MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA ( APBN ) DosenPembimbing: Sudarti, SE., M. Si
Oleh : Kelompok 1 INTAN TAMARA SAKTI
201110160311332 201110160311 332
RUSMIN
201110160311336
RENDI GANDA PUTRA
201110160311343 201110160311 343
ERVAN ADE WARDANI
201110160311357 201110160311 357
DESSY CHARUNIAWATI
201210160311040 201210160311 040
NURIKA RUSNANDINI
201210160311517 201210160311 517
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG TAHUN AJARAN 2013 / 2014
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb.
Syukur alhamdulilah kita haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita selalu di beri kesehatan sampai pada saat ini. Shalawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita yaitu Rosululloh SAW, beliaulah Guru dari segala Guru yang mengajarkan kita tentang Ilmu yang bermanfaat Dunia dan Akhirat. Dan dengan adanya izin dari Allah SWT kami selaku Pemakalah dapat menyelesaikan tugas kami yang berjudul “ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA“
Penulisan makalah ini disusun sebagai salah satu tujuan untuk menambah wawasan kita tentang ilmu
Perekonomian Indonesia, dan untuk memudahkan kita dalam ujian
semester nanti, amin Ya Rabbal Alamin. Dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya makalah ini, kami sebagai pemakalah sangat banyak mendapat bantuan, doa, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, dan kami ingin mengucapkan menguc apkan banyak Terima Kasih kepada kepad a : 1. Kedua orang tua kami 2. Sudarti, SE., M. Si Selaku Dosen Pembimbing. 3. Semua pihak yang telah membantu kami. Dalam penyusunan makalah ini, kami selaku penulis dapat menyadari masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, dengan ini harapan kami semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak. WassalamualaikumWr.Wb
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................... ................................................................. ........................
i
DAFTAR ISI ........................................... .................................................................. ...................................... ...............
ii
DAFTAR TABEL dan BAGAN ........................................... ................................................... ........
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latarbelakang ........................................... .............................................................. ...................
1
1.2. Identifikasi Masalah ............................................ .................................................... ........
2
BAB II TEORI APBN 2.1 Pengertian APBN .......................................... ......................................................... ...............
3
2.2 Tujuan dan Fungsi APBN ........................................... .............................................
6
2.3 Proses Penyusunan APBN .......................................... ............................................
8
2.4 Struktur APBN .......................................... ............................................................. ...................
10
2.5 Pembiayaan Dalam APBN.......................................... ............................................
11
2.6 Perkiraan Pendapatan Negara ...................................... ......................................
11
2.7 Perkiraan Pengeluaran Negara ..................................... .....................................
12
BAB III STUDI KASUS 3.1 Pokok Permasalahan ............................................ .................................................... ........
16
BAB IV PENUTUP 5.1 Kesimpulan .......................................... ................................................................ ........................ DAFTAR PUSTAKA
ii
20
DAFTAR TABEL Dan BAGAN
Tabel 1 : Struktur Dasar APBN (Format Lama) ...................................... ......................................
4
Tabel 2 : Struktur Dasar APBN (Format Baru) ....................................... .......................................
5
Bagan 1 : Penyusunan APBN ..................................................................
5
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang masalah Anggaran pendapatan dan belanja Negara adalah anggran Negara yang terdiri dari dua bagian yaitu pendapatan dan belanjan Negara. Anggaran ini dibuat berlandaskan asumsi makro ma kro dan rencana pemerintah pemerint ah jangka menengah untuk unt uk menentukan besaran pajak, utang dan sumber pendaan lain yang dibutuhkan. Kemudian setian departemen, lembaga Negara dan daerah mengajukan anggaran yang mereka perlukan sebagai dasar pengeluaran. APBN ini kemudian dibahas bersama noleh pemerintah (kementrian keuangan) dan DPRRI (badan anggaran) untuk di nilai urgensi dan prioritasnya dalam menetapkan anggaran belanja Negara.
