APBN DAN PENGANGGARAN

Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran Sebagai Alat Politik

Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik

Bentuk dan susunan APBD pada periode ini mengalami 2 kali perubahan yaitu awalnya berdasarkan UU No. 6 Tahun 1975.

Indikator kinerja pemerintah daerah mencakup : perbandingan antara anggaran dengan realiasinya, perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya, target dan persentase fisik proyek

Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran lebih ditujukan kepada pemerintah yang lebih tinggi

Proses penyusunan anggaran menggunakan sistem tradisional dengan pendekatan inkremental dan line item

Sistem pencatatan menggunakan sistem tata buku tunggal berbasis kas, yang lebih berbentuk kegiatan 'pembukuan' bukan kegiatan akuntansi

Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD

Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah

Bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas : perhitungan APBD, nota perhitungan, dan perhitungan kas serta pencocokan antara sisa kas dan sisa perhitungan dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja

Pinjaman , baik pinjaman pemerintah daerah dan BUMN, diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah dan masuk dalam pos penerimaan pembangunan

Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD

PRAREFORMASI

(PASCA
REFORMASI)
1999-2004

PASCA-REFORMASI (LANJUTAN)
2004-SEKARANG

Komprehensif/
Komparatif

Terintregasi dan Lintas Departemen

Proses Pengambilan Keputusan yang Rasional

Bersifat Jangka Panjang

Spesifikasi pada Tujuan dan Pemeringkatan Prioritas

Analisis Total Cost and Benefit

Berurientasi pada Input, Output, dan Outcome

Ada Pengawasan Kinerja

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif

Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran terdiri atas : Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, Neraca Daerah

Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos Pendapatan, melainkan masuk dalam pos Penerimaan

Proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat, selain pemda dan DPRD

Bentuk dan susunan APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Indikator kinerja pemda tidak hanya mencakup tiga hal sebagaimana pada masa prareformasi, tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan

Terdapat perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran dengan adanya PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menuntut akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar

Terdapat perubahan dalam sistem pencatatan yaitu dengan dilaksanakannya 'akuntansi' dalam pengelolaan keuangan daerah dan bukan 'pembukuan'

Dikenalkan kembali bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran anggaran

Pengelompokan belanja diganti dari belanja aparatur, pelayanan publik, bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung

Diterapkannya konsep multi terms expenditure framework (MTEF)

Basis kas digunakan untuk mengakui pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Basis akrual digunakan untuk mengakui pos aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca

SKPD menjadi entitas akuntansi yang harus melaksanakan akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan

Otorisasi oleh Legislatif

Komprehensif / Menyeluruh

Keutuhan Anggaran

Nondiscretionary Appropriation

Periodik

Akurat

Jelas

Transparan

TUJUAN ANGGARAN
Memberikan layanan kepada masyrakat/rakyat untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dalam sektor publik terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter
Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan strategi dan perencanaan operasional.
FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
"Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial" (Mardiasmo, 2009)

"Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut" (Sugijanto, 1995)

" ….. Sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang" (Bastian, 2006)
TEORI DAN KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
BAGIAN 3
Pelaksanaan APBN
Setelah APBN ditetapkan secara terperinci dengan undang-undang, maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/ lembaga dalam pelaksanaan anggaran.
Pengaturan dalam keputusan presiden tersebut terutama dalam hal-hal yang blum diperinci di dalam Undang-Undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/ lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/ lembaga, dan alokasi dana perimbangan untuk provinsi/ kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/ badan yang menerima.
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
Penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, terdiri atas laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih; serta laporan finansial, berupa neraca, laporan oprasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
Hubungan Anggaran
dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Pengertian anggaran negara dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sedangkan dalam arti sempit, anggaran negara berarti rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam kurun waktu satu tahun.
Dalam arti luas, anggaran negara dapat berarti suatu daur anggaran. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, proses daur anggaran tersebut dikemukakan sebagai berikut:
Penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah.
Pembahasan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh DPR dan pemerintah.
Penetapan kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai pedoman bagi departemen/lembaga.
Menteri/pemimpin lembaga menyusun rancangan serta perkiraan anggaran tahun berikutnya berdasarkan target prestasi yang hendak dicapai.
Menteri/pemimpin lembaga melakukan pembahasan dengan komisi DPR rancangan anggaran, sesuai dengan pedoman dari Menteri Keuangan, dan hasilnya juga disampaikan kepada menteri keuangan.
Presiden menyampaikan RAPBN pada pertengahan Agustus.
Penetapan RAPBN dilakukan dua bulan sebelum awal tahun anggaran yang bersangkutan agar dokumen pelaksanaan anggaran dapat diterbitkan tepat waktu dan pemerintah daerah mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun dan menetapkan APBD.
Dalam membahas dan menetapkan anggaran, Undang-Undang Susunan dan Kedudukan mengatur kewenangan panitia anggaran dan komisi-komisi sektoral pada lembaga legislatif.

