Review Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, makalah yang berjudul “Review “ Review Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi” Banyuwangi” dalam penyelesaian penyelesai an tugas mata kuliah Pengantar Lingkungan Pesisir ini telah diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada dosen mata kuliah Pengantar Lingkungan Pesisir. Terima kasih juga penulis tujukan kepada keluarga dan seluruh pihak yang senantiasa membantu dan mendukung dalam penyusunan makalah ini. Makalah ini penulis buat untuk membantu pembaca supaya lebih memahami dan mempelajari materi dalam kuliah Pengantar Lingkungan Pesisir. Makalah ini penulis persembahkan khusus kepada para mahasiswa perencanaan wilayah dan kota ITS serta para dosen perencanaan wilayah dan kota ITS, namun tidak menutup kemungkinan bagi para pembaca umum lainnya. Penulis juga menyadari atas segala kekurangan dalam makalah ini.sehingga penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki makalah penulis selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca umumnya.

Surabaya, 31 Maret 2015

Penulis

i

Pengantar Lingkungan Pesisir Review Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-P ulau Kecil Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i DAFTAR ISI ...........................................................................................................................ii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................................... iii I.

PENDAHULUAN............................................................................................................ 1

II.

PEMBAHASAN .............................................................................................................. 1

A.

Konsep Dasar Teoritis ................................................................................................ 1

B.

Fakta dan Analisa Ekosistem Mangrove..................................................................... 3

C.

Rencana Ekosistem Mangrove ................................................................................... 4

III.

ANALISIS DOKUMEN PERENCANAAN .................................................................... 4

A.

Kelebihan Dokumen ................................................................................................... 4

B.

Kekurangan Dokumen ................................................................................................ 5

IV.

PENUTUP .................................................................................................................. 7

A.

Kesimpulan dan Rekomendasi ................................................................................... 7

B.

Lesson Learned.......................................................................................................... 8

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 9 LAMPIRAN ......................................................................................................................... 10

ii


DAFTAR GAMBAR Gambar 2. 1 Metode transek mangrove ........................................................................................... 6

DAFTAR TABEL Tabel 1 Pengelompokkan Data Dalam Penyusunan RZWP ....................................................... 10 Tabel 2 Kriteria yang menentukan kondisi mangrove .................................................................. 11 Tabel 3 Kriteria Baku Kerusakan Mangrove .................................................................................. 12

iii


I. PENDAHULUAN Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan dimana batasnya dapat didefinisikan baik dalam konteks struktur administrasi pemerintah maupun secara ekologis. Secara historis menunjukan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya, agar pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dapat terselenggara secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari pemerintah dengan memperhatikan kepentingan stake holders lainnya. Penataan ruang tersebut lebih menekankan kepada perencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang khusus dibuat berdasarkan analisis kondisi eksisting wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Data ini merupakan data yang vital untuk digunakan sebagai dasar rencana karena data-data ekosistem ini memiliki berbagai potensi, yakni meliputi sumber daya hayati, sumber daya hayati, jasa-jasa lingkungan, fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi ekonomi, serta f ungsi ekologi. Perencanaan pesisir haruslah mengambil bentuk sebagai rencana yang terintegrasi, serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologis, dan sosial politik dengan sifat berkelanjutan. Studi kasus yang diangkat dalam laporan ini adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi sebagai wilayah bagian timur Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya alam berupa pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat potensial dan strategis, sehingga perencanaannya memerlukan data ekosistem yang terinventarisasi dengan baik dan menjadi lokasi studi yang ideal untuk bahan identifikasi fakta dan analisa terkait ketersediaan data ekosistem, khususnya mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga dapat diketahui bagaimana ekosistem mangrove yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan dapat diidentifikasi apa saja kelebihan dan kekurangan data ekosistem mangrove dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi.

II.

