LAPORAN HASIL PENELAAHAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF (TAHAP I) BPK-RI ATAS PEMBANGUNAN PUSAT PENDIDIKAN DAN SEKOLAH OLAHRAGA NASIONAL PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DI JAKARTA DAN BOGOR
I. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang –Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang –Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun2006, Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK) memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya berdasarkan pasal 7 UndangUndang Nomor 15 tahun 2006, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki BPK sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang diatas, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasionalpada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta dan Bogor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan keputusan DPR RI Nomor1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mempunyai tugas melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan secara resmi kepada DPR, kemudian menyampaikan hasil telaahan tersebut kepada komisi-komisi terkait di DPR. Secara rinci Pasal 113 Ayat 1 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, menyatakan bahwa : (a) BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; dan (b) BAKN bertugas menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi. Atas dasar amanat Undang-Undang ini maka Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) melakukan telaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Pembangunan Pusat Pendidikan Peatihan dan Sekolah Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta dan Bogor, dengan sistematika pembahasan terbagi atas 6 (enam) bagian: (1) Pendahuluan; (2) Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan BPK; (3) Hasil Pemeriksaan BPK; (4) Telaahan/Analisis BAKN; (5) Simpulan dan rekomendasi BAKN; dan (6) Penutup.
1
II. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN BPK 1. Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan investigatif ini bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana dalam pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, sesuai pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan ini dilakukan terhadap seluruh kegiatan mencakup penyiapan lahan, proses perencanaan anggaran, perencanaan pekerjaan, dan pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan yang terkait proyek proyek pembangunan pembangunan (P3SON) Hambalang Jawa Barat yang dilaksanakan Kemenpora. Pemeriksaan ini tidak mencakup pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan peralatan untuk P3SON yang direncanakan bernilai Rp. 1,4 T sesuai surat Ses Kemenpora kepada Menteri Keuangan Nomor 1887.A/SESKEMENPORA/6/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal persetujuan kontrak tahun jamak. Pemeriksaan ini juga tidak mencakup aliran dana yang melalui rekening-rekening PT. AK, PT. WK, DK-I AK, dan DBG WK yang tidak terkait langsung dengan penerimaan dan penggunaan uang muka proyek dengan cut off pemeriksaan sampai dengan 30 Oktober 2012.
III. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK BPK menemukan beberapa jenis peyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut: 1. Penyimpangan dalam pemberian Izin Lokasi, Lokasi, site plan , dan Izin Mendirikan Bangunan. 2. Penyimpangan dalam penerbitan penerbitan SK Hak Hak Pakai dan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hambalang. 3. Penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. 4. Penyimpangan dalam proses persetujuan RKA-KL tahun 2011. 5. Penyimpangan dalam proses pelelangan perencanaan konstruksi, pelelangan pelelangan pekerjaan konstruksi, dan pelelangan manajemen konstruksi. 6. Penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang konstruksi. 7. Penyimpangan dalam proses pembayaran dan pencairan uang muka. 8. Peyimpangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
IV. ANALISIS/TELAAHAN ANALISIS/TELAAHAN BAKN Sesuai dengan sasaran pemeriksaan BPK, analisis BAKN dilakukan pada 9 (sembilan) poin berikut:
2
1. PEMBERIAN IZIN LOKASI, LOKASI, SITE PLAN , DAN IMB. Setelah lokasi desa Hambalang dipilih, TCM selaku Dirjen Olahraga Depdiknas mengirim suratkepada Bupati Bogor dengan surat No. 0514 A/OR/2004tanggal 10 Mei 2004 tentang rencana pembangunan Gedung Diklat Olahraga Pelajar Nasional. Isi surat tersebut meminta Bupati Bogor untuk membantu penyelesaian penerbitan izin penetapan lokasi, penyelesaian proses berbagai perizinan termasuk pertanahan dan dukungan infrastruktur serta dukungan fasilitas lainnya. Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi dan atau penetapan Lokasi di Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Juli 2004 membuat Berita Acara Rapat Pembahasan Izin/Penetapan Lokasi yang dimohon oleh Dirjen Olahraga Depdiknas, yang ditandatangani oleh AS selaku Plh. Sekretaris Daerah Kab.Bogor. Kesimpulan rapat tersebut adalah bahwa permohonan lokasi Diklat Pengembangan Atlet Nasional Ditjen Olahraga Depdiknas dapat dipertimbangkan dengan syarat: (1) Koefisien Dasar Bangunan Bangunan (KDB) sesuai sesuai Perda No.17/2000 diberikan 20% (2) Perolehan hak atas tanah dilakukan dilakukan sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku. Rapat tersebut tidak mempertimbangkan kondisi lokasi yang dimohon yang berada dalam zona rawan bencana sesuai dengan hasil penelitian dan pemantauan yang dilakukan Badan Geologi Kementerian ESDM dalam hal ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa wilayah tersebut merupakan zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi.Artinya, pada zona itu sering terjadi gerakan tanah.Sejak 1996 secara berkala, pihak PVMBG telah menerbitkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah. Peta tersebut terus diperbarui dan terakhir tahun 2009 peta menyebutkan bahwa wilayah Hambalang Bogor termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi, artinya pada daerah ini gerakan tanah sering terjadi terutama dipicu oleh curah hujan yang tinggi, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali. Kondisi yang rentan gerakan tanah tersebut telah terbukti dengan terjadinya bencana gerakan tanah di antaranya yang terjadi pada 30 Januari 2002 yaitu di kampung Tajur Tapos desa Hambalang Kabupaten Bogor. Keputusan Bupati Bogor No.591/244/Kpts/Huk/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Nasional terletak di Desa Hambalang Kec. Citeureup Kab. Bogor seluas + 30 HA, menyebutkan pihak Ditjen Olahraga Depdiknas diwajibkan untuk membuat Dokumen Amdal serta site plan sebelum pembangunan dilaksanakan, dikoordinasikan dengan Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Keputusan ini berlaku selama 12 bulan sejak di tetapkan dan dapat diperpanjang satu kali atas permohonan yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kembali paling lama 10 hari sebelum masa berlakunya berakhir. Pada tanggal 15 Februari 2007 Deputi Pemberdayaan Olahraga menerbitkan Surat no. B.0016/Deputi IV Menpora/II/2007 kepada Bupati Bogor mengenai perubahan Keputusan Bupati Bogor No:591/244/KPTS/Huk/2004, yang semula bernama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Nasional, dengan pemrakarsa Depdiknas dengan luas 300.000 m2 menjadi bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional di Sentul, dengan pemrakarsa Kemenpora dengan luas 312.448m2. 3
Surat Deputi Pemberdayaan Olahraga tanggal 15 Februari 2007 No.B.0018/Deputi IV Menpora/II/2007 ditujukan kepada Bupati Kab.Bogor tentang permohonan penetapan lokasi pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional untuk dimasukkan ke dalam rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diperuntukkan sebagai kawasan olahraga. Pada tanggal 27 Februari 2007 Bupati Bogor menerbitkan Keputusan Bupati Bogor No. 591/61/Kpts/huk/2007 tentang penetapan kembali lokasi untuk pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga Nasional seluas 312.448 m2 di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup bagi Kepentingan Kemenpora. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan diwajibkan untuk menyusun laporan studi kelayakan, melakukan penelitian fisik tanah dan batuan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pusat Lingkungan Geologi Badan Geologi Departemen ESDM, membuat dokumen Amdal, Peil Banjir, Masterplan dan IMB. Surat Keputusan ini ditembuskan ke Tim Pertimbangan Pemberian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi. Untuk melaksanakan syarat yang disebutkan dalam Keputusan Bupati Bogor No.591/244/Kpts/Huk/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Nasional terletak di Desa Hambalang Kec. Citeureup Kab. Bogor seluas + 30 Ha, Kemenpora mulai melakukan studi Amdal dengan membuat perjanjian kerja sama dengan PT CKS nomor KTR-0309.1/PPK.D.IV.Menpora/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006. Atas kontrak tersebut, ter sebut, DN selaku Direktur PT CKS telah menerima pembayaran netto sebesar Rp 295.000.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampai dengan pemeriksaan (September 2012), PT CKS menyatakan bahwa hanya menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp205.000.000,00 telah diserahkan kepada seseorang bernama NS dengan tanda terima bertanggal 08 Januari 2007 untuk keperluan biaya pekerjaan penyusunan Amdal kegiatan pengembangan PPPON di Hambalang. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, PT CKS telah menggunakan uang sebesar Rp90.000.000 ,00 tersebut untuk keperluan penyusunan TOR Amdal dan uji laboratorium yang dilaksanakan dalam periode April 2005 – 2005 – Desember 2006. Output yang dihasilkan belum merupakan dokumen studi Amdal yang lengkap namun hanya berupa Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan dan hasil uji lab.Sedangkan studi Amdal di tahun 2010 – 2011 tidak pernah dilakukan karena Kemenpora tidak menyediakan dananya. Dalam hal pengurusan Master/Site Plan , DK selaku Karo Perencanaan Kemenpora atas nama Ses Kemenpora mengajukan surat nomor 1572/Seskemenpora/6/2010 perihal permohonan pengesahan site plan kepada Bupati Bogor melalui Sekda pada tanggal 3 Juni 2010 dengan melampirkan sebagian dokumen yang dipersyaratkan sesuai bunyi pasal 8 Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Pedoman Pengesahan Masterplan, Site Plan dan Peta Situasi. Adapun persyaratan yang belum dipenuhi adalah fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan yaitu Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 4
Gambar site plan akhirnya disahkan dengan Keputusan Bupati Bogor nomor 591.3/231/kpts/SP/Huk/2010 tanggal 25 Oktober 2010, meskipun sampai dengan saat tersebut Kemenpora belum menyerahkan dokumen Amdal/UKL/UPL dan juga belum melakukan studi Amdal. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bu selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, dan YH selaku Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman menerangkan bahwa penetapan site plan tetap dilakukan oleh Bupati atas pertimbangan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Tata Bangunan dan Permukiman meskipun studi Amdal belum pernah dilakukan oleh Kemenpora selaku pemohon karena pihak Pemkab Bogor pada dasarnya memberikan kemudahan proses penetapan tersebut mengingat itu adalah proyek Pemerintah Pusat yang perlu didukung daerah. Dalam hal pengurusan IMB, pada tanggal 5 Pebruari 2007 Kasubbag Tata Usaha Deputi Pemberdayaan Olahraga Kemenpora (BT) mengeluarkan surat No. B.0021.1/D.IV/Menpora/II/2007 kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor mengenai permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional di Desa Hambalang. Pada tanggal 26 Oktober 2010 DK mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional dengan nomor register pendaftaran 661565026664. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemkab Bogor, permohonan perizinan tersebut telah memenuhi persyaratan. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2010 dikeluarkan Keputusan Bupati Bogor No. 641/003.2.1/00910/BPT/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional atas nama Kemenpora di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup. Dengan rincian bangunan meliputi: pos jaga, tugu, gedung penunjang dan pool mobil, sport science dan kebugaran, GOR serbaguna, lapangan sepakbola, masjid, asrama olahragawan senior putra/putri, asrama olahragawan junior putra/putri, sekolah, lapangan tenis dan basket indoor, hall senam dan gulat, hall angkat besi, angkat berat dan binaraga, lapangan tembak indoor dan outdoor , koram renang, lapangan atletik, gedung serbaguna, lapangan bulutangkis dan sepak takraw indoor , lapangan tenis, basket, volley pantai indoor, lapangan panahan, extreme sport , pagar tembok, tempat parkir grassblock , sumur resapan dan septictank . Dalam pelaksanaan pembangunan, pemegang izin harus memenuhi syarat-syarat antara lain jarak bangunan dengan as jalan 15 m', dan jarak pagar dengan as jalan 10 m', ketinggian bangunan dari muka tanah 12 m' dan dilarang menambah tanpa persetujuan teknik Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. IMB tersebut dikeluarkan oleh SS selaku Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor dengan mengatasnamakan Bupati Bogor setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SOP Pelayanan Perizinan Terpadu 5
berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 tahun 2009 yang mulai berlaku pada 1 April 2009. SOP ini mengacu ketentuan yang diatur dalam Perda Kabupaten Bogor nomor 23 tahun 2000 tentang IMB bahwa penerbitan IMB tidak harus memenuhi persyaratan berupa adanya studi Amdal terlebih dahulu. Karena itulah Kepala BPT Kabupaten Bogor tetap memproses permohonan IMB meskipun Amdal tidak ada.Selain itu, SS selaku Kepala BPT Kabupaten Bogor beranggapan bahwa dokumen Amdal sudah dipenuhi dalam pembuatan site plan , jadi seharusnya setelah site plan keluar masalah Amdal sudah selesai. Padahal Perda Kabupaten Bogor nomor 12 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Bangunan Gedung pasal 25 menyatakan bahwa persyaratan tata bangunan meliputi adanya pengendalian dampak lingkungan. SOP Pelayanan Perizinan Terpadu belum mengakomodasi ketentuan mengenai kewajiban membuat dokumen Amdal yang diatur dalam Perda Nomor 12 t ahun 2009 tersebut.
