FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Masalah utama yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh administrasi publik pada abad ke-21 ini adalah semakin terbatasnya sumber data yang dipakai untuk keperluan melayani kebutuhan masyarakat tersebut. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan pelayanan public yang lebih efisien dan memuaskan, tetapi juga menginginkan menginginkan prilaku administrasi publik yang lebih responsive dan mencerminkan kepatutan (fairness), keseimbangan, etika dan kearifan ( good judgment ) (Kasim, 2002:6). Otonomi daerah telah membawa implikasi pada terjadinya demokratisasi, termasuk juga dalam hal pelayanan publik yang dilaksanakan. Masyarakat mulai kritis dan bias menentukan jenis pelayanan bagaimanakah yang masyarakat kehendaki. Masyarakat yang sedang tumbuh ke arah masyarakat madani ( civil society) menuntut adanya peran birokrasi pemerintah yang lebih adaptif terhadap
penguatan hak-hak publik dalam pemberian pelayanan secara lebih luas dan berimbang. Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik ( public service) yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai
pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Keinginan-keinginan tersebut perlu direspon dan dipenuhi oleh instansi yang bergerak dalam bidang jasa, apabila aktivitasnya ingin memiliki citra yang baik, untuk itu pihak manajemen perlu mengevaluasi kembali aspek pelayanan yang selama ini diberikan telah sesuai dengan kebutuhan k ebutuhan dan keinginan masyarakat yang dilayani,
atau justru sebaliknya masih terdapat kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Terjadinya kesenjangan menunjukkan adanya kualitas pelayanan yang kurang prima, sehingga berpotensi menurunkan kinerja instansi secara keseluruhan. Pegawai pemerintah daerah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik- baiknya berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan jasa. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, pegawai pemerintah daerah harus dapat menindaklanjuti dalam penyelenggaraan pelayanan umum atau pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing unsur pelayanan. Dalam konteks pelayanan, pentingnya lima dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu: tangibles, reliability, assurance responsiveness, responsiveness, and empathy. Tangibles
meliputi fasilitas fisik
perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. Reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Asuransi mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Responsivness yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Emphaty meliputi kemudahan dalam hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. a) Sebagian besar instansi-instansi pemerintah atau organisasi penyelenggara negara lainnya yang memberikan pelayanan publik, kondisi pelayanannya terkesan kurang memperoleh perhatian yang serius, antara lain ditandai oleh proses pelayanan yang cenderung berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Dalam hubungannya dengan hal tersebut peranan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai pelaksana pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan pelayanan kepada masyarakat. masyarakat. Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan b) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat c) Memantau dan mengendalikan program kerja sampai ke kelurahan d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah Berdasarkan observasi, ditemui beberapa fenomena pelayanan masyarakat masyarakat di kantor Bagian Bina Sosial sebagai berikut:
(1) Membutuhkan Membutuhkan waktu yang yang agak lama oleh masyarakat dalam dalam pengurusan pengurusan layanan, (2) Adanya beberapa oknum pegawai keamanan yang tidak ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, hal utama yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah adalah berbagai hal yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat.
B. Perumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang yang diungkapkan tadi, maka permasalahan yang muncul dapat diindentifikasi sebagai berikut: 1. Bagaimana kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial? Sosial ? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat masyarakat di Bagian Bina Sosial ?
C. Tujuan Kajian
Mengacu pada pokok permasalahan permasalahan di atas tujuan kajian ini adalah: 1. Mengindentifikasi kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial Kota Lhokseumawe. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial Kota Lhokseu Lhokseumawe mawe D. Manfaat Kajian
Manfaat yang didapat dari kajian ini adalah: 1. Secara Akademis, diharapkan hasil kajian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan pengetahuan khususnya dalam pengembangan pengembangan ilmu administrasi administrasi pelayanan publik 2. Secara Praktis, sebagai proses untuk kelanjutan penulisan tesis dan bagi pemerintah daerah ditekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat pada bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhoseumawe
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pelayanan Publik
Kegiatan pelayanan umum merupakan perwujudan dan penjabaran dari tugas dan fungsi pegawai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai pemerintah ditempatkan untuk menjalankan fungsi di samping abdi negara, juga sebagai abdi masyarakat ( public servant ). ). Oleh karena itu, untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, maka
dijabarkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh unit-unit pelayanan.Penyelengga pelayanan.Penyelenggaraan raan dimaksud baik meliputi kegiatan mengatur, membina, dan mendorong maupun dalam memenu hi kebutuhan atau kepentingan segala aspek kegiatan masyarakat terutama partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pelayanan umum timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi. Pelayanan umum adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan faktor material melalui system, system, prosedur dan dan metode tertentu dalam rangka usaha usaha memenuhi memenuhi 2002:26 -27). kepentingan orang lain sesuai dengan haknya” (Moenir, 2002:26-27). Menurut Kotler (1997:227) pelayanan adalah sebagai berikut: A service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and doses not result in the ownership for of anything. Its production may or may not be tied to physical product . Dari beberapa definisi
tersebut dapat diketahui bahwa pengertian pelayanan yaitu suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki serta pelanggan dapat lebih berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa atau pelayanan. Dengan demikian hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Selain itu hal penting yang sering dijadikan argument perlunya otonomi daerah adalah bahwa dimensi pelayanan publik yang semakin terdesentralisasi pada tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan fungsi pokok pemerintah daerah ( local government )
John Stewart dan Michael Clarke (dalam Skelcher, 1992:3) yaitu: 1). Fungsi pelayanan masyarakat ( public service function) yang terdiri atas 1.1. pelayanan environment service), 1.2. pelayanan personal ( personal service). 2). lingkungan (environment service
Fungsi
pelaksanaan
pembangunan
( development function),
3).
