BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Negara dalam upaya mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat negara yang
disebut pemerintah atau pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah pada hakikatnya adalah memberi memberikan kan pelay pelayanan anan kepada kepada masyarak masyarakat. at. Sejalan Sejalan dengan dengan perkem perkemban bangan gan zaman zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara, maka telah terjadi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan pergeseran paradigma dari rule government menjadi menjadi paradigma paradigma good governance. governance. Pelayanan yang mengacu terkait dengan prinsip-prinsip good governance, governance, sebagaimana tuntutan reformasi yaitu untuk mewujudkan clean government dalam dalam penyelenggaraan negara. irokrasi irokrasi diadakan diadakan bukan untuk bertugas menjadi menjadi penguasa penguasa untuk melayani melayani dirinya dirinya sendir sendiri, i, tetapi tetapi harus harus melaya melayani ni masya masyaraka rakat. t. Namun, Namun, kenya kenyataan taanny nyaa dari dari beberap beberapaa sumber sumber menunjukkan masih ada aparat birokrasi di !ndonesia yang mengabaikan pekerjaan melayani masya masyaraka rakatt yang yang sebenar sebenarny nyaa menjad menjadii tanggu tanggung ng jawabny jawabnya. a. "eadaa "eadaan n ini yang yang membua membuatt birokrasi yang buruk menjadi membudaya, birokrasi menjadi tidak memiliki inisiatif dan kreati#itas. $al ini menjadi isu dan budaya buruk birokrasi yang menginginkan balas jasa dari masyarakat masyarakat %&hoha, %&hoha, '(()*. '(()*. udaya udaya dan mental birokrat birokrat tersebut tersebut menjadikan menjadikan masyarakat masyarakat sebagai orang yang dilayani, malah justru sebaliknya. +tika sangat diperlukan dalam administrasi publik. +tika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, maupun dalam melayani masyarakat dalam berbagai hal. da enam ide agung landasan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam bertindak, yaitu %* kebenaran %truth %truth*, *, %'* kebaik kebaikan an %goodn %goodness* ess*,, %)* keinda keindahan han %beaut %beauty* y*,, %/* kebeba kebebasan san %liber %liberty ty*, *, %0* persamaan %e1uality* dan %2* keadilan %justice*. %dler, 34/*. +tika dalam birokrasi mempunyai dua fungsi, yaitu pertama yaitu pertama,, sebagai pedoman, acuan, refre refrens nsii bagi bagi admi admini nist stras rasii nega negara ra %bir %birok okra rasi si publ publik ik** dala dalam m menj menjala alank nkan an tuga tugass
dan dan
kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. Kedua, Kedua, etika etika birokr birokrasi asi sebaga sebagaii standa standarr penilai penilaian an mengen mengenai ai sifat, sifat, perila perilaku, ku, dan tindak tindakan an birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. +tika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi para birokrat dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. +tik +tikaa biro birokr krasi asi haru haruss mene menemp mpatk atkan an kepe kepent ntin inga gan n publ publik ik di atas atas kepe kepent ntin inga gan n prib pribad adi, i, kelompok, kelompok, dan organisasi organisasinya. nya. +tika harus diarahkan diarahkan pada pilihan-pil pilihan-pilihan ihan kebijakan kebijakan yang yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas %Dwiyanto, '(('*. 5leh karena itu, 1
etika pelayanan publik harus menunjukkan cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik %"umorotomo %332*. +tika birokrasi di !ndonesia telah diatur dalam undang-undang, dan dikenal sebagai 6"ode +tik Pegawai Negeri Sipil %PNS*7. dapun dasar hukum ditetapkannya etika PNS adalah adalah %* 8ndang 8ndang-un -undan dang g Nomor Nomor 4 &ahun ahun 39/ 39/ tentan tentang g pokokpokok-po pokok kok kepega kepegawaia waian n sebagaimana telah diubah dengan 8ndang-undang Nomor /) &ahun 333 dan telah diubah menjadi menjadi 8ndang-8nd 8ndang-8ndang ang Nomor 0 tahun '(/ tentang paratur paratur Sipil Negara, Negara, %'* Peraturan Peraturan Pemerin Pemerintah tah Nomor Nomor 0) tahun tahun '(( '(( tentan tentang g Disipl Disiplin in Pegawa Pegawaii Negeri Negeri Sipil. Sipil. %/* Peratu Peraturan ran Pemerintah Nomor /' tahun '((/ tentang Pembinaan :iwa "orps dan "ode +tik. +tika dalam kinerja pelayanan publik diperlukan sebagai bentuk adanya sikap tanggap dari aparat birokrasi terhadap kepentingan masyarakat pengguna jasa. "epentingan pengguna jasa harus ditempatkan sebagai tujuan utama, melalui prinsip pelayanan tersebut diharapkan tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian pelayanan, dan bersikap ramah dalam memberi pelayanan, sehingga pengguna jasa merasa memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya. :ika kondisi kondisi pelayanan pelayanan yang yang demikian demikian diciptakan maka etika pelayanan publik dapat berjalan berjalan sesuai sesuai dengan dengan misi misi aparat aparat birokr birokrasi asi dan tuntut tuntutan an masyarak masyarakat at penggu pengguna na jasa jasa %Dwiy %Dwiyanto anto,, '((('(-'('*. "inerja birokrasi dalam hal etika di !ndonesia memang masih mengecewakan, dan dibutu dibutuhka hkan n suatu suatu kajian kajian untuk untuk menget mengetahu ahuii etika etika birokr birokrat at dalam dalam pelay pelayanan anan publik publik.. irokrat merupakan wujud dari abdi masyarakat dan abdi negara. Sehingga maksud dari public service tersebut service tersebut demi mensejahterakan masyarakat. Pelayanan publik pada dasarnya sebagai pemberian layanan %melayani* keperluan orang atau atau masya masyaraka rakatt yang yang mempun mempunya yaii kepent kepenting ingan an pada pada organi organisasi sasi itu sesuai sesuai dengan dengan aturan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Setiap kehidupan bermasyarakat, manusia pasti memerlukan pelayanan dari orang lain, baik pelayanan fisik maupun pelayanan administratif. irokrat dalam hal ini berperan sebagai abdi negara atau abdi masyarakat, abdi masyarakat adalah sebagai aparat pelaksana pelayanan % public service* service * merupakan salah satu fungsi yang disele diselengg nggara arakan kan dalam dalam rangka rangka penye penyelen lengga ggaraan raan admini administra strasi si negara. negara. ;engen ;engenai ai bentuk bentuk pelayanan itu tidak akan terlepas dari tiga macam pelayanan yaitu 6* pelayanan dengan lisan< '* pelayanan melalui tulisan< dan )* pelayanan dengan perbuatan7 %;oenir, 33'3(*. "etiga bentuk pelayanan tersebut dalam setiap organisasi tidaklah dapat selamanya berdiri secara murni, melainkan sering kombinasi. Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, sejalan dengan tingkat kehidupan yang semakin baik, telah meningkatkan kesadarannya akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ;asyarakat 2
yang semakin kritis dan berani untuk untuk mengajukan mengajukan keinginan, keinginan, tuntutan tuntutan dan aspirasinya, aspirasinya, serta melakukan melakukan kontrol kontrol atas kinerja kinerja pemerintah. pemerintah. ;asyarakat ;asyarakat semakin semakin berani menuntut birokrasi birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya %re#italisasi* %re#italisas i* dalam memberikan layanan publik. "ebiasaan suka mengatur dan memerintah mesti diubah menjadi suka melayani, dari yang lebih suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong, semuanya menuju menuju ke arah fleksibilitas, fleksibilitas, kolaborat kolaboratis is dan dialogis, dialogis, dan menghilang menghilangkan kan cara-cara yang yang tidak terpuji menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis %&hoha, 3443*. 8paya 8paya peningkata peningkatan n kualitas kualitas pelayanan pelayanan publik publik telah banyak dilakukan dilakukan oleh berbagai pemerintahan daerah, daer ah, baik kabupaten maupun kota. &idak cukup hanya dengan memperbaiki struktur kelembagaan, sistem insentif, tetapi juga di dalam penataan proses pelayanan yang diberikan. erdasarkan beberapa hal yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk menyusun makalah berjudul 6 Analisis Etika Aparatur Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Administrasi Kartu Keluarga di Kantor Kecamatan Tombariri Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa!" 1.2. Rumusan Ma Masalah erdasarkan latar belakang di atas maka perlu dirumuskan masalah yang berguna sebagai
pedoman dan batasan pembahasan. Perumusan Perumusan masalah adalah sebagai berikut . aga agaim iman anaa etik etikaa apar aparat atur ur biro birokr kras asii dala dalam m pros proses es pela pelay yanan anan admi admini nist stra rasi si "art "artu u 1.3.
