PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN APBN INDONESIA DAN ALOKASINYA
PENDAHULUAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Secara umum APBN menjabarkan rencana
kerja
dan
kebijakan
Pemerintah
dalam
menyelenggarakan
Pemerintahan,
mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan serta upaya menjaga stabilisasi dan akselerasi kinerja ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan fiskal maka analisis terhadap APBN dapat memberikan gambaran tentang arah perekonomian suatu bangsa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Tim Ekspresi (2007) bahwa tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman sumber pendapatan dan penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja, pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Pentingnya peran APBN dalam perekonomian menimbulkan kepedulian atas efektivitas dan efisiensi dari APBN, khususnya komponen belanja.
Alasan mendasarnya
adalah bahwa komponen belanja APBN merupakan penterjemahan rencana kerja pemerintah yang memiliki tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang perlu dicapai. Efektifitas dan efisiensi ini dapat diukur dengan melihat bagaimana anggaran dialokasikan, seberapa besar pemanfaatan anggaran tersebut serta seberapa besar tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari anggaran belanja yang telah dialokasikan. Tulisan ini tidak secara menyeluruh membahas ketiga ukuran efektifitas dan efisiensi di atas namun hanya menganalisis aspek alokasi anggarannya saja. Akan digambarkan di sini tentang bagaimana perkembangan APBN beberapa tahun terakhir yang dapat diidentifikasi dari
perkembangan
pendapatannya,
perkembangan
belanjanya
serta
perkembangan
pembiayaannya. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana APBN tersebut dialokasikan untuk dapat menganalisis ke mana sebenarnya perekonomian negara kita diarahkan.
ANALISIS PERKEMBANGAN APBN INDONESIA
Secara umum, kita dapat melihat perkembangan APBN Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 1. Ringkasan APBN 2006-2012
Dari ringkasan APBN di atas, dapat dilihat bahwa secara umum ada peningkatan nilai pendapatan, belanja maupun pembiayaan setiap tahunnya; kecuali pada tahun 2009, terdapat lonjakan yang cukup besar pada pembiayaan sebagai akibat dari penurunan pendapatan maupun belanja pada tahun yang bersangkutan. Khusus pada struktur pendapatan APBN, pendapatan terbesar kita datangnya dari penerimaan perpajakan dimana penerimaan pajak dalam negeri masih mendominasi. Sementara itu sumbangan terbesar penerimaan non pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam migas.
Rincian tentang perkembangan sumber-sumber serta nilai pendapatan
negara secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2. Pendapatan Negara dan Hibah 2006-2012.
Pada item belanja negara, dikenal dua unsur pokok belanja yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Apabila diperbandingkan keduanya maka belanja pemerintah pusat pada setiap tahunnya hampir dua kali lipat dari transfer ke daerah. Dengan kata lain, nilai transfer ke daerah pada setiap tahunnya adalah kurang lebih 50% dari belanja pemerintah pusat. Apabila dilihat lebih rinci, ternyata bahwa belanja terbesar pemerintah pusat adalah untuk subsidi, terutama subsidi energi. Namun di tahun 2012, justru belanja terbesar datangnya dari belanja pegawai, bukan belanja subsidi. Berdasarkan fakta ini, kita bisa berasumsi bahwa adanya moratorium penerimaan PNS mungkin juga bersumber dari kondisi ini. Tidak tertutup kemungkinan juga, berbagai wacana pengurangan subsidi energi terutama subsidi BBM mungkin saja dipakai untuk menutupi kekurangan belanja pegawai yang cukup besar. Namun berbagai asumsi tersebut perlu dibuktikan lebih jauh dengan melihat fakta-fakta yang lain. Rincian mengenai belanja pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Belanja Pemerintah Pusat 2006-2012
Sementara itu untuk dana transfer ke daerah, dana alokasi umum merupakan unsur dana transfer dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Hal ini wajar melihat sistem perpajakan kita yang masih cenderung sentralistik. Otonomi daerah pada dasarnya belum memberikan kebebasan secara lebih luas kepada daerah untuk mengelola langsung sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayahnya. Ada berbagai alasan yang bisa dijadikan alat pertimbangan kebijakan perpajakan dan salah satunya adalah adanya kesenjangan sumber daya yang sangat besar antara setiap daerah serta ketidakmerataan pembangunan di berbagai sektor. Tabel 4. Transfer ke Daerah 2006-2012
Berikut ini akan dikemukakan juga perkembangan alokasi APBN untuk beberapa sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, pertanian serta penanggulangan kemiskinan. Tabel 5. Anggaran Kesehatan 2005 - 2012
Anggaran Kesehatan 2005 - 2012 (miliar rupiah) Komponen Anggaran Kesehatan
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
real.
real.
real.
real.
real.
real.