Fungsi
perlindungan ( protective function).Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pegawai pemerintah daerah harus dapat menindaklanjuti atau menjabarkan dalam penyelenggaraan pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing unit layanan. Skelcher (1992:4) mengungkapkan tujuh prinsip dalam pelayanan kepada masyarakat, masyarakat, yaitu: 1) Standard , yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam melayani masyarakat; 2) Openness,
yaitu
menjelaskan
dilaksanakan, dilaksanakan, berapa
bagaimana
pelayanan
masyarakat
biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah
sesuai dengan standar yang ditentukan; 3) Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti tentang suatu pelayanan; 4) Choice, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada masyarakat sepanjang diperlukan; 5) Non discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras dan jenis kelamin; (6). Accessibility, pemberian pelayanan harus mampu menyenangkan menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan; 6) Redress, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian komplain yang mudah. Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dari hakekat pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan. Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). dilayani). Oleh karena karena itu, untuk melihat kualitas pelayanan publik yang dimaksud perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yaitu: aspek proses internal organisasi (pelayan); serta aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan. Hal ini sejalan dengan apa yang
diungkap Skelcher (1992:10) membagi pelanggan dalam pelayanan publik menjadi dua bagian, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Dan perhatian pelayanan sering difokuskan pada pelanggan eksternal, yaitu masyarakat sebagai stakeholder. Dalam membangun kualitas sebuah layanan tidak hanya dilakukan oleh pelanggan eksternal saja, tetapi juga ditentukan oleh pelanggan internal. Dikatakan oleh Skelcher (1992:12) bahwa: “ increasingly local authorities are organized in them of internal clients or purchasers
and contractors or
providers”. Sementara itu, Moenir (2002:49) membedakan pelayanan menjadi 2
macam, yaitu pelayanan ke dalam (pelayanan kepada manajemen) dan pelayanan ke luar. Pelayanan ke dalam sifatnya menunjang pelaksanaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan organisasi di bidang produksi, pengadaan, penyimpangan, pemeliharaan, pembinaan tenaga kerja, data informasi dan komunikasi, pembinaan system, prosedur dan metode (SPM) dan ketatausahaan pada umumnya. Pelayanan organisasi ke luar dilakukan oleh organisasi lini ( operating units), sedangkan pelayanan ke dalam dilakukan oleh organisasi staf ( servicing units) sebagai pendukung terhadap unit organisasi lini agar pelaksanaan tugas
pokoknya (operasionalnya) berjalan dengan baik. Menurut Yamit, fungsi pelayanan ke dalam atau ke luar terkait dengan jenis pelanggan dan terdapat tiga macam, yaitu: 1) Pelanggan internal (internal costumer) yaitu setiap yang ikut menangani proses embuatan maupun penyediaan produk di dalam perusahaan perusahaan atau organisasi; 2) Pelanggan sebagai perantara untuk mendistribusikan produk kepada pihak pelanggan eksternal; (3). Pelanggan eksternal (external costumer) adalah pemakai akhir, yang sering disebut sebagai pelanggan yang nyata (Yamit, 2001:77). Dengan demikian pelayanan ke dalam berfungsi untuk melayani pelanggan internal, sedangkan pelayanan keluar untuk melayani pelanggan eksternal. Dengan begitu, maka upaya perbaikan pelayanan di sektor publik
menjadi mengemuka dengan adanya “ Reinventing Government ” seperti yang ditulis Osborne dan Gaebler (1992) yang mengemukakan 10 asas dalam menata ulang pemerintahan, yaitu: 1) Pemerintahan yang berkualitas: mengarahkan mengarahkan ketimbang mengayuh; 2) Pemerintah
milik
masyarakat:
memberi
wewenang
ketimbang
melayani; 3) Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan; 4) Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan; 5) Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukan; 6) Pemerintah berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi; 7) Pemerintah wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan; membelanjakan; 8) Pemerintah antisipatip: Mencegah daripada mengobati; 9) Pemerintah desentralisasi: memberikan kewenangan; kewenangan; 10) Pemerintah berorientasi pasar. Sebagai upaya perbaikan organisasi dimulai dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Terdapat beberapa prinsip pokok yang harus dipahami oleh pegawai birokrasi publik dalam aspek internal organisasi yaitu: a. Prinsip aksestabilitas, di mana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan prosedur pelayanan); b. Prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan terhadap ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut; c. Prinsip teknikalitas, yaitu bawa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh pegawai yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketetapan dan kemantapan system, prosedur dan instrument pelayanan;
d. Prinsip profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat masyarakat luas; e. Prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa proses produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
karena
pegawai
pemerintah
itu
pada
hakekatnya
mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Di samping pengertian di atas IAN dalam Widodo (2001 :271) disebutkan bahwa pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah di Lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangan. B. Prinsip Pelayanan Publik
Dari tahun ke tahun untuk membenahi pelayanan publik terus dilakukan. Pembuatan kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan selalu berprinsip pada kepuasan publik untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik perlu perlu diterangkan prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu; kesederhanaan, kejelasan, kepastian , keterbukaan, efesien, keadilan, dan ketetapan waktu. Prinsip pelayanan ini merupakan indikator untuk menilai baik tidaknya pelayanan aparatur terhadap publik. Menurut Islamy (2002 :4) mengemukakan bahwa, pemberian pelayanan harus berdasarkan pada beberapa prinsip pelayanan Prima sebagai berikut : 1. Appropriateness, yaitu setiap jenis, produk, proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus relevan dan signifikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dibutuhk an masyarakat. 2. Accesssibility, yaitu setiap jenis, produk , proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus dapat diakses sedekat dan sebanyak mungkin oleh pengguna pelayanan.