2. PENERBITAN SK HAK PAKAI DAN SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH TANAH HAMBALANG. Hasil analisis terhadap RPD Nomor 03/PHT/Dit.PPTP/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 menunjukkan bahwa beberapa fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh BPN dalam rangka pemberian Hak Pakai tersebut tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya yaitu sebagai berikut: 1) Poin VII.9.d. menyatakan bahwa “sesuai “ sesuai hasil audit BPK RI yang menegaskan tidak ada unsur kerugian negara dalam proses perolehan tanah aset Menpora atas tanah seluas 312.448 m2 yang terletak di Desa Hambalang Kec Citeureup Kab Bogor .” .” Yang dimaksud hasil audit BPK RI dalam pernyataan itu adalah LHP nomor 18/HP/XVI/03/2009 tanggal 17 Maret 2009 atas Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga serta BA 69 TA 2007 dan 2008 sebagaimana yang disebut dalam RPD poin VI.1.b.8).d. LHP tersebut menyajikan temuan pemeriksaan atas program kegiatan Kemenpora yang dilaksanakan dalam periode TA 2007-2008, sedangkan pengadaan tanah dimaksud telah dilakukan pada tahun 2004. Dengan demikian LHP tersebut tidak relevan dengan kondisi pengadaan tanah dimaksud. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pernyataan poin VII.9.d.tersebut adalah hasil rapat koordinasi membahas permohonan Hak Pakai atas nama Kemenpora di kantor BPN RI yang diprakarsai oleh Deputi II BPN RI dan dihadiri oleh unsur Kemenpora serta auditor BPK RI pada tanggal 14 Juli 2009. Undangan resmi rapat tersebut yang dikeluarkan oleh BE selaku Deputi II nomor 2521/002-300/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 tidak menyebutkan mengundang unsur BPK RI untuk hadir dalam rapat. Adapun kehadiran staf auditor BPK RI dalam rapat tersebut bukan atas perintah resmi BPK RI dan tidak merepresentasikan pendapat BPK RI.
6
2) Poin VII.9.e. menyatakan “bahwa “bahwa secara materiil telah ada kesepakatan lisan yang disampaikan oleh Ibu Rita selaku Direktur Utama PT BE sebagaimana diuraikan dalam surat Seskemenpora tanggal 18 September 2009 nomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009 dan surat pernyataan Ses Kemenpora tanggal 18 September 2009 nomor 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009.” Kemenpora/8/2009.” Bahwa tidak pernah ada surat bernomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009 dan 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009 yang bertanggal 18 September 2009. Yang ada adalah surat bernomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009 dan 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009 bertanggal 18 Agustus 2009, yang tidak menyebutkan adanya kesepakatan lisan tersebut. 3) Poin VI.1.b.8). menyebutkan bahwa “sebagai “sebagai tindak lanjut angka 5) di atas Ses Kemenpora dengan Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2009 Nomor 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009 menyatakan: a. Tanah tersebut sudah sudah dikuasai secara secara fisik sejak tahun tahun 2004 sampai sampai sekarang ini. b. Sudah tercatat sebagai aset Kemenpora Nomor 2531/BU.Set. Menpora/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005. c. Tidak ada ada sengketa/perkara sengketa/perkara dengan pihak manapun. d. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 nomor 18/HP/XVI/03/2009 atas Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga serta BA 69 TA 2007 dan 2008, tidak ada temuan mengenai pengadaan tanah seluas 312.448 m2 di Desa Hambalang Kec Citeureup Kab Bogor. e. Kami telah 2 kali mengirim surat permohonan pelepasan pelepasan Hak Atas Tanah kepada Bapak Pro dan Direksi PT BE, namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan sebagaimana diharapkan, berdasarkan informasi yang diterima, pimpinan PT BE menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah mereka lagi, tetapi sudah menjadi tanah Negara.” Bahwa terdapat 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Ses Kemenpora bertanggal 18 Agustus 2009 yaitu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ses Kemenpora tertanggal 18 Agustus 2009 nomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009 dan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan nomor 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009. Surat Pernyataan nomor 2917.A/Ses Kemenpora/8/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 dikirimkan secara resmi ke BPN melalui loket Bagian Persuratan dan diterima pada tanggal 20 Agustus 2009. Adapun mengenai Surat Pernyataan bernomor 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009 Kemenpora/8/2009 tertanggal 18 Agustus 2009, terdapat dua surat bernomor sama dengan isi surat berbeda. Surat Pernyataan nomor 2917.B/Ses Kemenpora/8/2009 yang pertama dikirim ke BPN dengan cara dibawa langsung oleh PM yang pada waktu itu menjabat sebagai Karo Umum Kemenpora dan disampaikan langsung kepada MW selaku Kasubdit Penetapan Hak Tanah di kantor BPN Pusat. Surat yang ditandatangani WM selaku Semenpora dengan dilengkapi materai cukup ini 7
berisi pernyataan sebagaimana poin a, b dan c tersebut di atas. Setelah surat tersebut disampaikan, MW memberikan petunjuk agar isi surat pernyataan tersebut diperbaiki dengan mencantumkan hasil pemeriksaan BPK dan pernyataan dari PT BE. PM kemudian memperbaiki surat tersebut dengan menambahkan poin d dan e tersebut di atas dan mengirimkan kembali ke MW. Surat Pernyataan yang kedua ini tidak lagi menggunakan materai sebagaimana Surat Pernyataan yang pertama. 4) Poin VI.1.b.9). dan poin VII.8. menyebutkan bahwa “…..telah “…..telah ada Surat Pernyataan Komisaris Utama PT BE (Pro) yang menyatakan tidak keberatan apabila Kemenpora mengelola lahan tersebut untuk kepentingan sarana dan prasarana olahraga dan tidak akan melakukan gugatan ke pengadilan.” pengadilan.” Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Komisaris Utama PT BE (Pro) tersebut adalah surat pernyataan tertanggal 22 November 2009 yang bertanda tangan H. Probosutedjo di atas kertas bermeterai cukup. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa untuk area tanah yang telah dikeluarkan dari HGU PT BE, Pro menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan penggantian apapun dan tidak pernah memberikan pelepasan hak kepada siapapun. Selain itu, berkenaan dengan surat pernyataan bertanda tangan dirinya tanggal 22 November 2009 tersebut, Pro menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihubungi oleh utusan Kemenpora dan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Yang bersangkutan tidak tahu tanda tangan yang tertera di surat tersebut itu tanda tangan siapa. Surat Pernyataan tersebut diterima langsung oleh Swi (staf Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN RI) pada tanggal 17 Desember 2009 tanpa melalui bagian persuratan BPN RI. Swi menyatakan bahwa pada hari diterimanya surat tersebut, BS selaku Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN RI memerintahkannya melalui telepon untuk menerima secara langsung dokumen asli surat pernyataan yang akan diantar oleh utusan Kemenpora. Dan Dan setelah Swi menerima, lalu yang bersangkutan bersangkutan meletakkan surat tersebut di meja kerja BS. Namun yang bersangkutan tidak ingat nama orang yang mengantarkan surat tersebut ke kantor BPN. Selanjutnya setelah lengkap, berkas warkah pemberian hak tersebut diserahkan oleh Deputi II selaku pemroses berkas dengan nota dinas kepada Kepala BPN tanggal 4 Januari 2010 dan diterima oleh YA selaku Kasubbag TU Kepala BPN untuk permintaan tanda tangan Kepala BPN. Setelah SK Hak ditandatangani Kepala BPN, selanjutnya SK Hak tersebut beserta berkas lengkap diserahkan oleh Kasubbag TU Kepala BPN kepada LAW selaku Kepala Bagian Persuratan pada tanggal 6 Januari 2010 untuk diberi nomor, didistribusikan dan diarsipkan. Sejak penerimaan berkas tanggal 6 Januari 2010 tersebut, sampai dengan dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2011 untuk keperluan scanning dokumen, tidak ada peminjaman berkas oleh pihak lain, yang berarti berkas tidak pernah keluar dari tempat penyimpanan yang dikuasai Bagian Persuratan BPN. Pada saat pertama kali dibuka, dokumen berupa Surat Pernyataan H. Probosutedjo tertanggal 22 November 2009 tersebut sudah dalam bentuk kertas fax yang difotokopi dan tidak ada dokumen asli. 8
Dalam keputusan tentang Hak Pakai sesuai Surat Keputusan nomor 1/HP/BPN RI/2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang pemberian Hak Pakai atas nama Kemenpora atas tanah di Kab Bogor Jawa Barat, Kepala BPN melampirkan pernyataan pelepasan hak garapan dari para penggarap, namun tidak mencantumkan Surat Pernyataan H. Probosutedjo tanggal 22 November 2009 tersebut sebagai salah satu pertimbangan atas terbitnya surat keputusan tersebut. Setelah SK Hak Pakai ditandatangani Kepala BPN, sesuai prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 bahwa SK tersebut hanya dapat diserahkan kepada instansi pemohon atau kuasa yang ditunjuknya. Namun faktanya SK tersebut oleh LAW atas perintah MM diserahkan kepada IM pada tanggal 6 Januari 2010 tanpa ada surat kuasa dari Kemenpora. Sebelumnya, IM pernah menghubungi MM via telepon untuk meminta bantuan agar SK Hak Pakai dapat segera jadi dan MM menjanjikan akan membantu. Pada hari penandatanganan SK Hak tanggal 6 Januari 2010 tersebut, pagi hari MM menghubungi IM via telepon mengatakan bahwa SK Hak sudah ditandatangani Kepala BPN, lalu sore harinya IM datang untuk mengambil SK Hak tersebut. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kab Bogor menerbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 60 pada tanggal 20 Januari 2010.