Pada hakikatnya APBN adalah instrumen yang memperlihatkan G (government expenditure) dari Indonesia. Instrument ini penting sebagai bagian dalam menghasilkan Y (output Negara/ GDP), tetapi bukan instrument satu-satumyua yang menentukan besaran Y karena masi ada factor konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Namun APBN adalah satu-satunya instrument inst rument yang mampu di control oleh o leh masyarakat dan Negara, selain itu APBN juga menghasilkan multiplayer efek. Inilah kelebihhan instrument G disbanding factor-faktor lainnya. Semakin besar APBN seharusnya output yang dihasilkan suatu Negara akan semakin besar. Implikasi akhirnya adalah semakin besar output negra maka semakin besar kesejahteraan masyarakat di suatau Negara yang bisa di ukur melalui me lalui berbagai instrument instru ment seperti GDP per kapita hingga hing ga indeks pembangunan manusia. Dari sini jelas terlihat bahwa APBN adalah intrumen penting demi kesejahteraan masyyarakat. Tetepi satu hal yang harus di bawahi APBN adalah instrument dan bukan hasil akhir. Pada hakikatnya jika sebuah instrument tidk digunkan denga tepat maka instryumen tidak mampu menghasilkan apapun. Bahkan jika digunkan dengan tepatpu tidak ada jaminan APBN akan otomatis menghasilkan masyarakat yang sejahtera.
1
Namun semua usaha harus di lakukan la kukan jika kesejahteraan masyarakat ma syarakat menjadi rtaruhannya. Untuk itulah APBN harus di awasi agar pemakaiannya tepat guna dan tidk menyimpang. Terkait hal itu
1.2 Identifikasi Masalah Anggaran pendapatan Negara dalam penyususnanaya harus melihat kepentingn bangsa dan Negara. Namun pada kenyataanya ken yataanya penyusunan APBN sudh terkontaminasi dengan kepentingan suatu kelompok ataupu partai politik. Sehingga dalam pembuatannya terdapat ketimpangan maupun kesenjangan baik dalam perencanaan dan pelaksanaanya. Melihat dari kenyataan di lapangan, APBN banyak sekali menimbulkan problematika di Negara Indonesia. Mengingat banyaknya problematika itu pemaklah mencoba untuk membahasnya secara garis besarnya saja. Maka dari itu, dalam penulisan makalah ini kelompok kami berusaha untuk memudahkan pembahasan. supaya lebih mudah dalam penyampaiannya, kami hanya h anya memaparkan masalah-masalah masalah -masalah sebagai berikut berik ut : 1. Apa yang maksud dengan APBN ? 2. Teori yang berkaitan dalam perumusan APBN 3. Masalah yang di tibulakn dalam pelaksanaan APBN dan solusi untuk mengatasinya
2
BAB II TEORI APBN
2.1 Pengertian APBN Pemerintahan suatu negara memerlukan pedoman dalam mengelola keuangannya. Dalam rangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan diperlukan peraturan mengenai penerimaan dan pengeluaran pengelua ran uang negara. Oleh karena itu it u setiap awal periode disusun perencanaan keuangan yang digunakan sebagai seba gai pedoman dalam mengatur keuangan k euangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang biasanya disingkat dengan
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. dengan Undang-Undang. Selain Selain itu, APBN merupakan kebijakan jangka pendek oleh pemerintah, peme rintah, sehingga perlu disusun dis usun setiap tahunnya. tahunn ya. Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Landasan hukum APBN, yaitu Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, yang mengatakan “Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesars ebesar- besarnya besarnya kemakmuran rakyat”.
3
Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah memakai anggaran tahun lalu. Struktur dasar APBN terdiri atas sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara. Sisi penerimaan pen erimaan negara terdiri atas penerimaan p enerimaan dalam negeri (migas, pajak, dan bukan pajak), dan penerimaan luar negeri atau ata u bantuan luar negeri neg eri yang disebut juga penerimaan pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek. Adapun sisi pengeluaran negara, terdiri atas pengeluaran rutin (antara lain: belanja barang, belanja pegawai, dan subsidi s ubsidi daerah otonom), otono m), dan pengeluaran pembangunan pembangun an yang merupakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Penerimaan pembangunan dalam anggaran angga ran negara ditujukan untuk menutupi kekurangan kekuran gan penerimaan yang lebih kecil.
Sisi Penerimaan Penerimaan
A.
Sisi Pengeluaran Pengeluaran
Penerimaan dalam negeri, terdiri atas:
Pengeluaran rutin, terdiri atas:
1. penerimaan migas dan non migas;
1. belanja pegawai;
2. penerimaan pajak;
C.
3. penerimaan bukan pajak. B.