PEMBAHASAN A. Konsep Dasar Teoritis Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil menjelaskan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global dengan memperhatikan Pengantar Lingkungan Pesisir Review Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-P ulau Kecil Kabupaten Banyuwangi

1

aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Berdasarkan

Peraturan

Nomor

PER/16/MEN/2008

tentang

Perencanaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Perencanaan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya. Terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam tahap penyusunan rencana wilayah pesisir, salah satunya adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh gambaran awal tentang isu, permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumberdaya laut pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi perencanaan yang digunakan sebagai data awal dalam membuat peta dasar, peta tematik dan peta rencana. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan survei langsung ke lapangan. Selain itu juga dapat dilakukan pengumpulan data informasi dari lembaga atau institusi yang telah melakukan proses pengumpulan data lapangan dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan, buku, diagram, peta, foto dan media penyimpanan lainnya. Data-data dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana wilayah pesisir ini antara lain meliputi: 1. Kebijakan

terkait,

dalam

penyusunan

rencana

harus

mempertimbangkan

kebijakan setempat sehingga nantinya akan didapat rencana yang sesuai. 2. Kondisi fisik wilayah, hal ini dapat dilihat dari data geologi, morfologi, topografi dan sebagainya. 3. Hidro-oceanografi, meliputi data pasang surut, batrimetri, arus, kualitas air laut serta angin dan gelombang. 4. Bio-ekologi, meliputi data sebaran biota, kondisi ekosistem pesisir serta kondisi sumber daya pesisir. 5. Sosial, Ekonomi dan Budaya merupakan data pendukung seperti kependudukan, budaya dan adat setempat, perekonomian, sarana prasarana serta pemanfaatan ruang eksisting. Data-data diatas merupakan data fakta yang dibutuhkan untuk menganalisa sehingga didapat produk perencanaan yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebijakan setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran. Metode pengumpulan data diatas juga sangat diperlukan dalam ekosistem mangrove untuk menjelaskan bagaimana kondisi eksisting ekosistem mangrove pada suatu wilayah secara mendetail. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan


2

mangrove yaitu meliputi faktor salinitas, subtract serta kondisi pasang surut air laut. Untuk lebih jelasnya mengenai data ketiga factor tersebut dapat dilihat pada Lampiran. Terdapat dua metode pengumpulan data mangrove yaitu: 1. Metode Angle Count Cruising 2. Metode Transek Plot Garis Namun metode pengumpulan data mangrove yang biasanya dilakukan di Indonesia adalah dengan metode transek plot garis atau biasa dikenal dengan analisis vegetasi. Metode ini menggunakan peralatan yang relatif sederhana dan memberikan data akurat utk banyak aspek (karakteristik dan struktur) ekosistem mangrove. Adapun prinsip dasar dari metode ini dengan mengetahui densitas (kerapatan), frekuensi (keterdapatan), dan dominansi. Selanjutnya

data

mengenai

kerapatan

dapat

digunakan

untuk

menentukan

kerusakan mangrove dengan membandingkan bagaimana penutupannya dengan nilai kerapatannya. Pedoman mengenai kriteria baku dan penentuan kerusakan mangrove dapat dilihat pada Lampiran. Selain itu data frekuensi digunakan untuk mengetahui kondisi jumlah mangrove dimana jika pengukurannya dilakukan secara temporal akan diketahui apakah setiap waktunya mangrove mengalami pengurangan atau penambahan. Dominansi dapat diketahui dengan melihat mayoritas jenis mangrove di suatu wilayah, dengan begitu dapat direncanakan penanganan ekosistem mangrove sesuai jenisnya karena berbeda jenis maka berbeda pula karakteristik mangrove. Data mengenai jenis-jenis mangrove dapat dilihat pada Lampiran. B. Fakta dan Analisa Ekosistem Mangrove Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi, ekosistem mangrove banyak dijumpai sepanjang pantai di teluk Pangpang dari jenis Rhizophora dan Avecinea. Hutan mangrove di sisi barat teluk Pangpang termasuk ke dalam bagian dari kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Mangrove di kawasan sisi barat teluk Pangpang merupakan hasil penanaman oleh masyarakat dengan ketebalan ±100 meter dan jenis bibit mangrove yang digunakan adalah Rhizophora mucronata. Selain mangrove yang ada di sisi barat teluk Pangpang juga terdapat mangrove di sisi timur dan sisi selatan teluk Pangpang. Untuk mangrove di kawasan sisi timur teluk Pangpang, kondisi hutan mangrove masih alami dan baik dengan ketebalan berkisar antara 300-400 meter. Sedangkan untuk mangrove pada sisi selatan teluk Pangpang terdapat mangrove alami dengan ketebalan 1.000 meter dimana zonasi mangrove di sisi selatan teluk Pangpang relative sama dengan sisi barat teluk Pangpang.