APBN
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran bergungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. APBN merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu.
Anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu:
sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode mendatang;
sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu;
Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaanya oleh pemerintah kepada DPR.
KARAKTERISTIK ANGGARAN
Anggaran dinyatakan dalam suatu keuangan
Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah, dan Panjang
Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
Usulan anggaran diteraah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran
Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENDEKATAN PENGANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK
Pendekatan Tradisional
Merupakan pendekatan yang banyak digunakan dinegara berkembang.
2. Pendekatan New Public Management
Pendekatan Kinerja (Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional)
Pendekatan Penganggaran (Menekankan pada efektivitas penyusunan anggaran. Anggaran disusun berdasarkan kinerja dan tugas yang akan dijalankan)
Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Pengeluaran primer dikelompokkan dalam aktivitas yang didasarkan pada program kinerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter objek dan kinerja)
Pendekatan Anggaran Berbasis Nol (Mengatasi kelemahan pada pendekatan incremetalism and line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol. (zero – based)
CIRI-CIRI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENGANGGARAN DI ERA PRAREFORMASI
Masih didasarkan atas aturan yang terangkum dalam Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia.
Undang-undang yang berlaku : UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
PERJALANAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DI INDONESIA
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGANGGARAN DI PEMERINTAH INDONESIA
BAGIAN 4
PENGANGARAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Tahapan mekanisme penganggaran untuk tercapai SPM:
Menyelaraskan antara capaian SPM yang terdapat do RPJMD dengan program urusan wajib pemerintah kedalam kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)
Menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja, dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah
Menentukan urutan prioritas kegiatan untuk mencapai SPM dengan metode analytic hierarchy process (AHP)
Menentukan besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan menggunakan ASB
PERKEMBANGAN TEORI PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 1960-an
Saat ini penganggaran menemaknkan pada keputusan yang didasarkan tujuan atau output daripada input
Pada 1970 anggaran dalam bentuk zero-based budgeting
Selajutnya anggaran dalam bentuk line item budget
PENDEKATAN NEW PUBLIC MANAGEMENT
Berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Dengan ciri-ciri :

PENGANGGARAN DI ERA(PASCA)-REFORMASI (PERIODE 1999-2004)
Periode ini merupakan masa reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim orde baru
Terjadi reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara, yaitu dari pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi
Sistem desentralisasi melahirkan otonomi daerah

Ruang lingkup keuangan negara
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan, adalah sebagai berikut:
Sisi objek merupakan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Sisi subjek adalah keuangan negara yang meliputi seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
Sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
Sisi Tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan penilaian atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Negara dan Pemerintah
sebagai Sasaran Akuntansi Sektor Publik
BAGIAN 2
AGENDA DI MASA DATANG
Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 36
(Penerapan penganggaran berbasis akrual)
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara)
Penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

artikel
STRENGTHENING LOCAL GOVERNMENT BUDGETING AND ACCOUNTABILITY
(Michael schaeffer and serdar yilmaz)
The world bank sustainable development network
POLICY RESEARCH WORKING PAPER
Pendahuluan
Fokus dari penelitian ini adalah :
Meringkas peran dari penganggaran sebagai alat penting pemerintah di negara berkembang
Menyoroti masalah-masalah yang dapat mengganggu proses pengembangan dan implementasi anggaran pemerintah
Memperlihatkan pedoman dan saran bagi perbaikan untuk memperkuat praktek penganggaran pada negara berkembang
Menghubungkan Anggaran dengan Tujuan Politik
Line item budget : Metode yang mendominasi penganggaran di pemerintahan lokal
Anggaran program pada tingkat pemerintah lokal

