Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagai
suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus memiliki rencana yang matang. Rencana tersebut akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas negara termasuk pula dalam hal pengurusan keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Setiap
tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana triliunan rupiah melalui APBN. Penyusunan APBN merupakan rangkaian aktiftas yang melibatkan banyak pihak termasuk departemen , lembaga dan PR, peran PR dalam hal ini sebagai otoritas yang mengawasi arus keluar dana APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sesuai
!! "#, APBN harus diwujudkan dala bentuk !ndang$undang, dalam hal ini Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan APBN kepada PR. RAPBN memuat asumsi umum yang mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, trans%er, defsit&surplus, pembiayaan defsit dan kebijakan pemerintah.
Ruang 'ingkup APBN APBN
mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan !mum Negara (B!N) di bank sentral (Bank *ndonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut.
Ruang 'ingkup APBN •
Sesuai dengan peraturan pemerintah perundangan yang terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. engan kata lain pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus dikonsolidasikan ke dalam rekening B!N. Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening B!N adalah merupakan penerimaan dan pengeluaran +on budget
Perkiraan APBN Perkiraan$perkiraan APBN terdiri daripenerimaan pengeluaran trans%er surplus&defsit pembiayaan
dan
Sejarah ormat APBN Selama
/A 0121&34 sampai dengan 0111&5444 APBN menggunakan %ormat T-account.
ormat
ini dirasakan masih mempunyai kelemahan antara lain tidak memberikan in%ormasi yang jelas mengenai pengendalian defsit dan kurang transparan sehingga perlu disempurnakan
6ulai
/A 5444 %ormat APBN diubah menjadi Iaccount , disesuaikan dengan 7o8ernment inance Statistics (7S)
/ujuan Perubahan ormat APBN /ujuan perubahan %ormat dari T-account ke Iaccount adalah !ntuk
meningkatkan transparansi dalam penyusunan
APBN !ntuk
mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN
!ntuk
mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan budget negara lain
!ntuk
mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemeritah pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan !! No.5#&0111 tentang Perimbangan 9euangan Pusat aerah
/$Account
alam T-account , sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda /$account mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis alam 8ersi /$account , %ormat seimbang dan dinamis diadopsi. Seimbang berarti sisi penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. :ika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, kemudian kekurangannya ditutupi dari pembiayaan yang berasal dari sumber$sumber dalam atau luar negeri
/$Account (;ont
=ersi /$account tidak menunjukan dengan jelas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *ni merupakan akibat dari sistem anggaran yang terpusat Pada %ormat /$account, pinjaman luar negeri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan pembayaran cicilan utang luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin
*$Account
alam I-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satu kolom *$account menerapkan anggaran defsit&surplus alam 8ersi *$account, anggaran surplus&defsit diadopsi. Perubahan > perubahan itu dengan jelasnya digambarkan oleh posisi o8erall balance
*$Account (;ont
efsit&surplus adalah perbedaan antara jumlah penerimaan dan hibah, dan jumlah pengeluaran. Perbedaan negati%$jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan$ berarti defsit. :ika perbedaan adalah positi% >jumlah penerimaan dan hibah lebih besar dari jumlah pengeluaran$ itu berarti surplus. Sumber > sumber pembiayaan untuk menutup defsit mungkin berasal dari pembiayaan dalam dan luar negeri
*$Account (;ont
8ersi *$account dengan jelas menunjukan komposisi jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah *$account , pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilannya dikelompokan sebagai pembiayaan anggaran
ormat *$Account APBN Dengan format baru ini pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai utang, sehingga jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan datang
ormat *$Account APBN A. Pendapatan dan ?ibah I. Penerimaan Dalam Negeri 0. Penerimaan Pajak 5. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah
B. Belanja Negara I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 0. Pengeluaran Rutin 5. Pengeluaran Pembangunan II. Dana Perimbangan III. Dana tonomi !husus dan Penyeimbang
;. 9eseimbangan Primer . Surplus&efsit Anggaran (A$B) @. Pembiayaan I. Dalam Negeri II. "uar Negeri
Penjelasan 9omposisi APBN A.Penerimaan Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan ?ak atas /anah dan Bangunan (BP?/B), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba B!6N
Penjelasan 9omposisi APBN B.Pengeluaran Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.
