Tugas Individu Pelayanan Publik
Dosen Pembimbing Abdiana Ilosa, S.Ap.MPA
INOVASI PELAYANAN PUBLIK ( PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN BUS DISDUKCAPIL KELILING DALAM PEMBUATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)
Oleh: ELMA PUTRI WALDI NIM : 11475202385
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2016
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun makalah makalah
ini
kami
ini
dengan baik
membahas
dan
tepat
mengenai
pada waktunya. Dalam
Inovasi pelayanan publik Bus
Disdukcapil Keliling.
Makalah ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah memberikan konstruktif
ini. Oleh karena
saran dari
serta
pembaca
itu
kami
mengundang pembaca
kritik
yang dapat
sangat
kami
membangun
harapkan
untuk
kami. Kritik
untuk penyempurnaan
makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian
Pekanbaru, 20 Juni 2016
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..............................................................................
i
DAFTAR ISI .............................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang .........................................................................
1
B. Rumusan Masalah ....................................................................
2
C. Tujuan ......................................................................................
2
BAB II PEMBAHASAN .........................................................................
3
A. Pelayanan Administrasi Disdukcapil ........................................
3
B. Inovasi Pelayanan Bus Disdukcapil Keliling. ...........................
10
C. Prinsip-Prinsip Pelayanan Prima ...............................................
12
BAB III PENUTUP .................................................................................
14
A. Simpulan ..................................................................................
14
B. Saran .........................................................................................
14
DAFTAR PUSTAKA
Akta Kelahiran melalui pelayanan kendaran unit pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kualitas pelayanan dalam pembuatan Akta Kependudukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini? 2. Bagaimanakah inovasi pelayanan publik yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? 3. Bagaimanakah prinsip-prinsip Pelayanan Prima menurut MENPAN no.63 tahun 2003?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam pembuatan Akta Kependudukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini 2. Untuk mengetahui inovasi pelayanan publik yang baik untuk meningkatkan pelayanan. 3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip Pelayanan prima menurut MENPAN no.63 tahun 2003
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pelayanan Administrasi Disdukcapil
Di seluruh wilayah Indonesia termasuk Riau, pencatatan kelahiran masih terbilang buruk, mahal, dan dengan birokrasi berbelit sulit, biaya yang harus dikeluarkan mulai dari mengurus berkas persidangan hingga pembuatan dokumen Kutipan Akta Kelahiran mencapai Rp 341.000, mulai dari biaya dokumen yang harus di negallezen (istilah yang tak banyak diketahui oleh masyarakat) di kantor pos sebesar Rp 35.000, biaya persidangan Rp 201.000, biaya dokumen penetapan Rp 50.000, dan biaya pembuatan Akta Kelahiran Rp 55.000. biaya ini belum lagi dihitung ongkos sejak awal hingga akhir pengurusan harus 5 kali pulang pergi, untuk ongkos pulang pergi Rp 12.000, maka memakan biaya Rp 60.000. dan total seluruh biaya yang harus dibuat untuk “melegalkan” status sebagai warga negara adalah Rp 401.000. nominal yang kecil untuk mereka yang berkantong tebal, tetapi itu adalah nominal yang sangat besar untuk 70% penduduk yang hidup sebagai warga kelas menengah ke bawah. Sulit dan mahalnya mengurus akta kelahiran menjadi sebuah fenomena yang jika dibiarkan akan menambah buruk catatan kebobrokan negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara untuk menjadi legal di tanah kelahiran sendiri. Birokrasi yang berbelit membuat masyarakat memilih untuk meminta pertolongan calo meski dengan biaya yang membengkak sehingga membuat sindikat pembuatan akta kelahiran palsu menjamur. Bagi masyarakat miskin hal yang lebih parah terjadi, mahalnya biaya dan berbelitnya birokrasi membuat mereka enggan untuk mengurus Akta Kelahiran. Apalagi peraturan persidangan yang sangat menyita waktu dan sangat menyulitkan masyarakat kelas menengah ke bawah karena terbilang sulit dan mahal sehingga mereka tak mampu menjangkau tentakel birokrasi yang berbelit dan mahal.
