Pengeluaran Pemerintah dan APBN

Pengeluaran Pengeluaran Pemerintah dan d an APBN

PEREKONOMIAN INDONESIA

³Pengeluaran Pemerintah dan APBN´ Dosen : Pak Achma Hendra Hendra Setiawan, S.E

Nama Kelompok :

Alfarizi Cahya Utama

C2C008 162

2. Anggun Kurnia Saraswati

C2C008 166

3. Bagus Anindito

C2C008 170

4.

Esy

C2C008 184

5.

Harjanti

6.

Ichlasia

7.

Paramita Agusning

8.

Petrus Fraidy Legif Putra

1.

Desmayanti Puspa Arum

C2C008 192

Nurul Andra

C2C008 196

.T.

C2C008212 C2C0082 14

NTANSI REG-2/K JURUSAN JURUSAN AKUNTA REG-2/KELAS B FAKUL TAS EKONOMI KONOM I ULT UNIVERSITAS DIPONEGORO

Makalah Perekonomian Indonesia Pak Achma Hendra

Page 1


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan

oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengertian anggaran dari sudut pandang ekonomi adalah pemenggalan tujuan perusahaan yang kemudian dipecah dalam rencana strategi tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan, rencana tahunan tersebut adalah anggaran yang merupakan kendali jalannya perusahaan agar sesuai dengan yang diharapkan. Adapun Kesalahan dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kerugian yang berarti bagi perusahaan tersebut dan yang lebih buruk akibatnya adalah bangkrutnya perusahaan tersebut. Anggaran Keuangan pemerintah sangatlah penting dalam mengatur sumber daya yang ada sehingga dapat memajukan negaranya. Akan sangat kacau kondisi suatu Negara apabila dalam pengelolaan sumber daya yang ada tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya.Tentunya aka nada banyak penyimpangan dalam menjalankan system kepemerintahannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut bermakna bahwa APBN disusun dengan mempertimbangkan Keadaan Negara saat itu. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Dalam pelaksanaannya apabila dirasa bahwa APBN tersebut harus mengalami revisi (perubahan) dikarenakan perubahan salah satu atau beberapa item yang terkandung dalam penyusunan, maka segera dilakukan perbaikan. Komposisi APBN secara garis besar memuat Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan Pemerintah.

Sama

halnya

dengan

Perusahaan,

bahwa

ketika

pengeluarannya

tidak

diperhitungkan sehingga haruis dilakukannya peminjaman (berakibat pada pos pembiayaan) pada pihak lain tentunya perlu perhitungan akan kemampuan membayar (likuiditas dan solvabilitasnya). Hutang Indonesia hingga saat ini belum lunas yang berakibat semakin berkurangnya sumber daya guna membayar utang ± utang dan tersisa hanya sedikit yang akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang begitu banyak.


Page 2


APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (budget (budget cycle). cycle). Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi (a)tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah; (b) tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat; (c) tahap pelaksanaan APBN; (d) tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan; dan (e) tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pengeluaran adalah hal yang perlu untuk mendapat perhatian dari penetapan jumlah yang dianggarkan pada pos tersebut. Komposisi pengeluaran pemerintah umumnya adalah Belanja Negara yang terdiri dari Belanja pemerinah pusat dan belanja untuk daerah. Makalah ini berusaha untuk membahas masalah APBN dan Pengeluaran pemerintah, seperti ilustrasi yang sedikit diutarakan bahwa penganggaran yang baik berakibat pada majunya perusahaan tersebut dan sebaliknya pengaggaran yang buruk ataupun asal asalan bahkan lebih parah lagi dianggarkan untuk kepentungan segelincir orang maka perusahaan tersebut sedang menuju pintu kebangkrutan terbaiknya.


Page 3


BAB II ISI

2.1 Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan

pendapatan

Y=C+I+G+X-M .

nasional

dengan

pendekatan

pengeluaran

menyatakan

bahwa

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional (dalam arti luas),

sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut

permintaan

agregat.

membandingkan nilai

G

Variabel G terhadap

Y

melambangkan

pengeluaran

pemerintah.

Dengan

serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui

seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional. Kebijaksanaan ±kebijaksanaan yang berkenan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah(pendapatan dan belanja negara) disebut kebijaksanaan fiskal.

