PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN 1
I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud & Tujuan 3. Ruang Lingkup Pedoman 4. Istilah & Definisi 5. Acuan Normatif 6. Kedudukan 7. Fungsi & Manfaat RTRW RTRW Kabupaten
II. KETENTUAN KETENT UAN TEKNIS MUA MUAT TAN RTRW KABUPA KABUPATEN TEN 1. Muatan RTRW Kabupaten a. Tuju ujuan, an, Keb Kebija ijakan kan,, & Strat Strategi egi Penataan Ruang b. Re Renc ncan ana a Stru Strukt ktur ur Rua Ruang ng c. Re Renc ncan ana a Pol Pola a Ruan Ruang g d. Pen Peneta etapan pan Kaw Kawasa asan n Stra Strateg tegis is e. Ara Arahan han Pem Pemanf anfaat aatan an Rua Ruang ng f. Ke Kete tent ntua uan n Penge Pengend ndal alia ian n 2. Format Penyajian 3. Masa Berlaku RTRW Kabupaten
III. PROSES & PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 1. Proses Proses Penyus Penyusuna unan n RTRW RTRW Kabupaten a. Per Persia siapan pan Penyus Penyusuna unan n b. Pen Pengum gumpul pulan an Data Data c. Pen Pengol golaha ahan n & Analis Analisis is Data d. Pen Penyus yusuna unan n Konse Konsep p e. Pen Penyus yusuna unan n Raperd Raperda a 2. Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten
2
PENDAHULUAN 3
UU No.26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (2) mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten mengamanatkan berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi: 1
Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten
2
Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
3
Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
Diperlukan Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten sebagai Kabupaten sebagai acuan bagi pemerintah daerah, swasta, & masyarakat 4
Sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RTRW kabupaten oleh pemerintah daerah kabupaten & para pemangku kepentingan lainnya.
Mewujudkan RTRW RTRW kabupaten yang sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 5
Rencana Umum
RPJP Nasional
RTRW Nasional
Rencana Rinci
RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional
RPJM Nasional
RPJP Propinsi
RTRW Provinsi
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RTRW Kabupaten
RDTR Kabupaten
RPJM Propinsi
RTR Kawasan Strategis Kabupaten
RPJP Kabupaten/Kota RDTR Kota RPJM Kabupaten/Kota
RTRW Kota
RTR Kawasan Strategis Kota
6
Keterangan:
Menjadi dasar bagi
Menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, & kota Menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten & kota Menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten Menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kota Menjadi masukan bagi penyusunan RDTR kabupaten & kota, serta RTR kawasan strategis provinsi, kabupaten, & kota Menjadi masukan bagi penyusunan
7
1
Acuan penyusunan RPJPD dan RPJMD.
2
Acuan pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten.
3
Acuan untuk mewujudkan mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
4
Acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, & swasta.
5
Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.
6
Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten, meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif/disinsentif, & pengenaan sanksi. 8
1
Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
2
Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya.
3
Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.
9
KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW KABUPATEN 10
TUJUAN, KEBIJAKAN, & STRATEGI
RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA POLA RUANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yan yang g ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun tahun). ).
FUNGSI
DASAR PERUMUSAN
KRITERIA
Dasar Formulasi Kebijakan & Strategi
Visi & Misi
Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang
Arah Penyusunan Indikasi Program Utama
Karakteristik Wilayah
Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Isu Strategis
Jelas & dapat tercapai sesuai jangka waktu waktu perencanaan
Kondisi Objektif yang Diinginkan
Tidak bertentangan dengan undangundang
Arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan tujuan.. Berisi kebijakan pengembangan struktur & pola ruang ruang..
FUNGSI
Dasar Formulasi Strategi Penataan Ruang
DASAR PERUMUSAN
Tujuan Penataan Ruang
KRITERIA
Mengakomod asi Kebijakan Penataan Ruang
Dasar Merumuskan Struktur & Pola Ruang
Karakteristik Wilayah
Jelas, Realistis, & Dapat Diimplementa sikan
Arah Penyusunan Indikasi Program Utama
Dasar Penetapa Penetapan n Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kapasitas Sumber Daya
Ketentuan Peraturan Perundangan
Mampu Menjawab Isu-Isu Strategis
Tidak bertentangan dengan undangundang
Penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah operasional operasional.. Mencakup strategi penjabaran kebijakan pengembangan struktur ruang (pusat kegiatan & sistem prasarana prasarana)) serta pola ruang (lindung & budidaya budidaya). ).