3. PROSES PERSETUJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK. JAMAK. Ses Kemenpora (WM) mengajukan surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dengan mengatasnamakan mengatasnamakan Kemenpora tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora. Ses Kemenpora (WM) bersama Kepala Biro Perencanaan Kemenpora /PPK (DK) menyajikan data dan dokumen yang tidak benar sebagai kelengkapan untuk permohonanpersetujuan permohonanpersetujuan kontrak tahun jamak dan revisi RKA-KL tahun 2010 yaitu: a. Menafsirkan secara sepihak pernyataan Direktur Direktur PBL Kementerian PU bahwa bahwa “pembangunan “pembangunan tersebut dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran untuk beberapa bangunan yang pelaksanaan kontruksi fisiknya diperkirakan lebih dari 12 bulan”. Tanpa konfirmasi konfirmasi kepada Kementerian PU. Ses Kemenpora menafsirkan bahwa yang dimaksud pernyataan tersebut adalah seluruh pembangunan fisik gedung dan lapangan serta infrastruktur dilaksanakan melalui satu kontrak tahun jamak. b. Dalam rangka revisi RKA-KL, menyajikan menyajikan data data volume keluaran yang yang tidak sesungguhnya yaitu yang seharusnya volume yang akan dibangun turun dari semula 108.553 m menjadi 100.398 m tetapi justru menyajikan volume itu seolah-olah naik dari semula 108.553 m menjadi 121.097 m. Konsep nota dinas kepada Direktur Jendral Anggaran (AR) yang disampaikan oleh Subdit II E DJA (S) kepada Direktur Anggaran II (DPH)berisi antara lain: “mengingat permohonan persetujuan kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 9
pembangunan P3SON dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Mengingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena pertimbangan KDB dan GSB) berhubungan dengan persetujuan kontrak kontrak tahun jamak, maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui.” Nota dinas dari Direktur Jendral Anggaran (AR) kepada Menteri Keuangan (ADWM) tepat sama dengan konsep nota dinas yang dibuat oleh Kasubdit I I E DJA (S), tanpa dilengkapi dengan data pendukung untuk permohonan kontrak tahun jamak lengkap. Berdasarkan nota dinas tersebut Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora 2010, meskipun Pasal 20 (1) PMK 180/2010 tentang tata cara revisi Anggaran tahun 2010 menetapkan bahwa “Batas akhir penerimaan usul revisi anggaran untuk APBN TA 2010 ditetapkan tanggal 15 Oktober 2010 untuk revisi anggaran pada DJA.” Sebagai syarat pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan, RKA KL P3SON harus diubah untuk menunjukkan adanya kegiatan lebih dari satu tahun anggaran. Atas dasar itu, Ses Kemenpora harus mengajukan usulan perubahan RKA KL. Namun karena batas waktu pengajuan revisi telah dilampaui, Ses Kemenpora meminta dispensasi keterlambatan pengajuan revisi RKA KL dimaksud pada tanggal 16 November 2010. Menteri Keuangan menyetujui permintaan dispensasi ini pada tanggal 1 Desember 2010 dengan disposisi “Selesaikan” pada surat usulan dimaksud. Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui hal tersebut setelah mendapat masukan secara berjenjang dari Kasubdit II E. Direktur Anggaran II, dan Dirjen Anggaran berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: “Mengingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena pertimbangan pertimbangan KDB dan GSB ) berhubungan dengan persetujuan kontrak kontrak tahun jamak, maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkanuntuk disetujui.” Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur II dan Dirjen Anggaran, menyetujui kontrak tahun tahun jamakmeskipun jamakmeskipun persyaratan yang ditetapkan ditetapkan dalam Pasal 5, dan Pasal 12 PMK 56/2010 tidak terpenuhi. a. Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak meskipun permohonan persetujuan kontrak tahun jamak ditandatangani oleh WM selaku Ses Kemenpora dengan mengatasnamakan Menpora tanpa ada pendelegasian wewenang dari Menpora. b. Menteri Keuangan (ADWM) tidak mengetahui dan tidak membaca surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora karena surat tersebut didisposisi oleh Sekjen Kementerian Keuangan (MPN) langsung kepada Dirjen Anggaran. c. Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora meskipun: (i) tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 (2) PMK 56/2010 yaitu adanya rekomendasi dari instansi teknis fungsional yang menyatakan kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan, (ii) tidak memenuhi Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Pekerjaan Umum no. 45 Tahun 2007 pada BAB III. A.1.f A.1.f yang mensyaratkan bahwa “Pembangunan Gedung Negara yang pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan setelah 10
memperoleh Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, tersebut, yang ada hanyalah pendapat teknis teknis yang ditandatangani ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 45/PRT/M/2007 pejabat yang berwenang memberikan pendapat teknis adalah Menteri Pekerjaan Umum. d. Pada tanggal 1 Desember 2010, 2010, Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora sebelum memastikan bahwa persyaratan revisi RKA-KL sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 (2) PMK 56/2010 dan sejalan dengan pasal 14 UU No. 17 Tahun2003 telah terpenuhi. Revisi RKA-KL yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang diajukan akan dibiayai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran baru disetujui oleh Dirjen Anggaran pada tanggal 6 Desember 2010. Menteri Keuangan (ADWM) memberikan persetujuan kontrak tahun jamak setelah mendapat masukan masukan secara berjenjang dari Kasubdit Kasubdit II E, Direktur Anggaran Anggaran II, dan Dirjen Anggaran, berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: “Mengingat permohonan persetujuan kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan P3SON dalam rangka Pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.” Dirjen Anggaran (AR) dengan mengatasnamakan Menteri Keuangan setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie IIE-4, Kasubdit II E, dan Direktur II, menetapkan Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (SP-RKAKL) Kemenpora tahun 2011 pada tanggal 25 November 2010 yang didalamnya memuat kegiatan pembanguna P3SON dalam skema tahun jamak. jamak. Padahal pada saat saat itu, persetujuan Menteri Menteri Keuangan bahwa bahwa pembangunan P3SON dapat dilaksanakan dalam kontrak tahun jamak belum ada. Selain itu Dirjen Anggaran (AR) juga setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, dan Direktur II menyetujui revisi RKA-KL Kemenpora 2010, meskipun surat usulan revisi RKA-KL dari WM selaku Ses Kemenpora mencantumkan volume keluaran yang seolah-olah naik dari semula 108.533 m menjadi 121.097 m. Hasil pemeriksaan pemeriksaan menunjukkan bahwa secara secara subtansial volume keluaran yang dimaksud surat Ses Kemenpora tersebut justru turun dari semula 108.533 m menjadi 100.398 m. Hal tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 7 butir (1) huruf c PMK 180/2010 tentang tata cara Revisi Anggaran tahun 2010 bahan revisi anggaran tidak boleh mengurangi volume keluaran (output) Kegiatan Prioritas nasional atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga. Negara/Lembaga. Direktur PBL Kementerian PU (GH) menerbitkan Pendapat Teknis pembangunan P3SON Hambalang dengan pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran pada tanggal 22 Oktober 2010, yang tidak menjadi kewenangannya dan tidak pernah ada pelimpahan wewenang dari Menteri PU. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 tahun 2007 pada BAB III.A.1.f yang menyatakan bahwa “Pembangunan Gedung Negara yang pelaksanaan pelaksanaan pembangunannya pembangunannya akan akan dilaksanakan terus terus menerus lebih dari dari 11
satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum. Direktur PBL (GH) menyampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kemenpora (DK) pada tanggal 23 November 2010 berupa analisa perhitungan biaya pembangunan P3SON Hambalang yang rekap-nya sebesar Rp 1.129 Miliar telah diparaf oleh Pengelola teknis (DP). Perhitungan analisa biaya tersebut diminta oleh DK dalam dalam rangka rangka menanggapi Surat Dirjen Anggaran tanggal 15 November 2010 2010 yang antara lain menyampaikan bahwa dalam rangka persetujuan kontrak tahun jamak dibutuhkan antara lain analisa biaya komponen terhadap bangunan yang mengalami perubahan dari instansi teknis fungsional. Perhitungan analisa biaya pembangunan konstruksi P3SON Hambalang sebesar Rp 1.129 Miliar ternyata disusun oleh KS dari PT AK yang tidak mengikuti standar harga satuan tertinggi per m bangunan gedung negara sesuai Keputusan Bupati Bogor yang berlaku, tetapi dengan terlebih dahulu menambahkan inflasi sebesar 2,95%. Hal tersebut tidak sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007 tahun 2010, yaitu: a. Pada BAB III, Bagian A. angka 1 huruf e: penyusunan penyusunan pembiayaan pembiayaan bangunan bangunan gedung negara didasarkan pada standar harga per m tertinggi bangunan gedung negara yang berlaku. Untuk penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara yang belum ada standar harganya atau memerlukan penilaian khusus, harus dikonsultasikan kepada instansi teknis setempat. b. Pada BAB IV, Bagian B: standar harga harga satuan satuan tertinggi pembangunan gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat. Khusus untuk Provinsi DKI ditetapkan oleh Gubernur.