"eluarga di "ecamatan &ombariri &ombariri &imur, "abupaten ;inahasa = Tujuan Pe Penulsan . 8ntu 8ntuk k meng menget etah ahui ui etik etikaa apara aparatu turr biro birokr krasi asi dalam dalam pros proses es pelay pelayana anan n admi admini nistr strasi asi
1.!.
"artu "eluarga di "ecamatan &ombariri &ombariri &imur, "abupaten ;inahasa Man"aat Pe Penulsan ;anfaat penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik teoritis
maupun maupun praktis praktis terhadap terhadap permasalahan permasalahan yang berkaitan berkaitan dengan dengan peneitian. peneitian. dapun dapun manfaat manfaat yang ingin dicapai antara lain . ;anf ;anfaa aatt &e &eorit oritis is Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang !lmu dministrasi Publik khususnya tentang bahasan mengenai Pelayanan Publik. '. ;anf ;anfaa aatt Prak Prakti tiss a. $asi $asill penu penulis lisan an ini ini nant nantin iny ya diha dihara rapk pkan an sebag sebagai ai baha bahan n masu masuka kan n dan dan e#aluasi kepada para instansi pemerintahan yang lain dalam penerapan pelayanan publik supaya kedepannya kedepannya lebih baik lagi. b. $asil penulisan ini nantinya diharapkan dapat berguna dalam hal pengembangan berbagai kajian teori yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis berbagai masalah yang ditemui. c. $asil penuli penulisan san ini nantinya nantinya diharapk diharapkan an dapat dapat bermanfaat bermanfaat untuk untuk bidangbidang bidang pelayanan publik yang yang lainnya. 3
BAB II #A$IAN PU%TA#A 2.1. Etka 2.1.1 Pengertan Etka
!stilah +tika dalam ahasa >unani "uno berasal dari kata 6+thos7 yang berarti 6kebiasaan7 (costum). +tika (costum). +tika adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. %Sumber< ?ikipedia.org*. ?ikipedia.org*. !stilah !stilah etika etika pertam pertamaa kaliny kalinyaa diperk diperkena enalka lkan n oleh oleh filsuf filsuf >unani nani yang yang bernam bernamaa ristoteles ristoteles melalui melalui karyanya karyanya yang berjudul +tika Nichomachi Nichomachiea. ea. uku tersebut berisi tentan tentang g ukuran ukuran-uk -ukura uran n suatu suatu perbu perbuatan atan.. ;enuru ;enurutt risto ristotel teles es penger pengertia tian n etika etika dibagi dibagi menj menjad adii dua dua yaitu aitu %* %* Terminius Terminius Technicus Technicus yang yang artiny artinyaa etika etika dipelaj dipelajari ari untuk untuk ilmu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan ataupun tindakan manusia, dan %'* Manner da dan Custom artin artinya ya etik etikaa memb membaha ahass berk berkai aita tan n deng dengan an tata tata cara cara dan dan adat adat %kebiasaan* yang melekat dalam kodrat manusia seperti tingkah laku ataupun perbuatan yang baik dan buruk. Sedangkan +tika menurut ertens %'((* adalah %* nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, %'* kumpulan asas@nilai moral, dan %)* ilmu tentang yang baik atau benar dan yang buruk atau salah. :adi, secara etimologis etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. +tika cenderung dipandang sebagai suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai nilai baik baik dan buruk buruk manusia manusia.. Namun Namun dalam dalam perkem perkemban bangan ganny nyaa etika etika dapat dapat dijadi dijadikan kan sebagai sebagai pedom pedoman, an, referen referensi, si, acuan, acuan, penunt penuntun un terhad terhadap ap apa yang yang harus harus dilaku dilakukan kan oleh oleh manusia sesuai dengan tugas yang dimilikinya. +tika dalam hal ini sekaligus berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah sifat, watak, perilaku, perbuatan yang dilakukan manusia tersebut dalam menjalankan tugasnya baik atau buruk, dan benar ataupun salah. 2.1.2 Etka &an A&mnstras A&mnstras Dalam lingkup pelayanan pelayanan publik, publik, etika administrasi administrasi publik diartikan sebagai kode
etik yang harus dijalankan dan ditaati oleh pemberi pelayanan publik. Sehingga dapat disim disimpu pulk lkan an bahw bahwaa etik etikaa admi admini nist stras rasii publ publik ik adal adalah ah sebag sebagai ai atur aturan an atau atau stan standa dar r pengelolaan@manajemen, dan arahan moral bagi anggota organisasi yang memiliki tugas sebag sebagai ai pemb pember erii pelay pelayan anan an publ publik ik kepa kepada da masy masyara araka kat. t. turan turan-at -atur uran an dalam dalam etika etika 4
admi admini nist stra rasi si
publ publik ik
ters terseb ebut ut
berk berkai aita tan n
deng dengan an
urus urusan an
kepe kepega gawa waia ian, n,
keua keuang ngan an,,
ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. "ebanyakan setiap orang sudah sadar terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan namun namun belum dapat menjalanka menjalankan n aturan-aturan aturan-aturan tersebut dengan baik dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. sehari-hari. anyakny anyaknyaa kasus-kasus kasus-kasus aparatur aparatur pemerintah pemerintah yang tidak dapat memberikan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat seperti pelayanan dalam pembuatan "&P, "&P, S!;, kta kta "elah "elahira iran, n, dll. dll. Sejau Sejauh h ini ini masih masih bany banyak ak apar aparat atur ur peme pemeri rinta ntaha han n yang yang belu belum m berkompeten serta mengabaikan norma-norma, dan etika dalam bekerja. Pelayanan yang merek merekaa beri berika kan n cend cenderu erung ng berb berbel elit it-b -bel elit it dan dan mema memaka kan n wakt waktu u yang lama lama sehin sehingg ggaa memunculkan praktek-praktek moral yang buruk dari para aparatur pemerintahan seperti melakukan pungli %pungutan liar* dalam proses administrasinya. $al ini mengindikasikan bahwa masih tingginya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah sebagai pemberi layanan publik sehingga menimbulkan ketidakefisienan, dan ketidakefetifan dalam administrasi publik. Perbuatan yang mereka lakukan tersebut dapat berimplikasi buruk kepada diri mereka sendiri yang notabennya adalah fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat. 5leh karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sangat strategis karena dapat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masy masyar arak akat at..