FUNGSI
DASAR PERUMUSAN
KRITERIA
Dasar Merumuskan Struktur & Pola Ruang
Arah Penyusunan Indikasi Program Utama
Kebijakan Penataan Ruang
Memiliki Kaitan Logis dengan Kebijakan Penataan Ruang
Tidak Bertentangan dengan Tujuan, Kebijakan, & Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional & Provinsi
Kapasitas Sumber Daya
Jelas, Realistis, & Dapat Diimplem entasikan
Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ketentuan Peraturan Perundangan
Dapat Dijabarkan Secara Spasial
Tidak bertentan gan dengan undangundang
Kerangka tata ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, terutama jaringan transportasi.
FUNGSI
DASAR PERUMUSAN
KRITERIA
Arahan Pembentuk Sistem Pusat Kegiatan
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang
Mengakomodasi Rencana Struktur Ruang Nasional, Provinsi, & Kab/Kota yang Berbatasan
Sistem Perletakan Jaringan Prasarana
Kebutuhan Pengembangan & Pelayanan Wilayah
Jelas, Realistis, & Dapat Diimplementa sikan
Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan
Memenuhi Ketentuan Pusat Permukiman & Memuat Pusat Kegiatan Lain
Ketentuan Peraturan Perundangan
Merujuk pada Ketentuan Ketentua n Struktur Ruang yang Terdiri dari Sistem Prasarana Utama & Sistem Prasarana Lainnya
Merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi di wilayah w ilayah kabupaten. PKN di Wilayah Kabupaten PKW di Wilayah Kabupaten PKL di Wilayah Kabupaten PKSN di Wilayah Kabupaten Pusat Permukiman: Dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama & dilengkapi sistem jaringan prasarana lainnya SISTEM PRASARANA UTAMA:
•
Kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kecamatan/beberapa desa •
c) Sistem Jaringan Jaringan Transportas Transportasii Udara
SISTEM PRASARANA LAINNYA:
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL): Pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa
a) Sistem Jaringan Jaringan Transportas Transportasii Darat b) Sistem Jaringan Jaringan Transportasi Transportasi Laut
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
•
Pusat Kegiatan Lain
Pusat Kegiatan Lain:
a) Sistem Jaringan Energi/Kelis Energi/Kelistrikan trikan
PKLp: Pusat Kegiatan yang Dipromosikan Sebagai PKL; dengan ketentuan:
b) Sistem Jaringan Jaringan Telekomunikasi Telekomunikasi
Pusat kegiatan yang ditetapkan menjadi PKLp hanya Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat kegiatan tersebut harus ditetapkan 16
•
c) Sistem Jaringan Jaringan Sumber Sumber Daya Air d) Sistem Jaringan Jaringan Prasarana Prasarana Lainnya
SISTEM JARING JARINGAN AN PRASARANA 1) Jar Jaring ingan an Jal Jalan an 2) Jaringan Kereta Api
a)Sistem Jaringan Transportasi Darat
3) Jaringan Sungai, Danau, & Penyeberan Penyeberangan gan
b)Sistem Jaringan Transportasi Laut
1) Pelab Pelabuhan uhan Laut
c)Sistem Jaringan Transportasi Udara
1) Band Bandar ar Udara Udara Umum Umum & Khu Khusus sus
2) Alu Alurr Pelay Pelayaran aran
2) Ruang Udara untuk Penerbangan 1) Pem Pemban bangki gkitt Listrik Listrik
a)Sistem Jaringan Energi/Kelistirikan b)Sistem Jaringan Telekomunikasi
2) Jaringan Prasarana Energi 1) Kab Kabel el Tele Telepo pon n
3) Satelit
2) Telepon Nirkabel
c)Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1) Jaring Jaringan an SDA Lintas Negara, Negara, Prov Prov,, Kab/Kota Kab/Kota
d) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Persampahan, Air
3) Jaringan Baku Air Bersih
2) Wilayah Sungai Kabupaten
Menggambarkan rencana struktur ruang wilayah nasional & provinsi yang ada di wilayah kabupaten. Sistem perkotaan & sistem prasarana utama digambarkan pada 1 (satu) lembar peta wilayah kabupaten secara secara utuh. Sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada 1 (satu) lembar peta wilayah kabupaten secara utuh/dapat digambarkan pada peta tersendiri. Sistem perkotaan & sistem prasarana utama digambarkan pada 1 (satu) lembar peta wilayah kabupaten secara secara utuh. Sistem perkotaan yang terdiri atas PKN, PKW, PKL, PKSN, PPN, PPL, PPL , PKLp digambarkan dengan simbol. Sistem jaringan prasarana jalan harus digambarkan terase terase jalan yang sebenarnya. Digambarkan pada peta dengan ketelitian 1:50.000 & notasi penggambaran mengikuti 18 RTRWN
19
Merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten, meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung l indung dan fungsi budidaya.