4. PROSES PERSETUJUAN PERSETUJUAN RKA-KL TAHUN TAHUN 2011 Pada tanggal 12 Juli 2010, WM menyampaikan surat Nomor 2133/Seskemenpora/7/2010 kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran terkait dengan penyampaian RKA KL Pagu Sementara Kemenpora TA 2011. Dalam penyusunan RKA-KL atas pagu sementara TA 2011, Kemenpora belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan P3SON Hambalang sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2011. Sehari kemudian yaitu pada tanggal 13 Juli 2010, sehubungan dengan permintaan pelaksanaan kontrak tahun jamak, AR dengan surat nomor S-1882/AG/2010 menyampaikan kepada Ses Kemenpora terkait dengan informasi dokumen dan prasyarat persetujuan kontrak tahun jamak yang harus dipenuhi untuk kegiatan pembangunan P3SON Hambalang. Raker antara Kemenpora dengan Komisi X pada tanggal 6 September 2010, menyimpulkan bahwa Komisi X sepakat dengan usulan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2011 sebesar Rp2.000.000.000.000,00 dengan peruntukan sebagai berikut: a. Penyediaan dan peningkatan prasarana serta P3SON Hambalang sebesar Rp500.000.000.000,00 b. Pemberian Bonus SEA Games dan dan ASEAN Para Games Rp100.000.000.000,00 Rp100.000.000.000,00 dan 12
c. Pelaksanaan SEA Games Rp1.400.000.000.000,00
dan
ASEAN
Para
Games
tahun t ahun
2011
Namun Komisi X juga menilai bahwa RKA-KL Kemenpora TA 2011 belum proporsional antara program kepemudaan, keolahragaan dan dukungan manajemen aparatur, sehingga akan dibahas dalam Raker/ RDP yang direncanakan tanggal 20 September 2010 sampai dengan 2 Oktober 2010. Menindaklanjuti Raker sebelumnya, pada tanggal 27 September 2010 dilaksanakan RDP antara Kemenpora dengan Komisi X yang antara lain menyimpulkan bahwa postur anggaran Kemenpora dan program/ kegiatan yang diusulkan dalam Pagu Sementara TA 2011 belum dapat diputuskan serta mendesak Kemenpora untuk mengajukan usulan perbaikan RKA-KL TA 2011 dengan memperhatikan masukan dan saran RDP paling lambat tanggal 30 September 2010. Selanjutnya Raker yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 telah menyimpulkan bahwa Komisi X menyetujui Pagu Defenitif RAPBN Kemenpora TA 2011 menjadi Rp3.004.090.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp920.000.000.000,00 (Rp3.004.090.000.000,00 –Rp2.084.090.000.000,00) –Rp2.084.090.000.000,00) dari Pagu Sementara. Namun dalam Raker tanggal 25 Oktober 2010 tersebut telah ada kesepakatan antara Menpora dengan Komisi X bahwa pembahasan dan penetapan alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan masing-masing satuan kerja di Kemenpora TA 2011 akan dibahas dan ditetapkan antara Pimpinan, Kapoksi dan Pokja Anggaran Komisi X dengan Pejabat Eselon I Kemenpora antara tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2010. Penetapan Pagu Definitif Kemenpora TA 2011sebesarRp3.004.090.000.000, yang telah disepakati dengan Komisi X, kemudian disampaikan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan No.676/MK.02/2010 tanggal 3 November 2010. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2010, WM menyampaikan RKA-KL Pagu Defenitif Kemenpora TA 2011 dengan totalRp3.004.090.000.000,00 kepada Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran dengan Surat Nomor 3546/SESKEMENPORA/11/2010, yang diantaranya terdapat alokasi untuk kegiatan Pembangunan P3SON Hambalang sebesar Rp500.000.000.000,00 Rp500.000.000.000,00 meliputi pengadaan peralatansebesarRp100.000.000.000,00 peralatansebesarRp100.000.000.000,00 dan pembangunan gedung/konstruksi sebesar Rp400.000.000.000,00. Penelaahan terhadap RKA KL Pagu Definitif Kemenpora TA 2011 dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, yang kemudian ditetapkan SP RKA KL pada tanggal 25 November 2010 dengan nomor STAP-092.01.07-0/AG/2010, yaitu antara lain menyatakan bahwa anggaran pengadaan peralatan untuk P3SON Hambalang sebesar Rp100.000.000.000,00 diberi tanda bintang (blokir) sedangkan anggaran pembangunan gedung P3SON Hambalang sebesar Rp400.000.000.000,00 tidak diberi tanda bintang (tidak diblokir). Sampai dengan disetujuinya tambahan anggaran pada Pagu Definitif Kemenpora TA 2011 sebesar Rp920.000.000.000,00 oleh Komisi X pada tanggal 25 Oktober 2010 dan selanjutnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan P3SON Hambalang sebesar Rp500.000.000.000,00 yang penelaahan RKA KL-nya telah ditetapkan oleh DJA pada tanggal 25 November 2010, pengajuan persetujuan pelaksanaan pekerjaan tahun jamak yang diajukan Ses Kemenpora pada tanggal 28 Juni 2010 belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 15 November 2010, AR selaku Dirjen Anggaran masih meminta kelengkapan persyaratan persetujuan 13
kontrak tahun jamak dengan surat No.S-3451/AG/2010 menyatakan antara lain: revisi RKA-KL dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menunjukkan lebih dari satu tahun anggaran dan analisa komponen biaya pembangunan P3SON dari Instansi Teknis Fungsional (Kementerian Pekerjaan Umum). Setelah kelengkapan persyaratan kontrak tahun jamak untuk pembangunan P3SON Hambalang dilengkapi oleh Kemenpora, termasuk diantaranya analisa komponen biaya yang disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Nomor BU.01.06-Cb/1320 tanggal 23 November 2010, akhirnya persetujuan kontrak tahun jamak kegiatan pembangunan P3SON Hambalang senilai Rp1.175.320.006.000,00 untuk tahun 2010 sampai dengan 2012 diterbitkan Dirjen Anggaran pada tanggal 6 Desember 2010 sekaligus penetapan revisi RKA KL-nya.
5. PROSES PELELANGAN PERENCANAAN, MANAJEMEN, DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI. Pelelangan Perencanaan Konstruksi: Berdasarkan dokumen lelang, diketahui bahwa Panitia Pengadaan mengumumkan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada tanggal 26 Juni 2010 melalui koran Media Indonesia. Pengambilan dokumen prakualifikasi dijadwalkan tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan 6 Juli 2010, sedangkan Pengembalian Dokumen Prakualifikasi tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 9 Juli 2010. Setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi yang diterima Panitia tersebut, hanya 7 peserta yang lulus prakualifiaksi berdasarkan Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi Nomor : 009.A/PPBJ/P3SON/7/2010 Tanggal 14 Juli 2010, yaitu: (1) PT BK, (2) PT AA, (3) PT YK, (4) PT CM, (5) PT VK, (6) PT CKP, CKP, dan (7) PT MK DK selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian menetapkan melalui Surat Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor : 008.a/PPK/P3SON/7/2010 tanggal 14 Juli 2010. Panitia Pengadaan memberikan penjelasan pekerjaan ( aanwijzing ) pada tanggal 28 Juli 2010 dengan hasil yang ditetapkan dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 011.A/PPBJ/7/2010 tanggal 28 juli 2010. Pemasukan Dokumen Penawaran ditutup tanggal 6 Agustus 2010. Dari 7 (tujuh) perusahaan penyedia jasa yang lolos prakualifikasi, hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sampul pertama, yaitu : (1) PT MK, (2) PT YK, (3) PT VK, dan (4) PT BK Dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Pertama Nomor: 12.A/PPBJ/7/2010 tanggal 6 Agustus 2010, Panitia Pengadaan menyatakan bahwa keempat perusahaan tersebut telah lengkap administrasi dan lulus secara teknis. PT YK menempati peringkat tertinggi evaluasi dengan nilai 86,21. Terhadap hasil evaluasi tersebut, DK selaku PPK mengeluarkan surat nomor 022.A/PPK/PPAL/P3SON/8/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Peringkat Akhir dan Pemenang Seleksi Umum, yaitu: 1) PT YK (Persero) ( Persero) sebagai Calon Pemenang Lelang; 2) PT VK (Persero) ( Persero) sebagai Calon Pemenang Cadangan I; dan 3) PT BK (Persero) ( Persero) sebagai Calon Pemenang Cadangan II. 14
Selanjutnya, dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor 026.A/PPBJ/P3SON/8/2010 tanggal 25 Agustus 2010 DK menetapkan PT YK (Persero) sebagai pelaksana pekerjaan Penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Lanjutan P3SON Hambalang dengan harga setelah negosiasi sebesar Rp5.825.820.000,00. Tim Pemeriksa tidak dapat melakukan analisis secara menyeluruh terhadap dokumen penawaran perusahaan lainnya karena Panitia Pengadaan tidak dapat menyerahkan dokumen dimaksud kepada pemeriksa. Namun, hasil analisis terhadap kertas kerja Panitia Pengadaan menunjukkan bahwa PT YK seharusnya tidak lulus secara teknis. Atas pelaksanaan evaluasi prakualifikasi dan dokumen penawaran tersebut, WiM selaku Ketua Panitia Pengadaan, BS selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, J selaku Anggota Panitia Pengadaan dan HaH selaku wakil PT YK memberi keterangan bahwa proses evaluasi prakualifikasi dan teknis dilakukan sendiri oleh pegawai PT YK bertempat di sebuah ruangan di Hotel Century Senayan Jakarta. Panitia Pengadaan hanya menerima hasil evaluasi dari PT YK melalui saudara HaH dalam bentuk soft copy maupun hard copy dan kemudian membuatkan Berita Acara Evaluasinya. Sebelum pengumuman pelelangan diterbitkan, diadakan pertemuan untuk membahas tentang rencana pembangunan proyek Hambalang yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dengan proyek ini yaitu PPK, Panitia Pengadaan, PT YK sebagai konsultan perencana, PT CCM sebagai manajemen konstruksi dan PT AK sebagai pemborong konstruksi bertempat di Hotel Le Kristal Pondok Indah Jakarta yang dikoordinasikan oleh AW. AW adalah Marketing Manager PT MSG yang di kemudian hari mendapatkan pekerjaan sebagai sub kontraktor dari PT YK dalam proyek Hambalang ini.