3
Hal ini sangat kontradiktif dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2012 bahwa bagi pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara perdata untuk semua jenis perkara perdata baik perkara gugatan maupun permohonan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010. Selain SEMA ini tidak diterapkan dengan baik oleh Pengadilan Negeri di daerah, petunjuk teknis tentang bagaimana dan dimana mengurus permohonan pembebasan biaya tersebut pun masih sangat kabur. Masyarakat miskin masih merasa keterjangkauan mereka terhadap birokrasi dan permohonan pembuatan Akta Kelahiran sangat menyulitkan dan yang pasti mereka belum merasakan bebas biaya alias harus membayar. Untuk kebutuhan primer saja tingkat keterjangkauan mereka masih terbatas bagaimana lagi masalah Akta Kelahiran yang mahal dan berbelit, ditambah lagi pengetahuan mereka tentang pentingnya Akta Kelahiran bagi masa depan anak mereka sangat minim. Untuk hal ini, harus ada langkah yang jelas dan konkrit dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah agar mampu meminimalisisr atau harus menghilangkan kebobrokan pencatatan data kependudukan karena bobroknya sistem dan mental pegawai yang berkaitan dengan hak-hak sipil yang harus dicatatkan. Mental uang dan lemahnya sosialisasi membuat masyarakat miskin semakin jauh dari pemutakhiran data kependudukan yang baik dan mantap. Terbengkalainya hak sipil masyarakat maka terbengkalai pula keterjangkauan masyarakat akan haknya untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara yang legal. Segala macam Administrasi harus di dokumentasi kan dan di catat. Dokumen kependudukan sangat penting untuk pembangunan daerah sehingga dokumen harus dimiliki setiap masyarakat.Dokumen tersebut antara lain : 1. Biodata Penduduk a. Penduduk WNI wajib melaporan Kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan Biodatanya
4
b. Pencatatan Biodata Penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat : a) Surat Pengantar dari RT dan RW b) Kutipan Akta Kelahiran c) Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar d) Kartu Keluarga e) Kartu Tanda Penduduk f) Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah atau g) Kutipan Akta Perceraian 2. Kartu Keluarga ( KK) a. Penduduk WNI wajib melaporkan susunan Keluarganya kepada Instansi pelaksana melalui Lurah dan Camat b. Penerbitan KK dilakukan setelah memenuhi syarat : a) Surat Pengantar RT dan RW b) Ijin tinggal tetap bagi orang asing c) Foto copi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan d) Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang dalam wilayah NKRI e) Surat Keterangan datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah f) Kartu Keluarga (KK) lama karena penambahan/pengurangan anggota Keluarga 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a. Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI,dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin b) Surat pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah c) Poto copy Kartu Keluarga d) Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi Penduduk yang belum berusia 17 tahun e) Kutipan Akta Kelahiran f) Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
5
b. Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap,dilakukan hi syarat berupa : a) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin b) Foto kopi Kartu Keluarga c) Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun d) Kutipan Akta Kelahiran e) Paspor dan Izin Tinggal Tetap ,dan f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian . c. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ,dilak ukan setelah memenuhi syarat berupa : a) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak b) Fotokopi KK ,dan c) Paspor dan izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. d. Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a) Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah datang b) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. e. Penerbitan KTP di dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan tata cara : a) Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan b) Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan c) Instansi Pelaksana mencetak dan menerbitkan KTP
4. Surat Keterangan Pindah a. Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dilakukan dengan memenuhi syarat :
6
a) Surat Pengantar RT dan RW b) Kartu Keluarga c) Kartu Tanda Penduduk b. Penduduk WNI mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah c. Lurah menanda tangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi dan meneruskan berkas formulir pindah kepada Camat. d. Camat menanda tangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi dan meneruskan Surat pengantar pindah kepada Instansi Pelaksana untuk di terbitkan Surat Keterangan Pindah . 5. Surat Keterangan Pindah Datang a. Penduduk WNI melaporkan kedatangannya kepada RT/RW dan Lurah ditempat tujuan dengan menunjukan surat keterangan pindah datang b. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang c. Lurah menanda tangani dan meneruskan Lurah menanda tangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang kepada camat. d. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikan kepada Instansi pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah datang e. Surat Keterangan pindah datang digunakan sebagai dasar proses penerbitan KK dan KTP serta kependudukan f. perekaman ke dalam database.
6. Pencatatan Kelahiran a. Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat domisili penduduk ( azas Domisili ). b. Pencatatan kelahiran penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat : a) Surat Pengantar RT/RW b) Surat Keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran c) Nama dan identitas saksi kelahiran
7
d) Kartu Keluarga orang tua e) Kartu Tanda Penduduk orang tua f) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua ( legalisir ) c. Mengisi Formulir Dengan Lengkap ( Formulir dapat diambil di Disdukcapil materai 6000 ) d. Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan 7. Pencatatan Kematian a. Pencatatan kematian WNI dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian setelah memenuhi syarat berupa : a) Surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan dari Lurah b) Keterangan Kematian dari dokter/paramedis (jika meninggal di Rumah sakit)
b. Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada instansi pelaksana setelah memenuhi syarat : a) Keterangan kematian dari dokter/paramedis b) Poto kopi KK dan KTP bagi orang asing yang memeiliki ijin tinggal tetap c) Potokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal d) Potokopi paspor 8. Pencatatan Perkawinan a. Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan b. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan b) KTP suami dan isteri c) Pas foto suami dan isteri d) Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri e) Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat p ada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
8
9. Pencatatan Perceraian a. Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. b. Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta Perkawinan. c. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan
10. Pencatatan Pengakuan Anak a. Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran . b. Pencatatan pengakuan anak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a) Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui kepala Desa/Lurah b) Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung c) Kutipan Akta kelahiran ,danFotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung. d) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksanaan mencatat dalam register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran. 11. Pencatatan Pengesahan Anak a. Pencatatan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana tempat tinggal pemohon. b. Pencatatan pengesahan anak dilakukan setelah memenuhi syarat : a) Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah b) Kutipan Akta Kelahiran c) Potokopi kutipan Akta Perkawinan d) Potokopi Kartu Keluarga e) Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat p ada register Akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran.