FUNGSI
DASAR PERUMUSAN
KRITERIA
Sebagai Alokasi Ruang
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang
Merujuk Rencana Pola Ruang yang Ditetapkan dalam RTRWN, RTRWP, & rencana rincinya
Mengatur Keseimbangan Keseimbang an & Keserasian Peruntukan Ruang
Dasar Penyusunan Indikasi Program Utama
Dasar Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang
Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan
Ketentuan Peraturan Perundangan
Kebutuhan Ruang utk Pengembang Pengembangan an Kegiatan SosialEkonomiLingkungan Mengakom odasi Kebijakan Pengemba ngan Kawasan Andalan Nasional
Memperha tikan Rencana Pola Ruang Wilayah Kab/Kota yang Berbatasan
Memuat Kawasan yang Diprioritaskan Pengembanga nnya & Dilindungi Fungsinya
Jelas, Realistis, & Dapat Diimpleme ntasikan
20
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan Hutan Rakyat Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan Peruntukan Perkebunan Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan Hutan Lindung Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya
Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan Peruntukan Lainny Lainnya a
Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Suaka Alam Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan Lindung Geologi Kawasan Lindung Lainnya (Cagar Biosfer, Ramsar, Taman Buru, Plasma Nutfah, dll)
21
Menggambarkan rencana struktur ruang wilayah nasional & provinsi yang ada di wilayah kabupaten. Harus menggambarkan delineasi arahan peruntukan ruang dengan ketelitian skala peta minimum 1:50.000. Memuat sistem jaringan prasarana prasarana utama (jalan) ( jalan) & sungai. Delineasi kawasan lindung & budi daya yang dipetakan dipetak an dirinci sesuai kawasan peruntuk peruntukannya annya Rencana pola ruang meliputi wilayah administrasi kabupaten kabupaten yang meliputi ruang darat, laut, udara, & di dalam bumi. Notasi penggambaran rencana pola ruang harus mengikuti RTRWN & peratur peraturan an perundangan terkait pemetaan rencana tata ruang.
22
23
Merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup li ngkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, & lingkungan.
