti%m *nt*) memn,a)aa ma)5*d daa ii pria. arabtl jongkok pertahan, pita itu berbutk dengan nada itith, V"MC$ mengaudit K$K,Z katanya.

Bab  —Tatanan ;ele"bagaan

:elama ini kan K$K ga pernah diaudit,; kata pria itu, masih dengan nada lirih, seakan tidak ingin ucapan tersebut terdengar orang lain di sekitarnya. $ria tersebut tidak berbohong. esaat setelah sejumlah orang dengan alat komunikasi berlarian kesana'kemari, mobil sedan hitam melesat dan berhenti tepat di depan gedung K$K. Kepala 4$K$, idi 2idayadi keluar dari mobil tersebut. etelah disambut oleh eputi $enindakan K$K, #de Rahardja, idi langsung memasuki gedung K$K. emua tampak sistematis dan teratur dengan baik, sehingga idi bisa melangkah nyaman dengan perlindungan sejumlah sta! dan penga%al. #kibatnya, %arta%an tidak berhasil me%a%ancarai purna%ira%an per%ira polisi tersebut. epak terjang orang di sekitar idi terus berlanjut hingga kon!erensi pers. elama kon!erensi pers, sejumlah orang berpakaian rapi dengan tanda 4$K$ tersemat di dada menyebar di ruang kon!erensi pers ketika idi menjelaskan maksud kedatangannya di K$K. 4eberapa dari mereka berlagak seperti humas yang sibuk merekam semua perkataan idi. edangkan beberapa yang lain mendekati %arta%an dan :menitipkan; pertanyaan. Mereka dengan terang'terangan meminta %arta%an menanyakan beberapa pertanyaan, :#pa kelemahan K$K5,; atau :#pakah 4$K juga akan diaudit5;. A#TAHA #e&s kemudian menanyakan kenapa ada titipan pertanyaan. alah satu orang dari mereka yang tidak menyebutkan nama langsung terdiam setelah A#TAHA #e&s bertanya, :#da agenda khusus ya5; etelah itu, kon!erensi pers berjalan normal, tanpa inter/ensi dan :titipan; pertanyaan. Dak terduga idi 2idayadi menyampaikan rencana audit terhadap K$K dalam kon!erensi pers. ebelum memberikan pernyataan kepada %arta%an, idi sempat bertemu dengan pimpinan K$K. $ertemuan berlangsug relati! singkat, tidak sampai dua jam. 4erdasar in!ormasi, idi hanya membicarakan masalah keberadaan petugas 4$K$ yang ditugaskan di K$K, tanpa menyinggung soal audit. amun, di hadapan %arta%an, kalimat yang pertama kali diucapkan oleh idi adalah rencana audit terhadap K$K. >al itu dibenarkan oleh $enasihat K$K, #bdullah >ehamahua. #bdullah menyatakan, K$K dan 4$K$ a%alnya membicarakan tentang mekanisme penempatan petugas 4$K$ di K$K. #bdullah menjelaskan, K$K masih membutuhkan keberadaan petugas 4$K$ untuk membantu K$K dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Didak terduga, hal yang terungkap di hadapan %arta%an adalah rencana 4$K$ untuk mengaudit K$K. :aya jadi kaget,; kata #bdullah dalam diskusi tentang K$K (-IGH). elama kon!erensi pers, idi lebih banyak mengelaborasi rencana audit. ia juga membeberkan pentingnya K$K diaudit dan %e%enang 4$K$ untuk melakukan audit terhadap lembaga pembasmi korupsi itu. 4erdasar transkrip rekaman kon!erensi pers berdurasi *- menit, idi hanya mengulas masalah pega%ai 4$K$ pada akhir kon!erensi pers. 4agian akhir transkrip itu mengulas rencana perubahan mekanisme penempatan pega%ai 4$K$ di K$K. 4$K$ akan menarik sejumlah petugas 4$K$ dari K$K. 4$K$ akan menugaskan petugasnya di K$K atas permintaan K$K untuk satu tugas spesi!ik dan tidak dalam kurun %aktu yang lama. :Kita tarik dulu. Dapi ini bukan upaya menggembosi K$K,; kata idi 2idayadi. >al ini berbeda dengan konsep a%al penempatan petugas 4$K$ di K$K. #%alnya, petugas 4$K$ ditugaskan di K$K selama empat tahun dan bisa diperpanjang untuk empat tahun berikutnya, idi mengatakan, ada indikasi petugas 4$K$ yang ditugaskan di K$K tidak mau kemba> di 4$K$. :Derus terang, gaji bekerja di 4$K$ lebih sedikit dari K$K,; kata idi. ia menegaskan, 4$K$ akan memberhentikan petugas 4$K$ yang meminta berhenti karena " hanya ingin bekerja di K$K. ia meminta pimpinan K$K untuk tidak mempekerj akan petugas 4$Kpi yang telah diberhentikan dengan tidak hormat.

—Pengantar Akuntansi Forensik Bagian I

Rencana 4$K$ untuk mengaudit K$K ditentang oleh sejumlah kalangan. Mereka menganggap Q 4$K$ hanya ber%enang menga%asi penggunaan keuangan negara oleh lembaga yang bertanggungQ ja%ab kepada presiden. 4$K$ tidak ber%enang mengaudit K$K yang notabene adalah lembagaQ independen yang tidak bertanggung ja%ab kepada $residen. 4ahkan, beberapa kalangan menganggap rencana 4$K$ itu merupakan komoditas politik untuk menggenjot perolehan suara atau menumbangkan la%an politik dalam kancah pemilihan umum presiden dan %akil presiden. $olemik tersebut menghiasi pemberitaan di sejumlah media massa. Meski ditentang, idi 2idayadi bersikeras akan tetap mengaudit K$K. ia menganggap, 4$K$ adalah lembaga yang ber%enang mengaudit berbagai jenis mekanisme penggunaan keuangan negara. :"ni bukan audit secara lembaga, tetapi audit keuangan negara,; katanya. (u"ber= Antara #e&s.

Danpa menyebut rencana audit K$K oleh 4$K$, "ndonesian Corruption 2atch ("C2) dan "ndonesia 4udget Centre ("4C) membuat pernyataan keras8 4ubarkan 4$K$. 3ihat Kotak +.10.



Kotak 5.1# Kilas $olitik dan >ukum enin, - Juni -00  0@8-H 2"4 4ubarkan 4$K$ "ndonesian Corruption 2atch ("C2) dan "ndonesia 4udget Centre ("4C) mendesak pemerintah agar membubarkan 4adan $enga%as Keuangan dan $embangunan (4$K$) karena menilai kee!ekti!annya sebagai lembaga penga%as internal rendah. Kedua lembaga itu, dalam pernyataan persnya, Minggu (-GH), menyarankan sebaiknya pemerintah mengoptimalkan keberadaan auditor 4$K$ dengan meleburkan mereka ke dalam 4adan $emeriksa Keuangan (4$K) dan ke dalam penga%as intern\ lainnya, seperti inspektorat jenderal dan 4adan $enga%as aerah. 3angkah tersebut mereka nilai penting untuk meningkatkan kee!ekti!an penga%asan keuangan negara. (GJ) umber8 ;o"pas.

#pa kata K$K5 K$K8 :4oleh #udit, #sal #da asar >ukumnya; 4andingkan dua pernyataan dan penjelasan 4$K$ (Kotak +.H dan Kotak +.10 di atas), dengan pernyataan dan penjelasan K$K di Kotak +.11.

Kotak 5.11 K$K8 4oleh #udit, #sal #da asar >ukumnya enin, - Juni -00 j 1+81H 2"4 Jakarta (#D#R# e%s)Juru bicara Komisi $emberantasan Korupsi (K$K) Johan 4udi menyatakan K$K siap diperiksa oleh 4adan $enga%asan Keuangan dan $embangunan (4$K$) sepanjang ada dasar hukumnya. :elama ada aturan dan undang'undang yang menaungi, maka K$K akan terbuka,; kata Johan 4udi di Jakarta, enin. ebaliknya, kalau tidak ada aturan atau undang'undangnya, pemeriksaan oleh siapa pun pasti ditolak K$K. Zaya kira sikap K$K jelas,; katanya.


ebelum ini, setiap tahun 4adan $emeriksa Keuangan (4$K) mengaudit penggunaan uang negara oleh K$K yang pada dua tahun terakhir hasil auditnya selalu baik dengan :%ajar tanpa pengecualian;. Johan 4udi menegaskan, selama ini K$K tidak pernah menghadapi persoalan dalam sistem pengelolaan keuangannya. Didak hanya soal keuangan, audit juga berlaku pada hal'hal teknis seperti soal penyadapan yang sebelum ini dilakukan oleh tim yang diantaranya dari epkomin!o dan tim independen. Johan mengakui memang sudah ada pertemuan antara pimpinan K$K dengan pimpinan 4$K$, namun belum ada pembicaraan detail apa pun mengenai pelaksanaan audit di komisi pemburu para pelaku korupsi ini. Ketika ditanya bantahan $residen yang mengaku tidak pernah memerintahkan 4$K$ memeriksa K$K, Johan 4udi mengatakan biarlah penilaian itu diserahkan kepada masyarakat. :=ang pasti K$K transparan, terbuka, dan akuntabel,; kata tegas Johan 4udi. (u"ber= Antara #e&s.

elasa, @0 Juni -00, muncul tanggapan dari Ketua M$R, nadanya keras. 3ihat Kotak +.1-.

Kotak 5.12 Ketua M$R "ngatkan 4$K$ agar 4atalkan #udit K$K elasa, @0 Juni -00  1@80* 2"4 Jakarta (#D#R# e%s)Ketua M$R >idayat ur%ahid mengingatkan 4adan $emeriksa Keuangan $embangunan (4$K$) untuk tidak melanjutkan rencananya melakukan audit terhadap Komisi $emberantasan Korupsi (K$K) karena hal itu sudah bukan lagi porsinya. Kepada persdi ruang kerjanya di Bedung $R Jakarta, elasa, >idayat mengatakan bah%a setiap lembaga negara seharusnya bekerja sesuai dengan porsinya masing'masing.