Mencapai Akuntabilitas Desentralisasi
Tekanan dari bawah : Hal yang hilang dari reformasi anggaran
Hubungan antara pelaporan pusat dan daerah
Tekanan pada Permintaan : Pertanggungjawaban ke bawah
Pemerintah lokal harus memperlihatkan kepemimpinan
Meningkatkan akuntabilitas sektor publik
Konsultasi dan partisipasi pada tingkat lokal
Reformasi Anggaran di Masa Depan
Permintan atas akuntabilitas keuangan meliputi informasi keuangan pemerintah yang dapat diakses secara publik
Keterlibatan publik pada proses penyusunan anggaran yang memperlihatkan partisipasi publik
Analisis anggaran yang independen dan partisipasi publik yang memonitor pelaksanaan anggaran.
PERUBAHAN MENDASAR PADA PERIODE INI
PENGANGGARAN DI ERA PASCA-REFORMASI LANJUTAN (PERIODE 2004-SEKARANG)
Diterbitkan 3 paket undang-undang yaitu :
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Dikelola langsung oleh pemerintah
Dipisahkan kepengurusannya

Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya yang tercantum dalam APBN dan barang-barang inventaris milik negara.
Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya adalah komponen keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik atau perdata.
Keterkaitan Keuangan Negara dan Daerah
dengan Akuntansi Sektor Publik
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban(Sugijanto, 1995).
Hak
Kewajiban
Hak-hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara, misalnya hak mencetak uang, menarik pajak dan retribusi, serta mengadakan pinjaman.
Kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta UU APBN yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan (agent of development).
Hak
Kewajiban
Hak-hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara, misalnya hak mencetak uang, menarik pajak dan retribusi, serta mengadakan pinjaman.
Kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta UU APBN yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan (agent of development).
Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategis. Begitu juga dalam organisasi sektor publik, anggaran menjadi rencana manajerial untuk menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik, yaitu penyediaan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, proses penganggaran pada organisasi sektor publik dimulai ketika proses perumusan strategi dan perencanaan strategis dilakukan.
Suatu organisasi sektor publik dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan serta mampu mewujudkan strategi yang dimiliki.
Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009). Anggaran publik terwujud dalam APBN dan APBD. APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan APBD merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2012).

Apa itu anggaran?
Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Halim dan Kusufi (2012) mengartikan anggaran, sebagaimana yang diartikan oleh sugianto dkk. (1995), yaitu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.
Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, anggaran menduduki posisi yang penting (Ritonga, 2010a). Proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut dengan penganggaran. Menurut Mardismo (2009), anggaran sebagai berikut:
Anggaran
Managerial Plan for Action
Tujuan Organisasi
Anggaran sebagai Objek
Akuntansi Sektor Publik
BAGIAN 1
SELUK BELUK ABPN DAN PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Azizah Hasna' Arifin 17/421982/PEK/23559
Risya Khaerun NISA 17/422002/PEK/23579
Hastuti WIDYANINGSIH 1703000484
Perbedaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Masa Reformasi dan Masa Prareformasi
Pengertian Negara dan Pemerintah
Menurut KBBI, kata "negara" didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditangani oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif , mempunyai kekuatan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Sedangkan kata "pemerintah" didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Klik ikon untuk menambahkan gambar
Klik untuk mengedit gaya judul Master
Edit gaya teks Master
27/02/2018

