Tor Master Plan Pengelolaan Wilayah Pesisir

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) MASTERPLAN DESA DESA PESI PESISI SIR R KOTA KOTA MAKA MAKASS SSA AR

CCDP-IFAD

PIU KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2015

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Masterplan Desa Pesisir di Kota Makassar

1. PENDAHULUAN

Penyusunan Masterplan desa pesisir dilatar belakangi keinginan menyusun sebuah rencana induk yang terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pesisir Kota Makassar yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Potensi sumberdaya alam pesisir dan laut Indonesia, baik hayati maupun non hayati sangat besat besar. Besarnya potensi tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan rakyat disatu pihak, sementara kelestarian sumberdaya alam harus dijaga dipihak lain. Kawasan pesisir merupakan kawasan yang kompleks, dinamis dan lingkungan yang unik karena pengaruh dari dua ekosistem, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem lautan. Pesisir adalah merupakan tempat yang kaya akan berbagai bentuk kehidupan yang harus dikonservasi

karena

terus

menerus

pembangunan yang terus meningkat.

mendapatkan

tekanan

Kawasan pesisir juga

merupakan kawasan yang menjadi tumpuan dan prioritas untuk dijadikan tempat bagi berbagai bentuk aktifitas manusia seperti tempat pemukiman, bisnis, pariwisata, berbagai industri, hinga aktifitas kemiliteran. Akibatnya, pesisir mengalami bentuk degradasi lingkungan akibat terjadinya konversi penggunaan, pengerukan laut serta berbagai bentuk pencemaran, baik dari aktifitas pemukiman, industri dan pertanian. Dilain pihak, jika kawasan ini dapat dikelolah dengan baik, dapat menjadi tumpuan dan sumber pertumbuhan baru bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kawasan pesisir merupakan basis bagi para pelaku utama yang memanfaatkan

sumberdaya

laut.

Laut

sendiri

merupakan

sumberdaya yang mempunyai peranan yang sangat penting karena memiliki berbagai potensi baik sumberdaya terbaharukan (renewable resources), tidak terbaharukan (non- renewable resources), sumber

enerji

dan

jasa-jasa

lingkungan.

Sumberdaya-sumberdaya

terbaharukan di laut mencakup sumberdaya ikan laut (yang dihasilkan 2


melalui kegiatan penangkapan dan budidaya), hutan mangrove, terumbu karang. Sedangkan sumberdaya tak terbaharukan meliputi minyak bumi dan gas, serta berbagai bahan tambang mineral. Sumber energi dihasilkan melalui adanya gaya atau proses-proses kelautan berupa energi gelombang, pasang surut, angin, hingga OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

Sedangkan jasa-jasa

lingkungan kelautan dapat berupa lokasi-lokasi indah untuk rekreasi dan parawisata, media ransfortasi, pengetur iklim global, sumber plsma nutfah yang menjadi dasar kelangsungan kehidupan, serta penampung limbah.

Mengingat hal di atas, laut merupakan asset

yang sangat berharga dan dapat dijadikan sebagai sumberdaya andalan dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Mempertimbangkan potensi-potensi yang dimilikinya, sektor kelautan mememiliki potensi yang sangat besar serta memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian wilayah. Cotanza et al., (1997) memperkirakan bahwa sumberdaya kalautan berkontribusi sekitar 21 trilyin US$ per tahun perekonomian global, dari total GNP global sebesar 25 trilyun US$, dimana 60%-nya disumbangkan oleh kawasan pesisir dan sistemnya, sedangkan 40% lainnya dari laut terbuka. Secara global, sektor kelautan memiliki kontribusi 60% dari total nilai ekonomi biosphere. Tingginya potensi sumberdaya laut yang ada dan di sisi lain terdapatnya

tekanan

pembengunan

untuk

memanfaatkannya,

menurut pengelolaan sumberdaya kawasan pesisir secara seimbang dan berkelanjutan. Kasus klasik di dalam pengelolaan sumberdaya kelautan adalah adanya fenomena open access, fenomena dimana tidak berkembangnya sistem property rights yang tegas yang menyebabkan terdapat kecenderungan semua pihak terkait hanya berusaha mendapatkan manfaat tanpa satu pihakpun yang memiliki insentif untuk menjaga kelestariannya.