2.1.2 Intervensi dan fungsi ekonomi pemerintah Di beberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian , sementara di negara-negara lain campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas. Dalam kancah perekonomian modern,peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu : 1. Peran Alokatif Pemerintah, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan Sumber Daya Ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. 2. Peran distributive ,yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara ad il dan wajar. 3. Peran Stabilisative, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaa n disequilibrum. 4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

2.1.3 Kegiatan Pemerintah Makalah Perekonomian Indonesia Pak Achma Hendra

Page 4


Pemerintah menjalankan peranannya dengan : 1. Pengaturan : Penentuan Kebijaksanaan Pemberian pengarahan dan bimbingan Perizinan Pengawasan 2. Pemilikan sendiri usaha ekonomi dan sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta. 3. Penyelenggaraannya sendiri send iri berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Semuanya itu memerlukan uang yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara(APBN). Dari situlah kita dapat mengetahui berapa rencana dan realisasi penerimaan dan pengeluaran setiap tahun. APBN ini dapat kita baca dari antara lain Nota Keuangan. 1.

Kegiatan produksi, terutama produksi jasa administrasi, perizinan, pengaturan, pengangkatan,perhubungan,penerangan(radio TV) pertahanan, perlindungan hukum, pendidikan, ketertiban, sampai pada produksi gas, listrik, air minum ,emas , perak, dan lain-lain.

2.

Kebijakan Fiskal dan moneter. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran itu seimbang, defisit , atau surplus. Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam keuangan : mengawasi laju inflasi, arah dan besarnya kredit, lalu lintas devisa dan kurs uang asing.

3.

Konsumsi. Pemerintah baik pusat,provinsi, maupun kabupaten adalah konsumen yang sangat besar bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri, sebagian lagi oleh swasta. Kertas, alat tulis kendaraan ,bahan bakar, semua itu dihasilkan swasta.

4.

Kesejahterahan pemerintah mengeluarkan biaya juga untuk kegiatan kesejahterhan yang terdiri dari pensiun, subsidi untuk berbagai mcam barang dan maksud, bantuan pada proyek-proyek sosial dan keagamaan yang mungkin tidak dihitung dalam PDB atau PNB ,tetapi mempunyai peranan penting dalam menjaga kesejahterahan masyarakat

5.

2.2 Pengertian Kebijakan Fiskal


Page 5


Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan dalam APBN Instrumen Kebijakan Fiskal antara lain : 1.

Pembiayaan Fungsional

Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah Pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat. 2. Pengeluaran Anggaran

a. Pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dipergunakan secara terpadu untuk mencapai kestabilan ekonomi b. Dalam jangka panjang diusahakan adanya anggaran belanja seimbang, namun pada masa depresi digunakan anggaran de fisit. fisit. Kebijakan fiskal secara umum diarahkan pada empat sasaran utama: 1.

Menciptakan

stimulus fiskal

Agar dapat menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran pemerintah manfaat yang lebih tepat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan administratif dan menciptakan penyaluran dana secara transparan 2.

Memperkuat

U

basis penerimaan

paya memperkuat basis penerimaan dilakukan melalui perbaikan administratif dan

struktur pajak, ekstensifikasi penerimaan pajak dan bukan poajak, seperti penjualan saham BUMN dan penjualan aset BPPN 3.

Mendukung

U

program rekapitalisasi perbankan

paya untuk menunjang program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan dilakukan

dengan memasukan biaya restrukturisasi perbankan ke dalam APBN 4.

Mempertahankan

prinsip pembiayaan defisit


Page 6


Pemerintah tetap mempertahankan prinsip untuk tidak menggunakan pembiayaan defisit anggaran dari BANK sentral dan bank-bank d dalam negeri, disamping itu pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri, yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional seperti BANK DU NIA, ADB, dan OECF serta jumlah negara sahabat secara bilateral.

2.3 Pengertian APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematiis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 januari - 31 Desember). APBN adalah suatu produk yang berfungsi untuk menggambarkan arah kebijakankebijakan ekonmi makro yang hendak dijalankan pemerintah dalam suatu periode tertentu (periode 1 tahun) dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

2.3.1

Tahan-tahap

dalam APBN

Tahap-tahap dalam APBN dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut: 1. Penyusunan APBN Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk R UU tentang APBN kepada DPR 2. Pelaksanaan APBN SetelahAPBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden 3.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan R UU tentang Pertanggunngjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan keuangan

2.3.2 Struktur dan Format APBN APBN disajikan sesuai dengan format for mat Government Finance Statistics (GFS)-IMF. Makalah Perekonomian Indonesia Pak Achma Hendra

Page 7


Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Negara dan Hibah a. Penerimaan Perpajakan, terdiri atas : y

Pajak Dalam Negeri, terdiri atas : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), cukai dan pajak lainnya.

y

Pajak perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk da n Tarif Ekspor