32

Bagian I—Pengantar Akuntansi Forensik

ementara yang berhak melakukan audit terhadap K$K sebagai suatu lembaga negara menurut Ketua M$R itu, adalah 4adan $emeriksa Keuangan (4$K) dan institusi tersebut juga telah melakukannya. :Karenanya sudah se%ajarnya apabila 4$K$ menghentikan rencananya mengaudit K#KD ujarnya. elain itu, masih banyak kerja 4$K$ yang juga belum diselesaikan secara maksimal dan banyak temuan'temuan 4$K yang bersinggungan dengan 4$K$ sehingga membutuhkan keseriusan dan !okus untuk bekerja. 3ebih lanjut >idayat mengatakan bah%a dasar bagi rencana 4$K$ untuk melakukan rencana audit terhadap K$K juga sangat lemah karena presiden sendiri telah membantah memberi perintah pada 4$K$ melakukan hal itu. engan demikian, menurut >idayat, masyarakat justru bertanya'tanya dan jika rencana 4$K$ itu terus dilanjutkan bakal ada kontro/ersi baru. :Ketika K$K sedang dirundung banyak masalah, ketuanya ditahan, && $engadilan Dipikor tidak kunjung selesai dan sekarang tiba'tiba ada rencana audit, maka masyarakat pasti bertanya ada apa ini,; katanya. Menurut >idayat, kelembagaan K$K harus tetap diberdayakan dan tidak boleh :dibonsai; demi menanggulangi korupsi yang sudah parah di negara ini. (u"ber= Antara #e&s.

#pakah $residen usilo 4ambang =udhoyono memberikan :petunjuk; kepada Kepala 4$K$ untuk mengaudit K$K5 Kali ini Antara #e&s meliput temu pers dari 11 tokoh pengamat bidang politik. 3ihat Kotak +.1@.

Kotak 5.13 4= >arus $anggil Ketua 4$K$ Rabu, 1 Juli -00  0+80 2"4

. 7

Jakarta (#D#R# e%s)$engamat >ukum asional aldi " sra meminta $residen usilo 4ambang =udhoyono untuk segera memanggil Kepala 4$K$ idi 2idayadi untuk memberikan klari!ikasi benar atau tidaknya yang bersangkutan diperintah presiden untuk mengaudit K$K. :$emanggilan itu diperlukan sekaligus untuk membuktikan apakah nama 4= hanya dicatut untuk suatu konspirasi busuk penggembosan gerakan anti korupsi,; kata aldi, dalam temu pers di gedung K$K, di Jakarta, elasa. Demu pers itu juga dihadiri 11 tokoh pengamat bidang kebijakan publik, hukum dan anggota $ yakni amid Chalid, "rman $utra idin. "smed >asan $utro, Mar%an 4atu 4ara, Ray Rangkuti, Rocky Berung, ukardi Rinakit, dan Tainal J #ri!in Muchtar. Mereka sengaja mendatangi K$K di Jalan >R Rasuna aid, Kuningan, Jakarta elatan, guna memberikan dukungan moral atas NpenggembosanN yang telah terjadi terhadap K$K. Menurut aldi, jika benar 4= tidak pernah memerintahkan idi untuk mengaudit K$K, ma)a $residen harus membuktikan dengan memberikan sanksi keras kepada Kepala 4$K$ dan Kapolri untuk dipecat. :anksi keras itu diperlukan dan kejelasannya harus disampaikan kepada publik. mempunyai hak untuk mengetahuinya,; katanya.

Karena publik

Bab  —Tatanan ;ele"bagaan "a menjelaskan, Kepala 4$K$ yang juga adalah seorang purna%ira%an polisi berbintang tiga dengan begitu percaya diri menyambangi K$K dan sesumbar ingin mengaudit K$K atas perintah presiden. 3angkah yang terlampau berani bahkan melampaui ke%enangan yang diberikan oleh undang' undang ini dapat dijadikan dasar dugaan bah%a adanya konspirasi antara Kepala 4$K$, Kapolri, dan $residen selaku atasan kedua lembaga tersebut dalam agenda penggembosan K$K. :Kita bersyukur, $residen 4= membantah telah memerintahkan lembaga di ba%ahnya untuk melakukan audit kepada K$K,; katanya, tetapi memang itu harus segera dibuktikan dengan segera memanggil idi. Dindakan itu penting agar rakyat percaya bah%a presiden benar'benar memiliki komitmen kuat pada upaya pemberantasan korupsi. Jika langkah ini tidak segera diambil oleh presiden, maka jangan salahkan jika rakyat berpikir bah%a presiden yang ber%enang penuh atas $olri dan 4$K$, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konspirasi besar itu. :Karena itu presiden boleh mengambil langkah nyata untuk menunjukkan komitmennya semula bah%a ia akan memimpin sendiri upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana dinyatakan pada a%al masa pemerintahannya,; katanya. (u"ber= Antara #e&s.

$ada tanggal yang sama juru bicara kepresidenan memberikan penjelasan tentang !ungsi 4$K$ dan bah%a audit terhadap K$K tidak sesuai dengan !ungsi 4$K$. 3ihat Kotak +.1*.

Kotak 5.14 &R#K#RD#$residen usilo 4ambang =udhoyono kemarin kembali mengingatkan Ketua 4adan $enga%asan Keuangan dan $embangunan (4$K$) idi 2idayadi soal !ungsi lembaga itu. Juru bicara kepresidenan #ndi #l!ian Mallarangeng kemarin mengatakan, $residen meminta Menteri' ekretaris egara >atta Rajasa menelepon idi 2idayadi untuk menyampaikan penegasan itu. etelah itu, >atta melapor kepada $residen bah%a idi sudah mengerti dan akan mematuhi apa yang telah digariskan tersebut. :(Mereka itu) sebagai auditor internal pemerintah,; kata #ndi kemarin malam di urakarta, di sela acara pertemuan antara =udhoyono dan para pengusaha. Karena posisinya sebagai auditor internal, kata #ndi, keinginan 4$K$ untuk melakukan audit operasional terhadap Komisi $emberantasan Korupsi tidak sesuai dengan !ungsinya. :udah jelas bah%a 4$K$ ikut sistem pemerintahan, sesuai dengan aturan undang'undang, yaitu auditor internal,; katanya. alam kesempatan itu #ndi juga kembali membantah anggapan bah%a rencana audit 4$K$ terhadap K$K itu merupakan perintah lisan dari $residen =udhoyono. Rencana audit itu pertama kali diungkap oleh idi saat ia bertandang ke kantor K$K, Kamis8 pekan lalu. Ketika itu ia menyatakan ada perintah langsung secara lisan dari $residen usilo Rain 99g)g =udhoyono. $ernyataan idi itu diprotes sejumlah kalangan. 4ahkan berkembang anggapan bah%a audit tersebut merupakan upaya menggembosi ke%enangan K$K. ehari kemudian, =udhoyono pun mengeluarkan bantahan. :aya juga terkejut laporan dari menteri dan sta!, membaca media massa, bah%a seolah'olah ada perintah $residen igs! 4$K$ mengaudit K$K,; kata =udhoyono dalam jumpa pers di sela peringatan >ari #nti'arkoba di Belora 4ung Karno. $residen pun meminta idi 2idayadi menjelaskan kepada publik atas aa ,ang dilakukannya itu. umber8 koran Te"po, @0 Juni -00.

34


ANTI-C7$$U#TI7N AGENCIE% 3embaga semacam K$K yang secara generik dikenal sebagai Anti4Corruption Agencies (#C#) tidak hanya ada di "ndonesia. i banyak negara Agency ini disebut Co""ission atau Komisi (seperti K$K)E namun, ada juga yang menyebutnya 4iro, seperti di ingapura, atau 4adan seperti di Malaysia. ejak 10, lebih dari @0 negara didunia mempunyai #C#. 1@ Dabel +.@ di ba%ah menyajikan #C# di beberapa negara #sia, dengan terjemahan nama dalam bahasa "nggris. 1* ama #C# di Malaysia adalah (uruhan*aya Pencegahan Hasuah ?alaysia (disingkat $RM) atau Badan Pencegah Hasuah (disingkat

4$R).

Tabel 5.3 AntiC2*ti2n Agen@ie+ di Bebeaa Negaa A+ia

#nti'Corruption #gencies

Dahun $endirian

ingapore Corrupt $ractices "n/estigation 4ureau Malaysia #nti'Corruption #gency

1+1HI

>ong Kong "ndependent Commission #gainst Corruption

1I*

Dhailand ational Counter Corruption Commission

1

outh Korea Korean "ndependent Commission #gainst Corruption "ndonesia Corruption
, -00-00@

ari tabel tersebut terlihat bah%a Korea dan "ndonesia termasuk negara'negara #sia yang belakangan mempunyai #C#, sedangkan negara'negara lainnya sedang mempunyai #C# terlebih dulu. ebenarnya "ndonesia sudah mempunyai bermacam'macam #C# dengan berbagai nama. #da dua model #C#, yakni "ulti4agency "odel dan single4agency "odel. egara yang menerapkan "ulti4agency "odel meman!aatkan lembaga'lembaga penegak hukum yang sudah ada (seperti kepolisian,

kejaksaan, penga%as pasar modal, penga%as perbankanGbank sentral, lembaga ombudsman, dan lain'lain) dan membangun satu lembaga khusus. "ndonesia adalah contoh negara yang menerapkan "ulti4agency "odel Kebanyakan negara
#!rika elatan menerapkan "ulti4agency "odel di mana mandat untuk pemberantasan korupsi disebar di antara kepolisian, kejaksaan, badan pemeriksa keuangan auditorgeneral/, dan lembaga perpajakannya (re)enue ser)ices ), dan public ser)ice co""ission. Public ser)ice anticorruption unit mempunyai !ungsi koordinasi

dan bertanggung ja%ab

untuk

mengembangkan

dan mengimplementasikan

strategi

pemberantasan korupsi di sektor publik. >ong Kong dan ingapura menganut single4agency "odel >anya ada satu #C# yang kuat dan tersentralisasi. ingapura mengalami masalah korupsi yang hebat pada dasa%arsa