FUNGSI
DASAR PERUMUSAN
KRITERIA
Alokasi Ruang Kegiatan Sosial, Ekonomi, & Lingkungan yang Dinilai Sangat Penting
Kebijakan & Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Memperhatika n Faktor-Faktor Tatanan Ruang Wilayah yang Memiliki Kekhasan
Mengembangkan, Melestarikan, Melindungi, & Mengkoordinasik an Keterpaduan Nilai Strategis Kawasan
Nilai Strateg Strategis, is, Aspek Eksternalitas, Akuntabilitas, & Efisiensi
Memperhatikan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi yg Ada di Wil. Kabupaten
Mewadahi Penataan Ruang Kawasan yg Tidak Terakomodasi dlm Rencana Struktur & Pola Ruang
Pertimbangan Penyusunan Indikasi Program Utama RTRW
Kesepakatan Pemangku Kepentingan Kepentinga n& Kebijakan terhadap Tingkat Kestrategisan Dapat Berhimpitan dengan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, Namun Harus Memiliki Kekhususan & Ada Pembagian Kewenangan
Dasar Penyusunan Rencana Rinci Ta Tata ta Ruang Wilayah Kabupaten
Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan
Mewadahi Penataan Ruang Kawasan yang Tidak Terakomodasi dalam Rencana Struktur & Pola Ruang 24
merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: Potensi Ekonomi Cepat Potensi Tumbuh Sektor Unggulan Potensii Ekspor Potens
Tempat pelestarian & pengembangan adat/budaya
Dukungan Sarpras & Fasilitas
Fungsi Mempertahankan Tingkat Produksi Pangan & Energi
Kegiatan Ekonomi Berteknologi Tinggi
Kawasan yg Dapat Mempercepat Pertumbuhan Pertumbu han Kawasan Tertinggal
Aset yang Harus Dilindungi
Tempat yang Rawan terhadap Potensi Konflik Sosial
Prioritas Peningk Peningkatan atan Kualitas Sosial Budaya
Tempat Perlindungan Peninggalan & Keanekaragaman Keanekarag aman Budaya
Fungsi Pengembangan Iptek
Pengembangan Teknologi Dirgantara
SDA Strategis
Pengendalian Tenaga Atom/Nuklir
Perlindungan Keanekaragaman Keanekar agaman Hayati
Perlindungan Tata Guna Air Perlindungan Keseimbangan Iklim
Kawasan Lindung bagi Ekosistem, Flora, & Fauna yg
Fungsi Lokasi Penggunaan Teknologi Tinggi Strategis
Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan yg Sangat Menentukan Perubahan Rona Alam & 25
Delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada 1 (satu) lembar kertas yg menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan. Harus digambarkan delineasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yg berada dalam wilayah kabupaten. Pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang yang menjadi pusat perhatian pada setiap delineasi kawasan strategis kabupaten. Penggambaran peta harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.
26
27
Merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).
FUNGSI
DASAR PERUMUSAN
KRITERIA
Acuan Pemerintah & Masyarakat dlm Pemrograman Penataan/Pengem bangan Wilayah Kabupaten
Rencana Struktur Ruang & Pola Ruang Mendukung Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, & Pengembangan Kawasan Strategis
Arahan Sektor dalam Penyusunan Program Ketersediaan Sumber Daya & Sumber Dana Pembangunan
Mendukung Program Utama Penataan Ruang Nasional & Provinsi
Dasar Estimasi Kebutuhan Pembiayaan Setiap Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun
Kesepakatan Pemangku Kepentingan & Kebijakan yang Ditetapkan Realistis, Objektif, Terukur, & Dapat Dilaksanakan dalam Jangka Waktu Perencanaan
Acuan Masyarakat dalam Melakukan Investigasi
Prioritas Pengembangan Wilayah & Pentahapan Rencana Pelaksanaan Program Sesuai RPJPD
Konsisten & Berkesinam bungan terhadap Program yang Disusun
Sinkronisa si Antar Program Harus Terjaga & Terpadu 28
Pusat Kegiatan Sistem Jaringan Prasarana
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
29
Merupakan ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif & disinsentif, pengenaan sanksi.
FUNGSI
DASAR PERUMUSAN
KRITERIA
Alat Pengendali Pengemba ngan Kawasan
Rencana Struktur Ruang & Pola Ruang
Menjaga Kesesuaian Pemanfaat an Ruang & Rencana Tata Ruang
Menjamin Pembangunan Baru Tidak Mengganggu Pemanfaatan Ruang yang Telah Sesuai Rencana Tata Ruang
Masalah, Tantangan, & Potensi Wilayah Kabupaten
Terukur, Realistis, & Dapat Diterapkan
Meminimalkan Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai Rencana Tata Ruang
Kesepakatan Pemangku Kepentingan & Kebijakan yang Ditetapkan
Mencegah Dampak Pembangunan yang Merugikan
Ketentuan Peratuan PerundangUndangan Terkait
Penetapannya Melalui Kesepakatan Antar Pemangku Kepentingan 30
KETENTUAN UMUM PERA PERATURAN TURAN ZONASI 1. 2.
Deskri Desk rips psii Pol Pola a Ruan Ruang g (Jen (Jenis is Zon Zona) a) Ketentu Ket entuan an kinerja kinerja pola ruang ruang (kegiatan (kegiatan yang yang diperbolehka diperbolehkan, n, bersyarat bersyarat,, dilarang, dilarang, ketentuan ketentuan intensi intensitas tas pemanfaatan ruang berupa tata bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran RTH, & prasarana minimum)
3.