Oleh karenanya tantangan

nyata di dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah

3


pengembangan sistem kelembagaan yang dapat lebih menjamin pengelolaan secara berkelanjutan. Permasalahan

spesifik

lainnya

di

dalam

pengelolaan

sumberdaya pesisir dan lautan adalah terdapatnya ketimpangan antara

potensi

sumberdaya

dengan

fakta

lapangan

bahwa

masyarakat pesisir yang notabene memiliki kedekatan spasial yang tinggi untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, ternyata tidak memiliki

akses

riil

terhadap

pengelolaan

sumberdaya

yang

menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir yang miskin pada gilirannya akan menjadi penyebab dan sekaligus penerima dampak yang utama dari berbagai kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Kawasan pesisir sebagai ekosistem alami memberikan 4 (empat) fungsi terhadap kebutuhan dasar manusia dan pembangunan ekonomi, yaitu : (I) mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan; (ii) keindahan dengan keramahan; (iii) sumber bahan baku; dan (iv) penampungan limbah. pembangunan

Karena itu dari perspektif bio-ekologi,

sumberdaya

kawasan

pesisir

berkelanjutan

membutuhkan adanya panduan utama, yang meliputi : (I) Penataan ruang yang harmonis; (ii) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam; (iii) Pengendalian polusi/pencemaran; dan (iv) Meminimalisasi kerugian yang disebabkan oleh dampak lingkungan. Pemanfaatan kawasan pesisir untuk kegiatan sosial ekonomi dapat menimbulkan berbagai

konflik

kepentingan

antara

budidaya,

pariwisata,

pemukiman, pelabuhan, transportasi dan lainnya. Orientasi

pembangunan

dan

aktifitas

masyarakat

untuk

menjalankan roda pembangunan berspektif jangka pendek, yaitu meraih manfaat material sebanyak-banyaknya, apalagi ditambah dengan adanya krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak

memperhatikan keberlanjutan ketersediaannya untuk jangka panjang, akan

menyebabkan

kerusakan 4

habitat

dan

hilangnya


keanekaragaman hayati yang cenderung akan menurunkan kualitas lingkungan alam di kawasan pesisir. Keberlanjutan pemanfaatn sumberdaya pesisir, sebagai suatu kawasan yang penting, hanya dapat dicapai dengan pengelolaan yang didasarkan pada pendekatan pengelolaan lingkungan secara lestari dan terpadu.

Bertambahnya tekanan pembangunan di

kawasan pesisir akan menyebabkan meningkatnya aktifitas eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumberdaya pesisir, yang pada akhirnya berakibat pada pemanfaatan secara berlebih terhadap jenis-jenis sumberdaya perikanan, karena dilakukan tanpa memperhatikan potensi lestari yang tersedia. Bertambahnya penduduk yang berdomisili di kawasan pesisir menyebabkan meningkatnya eksplorasi terhadap sumberdaya pesisir, selain juga over-fishing yang terjadi karena pemanfaatan secara berlebih terhadap sumberdaya perikanan tanpa memperhatikan jumlah yang tersedia, sehingga sumberdaya perikanan menjadi berkurang dan mengganggu keseimbangan ekologis kawasan pesisir. Kelebihan jumlah nelayan yang terdapat di wilayah pesisir yang telah mengalami kondisi over-fishing harus segera mendapatkan perhatian

dari

pelaku

pembangunan,

agar

keseimbangan

pembangunan ekonomi dapat tetap diupayakan secara berkelanjutan dengan menjaga lingkungan ekologi kawasan pesisir.

Upaya

Desapesisir merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

agar

dapat

mengubah

atau

membawa

kondisi

masyarakat pesisir yang ada pada saat ini ke suatu kondisi masyarakat pesisir yang diharapkan. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan adanya Rencana Induk atau Master Plan Desa pesisir secara berkelanjutan, dengan berdasar pada kajian potensi sumberdaya alam, kondisi biogeofisik dan lingkungan, penggunaan lahan kawasan pesisir, sosial ekonomi dan budaya masyarakat di pesisir dan lautan Kota Makassar. Pemahaman

yang

menyeluruh 5

tentang

kondisi

biogeofisik,


lingkungan,

dan

sosial

ekonomi

dikembangkan untuk dijadikan

budaya

kawasan

ini

dapat

pegangan dalam pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan di kawasan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Wilayah pesisir dan laut Kota Makassar merupakan salah satu wilayah pesisir Indonesia yang mempunyai potensi besar, namun terjadi ancaman secara ekologis dan rawan terjadinya berbagai konflik sosial ekonomi, jika tidak dilakukan penatan ruang dan pengelolaan dengan baik dan bijaksana. Olehnya itu, dengan adannya master plan Desa pesisir Kota Makassar, diharapkan dapat menyusun Masterplan Desa pesisir secara terpadu berdasarkan rencana

tataruang kawasan pesisir dan laut secara terpadu di Kota Makassar. 2. Rumusan Masalah

Permasalahan Wilayah pesisir Kota Makassar meliputi isu pencemaran, kerusakan lingkungan, dan sosial ekonomi. Isu ini memerlukan upaya penanganan bersama. Apabila hal ini tidak dilakukan maka

akan berakibat pada meningkatnya degradasi

lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas DesaPesisir Kota Makassar sebagai penyokong bagi peningkatan pendapatan

masyarakat.