B.Pengeluaran (;ont
0. 9ewenangan Anggaran 5. Pelimpahan 9ewenangan Anggaran . 9ewajiban ". Realisasi Pengeluaran (outlays)
Penjelasan 9omposisi APBN ;.ana Perimbangan ana Perimbangan adalah trans%er dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. /erdapat jenis trans%er, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus
Penjelasan 9omposisi APBN .ana tonomi 9husus ana tonomi 9husus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. /ujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.
Penjelasan 9omposisi APBN . efsit dan Surplus efsit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defsit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.
Penjelasan 9omposisi APBN 7.9eseimbangan alam tampilan APBN, dikenal dua istilah defsit anggaran, yaitu - keseimbangan primer, dan keseimbangan umum. !eseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan !esembangan #mum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga
Penjelasan 9omposisi APBN ?.Pembiayaan Pembiayaan diperlukan untuk menutup defsit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan pri8atisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang
Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara $APBN%
Penyusunan APBN 6enteri 9euangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. 6enteri 9euangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan 6enteri 9euangan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan
Penyusunan APBN Proses penyusunan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu0.Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan PR 5.Pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN
Penyusunan APBN &.Pembicaraan Pendahuluan /ahap ini diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan PR untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. 9egiatan dilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran. /ahapan ini diakhiri dengan fnalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah
Penyusunan APBN '.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN ?al ini dilakukan oleh 6enteri 9euangan dengan Panitia anggaran, maupun antara komisi dengan departemen. ?asil pembahasan ini adalah !! APBN yang memuat alokasi dana per departemen&lembaga, sektor, sub sektor, program dan kegiatan yang disebut satuan (.
'.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN $)ont*d% Berdasarkan satuan ( (alokasi dana per departemen&lembaga, sektor, sub sektor, program dan kegiatan), irjen Anggaran dan 6enteri 6embahas detail pengeluaran rutin berdasarkan pedoman penyusunan *9 dan indeks satuan biaya yang dikeluarkan oleh 6enteri 9euangan. !ntuk pengeluaran pembangunan, irjen Anggaran, Bappenas, dan 6enteri teknis membahas detail pengeluaran untuk tiap$tiap kegiatan.
'.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN $)ont*d% Apabila PR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah tersebut , maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. ?al ini berarti maksimum yang dapat dilakukan pemerintah harus sama dengan pengeluaran tahun lalu.
?asil pembahasan diatas didokumentasikan kedalam dokumen$dokumen berikuta%tar *sian 9egiatan, dokumen yang berlaku sebagai otorisasi untuk pengeluaran rutin pada masing$masing unit organisasi. a%tar *sian Proyek, dokumen anggaran berlaku sebagai otorisasi untuk pengeluaran pembangunan untuk masing$masing proyek pada unit organisasi. Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR), dokumen yang menetapkan besaran alokasi anggaran rutin untuk setiap kantor&satuan kerja di daerah yang selanjutnya akan dibahas anatara 9antor Cilayah :A dan *nstansi =ertikal epartemen& 'embaga untuk kemudian dituangkan dalam *9. •
•
•
'anjutan.. •
•
Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan (SPAAP), dokumen yang menetapkan besaran alokasi anggaran pembangunan untuk setiap proyek&bagian proyek yang selanjutnya akan dibahas antara 9antor wilayah :A dengan instansi 8ertikal&dinas untuk kemudian dituangkan dalam *P. Surat 9eputusan torisasi (S9), dokumen otorisasi untuk penyediaan dana kepada departemen&lembaga&pemerintah daerah dan pihak lain yang berhak baik untuk rutin maupun pembangunan.
PP
P+A-#AN P+"A!ANAAN/
No. '0 -ahun '001 tentang encana !erja Pemerintah $!P%
PP
No. '& -ahun '001 tentang encana !erja Anggaran !ementerian2"embaga $!A3!"% -ahun '004
PP
No. '1 -ahun '004 tentang tandar Akuntansi Pemerintahan
P5!
Nomor 46&2P5!.072'001 tentang Petunjuk -eknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran $DIPA%
P5!
Nomor 7072P5!.072'001 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -ahun '004
P5!
Nomor 412P5!. 0'2'004 tentang Petunjuk -eknis Penyusunan dan Penelaahan !A3!"
P@R!BA?AN R6A/ AN77ARAN B@'AN:A P@6@R*N/A? P!SA/ &. Penerapan sistem penganggaran terpadu
(unifed budged), melalui penyatuan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan8 dan '. eklasi9kasi rincian belanja negara menurut
organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang sebelumnya dirinci menurut sektor dan jenis belanja.