2. belanja barang; 3. subsidi daerah otonom;
Penerimaan pembangunan, terdiri
4. bunga dan cicilan utang;
atas:
5. lain-lain.
1. bantuan program;
D.
2. bantuan proyek.
Pengeluaran pembangunan, terdiri atas: 1. pembiayaan pembangunan rupiah; 2. pembiayaan proyek.
Tabel 1 : Struktur Dasar APBN (format lama)
Di era reformasi, format APBN ini kemudian mengalami perubahan, seperti terlihat dalam Tabel 2 berikut.
4
Tabel 2: Struktur Dasar APBN (format sekarang) Dari Segi Perencanaan Pembangunan Di Indonesia, APBN Adalah Konsep Perencanaan Pembangunan Yang Memiliki Jangka Pendek, Karena Iyulah APBN Selalu
5
Disususn Setiap Tahun. Maka Secara Gari Besar APBN Terdiri Dari Pos – Pos Pos Seperti Dibawah Ini : 1. Dari Sisi Penerimaan, Terdiri Dari Pos Penerimaan Penerimaan Dalam Negeri Dan Penerimaan Pembangunan Pembangunan 2. Sedangkan Dari Sisi Pengeluaran Terdiri Dari Pos Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan Pembangunan
2.2 Tujuan dan Fungsi APBN APBN dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bahwa sektor ekonomi pemerintah sangat dibutuhkan dib utuhkan untuk melaksanakan melaksa nakan Trilogi Pembangunan: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi. stabilisa si. Trilogi Pembangunan ini merupakan merup akan realisasi dari teori teor i fungsi fiskal: alokasi barang publik (allocation), distribusi pendapatan (distribution), dan stabilisasi perekonomian (stabilization).
a.
Fungsi Alokasi Fungsi alokasi adalah fungsi dalam penyediaan barang publik (seperti jembatan, jalan raya, penerangan, peneran gan, pertahanan, dan keamanan) k eamanan) yang diharapkan diharap kan menghasilkan dampak menguntungkan. Misalnya, meningkatnya kegiatan investasi yang sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
b.
Fungsi Distribusi Fungsi distribusi adalah fungsi dalam rangka mem perbaiki distribusi pendapatan masyarakat serta s erta pemerataan pembangunan. pembangun an. Instrumen yang digunakan adalah pajak dan subsidi, yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat.
c. Fungsi Stabilisasi Fungsi stabilisasi adalah fungsi dalam rangka men ciptakan kestabilan ekonomi, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Fungsi ini bersifat antisiklis. Misalnya, jika negara dalam keadaan resesi (pertumbuhan ekonomi menurun), sebaiknya ditempuh kebijakan anggaran yang defisit, untuk menstimulus 6
pertumbuhan ekonomi. Adapun Adapu n dalam kondisi perekonomian perekono mian yang membaik, sebaiknya ditempuh kebijakan anggaran surplus untuk menekan laju inflasi. d. Fungsi Perencanaan Mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan diren canakan sebelumnya, sebelumn ya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. e. Fungsi Otorisasi Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja belanj a pada tahun yang bersangkutan, b ersangkutan, Dengan demikian, demik ian, pembelanjaan atau pendapatan pend apatan dapat dipertan ggungjawabkan kepada rakyat kepada rakyat. f. Fungsi Pengawasan Maksudnya anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi keseimbangan kes eimbangan yang dinamis, din amis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan penyusunan APBN diantaranya diantaran ya yaitu :
7
a.
Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan rakyat
b.
Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan pemerintah
c.
Membantu pemeritah mencapai tujuan kebijakan fiscal
d.
Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja Negara
e.
Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik.
2.3 Proses Penyusunan APBN Berdasarkan UUD 1945, pemerintah wajib menyusun APBN. Sebelum menjadi APBN, pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Di Indonesia, pihak yang bertugas bertu gas menyusun RAPBN adalah pemerintah, dalam hal ini presiden presi den dibantu para menterinya. men terinya. Biasanya, presiden preside n menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Nota keuangan tersebut kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disidangkan. RAPBN biasanya disampaikan sebelum s ebelum tahun anggaran yang akan dilaksanakan. RAPBN yang diajukan presiden kepada DPR akan disidangkan dan dibahas kelayakannya oleh DPR. Jika disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut akan menjadi APBN. APBN ini akan dikembalikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Jika RAPBN tersebut ditolak DPR, pemerintah harus menggunakan kembali APBN tahun lalu tanpa perubahan. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat cara penyusunan APBN pada bagan berikut ini.