3. Continuity, yaitu setiap jenis, produk , proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan. 4. Technicality, yaitu setiap jenis, produk , proses dan mutu pelayanan yang disediakan pemerintah harus ditanggani oleh petugas yang benar-benar memiliki kecakapan teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan, dan kemantapan aturan, sistem, prosuder dan instrumen pelayanan yang baku. Begitu pentingnya profesional pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan No. 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan.
C. Konsep dan Teori Kualitas Pelayanan 1. Konsep Kualitas Pelayanan
Kualitas memiliki beberapa definisi dan menurut Gaspersz (1997:5) pengertian kualitas secara konvensional menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti performansi ( performance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan ( easy to use), estetika (esthetics) dan sebagainya. Sedangkan definisi strategik dari kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan ( meeting the needs of customers of customers).
Menurut Feigenbaum (1991:7) kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya ( full customer satisfaction). Suatu produk dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Sedangkan menurut Goestch dan Davis (dalam Tjiptono, 2002:51) kualitas merupakan “suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.
Dalam ISO 8402 (Quality Vocabulary), kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan, kualitas customer satisfaction). seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan ( customer satisfaction
Pengertian produk yang dapat berbentuk ( tangible) atau kombinasi keduanya. Tiga kategori produk yang dapat didefinisikan di sini, yaitu: 1. Barang (goods) misalnya: mobil, telepon, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak (software), misalnya: program computer, laporan keuangan, keuangan, prosedur, instruksi dalam sistem keuangan keuangan ISO 9000 dan lain-lain. 3. Jasa (service), misalnya: pendidikan, perbankan dan lain-lain. Dalam bisnis jasa, pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan kualitas jasa yang dihasilkan. Untuk bisa tampil dalam suasana yang kompetitif, organisasi harus berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya pelayanannya sebagai strategi untuk memenangkan persaingan. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 1994). Dengan demikian produk-produk didesain, diproduksi serta pelayanan diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Karena kualitas mengacu kepada sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan, suatu produk yang dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, selain diproduksi (dihasilkan) dengan cara yang baik dan benar. Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami pu la melalui “consumer behaviour” (prilaku konsumen) yaitu suatu prilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk
pelayanan
(Schiffman-Kanuk,
yang
diharapkan
1997:7).
dapat
memuaskan
Keputusan-keputusan
kebutuhannya
konsumen
untuk
mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu barang/jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Pernyataan ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara “kepuasan konsumen” dengan “kualitas pelayanan”. Lebih lanjut Triguno (1997:76) mengartikan kualitas sebagai berikut, yaitu: “Standar yang harus dicapai oleh
seseorang/kelompok/lembaga/organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun eksternal, dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan/persyaratan pelanggan/masyarakat.” Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan. Menurut Triguno (1997:78) pelayanan terbaik yaitu “melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta professional dan mampu. Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 2002:58) mengartikan kualitas jasa atau layanan, yaitu: “tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.” Ini berarti, bila jasa jasa atau layanan yang perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas diterima ( perceived
jasa atau layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, sebaiknya sebaiknya bila jasa atau layanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa atau layanan akan dipersepsikan buruk. Sedangkan menurut Zeithaml et.all (dalam Tjiptono, 2002:69) ada sepuluh dimensi yang saling melengkapi dan merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas pelayanan. Kesepuluh dimensi tersebut meliputi: 1) Reliability,
mencakup
dua
hal
pokok,
yaitu
konsistensi
kerja
performance) dan kemampuan untuk dipercaya ( dependability). Hal saat ( performance
pertama (right the first time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati, 2) Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan; 3) Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu;
4) Acces, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan yang mudah dihubungi, dan lain-lain; 5) Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki para contact personnel (seperti resepsionis, operator telepon dan lain-lain). 6) Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan; 7) Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, kareakteristik pribadi , contact personnel, dan interaksi dengan pelanggan;
8) Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Aspek ini meliputi keamanan secara fisik ( physical safety), keamanan financial financial security), dan kerahasiaan ( confidentiality); ( financial knowing the customer , yaitu usaha untuk memahami 9) Understanding / knowing
kebutuhan pelanggan; 10) Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bias berupa fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, representasi representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit plastik). Metode pengukuran kualitas pelayanan dengan menggunakan sepuluh dimensi tersebut di atas, dikenal dengan nama Metode SERVQUAL (Service Quality). Dalam perkembangannya, dari sepuluh dimensi yang ada dapat dirangkum menjadi hanya lima dimensi pokok. Kelima dimensi pokok tersebut menurut Parasuraman, et all (dalam Tjiptono, 2002:70) meliputi: 1) Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; 2) Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan; 3) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan m emberikan pelayanan dengan tanggap;
4) Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, dari bahaya, resiko atau keragu-raguan; 5) Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Pakar lainnya, Gronroos (dalam Tjiptono, 2002:72-73) menyatakan bahwa ada tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu outcome-related , process-related , dan image-related criteria. Ketiga kiriteria tersebut masih dapat dijabarkan menjadi enam unsure, yaitu: (1). Profesionalism dan Skills, kriteria ini merupakan outcome-related criteria,