AAAN P+#BAHAN :5A- AN;;AAN B+"AN
a.
5inimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara
b.
5eningkatkan keterkaitan antara keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang dicapai dengan penganggaran organisasi
Penyesuaian dengan klasi9kasi internasional
P+N+"AAHAN !A3!" DAN !ementerian !euangan cq. D
Bappenas
menelaah sinkronisasi program dalam !A3!" dengan !P.
Penelaahan tersebut dilakukan pada minggu kedua
!euangan cq Dember '004%
P+N?##NAN !A3!" '007 DAN DIPA '007
Penelaahan !A3!" oleh !ementerian !euangan $cq D
Penerbitan !eppres tentang incian APBN '007 $paling lambat No>ember No>ember '004%
Pengajuan konsep DIPA oleh kementerian2lembaga paling lambat minggu kedua Desember '004
!ementerian !euangan cq Direktur Direktur
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran paling lambat (& Desember '004
Pelaksanaan APBN '007 mulai &
eformasi penganggaran // a.
#ni9kasi anggaran, yang mengkonsolidasi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan8
b.
Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expediture ramework/MTEF), yang mempererat ramework/MTEF), yang perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan derajat prediksi kemampuan anggaran jangka menengah8 dan
c.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja dan untuk untuk tingkatkan e9siensi dan efekti9tas pelayanan pemerintah.
Struktur APB APB merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh PR dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APB mempunyai %ungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. ungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APB menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
Struktur APB Secara garis besar, struktur APB terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah •
•
•
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran Pembiayaan aerah adalah semua kegiatan pemerintah untuk menutup defsit anggaran atau meman%aatkan surplus
Struktur APB Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PA), dana perimbangan, dan lain$lain pendapatan daerah yang sah. –
–
–
PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain$lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan mencakup ana Bagi ?asil (Pajak dan Sumber aya Alam), ana Alokasi !mum (A!), dan ana Alokasi 9husus (A9). "ain3lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan&atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pro8insi kepada kabupaten&kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari pro8insi atau pemerintah daerah lainnya.
Struktur APB Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. –
–
Belanja /idak 'angsung Daitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 9elompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja 'angsung 6erupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai (honorarium&upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Struktur APB
Surplus APB Surplus APB dapat diman%aatkan antara lain•
•
•
•
!ntuk pembayaran pokok utang Penyertaan modal (in8estasi) daerah Pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat&pemerintah daerah lain Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada S9P. Pembentukan dana cadangan juga dapat dilakukan ketika terjadi surplus
efsit APB •
•
•
•
•
alam hal APB diperkirakan defsit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defsit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dariSisa lebih perhitungan anggaran (Si'PA) tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, ?asil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang
9lasifkasi APB !ntuk kepentingan administrati%, monitoring, dan e8aluasi, struktur APB diklasifkasikan menurut •
urusan pemerintahan daerah –
–
•
5# (dua puluh lima) urusan wajib pemerintahan daerah E (delapan) urusan pilihan pemerintahan daerah
organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang$undangan
Struktur APB A.Pendapatan aerah Pendapatan daerah didefnisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan ataspendapatan asli daerah dana perimbangan lain$lain pendapatan daerah yang sah
Pendapatan Asli aerah 9elompok pendapatan asli daerah $PAD% dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas –
–
–
–
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain$lain pendapatan asli daerah yang sah.
:enis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang$ undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup•
•
•
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah&B!6 bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah& B!6N bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimasukkan ke dalam jenis lain$lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro pendapatan bunga penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan2atau pengadaan barang dan2atau jasa oleh daerah penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pendapatan denda pajak pendapatan denda retribusi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pendapatan dari angsuran2cicilan penjualan
ana Perimbangan 9elompok pendapatan daerah yang kedua adalah Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan esentralisasi. 9elompok ini dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atasdana dana
bagi hasil (B?)
alokasi umum (A!) dana alokasi khusus (A9)
'ain$lain Pendapapatan yang Sah 9elompok ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah
berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan&lembaga& organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat&perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban& kerusakan akibat bencana alam dana bagi hasil pajak dari pro8insi kepada kabupaten&kota dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah bantuan keuangan dari pro8insi atau dari pemerintah daerah lainnya
Struktur APB B.Belanja aerah !ntuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pro8insi atau kabupaten&kota, pemerintah daerah membuat anggaran belanja setiap tahunnya. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Struktur APB alam APB, belanja daerah dirinci menurut urusan
pemerintahan (urusan wajib atau urusan pilihan) organisasi program kegiatan kelompok jenis obyek dan rincian obyek belanja
Belanja aerah Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, Belanja
/idak 'angsung Daitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 9elompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
Belanja
'angsung 6erupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan 9elompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal
9etiga jenis belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ini dianggarkan pada belanja S9P bersangkutan.
