KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Konsultan Advisory Kelembagaan
TAHUN ANGGARAN 2017
Disetujui oleh: KEPALA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI ACEH
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Konsultan Advisory Kelembagaan 1.
Latar Belakang
: Air m inum merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semangat otonomi dan desentralisasi menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah termasuk pelayanan air
minum
merupakan
tugas
dan
tanggung
jawab
kabupaten dan kota. Namun demikian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi bertanggung jawab untuk turut menjamin penyelenggaraan pelayanan air minum yang memenuhi sasaran kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Kewenangan
Pemerintah
pengembangan Undang-Undang
air
Pusat
minum
No.
23
dalam
ditetapkan Tahun
bidang
berdasarkan
2014
tentang
Pemerintahan Daerah, yaitu berupa fasilitasi penyediaan prasarana
dan
sarana
air
minum
dalam
rangka
kepentingan strategis nasional. Di samping itu, Peraturan Presiden No 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi menyatakan bahwa dalam rangka percepatan penyediaan air minum untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019, maka implementasi penyediaan air minum dapat
dilakukan
oleh
setiap
orang
atau
kelompok
masyarakat, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
sesuai
kewenangan
berdasarkan
peraturan perundang-undangan, serta badan usaha. Implementasi penyediaan air minum
dilakukan sesuai
dengan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang disusun setiap kabupaten/kota yang merupakan acuan pembangunan air minum yang disusun dengan menyesuaikan peta jalan air minum provinsi dan
KSNP-SPAM.
2.
Maksud dan
:
Tujuan
Maksud
dari
penyelenggaraan
kegiatan
Konsultan
Advisory Kelembagaan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengelola SPAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota
untuk
meningkatkan
efisiensi
pengelolaan SPAM agar infrastruktur SPAM yang telah dibangun dapat dikelola dengan sehingga bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan dapat berkembang secara
berkelanjutan
untuk
meningkatkan
cakupan
pelayanan air minum.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan fasilitasi pembinaan kelembagaan SPAM dan monitoring pelaksanaan kegiatan program yang diberikan kepada PDAM dan pengelola SPAM non PDAM di kab./kota.
3.
Sasaran
:
Program-program
yang
telah
dilaksanakan
oleh
Pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan
sebaik-baiknya
guna
meningkatkan
efisiensi
pengelola SPAM sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut maka perlunya diadakan kegiatan Advisory Penguatan Kelembagaan Provinsi Aceh agar pelaksanaan program-program yang telah diberikan dapat termonitoring sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat tidak terganggu dan pelayanan dapat berkembang sesuai dengan target MDGs.
4.
Lokasi Kegiatan
: Pelaksanaan
kegiatan
konsultan
berkantor
pusat
di
lingkup Satker PSPAM Provinsi Aceh dengan lokasi kegiatan tersebar disejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
5.
Sumber Pendanaan
: Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana APBN Rupiah murni TA 2017 dalam DIPA Satuan Kerja Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Aceh dengan nilai HPS sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk PPN 10%.
6.
Nama dan
: PPK Pembinaan Teknis Satker Pengembangan Sistem
Organisasi Pejabat
Penyediaan Air Minum Provinsi Aceh Direktorat Jenderal
Pembuat
Cipta
Komitmen
Perumahan Rakyat.
Karya,
7.
Data Dasar
: -
8.
Standar Teknis
: Berdasarkan
Kementerian
Petunjuk
Pekerjaan
Teknis
(Juknis)
Umum
dan
Penyusunan
Perencanaan Teknis Terinci (ex-Peraturan Menteri No 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) dan SNI, RSNI bidang air minum
dan
Buku
Rencana
Strategis
Kementerian
Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya.
9.
Studi-studi Terdahulu
10.
Referensi Hukum
: Konsultan Advisory Kelembagaan TA 2010, TA 2013, TA 2014, TA 2015 dan TA 2016.
: Dasar Hukum : a. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan b. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air c. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah d. UU
No.
17
Tahun
2007
Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional e. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum f.
Perpres No 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
g. Permen
PU
No.
18/PRT/M/2007
tentang
Penyelenggaraan SPAM h. Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM.
11.
Lingkup Pekerjaan
: Ruang lingkup kegiatan Konsultan Advisory Kelembagaan
pada
Satker
Pengembangan
Sistem Penyediaan Air
Minum Provinsi Aceh ini adalah: 1. Ruang lingkup area penerapan Ruang lingkup area yang dicakup oleh kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja
ini
berlaku
untuk
pelaksanaan
kegiatan
dilingkungan Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh serta instansi terkait. 2. Ruang lingkup kegiatan Memfasilitasi
pertemuan
dengan
DPD
Perpamsi
Provinsi Aceh / PDAM terpilih sebanyak 2 (dua) kali dalam
satu
tahun.
