Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
BAB 9 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
9.1. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
Landasan hukum kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas pada hakekatnya bersumber pada operasionalisasi kebijakan desentralisasi yang telah dituangkan dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Kapasitas kelembagaan terkait dengan: Tugas pokok dan fungsi instansi dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Perda Nomor 10 Tahun 2008).
\ue000
Pelimpahan kewenangan dan penyerahan tugas kepada instansi bawahannya (Perda Nomor 1 tahun 2008 dan Perda Nomor 10 Tahun 2008).
\ue000
Kinerja aparat dan aparatur (individu dan institusi)
\ue000
Peningkatan kapasitas dilakukan dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi dalam proses penataan ruang, berikut masalah yang timbul, antara lain: 1. Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah yang disebabkan oleh perbedaan persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. 3.
Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah
4. Belum efektif dan efesiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah. 5. Masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. 6.
Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah.
7. Pemekaran wilayah baru masih belum sesuai dengan tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Secara umum peningkatan kapasitas meliputi tiga (3) tingkatan agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan yaitu :
9-1
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
1. Tingkat system; yaitu kerangka peraturan dan kebijakankebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu. 2. Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedurprosedur dan mekanisme-mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi dll. 3. Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (attitude), etika dan motivasi individuindividu yang bekerja dalam suatu organisasi. Tahapan dalam peningkatan kapasitas guna mengurangi permasalahan yang terjadi dan guna mendukung desentralisasi ialah:
1. Masing-masing stakeholder menentukan lembaga yang bertanggung jawab mengorganisir kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada. 2. Masing-masing stakeholder menyusun rencana kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas yang akan dilakukan secara komprehensif disertai dengansumber-sumber pembiayaannya. 3. Melakukan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas dan melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil yang dicapai. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari tahapan yang dilakukan dalam peningkatan kapasistas kelembangaan mencakup: 1. Tercapainya sikronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah. 2.
Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah.
3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efesien dan akuntabel. 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten. 5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional.
9.2. KOORDINASI ANTAR PEMERINTAHAN
INSTANSI
DAN
ANTAR
TINGKAT
Dalam administrasi pemerintahan berkaitan dengan RTRW DKI Jakarta 2010 - 2030, koordinasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan-kegiatan penataan ruang yang dilakukan oleh pejabat pimpinan dan kelompok pejabat pelaksana. Koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari
9-2
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
perencanaan, pelaksanaan, dengan evaluasinya.
pengendalian
dan
pengawasan
sampai
Koordinasi dapat dibedakan menjadi koordinasi intern dan koordinasi ekstern. Koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal, koordinasi horisontal, dan koordinasi diagonal sebagai berikut : Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, jika pihak yang mengkoordinasikan memiliki hubungan hirarkis secara struktural dengan pihak yang dikoordinasikan karena berada pada satu garis komando.
\u2022
yang Koordinasi horisontal, jika kedudukan pihak mengkoordinasikan dengan pihak yang dikoordinasikan adalah setara. Koordinasi dilakukan atas dasar keterkaitan fungsi dan tugas.
\u2022
Koordinasi diagonal, jika kedudukan yang mengkoordinasikan lebih tinggi dibandingkan pihak yang dikoordinasikan, namun tidak berada pada satu garis komando.
\u2022
Koordinasi ekstern termasuk kategori koordinasi fungsional yang mencakup koordinasi horisontal dan diagonal. Koordinasi ekstern dalam kaitan dengan RTRW DKI Jakarta 2010 \u2013 2030 terutama berkaitan dengan kepentingan pembangunan skala Nasional di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan antar propinsi. Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan melalui : Koordinasi melalui kewenangan, jika organisasi bersifat seragam (homogen).
\u2022
Koordinasi melalui konsensus, mencakup konsensus melalui motivasi, sistem timbal balik, ide, pedoman kerja, forum, dan konferensi.
\u2022
Hal yang perlu diperhatikan dalam koordinasi antar instasi dan antar tingkat pemerintahan ialah sebagai berikut : Perlu ditentukan secara jelas siapa atau lembaga apa yang secara 1. fungsional akan diberi wewenang untuk mengkoordinasikan program di dalam suatu sektor atau antar sektor tersebut 2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik 3. Dasar prinsip fungsionalisasi perlu dituangkan ke alam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut 4. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama dengan tanggung jawab kerjasama yang jelas 5. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya Koordinasi pembangunan di wilayah Propinsi DKI Jakarta merupakan koordinasi yang bersifat vertikal dan horisontal berkaitan dengan asas
9-3
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Dalam penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memiliki hubungan koordinasi yang bersifat vertikal dengan Pemerintah Pusat dan Kelurahan. Sedangkan sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memiliki hubungan koordinasi yang bersifat horisontal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayahnya.
9.3. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Kelembagaan pelaksanaan tata ruang di Wilayah DKI Jakarta, meliputi: a. Perencanaan Tata Ruang; b. Pemanfaatan Ruang; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang di Wilayah DKI Jakarta, meliputi: a. Kelembagaan Pemberi Izin; b. Kelembagaan Penetapan Insentif dan Disinsetif; dan c. Kelembagaan Pengenaan Sanksi Lingkup kewenangan dan tanggung jawab dalam kelembagaan penataan ruang di Wilayah DKI Jakarta bersifat makro dan mikro. Lingkup kewenangan dan tanggungjawab makro meliputi keseluruhan wilayah di DKI Jakarta baik dari level provinsi maupun kota. Sedangkan lingkup kewenangan dan tanggungjawab mikro meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Berikut adalah matrik kewenangan dan tanggungjawab dalam penataan ruang di DKI Jakarta : Tabel 9.1 Kewenangan dan Tanggungjawab Dalam Penataan Ruang PENATAAN RUANG
MAKRO
MIKRO
PENGATURAN
Bappeda
DTR
PEMBINAAN
Bappeda
DTR
Perencanaan
Bappeda
DTR
Pemanfaatan
Sektor terkait
Sektor terkait
Instansi Ditingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten
Instansi Ditingkat Kecamatan
PELAKSANAAN
Izin Pengendalian
Insentif Disinsentif DTR Sanksi
PENGAWASAN
DTR
Peraturan Perundangan yang Berlaku
Pemantauan
Bappeda
P2B
Evaluasi
Bappeda
P2B
Pelaporan
Provinsi
Kota, Kabupaten & Kecamatan
9-4
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
BAB 9 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN............................................... 1
9.1. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN...................................1 9.2. KOORDINASI ANTAR INSTANSI DAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN................................................................................... 2 9.3. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB.......................................4
9-5