Belanja aerah 9lasifkasi belanja menurut fungsi , bertujuan untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Pengklasifkasian menurut %ungsi ini terdiri dari pelayanan
umum ketertiban dan ketentraman ekonomi lingkungan hidup perumahan dan %asilitas umum kesehatan pariwisata dan budaya pendidikan perlindungan sosial
Struktur APB ;.Pembiayaan aerah Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defsit atau untuk meman%aatkan surplus. alam APB, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
Pembiayaan aerah Pembiayaan terdiri atasPenerimaan
pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun$tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun$tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan mencakupsisa
lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Si'PA) pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan
pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah
Pengeluaran Pembiayaan Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakuppembentukan
dana cadangan penerimaan modal (in8estasi) pemerintah daerah pembayaran pokok utang pemberian pinjaman daerah
APB merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh PR dan ditetapkan dengan peraturan daerah. !ntuk menyusun APB, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun –
Rencana 9erja Pemerintah aerah (R9P) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan :angka 6enengah aerah (RP:6) dengan menggunakan bahan dari Rencana 9erja Satuan 9erja Perangkat aerah (Renja S9P) untuk jangka waktu 0 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana 9erja Pemerintah
Rencana 9erja Pemerintah aerah (R9P) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. R9P ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
?al$hal yang harus termuat dalam R9P adalah –
–
–
Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah (mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang$undangan) Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan R9P diselesaikan paling lambat akhir bulan 6ei sebelum tahun anggaran berkenaan. /ata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang$undangan .
9epala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APB berdasarkan R9P dan pedoman penyusunan APB yang ditetapkan 6enteri alam Negeri setiap tahun.
Pedoman penyusunan APB tersebut memuat antara lain Pokok$pokok
kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah Prinsip dan kebijakan penyusunan APB tahun anggaran berkenaan /eknis penyusunan APB ?al$hal khusus lainnya
alam menyusun rancangan kebijakan umum APB, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh sekretaris daerah. Rancangan kebijakan umum APB yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan :uni.
Rancangan kebijakan umum APB disampaikan kepala daerah kepada PR untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan :uni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPB tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh /im Anggaran Pemerintah aerah bersama Panitia Anggaran PR. Rancangan 9ebijakan !mum APB yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APB paling lambat minggu pertama bulan :uli tahun anggaran berjalan
Berdasarkan kebijakan umum APB yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS dengan tahapan sebagai berikut –
–
–
6enentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan 6enentukan urutan program untuk masing$ masing urusan 6enyusun pla%on anggaran sementara untuk masing$masing program
9epala daerah menyampaikan rancangan prioritas dan pla%on anggaran sementara yang telah disusun kepada PR untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan :uli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh /im Anggaran Pemerintah aerah bersama Panitia Anggaran PR. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan pla%on anggaran sementara paling lambat akhir bulan :uli tahun anggaran berjalan.
9ebijakan umum APB serta PPAS yang telah disepakati masing$masing dituangkan ke dalam Nota 9esepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan PR
Berdasarkan nota kesepakatan 9!A dan PPAS, /im Anggaran Pemda menyusun Pedoman Penyusunan Rencana 9erja dan Anggaran Satuan 9erja Perangkat aerah (R9A$S9P) sebagai acuan bagi S9P dalam menyusun R9A$S9P
Pedoman penyusunan R9A$S9P mencakup –
–
–
–
–
Prioritas dan pla%on anggaran sementara yang dialokasikan untuk setiap program S9P Sinkronisasi program nasional dengan program pemerintah daerah dan antar program S9P terkait dengan kinerja S9P berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Batas waktu penyampaian R9A$S9P ?al$hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari S9P terkait dengan prinsip$prinsip peningkatan efsiensi, e%ekti8itas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja okumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum APB, prioritas dan pla%on anggaran sementara, kode rekening APB, %ormat R9A$S9P, standar analisis belanja, dan standar harga.