Pertemuan
ini
bertujuan
meningkatkan koordinasi kegiatan pengembangan air minum antara Satker PSPAM Provinsi Aceh dengan Perpamsi dan PDAM. Dan melakukan monitoring dan fasilitasi/pendampingan kepada pengelola SPAM baik PDAM dan non PDAM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
12.
Keluaran
: Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1. Terevaluasinya
pelaksanaan
rekomendasi
(Banmen/Banpro) penyehatan PDAM. 2. Tersosialisasikannya
kebutuhan
program
pengembangan air minum untuk tahun 2018 dan program kerja Satker PSPAM Provinsi Aceh tahun 2017. 3. Terevaluasinya
peningkatan
kinerja
PDAM
yang
mendapatkan bantuan penyehatan PDAM. 4. Fasilitasi pembentukan kelembagaan untuk SPAM IKK yang belum dikelola dan penguatan kelembagaan untuk SPAM IKK yang kelembagaan UPTD/BLUD. 5. Teridentifikasi
perkembangan
negosiasi
PDAM
dengan PUPN masing-masing Provinsi. 6. Terinventarisasi data
pembangunan SPAM
yang
dibiayai oleh dana APBN, APBD dan PDAM. 7. Terinventarisasi kebutuhan pelatihan sumber daya
manusia (SDM) PDAM dan non PDAM. 8. Evaluasi
pelaksanaan
rekomendasi
penyehatan
PDAM untuk PDAM terpilih. 9. Evaluasi
peningkatan
kinerja
PDAM
yang
mendapatkan bantuan penyehatan PDAM. 10. Inventarisasi data pembentukan kelembagaan untuk SPAM IKK yang belum dikelola dan penguatan kelembagaan untuk SPAM IKK yang kelembagaan UPTD/BLUD. 11. Inventarisasi data perkembangan negosiasi PDAM dengan PUPN masing-masing Provinsi. 12. Inventarisasi
data
pembangunan
SPAM
yang
dibiayai oleh dana APBN, APBD dan PDAM. 13. Inventarisasi data kebutuhan pelatihan sumber daya manusia (SDM) PDAM dan non PDAM. 14. Evaluasi peningkatan kinerja PDAM.
13.
Peralatan dan
:
a. Akomodasi.
Material dari
Akomodasi bagi tenaga profesional harus disediakan
Pengguna Jasa
oleh penyedia jasa dengan atas biaya sendiri.
dan Penyedia Jasa Konsultansi
b. Data Pengguna
Jasa
akan
memfasilitasi
kebutuhan
data/informasi yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan kegiatan ini. c. Fasilitas perjalanan dinas Pengguna Jasa tidak menyediakan fasilitas perjalanan dinas. d. Fasilitas sosialisasi/workshop Penyedia Jasa akan memfasilitasi kegiatan sosialisasi/ workshop sebagaimana yang
diperlukan
oleh
Pengguna Jasa. e. Staf Pengawas Pengguna jasa akan membentuk Tim Teknis sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi.
f.
Penyediaan oleh penyedia jasa. Penyedia jasa harus menyediakan fasilitas menunjang kelancaran
pelaksanaan
memperhitungkan
kegiatan
semua
dan
biaya
harus
pengeluaran
yang akan dimasukkan dalam biaya penawaran yang terdiri atas ; 1. Sewa Kendaraan Roda 4; 2. Sewa Komputer PC/ Laptop; 3. Sewa Printer A3 colour dan A4; 4. Biaya Komunikasi, Listrik dan Internet.
14.
Lingkup
: Membantu Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Kewenangan
Minum Provinsi Aceh Direktorat Jenderal Cipta Karya
Penyedia Jasa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk
melaksanakan
kegiatan Konsultan Advisory
Kelembagaan.
15.
16.
Jangka Waktu
: Pelaksanaan pekerjan selama 5 (lima) bulan kalender
Penyelesaian
terhitung sejak dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah
Kegiatan
Mulai Kerja).