Beberapa

isu

dalam

pengelolaan

DesaPesisir Kota Makassar secara terpadu dan berkelanjutan meliputi : 1. Meningkatnya

volume

sedimen dari Sungai Tallo, Sungai

Jeneberang dan beberapa Kanal akibat run off. 2. Pencemaran Pesisir Kota Makassar akibat pembuangan limbah rumah tangga, industri, hotel, rumah sakit dan lain-lain. 3. Penurunan kualitas air laut, gangguan biota perairan dan penumpukan sampah di pesisir Wilayah Pesisir Kota Makassar; 4. Kerusakan hutan mangrove akibat illegal logging dan alih fungsi hutan mangrove; 5. Terjadinya abrasi dan akresi pantai 6. Penangkapan ikan secara destruktif (mengakibatkan kerusakan 6


keanekaragaman hayati laut); 7. Kerusakan hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang; 8. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat nelayan 9. Reklamasi wilayah pesisir Kota Makassar. 3.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana induk atau Master plan Desa Pesisir Kota Makassar yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pengembangan DesaPesisir Kota Makassar 20 (dua puluh) tahun ke depan. Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1. Teridentifikasi secara menyeluruh informasi potensi sumber daya alam (pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, dll) dan jasa lingkungan di Wilayah Pesisir Kota Makassar. 2. Teridentifikasinya ekosistem

isu

strategis,

baik

terhadap

masalah

wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil maupun

masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di Wilayah Pesisir Kota Makassar. 3. Teridentifikasinya kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Wilayah Pesisir Kota Makassar dalam dokumen perencanaan baik nasional maupun daerah (RPJPN/D, RPJMN/D, RKP/RKPD), dokumen perencanaan spasial (RTRWN, RTRW Sulawesi Selatan, RTRW Kota Makassar) dan dokumen lain yang terkait; 4. Terumuskannya visi atau situasi yang diinginkan DesaPesisir Kota Makassar di masa depan serta merumuskan misi untuk mewujudkan visi; 5. Terumuskannya kebijakan, strategi dan konsep pengembangan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Pesisir Kota Makassar 6. Tersusunnya suatu Master Plan Desa Pesisir Kota Makassar 7


dengan pendekatan pengembangan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah, meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah, serta mendorong pembangunan wilayah pesisir di Kota Makassar; 7. Terjalinnya kerjasama dan koordinasi antar daerah di Wilayah Pesisir Kota Makassar untuk pengelolaan dan pengembangan secara terpadu dan berkelanjutan 4. Ruang Lingkup 4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Masterplan Desa Kota Makassar ini adalah seluruh wilayah

pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kota Makassar sampai batas 4 mil. 4.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang

lingkup

kegiatan

dalam

pelaksanaan

pekerjaan

Penyusunan Masterplan Desa Pesisir Kota Makassar ini adalah sebagai berikut : 1.

Inventarisasi berbagai data primer dan sekunder berkaitan dengan

potensi sumber daya alam (pertanian, kehutanan,

kelautan dan

perikanan, pertambangan dan energi,

pariwisata, dll) dan jasa lingkungan di Pesisir Kota Makassar. 2.

Identifikasi isu strategis yang ada, khususnya isu kerusakan ekosistem wilayah pesisir, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan di pesisir Kota Makassar;

3.

Identifikasi terhadap kondisi perekonomian wilayah baik berupa

gambaran perekonomian masyarakat, kegiatan

investasi yang berkembang, dan potensi pengembangan ekonomi untuk multi sektor yang ada di Pesisir Kota Makassar; 4.

Identifikasi

kondisi

sosial

dan

nilai-nilai

budaya

(budaya lokal) dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan 8


kelautan; 5.