#
Tingkat kedua
Tingkat ketiga
Tingkat keempat
Tingkat kelima
27/02/2018

#
Tingkat kedua
Tingkat ketiga
Tingkat keempat
Tingkat kelima
27/02/2018

#
27/02/2018

#
Klik untuk mengedit gaya subjudul Master
27/02/2018

#
27/02/2018

#
Tingkat kedua
Tingkat ketiga
Tingkat keempat
Tingkat kelima
Tingkat kedua
Tingkat ketiga
Tingkat keempat
Tingkat kelima
27/02/2018

#
Tingkat kedua
Tingkat ketiga
Tingkat keempat
Tingkat kelima
Tingkat kedua
Tingkat ketiga
Tingkat keempat
Tingkat kelima
27/02/2018

#
27/02/2018

#
Tingkat kedua
Tingkat ketiga
Tingkat keempat
Tingkat kelima
27/02/2018

#
Tingkat kedua
Tingkat ketiga
Tingkat keempat
Tingkat kelima
27/02/2018

#
Tingkat kedua
Tingkat ketiga
Tingkat keempat
Tingkat kelima
27/02/2018

#
Komprehensif/
Komparatif
Terintregasi dan Lintas Departemen
Proses Pengambilan Keputusan yang Rasional
Bersifat Jangka Panjang
Spesifikasi pada Tujuan dan Pemeringkatan Prioritas
Analisis Total Cost and Benefit
Berurientasi pada Input, Output, dan Outcome
Ada Pengawasan Kinerja
Basis kas digunakan untuk mengakui pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Basis akrual digunakan untuk mengakui pos aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca
SKPD menjadi entitas akuntansi yang harus melaksanakan akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan

PRAREFORMASI
(PASCA
REFORMASI)
1999-2004
PASCA-REFORMASI (LANJUTAN)
2004-SEKARANG
Anggaran Sebagai Alat Perencanaan
Anggaran Sebagai Alat Pengendalian
Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran Sebagai Alat Politik
Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi
Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja
Anggaran Sebagai Alat Motivasi
Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik
Otorisasi oleh Legislatif
Komprehensif / Menyeluruh
Keutuhan Anggaran
Nondiscretionary Appropriation
Periodik
Akurat
Jelas
Transparan
Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD
Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah
Bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas : perhitungan APBD, nota perhitungan, dan perhitungan kas serta pencocokan antara sisa kas dan sisa perhitungan dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja
Pinjaman , baik pinjaman pemerintah daerah dan BUMN, diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah dan masuk dalam pos penerimaan pembangunan
Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD

Bentuk dan susunan APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Indikator kinerja pemda tidak hanya mencakup tiga hal sebagaimana pada masa prareformasi, tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan
Terdapat perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran dengan adanya PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menuntut akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar
Terdapat perubahan dalam sistem pencatatan yaitu dengan dilaksanakannya 'akuntansi' dalam pengelolaan keuangan daerah dan bukan 'pembukuan'

Dikenalkan kembali bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran anggaran
Pengelompokan belanja diganti dari belanja aparatur, pelayanan publik, bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung
Diterapkannya konsep multi terms expenditure framework (MTEF)

Bentuk dan susunan APBD pada periode ini mengalami 2 kali perubahan yaitu awalnya berdasarkan UU No. 6 Tahun 1975.
Indikator kinerja pemerintah daerah mencakup : perbandingan antara anggaran dengan realiasinya, perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya, target dan persentase fisik proyek
Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran lebih ditujukan kepada pemerintah yang lebih tinggi
Proses penyusunan anggaran menggunakan sistem tradisional dengan pendekatan inkremental dan line item
Sistem pencatatan menggunakan sistem tata buku tunggal berbasis kas, yang lebih berbentuk kegiatan 'pembukuan' bukan kegiatan akuntansi

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif
Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran terdiri atas : Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, Neraca Daerah
Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos Pendapatan, melainkan masuk dalam pos Penerimaan
Proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat, selain pemda dan DPRD

APBN DAN PENGANGGARAN

Recommend Documents