Personil
: Tenaga Ahli 1. Team Leader, pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Penyehatan/Lingkungan lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau yang disamakan yang berpengalaman
pada
pekerjaan
sejenis
dan
mempunyai pengalaman kerja total minimal 7 tahun serta memiliki SKA Ahli Madya Teknik Lingkungan; 2. Ahli
Teknik Air
Minum sebanyak 1 (satu) orang,
dengan
pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (Sl)
Jurusan
Teknik
Penyehatan/Lingkungan
lulusan
Perguruan Tinggi Negeri atau yang disamakan yang berpengalaman
pada
pekerjaan
sejenis
dan
mempunyai pengalaman kerja total minimal 5 tahun serta memiliki SKA Ahli Muda Teknik Air Minum; 3. Ahli Kelembagaan sebanyak 1 (satu) orang, dengan
pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (Sl) Jurusan Teknik Sipil/Sosial/Ekonomi lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau yang disamakan yang berpengalaman pada pekerjaan sejenis dan mempunyai pengalaman kerja total minimal 5 tahun serta memiliki SKA yang sesuai;
Tenaga pendukung: 1. Sekretaris/Operator Komputer 1 orang.
17.
Jadwal Tahapan
: Penyedia
jasa
harus
membuat
jadwal
tahapan
Pelaksanaan
pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan dalam jangka
Kegiatan
waktu
5
(lima)
bulan
kalender terhitung
sejak
dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
18.
Laporan Pendahuluan
: Laporan Pendahuluan sebanyak 6 (enam) eksemplar, yang berisi sekurang-kurangnya mengenai Rencana Kerja Tim Kegiatan per Tenaga Ahli,
Metoda Pelaksanaan
Kegiatan, dan Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kalender setelah SPMK diterbitkan.
19.
Laporan Bulanan
: Laporan Bulanan sebanyak 6 (enam) eksemplar, yaitu Laporan Pelaksanaan Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya bulannya.
memuat
Laporan
progress
bulanan
kemajuan
diserahkan
setiap
setiap awal
periode bulan selanjutnya kepada pengguna jasa. 20.
Laporan Antara
: Laporan Interim (Antara) sebanyak 6 (enam) eksemplar, yang berisi sekurang-kurangnya mengenai hasil kajian studi terkait terdahulu dan memuat
hasil
sementara
pelaksanaan kegiatan. Laporan interim harus diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender setelah SPMK diterbitkan. 21.
Konsep Laporan
Konsep Akhir (Draft Final Report) sebanyak 6 (enam)
Akhir
eksemplar berisi laporan rekapitulasi hasil pertemuan kedua
dengan
DPD
Perpamsi
dan
PDAM
terpilih
monitoring pelaksanaan Banmen & Banpro Penyehatan PDAM dan hasil pendampingan penggunaan & pengisian kebutuhan
pelatihan
PDAM
dan
non
PDAM
pada
infoditpam, data perkembangan negosiasi PDAM dengan PUPN
masing-masing
peningkatan
kinerja
Provinsi,
PDAM.
serta
Konsep
evaluasi
Laporan
Akhir
diserahkan paling lambat 4 (empat) bulan kalender setelah SPMK ditandatangani.
22.
Laporan Akhir
: Laporan Akhir (Final
Report).
eksemplar, berisi memuat
seluruh
Sebanyak 6 (enam) hasil
pelaksanaan
kegiatan. Laporan Akhir diserahkan pada akhir masa kontrak.
Pada setiap tahapan laporan tersebut diatas harus dilakukan pembahasan dengan Kepala Satker, Tim Teknis dan Aparatur yang terkait.
23.
Produksi Dalam
: Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini
Negeri
harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK ini dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24.
Persyaratan
: Tim konsultan diwajibkan
Kerjasama
untuk bekerja
sama dan
berkoordinasi dengan konsultan-konsultan di lingkungan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Aceh.
25.
Pedoman
:
1. Sumber pendataan meliputi (dan tidak terbatas pada)
Pengumpulan Data
instansi pemerintah di institusi pemerintah di Provinsi
Lapangan
dan Kabupaten/Kota (Dinas PU, Dinas Kesehatan, BPS Provinsi/Kab/Kota, dan instansi lainnya yang terkait), serta institusi non-pemerintah (PDAM, Swasta, Koperasi, Kelompok Masyarakat, dan lainnya yang terkait; 2. Instansi sumber data agar disepakati
dengan Tim
Teknis; 3. Data
dapat
jurnal/publikasi
berupa instansi
cetakan tertentu
produk
resmi/
yang
dapat
dipertanggungjawabkan;
26.
Alih Pengetahuan
: Pemakaian Tenaga Ahli pada kegiatan ini harus dapat memberikan manfaat dalam alih pengetahuan secara optimal melalui kemitraan dengan media pembahasan dan diskusi.