Deng Dengan an demi demiki kian an kita kita dapa dapatt
meng menget etah ahui ui seja sejauh uhma mana na nega negara ra tela telah h
menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan negara. Dengan banyaknya kasus aparatur pemerintah yang buruk kinerjanya maka etika administrasi publik sering menjadi sorotan utama dalam kehidupan bermasyarakat. :adi, etika administrasi publik merupakan sebuah keharusan dan dibutuhkan agar tugas-tugas yang diberikan kepada para administrator publik untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat terwujud dengan baik s esuai dengan gagasan-gagasan administrasi seperti efisiensi, efekti#itas, dan produktifitas sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. 2.2 Pela'anan Pu(lk 2.2.1 #)nse* Pela'anan Pu(lk
Pelay Pelayana anan n publ publik ik adala adalah h sebua sebuah h isti istila lah h yang yang dibe dibent ntuk uk dari dari dua dua kata kata yakn yaknii 6pelayanan7 dan 6publik7. "ata pelayanan sendiri didefinisikan dalam berbagai makna. ;enurut "amus esar ahasa !ndonesia %"!*, salah satu makna dari pelayanan adalah usaha untuk melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. $al senada juga diun diungk gkap apka kan n oleh oleh pend pendap apat at Sian Sianip ipar ar dala dalam m smaw smawii Aewa Aewans nsya yah h %'( %'( 0' 0'** bahw bahwaa 5
pelayanan merupakan sebuah cara untuk melayani maupun untuk membantu mengurusi serta menyelesaikan kebutuhan atau keperluan indi#idu maupun sekelompok orang dimana mereka adalah sebagai obyek obyek yang dilayani. dilayani. Selanjutny Selanjutnyaa istilah 6publik7 6publik7 sebagai sebagai kata sambung dari pelayanan berasal dari 6 public7 public7 yang berarti masyarakat. :adi pelayanan publik dapat didefiniskan sebagai pelayanan kepada masyarakat. masyarakat. Sedangkan menurut Bembaga dministrasi Negara %334*, secara garis besar yang dimaksu dimaksud d dengan dengan pelaya pelayanan nan publi publik k adalah adalah kegiat kegiatan an pelay pelayanan anan umum umum oleh oleh instan instansi si pemerintahan yang berada di lingkungan 8;N maupun 8;D, baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam "+P;+NPN Nomor 2) &ahun '((), pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu kegiatan pelayanan yang dibe diberi rika kan n oleh oleh pela pelaks ksan anaa pela pelay yanan anan kepa kepada da pene peneri rima ma pela pelay yanan anan dima dimana na dala dalam m pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Definisi pelayanan publik juga diatur dalam 8ndang-8ndang Nomor '0 &ahun &ahun '((3 tentang Pelayanan Publik pada pasal dimana secara garis besar adalah sebagai sebuah rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada warga negara dan penduduk atas barang@ jasa serta pelayanan administratif oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari beberapa definisi mengenai pelayanan publik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses kegiatan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kebutuhan masyarakat selaku pengguna pengguna layanan layanan dan dilaksanakan dilaksanakan oleh penyelengg penyelenggara ara pelayanan publik dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2.2.2 Prns* Pela'anan Pu(lk
erdasarkan "eputusan ;enteri Pendayagunaan paratur Negara Nomor 2) &ahun '(() ada beberapa prinsip pelayanan publik, diantaranya adalah a. "ese "esede derh rhan anaa aan n Dalam Dalam pemberi pemberian an pelay pelayanan anan publik publik diharap diharapkan kan melalu melaluii proses proses yang yang mudah mudah,, dengan prosedur yang mudah untuk dipahami maupun dilaksanakan bukan dalam proses yang berbelit-belit dan terkesan rumit. b. "ejelasan
6
;elipu ;eliputi ti kejela kejelasan san berbag berbagai ai aspek, aspek, dianta diantaran ranya ya adalah adalah mengen mengenai ai kejelas kejelasan an persyaratan-persyaratan baik teknis maupun administratif, kejelasan unit atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pelayanan serta kejelasan mengenai biaya maupun tata cara dalam pelayanan publik itu sendiri. c. "epa "epast stia ian n ?aktu ktu Dalam Dalam proses proses pelaya pelayanan nan publik publik,, pentin penting g kirany kiranyaa mengen mengenai ai kejelasa kejelasan n waktu waktu penyelesaian
pelayanan
tersebut
bagi
masyarakat
sebagai
pihak
yang
memperoleh pelayanan. d. kurasi dany danyaa ketepa ketepatan tan,, kebena kebenaran ran dan sah atas produk produk pelay pelayanan anan yang yang diberik diberikan an kepada masyarakat. e. "eamanan Dalam Dalam proses proses pelay pelayanan anan publik publik serta serta produk produk dari dari pelay pelayanan anan publik publik tersebu tersebutt mampu mampu memberikan memberikan rasa aman bagi pengguna layanan serta memiliki memiliki kepastian hukum. f. &anggu ggung :awa :awab b Setiap pejabat yang berwenang harus mampu bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan pelayanan publik serta dalam hal menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi. g. "eleng "elengkap kapan an Saran Saranaa dan dan Prasa Prasaran ranaa danya sarana dan prasarana yang mendukung serta mampu untuk menunjang dalam proses pelaksanaan pelayanan publik. h. "emu "emuda daha han n kses kses ;asyarakat ;asyarakat selaku pihak pengguna pengguna layanan layanan hendakny hendaknyaa memiliki memiliki kemudahan kemudahan akses, akses, baik baik dari dari segi segi tempat tempat atau lokasi lokasi yang yang mudah mudah dijang dijangkau kau serta dalam dalam pemanfaatan sarana yang tersedia. i. "edisi "edisipli plinan nan,, "erama "eramahan han dan "esopa "esopanan nan Pemberi pelayanan harus mampu menampilkan kedisiplinan, sikap yang ramah dan sopan serta santun kepada masyarakat dan memberikan pelayanan secara j.
ikhlas. "enyamanan Dala Dalam m hal hal ini ini lebi lebih h meru meruju juk k pada pada kond kondisi isi ling lingku kung ngan an temp tempat at pelay pelayana anan n berlangsung yaitu tertib, teratur, bersih, rapi, indah dan sehat yang mampu
memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. 2.2.3 $ens+#el)m*)k Pela'anan Pu(lk Dalam "eputusan ;enteri Pendayagunaan paratur Negara Nomor 2) &ahun '(() tentan tentang g Pedom Pedoman an 8mum 8mum Penye Penyelen lengga ggaraan raan Pelay Pelayanan anan Publi Publik, k, disebu disebutka tkan n mengen mengenai ai pembagian keompok pelayanan publik publik diantaranya adalah
7
a. "elo "elomp mpok ok Pelay Pelayan anan an dmin dminis istra trati tif, f, yait yaitu u pelay pelayan anan an atas atas doku dokume men n publ publik ik misalnya mengenai status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi maupun surat akan kepemilikan barang. Contoh dari dokumen publik itu sendiri misalnya "&P, kte "elahiran, P", S!;, dll. b. "elompok Pelayanan arang, yaitu pelayanan atas berbagai bentuk barang yang dibutu dibutuhka hkan n oleh oleh publik publik,, misalny misalnyaa menge mengenai nai air bersih bersih maupu maupun n keterse ketersedia diaan an listrik, dsb. c. "elo "elomp mpok ok Pelay Pelayan anan an :asa, :asa, yaitu yaitu pelay pelayan anan an atas atas berb berbag agai ai bent bentuk uk jasa jasa yang yang diperlukan diperlukan oleh publik, publik, misalnya misalnya mengenai mengenai pelayanan pelayanan pendidikan pendidikan,, kesehatan, kesehatan, jasa transportasi, dll. Sedangkan menurut smawi %'(04* ada 0 jenis pelayanan publik yang terbagi menjadi a. Pela Pelay yanan anan Peme Pemeri rint ntah ahan an :enis pelayanan yang terkait dengan tugas umum pemerintahan, misalnya dalam pelayanan "&P, "&P, S!;, paspor, dll. b. Pelayanan Pembangunan :enis :enis pelaya pelayanan nan yang yang terkai terkaitt dengan dengan keterse ketersedia diaan an sarana sarana dan prasara prasarana na bagi bagi masyarakat sebagai sebuah fasilitas untuk melakukan akti#itasnya sebagai warga c.
negara, misalnya penyediaan jalan, rumah sakit, jalan tol, dll. Pela Pelay yanan anan 8til 8tilit itas as :enis :enis pelay pelayan anan an yang ang terk terkai aitt deng dengan an util utilit itas as bagi bagi masy masyara araka kat, t, misal misalny nyaa
d.
ketersediaan listrik, air bersih, telepon, dll. Pelay Pelayana anan n Sand Sandan ang, g, Pan Panga gan n dan dan Papa Papan n :enis pelayanan yang terkait dengan kebutuhan pokok bagi masyarakat dan juga kebutuhan akan perumahan, misalnya sembako maupun perumahan sederhana
e.