Melakukan secara

analisis spasial

secara komprehensif (citra

satelit)

terhadap

dan integrasi :

kebijakan

pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir, pola pemanfaatan ruang, daya dukung pengembangan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan, kebutuhan dan potensi pengembangan infrastruktur wilayah pesisir, kondisi sosial budaya masyarakat pesisir, dll. 6.

Penyusunan Masterplan Desa Pesisir Kota Makassar. yang antara lain berisi : isu strategis, visi dan misi, konsep kebijakan dan strategi pengembangan wilayah pesisir dan laut, rencana struktur ruang wilayah pesisir dan laut, rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah pesisir dan laut, rencana infrastruktur wilayah, rencana pola pemanfaatan ruang pesisir dan laut, rencana kawasan-kawasan prioritas yang layak usaha secara nasional dan regional serta sektor unggulan yang dapat dikembangkan.

7.

Mengadakan pertemuan dan diskusi melalui FGD di daerah dan pusat yang melibatkan segenap pemangku kepentingan di Pesisir Kota Makassar

5. Keluaran

Keluaran

yang

diharapkan

dari

pelaksanaan

kegiatan

Penyusunan Masterplan Desa Pesisir Kota Makassar ini adalah tersusunnya dokumen Masterplan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai kerangka perencanaan strategik menyeluruh mengenai pengelolaan dan pengembangan wilayah terpadu yang berkelanjutan di

Wilayah

Pesisir

Kota

Makassar

sebagai

instrumen

dasar

perencanaan operasional dan pembiayaan bagi para stakeholders 6. Kedudukan Masterplan Wilayah Pesisir dalam Sistem Perencanaan Nasional Masterplan

Wilayah

Pesisir 9

Kota

Makassar

merupakan


kebijakan publik yang dimaksudkan untuk memastikan upaya-upaya pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut dapat menjadi arus utama dalam pembangunan wilayah Pesisir Kota Makassar secara terpadu dan berkelanjutan. Dokumen ini memberikan arah kebijakan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan melalui penetapan isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran,

dan

strategi,

serta

target pelaksanaan dengan indikator pengelolaan sumber daya pesisir

dan

laut

yang

tepat,

ramah lingkungan,

lestari dan

berkelanjutan. Masterplan Pengelolaan Pesisir Kota Makassar ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang akan dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan dalam Desapesisir dan laut selama 20 ke depan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat di Kota Makassar, khususnya yang berhubungan langsung

dengan

pesisir

Kota

Makassar,

dan

umumnya

Kabupaten/Kota yang terkait secara tidak langsung berdasarkan keberadaan DAS yang sungai-sungainya bermuara ke pesisir Kota Makassar. Kedudukan Masterplan merupakan terintegrasi.

bagian

dari

wilayah

Sistem

Pesisir

Perencanaan

Kota

Makassar

Nasional

yang

Integrasi dokumen Masterplan wilayah Pesisir Kota

Makassar tersebut sejalan dengan sistem dan konsep perencanaan pembangunan yang ada dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan wilayah Pesisir Kota Makassar disusun dengan

mengacu

pada

RTRWD

dan

RTRW

Kota

Makassar,

serta

memperhatikan RPJPD Kota Makassar. Diharapkan Masterplan wilayah

Pesisir

Kota

Makassar

dapat

dijadikan

input

dalam

penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKPD

(Rencana

Kerja Pembangunan Daerah), Renstra SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD. Masterplan Wilayah Pesisir Kota Makassar tersebut selanjutnya akan dijabarkan

dalam bentuk Rencana Aksi Pesisir Kota Makassar. 10


7. Jangka Waktu Perencanaan

Berdasarkan

UU

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan

hal

tersebut

Kota Makassar yang merupakan

maka Masterplan Desa Pesisir dokumen

perencanaan

jangka

panjang juga berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu 2016 sampai 2035 dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Masterplan

Wilayah Pesisir Kota Makassar ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Kota Makassar, serta wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan para pemangku kepentingan. 8. Metodologi

Kegiatan ini dilakukan selama 4 (empat) bulan kalender tahun 2015 di wilayah pesisir Kota Makassar . Kegiatan pemetaan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut dalam rangka penyusunan masterplan pengelolaan pesisir dan laut, dan perencanaan tataruang desa/kelurahan pesisir

dan laut secara terpadu dan terintegrasi.

Tidak saja untuk komoditi hayati, namun juga untuk komoditi non hayati lainnya yang bernilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan di kawasan

ini.