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas : y

Penerimaan Sumber daya alam (Migas dan Nonmigas)

y

Bagian laba BUMN

y

PNBP lainnya

2. Belanja Negara Belanja terdiri atas dua jenis : a. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan unuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modalm Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan subsidi NonBBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Bencana Lainnya. b. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi

ke Pemerintah Daerah, untuk

kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi :  Dana Bagi Hasil  Dana Alokasi Umum  Dana Alokasi Khusus  Dana otonomi Khusus (yang sedang dialokasikan untuk provinsi Daerah

Istimewa Aceh dan provinsi Papua) 3. Defisit dan Surplus


Page 8


Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Sebaliknya penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Dalam tampilan APBN dikenal dua istilah defisit anggaran yaitu, keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Kesimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga. 4. Pembiayaan a. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta Penyertaan Modal Negara b. Pembiyaan Luar Negeri, meliputi: y

Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan pinjaman Proyek

y

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium

 Berikut Format APBN APBN (Format I-Account I-Account APBN) APBN) :

A. Pendapatan dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Pajak 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah

B. Belanja Negara I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan II. Dana Perimbangan III. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

C. Keseimbangan Primer Makalah Perekonomian Indonesia Pak Achma Hendra

Page 9


D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Dalam Negeri II. Luar Negeri

2.3.3 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi

Umum

(DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap

Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU terdiri dari: 1.

Dana alokasi Umum untuk Daerah Provinsi

2.

Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/kota

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formula statistic yang kompleks, antara lain dengan var iabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khususyang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana perimbangan, disamping Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3.4 Surat Utang Negara (SUN)


Page 10


Mulai tahun 2002, pemerintah telah memberlakukan Surat

Utang

UU

No.24 Tahun 2002 tentang

Negara (SU N). Sebelum undang-undang ini disahkan, SU N dikenal sebagai obligasi

pemerintah. Beberapa poin penting mengenai SU N: a. Tema pokok UU SU N adalah memberikan standing appropriation. appropriation. b. SU N terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (S PN) dan Obligasi Negara (ON). c. Tujuan penerbitan SU N: y

Membiayai defisit APBN

y

Menutup kekurangan kas jangka pendek

y

Mengelola portofolio utang negara

Asumsi APBN Beberapa indikator perekonomian makro yang menjadi asumsi dalam penyusunan APBN disampaikan pemerintah lewat Nota Keuangan RAPBN. Pemerintah menggunakan tujuh indikator perekonomian makro makro sebagai berikut: 1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah 2. Pertumbuhan ekonomi tahunan 3. Inflasi (%) 4. Nilai tukar rupiah per USD 5. Suku bunga SBI 3 bulan (%) 6. Harga minyak Indonesia (USD/barel) 7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

Hal yang mendorongrevisi APBN adalah adanya kenyataan bahwa tingkat sensitivitas asumsi dasar penyusunan APBN itu sangat tinggi terhadap besaran total dan beberapa komponen dalam APBN. Sedikit saja perubahan dalam asumsi, maka dampaknya terhadap APBN ternyata cukup besar.


Page 11


2.4 Fungsi APBN APBN merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka

membiayai

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

dan

pembangunan,

mencapai

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta sert a prioritas pembangunan secara umum. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan Negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara tahun anggaran berikutnya. APBN mempunyai fungsi antara lainnya adalah sebagai berikut: 1. Fungsi otoritas Fungsi otoritas mangandung arti bahwa anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 2. Fungsi perencanaan Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Negara dapat menjadi pedoman bagi Negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Contoh: misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. 3. Fungsi pemasaran Mengandung arti bahwa anggaran Negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi bagi rakyat untuk menilai menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang Negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 4. Fungsi alokasi


Page 12


Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Contoh : mengatur alokasi dana dari seluruh pendapatan Negara kepada pos-pos belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasapublik serta pembiayaan pembangunan lainnya.

5. Fungsi distribusi Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Contoh : subsidi, bea siswa, dan dana pensiun 6. Fungsi stabilisasi Fungis stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Contoh : jika terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal.

2.4.1 Prinsip penyusunan APBN Prinsip penyusunan APBN dapat ditinjau dari dua aspek: 1. Aspek pendapatan Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN adalah : a. Imtensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. b. Intensifikasi penagihandan pemungutan piutang Negara. c. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara dan penuntutan denda. 2. Aspek pengeluaran Sementara itu, berdasarkan aspek pengeluaran, prindsip penyusunan APBN adalah : a. Hmat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. b. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program p rogram atau kegiatan. c. Semaksimal

mungkin

menggunakan

hasil

produksi

dalam

negeri

dengan

memperhatikan kemampuan aau potens po tens nasional.


Page 13


2.4.2 Asas penyusunan APBN APBN disusun dangan berdasarkan asas-asas: 1. Kemandirian 2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas 3. Penajaman prioritas pembangunan 4. Menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang Negara.

2.5 Ciri-ciri APBN Indonesia Secara histories, cirri-ciri utama APBN Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Anggaran yang berimbang dan da n dinamis. Pengertian berimbang dan dinamis tersebut lebih berkonotasi politik, karena secara konseptual APBN Indonesia selalu mengalami déficit, dimana déficit tersebut ditutup dengan bantuan atau pinjaman luar negeri. 2. Kendali yang amat ketat dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Tidak satupun daerah yang mampu membiayai anggaran rutinnya sendiri sehingga terjadi ketergantungan anggaran pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. 3. Adanya praktik-praktik di luar jangkauan anggaran (off (off -budget ). ). Tujuannya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang kelewat ambisius.

Mulai APBN 2000 disebut anggaran deficit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Perubahan tersebut dimaksudkan antara lain untuk : 1. Meningkatkan transparansi sebagai bagian dari tata pemerintahan yang baik. 2. Mempermudah analisis terhadap strategi kebijakan ke bijakan fiskal. 3. Mengantisipasi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.


Page 14


2.5.1 Format dan Ikhtisar APBN Operasi keuangan pemerintah (APBN) disajikan sesuai dengan format

Government

Finance

Stati stic s (GFS)-IMF. Secara garis besar, operasi keuangan pemerintah menurut versi GFS-IMF mencakup 2 hal : 1. Pemerintah Umum, terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah t ingkat I dan II. 2. Operasi Keuangan Sektor Publik, terdiri adari pemerintah umum dan perusahaan perusahaan milik pemerintah. Pada saat ini, GFS Indonesia dalam penyajiannya baru mencakup operasi keuangan pemerintah pusat. Menurut konsep GFS, operasi keuangan pemerintah pusat merupakan konsolidasi dari transaksi anggaran dan program jaminan sosial. Secara umum, komponen GFS terdiri dari 4 komponen : y

Penerimaan dan hibah;

y

Pengeluaran dan pinjaman neto;

y

Surplus/Defisit;

y

Pembiayaan.

y

2.5.2 Peran APBN di Negara-Negara Berkembang APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek ( 1 tahun ). y

APBN sebagai alat Stabili St abilisasi sasi Ekonomi,

1. Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total 2. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Makalah Perekonomian Indonesia Pak Achma Hendra

Page 15


3. Basis

perpajakan

diusahakan

diperluas

secara

berangsur-angsur

dengan

cara

mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya. 4. Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi. 5. Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran pembangunan. Peranan strategis APBN tersebut berkaitan dengan ketiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dengan peranan yang sangat strategis tersebut, maka APBN harus sehat, dan sustainable. Ada tiga indikator APBN yang sehat dan berkesinambungan, yaitu: defisit harus terkendali menuju seimbang atau surplus, keseimbangan primer terjaga positif, rasio utang yang cenderung menurun. Sebagai alat kebijakan fiskal, APBN harus dapat berfungsi sebagai stabilisator bagi perekonomian, dan atau bersifat kontra-siklis (Countercyclical). Ini berarti, pada saat ekonomi sedang dalam masa ³boom´, Pemerintah dapat menjalankan anggaran surplus, dan sebaliknya, pada saat resesi/krisis, Pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal dengan menjalankan anggaran defisit. Dengan demikian, secara overall, APBN akan menuju seimbang selama suatu periode jangka panjang siklus ekonomi (Balanced Budget Over Cycle).


Page 16


BAB III KESIMPULAN

Setelah membahas APBN dan pengeluaran pemerintah dan semua fungsi dari penyusunan APBN yang dimaksud memuat semua golongan masyarakat dan bukan pada kepentingan

kelompok

tertentu,

diharapkan

pemerintah

benar-benar

mengontrol

dari

penlaksanaannya dan juga melihat manfaat dari pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan agar menambah pendapatan negar dan bukannya menambah pembiayaan Negara yang berakibat penggunaan Sumber daya hanya untuk membayar utang luar negeri.


Page 17


DAFTAR PUSTAKA

Hendra, Achma, 2011. Perekonomian Indonesia, Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang Kebijakan -F iskal iskal www.wiziq.com/tutorial/39767- Kebijakan Ch Chapter%20 I .pdf repo sitory.u su.ac.id/bit s stream/123456789/20196/4/ .pdf

fiskal-merupakan--.pdf www.linkpdf.com/.../bab-i-pendahuluan-1-1-latar -belakang -kebijakan - fiskal

www.wiziq.com/tutorial/39726- A PBN www.bppk.depkeu.go.id/.../analisis-hubungan-pengeluaran - pemerintah-dan-produk-domestik bruto-dengan-menggunakan-pendekatan


Page 18

Pengeluaran Pemerintah dan APBN

Recommend Documents