ppt APBN APBD.pptx

Penyusunan APBN dan APBD Oleh:

Kelompok 5 

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk meningkatkan perekonomian

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara •

•

•

•

•

UUD 1945 amandemen IV Bab VIII Pasal 23C UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Auntansi Pemerintahan

Fungsi APBN : 1. Fung Fungsi si otor otoris isaasi  Anggaran negara menjadi dasar pendapatan dan pembelanjaan

2. Fungsi perencanaan Pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut

3. Fungsi pengawasan Mengawasi agar kegiatan sesuai dengan tujuan yang direncanakan

4. Fungsi alokasi  Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya

5. Fungsi distribusi  Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

6. Fungsi stabilisasi  Memelihara keseimbangan perekonomian

5. Fungsi distribusi  Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

6. Fungsi stabilisasi  Memelihara keseimbangan perekonomian

TAHAP PENYUSUNAN

PEMERINTAH

Pembahasan RAPBN Dalam bentuk UU

DPR

Menetapkan UU paling lambat 2 bln sebelum thn anggaran

PELAKSANAAN APBN

Setelah ditetapkan ditetapkan UU UU

Peraturan Presiden

Dapat mengalami revisi

PERTANGGUNGJAWABAN APBN Laporan Keuangan yg telah diperiksa BPK

Paling lambat 6 bln setelah tahun anggaran

Prinsip Penyusunan APBN Aspek Pendapatan

Intensifikasi penerimaan

anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran Intensifikasi penagihan dan

pemungutan piutang negara Penuntutan ganti rugi atas

kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Aspek Pengeluaran

Hemat, efesien, dan sesuai

dengan kebutuhan Terarah, terkendali, sesuai

dengan rencana program atau kegiatan Semaksimal mungkin

menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional

Belanja Negara

APBN

2013

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 APBD merupakan suatu suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan  suatu daerah di dalam meningkatkan meningkatkan potensi perekonomian daerah.

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD  UUD 1945 Amandemen IV Bab VIII  UU No. 17

tahun 2003 tentang keuangan Negara  UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Permendagri No. 13 Tahun Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah.  PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  Peraturan Daerah terkait

Prinsip Penyusunan APBD Sesuai dengan kebutuhan  Tepat waktu  Transparan  Melibatkan partisipasi masyarakat   Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan  Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya 

Kebijakan Penyusunan APBN a. Pendapatan Daerah Anggaran pendapatan Anggaran belanja Pembiayaan •

•

•

b. Belanja Daerah Pengeluaran dari kas daerah yang merupakan kewajiban daerah

c. Pembiayaan Daerah Transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RETRIBUSI 

Perizinan tertentu Penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor)



 Jasa Umum Hasil penjualan barang-barang privat dan jasa (fasilitas hiburan/rekreasi )



 Jasa Usaha Memperoleh keuntungan dari pembayar pajak

TRANSFER KE DAERAH    

Dana Dana Dana Dana

Perimbangan Bagi Hasil Alokasi Umum Alokasi Khusus