APBN
APBN
11.859,
19.578,
20.646,
20.052,
23.242,
28.176,3
40.135,2
44.195,2
70
00
90
10
50
0
0
0
Kementrian Negara
11.474,
19.091,
19.971,
18.898,
21.720,
26.230,1
37.827,4
41.519,0
Lembaga
90
50
60
90
50
0
0
0
7.944,4
12.260,
15.588,
15.886,
18.023,
22.445,4
27.657,1
0
50
40
20
60
0
0
2.915,80
229,8
302,4
378
395,3
349,7
410
928,8
1.104,10
8
337,2
468,3
479,8
626,9
797,5
2.413,20
2.593,70
4,8
10,1
17,7
10,9
0
9,7
0
393,7
0,9
0,3
32,.7
41
58,4
26,2
108,8
128,2
3,5
3,6
3,1
8,9
3,4
3,5
36,2
71,3
102,1
26,6
71,9
16,6
54,1
0
0
27.141,
5.188,5
1.454,2
1.986,5
80
0
940,5
0
0
1.699,30
6.148,50
6.438,70
5,5
0
46,6
58,1
46,1
29,6
75
81,9
0
0
0
24,2
20,6
18,5
24,6
22
35,4
191,9
0
402,2
477,1
592,9
194
362,1
0
0
53,8
68,7
106,1
205,5
35,7
51,7
1. Anggaran Kesehatan Melalui Belanja Pemerintah Pusat A. melalui
i. Kementrian Kesehatan ii. Badan Pengawas Obat dan Makanan iii. Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional iv. Kementrian Pendidikan Nasional v. Kementrian Teanaga Kerja dan Transmigrasi vi. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat vii. Kementrian ESDM viii. Kementrian PU ix. Kementrian Lingkungan Hidup x. Kementrian Ristek xi. Kementrian Pertanian xii. Kementerian Kelautan dan
Perikanan xiii. Kementerian Lainnya Total Anggaran K/L
2.415,5 433,3
695,1
0
3,4
0
0
238,4
390,8
120.823
189.361
225.014
259.701
306.999
330.492,
432.779,
508.359,
,00
,20
,20
,90
,50
60
30
60
1.153,2
1.552,0
B. Melalui NonKementerian Negara/Lembaga BA 999
384,8
486,5
675,3
0
0
1.946,20
2.257,80
2.646,33
0
0
0
0
0
0
50
30
1.153,2
1.522,0 1.946,20
2.257,80
2.646,30
3.407,30
3.677,40
3.814,50
i. Subsidi Untuk Air Bersih ii. Akses PNS (Belanja Pegawai)
384,8
486,5
675,3
0
0
2.930,0
3.875,7
4.355,9
4.576,6
0
0
0
0
2.406,8
3.381,3
3.817,4
4.017,4
620
0
0
0
0
2.829,80
3.000,80
3.005,90
266,3
523,2
494,4
538,5
559,2
577,5
676,6
808,6
12.746,
22.508,
24.522,
24.408,
27.819,
31.583,6
43.812,6
48.009,7
Kesehatan (1+2)
00
00
60
00
10
0
0
0
4. Total Belanja
517.517
699.099
752.373
989.493
937.382
1.056.51
1.229.55
1.418.49
,60
,20
,30
,70
,00
0,30
8,50
7,70
2,5
3,2
3,3
2,5
3
3
3,6
3,4
2. Anggaran kesehatan Melalui Transfer ke Daerah i. DAK Kesehatan
886,3
ii. Dana Otonomi Khusus Kesehatan Papua dan Papua Barat 3. Total Anggaran
Negara Rasio Anggaran Kesehatan = (3:4)X100%
Grafik 1. Anggaran Kesehatan
1,600,000.00 1. Anggaran Kesehatan Melalui Belanja Pemerintah Pusat A. melalui Kementrian Negara Lembaga
1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00
i. Kementrian Kesehatan
400,000.00 200,000.00 0.00 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tabel 6. Anggaran Pertanian 2007 -2012
ANGGARAN PERTANIAN 2007 -2012 (miliar rupiah)
2011
2012
APBN-P
APBN
44.927,20
51.854,00
52.018,10
8.716,80
9.004,70
17.219,90
18.717,50
28.340,20
33.064,20
35.922,50
34.634,10
33.300,60
6.260,50
15.181,50
18.329,00
18.410,90
18.803,00
16.944,00
ii. Benih
479
985,2
1.597,20
2.177,50
120,3
279,9
iii. Kredit Program
47,5
77,6
151
180,3
443,8
469,7
iv. Pangan
6.584,30
12.095,90
12.987,00
15.153,80
15.267,00
15.607,10
2. Transfer ke Daearah
1.492,20
1.492,20
1.492,20
1.543,60
1.806,10
1.879,60
DAK Bidang Pertanian
1.492,20
1.492,20
1.492,20
1.543,60
1.806,10
1.879,60
22.433,80
41.074,20
43.273,20
46.470,80
53.660,10
53.897,70
2007
2008
2009
2010
20.941
39.582,00
41.781,00
7.570,30
11.241,80
b. subsidi
13.371,30
i. pupuk
1. Belanja Pemerintah Pusat a. Fungsi pertanian, kesehatn, kelautan, dan perikanan
Total
Grafik 2. Anggaran Pertanian