3

Menurut data dari Departemen Kelautan dan Perikanan, selain di teluk Pangpang ekosistem mangrove juga terdapat pada: 

Kecamatan Banyuwangi



Kecamatan Wongsorejo



Kecamatan Kalipuro



Kecamatan Tegaldlimo



Kecamatan Pesanggaran

Namun proporsi jumlah mangrove di kecamatan diatas tidak sebanyak pada kawasan teluk Pangpang. Tingkat kerawanan akan kerusakan mangrove pada Kabupaten Banyuwangi disebabkan adanya pengembangan beberapa kegiatan, meliputi permukiman, akomodasi wisata dan atraksi wisata. C. Rencana Ekosistem Mangrove Pada umumnya ekosistem mangrove berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) serta mencegah terjadinya pencemaran pantai. Oleh karena itu, perlu dilakukan

perlindungan

yang

ketat

untuk

menjaga

habitat

mangrove.

Rencana

pengembangan sub kawasan konservasi hutan mangrove pada Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 2.705,78 Ha.

III. ANALISIS DOKUMEN PERENCANAAN Dalam menganalisa dokumen perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi, kami membandingkan dengan rencana sejenis, yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Jawa Timur. A. Kelebihan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi secara umum sudah cukup baik dan dijabarkan secara sistematis. Dalam pembahasan ekosistem mangrove yang terdapat pada RZWP ini kelebihannya adalah : 1. Ekosistem Mangrove dijelaskan RZWP Kabupaten Banyuwangi pada Bab IV Analisa Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil halaman 33. Pembahasan yang terdapat pada rencana ini meliputi definisi mangrove secara umum beserta ciri-cirinya yakni hutan yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi pasang surut air laut, sehingga lantai hutannya selalu tergenang air. Manfaat hutan mangrove secara fisik seperti menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari abrasi, menahan tiupan angin kencang dari laut, serta menjadi wilayah penyangga terhadap rembesan air laut (intrusi) dan biologis yakni Pengantar Lingkungan Pesisir Review Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-P ulau Kecil Kabupaten Banyuwangi

4

sebagi tempat memijah dan berkembang-biaknya hewan air, tempat berlindung dan kembang biak berbagai spesies burung dan satwa lain serta sebagai sumber plasma nutfah dan juga secara ekonomis. 2. Dalam pembahasan mengenai ekosistem mangrove menjelaskan pula tentang pengembangan kawasan yang kurang berwawasan lingkungan sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Analisa Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil halaman 34. sehingga berpotensi merusak ekosistem hutan mangrove. Dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan mangrove saat ini cenderung merusak yang dapat menyebabkan penurunan luas hutan mangrove. Eksploitasi kawasan hutan mangrove menjadi kawasan tambak, industri, permukiman, dan pertanian yang menjadi faktor utama kerusakan mangrove. B. Kekurangan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi memiliki kekurang-sempurnaan sebagaimana dokumen perencanaan lainnya. Berikut penjelasan kekurangan dari analisis penulis: a. Luasan area mangrove secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi tidak dicantumkan dan dijelaskan dengan jelas, hanya terdapat penjelasan letak hutan mangrove yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sebaiknya dijelaskan luasan eksisting per kecamatan yang berbatasan dengan laut yang mempunyai area konservasi mangrove. b. Kondisi Eksisting hutan mangrove belum dijelaskan dengan rinci, penjelasan hanya berkisar tentang pengertian dan definisi mangrove saja sebagaimana dijelaskan pada

RZWP Kabupaten Banyuwangi pada Bab IV Analisa Zonasi

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil halaman 33. Sebaiknya tidak dijelaskan pula jenis atau spesies mangrove yang terdapat pada wilayah konservasi sebagai bentuk pelestarian spesies-spesies mangrove endemic maupun langka. Yang kedua yakni kerapatan tutupan mangrove sebagai dasar mengetahui kondisi mangrove yang belum tercantum pada dokumen perencanaan, apakah dalam keadaan baik sesuai standar ataupun tidak dan tingkat kerusakan mangrove pada Kabupaten ini juga belum diketahui. Pengukuran kondisi mangrove sesuai baku mutu tercantum pada Keputusan Menteri LH No.201 Th. 2004 (Lampiran). Yang ketiga yakni persebaran mangrove di Kabupaten Banyuwangi dari data persebaran ini kita bisa melakukan pencegahan terhadap bencana gelombang, dari data persebaran ini dapat memperkirakan daerah yang rawan dengan kondisi mangrove untuk dapat mengurangi resiko bencana. Adanya penjelasan mengenai Pengantar Lingkungan Pesisir Review Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-P ulau Kecil Kabupaten Banyuwangi