8
APBN Bagan 1: Penyusunan APBN
Penyusunan APBN harus memperhatikan beberapa hal, seperti prinsip-prinsip dan Azas-azas. Hal ini dikarenakan penyusunan APBN digunakan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara berne gara. Berikut hal-hal yang berkatian dengan penyusunan
APBN di Indonesia. Indonesia. a. Prinsip Penyusunan APBN Prinsip penyusunan APBN ini dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang. Diantaranya yaitu: 1. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
2. Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
b. Azas-azas Penyusunan APBN
Azas yang digunakan dalam penyusunan APBN ialah sebagai berikut: 1.
Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
2.
Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
3.
Penajaman prioritas pembangunan
4.
Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara
9
c. Asumsi Pemerintah
Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu: 1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah dalam rupiah 2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%) 3. Inflasi (%) 4. Nilai tukar rupiah per USD USD 5. Suku bunga SBI bunga SBI 3 bulan (%) 6. Harga minyak indonesia (USD/barel) 7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)
2.4 Struktur APBN Struktur dalam Anggaran Pendapatan Belanja terdiri atas dua jenis yaitu: 1. Belanja Pemerintah Pusat . Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pemerint ah Pusat dapat dikelompokkan dikelompo kkan menjadi: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembiayaan Bunga Utang 5. Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM 6. Belanja Hibah 7. Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana).
10
2. Belanja Daerah . Belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Pemerintah Daerah meliputi: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Otonomi Khusus.
2.5 Pembiayaan Dalam APBN Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara mencakup pembiayaan dalam negeri dan d an pembiayaan luar negeri. Setiap pembayaan tersebut, terbagi dalam pos-pos tersendiri. Sehingga dalam penganggarannya menjadi lebih mudah. Berikut Pembiayaan dalam APBN meliputi: 1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Privatisasi, Surat Utang Negara, serta Negara, serta penyertaan modal negara. 2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.
2.6 Perkiraan Pendapatan Negara Semua Negara didunia ini memiliki sumber-sumber pemasukan tersendiri. Sepeti Indonesia misalnya, pemasukannya bisa melalui Hibah, BUMN dan penjualan Sun. Berikut ini perkiraan pendapatan Negara: 1. PENDAPATAN NEGARA dan HIBAH, terdiri :
Penerimaan Dalam Negeri, terdiri : 2
a. Penerimaan Pajak, meliputi : 1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 3. Pajak Penghasilan (Minyak Dan Gas, Non Minyak Dan Gas) 4. Pajak Pertambahan Nilai 5. Pajak Bumi Dan Bangunan 6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangun (BPHTB) 7. Pajak Lainnya 8. Bea Masuk 9. Pajak/Pengutan Ekspor b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi : 1. Penerimaan Sumber daya Alam 2. Pendapatan Bagian Laba BUMN 3. Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya 4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 5. HibaH c. Penerimaan Luar Negeri Penerimaan Dari Luar Negeri Dapat Dihasilkan Dari Investasi Atau Modal Proyek Ataupun Pinjaman Keluar Negeri. Bisa Juga Didapatkan Dari Ekspor Barang Ataupun Dari Visa Para Tourist Yang Datang Ke Indonesia.
2.7 Perkiraan Pengeluaran Negara Pengeluaran Negara Merupakan Pengeluaran Untuk Membiayai Kebutuhan Maupun Kegiatan-Kegiatan Pada Suatu Negara Demi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
A. Pengeluaran Negara Dikelompokkan Menjadi Dua, Yaitu Yaitu : 1. Pengeluaran rutin, Pemerintah Pusat, terdiri :
Belanja Pegawai, (PNS, TNI, POLRI, Pensiunan)
Belanja Barang, dialokasikan untuk ;
Mempertahankan fungsi pelayanan public
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas,pemeliharaan dinas,pe meliharaan aset Negara 12
Mendukung kegiatan pemerintahan
Belanja Modal Yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, jaringan, dan sarana fisik lain
Pembayaran Bunga Utang Pembayaran utang dalam negeri dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia Ind onesia (SBI). Pembayaran utang luar negeri ne geri bersumber dari pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas fasil itas kredit eskpor, dan pinjaman lain.