dengan harga yang terjangkau Pela Pelay yanan anan "ema "emasy syar arak akat atan an :enis :enis pelay pelayanan anan yang yang lebih lebih mengar mengarah ah pada pada kegiat kegiatan an sosial sosial kemasy kemasyarak arakatan atan,,
misalnya mengenai pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dll. 2.2.! %tan&ar Pela'anan Pu(lk Di dalam pelayanan pelayanan publik publik penting penting kiranya memiliki memiliki standar pelayanan pelayanan sebagai ukuran ukuran baku baku dalam dalam penye penyeleng lenggar garaan aan pelay pelayanan anan publik publik.. Standa Standarr pelaya pelayanan nan publik publik berdasarkan "eputusan ;enteri Pendayagunaan paratur Negara Nomor 2) &ahun &ahun '(() '(() tentan tentang g Pedom Pedoman an 8mum 8mum Penye Penyelen lengga ggaraan raan Pelay Pelayanan anan Publik Publik adalah adalah sebaga sebagaii berikut a. Pros Prosed edur ur Pela Pelay yanan anan ;eng ;engen enai ai pros prosed edur ur-p -pro rosed sedur ur dala dalam m pelay pelayan anan an yang yang tela telah h dise disepa paka kati ti dan dan dibakukan di antara pihak pemberi layanan dan penerima layanan, juga termasuk tentang prosedur pengaduan b. ?a ?aktu ktu Penyelesaian 8
;engenai waktu yang ditetapkan selama proses pelayanan yang dimulai dari proses pengajuan hingga penyelesaian penyelesaian dan juga termasuk pengaduan c. iay iayaa Pela Pelay yanan anan ;engenai ;engenai rincian rincian biaya biaya yang telah ditetapkan ditetapkan untuk untuk proses penyelenggaraa penyelenggaraan n pelayanan d. Prod Produk uk Pela Pelay yanan anan $asil $asil yang yang diterim diterimaa harus harus memili memiliki ki kesesu kesesuaian aian dengan dengan ketent ketentuan uan yang yang telah telah ditetapkan e. Sara Sarana na dan dan Pra Prasa sara rana na ;eng ;engen enai ai kete keters rsed edia iaan an sara sarana na dan dan pras prasar aran anaa yang ang mema memada daii dan dan untu untuk k menunjang penyelenggaraan pelayanan publik 2.3 Etka Pela'anan Pu(lk 2.3.1 #)nse* Etka Pela'anan Pu(lk Sala Salah h satu satu tuga tugass apar aparat atur ur sipi sipill nega negara ra sebag sebagai ai peny penyele eleng ngga gara ra nega negara ra adal adalah ah melaksanakan melaksanakan pelayanan publik, publik, dimana dimana pelayanan pelayanan publik publik bertujuan bertujuan untuk untuk memenuhi memenuhi kebutuhan krusial masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan haruslah berdasarkan pada etika etika atau atau perat peratur uran an yang yang tela telah h dite diteta tapk pkan an agar agar pelay pelayana anan n yang yang dibe diberi rika kan n dapa dapatt memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik sering seringkal kalii masih masih ditemu ditemuii kesalah kesalahan, an, ketida ketidakpa kpastia stian n dan pelang pelanggar garan an dalam dalam prosesn prosesnya ya karena karena sifatny sifatnyaa yang yang komple kompleks ks yang yang menya menyangk ngkut ut dengan dengan cara dan nilai nilai pemberi pemberian an pelayanan publik, hal inilah yang mendorong para aparatur negara tidak bertindak sesuai s esuai deng dengan an kode kode etik etik pela pelaya yana nan n yang berl berlak aku, u, sehi sehing ngga ga kons konsep ep dan dan teor teorii etik etikaa dala dalam m pelayanan publik haruslah mendapat perhatian khusus. +tika +tika pelay pelayanan anan publik publik yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh aparat aparatur ur harus harus berfok berfokus us kepada kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dimana harus berpedoman pada asas akuntabilitas %bertanggungjawab sesuai peraturan* transparansi %adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk mengakses mengakses pelayanan*. pelayanan*. eberapa eberapa konsep konsep mengenai mengenai etika pelayanan publik dapat disimak dari pendapat-pendapat berikut ini %risman,hal 2* a. +tik +tikaa pelay pelayana anan n publ publik ik adal adalah ah 7sua 7suatu tu cara cara dala dalam m mela melaya yani ni publ publik ik deng dengan an menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau atau norma-n norma-norm ormaa yang yang mengat mengatur ur tingka tingkah h laku laku manusi manusiaa yang yang diangg dianggap ap baik7 baik7 %"umorotomo, 3329*. b. Putra Eadillah %'(('9*, etika pelayanan publik adalah 7suatu cara dalam melayani melayani publik publik dengan dengan menggunak menggunakan an kebiasaan-ke kebiasaan-kebiasaan biasaan yang mengandu mengandung ng nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik7. 9
c. Sedangkan Sedangkan etika dalam konteks konteks birokrasi birokrasi menurut Dwiyanto Dwiyanto %'(('44* %'(('44* 7+tika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menja enjala lank nkan an
tuga tugass
pela pelay yanan anan
pada pada
masy masyar arak akat at..
+tik +tikaa
biro birokr kras asii
haru haruss
menempatkan menempatkan kepentingan kepentingan publik publik di atas kepentingan kepentingan pribadi, kelompok, kelompok, dan organisasnya. +tika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar benar mengutamakan kepentingan masyarakat masyarakat luas7. 2.3.2 Prns*,Prns* Etka Pela'anan Pu(lk Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur birokrasi haruslah berpedoman pada aturan@prinsip etika pelayanan agar pelayanan yang dilakukan dapat memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat. Penerapan etika pelayanan publik sangatlah penting dalam memberikan gambaran kepada para aparatur birokrasi tentang apa yang yang harus harus dilaku dilakukan kan dalam dalam menjal menjalank ankan an kegiata kegiatan n pemerin pemerintaha tahan n khususn khususnya ya pelayanan publik. ;enurut dler %34/* yang dikutip oleh ;uchlas,dkk dalam jurnalnya, terdapat 2 dimensi landasan etika yang dapat digunakan sebagai se bagai acuan oleh para aparatur birokrasi dalam bertindak, yaitu . "eben ebenar aran an %truth*, truth*, yang yang menekan menekankan kan pada pada esensi esensi dari dari nilai-n nilai-nila ilaii moral moral yang yang berlaku serta pembenarannya pada kehidupan sosial '. "ebai ebaika kan n % goodness*, goodness*, menya menyangk ngkut ut sifat sifat atau atau karakt karakteris eristik tik dari dari sesuatu sesuatu yang yang menimbulkan adanya pujian dimana seseorang berperilaku baik ). "ein eindah dahan %beauty*, beauty*, menyangku menyangkutt prinsip-prin prinsip-prinsip sip nilai keindahan atau estetika estetika yang yang mendasa mendasari ri segala segala sesuatu sesuatu yang yang mencak mencakup up penikm penikmata atan n perasaa perasaan n senang senang terhadap keindahan /. "ebeb ebebas asan an %liberty*, liberty*, menyangku menyangkutt kebebasan kebebasan atau keleluasaan untuk bertindak bertindak berdasarkan pada pilihan-pilihan yang ada dan tersedia bagi seseorang 0. Persamaan Persamaan %e1uality* %e1uality* , menyangkut menyangkut adanya adanya pemberian perlakuan perlakuan yang yang sama antar sesama manusia antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak membedakan bedakan 2. "ead eadilan ilan % justice*, justice*, yaitu keinginan keinginan bersifat bersifat tetap dan kekal kekal untuk bersikap bersikap dan memberikan kepada setiap orang secara adil sebagaimana mestinya Prinsi Prinsip-p p-prin rinsip sip etika etika pelay pelayanan anan publik publik juga juga dikemb dikembang angkan kan oleh oleh American Societ Societyy for ublic ublic Admin Administr istrati ation on %SP* 34 yang mengembangkan kode etik pelayanan publik sebagai berikut %risman,hal '* . Pelayanan Pelayanan kepada masyarakat masyarakat adalah di atas kepentingan kepentingan pelayanan pelayanan kepada diri sendiri '. Aakyat Aakyat adalah berdaulat berdaulat dan mereka yang bekerja dalam dalam instansi pemerintah pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat
10
