APBN
Anggaran pendapatan dan belanja negara
PENGERTIAN
Suatu daftar atau pernyataan atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara
yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dalam satu tahun
CIRI
Pengeluaran rasionil harus menunjukkan, adanya: pertanggungjawaban pemungutan hubungan erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikan pola pengeluaran pemerintah
PENERIMAAN Sumber
penerimaan : penerimaan rutin (penerimaan dalam negeri ) penerimaan pajak langsung pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak perseroan minyak, MPO () penerimaan pajak tak langsung pajak penjualan, pajak penjualan impor, cukai, bea masuk, pajak ekspor, penerimaan minyak lain, PPN penerimaan bukan dari pajak penerimaan pembangunan bantuan program, bantuan yang tidak terkait pada proyek tertentu. Untuk memantapkan pembangunan.
bantuan proyek , menambah dana untuk ekspansi, rehabilitasi, maupun proyek baru.
Penerimaan pembangunan:
pengeluaran
Macam pengeluaran: pengeluaran rutin belanja pegawai/pensiun, belanja barang,
subsidi daerah otonom, bunga/cicilan
hutang pengeluaran pembangunan program pembangunan, bantuan proyek
tabungan pemerintah Tabungan pemerintah adalah selisih antara penerimaan rutin dan pengeluaran rutin.
KEBIJAKAN ANGGARAN
dalam keadaan deflasi digunakan kebijakan anggaran yang defisit, sedangkan kalau inflasi menggunakan yang surplus, dan jika keadaan normal, digunakan kebijakan yang seimbang.
Perekonomian tertutup Dalam perekonomian tertutup, belum dibahas mengenai sektor perdagangan luar negeri yang
sering kali merupakan sektor penting perkembangan ekonomi nasional. Yang mencakup 3 sektor utama, yaitu: sektor rumah tangga, sektor usaha swasta dan sektor pemerintah
Anggaran tidak seimbang anggaran belanja ini digunakan dalam keadaan deflasi atau inflasi anggaran negara yang tidak seimbang akan mempunyai pengaruh yang berlipat ganda terhadap
penghasilan nasional dalam hal ini, pajak proporsional mem punyai fungsi built in stabilizer
Anggaran seimbang budget disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai
dengan pajak-pajak dan semacamnya.
Perekonomian terbuka
dalam perekonomian terbuka, sektor hubungan perdagangan luar negeri negeri dapat kita masukkan kedalam analisa selain sektor rumah tangga, sektor usaha swasta dan sektor pem erintahan.
Ekspor
ekspor dipengaruhi oleh faktor: pendapatan nasional negara lain perubahan tingkat harga barang yang sama didalam dan diluar negeri Sistem
tarif dan kuota
Besar valas yang ada dinegara lain
Impor Impor
dioengaruhi oleh : tingkat pendapatan dalam negeri harga relatif barang dan jasa sistem perdagangan internasional
tersedianya valas
KEBIJAKAN APBN : PENGALAMAN INDONESIA
Sebelum
ORBA
budget defisit menyebabkan inflasi yang parah ekonomi tak berkembang, macet dan runtuh
terjadi kekacauan politik dan sosial pembangunan tak terjadi sarana umum rusak parah investasi diganti dengan spekulasi
ORBA menerapkan anggaran belanja seimbang se imbang yang dinamis berlandaskan trilogi pembangunan,
(stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan)
Kaitan antara landasan dan tujuan pembangunan tujuan indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur landasan pembangunan ekonomi adalah pancasila, UUD 45 dan Trilogi pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia harus selalu berlandaskan ketiga hal tersebut.
Kebijakan ORBA anggaran belanja seimbang yang dinamis APBN dibedakan jadi Anggaran rutin dan anggaran pembangunan Penerimaan APBN dari pajak diluas pengeluaran diprioritaskan pada pembangunan dan bukan kegiatan rutin kebijakan anggaran digunakan untuk meningkatkan penggunaan barang Dalam negri produsen didorong untuk melakukan padat karya yang meminimalisir sistem padat modal
Pola APBN APBN termasuk dalam fungsi administrasi negara sebagai fungsi perencanaan, fungsi
pengawasan dan fungsi pengawasan. Maka dari itu, pengeluaran dana APBN harus dapat m encapai tujuan dan memenuhi fungsinya dan harus me miliki pola-pola tertentu.
Pengaruh penarikan pajak pajak merupakan sumber penerimaan APBN terbesar pada umumnya, pemungutan pajak mengurangi kemampuan berproduksi dan berinvestasi,
namun dapat juga sebaliknya
Pengeluaran pemerintah dalam melakukan pengeluaran, pemerintah mel akukan sebuah tindakan pemberian prioritas ,
dan melakukan klasifikasi menurut fungsi kegiatan sesuai program agar penyediaan biaya terarah pada pelaksanaan suatu proyek.