Pelelangan Manajemen Konstruksi: Berdasarkan dokumen lelang diketahui Panitia Lelang mengumumkan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi pada tanggal 26 Juni 2010 melalui koran Media Indonesia. Pengambilan dokumen prakualifikasi dijadwalkan tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan 6 Juli 2010, sedangkan Pengembalian Dokumen Prakualifikasi tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 9 Juli 2010. Berdasarkan Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi No. 009.B/PPBJ/P3SON/7/2010 tanggal 14 Juli 2010, dari 10 (sepuluh) peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi, 7 (tujuh) peserta di antaranya dinyatakan lulus prakualifikasi. Selanjutnya DK selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan dengan Surat Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor: 008.B/PPK/P3SON/7/2010 Tanggal 14 Juli 2010. Panitia Lelang memberikan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pada tanggal 28 Juli 2010 dengan hasil yang ditetapkan dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor: 011.B/PPBJ/7/2010 tanggal 28 juli 2010. Pemasukan Dokumen Penawaran ditutup tanggal 6 Agustus 2010. Dari 7 (tujuh) jumlah penyedia jasa 15
yang lolos prakualifikasi, hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen Penawaran Sampul Pertama, yaitu: (1) PT. GRM, (2) PT. KKU, (3) PT CCM, (4) PT JCM, dan (5) PT In. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Pertama Nomor: 12.B/PPBJ/7/2010 tanggal 6 Agustus 2010 kelima perusahaan tersebut secara administrasi dinyatakan lengkap dan secara teknis dinyatakan lulus. Menurut evaluasi yang dilakukan Panitia Pengadaan, PT CCM menempati peringkat tertinggi dengan nilai 83,76. Terhadap hasil evaluasi tersebut, DK selaku PPK mengeluarkan surat nomor 022.B/PPK/PPAL/P3SON/8/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Peringkat Akhir dan Pemenang Seleksi Umum yang menetapkan PT CCM sebagai pemenang lelang. Hasil analisis dan pemeriksaan terhadap kertas kerja yang dibuat Panitia Pengadaan menunjukkan bahwa secara teknis PT CCM tidak t idak layak lulus. Atas pelaksanaan evaluasi prakualifikasi dan teknis terhadap dokumen penawaran tersebut, WiM selaku Ketua Panitia Pengadaan, BS selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, J selaku Anggota Panitia Pengadaan, beserta para staf PT CCM yaitu MG, AG, RHa, YS dan RMS menerangkan bahwa proses evaluasi prakualifikasi bukan dilakukan oleh Panitia Pengadaan melainkan dilakukan oleh para staf PT CCM atas perintah Mul dan dikoordinasikan oleh AG bertempat di sebuah ruangan di Hotel Century Senayan Jakarta dan di kantor PT CCM. Panitia Pengadaan hanya menerima hasil evaluasi dari PT CCM melalui AG dalam bentuk soft copy maupun hard copy .Kemudian .Kemudian Panitia Pengadaan membuatkan Berita Acara Evaluasinya. RHa menjelaskan bahwa dirinya bersama RMS membuat dokumen penawaran 6 (enam) perusahaan lain sebagai pendamping (yaitu PT JCM, PT WB, PT EII, PT KKU, PT In dan PT GRM) untuk diikutkan dalam seleksi prakualifikasi dan teknis proyek ini, setelah sebelumnya Mul menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya Staf PT CCM lainnya yaitu YS dan RMS memasukkan dokumen prakualifikasi dan mengisi daftar hadir pemasukan dokumen prakualifikasi atas nama perusahaan-perusahaan pendamping tersebut. Ke-6 perusahaan tersebut bersama PT CCM selanjutnya dinyatakan lulus seleksi prakualifikasi.
Pelelangan Pekerjaan Konstruksi: 1) Menggunakan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi dokumen penawaran dari KSO AW dengan dokumen penawaran dari rekanan yang lain. Standar penilaian untuk mengevaluasi penawaran dari KSO AW menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp 1.2 T, sedangkan standar penilaian untuk mengevaluasi penawaran dari rekanan lain menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp 262M. Evaluasi Evaluasi tim BPK terhadap kertas kerja Panitia Pengadaan Pengadaan menyangkut penilaian dokumen prakualifikasi peserta lelang menunjukkan bahwa seluruh peserta prakualifikasi semestinya tidak dapat dinyatakan lulus prakualifikasi sehingga pelelangan seharusnya diulang. Hasil Evaluasi adalah sebagai berikut:
a. KSO AW seharusnya gugur gugur karena mendapat nilai total merit point 68.42 (lebih kecil dari passing Grade 75) dan aspek kemampuan Dasar (KD) yang 16
b.
c.
d.
e.
f.
diperkenankan adalah sebesar Rp 880.5900.000.000,00 (lebih rendah dari ambang batas Rp 1.2T). PT JK seharusnya gugur gugur karena aspek KD yang yang diperkenan adalah sebesar sebesar Rp 947.922.889.372,00 ( lebih rendah dari ambang batas Rp 1.2T) dan aspek personil mendapat nilai 4 (lebih rendah dari ambang batas 5). PT NK seharusnya seharusnya gugur karena mendapat mendapat nilai total merit point 69.35 (lebih kecil dari passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp.192.200.900.000,00 ( lebih rendah dari ambang batas Rp.1.2T) dan aspek sisa kemampuan Keuangan (SKK) adalah sebesar Rp.405.005.989.172,00 (lebih rendah dari ambang batas Rp 960M). PT HK seharusnya seharusnya gugur karena mendapat mendapat nilai total merit point point 64.32 (lebih kecil dari passing Grade 75) selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp 168.321.694.000,00(lebih rendah dari ambang batas Rp 1.2T) dan aspek pengalaman mendapat nilai 28.27(lebih rendah dari ambang batas 30). PT WK seharusnya seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 64.25 64.25 (lebih kecil dari passing Grade 75) selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp 354.514.000.000,00 (lebih rendah dari dambang batas Rp 1.2T) dan aspek pengalaman mendapat nilai 28.81 (lebih rendah dari ambang batas 30). KSO IL seharusnya seharusnya gugur gugur karena mendapat nilai total merit point 52( lebih kecil dari passing Grade 75) Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp 518.761.000.000,00 (lebih rendah dari ambang batas Rp 1.2T) dan aspek personil mendapat nilai 3.75 (lebih ( lebih rendah dari ambang batas 5)
2) Mengumumkan lelang lelang dengan informasi informasi yang tidak benar dan tidak lengkap. Dalam pengumuman pelelangan yang dimuat dalam Koran tempo tanggal 18 Agustus 2010, PanitiaLelang menyatakan bahwa nilai pagu anggaran untuk pekerjaan yang hendak dilelang adalah sebesarRp 262.784.797.000,00. Disebutkan pula bahwa anggaran sedang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak dari Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan, Kemenpora sedang mengajukan persetujuan kontrak tahun jamak dengan nilai pekerjaan sebesarRp1.129.296.256.000,00. sebesarRp1.129.296.256.000,00. Setelah mendapat konsep dari WiM selaku Ketua Panitia Pengadaan, DK selaku PPK secara sepihak lalu menandatangani surat pemberitahuan nomor No. 01SP-PPK-8-2010 yang ditujukan kepada calon penyedia jasa pemborongan. Isinya menginformasikan bahwa nilai pekerjaan yang saat ini sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak adalah sebesarRp 1.2T. Namun, surat pemberitahuan tersebut hanya disampaikan kepada sebagian peserta yang telah mengambil dokumen lelang. Adapun PT. DGIdan DGIdan KSO IL tidak tidak menerima menerima pemberitahuan tersebut sehingga memasukkan penawaran dengan asumsi nilai pekerjaan sebesarRp262M. Hal tersebut melanggar ketentuan Keppres 80 tahun 2003 pasal 4 huruf h dan penjelasannya pada lampiran BAB II point A1.a.2) dan pointA.1.a.3)b yang menetapkan bahwa panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum yang memuat di antaranya perkiraan nilai pekerjaan.
17
3) Menggunakan nilai paket paket pekerjaan yang tidak disepakati disepakati untuk mengevaluasi Kemampuan Dasar (KD) peserta lelang. Sesuai ketentuan dalam PP No. 29 tahun 200 pasal 14 ayat (1),(2) dan (3), Keppres 80 tahun 2003 Lampiran1 Bab II.A.1.b : (1).j), dan Permen PU No. 43 tahun 2007 pada L3, penilaian KD=2 NPt(nilai pengalaman tertinggi). Untuk perusahaan yang menjalin kerja sama operasi, NPt yang dipakai adalah NPt dari perusahaan yang menjadi Lead-Firm. Peserta dianggap lulus jika memiliki KD lebih besar atau sama dengan nilai pekerjaan /kontrak yang hendak dilelang. Panitia meluluskan KSO AW, panitia menetapkan nilai kontrak yang hendak dilelang adalah Rp 1.2T, Sedangkan untuk peserta lainnya, Panitia menetapkan nilai kontrak yang hendak dilelang adalah Rp 262M. Untuk menaikan nilai KD KSO AW, Panitia menggabungkan 2 proyek terbesar yang pernah dikerjakan dikerjakan oleh oleh PT. AK yaitu proyek proyek pembangunan stadion Surabaya Barat (Rp 440M) dan proyek pembangunan jembatan Suramadu (Rp 443M) sehingga total NPtnya menjadi sebesar Rp 883M (=Rp 440M + Rp 443M). Dengan demikian, nilai KD = 2 x Rp 883M=Rp 1.7T atau melebihi ambang batas Rp 1.2T. Seharusnya Panitia hanya menghitung satu proyek saja yang sesuai dengan bidang pekerjaan sejenis, sehingga maksimal NPt-nya adalah Rp 440M, dan score KD-nya =2xRp.440M=Rp.880M =2xRp.440M=Rp.880M..
6. PENETAPAN PEMENANG LELANG LELANG KONSTRUKSI Setelah proses evaluasi penawaran dilakukan, pada tanggal 24 November 2010 WiM selaku Ketua Panitia Pengadaan mengirimkan surat No.28-UPP-PPBJSP3SON-11-2010 kepada PPK perihal usulan penetapan peringkat calon pemenang lelang yaitu KSO AW sebagai calon pemenang lelang disusul oleh PT WaK dan PT NK sebagai Pemenang Cadangan I dan II. Dalam surat tersebut Ketua Panitia memberikan catatan agar selanjutnya Kepala Biro Perencanaan Kemenpora selaku PPK mengusulkan kepada Menpora untuk menetapkan pemenang lelang. Menindaklanjuti surat Ketua Panitia Pengadaan tersebut, DK selaku PPK mengirim surat senada kepada Menpora melalui Ses Kemenpora No.29-PPK-PPL-SP3SON11-2010 tanggal 24 November 2010. Selanjutnya WM selaku Ses Kemenpora membalas surat PPK dengan surat nomor No.3708.A-SESKEMENPORA-11-2010 tanggal 25 November 2010 tentang penetapan pemenang tender tanpa melalui Menpora sebagai pihak yang berwenang menetapkan pemenang lelang pekerjaan bernilai di atas Rp50.000.000.000 sesuai ketentuan Keppres 80/2003. Dalam suratnya tersebut, WM menetapkan pemenang lelang adalah KSO AW.Mengenai hal tersebut, AAM selaku Menpora tidak mengetahui bahwa sesuai aturan penetapan pemenang harus dilakukan oleh Menpora.AAM berharap stafnyalah yang seharusnya memberi tahu tentang kewenangannya itu. Selanjutnya AAM menjelaskan bahwa WM tidak pernah menyampaikan adanya kewajiban tersebut dan hanya melaporkan secara lisan bahwa proses pelelangan telah dilakukan dan pemenang lelang telah diperoleh. AAM seharusnya mengetahui ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 26, bahwa yang berwenang menetapkan pemenang lelang diatas Rp50 Miliar adalah Menteri, tanpa harus menunggu diberitahu oleh stafnya. Lebih jauh AAM menerangkan bahwa untuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemenpora, AAM telah menandatangani surat penunjukan Kuasa Pengguna 18
Anggaran (KPA) yang diberikan kepada WM selaku Ses Kemenpora. Tidak ada pelimpahan apapun diluar itu baik secara lisan maupun tulisan.AAM berpandangan bahwa dengan menandatangani SK Penunjukan KPA maka sebagian tugas Pengguna Anggaran sudah dilimpahkan kepada KPA.Adapun di luar itu, AAM berharap staf memberi tahu apa-apa saja yang harus ditandatangani Menteri. Penetapan pemenang oleh Ses Kemenpora kemudian dilanjutkan dengan penunjukan pemenang lelang dengan Surat PPK kepada Pemenang Lelang (KSO AW) No.32-PPK-SPPJB-P3SON-12-2 No.32-PPK-SPPJB-P3SON-12-2010 010 tanggal 8 Desember 2010. Surat ini ditandatangani oleh PPK dan pihak KSO AW serta diketahui oleh Ses Kemenpora. Pada tanggal 10 Desember 2010 DK selaku PPK menandatangani kontrak pekerjaan fisik dengan KSO AW, yaitu Kontrak Induk No.3894-SESKEMENPORABP-10-2010 untuk tahun 2010-2012 senilai Rp1.077.921.000.000, dan kontrak anak tahun 2010 No.3895-SESKEMENPOR No.3895-SESKEMENPORA-BP-10-2010 A-BP-10-2010 senilai Rp246.238.455.479. Analisis terhadap klausul kontrak anak menunjukkan adanya ketidakkonsistenan ketidakkonsistenan antara Pasal 2 dengan Pasal 4 Kontrak Anak Tahun 2010, yaitu Pasal 2 menyatakan bahwa biaya pekerjaan adalah senilai Rp246.238.455.479 terdiri dari pekerjaan fisik Rp154.708.592.189 dan infrastruktur Rp91.529.863.290. Namun Pasal 4 menyatakan bahwa pembayaran digunakan untuk Uang Muka sebesar Rp214 Miliar dan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp91 Miliar. Selain itu kontrak mengatur bahwa Material On Site (MOS) atau peralatan yang berada di lokasi proyek, dihitung sebagai progress pekerjaan sebesar 60% dari nilai pekerjaan, sedangkan barang yang telah dipesan untuk diimpor/ Letter of Credit (L/C) dihitung sebesar 50%. Kontrak tidak mengatur syarat/tujuan penggunaan uang muka, hanya mengatur besaran nilainya.Namun demikian, dokumen RKS yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kontrak menyebutkan bahwa uang muka dibayar untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan, personil, dan bahan.