). $uku $ukum m meng mengat atur ur sem semua tind tindak akan an dari dari inst instan ansi si peme pemeri rint ntah ah.. Peng Pengel elol olaa aan n manajem manajemen en yang yang efesien efesien dan efekti efektiff adalah adalah dasar dasar bagi bagi admini administra strasi si publik publik.. Penya Penyalah lahgun gunaan aan atau atau penye penyelew leweng engan an wewena wewenang ng pegawa pegawaii adalah adalah perbua perbuatan tan melanggar hukum dan pegawai wajib melaporkan jika terdapat tindakan yang menyimpang. /. Sistem Sistem penilaia penilaian n kecaka kecakapan pan,, kesemp kesempatan atan yang sama, sama, dan asas- asas itikad itikad yang yang baik akan didukung, dijalankan, dijalankan, dan dikembangkan 0. Perli Perlind ndun unga gan n terh terhad adap ap kepe kepent ntin inga gan n raky rakyat adala adalah h sang sangat at pent pentin ing. g. "onf "onfli lik k kepentingan kepentingan,, penyuapan, penyuapan, hadiah, atau fa#oritiasme fa#oritiasme yang merendahkan merendahkan jabatan jabatan publik untuk keuntungan keuntungan pribadi tidak dapat diterima 2. Pelaya Pelayanan nan kepada kepada masya masyaraka rakatt menuru menurutt kepeka kepekaan an khusus khusus dengan dengan ciri-ci ciri-ciri ri sifat sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetisi dan kasih sayang. 9. $ati $atinu nura rani ni meme memega gang ng pera perana nan n pent pentin ing g dala dalam m memi memili lih h arah arah tind tindak akan an.. !ni !ni memer emerlu luka kan n kesa kesada dara ran n akan akan makn maknaa gand gandaa moral oral dala dalam m kehi kehidu dupa pan, n, dan dan pengkajian tentang prioritas nilai< tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral % good and never justify immoral means* means* 4. Para Para admini administra strator tor negara negara tidak tidak hanya hanya terlibat terlibat untuk untuk mencegah mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung jawab engan penuh dan tepat pada waktunya. waktunya. 2.!. A&mnstras #e*en&u&ukan
dministrasi dministrasi "ependudu "ependudukan kan adalah rangkaian rangkaian kegiatan kegiatan penataan penataan dan penertiban penertiban dalam dalam penerti penertiban ban dokume dokumen n dan data data kepend kependudu udukan kan melalu melaluii Pendaf Pendaftar taran an Pendud Penduduk, uk, Pencatatan Pencatatan Sipil, Sipil, Pengelolaan Pengelolaan !nformasi penduduk penduduk serta pendayagu pendayagunaan naan hasilnya hasilnya untuk untuk pelayanan publik Pembangunan sektor lain. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setia setiap p kejad kejadian ian@p @peri erist stiw iwaa pent pentin ing g yang yang dial dialam amii %sep %sepert ertii kela kelahi hiran ran,, kema kematia tian, n, dan dan perkawinan* akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan "artu "eluarga %""*, "artu &anda Penduduk %"&P*, dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang yang mempun mempunyai yai kekuat kekuatan an hukum hukum sebaga sebagaii alat bukti bukti yang yang dihasil dihasilkan kan dari dari pelay pelayanan anan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ;anfaat dokumen dokumen kependudukan yaitu yaitu . ;emberikan ;emberikan kejelasan kejelasan identitas identitas dan status status bagi bagi penduduk penduduk %indi#idu %indi#idual al kelompok* kelompok* '. ;emb ;emberi erika kan n kepast kepastia ian n hukum hukum 11
). ;emberikan ;emberikan perlind perlindungan ungan hukum hukum dan kenyamanan kenyamanan bagi bagi pemilik pemiliknya nya /. ;emberikan ;emberikan manfaat manfaat bagi bagi kepentinga kepentingan n administrasi administrasi pelayan pelayanan an publik publik lainnya lainnya Salah satu dokumen kependudukan adalah kartu keluarga atau yang biasa disingkat "". "artu "eluarga atau "" adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. "egunaan "" sendiri adalah untuk keperluan persyaratan membuat "&P, persyaratan untuk membuat akte kelahiran, dll. dll. Permasa Permasalah lahan an yang yang seringk seringkali ali muncu muncull dalam dalam pembua pembuatan tan "artu "artu "eluar "eluarga ga %""* %""* yaitu yaitu penyelesaian dengan waktu yang relatif lama. ;asyarakat yang sangat membutuhkan kartu kelu keluar arga ga dala dalam m wakt waktu u cepa cepatt guna guna kepe keperlu rluan an tert terten entu tu menj menjad adii diru dirugi gika kan n deng dengan an tida tidak k terselesaikannya kartu keluarga tepat pada waktunya. $al tersebuut bertolak belakang dengan asas cepat yang seharusnya dimiliki oleh birokrasi pemerintahan. Salah satu penyebab "artu "eluarga %""* tidak selesai pada waktunya tersebut disebabkan karena kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan di suatu daerah. Selain itu, warga kurang begitu mengetahui tentang prosedur yang harus dijalani dalam membuat "artu "eluarga. &ahapa ahapan-t n-taha ahapan pan prosed prosedura urall ini kurang kurang tersosi tersosiali alisasi sasikan kan luas luas kepada kepada masya masyaraka rakat. t. $al ini menunjukan adanya sosialisasi yang kurang tentang pelaksanaan prosedur yang benar yang harus dijalani dalam mendapatkan mendapatkan layanan layanan pemerintah pemerintah,, khususny khususnyaa dalam pembuatan "artu "eluar "eluarga. ga. "emudi "emudian an dalam dalam hal transpa transparan ransi si besara besaran n biaya biaya pelaya pelayanan nan pembu pembuatan atan "artu "artu "eluarga %""* yang tidak jelas, sehingga biaya yang lebih besar dikeluarkan oleh masyarakat dari yang seharusnya. $al ini dimungkinkan ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan dari besaran biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pembuatan "artu "eluarga. $al-hal yang perlu diketahui •
Setiap keluarga wajib memiliki ""
•
Setiap penduduk hanya memiliki %satu* "" dan terdaftar dalam %satu* ""
•
"" memuat data kepala keluarga dan anggota keluarga
•
"" ditandatangani dan diterbitkan oleh "epala !nstansi Pelaksana.
•
"" tidak ada masa berlakunya
•
pabila terjadi perubahan susunan keluarga dalam "" wajib dilaporkan kepada !nstansi Pelaksana paling lambat )( %tiga puluh* hari sejak terjadinya perubahan.
12
BAB III MET-DE PENULI%AN 3.1 $ens Peneltan
:enis penelitian yang digunakan digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan teori dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. dapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode metode yang membicarakan membicarakan beberapa beberapa kemungkin kemungkinan an untuk untuk memecahkan memecahkan masalah aktu aktual al
deng dengan an
jala jalan n
meng mengum umpu pulk lkan an
data data,,
meny menyus usun un
atau atau
meng mengkl klas asif ifik ikas asin iny ya,
menganalisis, dan menginterpretasikannya. ;etode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak sematamata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Penulis Penulis juga menggunakan menggunakan studi kepustakaan, kepustakaan, studi kepustakaan kepustakaan merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun dari media massa elektronik. Studi kepustakaan sendiri dapat bersumber bersumber pada buku dan jurnal penelitian penelitian maupun dari hasil penelitian penelitian yang telah dilakukan orang lain sebelumnya. 3.2 %um(er &an $ens Data
Data-data yang dipergunakan dalam penyusunan makalah ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan tema yang dibahas. eberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah buku mengenai pelayanan publik dan etika administrasi dalam pelayanan publik, jurnal imiah dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet. 13
3.3 Pengum*ulan Data
;etode penulisan dalam makalah ini bersifat studi pustaka. !nformasi didapatkan dari dari berb berbag agai ai lite literat ratur ur baik baik lite literat ratur ur onli online ne maup maupun un lite literat ratur ur offl offlin inee dan dan disu disusu sun n berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh. Penulisan diupayakan saling terkait antar satu sama lain dan sesuai dengan topik yang dibahas. 3.! Analss Data
Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik kajian. "emudian dilakukan penyusunan makalah berdasarkan data yang telah didapatkan dan dirumuskan secara logis dan sistematis. &eknik analisis data bersifat deskriptif argumentatif.
