RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K)
Oleh: Dr. Ir. Subandono Diposaptono, M.Eng Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Hp. 087775900246
POTENSI SUMBER DAYA DAN ANCAMAN BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Wilayah Pesisir Provinsi Wilayah Pesisir Kab/Kotai
Memiliki 17,480 pulau dan 95.181 km panjang garis pantai Produktivitas hayati tinggi dengan keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia Pusat kegiatan rekreasi, transportasi, industri, permukiman, pelabuhan, bisnis, jasa lingkungan dll. Kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan pada GDP : sebesar 24,5% dari total GDP nasional, hanya + 2,5% berasal dari komoditas perikanan 55% produksi perikanan berasal dari wilayah pesisir Wilayah pesisir Indonesia mengandung sekitar 2.500 spesies moluska, 2.000 spesies krustase, 6 spesie penyu, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Luas terumbu karang mencapai 32.935 km2 (sekitar 16,5% dari luas terumbu dunia), dan terdiri atas 70 genus dan lebih dari 500 spesies karang.
Rentan terhadap perubahan lingkungan dan ancaman bencana Konflik Pemanfaatan Ruang Ilegal Fishing dan merusak Produksi Peikanan menurun sejak 1990 Overfishing, tamgkapan semakin kecil dan fishing ground semakin jauh
PERENCANAAN SPASIAL RTRWN
PERENCANAAN NON SPASIAL RPJP (20 tahun)
UU 26/2007
RTRWP
RPJM (5 tahun)
RTRWK RTRPulau/ Kepulauan RTR Strategis nasional
RKPD
UU 25/2004
(20 tahun)
UU 24/2007 PB UU32/2004 OTODA
RTR Kota
RZWP-3-K
RDTR
RSWP-3-K PROVINSI KAB/KOTA
PERIJINAN
UU 27/2007 jo UU 1/2014 PWP-PPK
RPWP-3-K UU SEKTORAL UU 32/2009
RAPWP-3-K
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pula
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Subandono
TENTANG PENATAAN RUANG Pasal 1
Pasal 6 (3)
Pasal 6 (4)
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang(5) undang tersendiri
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pula
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Subandono
Struktur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27/2007 Jo UU No. 1/2014)
PERENCANAAN
PASAL 14 AYAT (1) dan (2) UU 1/ 2014 Usulan dilakukan oleh Pemda, Masyarakat, dan Dunia Usaha Mekanisme: penyusunan melibatkan masyarakat
Selaras, serasi, dan seimabng dg RTRW
PEMANFAATAN
Lanjutan..
PENGAWASAN
PENGENDALIAN
Patroli dan Penyidikan
Akreditasi Program PWP3K
PS. 16 s.d. 22C UU 1/ 2014
RSWP3K (20 THN)
RZWP3K (20 THN) RPWP3K (5 THN) RAPWP3K (1-3 THN) PASAL 7 AYAT (3) Wajib disusun Pemda
IZIN LOKASI IZIN PENGELOLAAN Pemanfaatan PPK dan Perairan dsk. (tmsk orang asing)
Konservasi Rehabilitasi
Reklamasi
RZWP3K Provinsi dan RZWP3K Kabupaten/Kota menjadi dasar pemberian Izin Lokasi kegiatan di perairan pesisir
Substansi UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 16 1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulaupulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. 2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan
Pasal 17
Mekanisme Sistem Perizinan (Lokasi & Pengelolaan)
1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. 3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. 4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
... Pasal 19
Substansi UU No. 1 Tahun 2014 ... lanjutan Pasal 19 1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan: a. produksi garam; b. biofarmakologi laut; c. bioteknologi laut; d. pemanfaatan air laut selain energi; e. wisata bahari; f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan. 2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
SISTEM PERIZINAN DI DARAT Berdasarkan PP No.15/2010 tentang PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (turunan UU 26/2007)
RTRWN RTRW PROV RTRW KAB / KOTA
1
IJIN PRINSIP
2
IZIN LOKASI (Di Darat)
3
4 5
IZIN PENGGUNAAN / PEMANFAATAN TANAH
SISTEM PERIZINAN DI LAUT WILAYAH PERAIRAN PESISIR (Perubahan UU 27/2007 Jo UU 1/2014) LEX SPECIALIS UU 26/2007 Ps. 6 ayat (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendirii RZ RINCI ZONA
RZWP3K PROV
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
Blok-blok Peruntukan Ruang
PERDA KAB / KOTA PERATURAN ZONASI SISTEM KAB / KOTA
PERATURAN PEMANFAATAN RUANG
(>4 MIL & <12 MIL)
RZWP3K KAB/KOTA (1/3 KAW PROV )
1
IZIN LOKASI (Di Perairan Laut dan sebagian PPK)
2
IZIN PENGELOLAAN
IMB IZIN LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG2AN
IZIN LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG2AN
RZWP3K
IJIN LOKASI