Berdasarkan pedoman penyusunan R9A$ S9P, 9epala S9P menyusun R9A$S9P. R9A$S9P disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja
•
Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan S9P untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. an pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efsiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut
•
emi terlaksananya penyusunan R9A$S9P berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja serta terciptanya kesinambungan R9A$S9P, kepala S9P menge8aluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 5 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. @8aluasi tersebut bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan&atau belum diselesaikan tahun$tahun sebelumnya akan dilaksanakan dan&atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 0 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
alam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. Penyusunan R9A$S9P berdasarkan prestasi kerja didasarkan padaa. *ndikator kinerja –
!kuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
b. ;apaian atau target kinerja –
6erupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efsiensi, dan e%ekti8itas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
c. Analisis standar belanja. –
6erupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
d. Standar satuan harga –
?arga satuan setiap unit barang&jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan 9eputusan 9epala aerah.
e. Standar pelayanan minimal
R9A S9P –
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan 9erja Perangkat aerah
R9A S9P 0 –
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan 9erja Perangkat aerah
R9A S9P 5.0 –
Rincian Anggaran Belanja /idak 'angsung Satuan 9erja Perangkat aerah
R9A S9P 5.5 –
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja 'angsung menurut Program dan 9egiatan Satuan 9erja Perangkat aerah
R9A S9P 5.5.0 –
Rincian Anggaran Belanja 'angsung menurut Program dan Per 9egiatan Satuan 9erja Perangkat aerah
R9A S9P .0 –
Rincian Penerimaan Pembiayaan aerah
R9A S9P .5 –
Rincian Pengeluaran Pembiayaan aerah
•
R9A$S9P yang telah disusun oleh S9P disampaikan kepada PP9 untuk dibahas lebih lanjut oleh /AP, hal ini dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara R9A$S9P dengan 9ebijakan !mum APB, prioritas dan PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. :ika pada hasil pembahasan R9A$S9P terdapat ketidaksesuaian maka S9P melakukan penyempurnaan.
•
R9A$S9P yang telah disempurnakan S9P disampaikan kepada PP9 sebagai bahan penyusunan Raperda APB dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APB. Raperda tentang APB yang telah disusun disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya Raperda tentang APB ini disampaikan kepada PR untuk dibahas lebih lanjut. Akan tetapi, sebelum disampaikan kepada PR, Raperda tentang APB harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini bersi%at memberikan in%ormasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ringkasan APB Ringkasan APB menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi S9P Rincian APB menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi S9P, pendapatan, belanja dan pembiayaan Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi S9P, program dan kegiatan Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan %ungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara a%tar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan a%tar piutang daerah a%tar penyertaan modal (in8estasi) daerah a%tar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah a%tar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain$lain a%tar kegiatan$kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini a%tar dana cadangan daerah a%tar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Penjabaran APBmenurut urusan pemerintahan daerah, organisasi skpd, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
!ntuk pendapatan mencakup dasar hukum, target&8olume yang direncanakan, tari% pungutan&harga !ntuk belanja mencakup dasar hukum, satuan 8olume&tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan, dan sumber pendanaan kegiatan !ntuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.
Setelah mendapatkan persetujuan PR, Raperda APB diserahkan kepada 7ubernur&6enteri alam Negeri untuk die8aluasi. Setelah melewati tahapan e8aluasi, dapat dilakukan dilakukan penetapan pene tapan RAPB menjadi APB yang dituangkan dalam Peraturan aerah.