BAB I PEMBAHA%AN
!.1 Etka Etka A*aratu A*araturr Br)kras Br)kras Dalam Dalam Pr)ses Pr)ses Pela'ana Pela'anan n A&mnstr A&mnstras as #artu #artu #eluarga #eluarga & #e/amatan T)m(arr Tmur0 #a(u*aten Mnahasa erbagai erbagai persoalan mengenai mengenai etika pelayanan pelayanan publik di !ndonesia !ndonesia sering menjadi
perbincangan di kalangan masyarakat luas karena etika menjadi tolok ukur para aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat berupa pemberian barang ataupun jasa kepada masyarak masyarakat at oleh oleh pemeri pemerinta ntah h dalam dalam rangka rangka mening meningkatk katkan an prinsi prinsip p responsibility responsibility kepada publik. Penilaian keberhasilan pemberian pelayanan publik dapat dilihat pada segi efektif efektifitas itas,, efisien efisiensi, si, dan produk produktif tifita itas. s. "ebutu "ebutuhan han publik publik yang yang semakin semakin komple kompleks ks membuat membuat pemerintah pemerintah berpikir berpikir untuk untuk bagaimana bagaimana caranya caranya mendorong mendorong kualitas pelayanan pelayanan publik melalui cara-cara yang profesional dan bertindak sesuai dengan pedoman kode etik yang telah disepakati. disepakati. Pelanggaran-pela Pelanggaran-pelanggar nggaran an kode etik para pemberi pelayanan pelayanan publik publik sanga sangatt serin sering g terjad terjadii di indo indone nesia sia sepert sepertii adan adanya ya sifat sifat-si -sifat fat tidak tidak tran transp spar aran an,, tida tidak k responsi#e, tidak adil, tidak akuntabel, dll. Dalam hal ini sangat terbukti bahwa etika diperlukan sebagai alat kontrol langsung bagi para aparatur birokrasi dalam bekerja. Pada Pada persoa persoalan lan kali kali ini penuli penuliss menga mengambi mbill kasus kasus yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan etika etika aparatu aparaturr birokr birokrasi asi dalam dalam pelay pelayanan anan publik publik khusus khususny nyaa dalam dalam hal pengur pengurusa usan n "artu "artu "eluarga "eluarga di "antor "antor "ecamatan "ecamatan &ombari &ombariri ri &imur &imur kabupaten kabupaten ;inahasa. Perlu kita ketahui ketahui sebelum sebelumny nyaa bahwa bahwa kecama kecamatan tan &ombariri mbariri merupa merupakan kan salah salah satu satu daerah daerah pemeka pemekaran ran.. erd erdas asar arka kan n
8nda 8ndang ng-u -und ndan ang g
meng mengis isy yarat aratka kan n
perl perlun uny ya
No. No.
)' tahu tahun n
pemb pemben entu tuka kan n 14
'((/ '((/ tent tentan ang g
daer daerah ah
baru baru
yang ang
peme pemeri rint ntah ahan an daer daerah ah dima dimaks ksud udka kan n
untu untuk k
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus ini membahas membahas tentang tentang dampak dampak pemekaran pemekaran wilayah wilayah kecamatan kecamatan &ombariri ombariri &imur &imur terhadap terhadap pelayanan pelayanan publik publik di bidang bidang administrasi administrasi kependudukan kependudukan terkait dengan dengan pembuatan kartu keluarga. erdasarkan erdasarkan 8ndang-8nd 8ndang-8ndang ang Nomor Nomor ') &ahun ahun '((2, '((2, administrasi administrasi kependudu kependudukan kan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pembangunan. Dimana pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan. ;enurut hasil wawancara dengan Camat &ombariri &ombariri &imur &imur ditemukan bahwa dalam proses pembuatan "artu "eluarga bahwa pihak mereka sebagai pelayanan masyarakat selalui memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Pemberian sosialisasi tidak hanya sebatas proses pembuatan "" tersebut tetapi menyangkut dengan berbagai pengurusan administrasi kependudukan yang lain. $al ini dilakukan para pegawai kecamatan agar masyarak masyarakat at tidak tidak mengal mengalami ami kesuli kesulitan tan dalam dalam melaku melakukan kan prosesproses-pro proses ses admini administra strasi si tersebu tersebut. t. Pihak Pihak mereka mereka %kecam %kecamatan atan** mengak mengaku u berusah berusahaa semaks semaksima imall mungki mungkin n dalam dalam melakukan tugas untuk melayani masyarakat. gar proses penyelenggaraan pemerintahan yang yang baik baik dapa dapatt dica dicapa paii merek merekaa %cama %camatt dan dan stafn stafnya ya** mene menetap tapka kan n biay biayaa parti partisi sipa pasi si pembuatan sebesar Ap. (.((( dan waktu penyelesaiannya dapat dilakukan secepat mungkin. mungkin. Proses pembuatan pembuatan "artu "eluarga di "ecamatan "ecamatan &omboriri omboriri &imur &imur memiliki memiliki syarat-syarat syarat-syarat yang harus dipenuhi dipenuhi oleh masyarakat masyarakat seperti, surat keterangan keterangan dari kepala desa@lurah, akte perkawinan, dan mengisi formulir permohonan pembuatan kartu keluarga yang yang dised disedia iaka kan n oleh oleh peme pemeri rint ntah ah keca kecama mata tan, n, selan selanju jutn tnya ya peme pemeri rint ntah ah keca kecama mata tan n meneruskan permohonan pembuatan kartu keluarga kepada Dinas Catatan Sipil setempat. Dalam proses penyelesaian pembuatan "artu "eluarga "eluarga memakan waktu tiga tiga hari. Namun, apabila masyarakat menginginkan proses pembuatan "" dengan cepat maka mereka dapat mebuatnya langsung di Dinas Catatan Sipil. "ecama "ecamatan tan &ombar ombariri iri &imu &imurr sebaga sebagaii salah salah satu wilay wilayah ah yang yang baru baru dimekar dimekarkan kan,, dalam menjalankan menjalankan fungsi pelayanan pelayanan publikny publiknyaa dituntut dituntut untuk memberikan memberikan pelayanan pelayanan publik yang baik berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik di !ndonesia yang diatur dalam "epmenpan No. 2)@"+P@;.PN@9@'(() tentang Pedoman 8mum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi prinsip kesederhanaa, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana kerja, kemudahan akses, ")%" ")%"ed edis isip ipli lina nan, n,
"eso "esopa pana nan, n, dan dan
"era "erama maha han* n*,, 15
dan dan
keny kenyam aman anan. an. Prin Prinsi sipp-pr prin insip sip
pelayanan publik ini wajib dilaksanakan untuk meningkatkan kefektifan dan keefisienan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Pada kecamatan &omboriri &imur sudah diterap diterapkan kan prinsi prinsip-p p-prin rinsip sip tersebu tersebut.C t.Cont ontohn ohnya ya dalam dalam prinsi prinsip p kesede kesederha rhanaa naan.P n.Prin rinsip sip kesederhanaan adalah terkait dengan tatacara pelayanan yang dilakukan apakah bersifat mudah, lancar, tepat, tidak berbelit-belit serta mudah dipahami oleh masyarakat atau tidak. erdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada aparatur pemerintah "ecamatan &ombariri &imur bahwa dalam proses pembuatan "" sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada dan pihak kecamatan tidak mempersulit masyarakat dala dalam m
pros proses es
pemb pembua uata tan n
"" maupu aupun n
pros proses es
pela pelay yanan anan-p -pel elay ayan anan an
admi admini nist stra rasi si
