makalah tentang MKP (manajemen keuangan publik)Full description
terkait pembiayaan defisit anggaran
bbbb
makalah perekonomian indonesia ttg pengeluaran pemerintah dan APBN
on top APBNDeskripsi lengkap
akpemFull description
APBNFull description
testDeskripsi lengkap
makalah perekonomian indonesia ttg pengeluaran pemerintah dan APBNFull description
makalah perekonomian indonesia ttg pengeluaran pemerintah dan APBNDeskripsi lengkap
Apbn DAN ApbdFull description
Penyusunan APBN dan APBD Oleh:
Kelompok 5
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk meningkatkan perekonomian
Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara •
•
•
•
•
UUD 1945 amandemen IV Bab VIII Pasal 23C UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Auntansi Pemerintahan
Fungsi APBN : 1. Fung Fungsi si otor otoris isaasi Anggaran negara menjadi dasar pendapatan dan pembelanjaan
2. Fungsi perencanaan Pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut
3. Fungsi pengawasan Mengawasi agar kegiatan sesuai dengan tujuan yang direncanakan
4. Fungsi alokasi Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
5. Fungsi distribusi Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi Memelihara keseimbangan perekonomian
5. Fungsi distribusi Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi Memelihara keseimbangan perekonomian
TAHAP PENYUSUNAN
PEMERINTAH
Pembahasan RAPBN Dalam bentuk UU
DPR
Menetapkan UU paling lambat 2 bln sebelum thn anggaran
PELAKSANAAN APBN
Setelah ditetapkan ditetapkan UU UU
Peraturan Presiden
Dapat mengalami revisi
PERTANGGUNGJAWABAN APBN Laporan Keuangan yg telah diperiksa BPK
Paling lambat 6 bln setelah tahun anggaran
Prinsip Penyusunan APBN Aspek Pendapatan
Intensifikasi penerimaan
anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran Intensifikasi penagihan dan
pemungutan piutang negara Penuntutan ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Aspek Pengeluaran
Hemat, efesien, dan sesuai
dengan kebutuhan Terarah, terkendali, sesuai
dengan rencana program atau kegiatan Semaksimal mungkin
menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional
Belanja Negara
APBN
2013
APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
APBD merupakan suatu suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan meningkatkan potensi perekonomian daerah.
Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD UUD 1945 Amandemen IV Bab VIII UU No. 17
tahun 2003 tentang keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 13 Tahun Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Daerah terkait
Prinsip Penyusunan APBD Sesuai dengan kebutuhan Tepat waktu Transparan Melibatkan partisipasi masyarakat Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya
Kebijakan Penyusunan APBN a. Pendapatan Daerah Anggaran pendapatan Anggaran belanja Pembiayaan •
•
•
b. Belanja Daerah Pengeluaran dari kas daerah yang merupakan kewajiban daerah
c. Pembiayaan Daerah Transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus
Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RETRIBUSI
Perizinan tertentu Penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor)
Jasa Umum Hasil penjualan barang-barang privat dan jasa (fasilitas hiburan/rekreasi )
Jasa Usaha Memperoleh keuntungan dari pembayar pajak
TRANSFER KE DAERAH
Dana Dana Dana Dana
Perimbangan Bagi Hasil Alokasi Umum Alokasi Khusus