5

hal ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan kawasan untuk memperoleh hasil rencana yang optimal untuk diterapkan di Kabupaten Banyuwangi ini. c. Dalam penyajian data lokasi dan luas kawasan hutan mangrove tidak terdapat visualisasi dalam bentuk peta maupun tabel apabila dibandingkan dengan RZWP Provinsi Jawa Timur yang memberikan keterangan persebaran berupa peta pada Bab II halaman 12. Penyajian analisis deskriptif berupa tabel, gambar, grafik maupun peta dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi ini. d. Belum terdapatnya penjelasan mengenai pengukuran luas mangrove ideal dalam buku Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi. Sebaiknya dicantumkan cara-cara pengukuran yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan. Cara cara yang umumnya digunakan untuk melakukan pengukuran luas dan kerapatan mangrove yakni: 1. Menghitung luasan area konservasi hutan mangrove melalui citra satelit dengan cara luas pada citra dikalikan dengan skala citra. Cara pertama ini cukup mudah, namun tidak akurat dan tidak dapat menjawab banyak aspek hanya terbatas pada luas keseluruhan saja. 2. Dengan metode transek plot garis (transect line plots) yang dimodifikasi dan dikenal

sebagai

analisis

vegetasi.

Prosedur

yang

digunakan

adalah

menentukan lokasa representative dan memotong tegak lurus dengan garis pantai agar zonasi dapat diketahui. Lalu, transek disipkan lebih dari 1 (minimal 3) agar mewakili kerapatan antar transek.1 transek terdiri dari minimal 3 plot, terdapat ukuran tertentu dalam pengukuran plot. Diharapkan output berupa DBH (diameter batang), kerapatan, frekuensi dan dominasi hingga diperoleh indeks sebagaimana tercantum pada poin (b). Metode ini menggunakan alat yang relatif sederhana namun akurat untuk beberapa aspek. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama dan skill yang cukup untuk melakukan identifikasi.

6

Gambar 2. 1 Metode transek mangrove Sumber: Presentasi Mata Kuliah Mangrove


e. Berkaitan dengan rencana hutan mangrove, tidak ada penjelasan yang lengkap mengenai rencana kedepannya, pembahasan mengenai mangrove terdapat pada subab zona perlindungan setempat dan penyajian rencananya terbatas pada rencana luas keseluruhan kawasan konservasi mangrove seluas 2.075,78 hektar. Sedangkan, pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Jawa TImur, terdapat perbedaan

data

rencana

pengembangan

hutan

mangrove

di

Kabupaten

Bayuwangi yang terbagi pada lokasi di perairan Wongsorejo, Teluk Pang-Pang, Grajagan (daerah rawan tsunami), Teluk Rajegwesi, Pesanggaran, rawa Taruna Jajag (perbatasan Kec.Tegaldlimo dengan Purwoharjo), dan Rawa Biru Kec. Pesanggaran dengan luas total 1.738,33 Hektar (RZWP Provinsi Jawa Timur Bab IV halaman 41 dan 42). Adanya perbedaan ini sebaiknya dapat dihindari dan dapat disinkronkan satu sama lainnya. Data dari RZWP Kota/Kabupaten yang didapat sebagai dasar penyusunan RZWP Provinsi sebaiknya diverifikasi lagi dan dicocokkan dengan kondisi eksisiting sehingga tidak ada tumpang tindih antar informasi. f. Hasil rencana kawasan konservasi hutan mangrove tidak dapat menjawab permasalahan kondisi eksisting mangrove dikarenakan kurang lengkapnya data fakta dan proses pengambilan data juga kurang tergambarnya fenomenafenomena yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas mangrove di Kabupaten Banyuwangi. Sebaiknya pada data fakta kawasan konservasi mangrove dijelaskan mengenai hal hal diatas sebagai landasan pengembangan agar rencana yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan pada kawasan konservasi mangrove Kabupaten Bayuwangi secara optimal. IV. PENUTUP A. Kesimpulan dan Rekomendasi Dari penjelasan mengenai dokumen RZWP Kabupaten Banyuwangi di atas, maka dalam menyusun RZWP untuk ekosistem mangrove yang baik adalah dengan: 1. Menjelaskan luasan eksisting area mangrove per kecamatan yang memiliki area konservasi mangrove di Kabupaten Banyuwangi. 2. Menjelaskan pengertian dan definisi mangrove serta kondisi eksisting hutan mangrove yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu dijelaskan pula kerapatan tutupan mangrove sebagai dasar mengetahui kondisi mangrove, apakah hutan mangrove dalam keadaan baik sesuai standar ataupun tidak. Bisa juga dengan mencantumkan pengukuran kondisi mangrove sesuai baku mutu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004. Pengantar Lingkungan Pesisir Review Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-P ulau Kecil Kabupaten Banyuwangi