60,000
1. Belanja Pemerintah Pusat a. Fungsi pertanian, kesehatn, kelautan, dan perikanan b. subsidi
50,000
40,000
i. pupuk ii. Benih
30,000
20,000
10,000
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tabel 7. Anggaran Pendidikan Komponen anggaran pendidikan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat anggaran pendidikan melaui transfer ke daerah anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
55.668,2
58.565,20
90.632,20
96.480,30
105.356,40
105.518,30
86.534,40
95.620,10
117.654,40
127.749,10
158.966,50
186.439,50
0
0
0
1.000,00
2.617,70
1.000,00
anggaran pendidikan
142.202,50
154.185,50
208.286,60
225.229,30
266.940,60
289.957,80
total belanja negara
752.373,30
989.493,80
1.000.843,90
1.126.146,50
1.320.751,30
1.435.406,70
Grafik 3. Anggaran Pendidikan 1600000
komponen anggaran pendidikan
1400000 1200000
anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat
1000000 800000
anggaran pendidikan melaui transfer ke daerah
600000
anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan
400000 200000
anggaran pendidikan
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tabel 8. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan
Tahun
Anggaran Program Kemiskinan 2000 – 2012 Pendudukan Miskin Rp (Triliun) (% total penduduk)
2000
18
19,1
2001
25
18,4
2002
21,5
18,2
2003
24,5
17,4
2004
28
16,7
2005
23,4
16
2006
46,6
17,8
2007
53,1
16,6
2008
60,6
15,4
2009
80,1
14,2
2010
81,4
13,3
2011
93,8
11.5 - 12.5
2012
99,2
10.5 - 11.5
Grafik. 4. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan 100 90 80 70 60 penduduk miskin 50
Rp(Triliun)
40
Series3
30 20 10 0 20002000200120022003200420052006200720082009201020112012
PENUTUP
Kesimpulan
Dari ringkasan APBN secara umum ada peningkatan nilai pendapatan, belanja maupun pembiayaan setiap tahunnya; kecuali pada tahun 2009, terdapat lonjakan yang cukup besar pada pembiayaan. pada struktur pendapatan APBN pendapatan datangnya dari penerimaan perpajakan dimana penerimaan pajak dalam negeri masih mendominasi. Sementara itu sumbangan terbesar penerimaan non pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam migas. Pada belanja negara nilai transfer ke daerah pada setiap tahunnya adalah kurang lebih 50% dari belanja pemerintah pusat. Saran
Kita ingin menegaskan kembali bahwa APBN dan APBD bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kita ikut bertanggung jawab untuk menggunakan instrumen anggaran dengan sebaik-baiknya. Saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa kita sudah akan memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014. Sudah waktunya melakukan evaluasi paruh waktu pel aksanaan RPJMN 2010 – 2014. Untuk itu, saya harapkan konsultasi triwulanan ini dapat menghasilkan alternatif-alternatif
untuk
mengoptimalkan
pemanfaatan
APBN
dan
APBD
guna
mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014.
DAFTAR PUSTAKA http://akholilashari.blogspot.com/2011/04/analisis-apbn.html http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-viewmobile.asp?id=20120629140508171835037
PERKEMBANGAN APBN INDONESIA DAN ALOKASINYA
Di Susun Oleh:
Hyasintus Lama
(115030607111010)
Yahya Fahmi
(115030607111017)
Aditya Eko Putra
(115030607111007)
Siska Widianti K
(115030607111009)
Imron Rosyadi
(115030607111020)
Yosef Kopertino Bai
(115030607111006)
Tri Adinda Trisnawati (115030607111013) Andita Ratih . P
(115030607111011)
PAPER INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS EKONOMI KERAKYATAN