di mana pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa ( service provider ), ), karyawan,
system
operasional,
dan
sumbangan
fisik,
memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara professional: (2). Attitudes and Behavioral, kriteria ini adalah process-related criteria, pelanggan merasa bahwa karyawan perusahaan (contact personel) menaruh perhatian terhadap mereka dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka secara spontan dan senang hati; (3). Accessibility and flecsibility , kriteria ini termasuk dalam proses process-related criteria. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam kerja, karyawan, dan system operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa, sehingga pelanggan dapat melakukan dengan mudah. Selain itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat fleksibel dalam menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan; (4). Reliability and Trustworhtiness, kriteria ini termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya; (5). Recovery, termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan memahami bahwa bila ada kesalahan atau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan yang tepat;
6) Reputation and credibility, kriteria ini merupakan process-related criteria. Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbangan yang sesuai dengan pengorbanannya.
2. Teori Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Christopher Lovelock (2004:76) dalam bukunya “Product Plus”. Apa yang dikemukakan merupakan suatu gagasan menarik tentang bagaimana suatu produk bila ditambah dengan pelayanan (service) akan menghasilkan suatu kekuatan yang memberikan manfaat pada organisasi dalam meraih keuntungan bahkan untuk menghadapi persaingan. Ada 8 suplemen pelayanan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. (1). Information yaitu proses suatu pelayanan yang berkualitas dimulai dari produk dan jasa yang diperlukan oleh pelanggan. Penyediaan saluran informasi yang langsung memberikan kemudahan dalam rangka menjawab keinginan pelanggan tersebut, adalah penting. (2). Consultation, setelah memperoleh informasi yang diinginkan, pelanggan memerlukan konsultasi baik menyangkut masalah teknis, administrasi, biaya. Untuk itu, suatu organisasi harus menyiapkan sarananya menyangkut materi konsultasi, tempat konsultasi, karyawan/petugas yang melayani, dan waktu untuk konsultasi secara cuma-cuma. (3). Ordertaking, penilaian pelanggan pada tiik ini adalah ditekankan pada kualitas pelayanan yang mengacu pada kemudahan pengisian aplikasi maupun administrasi yang tidak berbelit-belit, fleksibel, biaya murah, dan syarat-syarat yang ringan. (4). Hospitality, pelanggan yang berurusan secara langsung akan memberikan penilaian kepada sikap ramah dan sopan dari karyawan, ruang tunggu yang nyaman dan fasilitas lain yang memadai. (5). Caretaking, variasi latar belakang pelanggan yang berbeda-beda akan menuntut pelayanan yang berbeda-beda pula. (6). Exception, beberapa pelanggan kadang-kadang menginginkan pengecualian pengecualian kualitas pelayanan. pelayanan. (7). Billing, titik rawan berada pada administrasi pembayaran. Artinya, pelayanan
harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pembayaran, baik menyangkut daftar isian formulir transaksi, mekanisme pembayaran
hingga keakuratan perhitungan tagihan. (8). Payment , pada ujung pelayanan harus disediakan fasilitas pembayaran berdasarkan pada keinginan p elanggan, seperti transfer bank, credit card, debet langsung pada rekening pelanggan.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan
Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Menurut Moenir (2002:88) terdapat beberapa faktor yang mendukung berjalannya suatu pelayanan dengan baik, yaitu: 1) Faktor kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum; 2) Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan; 3) Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan; 4) Faktor organisasi yang merupakan alat serta system yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan kegiatan pelayanan; 5) Faktor keterampilan petugas; p etugas; 6) Faktor sarana dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas pelayanan. Keenam Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan dengan atau tanpa tulisan. Terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Ketujuh factor tersebut meliputi: nilai dan budaya ( values and culture); proses kerja dan system bisnis ( work process and business system); kapasitas individu dan tim (individual and job design); penghargaan dan pengakuan ( reward and recognition); serta proses manajemen dan system ( management process and system). Wolkins (dalam Tjiptono 2002: 75-76) mengemukakan 6 faktor
dalam melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan. Keenam factor tersebut meliputi: kepemimpinan, pendidikan, perencanaan,
review, komunikasi serta penghargaan dan pengakuan. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu:
a. Organisasi
Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, tetapi ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks. Organisasi pelayanan yang dimaksud di sini adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam kualitas dan kelancaran pelayanan. Organisasi adalah mekanisme maka perlu adanya sarana pendukung untuk memperlancar mekanisme itu. Sarana pendukung tersebut yaitu system, prosedur, dan metode. “organization is a mechanism or structure that enables living to work effectively together” (Allen dalam Moenir 2002:98) Sistem, prosedur, dan methode. System sebagai susunan atau rakitan atas sesuatu yang penting dan saling berhubungan serta saling tergantung sehingga membentuk kesatuan yang rumit namun utuh. Faktor organisasi sebagai suatu system merupakan alat yang efektif dalam usaha pencapaian tujuan, dalam hal ini pelayanan yang baik dan memuaskan. Agar organisasi sebagai sistem dapat berjalan perlu ada pembagian dalam hal organnya maupun tugas pekerjaannya sampai pada jenis pekerjaan yang paling kecil (Moenir, 2002:125). Penerapan system kualitas yang berfokus pada pelanggan akan berhasil apabila terlebih dahulu dipahami hambatan- hambatan yang dihadapi. Salah satunya adalah ketidakpedulian aparatur pemerintah dalam penerapan sistem kualitas yang berfokus pada pelanggan. Selain hal itu, ketidakberdayaan pegawai dalam penerapan sistem kualitas yang mengarah pada kepuasan total pelanggan.
Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberdayaan terhadap para pelaku birokrasi ke arah penciptaan profesionalisme pegawai menjadi sangat menentukan. Sejalan dengan itu, Pamudji
(1994:20) mengemukakan bahwa “profesionalisme
pegawai bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan pelayanan publik, karena masih ada alternatif lain, misalnya dengan menciptakan system dan prosedur kerja yang efisien tetapi adanya pegawai yang profesional tidak dapat dihindari oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Prosedur bisa diterjemahkan sebagai tata cara yang berlaku dalam organisasi. Kedudukannya demikian penting sebab sah atau tidaknya perbuatan orang dalam organisasi ditentukan oleh tingkah lakunya berdasar prosedur. Prosedur bersifat mengatur perbuatan baik ke dalam (intern) maupun ke luar (ekstern), maka harus diketahui dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, berkepentingan, baik pegawai maupun pihak-pihak di luar organisasi.
b. Kepemimpinan
Dalam kaitannya dengan manajemen pelayanan yang berkualitas, Goetsch dan Davis (1994:192) memberikan definisi bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Sedangkan Gibson et all. (2001:364) memberikan definisi bahwa kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kompetisi individuindividu lainnya dalam suatu kelompok. Dari definisi tentang kepemimpinan di atas konsep dasarnya berkaitan dengan penerapannya dalam manajeman pelayanan yang berkualitas, yaitu membangkitkan motivasi atau semangat orang lain dengan jalan memberikan inspirasi atau mengilhami. Perbaikan pelayanan publik di Indonesia sangat tergantung dengan peran pemimpin instansi pemerintah (top down approach). Organisasi-organisasi yang memiliki pemimpin yang kredibel berintegritas tinggi dan memiliki visi masa
depan dapat menjadi panutan dan innovator bagi reformasi pelayanan publik. Sementara itu, Joseph M. Juran (dalam Tjiptono, 2003:160) menyatakan bahwa kepemimpinan yang mengarah pada kualitas meliputi tiga fungsi manajerial yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas. Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan. Dalam
perspektif
manajemen
kualitas
pelayanan
terpadu,
kepemimpinan didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode dan proses kerja
secara
berkesinambungan
akan
dapat
memperbaiki
kualitas.
Kepemimpinan seperti itu, akan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut (Ross, 1994:34): 1) Visible, committed, dan knowledgeable yaitu kepemimpinan yang baik mengembangkan fokus pada aspek kualitas, melibatkan setiap orang
dalam
pendidikan
dan
pelatihan.
Selain
itu,
juga
mengembangkan mengembangkan hubungan rutin dengan para karyawan, pelanggan dan pemasok; 2) Semangat misionaris, yaitu pemimpin yang baik berusaha mempromosikan aspek kualitas di luar organisasi, baik melalui pemasok, distributor, maupun pelanggan; 3) Target yang agresif, yaitu kepemimpinan yang baik mengarah pada perbaikan yang bersifat incremental, tidak sekedar perbaikan proses, tetapi juga mengupayakan proses-proses yang berbeda; 4) Strong driver di mana tujuan yang yang ingin dicapai dicapai dalam aktivitas perbaikan ditetapkan dengan jelas dalam ukuran kepuasan pelanggan dan kualitas; 5) Komunikasi nilai-nilai, di mana kepemimpinan yang baik melakukan perubahan budaya ke arah budaya kualitas efektif. Hal ini dilakukan dengan menyusun suatu system komunikasi yang
jelas dan konsisten melalui kebijakan tertulis, misi, pedoman, dan pernyataan lainnya mengenai nilai-nilai kualitas; 6) Organisasi, yaitu di mana struktur yang dimiliki adalah struktur flat (flat structure) yang memungkinkan adanya wewenang yang lebih besar
bagi
tingkat
yang
lebih
rendah.