Dengan

demikian,

maka

kegiatan

ini

akan

menginventarisasi kawasan desa/keluraha pesisir yang potensial untuk dikembangkan, sehingga nantinya akan menghasilkan petapeta sebara potensi sumberdaya alam pesisir dan laut. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Masterplan Wilayah Pesisir Kota Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 11


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Lampirannya, dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Pada dasarnya menurut PP dan Permendagri tersebut, penyusunan

rencana

penyusunan

rancangan

tahapan

dalam

pembangunan meliputi tahap persiapan, awal

dan

musyawarah

rencanan

pembangunan (musrenbang), penyusunan rancangan akhir dan penetapan. - Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan Penyusunan Masterplan Wilayah Pesisir Kota Makassar ini dilakukan kegiatan sosialisasi dan orientasi penyusunan Masterplan, serta kegiatan penyusunan rencana kerja dan jadwal. Pada tahap persiapan ini, otoritas yang berwenang membentuk Kelompok Kerja sebagai tim Penyusunan Masterplan Wilayah Pesisir Kota Makassar - Tahapan Penyusunan Dokumen

Pada tahap penyusunan dokumen rancangan awal dan musrenbang ini terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain, yaitu : kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum dan potensi sumber daya wilayah pesisir Kota Makassar dan terakhir adalah menyelenggarakan forum

konsultasi publik,

yang semua

rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan Dokumen Rancangan Awal Masterplan Desa Pesisir Kota Makassar.

- Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi

Untuk keperluan pengenalan karakteristik wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, harus dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui : (1) penjaringan aspirasi pemangku kepentingan masyarakat pesisir yang dapat dilaksanakan melalui focus group discussions (FGD), wawancara orang-perorangan dan lain sebagainya; (2) pengenalan kondisi fisik dan 12


sosial ekonomi wilayah Kota Makassar secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah pesisir dan laut Kota Makassar. Di lain pihak, data sekunder yang harus dikumpulkan sekurangkurangnya meliputi: a) Peta dasar wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan skala yang sesuai untuk Penyusunan Masterplan

Pesisir Kota

Makassar (minimal 1 : 50.000. Peta batas wilayah administrasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; b) Peta tata guna lahan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; c) Data tentang kependudukan; d) Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas wilayah; e) Data perekonomian wilayah; f)

Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;

g) Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat; serta h) Peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah Dalam pengumpulan data primer dan sekunder, tingkat akurasi data, sumber penyedia data, variabel ketidakpastian serta variabelvariabel

lainnya

yang

mungkin

ada

perlu

mendapatkan

pertimbangan yang cukup. Sedangkan untuk data sekunder dalam bentuk data statistik dan peta dikumpulkan secara time series minimal

5

(lima)

tahun

terakhir

dengan

kedalaman

data

diharapkan setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Pesisir Kota Makassar. Pengumpulan data akan dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder.

Data primer untuk analisis spasial didapatkan

dengan cara pengamatan langsung dilapangan

terhadap posisi

sebaran ekosistem, seperti mangrove, terumbu karang, lamun dan rumput laut, serta posisi pengukuran kualitas perairan menggunakan 13


GPS (Global Positioning System) dan wawancara dengan penduduk setempat melalui metode PCRA (Partisipatory Coastal Resorce Assessment ). Sedangkan pengambilan data sekunder baik biofisik

(berhubungan dengan biota dan sifat fisik lokasi studi), sosial ekonomi budaya (berhubungan dengan sosial ekonomi budaya masyarakat setempat) dan spasial (berhubungan dengan peta) dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari instansi terkait, antara lain : Citra Spot 6 Tahun 2014, BPS, Dinas Perikanan dan Kelautan, BRBAP Maros, Pemerintah Kota Makassar, dan lain-lain.. Pengamatan parameter biologi seperti terumbu karang dilakukan dengan metode garis transek, sedangkan organisme karang dengan metode sensus visual, dengan berpedoman pada Russel et al. (1978); Dartnal dan Jones (1986). Pengematan Pengukuran kerapatan jenis mangrove dilakukan dengan membuat petak pengamatan berukuran 10 m x 10 m - Analisis Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Sajian data dan informasi yang terkait dengan Gambaran Umum dan Potensi sumber daya wilayah Pesisir Kota Makassar dianalisa pada tahap ini. Gambaran umum wilayah Pesisir Kota Makassar meliputi aspek geografis dan administratif,

kondisi iklim, klimatologi dan

karakteristik hidro oceanografi dan perhubungan laut, serta aspek kelembagaan. Sedangkan potensi sumber daya wilayah Pesisir Kota Makassar, meliputi potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya pertambangan, baik migas, logam, maupun non migas dan non logam lainnya, termasuk batuan, sumber daya lingkungan (seperti mangrove, lamun, terumbu karang, pasang surut, temperatur, salinitas, densitas, serta kandungan Nitrat, Fosfat dan klorofil di wilayah perairan Pesisir Kota Makassar), potensi pariwisata alam, seperti wisata pantai dan bahari, serta potensi perikanan Analisis yang digunakan untuk kegiatan ini antara lain Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), Analisis Kelayakan Usaha, dan Analisis 14


Deskriptif (Kualitatif).

Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu

sistem analisis berbasis komputer yang mampu melakukan hubungan (relasi) antar data spasial (keruangan) dan data atribute (data base). Potensi lahan adalah kesesuaian lahan potensial, yaitu kesesuaian terhadap penggunaan lahan yang ditentukan dari satuan lahan untuk masa

datang setelah dilakukan

perbaikan (masukan teknologi)

terhadap faktor pembatas utama tertentu yang diperlukan (FAO, 1976). Keseluruhan hasil analisis SIG akan disajikan dalam ArcView. Dal hal ini, ArcView akan dapat menampilkan hubungan antara data spasial dan data atribut secara bersamaan, sehingga memudahkan dalam analisis perencanaan ataupun analisis kebijakan. Metode analisis untuk kelayakan usaha ( financial ) digunakan IRR ( Internal Rate of Return) dan NPV ( Net Present Value) atau BCR (Benefit Cost Ratio)

atau RCR (Return Cost Ratio).

Untuk kelayakan sosial ekonomi dan

kelembagaan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan sarana dan prasarana digunakan analisis deskriptif kualitatif 9. Kebutuhan Tenaga Ahli.

Untuk memperoleh hasil yang optimal dari pekerjaan ini, maka dibutuhkan tenaga ahli, asisten tenaga ahli dan tenaga penunjang., yaitu: 9.1 Tenaga Ahli

a. Ketua Tim/ Ahli Planologi adalah seorang sarjana planologi yang b.

c.

d. e.

9.2

berpengalaman dalam bidangnya minimal 6 tahun; Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut adalah seorang sarjana perikanan yang berpengalaman dalam bidangnya minimal 6 tahun; Ahli GIS adalah seorang sarjana geografi/geodesi/tanah atau ssarjana lainnya yang menguasai GIS yang berpengalaman dalam bidangnya minimal selama 6 tahun; Ahli Sosial ekonomi adalah sarjana social/ekonomi perikanan yang berpengalaman dalam bidangnya minimal 6 tahun; Ahli Kelautan adalah sarjana ilmu kelautan yang berpengalaman dalam bidangnya minimal 6 tahun.

Asisten Tenaga Ahli

15


Asisten tenaga ahli yang diperlukan jumlahnya sesuai dengan tenaga ahli yang masing-masing berpengalaman dalam bidangnya minimal 2 tahun. 9.3 Tenaga Penunjang

Tenaga penunjang yang diperlukan adalah 2 orang operator komputer, 2 orang draftman dan 1 tenaga administrasi. 10. Lokasi Kegiatan

Daerah lokasi kegiatan adalah di wilayah pesisir dan laut Kota

Makassar . 11. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan kalender kerja, mulai dari persiapan kegiatan sampai dengan penyusunan Laporan Akhir. 12. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan untuk kegiatan ini adalah; 

Laporan Pendahuluan yaitu laporan yang memuat desain kegiatan, jadwal dan rencana kerja, kebutuhan personil dan kuesioner. Laporan diserahkan kepada pemberi kerja sebanyak 10 (Sepuluh) eksp.



Draft Laporan Akhir memuat hasil analisis dari data yang diperoleh dari survei lapangan maupun kajian pustaka dan kesimpulan serta saran. Draft Laporan Akhir diserahkan kepada pemberi kerja sebanyak 10 (Sepuluh) eksp.



Laporan

Akhir

merupakan

penyempurnaan

dari

Laporan

Akhir

Sementara. Laporan diserahkan kepada pemberi kerja sebanyak 10 (Sepuluh) eksp.

16


13.

Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari Anggaran Belanja Hibah Program Coastal Community Development Project (CCDP) Kota Makassar TA 2015 sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah ).

Pejabat Pembuat Komitmen

Faisal, S. Pt, M.Si Pangkat : Penata TK.I Nip: 19700208 200502 1 002

17

Tor Master Plan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Recommend Documents