I"#-AI APBD
asar Perundangan APB UU No. 22/99 ttg 9inerja Berbasis Pemerintahan Daerah
UU No. 25/99 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
PP 105/2000 ttg pengelolaan dan pertanggungjawaan keuangan daerah KepMen DN No.29/2000 ttg keuangan daerah& APBD
Anggaran Bera!"! K"nerja
Perubahan #"ne $te% Penganggaran Budget"ng
-idak
dapat dinilai e9siensi dan efekti9tas program Berorientasi jangka pendek Belum mengaitkan setiap pengeluaran dengan
Peror%an'e Budget"ng
5engaitkan
setiap pengeluaran dengan manfaatnya dapat dinilai e9siensi dan efekti9tas program Berorientasi jangka panjang
P+ P+N?##NAN 1. Keg"atan APBDPendahuluan
Penyusunan Anggaran Penetapan strategi !inerja
organisasi (visi dan misi)
2. Arah dan Ke"jakan (%u% APBD
Penetapan !"tivitas
). *trateg" & Pr"or"ta! APBD -. ,en'ana Anggaran *atuan Kerja ,A*K
Pembuatan
5. alua!" dan !elek!" ,A*K +. Pe%aha!an ,APBD
APBD
Tujuan operasiona #evie$ dan #an"ing
•
Proses Penyusunan 'angkah penyusunan APB dilakukan dengan APBD berdasar pada Rencana Strategis aerah
(R@NS/RAA) dokumen strategi jangka panjang (strategic planning) yang dimiliki Pemda Siklus
R@NS/RAA biasanya lima tahunan yang akan dijabarkan dalam bentuk tujuan operasional yang bersi%at tahunan
&.Penjaringan !egiatan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam Pendahuluan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
publik @8aluasi kinerja tahun lalu untuk mendapat %eedback bagi penyusunan APB sekarang ?asil penjaringan masyarakat dan %eedback dan penjabaran Renstrada sebagai dasar penentuan arah dan kebijakan umum APB
5. Arah dan 9ebijakan !mum APB #%N&T#!D!
Kebija"an Pemerintah Pusat
MA*A,AKA3 3okoh4#*M4r% a!4 dll
%vauasi "inerja masa au
Po"o" pi"iran DP#D
DP,D #eg"!lat"
PMDA ek!ekut" !rah dan Kebija"an umum !P'D
!esepaka
5. Arah dan 9ebijakan !mum APB (cont
esuai dengan >isi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam encana trategis Daerah dan dokumen perencanaan lainnya. esuai aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. 5emuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran. Disusun dan disepakati bersama antara DPD dengan Pemerintah Daerah.
. Strategi F Prioritas APB 6erupakan penjabaran lebih lanjut dari arah dan kebijakan umum 6erupakan strategi operasional jangka pendek, sedangkan R@NS/RAA merupakan strategi jangka panjang Strategi
dan prioritas APB adalah pendekatan (metode) yang diprioritaskan dalam rangka peman%aatan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Strategi F . F Prioritas APB ;ontoh arah dan kebijakan umum APB(cont
". Rencana Anggaran Satuan Akti8itas dalam penyusunan APB dijelaskan 9erja (RAS9) dalam RAS9 RAS9
dibuat oleh unit$unit kerja pemerintah, sehingga si%atnya usulan yang akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh 9epala aerah bersama PR
". Rencana Anggaran Satuan 9erja (RAS9) (cont
dibagi menjadi , yaitu S.0 - berisi tentang pernyataan strategi organisasi (8isi, misi, tujuan, dsb) S.5 - berisi tentang rincian program dan kegiatan S. - berisi tentang anggaran atas program dan kegiatam yang direncanakan ;ontoh untuk +program pembinaan dan pengembangan karier guru$ Seminar tentang psikologi pengajaran $ Pelatihan teknik$teknik pengajaran yang diadakan setiap bulan
4. +>aluasi dan seleksi A! !sulan dalam RAS9 dibahas dan dire8iew oleh
Pemerintah (belum melibatkan PR). ?asilnya adalah okumen RAPB yang diajukan ke PR untuk dibahas bersama
7. Pembahasan dan dan Penetapan APBD ?asil
pembahasan Pemerintah dengan PR APB yang dituangkan dalam Perda untuk dilaksanakan Pemda
;N/? R@N;ANA S/RA/@7*S A@RA?
#%N-!N! &T#!T%+*& UN*T D*N!& K%&%0!T!N D!%#!0 3*&* %N!D* P%N++%#!K D!N P%ND,#,N+ T%#-*PT!N! !&!#!K!T D!N *N+KUN+!N !N+ &%0!T *&* Kesehatan
#estru"turisasi ,rganisasi
%N*N+K!TK!N &!#!N! D!N P#!&!N! K%&%0!T!N
%N-*PT!K!N &T#UKTU# '*#,K#!&* !N+ %1*&*%N D!N %1%KT*1
#estru"turisasi ,rganisasi
Kesehatan
Perspe"ti4 asara"at ening"at"an Kuantitas dan Kuaitas Kuaitas Tenaga Tenaga edis
ening"at"an Kepuasan asara"at
Perspe"ti4 Keuangan
Perspe"ti4 *nterna Proses ening"at"an Produ"tivitas Kerja
ening"at"an "uaitas aanan
Perspe"ti4 Tumbuh dan 'eajar Men"ngkatkan Men"ngkatkan Pengetahuan Manaje%en
Men"ngkatkan Ke!ejahteraan Pegawa"
3,AN*#A*$ ,N*3,A (N$3 D$NA* K*6A3AN DA,A6 7 @II
5II
5+N
-#<#AN
-.&. 5eningkatkan !ualitas Pelayanan !esehatan
-.'. 5eningkatkan "ingkungan ehat dan Bersih
INDI!A- DA5PA!