7.
PROSES PENCAIRAN UANG MUKA. Setelah kontrak induk ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2010, TBMN selaku Kuasa KSO AW menyampaikan surat permohonan pembayaran uang muka nomor 001-002/KSO Adhi-Wika/XII/10 pada tanggal 14 Desember 2010. Berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 16 Desember 2010 PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang muka pekerjaan untuk menyerap alokasi anggaran tahun 2010. Namun demikian, meskipun SPP tersebut belum ditandatangani oleh Har selaku Penguji SPP dan Sun selaku Bendahara Pengeluaran, RI selaku Kabag Keuangan Kemenpora mewakili Kuasa Pengguna Anggaran Kemenpora tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 17 Desember 2010.SPM ini yang dijadikan dasar oleh KPPN untuk membayar melalui SP2D kepada KSO AW di rekening Bank Mandiri nomor 31.254040.4-436.000 senilai Rp217.137.547.103,00 pada tanggal 28 Desember 2010.
19
Pembayaran sebesar Rp217.137.547.103,00 Rp217.137.547.103,00 tersebut terdiri atas Pembayaran Uang Muka Fisik dan Infrastruktur, serta Pembayaran Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Infrastruktur, dengan rincian sebagai berikut: a. Uang Muka Fisik senilai Rp131.727.762.578,00 b. Uang Muka Infrastruktur Rp 57.722.143.785,00 c. Kemajuan Pekerjaan Fisik senilai Rp 4.697.056.897,00 d. Kemajuan pekerjaan Infrastruktur senilai Rp22.990.553.843,00 Mengantisipasi proses pencairan uang muka oleh KSO AW tersebut, MS selaku Dirut PT DC mengajukan invoice penagihan uang muka kepada KSO AW pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp 64.900.000.000,00 Setelah uang muka cair, pada tanggal 28 Desember 2010 itu juga, KSO AW mentransfer dana kepada Divisi Konstruksi I (DK-I) – salah satu divisi PT AK yang membawahi KSO AW – sejumlah Rp12.391.000.000,00, dan kepada Divisi Bangunan dan Gedung (DBG) – salah satu divisi PT Wika yang membawahi KSO AW – AW – sejumlah Rp 6.925.000.000,00. Di samping itu, pada hari yang sama KSO AW juga mentransfer dana sebesar Rp13.300.942.000,00 kepada PT DC – salah satu subkon KSO AW yang menangani pekerjaan mekanikal elektrikal. Dana yang diterima dengan kuitansi yang ditandatangani MS selaku Dirut PT DC ini merupakan pembayaran uang muka KSO AW kepada subkon DC. Esoknya tanggal 29 Desember 2010, KSO AW kembali mentransfer dana kepada DK-I sebesar Rp70.000.000.000,00 dan kepada DBG sebesarRp30.000.000.000,00. Dana tersebut pada hari itu juga oleh masing-masing divisi ditransfer kembali ke rekening kantor pusat masing-masing. Di samping itu, pada hari yang sama KSO AW juga mentransfer dana sebesarRp25.000.000.000,00 sebesarRp25.000.000.000,00 kepada DC sebagai bentuk pembayaran uang muka KSO AW kepada subkon DC. Pembayaran uang muka kepada PT DC dilanjutkan kembali di tahun 2011 yaitu pada tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp6.500.000.000,00 tanggal 25 Januari 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan tanggal 26 Januari 2011 sebesarRp6.500.000.000,00, sehingga total keseluruhan uang muka kepada PT DC berjumlah Rp63.300.942.000,00. Dana sebesar Rp82.391.000.000,00 yang diterima oleh PT AK pada Desember 2010 itu, selanjutnya telah dikembalikan kepada rekening KSO AW secara bertahap dalam periode 8 Februari – 18 November 2011. Demikian pula PT Wika telah mengembalikan dana sebesar Rp36.925.000.000,00 ke rekening KSO AW yang dilakukan secara bertahap dalam periode 9 Februari – Februari – 29 Desember 2011. Bagan aliran dana secara lengkap disertakan sebagai lampiran 5 dibagian akhir laporan ini.
20
8. PELAKSANAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI. Setelah kontrak induk ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2010, TBMN selaku Lead Firm KSO AW pada bulan Desember 2010 itu juga segera menandatangani kontrak dengan perusahaan-perusahaan tertentu sebagai sub kontrak yaitu sebagai berikut: a. Kontrak dengan MS selaku Dirut PT DC No. 01/SPPPP/SENTUL01/SPPPP/SENTULHAMBALANG/ADHI-WIKA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 untuk pekerjaan mekanikal elektrikal keseluruhan bangunan senilaiRp324.500.000.000,00. b. Kontrak dengan NMR selaku Dirut PT GDM No. 02/SPPPP/SENTULHAMBALANG/ADHI-WIKA/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk pekerjaan struktur dan arsitektur senilai Rp139.960.774.000,00, sebagai berikut: 1) Pekerjaan Asrama Junior Putri senilai Rp35.785.247.03,70 Rp35.785.247.03,70 2) Pekerjaan Asrama Junior Putra senilai Rp35.087.130.741,39 3) Pekerjaan GOR Serbaguna senilai Rp56.364.689.538,36 4) PPN sebesar Rp12.723.706.733,35 Selain itu, KSO AW yang diwakili PHP juga mengikat kontrak dengan SaS selaku Dirut PT ALP No. 03/SPPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk pekerjaan galian dan timbunan senilai Rp 3.415.591.800,00 Sedangkan penandatanganan kontrak antara KSO AW dengan sub kontraktor lainnya dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu terhadap 52 perusahaan senilai total Rp530.440.777.985,55. (Rincian pada Lampiran 6). Pemeriksaan secara uji petik terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh sub kontraktor PT DC menunjukkan bahwa PT DC mensub-kontrakkan kembali sebagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (setidaknya 13 jenis barang) kepada 14 perusahaan. Terhadap ke-13 jenis barang tersebut, PT DC membeli dari 14 perusahaan lain seharga Rp27.878.238.973,00 (termasuk pajak). Dan terhadap jenis-jenis barang tersebut, harga yang dicantumkan dalam kontrak antara Kemenpora dengan KSO AW adalah sebesar Rp113.824.122.280,00 (termasuk pajak). Hasil pemeriksaan terhadap ke-14 perusahaan yang menjadi supplier PT DC tersebut menunjukkan bahwa 8 perusahaan di antaranya adalah perusahaan yang masuk dalam Daftar Sub-kontraktor dan Supplier (Subcontractor and Vendor Approved List ) KSO AW.Lebih lanjut perusahaan-perusahaan tersebut menerangkan bahwa pada awalnya mereka diminta oleh PT AK untuk memasukkan penawaran menjadi supplier bagi PT AK dalam proyek Hambalang tersebut. Namun beberapa lama kemudian, PT DC meminta mereka untuk menawarkan hal yang sama untuk proyek yang sama untuk memasok barangnya bagi proyek Hambalang atas nama PT DC. Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 32 (3) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Juga pasal 32 (4) bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
21
Untuk pekerjaan fisik tahun 2010 Kemenpora telah membayar kepada rekanan KSO AW brutto sebesar Rp31.398.355.479,00 (2,91% dari nilai kontrak induk). Nilai tersebut terdiri atas Pekerjaan Fisik sebesarRp5.326.593.389,00 dan Pekerjaan Infrastruktur sebesarRp26.071.762.090,00. Sebagian besar (80,54%) dari pembayaran tersebut adalah untuk pekerjaan mekanikal elektrikal, yaitu sebesarRp25.289.125.884,00, yang terdiri atas pekerjaan Mekanikal Elektrikal pada Pekerjaan Fisik senilai Rp622.762.767,00 dan pekerjaan mekanikal elektrikal pada Pekerjaan Infrastruktur senilai Rp24.666.363.117,00. Pembayaran tersebut adalah untuk pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dan fisik bangunan sampai dengan akhir Desember 2010 yang diakui dan dilaporkan sebesar 3,8825% (dari volume kontrak induk). Pembayaran dan pengakuan kemajuan fisik pekerjaan tersebut tidak pernah diperiksa oleh pejabat berwenang yaitu Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan Lanjutan P3SON Hambalang. Seluruh pembayaran pekerjaan fisik yang diakui di tahun 2010 sebesar Rp31.398.355.479,00 telah dibayar berdasarkan permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh TBMN selaku Kuasa KSO AW nomor 003-004/KSO AdhiWika/XII/10 tanggal 14 Desember 2010. (Rincian lampiran 7) Terhadap nilai pekerjaan mekanikal elektrikal (ME) tahun 2010 sebesar Rp25.289.125.884,00 tersebut, Tim BPK RI memeriksa secara uji petik terhadap realisasi pekerjaan mekanikal elektrikal (ME) senilaiRp14.668.165.611,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Desember 2010, dari nilai pekerjaan yang telah dibayarkan kepada KSO AW brutto sebesar Rp25.289.125.884,00 sebagian di antaranya senilai Rp14.668.165.611,00 (58,00%) belum dikerjakan oleh rekanan PT DC dan baru dilaksanakan pada bulan AgustusNovember 2011. Sedangkan terhadap pekerjaan senilaiRp10.620.960.273,00 (42,00%) berupa pekerjaan perkabelan dan pemipaan, sampai dengan laporan ini disusun (Oktober 2012) Tim Pemeriksa belum memperoleh data pelaksanaan pekerjaannya.(Rincian Lampiran 8) Pembangunan konstruksi proyek P3SON baru dimulai tahun 2011.Sesuai klausul kontrak, pembayaran kepada KSO AW dilakukan dengan metode tagihan bulanan (monthly certificates ). ). Sampai dengan saat pemeriksaan (Juli 2012) Kemenpora telah membayar kepada KSO AW total SPM sebesar Rp514.022.323.917,00 termasuk pajak (47,6865% dari nilai total kontrak induk). Pembayaran itu mencakup uang muka dan pekerjaan fisik sampai dengan akhir Desember 2011 dan belum termasuk pekerjaan fisik di tahun 2012. Terkait pembayaran sebesar itu, PHP selaku Project Manager KSO AW melaporkan kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan periode pekan terakhir 2011 adalah sebesar 37,5817% dari nilai total kontrak induk. Selama tahun 2012, KSO AW telah melaporkan kemajuan fisik yang dicapainya per 12 Maret 2012 yaitu sebesar 42,6755%. Laporan kemajuan ini belum disetujui oleh PPK Kemenpora. Selanjutnya, dengan surat kepada PPK nomor 916/PPK/P3SON/Adhi-Wika/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 KSO AW menghentikan seluruh pekerjaan dengan alasan belum ada realisasi pembayaran sejak Januari 2012 sd April 2012.