IJIN PENGELOLAAN Prod.Garam Biofarmakologi Bioteknologi Pemanf.Air Laut selain energi Wisata Bahari Pipa/Kabel Bwh Laut Pengangkatan BMKT UU No.27/2007 Jo UU No.1/2014
IJIN LOKASI (Perpres No.122/2012 Reklamasi)
IJIN PELAKSANAAN REKLAMASI Perpres No.122/2012
IJIN LOLKASI (Pemanfaatan PPK dan Pemanfaatan PPK untuk PMA) (UU No.1/2014) UU No.27/2007 Jo UU No.1/2014
IJIN LOKASI IJIN LOKASI Pemanfaatan PPKT
PP No.62/2010 Ps.4 ayat 1
IJIN2 SEKTOR Pertambangn Perikanan Budidaya Dll
IJIN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (PP No.60/2007)
PP No.60/2007
UU No.27/2007 Jo UU No.1/2014
FUNGSI RZWP3K DALAM PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Pasal 14
RZWP3K Provinsi atau Kabupaten/Kota pada daerah yang bersebelahan wajib diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan
Penyerasian, penyelarasan dan penyeimbangan dilakukan oleh : • Menteri, untuk provinsi yang bersebelahan; atau • Gubernur, untuk kabupaten/kota yang bersebelahan atau berhadapan
Tujuan penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan antara RZWP3K dengan RTRW adalah untuk mereview dan membandingkan draft dokumen antara RZWP3K dengan rencana lain yang telah disahkan dan untuk merevisi draft dokumen antara RZWP-3-K tersebut, sehingga konsisten dengan rencana-rencana dan program-program yang bersesuaian yang telah disahkan.
Penyelarasan, penyerasian dan penyeimbangan tersebut dilakukan dengan: 1. Menyelaraskan/ mengadopsi pola ruang dan struktur ruang daratan pesisir RTRW ke dalam RZWP-3-K 2. Menyerasikan alokasi ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam RZWP-3-K yang bersinggungan dengan pola ruang dalam RTRW 3. Menyeimbangkan/memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan ke dalam alokasi ruang perairan pesisir dalam RZWP-3-K.
Wilayah Perencanaan RZWP3K Provinsi
Wilayah pesisir sampai dengan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
Pasal 16
Wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan provinsi.
Kawasan Pemanfaatan Umum Pariwisata 10. Fasilitas Umum Pemukiman 11. Pemanfaatan Air Pelabuhan Laut selain energi Pertanian 12. Pemanfaatan Hutan lainnya sesuai Pertambangan dengan Perikanan Tangkap karakteristik Perikanan biogeofisik Budidaya lingkungannya 9. Industri
Kawasan Konservasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulaupulau Kecil (KKP3K) 2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM) 3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 4. Sempadan Pantai
Alokasi Ruang (Pasal 16)
1. Pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara 2. Pertahanan dan keamanan negara 3. Pengelolaan situs warisan dunia 4. Kesejahteraan Masyarakat 5. Pelestarian lingkungan
Kawasan strategis Nasional Tertentu
1. Alur Pelayaran 2. Pipa/Kabel bawah laut 3. Migrasi biota laut
Alur Laut
Jo UU 1/2014
Darat Mengikuti RTRW
Keterpaduan : 1. Antar sektor 2. Antar Stakeholder 3. Antar ekosistem darat dan laut 4. Antar wilayah 5. Antar scince dan managemen
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau K
Kementerian Kelautan dan Perikanan
RZWP3K KABUPATEN/KOTA
Pasal 17
“RZWP-3-K kabupaten/kota merupakan arahan pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut yang dapat dirinci ke dalam zona dan sub zona atau pemanfaatannya.”
Perikanan Tangkap
Perikanan Tangkap
Laut
Pertambangan
Perikanan Tangkap
KPU
KPU
KPU
Darat Mengikuti RTRW
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Keci lDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pula
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pertambangan
Perikanan Tangkap KNST Perikanan Budidaya
Pemukima n/Industri
Laut
Pariwisa ta
Darat Mengikuti RTRW
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat TRLP3K
DIMENSI KETERPADUAN DALAM PENGELOLAAN WP3K Keterpadu an Ekosistem darat dan laut
Keterpaduan Lintas Sektor baik vertikal maupun horisontal
PENGELOLAAN
WP3K TERPADU Keterpaduan Science dan manajemen
Keterpadu an wilayah Keterpadu an stakehold er
Subandono
DATA DAN INFORMASI SKENARIO INFORMASI PENGAMBIL KEPUTUSAN
• •
• • •
PEREKAYASA ILMUWAN
PENGELOLA DATA ANALIS D & I SURVEYOR DLL
MODEL, SIMULASI
PENGAM BILAN KEPUTUSAN KOMUNIKASI, PERENCANAAN
PENGUKURAN PENGELOLAAN
Good Data Good Map, Good Plan, Good Investment Good Development
DATABASE INFORMASI
23
Kawasan Pemanfaatan Umum dibagi dalam Zona dan Sub Zona
Pasal 17
PARIWISATA 1. Wisata selam; 2. Wisata snorkeling; 3. Wisata jet ski dan banana boat; 4. Wisata pantai; dan/atau 5. Olahraga pantai dan berjemur.