1+0 dan 1H0'an, >ong Kong pada dasa%arsa 1I0'an. Masalah korupsi ini menimbulkan krisis kepercayaan di kalangan in/estor dan ancaman bagi politik dalam negeri. Respons >ong Kong dan ingapura, sama. Mereka menciptakan lembaga yang bebas dari kontaminasi unsur'unsur korup, dan lembaga ini diberi kuasa untuk membasmi korupsi. ingapura mendirikan Corruption $ractices "n/estigation 4ureau (C$"4) dan >ong Kong, "ndependent Commission #gainst Corruption ("C#C). C$"4 dan "C#C menjadi tolok ukur atau standar bagi #C# yang terpusat ( centraliOed anticorruption agencies) dan tangguh. aktor penting keberhasilan mereka adalah terpusatnya

in!ormasi dan inteligen dalam bidang korupsi dan pemberantasannya, sehingga masalah yang sering timbul dari koordinasi antarlembaga negara, dapat ditekan. alam banyak tulisan dan seminar internasional, >ong Kong dan ingapura menjadi contoh suksesnya #C#. 4agi "ndonesia sejak kemerdekaannya, kehadiran lembaga pemberantasan korupsi merupakan kebutuhan nyata. Kita tidak berbeda dari ingapura. =ang membeda kedua negara adalah niat ( political %ill), konsistensi pelaksanaannya, dan tantangan yang dihadapi. Dantangan yang dihadapi sering kali berkaitan erat dengan political %ill dan ancaman nyata terhadap #C# yang me%ujudkan eksistensinya. $engalaman "ndonesia dan ingapura juga menunjukkan adanya dua pola kelahiran #C#. #da #C# yang lahir karena kesadaran bernegara yang sehat. Juga ada #C# yang lahir karena negara yang bersangkutan merati!ikasi &nited ations Con/ention #gainst Corruption (&C#C). "ndonesia melahirkan berbagai #C# dengan pola pertama, dengan segala pasang' surutnya. K$K merupakan per%ujudan dari rati!ikasi &C#C dan cerminan kelemahan aparat kepolisian dan kejaksaan. #pakah K$K masih diperlukan seandainya aparat kepolisian dan kejaksaan berhasil berbenah diri5 #tau apakah K$K justru akan hilang dari tatanan kelembagaan kita5 #dakah peluang bagi K$K untuk menjadi sangat tangguh, tersentralisasi, dan satu'satunya lembaga pemberantasan korupsi (single'agency model) seperti "ndependent Commission #gainst Corruption ("C#C) di >ong Kong5 Ja%aban atas pertanyaan'pertanyaan tersebut bergantung pada banyak !aktor. 4agan +.I menyajikan perbandingan lembaga pemberantasan korupsi di beberapa negara. 1+

LAN%KA# AUIT #EME$INTAHAN alam jargon administrasi negara istilah :pemeriksaan; digunakan dalam makna audit ekstern (eFternal audit), misalnya dalam kalimat :4adan $emeriksa Keuangan adalah satu' satunya

lembaga pemeriksa keuangan negara di "ndonesia.; leh karena itu, banyak orang bertanya apakah 4adan $enga%asan Keuangan dan $embangunan (4$K$), "nspektorat Jenderal (di epartemen, Kementerian, 3$), 4adan $enga%asan aerah (di pemerintah daerah), atuan $enga%asan "ntern (di 4&M), dan lembaga lain yang melakukan audit intern (internal audit), tidak melakukan pemeriksaan5 alam jargon administrasi negara, lembaga'lembaga ini melakukan penga%asan. Bagan 5. Karakteristil? Komisi Antikorupsi di Sejumlak Negara

#egara (ingapura

#a"a ;o"isi CPIB

Tahun ibentuk 5>O

(truktur 2rganisasi i)isi 2perasi dan i)isi Ad"instrasi serta %(pecialist (upport8

u"lah Pega&ai 7 data O777/

?elakukan u"lah Hata4rata Bertanggung Penuntutan Pengaduan Per Tahun a&ab kepada (endiri Perdana ?enteriRa 67, diin)estigasi Q65 O77O/

ibiayai oleh Pe"erintah

La"bia

AAC

5>O Penyidikan, direorgani Pencegahan, dan 4 sasi 5>>: Pendidikan

O,Q7S adalah penyidik O77O/

77

Presiden

Ra

Thailand

#CCC

5>>>

ata tidak tersedia


Parle"en

Jong ;ong

ICAC

5>6

5.QQ,6:S adalah pega&ai departe"en penindakan O77/

Q,77, tahun O77 "eneri"a Q.6: laporan korupsi

Parle"en


Parle"en Tahun O77,.:6 laporan. (etelah dianalisis, 6 dilan*utkan in)estigasi dan 5.Q: diteruskan ke departe"en terkait.



Presiden

Da t at i d akt e r s e d i a

id ak Da t at i d akt e r s e d i a T

;enya

;ACC, ulu ;ACA

?adagaskar

BIA#C2

Tanzani a

PCB

Terdiri atas 55 biro dan  departe"en %2perations8 Penindakan/, Pencegahan ;orupsi, Jubungan ;er*a (a"a 5>6, In)estigasi dan direorgani Pelacakan Aset, 4 sasi dan 0ayanan Juku", berubah 0itbang, Pendidikan na"a dan Pencegahan, O77Q ;euangan dan Ad"inistrasi 2005 In)estigasi, Pencegahan, dan 0ayanan ?asyarakat In)estigasi, Pendidikan 1991

d an P en el i t i a n,Ko nt ro V d anSt a t i s t i k

714,28%adalah penyi di k

Ra

1abungan antara Pe"erintah dan onor Pe"erintah

Tidak

Pe"erintah, Total Anggaran O775=>7 *uta dolar Tidak, O77, bergantung Pe"erintah= pada ;sh >5 ;e*aksaan *uta onor Agung 0#= ;sh ,O *uta ata tidak ata tidak tersedia tersedia

D at at i da k t e r s e d i a

Bab * Tatanan ;ele"bagaan

3

Didak ada istilah generik untuk :audit; dalam kosa kata pemerintahan (administrasi negara). =ang ada adalah :pemeriksaan; untuk audit ekstern, dan :penga%asan; untuk audit intern. leh karena itu, judul bagian ini adalah 3andskap #udit $emerintahan 1o)ern"ent Audit 0andscape) dan bukan 3andskap $emeriksaan Keuangan egara atau 3andskap $enga%asan Keuangan egara. engan judul ini pembahasan dapat mencakup 4$K maupun lembaga'lembaga audit intern atau #$"$ (#parat $enga%asan "nternal $emerintah). 4eberapa alinea di ba%ah diambil dari kajian 4ank unia. 1H "ndonesia tidak kekurangan auditor. $ada tahun'tahun terakhir baik 4$K maupun 4$K$ telah mendokumentasikan kebocoran'kebocoran besar serta ketimpangan'ketimpangan luas. 4$K mengklaim bah%a selama tahun kalender -001'-00- ketimpangan'ketimpangan pada bagian'bagian pemerintah dan 4&M'4&M (termasuk kurangnya bukti pendukung untuk pengeluaran) berdampak atas sekitar &6H0 miliar dana yang dianggarkan. amun kedua badan tersebut telah mengeluh bah%a pada umumnya laporan'laporan mereka diabaikan, tanpa ada tindakan terhadap pejabat' pejabat yang terlibat. 4eberapa !aktor melemahkan proses audit. $ertama, 4$K menghadapi kendala'kendala sumber daya yang parah. #nggaran yang disediakan oleh parlemen terbatas, dan sta!nya menurut laporan kurang memenuhi kuali!ikasi, dengan kurang dari 10 persen dari -H00 pega%ainya merupakan akuntan berkuali!ikasi. #kan tetapi, jumlah auditor bukanlah penyebab rendahnya kemampuan mereka untuk melaksanakan audit. 1I ebagai perbandingan, 4$K$ mempunyai lebih 000 pega%ai, dengan kelompok inti cukup besar yang mempunyai kuali!ikasi lebih baik. Ketimpangan ini mencerminkan kebijakan yang disengaja di Oaman rde 4aru untuk memusatkan perhatian pada badan audit internal. i samping itu, %alaupun 4$K merupakan lembaga tertinggi yang khusus diakui di dalam && "ndonesia, ia harus minta anggaran kepada epartemen Keuangan, dan kebijakan'kebijakan kepega%aiannya ditetapkan oleh Kantor Menteri egara $endayagunaan #paratur egara. Kedua, tidak adanya undang'undang audit negara modern menyebabkan banyak kerancuan di balik mana organisasi'organisasi yang ingin menghindari audit bisa bersembunyi. 4anyak organisasi, terutama militer, telah menolak untuk diaudit oleh 4$K. Ketiga, $arlemen, epartemen Keuangan, dan departemen'departemen teknis tidak mempunyai proses yang digariskan secara jelas untuk menindaklanjuti temuan'temuan audit dan mengambil alih langkah perbaikan, dan sebagai akibatnya tidak terjadi tindak lanjut sistematis. Keempat, seperti dicatat, 4$K tidak ber%enang mengumumkan temuan'temuannya. (#kan tetapi, sekarang temuan'temuannya dianggap berada di %ilayah publik apabila diberikan kepada parlemen, dan tidak ada ketentuan di dalam hukum yang tegas mencegah badan tersebut untuk menyiarkan laporan'laporannya kepada pers). #khirnya, jika badan tersebut mengungkapkan korupsi, ia harus mengandalkan Kejaksaan #gung yang korup dan tidak e!isien dan badan'badan pengadilan untuk mengusut dan mengadili kasus tersebut. i samping kelemahan'kelemahan tersebut, terdapat sebagian duplikasi !ungsi antara 4$K dan 4$K$ dan antara 4$K$ serta para inspektur jenderal. 4uku $utih epartemen Keuangan (-00-) menyatakan bah%a 4$K dengan bergulirnya %aktu harus menjadi satu' satunya badan audit eksternal, yang menyerap 4$K$, %alaupun pemerintah bisa mempertahankan suatu