9
12. Pencatatan Pengangkatan Anak a. Pencatatan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran. b. Pencatatan pengangkatan anak dilakukan setelah memenuhi syarat : a) Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak b) Kutipan Akta Kelahiran c) Kartu Tanda Penduduk Pemohon d) Kartu Keluarga Pemohon c. Pejabat Pencatatan sipil pada Instansi pelaksana memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran.
13. Pencatatan Perubahan Nama a. Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil b. Pencatatan perubahan nama dilakukan setelah memenuhi syarat : a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama b) Kutipan Akta Catatan Sipil c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin d) Potokopi Kartu Keluarga e) Potokopi Kartu Tanda Penduduk c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir p ada register akta catatan sipil dan kutipan Akta catatan sipil.
B. Inovasi Pelayanan Bus Disdukcapil Keliling
Sebelum adanya perubahan Undang-Udang Nomor: 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil telah melakukan berbagai inovasi peningkatan pelayanan.Upaya inovasi tersebut adalah upaya peningkatan menuju pelayanan yang semakin tertib dan lancar sebagaimana visi Renstra Disdukcapil yaitu: “Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2012, tertib dan cepat pada tahun 2013-2015”. Disdukcapil dalam perbaikan Administrasi Kependudukan lebih dahului dengan
10
peningkatan ketertiban karena produk layanannya adalah dokumen resmi (dokumen yang mempuyai kekuatan hukum), lebih lanjut agar memberikan kepuasan masrakat ditunjang dengan upaya mempercepat proses, agar produk yang dihasilkan secara proses dapat cepat selesai tetapi benar (tertib) sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jadi inovasi untuk kelancaran tetapi tertib sesuai ketentuan tetap menjadi pertimbangan utama
Pelayanan Keliling dengan menggunakan Mobil UP3SK ( unit pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling )
Sebagai instansi pelayanan, Satuan Kerja Perangk at Daerah (SKPD) harus memahami keinginan masyarakat, yaitu mendapatkan kepuasan. Walaupun tidak
11
sepenuhnya sempurna, tapi paling tidak masyarakat merasakan sudah dilayani dengan baik dan optimal.
C. Prinsip – prinsip Pelayanan Prima
Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 (Menpan, 2003:3) menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan prima sebagai berikut: 1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 2. Kejelasan a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 3. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4. Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 5. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 6. Tanggung jawab
12
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan pen yelesaian keluhan/persoalan dalam pelayanan publik. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan k erja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 8. Kemudahan Akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 10. Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. Kualitas pelayanan publik mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah menegaskan pentingnya penataan dan perbaikan seperti dimaksud dalam Surat
Edaran
MENKOWASBANGPAN
No.
56/MK.WASPAN/6/98
(Menko
Wasbangpan, 1998:2) yang ditujukan kepada seluruh Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan, Gubernur Bank Indonesia, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
13
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan kegiatan ini masyarakat berpatisipasi untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan pun meningkat. Pembuatan Akta kependudukan secara langsung ini akan lebih mendekatkan pelayanan publik akta kependudukan kepada masyarakat.
Dengan
adanya
kendaraan
pelayanan
keliling
tersebut,
lebih
mempermudah masyarakat dalam mengurus segala bentuk administrasi penting yang diperlukan.
B. Saran
Diharapkan dengan adanya pelayanan langsung Disdukcapil ke daerah-daerah terpencil, tidak ada lagi masyarakat yang enggan atau tidak mau mengurus dokumen kependudukan. Tujuan pelayanan keliling ini agar masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses dapat mengurus administrasi kependudukan dengan mudah.
14
DAFTAR PUSTAKA
http://disdukcapil.depok.go.id/syarat-dan-prosedur-pembuatan-administrasikependudukan-kota-depok-2015/ http://www.kompasiana.com/akbarasia/sulit-dan-mahalnya-mengurus-aktakelahiran_5528f92bf17e61d0208b4693 http://lamongankab.go.id/instansi/capil/produk-dan-layanan/
15