PERMUKIMAN 1. Permukiman nelayan; dan/atau 2. Permukiman non nelayan.
PELABUHAN 1. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan/atau 2. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan
PERTANIAN 1. Pertanian lahan basah; 2. Pertanian lahan kering; dan/atau 3. Hortikultura.
HUTAN 1. Hutan produksi terbatas; 2. Hutan produksi tetap; dan/atau 3. Hutan produksi yang dapat dikonversi.
PERTAMBANGAN 1. Mineral; 2. Pasir laut (galian C); 3. Minyak bumi; 4. Gas bumi;dan/atau 5. Panas bumi.
PERIKANAN BUDIDAYA 1. Budidaya laut; 2. Budidaya air payau; dan/atau 3. Budidaya air tawar.
PERIKANAN TANGKAP 1. Pelagis; dan/atau 2. Demersal.
INDUSTRI 1. Industri pengolahan ikan; 2. Industri maritim; 3. Industri manufaktur; 4. Industri minyak dan gas bumi; 5. Industri garam; 6. Industri biofarmakologi; dan/atau 7. Industri bioteknologi.
FASILITAS UMUM 1. Pendidikan; 2. Olahraga; 3. Keagamaan; 4. Kesenian; dan/atau 5. Kesehatan.
Perubahan terhadap penjabaran zona dan sub zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pasal 18 Penyusunan RZWP-3-K di pulau-pulau kecil dilakukan menggunakan sistem klaster dengan mempertimbangkan keterkaitan ekologi, ekosistem, dan sosial budaya. Pasal 20 1) RZWP-3-K kabupaten/kota memuat peraturan pemanfaatan ruang. 2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan dalam RZWP-3-K kabupaten/kota.
Tingkat Ketelitian Peta
Pasal 19
RZWP-3-K provinsi
• Peta dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1: 250.000
RZWP-3-K Kabupaten
• Peta dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 : 50.000
RZWP-3-K kota
• Peta dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1 : 25.000
Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Kabupaten/Kota
Penyusunan dokumen RZWP-3-K dilakukan oleh lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah Dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah mempunyai tugas: Melakukan pengumpulan data sekunder yang meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.
terestrial; bathimetri; geologi dan geomorfologi; oseanografi; ekosistem pesisir dan sumber daya ikan (jenis dan kelimpahan ikan); 6. penggunaan lahan dan status lahan; 7. pemanfaatan wilayah laut yang telah ada; 8. sumber daya air; 9. infrastruktur; 10. sosial dan budaya; 11. ekonomi wilayah; dan 12. risiko bencana dan pencemaran.
Melakukan survei lapangan, apabila data sekunder belum memenuhi persyaratan: 1. Kualitas, yang meliputi: a. skala; b. akurasi geometri c. kedetailan data; d. kedalaman data; e. kemutakhiran data; dan f. kelengkapan atribut. 2. Kuantitas, berupa kelengkapan data sekunder.
Pasal 22
Pasal 23
Dokumen Final RZWP-3-K sekurang-kurangnya memuat : a. Pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan RZWP-3-K, profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan; b. Tujuan, kebijakan, dan strategi; c. Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K; d. Rencana alokasi ruang; e. Peraturan pemanfaatan ruang, apabila akan diatur; f. Indikasi program RZWP-3-K; dan g. Lampiran dokumen RZWP-3-K dalam bentuk peta paling sedikit meliputi peta dasar, peta tematik, peta RZWP-3-K dan Ranperda RZWP-3-K.
Mekanisme Pemberian Tanggapan dan/atau Saran
Pasal 26
MEKANISME PENETAPAN PERDA RTRW DAN RZWP3K KABUPATEN/KOTA
Dokumen Final RTRW (disampaikan Bup/Walikota ke Gub dan Gub ke MEN PU)
Leading Sector PU +BKPRN
BKPRD
PMDN No.50/2009 perlu disesuaikan
MEN PU
Dokumen fINAL RTRW
KEMENDAGRI
Leading Sector KKP +BKPRN
Pemberian Tanggapan/Saran
Dokumen fINAL RZWP3K
Alternatif I
Alternatif I
PMDN No.28/2008 PMDN No.47/2012
MEN KP
Alternatif II
Persetujuan Substansi
PERDA RTRW
Dokumen fINAL RZWP3K (Disampaikan Gub atau Bup/Walikota ke MKP
PERDA RTRW DAN RZWP3K Perlu disesuaikan
PERDA RZWP3K Penyusunan PMDN untuk meknisme penetapan PERDA RZWP3K
KEMENDAGRI
Proses
Proses 14 Langkah
URGENSI PERAN PUSAT (BKPRN) DALAM MEKANISME PEMBERIAN TANGGAPAN DAN/ATAUSARAN
1. UU No.27/2007 Jo UU No.1/2014
Pasal 11 ayat (2):
Penyusunan RZWP3K sbgmn dimaksud pada ayat
(1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2. Perlunya sinkronisasi/penyelarasan dengan kebijakan/program/proyek yang terkait dengan kepentingan nasional strategis.