kependudukan yang lainnya. Dalam proses pelayanan "artu "eluarga di "ecamatan &ombariri &imur, petugas secara aktif memberitahukan kepada masyarakat mengenai persyaratan-persyaratan yang harus harus dipenu dipenuhi hi serta serta prosed prosedurur-pro prosed sedur ur yang yang harus harus dilalu dilalui. i. ;isaln ;isalnya ya saja mengen mengenai ai persyaratan dalam pembuatan "artu "eluarga masyarakat harus membawa surat keteran keterangan gan dari dari "epala "epala Desa Desa maupun maupun akta akta nikah, nikah, sedang sedangkan kan menge mengenai nai prosed prosedurn urnya ya masyarakat harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Sikap yang ditunjukkan para petugas kecamatan &ombariri &ombariri adalah sikap yang ramah terhadap masyarakat. $al ini dibu dibukt ktik ikan an deng dengan an sika sikap p para para petu petuga gass saat saat memb memberi erika kan n pelay pelayan anan an dima dimana na mere mereka ka member memberikan ikan salam salam kepada kepada masyarak masyarakat, at, kemudi kemudian an berkom berkomuni unikas kasii dengan dengan baik baik kepada kepada masyarak masyarakat at dan dengan dengan tutur tutur kata kata yang yang sopan. sopan. Selain Selain itu, itu, mereka mereka juga juga member memberika ikan n penjelasan dengan baik kepada masyarakat yang masih mengalami kebingungan. Dalam pelayanan "artu "eluarga di "ecamatan &ombariri, &ombariri, sudah menunjukkan kejelasan mengenai biaya dimana biaya dalam pengurusan "artu "eluarga adalah sebesar Ap (.(((, sedangkan mengenai waktu penyelesaian masih belum ada kejelasan dan masih dalam taraf waktu yang ber#ariasi, namun masih dalam hal yang wajar sebab tidak sampai berhari-hari. "ecamatan &amboriri sudah menunjukkan kejelasan biaya dalam hal pengurusan "artu "eluarga, namun tidak dapat dipungkiri jika masih ada masyarakat yang memberi biaya lebih agar mereka mendapatkan pelayanan yang ekstra, kemudian dari segi jumlah petugas atau pihak yang harus dilalui dalam proses pelayanan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam pengurusan pengurusan administras administrasii "artu "eluarga di
"antor "antor "ecamatan &ombarir &ombaririi
&imur &imur,, sudah sudah terdapa terdapatt adany adanyaa sarana sarana dan prasara prasarana na kantor kantor yang yang cukup cukup tersedi tersediaa dan memadai memadai.. Sarana Sarana dan prasara prasarana na tersebu tersebutt seperti seperti adany adanyaa meja, meja, kursi, kursi, alat tulis tulis kantor kantor,, komp komput uter er,,
tele telepo pon n
dan dan
prin printe terr,
sehi sehing ngga ga 16
diha dihara rapk pkan an
pega pegawa waii
sete setem mpat pat
dapa dapatt
menye menyelesa lesaiak iakan an pekerja pekerjaan an secara secara cepat cepat dan mudah mudah.. Selain Selain sarana sarana dan prasara prasarana na yang yang dibu dibutu tuhk hkan an pega pegawa waii dala dalam m peng pengur urus usan an admi admini nist stras rasi, i, fakto faktorr lain lain yang juga juga sanga sangatt berpengaruh dalam membuat perasaan nyaman oleh masyarakat adalah kondisi kantor. Dari hasil hasil pengam pengamata atan, n, kondis kondisii kantor kantor atau atau tempat tempat pelay pelayana anan n sepert sepertii keinda keindahan han dan kebersihan dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan bangunan kantor yang masih baru digunakan. Namun untuk menjaga kondisi kantor tetap dalam keadaan bersih dan indah seharusnya tetap menjaga, karena dibeberapa tempat sudah terdapat kotoran kertas dan tinta dan beberapa tempat yang berdebu. Selain itu, juga terdapat ruang tunggu dengan jumlah kursi yang terbatas sehingga kurang memfasilitasi masyarakat pengguna layanan •
yang datang untuk mengurus kartu keluarga di"antor "ecamatan &ombariri &ombariri &imur. Anals Analss s Etka Etka A*ara A*aratur tur Br)kr Br)kras as Dalam Dalam Pr)se Pr)sess Pela'a Pela'anan nan A&mn A&mnst stras ras #artu #artu #eluarga & #e/amatan T)m(arr Tmur0 #a(u*aten Mnahasa
Seperti Seperti yang yang sudah dijelaskan dijelaskan bahwa etika dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, dan standar penilaian para aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. ;enurut dler, %34/* ada enam dimensi landasan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam bertindak yaitu %* kebenaran (truth)! yang ang memp memper erta tany nyak akan an esens esensii dari dari nila nilai-n i-nil ilai ai moral moral beser beserta ta pemb pemben enar aran anny nyaa dala dalam m kehidupan kehidupan sosial, %'* kebaikan (goodness) yaitu (goodness) yaitu sifat atau karakteristik dari sesuatu yang meni menimb mbul ulka kan n puji pujian an,, %)* %)* kein keinda daha han n (beauty* (beauty* yaitu yaitu yang yang meny menyan angk gkut ut prin prinsi sip-p p-prin rinsip sip este esteti tik ka
menda endasa sari ri
sega segala la
sesu sesuat atu u
yang ang
men mencak cakup
pen penikm ikmatan atan
rasa rasa
sen senang ang
terhadapkein terhadapkeindahan dahan,, %/* kebebasan (liberty)! (liberty)! yaitu keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi seseorang, %0* persamaan (e"uality)! (e"uality)! yaitu adanya persamaan antar manusia yang satu dengan yang lain, dan %2* keadil keadilan an (justice)! yaitu (justice)! yaitu kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. $asil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika yang dimiliki oleh para aparatur birokrat di "antor "ecamatan &ombariri &imur &imur sudah dilaksanakan dengan baik.;engacu pada enam dimensi landasan etika yang dikemukakan dikemukakan oleh dler dler %34/* sebagai berikut #. Dimensi "ebenaran (truth) Para aparatur aparatur birokrat birokrat di "antor "antor "ecamatan "ecamatan &ombari &ombariri ri &imur &imur sudah melakukanny melakukannyaa dengan baik. $al ini dapat dilihat dari pelayanan proses pembuatan "" yang sesuai dengan ketentuan yang yang ada dan tidak mempersulit warga. warga. Proses-proses tersebut antara lain lain mempun mempunya yaii syarat syarat-sya -syarat rat misalny misalnyaa masyarak masyarakat at hanya hanya perlu perlu memberi memberikan kan surat surat
17
keterangan dari kepala desa, akte nikah, dan mengisi formulir permohonan pembuatan "" yang telah disediakan oleh kecamatan serta membayar biaya administrasi sebesar AP (.((( dan disini para staf kantor kecamatan &ombariri &imur tidak melakukan pungutan selain biaya administrasi tersebut. &erkait &erkait dengan biaya pengurusan administrasi ini sudah jelas diatur dan ditempel di dinding kantor kecamatan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas kantor kecamatan tersebut sudah benar tanpa adanya sikap yang berbelit-belit, sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan yang telah diberikan. $. Dimensi kebaikan (goodness)! ;asyarakat menilai bahwa prosedur pelayanan yang diberikan oleh petugas kecamatan muda mudah h dipa dipaha hami mi dan dan dila dilaks ksan anak akan an,, pega pegawa waii berk berkom ompe pete ten n terha terhada dap p tuga tugass dan dan fungsiny fungsinya,petu a,petugas gas mudah mudah ditemui, ditemui, urusan sesuai dengan dengan yang dikehendak dikehendaki, i, adanya adanya bukti tandaterima yang diberikan, pegawai bertanggung jawab terhadap penyelesaiaan urusan urusan,ke ,keluh luhan an mengen mengenai ai proses proses pelaks pelaksana anaan an urusan urusan diterim diterimaa dan diprose diprosess lebih lebih lanjut,ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor yang cukup seperti alat tulis kantor, meja, kursi, telepon, komputer, printer, ruang tunggu, parker, toilet, dan tempat ibadah, ketersediaanangkutan umum menuju lokasi kantor cukup, kondisi jalan menuju lokasi kantor cukup,penampila cukup,penampilan n pegawai pegawai kantor kantor bersih dan rapih, perilaku pegawai ramah dan