Setiap
karyawan
diberdayakan dan dilibatkan dalam tim-tim perbaikan antar departemen; 7) Kontak dengan pelanggan di mana para pelanggan memiliki akses untuk menghubungi manajer puncak dan para manejer senior perusahaan.
c.
Kemampuan dan Keterampilan
Dalam bidang pelayanan yang menonjol dan paling cepat dirasakan oleh orang-orang yang menerima layanan adalah keterampilan pelaksananya. Mereka inilah yang membawa “bendera” terhadap kesan atas baik -buruknya -buruknya layanan. Dengan keterampilan dan kemampuan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat. Salah satu unsur yang paling fundamental dari manajemen pelayanan yang berkualitas adalah pengembangan pegawai secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. Silalahi menyatakan “dalam pekerjaan keterampilan dapat dipelajari dengan latihan, maka karyawan setengah terampil mempunyai kemungkinan besar dapat melakukan pekerjaan itu dengan sangat memuaskan setelah suatu masa latihan” (1987:41) Filipo dalam Hasibuan mendefinisikan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut: “pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh.
Sedangkan
pelatihan
adalah
suatu
usaha
peningkatan
pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu” (2002:69). Pendidikan dan pelatihan pel atihan memiliki tujuan yang
sama yaitu pemahaman secara implicit. Melalui pemahaman, karyawan dimungkinkan untuk menjadi seorang innovator, pengambil inisiatif, serta menjadikannya menjadikannya efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan.
d. Penghargaan dan Pengakuan
Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi yang akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi instansi dan pelanggan yang dilayani. Untuk memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan memberikan kompensasi. Menurut Mangkunegara (2004:84) bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kepuasan kerja, dan motivasi kerja serta hasil kerja. Riset mengenai prilaku individu dalam organisasi menunjukkan bahwa imbalan merupakan suatu faktor yang terpenting bagi orang. Karena yang terpenting bagi kebanyakan orang, maka masalah imbalan mengandung kekuatan mempengaruhi perilaku keanggotaan mereka dan prestasi mereka. Menurut Kasim (1993:27) bahwa peningkatan prestasi kerja juga dipengaruhi oleh teori-teori motivasi yang menjurus kepada pemuasan kebutuhan dan faktor- faktor lain yang berhubungan. Hal ini mengasumsikan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu memotivasi anggotaanggota organisasi melalui berbagai cara seperti pemenuhan kebutuhan mereka terhadap uang, status, keberhasilan, dan kondisi kerja. Sumberdaya
manusia merupakan asset organisasi yang paling vital, sebagai pelanggan internal yang menentukan kualitas akhir suatu produk/jasa. Salah satu konsep untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah pemberdayaan sumber daya manusia (empowerment). Menurut Tjiptono (2002:128) pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti (signifikan) sedangkan menurut Robbins & Decenzo pemberdayaan adalah meningkatkan kewenangan dan kebebasan para pekerja untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya memiliki masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut apakah akan diterima atau tidak. 4.
Kepuasan Pengguna Jasa
Kepuasan pelanggan merupakan hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapannya. Pengguna jasa (pelanggan) cenderung merasa puas apabila harapan pelanggan terpenuhi, dan merasa amat senang apabila harapan mereka terlampaui. Pelanggan yang puas cenderung tetap loyal lebih lama, membeli lebih banyak, kurang peka terhadap perubahan harga, dan pembicaraannya menguntungkan perusahaan. Menurut Yoeti (2003:36), kepuasan pelanggan banyak ditentukan oleh kualitas performa pelayanan di lapangan. Bila pelayanan (service) tidak sama sekali atau tidak sesuai dengan harapan (expectation) pelanggan, maka di mata pelanggan pelayanan yang diberikan dinilai jelek. Harapan pelanggan memiliki peranan yang besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi suatu kualitas maupun kepuasan. Menurut Zeithaml, et all (1990:37) faktor-faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan adalah:
1) Komunikasi
dari
mulut
ke
mulut
(word
of
mouth
communication), merupakan pernyataan (secara personal atau non personal) yang disampaikan oleh orang lain selain organisasi (service provider) kepada pelanggan. Word of mouth ini biasanya cepat diterima pelanggan karena menyampaikan adalah mereka yang dapat dipercaya, seperti para pakar, teman, keluarga dan publikasi media. Di samping word of mouth juga cepat diterima sebagai referensi karena pelanggan jasa biasanya sulit mengevaluasi jasa yang belum dibelinya atau belum dirasakan sendiri; 2) Keinginan Pribadi dan Pelanggan (personal needs), kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar bagi kesejahteraannya sangat menentukan harapannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, social, dan psikologis; 3) Pengalaman masa lalu ( past experience), meliputi hal-hal yang telah dipelajari atau diketahui pelanggan. Harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan semakin banyaknya informasi (non experimental information) yang diterima pelanggan serta semakin bertambahnya pengalaman pelanggan. 4) Komunikasi External ( external
communication), pemberi
layanan juga memainkan peranan penting dalam membentuk harapan pelanggan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Bentuk Penelitian
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian survey, yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1985:1). Penelitian dilakukan terhadap masyarakat sebagai penerima layanan untuk mengukur kualitas pelayanan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe serta untuk mengetahui faktor- faktor dalam memberikan pelayanan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis adalah data dari kuesioner yang diisi oleh masyarakat sebagai penerima layanan pada Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe.. Kualitas layanan hanya dilihat berdasarkan persepsi masyarakat Lhokseumawe dan persepsi pegawai. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh akan diuraikan dengan menggunakan tabel tunggal dan beberapa tabel silang kemudian akan dideskripsikan.
B. Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang mengurus sesuatu jenis pelayanan pada
Bina Sosial Pemerintah Kota
Lhokseumawe dan pegawai pemerintah sebagai pemberi layanan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe. Lhokseumawe . Untuk menjaring pendapat pegawai dan masyarakat yang sesungguhnya terhadap kualitas pelayanan masyarakat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan menggunakan sampel. Objek yang akan diteliti hanya sebagian dari populasi, maka dalam penelitian ini digunakan sampel. Arikunto (1998:17) mengemukakan sample adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjaring pendapat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sample judgement/purposive, berdasarkan pertimbangan, yaitu memilih anggota populasi yang diperhitungkan dapat memberikan informasi akurat sehubungan dengan tujuan penelitan, dalam hal ini pegawai bagian Bina Sosial yang berjumlah 23 orang. Untuk menjaring pendapat masyarakat yang sesungguhnya terhadap kualitas pelayanan masyarakat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan sampel aksidental, berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang bertemu secara kebetulan dengan peneliti, dalam hal ini masyarakat yang mengurus sesuatu layanan pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dari data yang ada pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe jumlah pengguna layanan tercatat 5.712 orang. Karena lebih dari 1.000 orang boleh lebih kecil dari 30% (Neuman, 2003:232). ). Atas dasar itu, peneliti mengambil sampel penelitian sebesar 10%. Jika dihitung dari total populasi yaitu 5.712 x 1% diperoleh nilai 57,12 dibulatkan menjadi 57 orang. Responden yang dijadikan sampel sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yaitu masyarakat yang mengurus sesuatu jenis pelayanan pada bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe.
C. Teknik Pengumpulan Data 1. Teknik Survey
Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survey dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang akan menjabarkan indikator variabel yang diteliti. Kuesioner yang dibuat adalah kuesioner tertutup, kuesioner jenis ini terdiri atas pertanyaan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengolahan hasil kuesioner, dan bagi responden sendiri tidak banyak memerlukan waktu yang banyak dan tidak perlu menulis buah pikirannya. Kuesioner ini disebarkan ke seluruh sampel penelitian.
2. Teknik Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan masyarakat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Teknik dokumentasi atau studi kepustakaan
Teknik dokumentasi diperoleh dari data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen, arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan sedangkan
studi
kepustakaan
dilakukan
dengan
cara
membaca
dan
mempelajari literature yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat pada Bagian Bina Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Definisi Konsep
Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut: a.
Faktor Organisasi Organisasi adalah adalah mengosrganisir mengosrganisir fungsi fungsi pelayanan pelayanan baik dalam
bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam kualitas dan kelancaran pelayanan. b. Faktor Kepemimpinan berkaitan dengan penerapan dalam manajemen pelayanan yang berkualitas, yaitu membangkitkan motivasi atau semangat orang lain dengan jalan memberikan inspirasi atau mengilhami. c. Faktor Kemampuan dan Keterampilan berkaitan dengan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat. d. Faktor Penghargaan dan Pengakuan berkaitan dengan peningkatan motivasi, moral kerja, rasa bangga dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi yang akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi instansi dan pelanggan yang dilayani.
5. Definisi Operaisonal
a. Faktor Organisasi:
1. Pembagian tugas/kerja berdasarkan pada kemampuan kerja masing-masing 2. Kejelasan pedoman kerja sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan 3. Tingkat kejelasan pembagian kerja b. Faktor Kepemimpinan
1. Keterlibatan pimpinan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan 2. Pimpinan mempunyai kemampuan dalam melakukan perbaikan dan mengupayakan inovasi baru.
c. Faktor Kemampuan dan Keterampilan 1. Pemberian kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kerja, seperti diikutsertakan dalam program pelatihan dan pendidikan, melanjutkan studi, dan lain-lain. 2. Pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. 3. Pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan keahlian d. Faktor Penghargaan dan Pengakuan 1. Bila
ada
yang
berjasa/berprestasi
maka
akan
diberikan
penghargaan penghargaan baik moral maupun material 2. Adanya motivasi yang baik dalam melaksanakan pekerjaan 3. Pelibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tugas.
6. Teknik Analisa Data
a. Menghitung distribusi frekuensi dan prosentase Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner penelitian kemudian akan dihitung berdasarkan frekuensi dan presentase tiap instrumen variabel. Skor jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan melalui kuesioner dihitung berdasarkan skala ordinal likert antara 1
sampai dengan 5. Skor tertinggi untuk tiap pertanyaan adalah 1. Di mana untuk menginterpretasikan hasil skor tiap variabel dihitung secara internal dengan rumus interval sebagai berikut:
Interval =
Skor tertinggi – tertinggi – Skor Skor terendah 5
b.