unit pemeriksaan keuangan kecil. $ersonalia 4$K$ juga dapat digunakan untuk meme( manajemen keuangan pada departemen'departemen teknis. Catatan penulis8 sejakpenerbitan studi 4ank unia di atas, sudah ada beberapa

perubahan

penting, terutama di 4$K. Misalnya, peningkatan anggaran yang signi!ikan sejak tahun -00H pengumuman secara terbuka hasil'hasil pemeriksaan (segera sesudah 4$K menyampaikan laporannya kepada $R dan $), dan mulai dapat dimasukinya objek'objek pemeriksaan yang dulunya masih tabu untuk diperiksa. =ang belum terjadi adalah yang dikemukakan dalam 4uku $utih epartemen Keuangan, yakni bah%a :4$K menyerap 4$K$, %alaupun pemerintah masih bisa mempertahankan suatu unit penga%asan keuangan kecil.; Juga masih ada resistensi yang kuat terhadap %acana di mana 4$K memeriksa =ayasan, ana $ensiun, dan ana Kesejahteraan Karya%an yang bersi!at kedinasan, serta anak'anak perusahaan dari lembaga' lembaga negara.
dan catatan atas 3aporan Keuangan $emerintah aerah. 4erikut ini beberapa in!ormasi mengenai 4$K$. 1 4adan $enga%asan Keuangan dan $embangunan (4$K$) lahir pada tahun 1@H berdasarkan besluit (urat Keputusan) omor ** Danggal @1 ktober 1@H. 3ahir sebagai Hegering Accountantsdienst (ja%atan #kuntan egara, disingkat #). inas ( dienst/ ini meneliti pembukuan perusahaan negara dan ja%atan tertentu. 1 alam tahun 1+ sampai 1HH # mengalami beberapa perubahan struktur dan berganti nama menjadi irektorat jendral $ enga%asan Keuangan egara atau yang lebih dikenal sebagai J$K. $erubahan struktur dan penataan kelembagaan tersebut terus berjalan antara tahun 1H sampai 1I1. engan terbitnya Keputusan $residen omor @1 Dahun 1@ Danggal @0 Mei 1@, J$K berubah menjadi 4$K$, sebuah 3embaga $emerintah on'departemen (3$) yang berada di ba%ah dan bertanggung ja%ab langsung kepada $residen. engan Keppres tersebut maka 4$K$ secara resmi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penga%asan keuangan dan pembangunan. 3ihat selanjutnya perubahan Keppres di Kotak +.1+. 4$K$ memiliki -+ kantor per%akilan di pro/insi sebagai berikut. $er%akilan 4$K$ $ro/insi

$er%akilan 4$K$ $ro/insi

1. aerah "stime%a #ceh

11. Ja%a 4arat

-. umatra &tara

1-. Ja%a Dengah

@. umatra 4arat

1@. aerah "stime%a =ogyakarta

*. Riau

1*. Ja%a Dimur

+. Jambi

1+. Kalimantan 4arat


H. umatra elatan

1H. Kalimantan Dimur

I. 4engkulu

1I. Kalimantan elatan

. 3ampung

39

1. 4ali

. aerah Khusus "stime%a

Jakarta "

10. aerah Khusus "stime%a $er%akilan 4$K$ $ro/insi -1. ula%esi Dengah --. ula%esi &tara -@. ula%esi Denggara

Jakarta ""

1. usa Denggara Dimur -0. ula%esi elatan $er%akilan 4$K$ $ro/insi -*. Maluku -+. "rian Jaya

4$K$ memberikan layanan kepada instansi pemerintah baik epartemenG3$ maupun $emerintah aerah. Cakupan layanan yang diberikan oleh 4$K$ adalah8 1. #udit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan departemenG3$ maupun pemerintah daerah -. Policy e)aluation @. ptimalisasi penerimaan negara *. #sistensi penerapan istem #kuntansi $emerintah $usat dan aerah +. Asistensi penerapan good corporate go)ernance H. Hisk "anage"ent based audit I. #udit in/estigati! atas kasus berindikasi korupsi

Kotak 5.15 4## $<B#2## K<&#B# # $
9 9 9 9 9

4$K$ adalah salah satu di antara -- 3embaga $emerintah ondepartemen (3$) yang didirikan dengan Keputusan $residen omor 10@ Dahun -001 tentang kedudukan, tugas, !ungsi, ke%enangan, susunan organisasi, dan tata kerja 3$. Keppres ini sendiri sudah lima kali diubah dengan8 Keputusan $residen omor @ Dahun -00Keputusan $residen omor *H Dahun -00Keputusan $residen omor @0 Dahun -00@ Keputusan $residen omor  Dahun -00* $eraturan $residen omor 11 Dahun -00+

Ke'-- 3$ tersebut adalah8 1. 3embaga #dministrasi egara disingkat 3#. ■ . .. t ■

-. #rsip asional Republik "ndonesia disingkat #R". @. 4adan Kepega%aian egara disingkat 4K. *. $erpustakaan asional Republik "ndonesia disingkat $
. 4adan Denaga uklir asional disingkat 4#D#. 10. 4adan "ntelijen egara disingkat 4". 11. 3embaga andi egara disingkat 3

41

1H. 3embaga "lmu $engetahuan "ndonesia disingkat 3"$". 1I. 4adan $engkajian dan $enerapan Deknologi disingkat 4$$D. 1. 4adan Koordinasi $enanaman Modal disingkat 4K$M. 1. 4adan $ertanahan asional disingkat 4$E -0. 4adan $enga%asan bat dan Makanan disingkat 4$ME -1. 3embaga Ketahanan asional disingkat 3##. --. 4adan Metereologi dan Beo!isika disingkat 4MB. 4$K$ diatur dalam 4agian Kedelapanbelas ($asal +- sampai dengan +*) Keputusan $residen omor 10@ Dahun -001.

orum 4ersama #parat $enga%asan "nternal $emerintah (or4es #$"$) dalam memberikan rekomendasi kepada $residen usilo 4ambang =udhoyono mengakui adanya permasalahan dalam sistem penga%asan di sektor publik. -0 3ihat Kotak +.1H.

Kotak 5.16 Rekomendasi #$"$ kepada $residen 4= $eraturan $erundangan $ada a%al masa rde 4aru, terdapat irektorat Jenderal $enga%asan Keuangan egara (J$K) sebagai alat pemerintah dalam melakukan penga%asan internal pemerintah. alam tahun 1I* dibentuk "nspektur Jenderal pada setiap departemen, yang selanjutnya diikuti dengan terbentuknya "nspektorat 2ilayah $ro/insiGKabupatenGKota. J$K selanjutnya diubah menjadi 4adan $enga%asan Keuangan dan $embangungan (4$K$), dalam tahun 1@. Koordinasi di antara aparat penga%asan intern pemerintah (#$"$) di%adahi dengan "npres 1+ Dahun 1@. alam era re!ormasi status dari "npres tersebut menjadi tidak jelas. Derbitnya $$ -0 Dahun -001 dan Keppres I* Dahun -001, keduanya menangani penga%asan penyelenggaraan pemerintah daerah, justru menimbulkan permasalahan penga%asan, dalam hal ini ke%enangan dan koordinasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keluarnya Keppres  Dahun -00* mengenai koordinasi penga%asan oleh kantor Men$# belum menyelesaikan masalah. -. rganisasi dan Kelembagaan Derdapatnya berbagai institusi penga%asan internal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada gilirannya menimbulkan berbagai permasalahan. $ertama, kedudukan 4$K$ di ba%ah $residen, "nspektur Jenderal di ba%ah Menteri, "nspektorat &tamaG"nspektur di ba%ah Kepala 3$, dan 4adan $enga%asan aerah di ba%ah Kepala aerah, sering menimbulkan pertanyaan mengenai indepedensi lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas dan !ungJ penga%asan terhadap institusi yang bersangkutan. Kedua, terjadinya tumpang tindih penga%asan yang diakibatkan oleh belum optimalnya

koordinasi antar'institusi penga%asan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan hasil penga%asan. Kelemahan koordinasi juga sangat jelas terlihat dalam hubungan dan pembagian tugas aparat penga%asan di pusa


43

dan di daerah. Ketiga, konsekuensi dari masalah pertama dan kedua, adalah kesulitan institusi penga%asan untuk mencapai akuntabilitas publik yang optimal, oleh karena tidak tercapainya check and balances antara principal ($residen selaku kepala pemerintahan) dan agent (#$"$ sebagai pelaksana penga%asan). >ubungan #$"$, #parat $enegak >ukum, dan K$K $elaksanaan penga%asan internal pemerintah sangat erat kaitannya dengan peran kejaksaan dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. $ada kenyatannya hubungan tersebut tidak dapat dikatakan mulus, khususnya terdapat kasus di mana hasil penga%asan #$"$ yang diserahkan kepada aparat penegak hukum tidak seluruhnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kasus lain terjadi di daerah dalam hal pengambilan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum tanpa melibatkan aparat penga%asan daerah yang bersangkutan. engan berdirinya K$K, tidak dengan sendirinya bermuara pada percepatan pemberantasan korupsi. iperlukan suatu mekanisme penga%asan menyeluruh, yang meman!aatkan optimalisasi institusi'institusi penga%asan yang ada. *. >ubungan $enga%asan "nternal dan arus diakui bah%a masih terdapat kesenjangan kompetensi, tidak saja di antara #$"$ $usat dan #$"$ aerah, tetapi juga di antara #$"$ $usat sendiri. Kesenjangan tersebut mengakibatkan belum dapat tercapainya tujuan dan !ungsi penga%asan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat luas. Keberhasilan penga%asan juga amat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan #$"$. istem remunerasi yang ada de%asa ini tidak memberikan insenti! kepada #$"$ untuk melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. uatu hal yang terns perlu ditumbuhkembangkan adalah etika dan moral #$"$, yang menjadi bagian dari komunitas birokrasi publik dan masyarakat pada umumnya yang memiliki )alues yang beragam, sehingga dapat menjadi benteng terakhir dari keberadaan #$"$ itu sendiri. ?