5.&. !++HA-AN
IND+ !++HA-AN
5A?AA!A-
P;A5
P.&. Peningkatan arana dan Prasarana !esehatan
P.&. Pembinaan !ebersihan "ingkungan
INDI!A- HAI" -ingkat !epuasan 5asyarakat
-A ;+C0
-A;+-
64
-#<#AN
60
-A; +-
-.&. 5eningkatkan !ualitas Pelayanan !esehatan
Inde !ualitas Pelayanan !esehatan
C0
-.'.5eningkatkan "ingkungan ehat Bersih
Inde "ingkungan ehat Bersih
C0
!+;IA-AN
!.&. Penambahan -enaga 5edis !.'. Pelatihan -enaga 5edis
-ingkat !esadaran !ebersihan "ingkungan
INDI!A- 5AN:AA-
INDI!A- !+"#AAN
-ingkat !eahlian
!.(. Bantuan Penyediaan :asilitas !esehatan
!.&. osialisasi Pentingnya "imgkungan ehat dan Bersih
-A ;+4
C
&
70
*ND% K%&%0!T!N &%'%U !N++!#!N
N
INDI!A-
BB-
)APAIAN
)+
&
IND+ !#A"I-A P+"A?ANAN !++HA-AN
'4 E
67
&6.4
'
IND+ AI B+IH
'4 E
40
&'.4
(
IND+ !#A"I-A ;IFI BA;I BA?I DAN BA"I-A
'4 E
70
&4
1
IND+ "IN;!#N;AN +HA- DAN B+IH
'4 E
70
&4
IND+ !++HA-AN
*ND% KU!*T!& P%!!N!N K%&%0!T!N &%'%U !N++!#!N
N
INDI!A-
70 BB-
)APAIAN
)+
&
-IN;!A- PAI+N +"A5A-
(0 E
60
'&
'
-IN;!A- +:+!-I@I-A DAN +:II+NI P+"A?ANAN
10 E
60
'C
(
-IN;!A-!+P#AAN 5A?AA!A-
(0 E
67
'&
67
IND+ !#A"I-A P+"A?ANAN !++HA-AN
&
-IN;!A- !+P#AAN 5A?AA!A+B+"#5 AN;;AAN
67
PN(*(NAN AN88A,AN K8$A3AN #nit !erja
/
DINA !++HA-AN DA+AH
Program
/
Peningkatan arana dan Prasarana !esehatan
!egiatan
/
Penambahan -enaga 5edis
INDI!A-
-"! #!#
-A;+-
5asukan
/
p. 60,000,000
!eluar
/
Hasil
/
-ingkat !epuasan 5asyarakat
C0
5anfaat
/
Inde !ualitas Pelayanan !esehatan
C0
Dampak
/
Inde !esehatan
64
4
N
*ND% K%&%0!T!N
INDI!A-
BB-
)APAIAN
)+
&
IND+ !#A"I-A P+"A?ANAN !++HA-AN
'4 E
87
'0
'
IND+ AI B+IH
'4 E
60
&6.4
(
IND+ !#A"I-A ;IFI BA;I BA?I DAN BA"I-A
'4 E
60
&6.4
1
IND+ "IN;!#N;AN +HA- DAN B+IH
'4 E
G0
''.4
IND+ !++HA-AN
*ND% KU!*T!& P%!!N!N K%&%0!T!N
N
INDI!A-
66.4 BB-
)APAIAN
)+
&
-IN;!A- PAI+N +"A5A-
(0 E
64
''.4
'
-IN;!A- +:+!-I@I-A DAN +:II+NI P+"A?ANAN
10 E
C0
('
(
-IN;!A-!+P#AAN 5A?AA!A-
(0 E
85
'4.4
87
IND+ !#A"I-A P+"A?ANAN !++HA-AN
&
-IN;!A- !+P#AAN 5A?AA!A-
85