Belanja Subsidi Digunakan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu, membantu usaha skala mikro dan menengah, BUMN , membantu BUMN yang melaksanakan pelayanan umum
Belanja Hibah Merupakan transfer uang, barang, jasa yang bersifat tidak wajib kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, negara lain, atau organisasi internasional
Bantuan Sosial Diberikan dalam bentuk transfer uang atau barang kepada masyarakat melalui lembaga nirlaba (sosial) untuk melindungi resiko sosial.
Belanja Daerah 1. Pengeluaran Pembangunan :
Pengeluaran Pembangunan Untuk Berbagai Departemen Atau Lembaga Negara.
Pengeluaran Pembangunan Untuk Anggaran Pembangunan Daerah
Dan Juga Pengeluaran Pembangunan Lain-Lain
13
B . Dana Perimbangan, meliputi : Dana Bagi Hasil (DBH)
yaitu dana bagian daerah yang bersumber dari penerimaan daerah, baik pajak maupun sumber daya alam ala m (dalam bentuk prosentase) prosent ase) Dana Alokasi Umum (DAU)
yaitu instrumen yang bersifat umum (block grant ) guna mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah Dana Alokasi Khusus (DAK)
yaitu instrumen transfer bersifat khusus ( specific specific grant ) untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dan atau nasional
Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dll Dana Penyesuaian, diberikan kepada daerah yang menerima dan lebih kecil
dari tahun sebelumnya.
C. Inilah Beberapa Sektor Perekonomian Yang Umumnya Terpengaruh Oleh Besar Atau Kecilnya Pengeluaran Negara, Antara Lain :
Sektor Produksi
Sektor Distribusi
Sektor Konsumsi Masyarakat
Sektor Keseimbangan Perekonomian
D. Jenis – Jenis Jenis Pengeluaran Negara Menurut Sifatnya Meliputi : 1. PENGELUARAN INVESTASI Pengeluaran Yang Ditujukan Untuk Menambah Kekuatan Dan Ketahanan Ekonomi Di Masa Datang
14
2.PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Pengeluaran Untuk Menciptakan Lapangan Kerja, Serta Memicu Peningkatan Kegiatan Perekonomian Masyarakat 3. PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengeluaran Yang Mempunyai Pengaruh Langsung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 4. PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN Pengeluaran Yang Tidak Memberikan Manfaat Langsung Bagi Negara, Namun Bila Dikeluarkan Saat Ini Akan Mengurangi Mengu rangi Pengeluaran Pemerintah Yang Lebih Besar Di Masa Yang Akan Datang. 5. PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF Pengeluaran Yang Tidak Memberikan Manfaat Secara Langsung Kepada Masyarakat, Namun diperlukan Oleh Pemerintah.
15
BAB III STUDI KASUS
3.1 Pokok Permasalahan Dalam semester I tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 6,1 persen dan dalam keseluruhan tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,3 persen atau sama dengan asumsi yang ditetapkan dalam d alam APBNP tahun 2013. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu permintaan domestik, dom estik, terutama konsumsi rumah tangga t angga dan investasi. Terkait investasi, walaupun beberapa faktor penentu seperti pasar domestik yang potensial, kebijakan Pemerintah untuk mendorong daya beli, terjaganya stabilitas ekonomi makro, perbaikan iklim investasi, dan status investment grade merupakan faktor pendorong tingkat pertumbuhan investasi di tahun 2013, namun faktor-faktor tersebut belum dapat mengkompensasi perlambatan pertumbuhan investasi pada semester I tahun 2013. Sementara itu, sumber pertumbuhan eksternal cenderung membaik seiring dengan perbaikan kinerja ekspor yang disertai dengan perlambatan impor karena melambatnya konsumsi dan investasi. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa keuangan, jasa perusahaan, per usahaan, dan real estate, estate , dan sektor konstruksi. konstruksi . Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2013 ini relatif melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2012, yang realisasinya mencapai 6,3 persen. Kemudian, realisasi laju inflasi dalam semester I tahun 2013 mencapai 5,9 persen. Pada bulan April dan Mei 2013 terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,1 persen dan 0,03 (mtm). Meskipun Meskipu n terjadi deflasi, namun inflasi in flasi dari harga diatur pemerintah (administered price) terutama te rutama karena kenaikan tahap tah ap II tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan harga BBM bersubsidi berkontribusi terhadap tingginya inflasi di semester I tahun 2013.