3andskap audit pemerintahan kita dapat diringkaskan dalam matriks berikut (Dabel +.*). alam tabel ini ada tiga kelompok lembaga, yakni 4$K yang me%akili eternal auditor dan 4$K$ serta #$"$ lainnya yang me%akili internal auditor. Meskipun 4$K dan 4$K$ me%akili

kelompok yang berbeda, mereka mempunyai persamaan. ebaliknya, meskipun 4$K$ dan #$"$ lainnya me%akili kelompok yang sama, mereka mempunyai perbedaan.

12


Tabel 5.4 Land+)a A*dit #emeintanan

imensi
4$K -ternal auditor

4$K$ Internal auditor

#$"$ 3ainnya __ Internal auditor

asar hukum

&& dan &&

Keppres

&&

DerpusatGtersebar $er%akilan

Derpusat emua (@@) pro/insi

Derpusat -+ per%akilan

Dersebar 4agian dari struktur lembaga yang bersangkutan

3apor kepada

$R

$residen

$impinan lembaga yang bersangkutan

alam membandingkan ketiga kelompok auditor, dimensi di atas dapat ditambah, misalnya dengan8 jumlah dan mutu auditor dan sumber daya lainnyaE kemampuan ketiga kelompok auditor menarik lulusan terbaik dari perguruan tinggi khusus (seperti D#) atau perguruan tinggi di luar D# (perguruan tinggi negeri maupun s%asta)E persepsi auditee atau objek yang diperiksa terhadap ketiga kelompok auditor (misalnya8 ditakuti, diseganiG dihormati, atau tidak dipedulikanGdicuekin)E perpindahan atau migrasi (misalnya apakah adaGbanyakGsedikit perpindahan M dari 4$K$ ke 4$K dan sebaliknya, atau dari 4$K$ke 4a%asda dan sebaliknya, atau dari 4$K$ ke $" dan sebaliknya, dan seterusnya). imensi'dimensi tersebut di atas merupakan indikasi atau proy mengenai kekuatan atau kelemahan lembaga'lembaga audit tersebut. 3andasan hukum secara teoretis sangat penting. amun, ia tidak menja%ab mengapa 4$K$ (yang didirikan dengan Keppres) lebih berjaya daripada 4$K (yang didirikan amanat &&) di era rde 4aru. 4agaimana dengan sistem multi partai di era re!ormasi5 #pakah perlu ada perombakan atau pembaruan landskap audit pemerintah5 imensi penting lainnya adalah apakah lembaga'lembaga itu di!okuskan kepada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara umum, atau penyimpangan yang di dalam keuangan negara dikenal sebagai &aste, !raud, dan abuse5 4ulan Maret -00 mengharapkan upaya Komisi $emberantasan Korupsi (K$K) mengumpulkan para inspektur jenderal ("rjen) departemen dan pimpinan 4adan $enga%asan aerah (4a%asda) se'"ndonesia. r. #drianus Meliala ($akar kriminologi &ni/ersitas "ndonesia) mengatakan bah%a hal itu dapat membuat :gerah; para pejabat tersebut. Kepada A#TAHA, di Jakarta, Jumat (- Maret -00) malam, #drianus mengatakan upaya K$K terkait dengan kurangnya temuan dan laporan korupsi dari "nspektorat Jenderal ("tjen) maupun 4a%asda, mengingat selama ini laporan kasus korupsi lebih banyak berasal dari laporan masyarakat.-1 Masih tentang pertemuan antara K$K dengan para "r jen dan pimpinan 4a%asda8 7 1.

3embaga penga%asan internal pemerintah tersebut diusulkan diubah menjadi ba an independen. Menurut Ketua K$K #ntasari #Ohar, peran lembaga penga7as7 internal kurang maksimal antara lain karena penga%asnya merupakan bagian lembaga atau departemen yang menjadi objek penga%asan. Menurutnya9 e&uh pake&uh dan hambatan psikologis. #ntasari

menjadi pembicara pada a diskusi :al senada diungkapkan anggota Komisi $R Ryaas Rasyid. Menurut dia, restrukturisasi lembaga berupa penggabungan 4a%asda dan "rjen dinilai sangat penting. :aya mendorong supaya ada

Bab  * Tatanan ;ele"bagaan

173

restrukturisasi aparat penga%asan internal. Korupsi harus dia%ali dari perbaikan manajemen administrasi negara,; ujarnya. :elama ini 4a%asda dan "rjen tidak bisa menunjukkan kinerja maksimal karena tidak mempunyai ke%ajiban untuk melaporkan penyimpangan di suatu lembaga pemerintah kepada penegak hukum. 4ahkan, "rjen dan 4a%asda terkesan sungkan melaporkan dugaan korupsi di lembaga yang dia%asi karena pejabatnya diangkat oleh pemimpin departemen atau kepala daerah. ia mengusulkan, penga%asan yang baru ini nantinya bertanggung ja%ab langsung kepada $residen;. ari berbagai kajian lembaga internasional, seminar, dan diskusi terlihat tiga pendapat mengenai pembaruan landskap audit pemerintah, yakni8 1.

4ubarkan 4$K$ dan sebarkan M'nya ke "nspektorat Jenderal dan 4a%asda. #rgumen untuk pendapat ini adalah bah%a korupsi terjadi di lembaga negara yang harus dia%asi dari dekat (di tingkat lembaga), dengan memahami sepenuhnya tentang kondisi lembaga tersebut dan kekhasannya (misalnya kekhasan epartemen #gama, epartemen $ertahanan dan Keamanan, dan lain'lain) yang melahirkan pola &aste, !raud, dan abuse yang khas pula. -. Man!aatkan 4$K$ (atau berttuk lembaga baru seperti 4adan $enga%asan "nternal $emerintah atau 4$"$) yang melakukan !ungsi "nspektorat Jenderal dan 4a%asda. #rgumen untuk pendapat ini adalah bah%a 4$"$ jauh lebih kuat dan independen terhadap lembaga yang dia%asinya. @. 4$K$ sebagai think tank saja, tidak usah besar namun e!ekti! dalam memacu "nspektorat Jenderal dan 4a%asda. $endapat ini adalah gabungan dari pendapat 'pertama dan kedua.

LSM danPersse bagaiKel ompokPenekan 3embaga %adaya Masyarakat (3M) atau on'Bo/ernmental rganiOation (B) bersama pers bukan bagian dari tatanan kelembagaan pemerintahan. amun, 3M dan pers memainkan peran penting dalam proses check4and4balance9 peran mereka adalah sebagai kelompok penekan atau pressure group. 3M dan $ers menyuarakan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat, misalnya penuntutan oleh kejaksaan terhadap $rita Mulyasari yang di dalam e4"ail4nya. mengeluhkan perlakuan Rumah akit mni "nternational (Dangerang, 4anten). Rumah akit mni "nternational mengadukan kasus ini ke kepolisian. Kejaksaan menuntut $rita dengan $asal @10 dan @11K&>$ mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan. $rita juga dikenai $asal -I ayat @ && 11G-00 "D< dengan ancaman hukuman H tahun penjara. Didak lama kemudian, $rita ditahan di 3$ 2anita Dangerang.

Media elektronik dan cetak memberitakan hal ini dengan hasil yang sangat memua su 2aktunya juga tepat, yakni masa kampanye $ilpres -00. i ba%ah tekanan pers, pada ta - Juni -00 kejaksaan melepaskan ibu dua balita itu dari 3$ 2anita Dangerang yang

`j " dihuninya selama tiga minggu.

u

idang pengadilan dimulai pada tanggal * Mei -00. $ada tanggal -+ Juni -00 majelis " hakim $engadilan egeri Dangerang mengabulkan keberatan $rita atas dak%aan jak6 a penuntut umum. $rita bebas dari dak%aan tindak pidana. alah satu pertimbangan majelis hakim yang diketuai Karel Duppu karena &ndang'&ndang "n!ormasi dan Dransaksi Ele)t2ni) (&&"D<) yang menjerat $rita belum berlaku e!ekti!. #turan itu baru berlaku pada #pril -010 mendatang, membebaskan $rita. Mengapa jaksa menggunakan && "D<5 $ers :membongkar;8 :#%alnya, penyidik kepolisian tidak memasukkan && "D< untuk menjerat $rita. amun, Jaksa peneliti meminta agar penyidik memasukkan ketentuan && "D<. Karena ancaman hukuman di && "D< cukup berat, $rita sempat ditahan.; 4erita ini dibantah oleh Jaksa #gung Muda $idana &mum (Jampidum) #> Ritonga. "a menegaskan dak%aan disusun berdasarkan berkas penyidik kepolisian. Kasus $rita Mulyasari hanyalah satu di antara banyak kasus di mana 3M dan pers memainkan peran sebagai kelompok penekan menentang ketidakadilan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman sampai Mahkamah #gung. $ada tanggal 1 Juli -00, Jaksa #gung >endarman upandji memperoleh gelar oktor >.C. honoris causa) dari almamaternya, &ni/ersitas iponegoro. alam sidang senat terbuka, ia

menyampaikan makalah tentang :Membangun 4udaya #nti Korupsi;. 3M memprotes penganugerahan oktor >. C. kepada Jaksa #gung atas dasar rekam jejaknya. ua berita di ba%ah menunjukkan kegigihan para 3M, %alaupun mereka tidak seberhasil pers dalam kasus $rita di atas. 3ihat Kotak +.1I dan +.1.