7

3. Menjelaskan jenis dan spesies mangrove yang terdapat pada wilayah konservasi sebagai bentuk pelestarian spesies-spesies mangrove endemic maupun langka. Selain itu, dijelaskan pula persebaran spesies-spesies mangrove di Kabupaten Banyuwangi. 4. Untuk persebaran lokasi spesies mangrove dan luas kawasan huta mangrove sebaiknya ditampilkan dalam bentuk peta, tabel, gambar, maupun grafik agar lebih memudahkan pembaca memahami isi RZWP Kabupaten Banyuwangi ini. 5. Menjelaskan pengukuran luas mangrove yang ideal karena cara-cara pengukuran tersebut dapat dijadikan acuan dalam perencanaan. 6. Menjelaskan rencana kedepan kawasan mangrove tersebut yang tidak terbatas pada rencana luas keseluruhan kawasan konservasi mangrove saja. 7. Menjelaskan data fakta dan proses pengambilan data agar hasil rencana kawasan konservasi hutan mangrove dapat menjawab permasalahan kondisi eksisting mangrove yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. B. Lesson Learned Sebagai seorang planner, dengan adanya review dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi maka kita dapat : 1. Mengetahui hal apa saja yang tedapat dalam suatu dokumen perencanaan RZWP Kabupaten Banyuwangi, khususnya perencanaan kawasan pesisir Kabupaten Banyuwangi. 2. Mengetahui kondisi pesisir di Kabupaten Banyuwangi dan lokasi mana saja yang berbatasan langsung dengan laut atau merupakan kawasan pesisir Kabupaten Banyuwangi. 3. Mampu melihat kelebihan dan kekurangan dari dokumen RZWP Kabupaten Banyuwangi ini, sehingga dapat menyimpulkan indikator apa saja yang diperlukan dalam suatu dokumen perencanaan. Selain itu, kita dapat menarik suatu pembelajaran tentang analisa ketersediaan fakta dan analisa aspek ekosistem ini pada dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Kabupaten Banyuwangi sebagai pondasi awal dalam perencanaan kawasan pesisir sebagai salah satu sub keilmuan dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota.

8


DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

9


LAMPIRAN Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, data yang diperlukan dalam penyusunan rencana dapat dikelompokkan berdasarkan tabel dibawah ini: Tabel 1 Pengelompokkan Data Dalam Penyusunan RZWP Jenis Data Teknik Komponen Data Sumber Data Pengambilan Data Prmer Sekunder Kebijakan RTRW Sekunder Instansi Studi Pustaka RPJM dan Renstra Sekunder Instansi Studi Pustaka Isu dan Masalah Sekunder Instansi Studi Pustaka Studi Terkait Sekunder Instansi Studi Pustaka Kondisi Fisik Wilayah Geografis dan Sekunder Instansi Studi Pustaka Administratif Geologi dan Sekunder Instansi Studi Pustaka Morfologi Topografi Sekunder Instansi Studi Pustaka Iklim dan Cuaca Sekunder Instansi Studi Pustaka Hidro-Oceanografi Pasut Sekunder Instansi Studi Pustaka Bathimetri Sekunder Instansi Studi Pustaka Arus Sekunder Instansi Studi Pustaka Angin dan Sekunder Instansi Studi Pustaka Gelombang Kualitas Air Laut Primer Pengukuran Observasi Bio-Ekologi Sebaran Biota Wawancara, Responden, (endemik lagkah, Primer Sekunder Observasi, Studi Instansi hampir punah, invasi) Pustaka Kondisi Ekosistem Responden, Wawancara, Pesisir (mangrove, Primer Sekunder Pengukuran, Observasi, Studi terumbu karang, Instansi Pustaka lamun, lahan basah) Kondisi Sumberdaya Pesisir (pencemaran, Responden, Wawancara, Studi Primer Sekunder degradasi, isu dan Instansi Pustaka masalah) Sosial, Ekonomi, dan Budaya Responden, Wawancara, Studi Kependudukan Primer Sekunder Instansi Pustaka Budaya dan Adat Responden, Wawancara, Studi Primer Sekunder Istiadat Instansi Pustaka Responden, Wawancara, Studi Perekonomian Primer Sekunder Instansi Pustaka Sarana dan Responden, Wawancara, Studi Primer Sekunder Prasarana Instansi Pustaka Pemanfaatan Ruang Responden, Wawancara, Studi Primer Sekunder Eksisting Instansi Pustaka Sumber: Peraturan Nomor PER/16/MEN/2008