16
Hal ini menyebabkan laju inflasi semester I tahun 2013 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi semester I tahun 2012 yang tercatat sebesar 4,5 persen. Dalam periode yang yan g sama, nilai tukar rupiah terhadap terhad ap dolar AS masih melemah cukup signifikan, karena aliran keluarnya modal dari dalam negeri. Berdasarkan perkembangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada semester I tahun 2013 mencapai Rp9.742,0/US$, atau mengalami depresiasi sebesar 3,8 persen bila dibandingkan dengan nilai kurs pada akhir tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan kondisi semester I tahun 2012 dimana rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp9.203,0/US$, maka pada semester I tahun 2013 rupiah melemah sekitar 5,8 persen. Selanjutnya, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam semester I tahun 2013 mencapai 3,8 persen. Meskipun jauh di bawah asumsi suku bunga yang ditetapkan APBNP 2013 sebesar 5,0 persen, realisasi suku bunga SPN 3 bulan hasil lelang dalam periode tersebut secara perlahan bergerak meningkat terutama pada tenor-tenor pendek. Antisipasi investor terhadap kenaikan harga BBM bersubisdi sehingga mendorong mereka untuk meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi di atas harga pasar, diduga merupakan salah satu pemicu meningkatnya suku bunga SPN 3 bulan tersebut. Realisasi tingkat suku bunga rata-rata SPN 3 bulan semester I tahun 2013 tersebut relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tingkat suku bunga rata-rata SPN 3 bulan semester I tahun 2012 yang mencapai 2,9 persen. Selanjutnya, realisasi harga ICP dalam semester I tahun 2013 rata-rata mencapai US$105,0 per barel atau lebih rendah bila dibandingkan dengan d engan harga rata-ratanya rata-rata nya pada periode yang sama dalam tahun 2012 sebesar US$117,3 per barel. Penurunan harga minyak tersebut, antara lain, disebabkan oleh masih terbatasnya pemulihan ekonomi dunia yang dibarengi dengan pasokan minyak terutama dari negara-negara OPEC yang masih cukup besar. Faktor lain yang turut mendorong penurunan harga minyak mentah dunia adalah meredanya ketegangan politik di Timur Tengah yang meredam mered am aksi spekulasi di pasar p asar komoditas.
17
Hal ini berbeda dengan kondisi semester I tahun 2012 yang mengalami peningkatan permintaan perminta an minyak khususnya khususn ya jenis heating oil di kawasan Eropa Ero pa akibat musim dingin yang ekstrem karena gangguan pasokan gas dari Rusia, penurunan pasokan minyak mentah dari d ari negara-negara non-OPEC no n-OPEC menurun serta diperparah dengan adanya gangguan pasokan minyak mentah dari Sudan, Suriah, dan Yaman akibat konflik politik. Data APBN APBN 2013 tersebut, bahwasanya dana yang yang dikeluarkan pemerintah mengalami pembengkakan jumlah belanja Negara yang dinilai bisa membuka peluang korupsi bagip ba gipaa r a p e me g a n g k ek u as a a n . H al i ni ti d ak b e rb e d a dengan APBN dengan APBN 2012 , yakn i ter jad i kek elir uan dala dalam m per peren enca cana naan an.. APBN 2013 dinilai sama sekali tidak menggubris fakta-fakta bahwa APBN 2012 membiarkan peluang korupsi yang luar biasa. Lemahnya perencanaan anggaran di pemerintah pusat dan ketidak beraniaan dalam mengatur anggaran, membuat hak alokasi APBN oleh anggota DPR menjadi liar. Jika hak alokasi ini tidak diakomodasi secara resmi dan Pemerintah membiarkan negosiasi alokasi menjadi permainan,maka sama saja dengan menyiapkan tangkapan koruptor. Dilihat dari sudut pandang kerakyatan, postur APBN 2013 masih jauh jika dikatakan pro-rakyat. Hal ini bisa dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 1. Sebagian besar anggaran belanja APBN 2013 masih dipakai untuk membayar belanja rutin, seperti belanja b elanja pegawai dianggarkan diang garkan sebesar Rp. 241,1 T atau kembali naik sebesar 13,6% 2. Anggaran rutin APBN 2013 sebesar 79%. Sedangkan belanja modal hanya mencapai Rp. 193,8 T atau 11,6%. Total belanja modal dan belanja barang di APBN 2013 yakni Rp. 352,99 T, tidak mencapai seperempat dari total belanja APBN 2013. 