Kotak 5.1 "C2 Minta &ndip Dinjau $emberian Belar >endarman Jakarta$enggiat antikorupsi " ndonesia Corruption 2atch ("C2) meminta pihak emarang, Ja%a Dengah meninjau ulang rencana pemberian gelar >onoris

&ni/ersitas iponegoro,

Causa

kepada

Jaksa #gung

>endarman upandji. >al ini karena "C2 menilai >endarman belum berhasil. :Kita minta pihak &ndip untuk meninjau ulang rencana pemberian >onoris Causa ini,  2akil Koordinator 4idang >ukum dan Monitoring $eradilan "C2
ebelumnya dikatakan, >endarman rencananya akan menerima gelar octor >onoris Causal &ni/ersitas iponegoro pada abtu 1 Juli -00. $enghargaan tersebut diberikan karena >endarnt!jj yang merupakan alumni akultas >ukum &ni/ersitas iponegoro tahun 1I- ini dianggap t menangani kasus korupsi.

r

..

:>al ini karena kinerja pemberantasan korupsi di ba%ah pimpinan Hendaman ma+ih 1a kata berhasil,; tambah endarman dikatakan "C2 belum tuntas menyelesaikan kasus korupsi :Kakap; yang selama ini ditangani Kejagung. isebutkan ada *0 kasus kakap yang belum diselesaikannya. 4eberapa di antaranya adalah kasus "ark up biaya pembangunan gedung menara $D Jamsostek, $enyimpangan penyaluran dana 434" pada $D 4ank $inaseaan senilai Rp*11 miliar dan pengambilalihan asset kredit $D Kiani Kertas oleh $D 4ank Mandiri bekerjasama dengan $D #nugrah Cipta "n/esta ($D #C") dan $D usantara
k

umber8 detik#e&s, 1H Juli -00.

Kotak 5.1! 3M Minta &ndip endarman onoris Causa (doktor kehormatan, red) kepada Jaksa #gung >endarman upandji. :Kinerja >endarman patut dipertanyakan karena selama tiga tahun menjabat sebagai jaksa agung tidak ada prestasi yang menonjol,; kata ekretaris Komisi $enyelidikan dan $emberantasan Kolusi, Korupsi, dan epotisme (K$-KK) Jateng aryanto di emarang, Jumat (1IGI). endarman upandji akan mendapatkan gelar oktor >onoris Causa dari &ndip emarang pada abtu (1GI). 4erdasarkan analisis dan pemantauan K$-KK Jateng, bahkan dari "C2, >endarman justru tidak berhasil dalam pemberantasan korupsi karena terbukti selama masa kepemimpinannya banyak kasus korupsi besar di $@'kan (dihentikan proses hukumnya, red). :etidaknya ada *0 kasus korupsi yang tidak jelas penanganannya di Kejagung, termasukkasus'kasus korupsi yang ditangani Kejati dan Kejari yang ada di seluruh "ndonesia,; katanya. elain itu, beberapa kebijakan promosiGmutasi jaksa bermasalah juga tidak berhasil dibenahi. $adahal menurut && Kejaksaan omor 1H Dahun -00*, jaksa agung merupakan penanggung ja%ab tertinggi kejaksaan, termasuk kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kejati dan kejari yang ada di seluruh "ndonesia. leh karena itu, lanjut ukum (34>) emarang, $attiro emarang, K#MM" aerah emarang, 4" Jateng, meminta &ndip menghargai netralitas akademik institusi pendidikan dan jangan sampai ditunggangi kepentingan sesaat. :Kami berharappara alumni juga membuat gerakan penolakan dengan rencana pemberian gelar oktor >onoris Causa untuk >endarman,; katanya.antGbur umber8 Hepublika 2nline 9 Jumat, 1I Juli -00  18*-800 2"4.

I#I0AJ.C2?. memberitakan, :&ndip membantah melacurkan diri terkait hal tersebut. Didak politis,

yang kita lihat adalah keilmuan dan apa sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum;, kata ekan > &ndip #ri! >idayat usai acara penganugerahan di Kampus &ndip, Dembalang, emarang.

Jaksa #gung >endarman sudah sering mendapat kritikan "C2 karena bernu peristi%a di jajarannya. Kutipan di ba%ah ini menunjukkan sikapnya terhadap "C2 di -00. 3ihat Kotak +.1.

Kotak 5.1"

naa

ca7

di

aai

Jaksa Dak apat 3aporkan "C2 Jakarta, ;o"pas ebagai institusi, Kejaksaan #gung tak dapat melaporkan "ndonesia Corruption 2atch. eharusnya kejaksaan menja%ab laporan atau kritik "C2 dengan memperlihatkan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi. Koordinator Masyarakat #ntikorupsi "ndonesia (M#K") 4oyamin . di Jakarta, Jumat (G1), menyebutkan, kejaksaan adalah institusi negara yang seharusnya melindungi rakyat, bukan mela%an rakyat yang mengkritiknya. Kejaksaan boleh tersinggung dengan kritik dari "C2, tetapi hal itu ha*+ dija%ab dengan kinerja yang baik. :Kalau kinerja kejaksaan dalam pemberantasan korupsi meningkat, secara langsung kan kritik "C2 tidak terbukti. $engaduan itu justru memunculkan penilaian kejaksaan tengah berusaha menutupi kelemahan kinerjanya,; kata 4oyamin lagi. ecara terpisah, Kamis di Kantor $residen, Jaksa #gung >endarman upandji mengaku kejaksaan tidak alergi terhadap kritik. amun, jika menyimpang, kejaksaan akan menempuh jalur hukum. "C2 diadukan ke polisi karena dinilai menghina institusi kejaksaan. ZKami tidak alergi dengan kritik. Kalau menghina, mencemarkan nama baik, menyimpang dari situ, kami pakai hak kami,; tutur Jaksa #gung lagi. :$rimus interpares; 7 #nggota Komisi """ $R, D. Bayus 3umbuun, mengingatkan, Mahkamah #gung (M#), Kejaksaan, dan $olri adalah primus interpares atau pemimpin rakyat di bidang hukum. leh karena itu, akan terjadi kon!lik kepentingan, jika lembaga itu berkon!lik dengan rakyat yang mengkritiknya, tetapi dinilai mem!itnah. ia mengingatkan pula, $asal --0 Kitab &ndang'&ndang >ukum #cara $idana men1ela+)an/ penuntut umum dan hakim tidak boleh menangani perkara yang langsung atau tidak langsung te)ait dirinya. Jika pengaduan kejaksaan terhadap "C2 diteruskan, tiada jaksa yang b2leh menangani penuntutan perkara itu. (inuGtra) umber8 >arian Kompas, abtu, 10 Januari -00.

$ers internasional juga meliput masalah'masalah korupsi di tanah air. Meskipun 6 berita serupa dengan berita pers dalam negeri, pers luar negeri sering kali lebih lugas d 11 !okus. 3ihat misalnya pemberitaan mengenai K$K dan tantangan yang dihadapinya, ol7 (traits Ti"e dan The #e& Rork Ti"es yang dikutip dalam Kotak +.-0 dan Kotak +.-1.


1

Kotak 5.2# #D"'BR#D R"A< " "<"# 2hen draconian po%ers are called !or 4y John Mc4ethenior 2riter 2>< one o! his close relati/es %as jailed last month on gra!t charges, it seemed to be the most compelling e/idence yet o! $resident usilo 4ambang =udhoyonoVs commitment to the anti'corruption campaign that has de!ined his !i/e'year rule. 4ut palace insiders say the *1G- year sentence handed do%n to the central bank deputy go/ernor #ulia $ohan, the !ather o! the $residentVs daughter'in'la%, created more %a/es in the !amily than anyone realised. Dhat seems to eFplain %hy only a %eek later, r. =udhoyono Suestioned the po%ers o! the #nti' Corruption Commission (K$K). U" must caution the K$K,V he said. U$o%er must not go unchecked. Dhe K$K has become incredibly po%er!ul. "t seems to be accountable only to Bod.V or ci/il society groups, the comment could not ha/e come at a %orst time %ith the agency seemingly under !ull'scale attack !rom the police, the #ttorney'BeneralVs !!ice and members o! the gra!t'tainted $arliament. Bi/en the eFperience o! other countries, a backlash should ha/e al%ays been eFpected !rom /ested Q interests, either through compromising key people or seeking to change regulations and la%s. Much o! the current contro/ersy stems !rom the arrest o! no%'suspended K$K chairman #ntasari #Ohar, !or allegedly ordering the murder o! a businessman %ho had used his girl!riend to lure #ntasari into a blackmailerVs honey trap. 2ith police reportedly seeking to implicate a second commissioner in the plot and a third K$K member under suspicion !or allegedly !aking a bribe, anti'gra!t campaigners are con/inced there is a concerted e!!ort to undermine the agency. e repeated the reassurances at a subseSuent Cabinet session, but Mr Mah!ud told Dempo magaOine that r =udhoyono still !elt there should be tighter controls o/er the K$K s use o! electronic sur/eillance. Dhe agencyVs right to %iretap %ithout a court order is allo%ed under the la% that created the body in -00@. "t has been unsuccess!ully challenged in the Constitutional Court se/en di!!erent times. "n addition a Communications Ministry regulation, %hich the commission actually initiated itsel!, also ensures its %ork is subject to regular audits by an o/ersight committee o! operators, pro/iders and regulators.