PENYEDIAAN DIS
8 DUKUNGAN BKPRN
PEMBERIAN SARAN
7 Penataan Ruang LP3K
6
RAKOR
1
5
2 3
4 ASISTENSI
NSPK
SOSIALISASI
BIMTEK
Tugas bersama semua stakeholder kelautan Butuh peran semua pihak: 1. Pemerintah : menyiapkan dukungan kebijakan, pedampingan, dan bimbingan 2. Pemda: • memastikan pelaksanaan, penganggaran, dan koordinasi di lapangan. • Diperlukan peran aktif Pokja/BKPRD dalam menyusun RZWP3-K • Diperlukan penguatan kelembagaan BKPRD dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai anggota BKPRD 3. Legislatif: memastikan dukungan legislasi dan pendanaan kegiatan
NO
LOKASI
PERDA
PROSES
1
Provinsi Kepulauan Riau
2
Provinsi Jawa Barat
V
3
Provinsi DIY
V
4
Provinsi Jawa Tengah
V
5
Provinsi Jawa Timur
V
6
Provinsi Bali
7
Provinsi Nusa Tenggara Barat
8
Provinsi Kalimantan Barat
V
9
Provinsi Sulawesi Selatan
V
BELUM
V
V V
10 Provinsi Sulawesi Utara
V
11 Provinsi Banten
V
12 Kabupaten Anambas
V
13 Kabupaten Karimun
V
14 Kabupaten Cirebon
V
15 Kabupaten Tasikmalaya
V
KETERANGAN
NO
LOKASI
PERDA
PROSES
16 Kabupaten Sukabumi
V
17 Kabupaten Kulonprogo
V
18 Kabupaten Sleman 19 Kabupaten Demak
V
20 Kabupaten Pekalongan
V
21 Kabupaten Batang
V
22 Kabupaten Gresik
V
23 Kabupaten Blitar 24 Kabupaten Bangkalan
V
25 Kabupaten Pacitan
V
26 Kabupaten Pasuruan
V
27 Kabupaten Klungkung
V
28 Kabupaten Badung
V
29 Kabupaten Karangasem
V
30 Kabupaten Sumbawa
V
BELUM
KETERANGAN
NO
LOKASI
PERDA
PROSES
31 Kabupaten Lombok Tengah
V
32 Kabupaten Pontianak
V
33 Kabupaten Kubu Raya
V
34 Kabupaten Sinjai
V
35 Kabupaten Bolaang Mongondow
V
36 Kabupaten Tangerang
V
37 Kabupaten Cilegon
V
38 Kabupaten Pandeglang
V
39 Kota Cirebon
V
40 Kota Pekalongan 41 Kota Makassar
V V
42 Kota Manado 43 Kota Bitung
BELUM
V V
KETERANGAN
DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DARI STAF • Tanggung Jawab. Mengenal, mengerti, menghayati dan melaksanakan tugas dengan baik. Pekerjaan diselesaikan tanpa ditunda. • Disiplin, bekerja tepat waktu. Kedisiplinan tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran bukan keterpasaan Disiplin tanpa teriakan • Berusaha dan bertindak untuk mencapai yang lebih baik • Berbuat yang bermanfaat untuk organisasi dan masyarakat • Belajar dan berlatih pada setiap kesempatan • Kooperatif, Suka bekerja sama
ETOS KERJA Dibutuhkan 8 etos kerja : 1. Kerja adalah rahmat (aku bekerja penuh syukur) 2. Kerja adalah amanah (aku bekerja penuh tanggung jawab) 3. Kerja adalah panggilan (aku bekerja penuh integritas) 4. Kerja adalah aktualisasi (aku bekerja keras penuh semangat) 5. Kerja adalah ibadah (aku bekerja serius penuh kecintaan) 6. Kerja adalah seni (aku bekerja cerdas penuh kreatifitas) 7. Kerja adalah kehormatan (aku bekerja tekun penuh keunggulan) 8. Kerja adalah pelayanan (aku bekerja sempurna penuh kerendahan hati)
TERIMAKASIH