3. Subsidi pada energi mengalami kenaikan tipis yakni subsidi pada BBM Rp. 193, 8 T dan subsidi listrik Rp. 80, 937 T. sedangkan tahun sebelumnya subsidi BBM Rp. 123,6 T, subsidi listrik Rp. 45 T. Akan tetapi, subsidi nonenergi justru mengalami penurunan tipis dari Rp. 42, 7 T pada APBN 2012 menjadi Rp. 41,4 T pada APBN 2013. 18
4. APBN 2013 masih terperangkap utang luar negeri. Pembayaran utang luar negeri mencapai 25 %. Anggaran itu melebihi anggaran untuk belanja modal yang hanya 11,6 %. Padahal belanja modal ini terkait langsung dengan pembangunan. 5. APBN 2013 masih mengandalkan utang luar negeri sebesar Rp. 215 T untuk menutupi defisit. Dengan demikian, tambahan utang tersebut membuat bangsa Indonesia terperangkap utang. Nantinya utang-utang tersebut akan dibayar melalui kebijakan ekonomi – politik yang memudahkan Negara Neg ara asing menggerus kekayaan alam bangsa Indonesia. 6. APBN 2013 tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi krisis kapitalisme global.
19
BAB IV PENUTUP 4. 1 Kesimpulan APBN merupakan sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk un tuk mencapai sasaran stabilisasi stab ilisasi jangka pendek. Oleh Ole h karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan kebijak an fiskal Baik pengeluaran pengeluar an maupun penerimaan pemerintah pemeri ntah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary). Penyusunan APBN harus didasari oleh Azas-azas, Perkiraan Ekonomi Indonesia yang dikenal dengan Asumsi pemerintah dan Prinsip-prinsip. Supaya dalam penyusunan APBN mencakup kepentingan kepenti ngan seluruh bangsa bangs a dan Negara Indonesia bukan kepentingan perorangan p erorangan maupun kelompok kelompo k tertentu. Pendapatan negara indonesia pada tahun 2013 meningkat lebih cepat daripada belanja negara tetapi dalam da lam pelaksanaanya tidak menunjukan hasil yang maksimal hal ini dapat di tunjukan dengan banyaknya perubahan rumusan APBN yang di ajukan kepada DPR yang lebih cepat dari jadwal seharusnya. APBN negara tahun 2013 juga mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya, pelaksanaann ya, salah satunya adalah pengendalian pen gendalian dalam penggunaan pengguna an APBN negara yang tidak efisien dan hanya mendompleng pada sektor-sektor klasik negara indonesia ini. Oleh karena itu APBN negara harus diperbaiki melihat penggunaannya yang tidak menunjukan hasil. Karena selain banyaknya perubahan rumusan, dana APBN juga sering kali disalah pergunakan oleh pihak-pihak pih ak-pihak yang berada ber ada didalamnya. Alhasil APBN negara tidak berjalan maksimal dan mengalami banyak hambatan.
20
DAFTAR PUSTAKA 1. Purnastuti, Losina, 2003. Ekonomi untuk kelas XI SMA/MA. Jakarta : Idah Mustikawati 2. Pudjiarto, Harum. 1997. Memahami Politik Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta 3. Gliitgart,Robert.1998. Membasmi Membasmi Korupsi.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, terjemahan Selo Soemardjan
4. Winarno, Budi. 2006. Sistim Politik Indonesia Era Reformasi . Jakarta. PT Buku Kita 5. http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara di lihat pada tanggal 06 Oktober 2013 pada pukul 16.00 WIb. 6. http://mugnisulaeman.blogspot.com/2013/01/makalah-anggaran-pendapatan-dan belanja.html di lihat pada tanggal 06 Oktober 2013 pada pukul 16.00 WIb. 7. http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-apbn-indonesia.html di lihat pada tanggal 06 Oktober 2013 pada pukul 16.00 WIb. 8. http://satupemerintah.net/ProgramApbns di lihat pada tanggal 06 Oktober 2013 pada pukul 16.00 WIb.
21