10

Selain

itu,

dalam

Peraturan

Nomor

PER/16/MEN/2008

tentang

Perencanaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Perencanaan juga dijelaskan dalam menetukan kondisi ekosistem mangrove mempertimbangkan banyak aspek seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

No.

Tabel 2 Kriteria yang menentukan kondisi mangrove Kriteria Kesesuaian Variable Data Baik Sedang

1.

Kelerengan Pantai dan Pasang a. Frekuensi Rendaman (hr/km)

2. 3. 4. 5. 6.

Tekstur pH Tanah pH Air Salinitas (o/oo) Bahan Organik

Buruk

> 15

5 - 15

<5

Lumpur 5,5 – 8,5 5,0 - 7,5 5 - 25 1-5

Lumpur Pasir 4,0 – 5,5 3 -5 atau 7,5 – 8,0 26 – 40 0 -1 atau 5 - 10

Pasir < 4,0 atau > 8,0 < 3,0 atau > 8,0 < 5 atau > 40 > 10

Sumber: Peraturan Nomor PER/16/MEN/2008

Data-data pada tabel sangat diperlukan dalam penentuan kondisi mangrove dikarenakan mangrove merupakan salah satu jenis flora yang ekstrem yaitu dapat beradaptasi dilingkungan tertentu. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui data-data seperti yang tercantum dalam tabel. Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki beraneka macam jenis dimana jenis mangrove ini yang menentukan karakteristiknya. Sehingga dalam perencanaan ekosistem mangrove perlu diketahui terlebih dahulu jenisnya agar penanganannya dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik mangrove. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan no. P.03/MENHUT-V/2004, terdapat beberapa jenis mangrove antara lain: 1. Avicennia 2. Sonneratia 3. Rhizopora 4. Bruguiera 5. Lumnitzera 6. Xylocarpus 7. Nypa Upaya pengendalian untuk melindungi mangrove dari kerusakan adalah dengan mengetahui adanya tingkat kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya. Kriteria baku kerusakan mangrove digunakan sebagai cara untuk menentukan status kondisi mangrove. Berdasarkan KepMen LH No 201 Tahun 2004, kriteria baku kerusakan mangrove ditetapkan berdasarkan presentase luas tutupan dan kerapatan mangrove yang hidup. Metode penentuan Kriteria Baku Kerusakan Mangrove didasarkan pada penggunaan metode Transek Garis dan Petak Contoh (Transect Line Plot. Metode Transek Garis dan Petak Contoh (Transect Line Plot ) adalah metode pencuplikan contoh populasi suatu Pengantar Lingkungan Pesisir Review Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-P ulau Kecil Kabupaten Banyuwangi

11

ekosistem dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut. Metode pengukuran ini merupakan salah satu metode pengukuran yang paling mudah dilakukan, namun memiliki tingkat akurasi dan ketelitian yang akurat.

Baik Rusak

Tabel 3 Kriteria Baku Kerusakan Mangrove Kriteria Penutupan (%) Kerapatan (pohon/ha) Sangat Padat ≥ 75 ≥ 1500 Sedang ≥ 50 - < 75 ≥ 1000 - < 1500 Jarang < 50 < 1000

Sumber: KepMen LH No 201 Tahun 2004

12


Review Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuwangi

Recommend Documents