Menghitung korelasi serta pengujian korelasi dengan metode Spearman rho, yaitu: 1. Organisasi terhadap kualitas pelayanan pelayanan (x1
y)
2. Kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan (x2
y)
3. Kemampuan dan keterampilan terhadap kualitas pelayanan (x3 4. Penghargaan dan pengakuan terhadap kualitas pelayanan (x4
y) y)
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kota Lhokseumawe 1. Sejarah Singkat Lahirnya Kota Lhokseumawe
Asal kata Lhokseumawe adalah "Lhok" dan "Seumawe". Lhok artinya dalam teluk, palung laut dan Seumawe artinya air yang berputar-putar atau pusat dan mata air pada laut sepanjang lepas Pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keterangan lain juga menyebutkan nama Lhokseumawe berasal dari nama seorang Teungku Yaitu Teungku Lhokseumawe, Yang dimakamkan di Kampong Uteun Bayi, merupakan kampung tertua di Kecamatan Banda Sakti. Sebelum abad ke-XX negeri ini diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajah Belanda melemah, Aceh Aceh ulai dikuasai, Lhokseumawe Lhokseumawe menjadi daerah daerah takluknya dan mulai saat itu status hokseumawe menjadi Bestuur Van Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah Teuku Abdul Lhokseumawe dan tunduk dibawah aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga Controleur atau wedana serta Asisten Residen atau Bupati. Pada dasa warsa kedua abad XX itu, diantara seluruh daratan Aceh, salah satu pulau kecil luas sekitar 2 Km2 yang dipisahkan sungai Krueng Cunda diisi dengan bangunan-bangunan pemerintah umum, militer dan perhubungan kereta api oleh pemerintah Belanda pulau kecil dengan desa-desa Kampung Keude Aceh, Kampong Jawa, Kampung Kuta Blang, Kampung Mon Geudung, Kampung Tumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteun Bayi dan Kampung Ujong Blang, yang keseluruhan baru berpenduduk 5.500 jiwa, secara jamak disebut Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi, 1992, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rajawali Press Feigenbaum, Armand V, 1991, Total Quality Control, Third Edition, Singapore: Mc Graw Hill Book. Gaspersz, Vincent, (eds. Indonesia), 1997, Manajemen
Kualitas:
Penerapan KonsepKonsep
Kualitas
dalam
Manajemen
Bisnis
Total, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama. Goetsch, D.L. and S. Davis, 1994, Introduction to Total Quality: Quality, Productiity, Competitiveness,
Englewood,
Cliffs,
N.J.:
Prentice
Hall
International, Inc. Manusi a, Hasibuan, Malayu, S.P., 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia
Jakarta: PT. Gunung. Kotler, Philip, 1994, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 8th ed Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall
International, Inc. ______, dan Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran, Edisi Bahasa Indonesia dari:
Principles of Marketing 7e, alih bahasa oleh Alexander Sindoro,
1998, Jakarta, Prenhallindo. Lovelock, Christoper, 1994, Product Plus , How Product and Service Competitive Advantage, New York: Graw Hill, Inc.
Mangkunegara, Mangkunegara, Prabu, AA (1998), Prilaku Konsumen, Bandung: Eresco. Pelayan an Umum di Indonesia, Jakarta, Moenir, H.A.S, 2002, Manajemen Pelayanan
BUmi Aksara. Nirwana, SK., Sitepu, 1994 , Analisis Korelasi, Unit Pelayanan Statistika Jurusan Statistik , UNPAD Bandung.
Pamudji, S., 1994 , Profesionalisme Pegawai Negara dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik, Widya Praja, IIP Depdagri. Proyek Kerjasama
IndonesiaInstitute for Civil Society (INCIS) Partnership for Government Reform Indonesia, 2005, Defisit Pelayanan Publik , Survey Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Jakarta. INCIS. Ross, JE, 1994, Total Quality Management: Text Cases and Readings, 2nd ed. London: Kogan Page Limited. Schiffman, Leon G, Kanuk, 1994, Cunsumer Behavior , Fifth Edition, New York, Prentice Hall. Peneliti an Survey, Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, 1985, Metode Penelitian
Jakarta, LP3ES.
Skelcher, Chris, 1992, Managing for Service Quality, London: Longman Group, U.K.Lpd. Tjiptono, Fandy, 2002, Manajemen Jasa, Yogyakarta: Penerbit Andi. ______, 2002, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, Yogyakarta: Penerbit Andi. ______, Anastasia, 2003, Total Quality Management, Yogyakarta: Penerbit Andi. Triguno, 1997, Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untik Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta, PT. Golden Terayon
Press. Yamit, Zulian, 1996, Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Pertama, Yogyakarta: Ekonisia. Yoeti, Oka, A., 2003 , Customer Service Cara Efektif Memuaskan Pelanggan, Jakarta-
Pradnya Paramita. Zeithaml, Valerie A., Parasuraman A., Berry Leonard L., 1990, Delivering Quality Service: Balancing Costumer Perceptions and Expectation, New
York, The Free Press A Division of Macmillan, Inc. Jurnal-Jurnal
Kasim, Azhar, Etika dalam Administrasi Publik: Salah Satu Strategi Utama untuk Biro krasi, FISIP UI, Nomor. Memerangi KKN, Jurnal Bisnis dan Birokrasi
02/Vol.X/Mei/2002, Jakarta.