22
Pada Desember 2011 terjadi bencana longsor yang menimpa sebagian bangunan proyek P3SON Hambalang yaitu Power House 3, jalan 13, dan gedung tenis / bulu tangkis yang berada di zona bawah. Terjadinya bencana tersebut telah diteliti oleh tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM pada Juni 2012. Hasil penelitian yang dituangkan ke dalam surat nomor 1384/45/BGK.V/2012 tanggal 7 Juni 2012 menyebutkan bahwa bencana gerakan tanah tersebut disebabkan sifat batuan di lokasi tersebut yang memang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap terjadinya gerakan tanah. Jenis batuan berupa tanah lempung yang mudah mengembang ( sweeling clay) jika terkena air diduga menjadi penyebab terjadinya bencana tersebut.Selain itu, adanya air permukaan yang mengalir bebas di permukaan dan meresap ke dalam tanah menjenuhkan lapisan batu lempung menjadi mengembang dan menjadi bubur.Juga adanya penggalian di lereng bagian bawah yang terjal (>800) dan memotong lapisan lempung mengembang sehingga lapisan batu lempung dan lapisan batuan di atasnya bergerak ke bawah dan terjadilah nendatan yang merobohkan bangunan di atasnya. Hasil pemeriksaan oleh ahli geologi dari PVMBG dengan menggunakan alat Ground Penetration Radar (GPR) yang dilakukan pada beberapa lintasan di lokasi bencana yang disajikan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa: 1) Lapisan atas berupa berupa lapisan batuan batuan vulkanik di atas lapisan batu batu lempung. 2) Bagian bawah berupa lapisan batu lempung yang yang bersifat mengembang (sweeling clay ). ). 3) Terdapat akumulasi akumulasi air yang cukup banyak di atas lapisan batu lempung. 4) Pada lapisan batu lempung lempung di beberapa tempat tempat terindikasi adanya pembuburan pembuburan tanah lempung. Mengingat sifat batuan yang mudah mengembang jika terkena air, maka PVMBG tidak menyarankan di lokasi itu dibangun bangunan berpenghuni karena longsor susulan akan mudah terjadi pada zona tersebut. Kejadian longsor tersebut bukan kejadian yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Pada tahun 2002 juga pernah terjadi bencana gerakan tanah yang sama dan dalam peta kerentanan gerakan tanah yang diterbitkan PVMBG, wilayah tersebut termasuk ke dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi. Secara umum AAM selaku Menpora menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek Hambalang ini, AAM berusaha melakukan pengendalian dan pengawasan namun dilakukan secara lisan dengan meminta laporan dari staf.Laporan tersebut juga hanya didengarnya secara lisan dan sepanjang pengetahuannya, staf selalu melaporkan bahwa proyek berjalan lancar dan baik-baik saja.Semua bentuk pengendalian itu tidak pernah didokumentasikan dengan baik dan memadai. Hal ini tidak sesuai dengan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 18 bahwa Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian diantaranya berupa otorisasi atas transaksi dan kejadian penting dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Selain itu pada pasal 40 diatur bahwa Pimpinan instansi wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
23
9. FAKTA-FAKTA HAMBALANG :
LAIN
TERKAIT
DENGAN
PEMBANGUNAN
P3SON
1) BPK kurang menjaga menjaga independensi dan dan kurang menjunjung menjunjung Kode Etik. Pada tanggal 24 Oktober 2012 salah satu anggota BPK telah membocorkan informasi kepada media masa bahwa pemeriksaan BPK telah diintervensi oleh pihak tertentu, di mana dinyatakan bahwa dalam temuan BPK tidak dimunculkan Menpora sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pembangunan Proyek P3SON Hambalang. Penyampaian kepada media masa tersebut mendahului penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR pada tanggal 31 Oktober 2012. Hal tersebut melanggar Peraturan Badan Badan Pemeriksa Pemeriksa Keuangan Keuangan RI No. 2 tahun 2011 tentang tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan RI pasal 8 ayat ayat (1) huruf huruf b: “Anggota BPK selaku Pejabat Negara wajib menjaga rahasia rahasia Negara dan rahasia jabatan“; dan ayat (2) huruf e: “Anggota BPK dilarang mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar BPK” dan huruf f: “Anggota BPK dilarang mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan”.
2) Kontradiksi pernyataan Ketua BPK BPK dalam penyampaian hasil hasil pemeriksaan Proyek P3SON Hambalang kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 31 Oktober 2012 Ketua BPK menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK telah menyimpulkan terdapat indikasi dan dugaan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait pembangunan proyek P3SON.Namun dalam laporan hasil pemeriksaan, auditor menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan proyek P3SON Hambalang. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 8 ayat (2) huruf h Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI no 2 tahun 2011 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan RI: “Anggota BPK dilarang memerintahkan memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif”
3) Pemeriksaan terhadap aliran dana dana Dari hasil pemeriksaan BPK belum terungkap adanya aliran dana yang diberikan oleh pengelola proyek kepada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan proyek, sebagaimana sebagaimana yang diinformasikan diinformasikan di mass media. media. Pada pemeriksaan pemeriksaan tahap I, BPK baru melakukan pemeriksaan atas aliran dana kepada kontraktor dan sub-kontraktor resmi yang terlibat dalam proyek, namun BPK belum melakukan penelusuran aliran dana kepada PT DC yang menerima uang muka sebesar Rp63.300.942.000,00 Rp63.300.942.000,00 yang menurut BPK BPK seharusnya seharusnya tidak berhak berhak menerimanya. 24
4) Kerjasama tidak sehat sehat dalam tata kelola kelola keuangan proyek proyek P3SON Dari hasil pemeriksaan BPK terungkap terungkap adanya adanya kerjasama tidak sehat sehat antar beberapa pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku, tidak akuntabel dan tidak transparan , yaitu : a) Dalam penyusunan anggaran oleh Kemenpora bersama-sama dengan Komisi X DPR dan Kementerian Keuangan. b) Dalam pelaksanaan anggaran oleh Kemenpora bersama-sama dengan Kementerian PU, BPN, Pemkab Bogor dan pihak kontraktor dan subkontraktor . Akibat kerjasama yang tidak sehat tersebut menimbulkan kerugian Negara sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sebesar Rp 243,66 miliar.
V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa setelah vakum sejak tahun 2004, titik tolak proyek P3SON di mulai kembali setelah Ses Menpora WM dan Tim Asistensi mempresentasikan rencana pembangunan Proyek Hambalang di Cilangkap yaitu di rumah kediaman AAM berdasarkan permintaan AAM. Atas petunjuk dari AAM PPPON selanjutnya dikembangkan menjadi P3SON dengan disusun kembali Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang baru di awal tahun 2010. Dalam KAK yang baru masukan AAM adalah penambahan asrama atlit senior, amphitheatre , sport extreme , dll. Kemudian dalam pelaksanaan proyek P3SON BAKN juga menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Proyek Pembangunan P3SON Hambalang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, antara lain sebagai berikut:
1. Dalam pemberian izin lokasi, lokasi, site plan , dan Izin Mendirikan Bangunan. RYBupati Bogor, SS Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, Bu Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, YHKepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor, AAAPPK kegiatan studi Amdal, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam penerbitan Izin Lokasi, Site Plan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan P3SON yang berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, meskipun Kemenpora selaku pemohon belum melakukan studi Amdal atas rencana pembangunan tersebut. Hal ini terbukti dari DN (Direktur PT. CKS) sebagai pemegang kontrak Amdal tidak pernah melakukan studi Amdal padahal telah menerima pembayaran.
25
2. Dalam penerbitan SK Hak Pakai dan Sertipikat Tanah. JW Kepala BPN, MM Sestama sekaligus Plt Deputi II BPN, BS Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN, EW selaku staf pengolah data Deputi II BPN, LAWKabagian Persuratan BPN, dan WMSekretaris Kemenpora, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam menerbitkan SK Hak Pakai dan Sertipikat Tanah Hambalang, hal ini terbukti: (1) Dokumen surat pelepasan hak dari pemegang hak terdahulu diduga palsu; (2) menyerahkan SK Hak Pakai kepada orang yang tidak berhak menerima ; (3) Tidak Ti dak menandatangani RPD mutakhir meskipun merubah RPD dengan memasukkan surat pernyataan pelepasan hak; (4) Memerintahkan staf untuk menyisipkan surat pernyataan Probosutedjo yang diduga palsu dalam RPD; (5) Menyisipkan surat pernyataan Probosutedjo yang diduga palsu, dalam RPD sehingga SK Hak Pakai dapat ditandatangani; dan (6) Menandatangani Surat Pernyataan terkait tanah yang tidak sesuai kenyataannya. kenyataannya. 3. Dalam pengajuan kontrak tahun jamak dan penyusunan anggaran oleh Kemenpora. AAM Menteri Pemuda dan Olahraga, WMSekretaris Kemenpora, dan DK selaku Kepala Biro Perencanaan Kemenpora dan Pejabat Pembuat Komitmen, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam menyampaikan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan, hal ini terbukti dari: (1) Membiarkan Ses Kemenpora melampaui wewenang Menpora mengusulkan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan; (2) Mengajukan usulan revisi RKA KL TA 2010 dengan data yang tidak benar, yaitu yang seharusnya terjadi penurunan volume kegiatan tetapi menyajikannya menjadi kenaikan volume kegiatan; (3) Mengajukan pendapat teknis yang tidak ditandatangani Menteri PU sebagai syarat kelengkapan persetujuan kontrak tahun jamak; (4) Menandatangani Menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa pendelegasian wewenang dari Menpora; (5) Mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak bagi jasa Konsultan Perencana dan Manajemen Konstruksi meskipun kontrak pekerjaan jasa tersebut sudah ditandatangani dan pekerjaan sudah dilaksanakan; (6) Menjawab permintaan klarifikasi dari Dirjen Anggaran dengan surat tertanggal 15 November 2010 terkait dengan kejelasan maksud pendapat teknis dari Kementerian PU tanpa menanyakan kembali secara resmi kepada Direktur PBL sebagai pihak yang paling berwenang menerbitkan pendapat teknis GHDirektur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU, dan DPPengelola teknis Kementerian PU, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam memenuhi persyaratan untuk diajukan menjadi tahun jamak, hal ini terbukti dari: (1) Menandatangani pendapat teknis dalam rangka proyek tahun jamak yang digunakan oleh Kemenpora sebagai syarat pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan tanpa memiliki pendelegasian kewenangan dari Menteri Pekerjaan Umum; (2) Menambahkan pernyataan dalam surat tgl 23 November 2010 bahwa pembangunan P3SON dapat dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak, meskipun tidak diminta pendapatnya oleh DK dan hal tersebut bukan merupakan kewenangannya; (3) 26
Menyampaikan analisa biaya komponen kepada Ses Kemenpora yang tidak disusun oleh Kementerian PU dengan mekanisme normal.