sopan,kondisi kantor seperti kebersihan, keindahan, dan kenyamanan yang baik, danketersediaan fasilitas pendukung yang cukup. cukup. %. Dimensi "eindahan (beauty), (beauty), Petugas kecamatan &ombariri &imur memberikan pelayanannya dengan beretika yang baik misalnya petugas kecamatan tersebut memberikan salam dan bertutur kata yang sopan saat berkomunikasi kepada masyarakat yang berkunjung ke kantor kecamatan &ombari mbariri ri &imur imur.. Pros Proses es komu komuni nika kasi si petu petuga gass kecam kecamata atan n yang yang ramah ramah kepa kepada da masyarakatnya dilakukan karena masih ada masyarakat yang belum jelas dan belum paham mengenai tata cara atau syarat-syarat pengurusan pembuatan "artu "eluarga. Dengan Dengan perlak perlakuan uan aparatu aparaturr birokr birokrat at yang yang seperti seperti ini membua membuatt masyarak masyarakat at merasa merasa nyaman karena dirinya dihargai dan dihormati melalui sikap yang ditunjukkan oleh para petugas. Perlakuan ini ditunjang dengan penampilan penampilan pegawai kantor bersih dan rapih, &. Dimensi kebebasan %liberality %liberality** Sebagai salah satu dimensi landasan etika pelayanan publik, berdasarkan hasil penelitian mengenai pelayanan "artu "eluarga di "ecamatan &amboriri &amboriri sudah menunjukkan aspek tersebut melalui sikap petugas yang menghargai pendapat-pendapat dari masyarakat, 18
mendengark mendengarkan an keluhan keluhan masyarakat masyarakat dan menjawab menjawab secara baik mengenai mengenai pertanyaan pertanyaan yang diberikan masyarakat, baik mengenai persyaratan maupun prosedur yang harus mereka lakukan dalam proses pengurusan "artu "eluarga. '. Dimensi Persamaan %e"uality %e"uality** Para Para petu petuga gass suda sudah h mamp mampu u memb memberi erika kan n pelay pelayana anan n kepa kepada da masy masyara arakat kat deng dengan an kesung kesungguh guhan an dan ketulu ketulusan san tanpa tanpa melaku melakukan kan pembed pembedaan aan kepada kepada masyarak masyarakat at yang yang dilayani. $al ini terbukti dengan sikap yang sopan yang dilakukan oleh para petugas kepa kepada da selu seluru ruh h masy masyara araka katt yang yang data datang ng,, yaitu yaitu deng dengan an memb memberi erika kan n salam salam serta serta berkomunikasi dengan baik kepada seluruh masyarakat. Di samping itu, aspek persamaan juga mengenai pelaksanaan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. ukti tanggung jawab tersebut adalah petugas memberikan arahan kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan serta ketentuan-ketentuan dalam proses pelayanan "artu "eluarga. . Dimensi "eadilan % justice*, justice*, Petugas Petugas sudah mampu menjalankan menjalankan dimensi dimensi landasan landasan etika pelayanan pelayanan tersebut. tersebut. $al ini terbukt terbuktii jika jika petuga petugass tidak tidak melaku melakukan kan pilih pilih kasih kasih terhad terhadap ap siapapu siapapun n yang yang dilay dilayani. ani. Setiap Setiap masya masyarak rakat at yang yang datang datang akan akan dilay dilayani ani dengan dengan sikap sikap yang yang ramah, ramah, sopan sopan dan ikhlas tanpa pandang bulu. Para petugas tidak akan memberikan pelayanan dengan kualit kualitas as yang yang berbed berbedaa sesuai sesuai dengan dengan status status sosial sosial merek mereka. a. $al ini terbukt terbuktii dengan dengan adanya persamaan biaya sebesar Ap (.((( dan persamaan waktu penyelesaian dalam proses pengurusan "artu "eluarga.
19
BAB PENUTUP 1.1 #esm* #esm*ula ulan n irokrasi penyelenggara pelayanan publik tidak mungkin bisa dilepaskan dari
nilai etika. "arena etika berkaitan dengan soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia, maka tugas- tugas dari birokrasi pelayan publik pun tidak terlepas dari hal-hal yang yang baik baik dan buruk. buruk. Dalam prakte praktek k pelay pelayanan anan publik publik saat saat ini di !ndone !ndonesia sia,, kita kita mengingin menginginkan kan birokrasi birokrasi publik publik yang terdiri dari manusia-man manusia-manusia usia yang berkarakter, berkarakter, yang dilandasi sifat-sifat kebajikan, yang akan menghasilkan kebajikan-kebajikan yang mengun- tungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara. "arakter ini harus ditunjukkan, bukan hanya menghayati nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kebebasan kebebasan yang mendasar, mendasar, tetapi juga nilai kejuangan. kejuangan. $al terakhir ini penting karena birokrasi pelayan publik ini adalah pejuang dalam arti menempatkan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban, dan bekerja keras tanpa pamrih. Dengan semangat kejuangan itu seorang birokrat, akan sanggup bertahan dari godaan untuk tidak berbuat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, kebebasan, persamaan, dan keadilan. 1.2 1.2 %ara %aran n . Perlu Perlu lebih lebih adanya adanya kepastian kepastian waktu waktu penyelesa penyelesaiaa iaan n urusan urusan sesuai sesuai waktu yang yang telah telah dijanjikan jangan melewati waktu yang dijanjikan atau bahkan lebih cepat dari '.
waktu yang dijanjikan. Pega Pegawa waii sebai sebaikn knya ya sela selalu lu memp mempert ertah ahan anka kan n komi komitm tmen en dan dan komp kompet eten ensi si dala dalam m menyelesaikan urusan sesuai dengan yang dikehendaki pengguna layanan.
20
DATAR PU%TA#A Buku ertens, ". 399. ti*a 399. ti*a.. :akarta P&. Framedia Pustaka 8tama
Fie, &he Biang. 342. ti*a pemerintahan. pemerintahan. :akarta >ayasan >ayasan 5bor Aewansyah, smawi. '(. '(. Kepemimpinan dalam elayanan elayanan ubli* . :akarta S&!-BN $urnal risman. +tika paratur Dalam Pelayanan Publik . Eungsional ?idyaiswara ?idyaiswara "ementerian &ahir, &ahir, ;uchlas ;, Dkk. +tika irokrat Pada "antor Pelayanan Perizinan Satu tap tap %Sintap* Di
"ota Parepare %Studi %Studi "asus Pelayanan Pelayanan !zin ;endirikan angunan*. angunan*. :urnal dministras dministrasii Pembangunan, Eakultas !lmu Sosial dan !lmu Politik, 8ni#ersitas $asanuddin, ;akassar, p -' "eban, "eban, >erem >eremias ias &. '((. '((. ti*a elayanan ubli*+ ergeseran aradigma! ,ilema dan -mpli*asinya bagi elayanan ubli* di -ndonesia. ;ajalah -ndonesia. ;ajalah Perencanaan Pembangunan +disi !G $ukum Dan $; , p -'0 >osephus, Sil#ana. Dampak Pemekaran ?ilayah terhadap Pelayanan Publik %Suatu Studi di "antor "antor "ecamatan "ecamatan &ombariri ombariri &imur &imur dalam Pelayanan Pelayanan dminis dministrasi trasi Pengurusan Pengurusan "artu "eluarga* Peraturan Perun&ang,un&angan
Peraturan Pemerintah Nomor 0) tahun '(( tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor /' tahun '((/ tentang Pembinaan :iwa "orps dan "ode +tik. 8ndang-8ndang Nomor '0 &ahun '((3 tentang Pelayanan Publik. 8ndang-8ndang Nomor 0 tahun '(/ tentang paratur Sipil Negara. "eputusan ;enteri Pendayagunaan paratur Negara Nomor 2) &ahun '(() tentang Pedoman 8mum Penyelenggaraan Pelayanan Publik e(ste
"amus "amus esar esar ahasa ahasa !ndone !ndonesia sia 5nline 5nline %http@ %http@@kb @kbbi. bi.web web.id .id@lay @layan, an, diakse diaksess pada pada tangga tanggall 4 Eebruari '(2 pukul 4.(( ?!* "hafid.
0
:uli
'(.
6Pelayanan
%http %http@@k @@khafi hafidso dsocial ciality ity.b .blog logspo spot.c t.co.i o.id@' d@'( (@ @(9@ (9@pel pelaya ayanan nan-pu -publi blik.h k.html, tml, tanggal 4 Eebruari pukul 4.)' ?!.
21
Publik7. diakse diaksess
pada pada