—Pengantar Akuntansi Bagian I Forensik

"nternal procedures dictate that a %iretap can only be done !ollo%ing the issuance o! an rder !or "n/estigation ' and it must be accompanied by documentation speci!ying the telephone numbers to be bugged and their rele/ance to the case. 4ut the sensational #ntasari case has called all that into Suestion. 2hile there is little e/idence to support his direct in/ol/ement, police had to be deterred !rom the planned July - arrest o! a second K$K commissioner, Chandra >amOa, %ho had signed o!! on an illegal %iretap. "t took a phone call !rom Cabinet ecretary udhi ilalahi, a close =udhoyono con!idant, to !orestall the mo/e. 4ut police in/estigations into K$K bribery allegations appear to be continuing despite the $residentVs calls !or an end to inter'departmental ri/alries. r. =udhoyono has made it clear that strong e/idence is needed to support any allegations against K$K sta!!. UDhe $resident %ill al%ays be the main !actor in !ighting corruption,V !ormer K$K member ardjapamekas said to me. #ntasari %as a contro/ersial !igure !rom the start, not only because o! his checkered background, but also because o! %idespread suspicions that pay'o!!s may ha/e greased his parliamentary appointment in late -00I. >eading a ne% !i/e'man commission and an agency that had !inally reached !ull strength, the ! ormer prosecutor initially surprised e/eryone %ith a series o! high'pro!ile cases that ga/e the antigra!t campaign real momentum. 4ut in !ocusing on parliamentarians, police o!!icers and senior prosecutors, the K$KVs uneasy relationship %ith the rest o! the la% en!orcement community began to crumble. #ntasariVs arrest last May and his apparent %illingness to tell police all he kno%s to escape a possible death penalty has no% led to disclosures that the K$K %as also bugging Criminal "n/estigation epartment head usno uadjiVs phone. #n outraged uadji %as !orced to deny reports that he had been recorded demanding an &61 million (6-H million) bribe in a case in %hich a local bank is accused o! misselling !raudulent !inandal products. 4ut his rash %arning that UliOards should not challenge crocodilesV %as un!ortunate. "n a Dransparency "nternational sur/ey o! the business community earlier this year, the police !orce %as /oted "ndonesiaVs most corrupt institution !or the second year running. "ndonesia Corruption 2atch and e/eryone else in/ol/ed in the anti'gra!t !ight agrees that any inter!erence in the K$KVs ability to %iretap or other%ise %eaken its po%ers %ould be disastrous. #s another !ormer K$K commissioner, Mr #mien unaryadi, told a recent brie!ing sponsored by the &nited ations !!ice on rugs and Crime8 U"n a /ery corrupt situation, an agency like the K$K must ha/e draconian po%ersV umber8 (traits Ti"e, 1 Juli -00.

Kotak 5.21 C2*ti2n Fighte+ $2*+e $e+i+tan@e in Ind2ne+ia J#K#RD#, "ndonesia"ndonesia, a country that has long been regarded as one o! the %orlds1> corrupt, has %on praise !or combating gra!t in recent years. 3eading the charge has been  a po%er!ul go/ernment institutionone %hose successes ha/e dra%n !ierce opposition that threatens its eFistence.


#rmed %ith tools like %arrantless %iretaps, the Corruption aryono &mar, one o! the commissionVs !our /ice chairmen, said that its in/estigators %ere merely !ollo%ing the -00- la% that created it, and that the commission %as accountable to $arliament and other go/ernment agencies. :#ccording to the la%, corruption is an eFtraordinary crime, so thatVs %hy it should be handled by eFtraordinary means,; Mr. >aryono said. :4ut because %e are handling corruption /ery aggressi/ely,; he said, :many people are not happy %ith the K$K.; >o%e/er, he denied that other la% en!orcement o!!icials %ere among them. 3ike%ise, "nspector Ben. anan oekarna, a spokesman !or the national police, said, :2e ha/e good relations %ith the K$K. Current and !ormer commission o!!icials said relations %ith police o!!icials and

prosecut

" started o!!

%ell but gre% strained in the past year a!ter corruption in/estigators began !ocusing on !lj police and the attorney generalVs o!!ice, long considered among the most corrupt institutions here 3ast I year, a !ormer high' ranking police o!!icial %as sentenced to t%o years in prison !or misappropriate  !unds %hile ser/ing as ambassador to Malaysia.

:o% our relations are no good because the K$K. started picking on their high o!!icials,; said ardjapamekas, a !ormer deputy chairman at the commission. :2e suspect each other.Z More recently, an acti/e high'ranking police o!!icial, usno uadji, %as %iretapped by the commission and caught asking !or a 61 million bribe. "n an inter/ie% %ith Dempo, the countryVs mostN respected magaOine, the police o!!icial said he kne% he %as being %iretapped and played along %itlj the callerE in an allusion to the anticorruption commission and the police, he said, :"tVs like a gecko! challenging a crocodile.; Dhe police, through leaks to the ne%s media, threatened to arrest se/eral commission o!!icials on corruption charges o! their o%n and in a biOarre case in/ol/ing their !ormer chairman, #ntasari #Ohar. "n May, Mr. #ntasari %as arrested and accused o! ordering the murder o! a prominent businessman %ho %as blackmailing him o/er an a!!air %ith their mutual lo/e interest, a gol! caddy, according to the ne%s media. 2atchdog groups say the anticorruption commission is !acing a potentially more e!!ecti/e, though passi/e, challenge !rom $arliament. Dhe challenge comes in the !orm o! delays in passing ne% legislation go/erning the commission and the court, a!ter the Constitutional Court ruled in -00H that the la% establishing the t%o %as unconstitutional. Dhe Constitutional Court ga/e the go/ernment until the end o!-00 to create a ne% a%. 2atchdog groups say that $arliament has been sitting on the proposed bill in a strategy to kill the anticorruption commission. Dransparency "nternational rates $arliament  nine o! %hose members la/e been con/icted by the special corruption court since -00I, mostly !or bribery  as "ndonesiaVsQ most corrupt institution.

,

"

Bayus 3umbuun, a la%maker in the committee re/ie%ing the proposed bill, said its passage %as possible j be!ore the end o! the year. :2e agree %ith D.".,; he said in an inter/ie%, re!erring to DransparencyE nternational s rating. :4ut %e hope that D.". also sees that there are members o! $arliament %ho are ethical J

and trying to do good; 3ast year, Mr. Bayus led other la%makers in threatening to sue lank, the rock band, !or singing about legislators %ho :dra!t bills !or bucks.; 4ut they dropped the idea a!ter one o! their o%n %as arrested !or bribery around the same time, and later sentenced to eight years in prison. e said the bill %ould strip the commission o! its prosecutorial authority and make the court less independent. "! $arliament !ails to pass the bill, the president could eFtend the li!e o! the anti@2*ti2n commission and court by passing a special regulation to be re/ie%ed by #aliament. M. =udhoyono 2as elected to his second term by a large margin. 4ut he also has longtime supporters in business a country %here companies still depend largely on go/ernment contracts, eFperts +aid. :"! heVs serious about combating corruption, heVll make sure the K.$.K. sur/i/es,; said Mr'1 o! Dransparency "nternational. :Dhat %ould make the people happy, but " donVt kno%

about thXj others.;

N umber8 The #e& Rork Ti"es, -+ Juli -00. engan kemajuan teknologi, para kelompok penekan menggunakan Facebook. "ni pertama kali dipraktikkan oleh &sman =asin dalam menggalang dukungan untuk 4ibit' Chandra ($impinan K$K) yang dijadikan tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan. 3ihat Kotak +.--.

Kotak 5.22 Mendukung 4ibit'Chandra melalui acebook &sman =asin8 :ari Benggaman Kugetarkan "stana;


Judul lengkap tulisan di A"A#ne%s (elasa, 10 o/ember -00) adalah, : Facebook "e"unculkan !eno"ena baru dari aksi bersa"a, yang "a"pu "enggetarkanU istana n. Dulisan itu memuat %a%ancara dengan &sman =asin, dosen &ni/ersitas Muhammadiyah 4engkulu dan $endiri Berakan ukung Chandra'4ibit di Facebook. Facebook lebih meriahV dari biasanya. Dak hanya menjadi ajang curhat bagi para pengunjungnya, jejaring sosial terpopuler di dunia itu telah menjadi jalur alternati! untuk menyampaikan aspirasi politik bagi para !acebooker tanah air. Momentum itu dipicu oleh babak baru perseteruan antara cicakV (Komisi $emberantasan Korupsi) dan Ubuaya+ ($olri), akibat penahanan dua pimpinan Komisi $emberantasan Korupsi nonakti! 4ibit amad Riyanto dan Chandra >amOah, pada Kamis - ktober -00 sore. :Berakan 1.000.000 Facebookers ukung Chandra >amOah [ 4ibit amad Riyanto; mencuat menjadi grup yang menjadi pusat perhatian banyak orang.
Pressure group sangat laOim dalam kehidupan demokrasi. #sas trias politica yang memisahkan ketiga

kekuasaan, dilahirkan dari pemikiran check and balance E satu kekuasaan menga%asi dan dia%asi oleh kekuasaan lainnya. $ers di #merika erikat, misalnya, dikenal sebagai Kekuasaan Keempat. -@ engan kekuasaan (seharusnya) lahir tanggung ja%ab dan akuntabilitasE hal ini dipacu melalui check and balance tadi. $ers di "ndonesia memainkan peranan penting dalam menyoroti tingkah laku para pejabat, dalam menyampaikan in!ormasi (seperti temuan'temuan 4$K dan 4$K$) secara

1+2


sederhana dan cepat, dan dalam menindaklanjuti janji'janji pejabat lembaga negara diucapkan ketika kampanye pemilihan umum. 3embaga'lembaga s%adaya masyarakat (3M) seperti Masyarakat Dransparensi Ind2ne+ia

I

dan "ndonesian Corruption 2atch juga menjadi pressure group dalam upaya pemberantasan D$K. 3embaga'lembaga internasional seperti 4ank unia, mempunyai program global dala7 memerangi korupsi. 4ank unia dan #4 bekerja sama dengan 4$K (dulunya 4$K$) dalam mengaudit proyek' proyek mereka di "ndonesia. Mereka ini semua, dan masih ada lagi lembaga lain yang mungkin belum disebutkan di sini, memainkan peran penting sebagai kelompok penekan.