4. Dalam persetujuan kontrak tahun jamak dan Anggaran oleh Kementerian Keuangan. ADWMMenteri Keuangan, ARDirjen Anggaran Kementerian Keuangan, DPHDirektur Anggaran II Kementerian Keuangan, SKasubdit II E Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, RH Kasie II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan AM Staf Seksi II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak, hal ini terbukti dari: (1) Memberikan persetujuan dispensasi waktu pengajuan revisi RKA KL TA 2010 dari Ses Kemenpora yang melebihi batas waktu yang diatur dalam PMK 69/PMK.02/2010; (2) Menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak meskipun beberapa persyaratan belum dipenuhi; (3) Memberikan kesempatan kepada Ses Kemenpora (WM) untuk mengajukan revisi RKA KL TA 2010 dengan Surat Nomor S-3451/AG/2010 tanggal 15 November 2010 padahal batas waktu pengajuan revisi anggaran telah lewat; (4) Menyetujui revisi kedua SP-SAPSK Kemenpora TA 2010 yang diajukan Ses Kemenpora (WM)meskipun terjadi pengurangan volume keluaran kegiatan yang tidak sesuai PMK Nomor 69/PMK.02/2010; (5) Menandatangani surat persetujuan kontrak tahun jamak meskipun revisi RKA KL salah ditetapkan; (6) Menetapkan SP-SAPSK Kemenpora TA 2011 dalam skema tahun jamak pada saat persetujuan kontrak tahun jamak belum diterbitkan; (7) Tidak meneliti draft usulan persetujuan kontrak tahun jamak dengan cermat atas hasil penelaahan yang disampaikan bawahan, terutama meyakinkan kembali apakah bawahan tidak salah menafsirkan/membaca data dukung yang disampaikan Ses Kemenpora. 5. Dalam pemilihan rekanan. AAMMenteri Pemuda dan Olahraga, WM Ses Kemenpora, WiMKetua Panitia J Anggota Pengadaan Kemenpora, Panitia Pengadaan Kemenpora, BaSSekretaris Panitia Pengadaan Kemenpora, RWStaf Biro Perencanaan AWMarketing Manager PT MSG, HaH staf Kemenpora, MAKomisaris PT MSG, AWMarketing PT YK, AS Direktur PT CCM, MulManajer Pemasaran PT CCM, AGstaf PT CCM, RHstaf PT CCM, RMS staf PT CCM, YSstaf PT CCM, MGstaf PT CCM, TSstaf PT AK, AT, KS selaku staf PT AK, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam pemilihan rekanan proyek P3SON, hal ini terbukti dari: (1) Membiarkan Ses Kemenpora melampaui wewenang Menpora dalam penetapan pemenang lelang atas pengadaan barang/jasa diatas Rp 50 Milyar; (2) Ses Kemenpora menandatangani surat penetapan pemenang lelang konstruksi Proyek Pembangunan P3SON Hambalang dengan melampaui kewenangannya; (3) Menerima hasil pekerjaan Konsultan Perencana yang belum layak menjadi dasar aanwijzing dan dokumen lelang untuk pekerjaaan multiyears senilai Rp 1,2 Triliun; (4) Melengkapi dokumen pendukung dari Instansi Teknis Fungsional yang tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang professional; (7) Mengkoordinasikan pertemuan pihak-pihak terkait yaitu konsultan perencana, manajemen konstruksi, pemborong konstruksi, Panitia Pengadaan, dan PPK proyek P3SON Hambalang sebelum proses pelelangan dimulai; 27
6. Dalam pencairan uang muka muka RI Kabag Keuangan Kemenpora, TBMN selaku Kepala DK-I PT AK, MSselaku Dirut PT DC, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam pencairan uang muka proyek P3SON, hal ini terbukti dari: (1) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp217.137.547.103,00 untuk pembayaran uang muka oleh KPPN melalui SP2D kepada rekanan pelaksana meskipun pekerjaan belum dilaksanakan oleh rekanan dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan belum diverifikasi oleh pejabat yang berwenang; (2) Meminta dan menerima pembayaran uang muka proyek P3SON Hambalang sebesar Rp189.449.906.363,00 yang tidak seharusnya diterima; dan (3) Menerima uang muka sebesar Rp 63.300.942.000,00 yang tidak seharusnya. 7. Dalam pelaksanaan pembangunan pembangunan konstruksi. konstruksi. RIdkk.Panitia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Barang/Jasa, TBMNselaku Kepala DK-I PT AK sekaligus Kuasa KSO AW, MSselaku Dirut PT DC, secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi proyek P3SON, hal ini terbukti dari: (1) Meminta dan menerima pembayaran atas pekerjaan fisik dan infrastruktur pekerjaan P3SON Hambalang tahun 2010 yang tidak dikerjakan pada saat tagihan diajukan ke Kemenpora sekurang-kurangnya sebesarRp25.289.125.884,00; (2) Menandatangani kontrak pekerjaan utama kepada sub kontrak; dan (3) Menagih pembayaran pekerjaan tahun 2011 atas jenis pekerjaan yang belum dikerjakan pada saat tagihan diajukan kepada KSO AW sekurang-kurangnya sebesar Rp14.668.165.611,00. 8. Fakta-fakta lain terkait dengan pembangunan P3SON Hambalang Hambalang : 1) BPK kurang kurang menjaga menjaga independensi independensi dan kurang menjunjung kode etik. Hal tersebut dibuktikan dengan bocornya informasi kepada mass media terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas pembangunan Proyek P3SON Hambalang mendahului penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR pada tanggal 31 Oktober 2012. 2) Kontradiksi pernyataan Ketua BPK dalam penyampaian hasil pemeriksaan Proyek P3SON Hambalang kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 31 Oktober 2012 Pernyataan Ketua BPK bahwa hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan adanya indikasi dan dugaan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait pembangunan proyek P3SON tidak sejalan dengan isi laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan proyek P3SON Hambalang. 3) Pemeriksaan terhadap aliran dana BPK belum mengungkapkan mengungkapkan adanya aliran dana yang yang diberikan oleh pengelola proyek kepada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan proyek dan belum melakukan penelusuran aliran dana kepada PT DC yang
28
menerima uang muka sebesar Rp63.300.942.000,00 seharusnya tidak berhak menerimanya.
yang menurut BPK BPK
4) Kerjasama tidak sehat sehat dalam tata kelola kelola keuangan keuangan proyek proyek P3SON Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan BPK terungkap adanya adanya kerjasama tidak sehat antar beberapa pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku, tidak akuntabel dan tidak transparan , yaitu yaitu dalam penyusunan penyusunan anggaran dan dan dalam pelaksanaan pelaksanaan anggaran sehingga menimbulkan kerugian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 243,66 miliar. Akibat penyimpangan penyalahgunaan kewenangan tersebut di atas maka terjadi kerugian Negara lebih kurang sebesar Rp243.663.748.370,00. Rp243.663.748.370,00. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal : 34 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai berikut :
Ayat (1): Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang,
Ayat (2): Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah yang yang terbukti terbukti melakukan melakukan penyimpangan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. undang-undang.
No. o. 31 tahun tahun Serta melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 UU N 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yaitu : Pasal 2: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. rupiah)”.
Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana pejara 29
seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” rupiah)”.
REKOMENDASIBAKN DPR RI BAKN DPR RI merekomendasikan melalui Pimpinan DPR RI sebagai berikut: 1. Meminta KPK KPK untuk untuk menuntaskan menuntaskan penyidikan dan penuntutan penuntutan terhadap kasus proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Bogor, karena berdasarkan hasil telaahan BAKN terhadap LHP BPK terbukti telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengelola proyek dan pihak terkait, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sekurang-kurangnya Rp243,66 miliar. 2.
Meminta PPATK untuk melakukan penelusuran aliran dana menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp243,66 miliar.
yang
3. Meminta BPK segera melakukan melakukan pemeriksaan pemeriksaan lanjutan sebagaimana yang dijanjikan pada tanggal 31 Oktober 2012, untuk mengungkapkan kerugian Negara lebih jauh. 4. Meminta BPK untuk menjelaskan menjelaskan adanya adanya kebocoran informasi informasi temuan hasil pemeriksaan dari Anggota BPK kepada mass media, yang mendahului penyerahan Laporan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan BPK kepada DPR. 5. Meminta Pimpinan Pimpinan Komisi X dan Pokja Anggaran Anggaran untuk bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan anggaran proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Bogor, yang awalnya tahun 2010 sebesar Rp275 miliar menjadi Rp1,175 Triliun pada tahun 2012. 6. Meminta DPR untuk mempergunakan mempergunakan hak hak bertanya kepada pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek P3SON yang menyebabkan kerugian keuangan negara oleh Menpora dan Pejabat di Kemenpora, Kepala BPN dan Pejabat di BPN, Dirjen Anggaran dan Pejabat di lingkungan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU, Bupati dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
30
VI. PENUTUP Demikian hasil telaahan BAKN DPR RI disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,November 2012
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI
Wakil Ketua,
Ketua,
Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, Sip, MM Dr. Sumarjati Arjoso, SKM
Anggota,
Anggota,
Anggota,
Drs. Kamaruddin Sjam, MM. Eva Kusuma Sundari Fahri Hamzah, SE
Anggota,
Anggota,
Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si
DR. AW. Thalib, M.Si
Anggota,
Anggota,
Ir. Nur Yasin, MBA
Drs. H.Abdilla Fauzi Achmad, MBA, AAIK
31
32
