VISUM ET REPERTUM Dr. Adrianto Gazali Mkes
1. PENGERTIAN VISUM ET REPRETUM (VeR) Adalah Keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter atas permintaan tertulis penyidik yang berwenang, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.
2. DASAR HUKUM •
•
Staatsblad(Lembaran Negara) No 350 Tahun 1937 pasal 1 dan 2 yang menyatakan VeR adalah : Suatu Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara pidana
3. NILAI VeR KUHAP ps 184 : ALAT BUKTI YANG SAH ADALAH : 1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa VeR digolongkan kedalam alat bukti “Surat”
3. NILAI VeR (lanjutan…1) Produk dokter lain yang sepadan dengan VeR: - KUHAP ps186 : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan didepan sidang. - KUHAP ps 184 ayat (c ) Surat keterangan dari seorang ahli yg memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atausuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. JENIS VeR •
1. Untuk Orang Hidup Yakni visum yang diberikan untuk korban luka-luka karena kekerasan, keracunan, perkosaan, psikiatri. Dibedakan atas :
4. JENIS VeR (lanjutan……1) Dibedakan atas : a. VeR sementara : -VeR yg diberikan pd korban yg msh dirawat -VeR yg diterbitkan belum ada kesimpulan karena menunggu observasi lebih lanjut. b. VR lanjutan : - Merupakan lanjutan dari VR sementara, dibuat setelah korban sembuh/meninggal. - Tgl & No. VeR sementara dicantumkan. - Telah ada kesimpulannya setelah diobservasi
4. JENIS VeR (lanjutan….2) c. Visum Langsung : Langsung diberikan stlh pmriksaan Korban. contoh VeR Jenasah. 2. Visum Jenasah : a. Visum dengan pemeriksaan luar b. Visum dengan pemeriksaan luar & dalam
5. BENTUK DAN SUSUNAN VeR Visum terdiri dari 5 bagian : 1. Kata Pro Justitia 2. Bagian Pendahuluan 3. Bagian Pemberitaan 4. Bagian Kesimpulan 5. Bagian Penutup
5. BENTUK DAN (lanjutan…..1)
SUSUNAN
VeR
1. Pro Justitia - Ditulis di bagian atas visum - Sudah dianggap sama dengan meterai - Kata Pro Justitia artinya Demi Keadilan, mengandung arti laporan yang dibuat untuk tujuan peradilan.
5. BENTUK DAN (lanjutan…..2)
SUSUNAN
2. Bagian Pendahuluan - Kata “Pendahuluan” tdk ditulis dlm VeR - Berisi tentang : * waktu, tempat pemeriksaan * atas permintaan siapa & no, tgl srt. * dokter, pembantu yang memeriksa * identitas korban * mengapa diperiksa
VeR
5. BENTUK DAN (lanjutan…..3)
SUSUNAN
VeR
3. Bagian Pemberitaan - Bagian ini berjudul “ Hasil Pemeriksaan” - Berisikan apa yang dilihat dan ditemukan
5. BENTUK DAN (lanjutan…..4)
SUSUNAN
4. Bagian Kesimpulan - Memuat inti sari dari hasil pemeriksaan, disertai pendapat dokter yg memeriksa/ menymplkn kelainan yg terjd pd korban. - Jenis luka/cedera yg ditemukan, jenis kekerasan, derajat luka atau sebab kematian.
VeR
5. BENTUK DAN (lanjutan…..5)
SUSUNAN
5. Bagian Penutup - Bagian ini tidak berjudul. - Memuat pernyataan VeR dibuat atas sumpah dokter, menurut pengetahuan pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya. - Cantumkan Lembaran Negara No.350 tahun 1937 atau berdasarkan KUHAP
VeR
Contoh Bentuk Visum RSMH:
Perundang-undangan dan Peraturan Negara yang berkaitan dengan pekerjaan dokter di dalam membantu Peradilan Pasal 1 (28) KUHAP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan •
Pasal 120 KUHAP (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta
Pasal 133 KUHAP (1)Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tidak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya
Pasal 133 KUHAP (2)Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat
Pasal 133 KUHAP (3)Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat
Pasal 134 KUHAP (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk kepentingan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut (3) Apabila dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dlm pasal 133 ayat (3) undang-undang ini
Pasal 135 KUHAP •
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini
Pasal 136 KUHAP •
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara
Pasal 160 KUHAP (1) ….. (2) ….. (3) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan
Pasal 161 KUHAP (1)Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari
Pasal 161 KUHAP (2) Dalam tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim
Pasal 162 KUHAP (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan dibawah sumpah yang diucapkan di sidang
Pasal 170 KUHAP (1)Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka (2)Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut
Pasal 179 KUHAP (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan (2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
Pasal 168 KUHAP Kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi : a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai sederajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
Pasal 168 KUHAP b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa
Pasal 169 KUHAP (1)Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegasenyetujuinya dapat memberi keterangan dibawah sumpah (2)Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah
Pasal 180 KUHAP (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat minta agar diajukan bahan baru oleh yang brkepentingan (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang
Pasal 180 KUHAP (3)Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) (4)Penelitian ulang sebagaimana pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang berwenang untuk itu
Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya
Pasal 184 KUHAP (1) Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petujuk e. Keterangan terdakwa (2)Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan
Pasal 186 KUHAP Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan
Pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah, adalah : a. ….. b. ….. c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. d. …..
Pasal 65 KUHAP •
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya
Pasal 222 KUHAP •
Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 4500 rupiah
Pasal 224 KUHAP •
Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya diancam : 1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan 2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan
Lembaran Negara No. 69 tahun 1960 •
•
•
Dalam LN No 69 tahun 1960, terdapat PP No 26 tahun 1960, yaitu tentang Lafal Sumpah Dokter Dalam lafal sumpah dokter terdapat kalimat : Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai Dokter
Lembaran Negara No 21 Tahun 1966 Dalam LN No 21 tahun 1966, terdapat PP No 10 tahun 1966, yaitu tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Pasal 1 Yang dimaksud dengan Rahasia Kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang2 tsb dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan Kedokteran •
Lembaran Negara No 21 Tahun 1966 Pasal 2 Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang2 yang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah ini menentukan lain
Lembaran Negara No 21 Tahun 1966 Pasal 3 Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah : a. Tenaga kesehatan menurut pasal 2 UU tentang Tenaga Kesehatan (LN No 7 tahun 1963) b. Mahasiswa Kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
Lembaran Negara No 21 Tahun 1966 Pasal 4 Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal 322 atau 112 KUHAP, Menteri Kesehatan dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan pasal 11 UU tentang Tenaga Kesehatan
Lembaran Negara No 21 Tahun 1966 Pasal 5 Apabila pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh mereka yang disebut dalam pasal 3 huruf b, maka Menteri Kesehatan dapat mengambil tindakan-tindakan berdasarkan wewenang dan kebijaksanaannya
Lembaran Negara No 21 Tahun 1966
Pasal 6 Dalam melaksanakan peraturan ini Menteri Kesehatan dapat mendengarkan Dewan pelindung Susila Kedokteran dan atau Badanbadan lain bilamana perlu Pasal 7 Peraturan ini dapat disebut “Peraturan Pemerintah tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
Pasal 322 KUHAP (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu
Pasal 48 KUHP Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana
Pasal 50 KUHP Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana
Pasal 51 KUHP (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwewenang tidak dipidana (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya