Informed Consent Tindakan Medis adalah suatu penjelasan kepada pasien dan keluarganya yang akan dilakukan tindakan medis, dimana penjelasan diberikan oleh petugas Puskesmas Pamenang
Tujuan
Sebagai acuan dalam penerapan langkah–langkah memberikan informasi dan penjelasan kepada pasien sebagai bukti kekuatan hukum. SK Kepala Puskesmas No
Kebijakan
Tentang Pelayanan klinis
Referensi
Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Prosedur
1. Petugas / Dokter melakukan pengkajian kepada pasien , bila diperlukan suatu tindakan medis maka dokter yang memeriksa harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. 2. Petugas / Dokter memberikan penjelasan kepada pasien mengenai : a. Diagnosis penyakit Pasien. b. Sifat dan luasnya tindakan medis yang akan dilakukan. c. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan medis tersebut. d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. e. Alternatif prosedur atau cara lain tindakan medis yang dapat dilakukan. f. Konsekuensinya apabila tidak dilakukan tindakan medis tersebut. g. Prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan atau tidak dilakukan. h. Keberhasilan/ketidakberhasilan tindakan medis tersebut 3. Pelaksanaan Informed Consent tersebut dianggap benar bila persetujuan atau penolakan tindakan medis : a. Diberikan tanpa paksaan. b. Diberikan setelah mendapat informasi dan penjelasan yang diperlukan c. Dilakukan oleh pasien dewasa yang sehat mental (lebih dari 21 tahun) d. Bagi pasien dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua/wali atau orang tua/wali berhalangan hadir, maka persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang dengan menandatangani format yang disediakan. 4.
Petugas /Dokter memberikan informed consent/ persetujuan tindakan medis ini untuk tindakan medis bedah yang menggunakan narkose, tindakan medis yang beresiko tinggi, tindakan medis pada pasien gawat darurat yang tidak sadar 6. Setelah petugas / Dokter memberikan penjelasan yang cukup dan pasien menolak dilakukan tindakan medis, maka pasien harus menandatangani surat penolakan tindakan medis. 7. Pada tindakan beresiko tinggi dan tindakan medis bedah, Informed Consent harus ditandatangani oleh pasien itu sendiri, dokter yang bertangggung jawab dan dua orang saksi. 8. Jika keadaan pasien tidak sadar serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat darurat yang
perlu tindakan medis segera untuk kepentingannya, maka lembar persetujuan dapat ditandatangani oleh dua orang dokter yang menangani pasien tersebut atas sepengetahuan Kepala Puskesmas. 9. Perluasan tindakan medis/operasi selain tindakan medis yang telah disetujui, tidak dibenarkan dilakukan dengan alasan apapun juga kecuali apabila perluasan tindakan medis tersebut terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. 10. Setelah perluasan tindakan medis/operasi sebagaimana tersebut diatas dilakukan, dokter harus memberikn informasi kepada pasien atau keluarganya. 11. Petugas /Dokter yang akan melakukan tindakan medis mempunyai tanggung jawab untuk 12. memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan, apabila berhalangan maka informasi dan penjelasan yang harus diberikan dapat diwakilkan kepada dokter lain dengan sepengetahuan dokter yang bersangkutan. 13. Dalam hal tindakan medis yang bukan bedah (operasi) dan tindakan non invasif lainnya, maka informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.
6. Unit Terkait
7. Dokumen terkait
8. Rekaman Historis Perubahan
Unit Gawat Darurat Poli Gigi Poli Umum Poli KIA Form Informed Consent Form penolakan tindakan medis Berkas Rekam Medis Pasien