#ENGAILAN TI#IK7$ $ada tanggal 1 esember -00H Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas *udicial re)ie& terhadap &ndang'&ndang omor @0 Dahun -00- tentang Komisi $emberantasan Dindak

$idana Korupsi. $ermohonan *udicial re)ie& itu diajukan oleh beberapa tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di Komisi $emilihan &mum. ari beberapa butir yang diajukan dalam permohonan *udicial re)ie&, hanya satuyang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pembentukan $engadilan Dindak $idana Korupsi ($engadilan Dipikor) dengan &ndang'&ndang omor @0 Dahun -00- ($asal +@). Mahkamah Konstitusi memutuskan  



$engadilan Dipikor harus dibentuk dengan undang' undang tersendiri sebelum akhir esember -00. $ada tanggal - ktober -00, &ndang'&ndang omor *H Dahun -00 tentang $engadilan Dindak $idana Korupsi diundangkan. $engadilan Dindak $idana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum. $engadilan Dindak $idana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupatenGkota di "ndonesia, yang jumlahnya hampir +00. Mahkamah #gung memastikan pengadilan tindak pidana korupsi terbentukdi tujuh pro/insi dalam tahun -010. ari pantauan "ndonesia Corruption 2atch ("C2) selama lima tahun terakhir, komitmen pengadilan umum justru dipertanyakan. 4anyak terdak%a kasus korupsi yang diadili pengadilan umum, yang semuanya terdiri atas hakim karier, justru dibebaskan. "ni berbeda dari $engadilan Dipikor, yang memadukan hakim karier dan hakim ad hoc, yan5 selama ini tidak pernah membebaskan terdak%a korupsi dari hukuman. "C2 menjuluki hakim karier sebagai :juara; membebaskan terdak%a )2*+i. #anta*an "C2 di sejumlah pengadilan umum selama lima tahun terakhir sejak -00+, men*n1*))an jumlah terdak%a kasus korupsi yang bebas di pengadilan umum bukan be)*ang/ teta#G malah meningkat. an terdak%a yang dihukum, hukumannya cenderung ingan. alam semester " tahun -00, dari 1 perkara dan --- terdak%a korupsi yang > dan diputus di pengadilan umum, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tingg 1 :7 Mahkamah #gung yang terpantau "C2, 1+@ terdak%a di/onis bebas. >anya

69 teda)8a bersalahE

banyak

terdak%a yang di/onis di ba%ah satu tahun penjara. emikian diungkap  Koordinator i/isi >ukum dan Monitoring "C2 "llian eta #rta ari, Rabu + Ag*+t*+ di Jakarta.

ari pengamatan "C2, ada lima pengadilan yang paling banyak membebaskan terdak%a korupsi, yakni $ Makasar (@ terdak%a), Mahkamah #gung (1@ terdak%a), $ Bresik ( terdak%a), $ Manado ( terdak%a), dan $ olo ( terdak%a). i $engadilan Dipikor keadaannya berbeda. $ada semester 1'-00, dari - perkara dengan @terdak%a yang diperiksa dan diputus, tidak ada satu pun yang di/onis bebas. emua terdak%a di/onis bersalah. $engadilan Dipikor juga tak pernah menjatuhkan /onis percobaan atau di ba%ah satu tahun penjara. Rata'rata di/onis di atas empat tahun. emikian kata ebri iansyah, peneliti "C2. $antauan "C2 yang menemukan bah%a hakim karier banyak membebaskan terdak%a korupsi tidak membuat kaget ahli hukum dari &ni/ersitas ebelas Maret urakarta, Muhammad Jamin. :Karena kinerja peradilan umum tidak maksimal dalam menangani kasus korupsi, $engadilan Dipikor dibentuk,; katanya. amun, diakuinya, banyak !aktor yang membuat terdak%a korupsi dibebaskan di pengadilan umum.

CATATAN KAKI 1

Dheodorus M. Duanakotta, :$ro!esi #uditing di ektor %asta dan $ublik mendukung emokrasi
*

-

Ibid., him. -@.

@

ForBes APIP, 0aporan Tahunan O77.

&ngkapan : Po&er tends to corrupt and absolutpo&er tends to corrupt absolutely ; dikutip dari surat 3ord #cton (John
+

Mingguan Ti"e tanggal 1I #pril -00H (halaman 1I) menulis tentang Raja 4humibol #dulyadej dan pengunduran diri $M Dhaksin hina%atra sebagai berikut.

,hailand-s constitutional monarch %e rarel& expresses his ies on political issues. !ut he is deepl& reered b& ,hais so oernment leaders oten turn to him or uidance. ,haksin cited the une celebrations o the #in-s 60 &ears on the throne as a ke& reason to end the political stalemate. Some protest leaders hae called on the #in to name a ne "rime inister.

ia"bil dari Indonesia Corruption $atch, -)aluasi (etahun Pe"erintahan (BR4*n 2ktober O774O7 2ktober O77/, terbitan tahun O77  http=&&&.antikorupsi i i ia

t44l7@1 '

satutahunsby.pa*/.

G2

Jaksa #gung Muda Dindak $idana &mum #bdul >akim Ritonga berpendapat 2  Dim $emburu Koruptor yang mencari tersangka dan terpidana korupsi, lebih te j dijabat Jaksa #gung Muda Dindak $idana Khusus dan Jaksa #gung Muda "nteli e  Mereka harus memiliki latar belakang dalam menangani perkara korupsi. ua %ak Jaksa #gung sebelumnya menjabat ketua tim pencari tersangka dan terpidana korup7 Pumber8 >arian ;o"pas, 10 #gustus -00. 1 2

iadaptasi dari presentasi rs. #mien unaryadi dalam kuliah #kuntansi orensik

di $rogram Maksi &" tahun

-00+. 3ihat

1@

tulisan $atrick Meagher dan Caryn Aoland (dari "R" Center, &ni/ersity o! Maryland) untuk &nited

tates #gency !or "nternational e/elopment (&#"), #nti' Corruption Agencies= 2!!ice o! e"ocracy and 1o)ernance Anticorruption Progra" Brie!, Juni -00H. on (. T. Vuah, Presentation at the Friedrich -gbert (ti!tung $orkshop on %Curbing Corruption in (outheast Asia= A $orkshop !or Parlia"entarians8 ?anila, O:4O (epte"ber O77/.

umber K$K, dikutip dari harian ;o"pas, -0 Januari -010. Patrick ?eagher dan Caryn Koland, Anti4Corruption Agencies= 2!!ice o! e"ocracy and 1o)ernance Anticorruption Progra" Brie!

4ank unia $orld Bank/ menerbitkan studi ini dalam dua bahasa. Kutipan disini diambil dari edisi bahasa "ndonesianya yang berjudul :Memerangi Korupsi di "ndonesiaE Memperkuat #kuntabilitas untuk Kemajuan;. $embaca yang mengalami kesulitan dengan bahasa "ndonesia yang dipakai dalam edisi ini, dapat menggunakan edisi bahasa "nggrisnya

%Co"bating Corruption in Indonesia= -nhancing

Accountability !or e)elop"ent ; 3ihat 4ank unia, :Memerangi Korupsi di "ndonesia8 Memperkuat

#kuntabilitas untuk Kemajuan;, him. H'I. 1

iambil dari beberapa sumber, utamanya situs 2eb 4$K$.

1

$enulis menelusuri regerings accountantsdienst yang disebut dalam situs 2eb 4$\ ke arsip'arsip >india 4elanda yang tersedia di "nternet. #da dua hal yang ditemukan. $ertama, istilah yang dipakai adalah gou)erne"ents accountantsdienst dan bukan regennp accountantsdienst, meskipun maknanya sama. Kedua,

surat putusan ( besluit ) yangdibo 1 Bubernur Jenderal >india 4elanda dikeluarkan tahun 1*1 dan bukan 1@H. i ba%ah ini $enulis mengutip dan menerjemahkan arsip tersebut8 %1ou)erne"ents accountantsdienst4e3e dienst is !eiteli*k een dienst )an de Indische Hegering. It

oktober 5>5 1ou)erne"entsbesluit )an  oktober 5>5 ?4 opgericht bi* besluit )an de 1ou)erneur4 1eneraal )an #ederlands4Indie.8

In

(:inas #kuntan $emerintah Wgou)erne"ents accountantsdienst/4i"s ini sesung$ 7 merupakan dinas dari $emerintah >india 4elanda sebagaimana dimuat dalam $emerintah gou)erne"ents4besluit/ tanggal  ktober 1*1 nomor lOyangdi 1 dengan Keputusan Bubernur Jenderal >india 4elanda.

1

a ri J oh n 4a rt le tt, BartlettMs Fa"iliar Vuotations, iFteenth all, 4oston, tanggal * Juli 1+*. 2illiam >erndon dalam bukunya Abraha" 0incoln, mencatat bah%a 3incoln menggarisba%ahi khotbah $arker ini. &ngkapan dalam khotbah $arker itu kemudian dikenal sebagai ucapan 3incoln.


-0

orbes #$"$, op.cit.

-1

A#TAHA #e&s, - Maret -00.

--

(eputar Indonesia, O ?aret O77. -@ $entingnya kebebasan pers terlihat dari berita di mingguan

Te"po tanggal 1H #pril -00H halaman 108

Kenya 4ank unia ukung Kebebasan $ers 4ank unia menambahkan syarat adanya kebebasan pers dalam da!tar yang harus dipenuhi Kenya untuk mendapatkan bantuan. irektur 4ank unia untuk Kenya,
alam %a%ancara dengan Te"po (-@ #pril -00H), irektur &tama 4ank unia, $aul 2ol!%itO, mengatakan, :ejujurnya kami dapat menunjukkan, di negara'negara yang memiliki pers yang bagus, tingkat korupsinya rendah.;

BAB 5 Tatanan Kelembagaan

Recommend Documents