Ketentu Ket entuan an pemanfa pemanfaatan atan ruan ruang g pada zona zona yang dilewat dilewatii oleh sistem sistem jaringan jaringan pras prasaran arana a & sarana sarana
KETENTUAN PERIZINAN 1. 2.
Izin Pri Izin rins nsip ip Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
3.
Izin Lainnya
4. Iz Izin in Lo Loka kasi si 5. Izin Mendirikan Bangunan
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF 1. 2.
Insentif Insent if dari dari Pemk Pemkab ab kepada kepada Desa Desa dan/ dan/ata atau u Pemda Pemda Lain Lainnya nya [Kompensasi, Subsidi Silang, Penyediaan Sarpras, Publisitas/Promosi Daerah] Insent Ins entif if dar darii Pemk Pemkab ab kepa kepada da Mas Masyar yaraka akatt Umum Umum [Pemberian Kompensasi, Pengurangan Retribusi, Imbalan, Sewa Ruang & Urun Saham, Penyediaan Sarpras, Penghargaan, & Kemudahan Perizinan]
KETENTUAN PEMBERIAN DISINSENTIF 1. 2.
Disinsentif Disinsen tif dari Pem Pemkab kab kepad kepada a Desa Desa dan/ dan/atau atau Pem Pemda da Lainn Lainnya ya [Pengenaan Retribusi, Pembatasan Sarpras] Disin Di sinsen sentif tif dar darii Pemk Pemkab ab kepad kepada a Masyar Masyarak akat at Umum Umum [Pengenaan Pajak/Retribusi yang Tinggi, Pemberian Persyaratan Khusus, & Pembatasan Penyediaan Sarpras Infrastruktur]
KETENTUAN PEMBERIAN SANKSI 1.
Pen enge gena naan an San Sanks ksii Admi Admini nist stra rati tiff [Peringatan Tertulis, Penghentian Sementara Kegiatan/Pelayanan Umum, Penutupan Lokasi, Pencabutan Izin, Pembatalan Izin, Pembongkaran Bangunan, Pemulihan 31
A. MATE MATERI RI TEKN TEKNIS IS RTR RTRW W KABUPATEN 1. ‘Buku Data dan Analisis’ Analisis’ yang dilengkapi peta-peta. 2. ‘Buku Rencana’ Rencana’ dalam format A4. 3. ‘Album Peta Peta’’ dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 dalam format A1.
B. NASKAH RAPERDA TENTANG RTRW KABUPA KABUPATEN TEN 1. Rape Raperda rda me meru rupa paka kan n rum rumus usan an pasal per pasal dari Buku Rencana; disajikan dalam format A4. 2. La Lamp mpir iran an be beri risi si pe peta ta re renc ncan ana a struktur ruang, peta rencana pola ruang, & peta penetapan kawasan strategis kabupaten dalam format A3 beserta tabel indikasi program utama.
RTRW Kabupaten berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun & ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, jika: 1. Terja erjadi di perubaha perubahan n kebijaka kebijakan n nasional nasional & strate strategi gi yang yang mempenga mempengaruhi ruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 2. Terja erjadi di dinamika dinamika interna internall kabupaten kabupaten yang yang mempenga mempengaruhi ruhi pemanfa pemanfaatan atan ruang. ruang.32
PROSES & PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN 33
1) Pembentukan Tim Penyusun RTRW 2) Pelaksanaan Penyusunan RTRW 3) Pelibatan Peran Masyarakat 4) Pembahasan Raperda tentang RTRW 34
PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Tahap Persiapan a. Persiapan awal: - Pemahaman KAK - Penyiapan RAB
b. Kajian awal data sekunder: - Review RTRW kabupaten yang ada - Kajian kebijakan terkait lainnya
c. Persiapan Teknis: - Penyimpulan data awal - Perumusan metodologi - Penyusunan rencana kerja rinci - Penyiapan perangkat survai
Pengumpulan Data dan Informasi (Primer & Sekunder)
Analisis
Data & informasi yang dibutuhkan: a. Peta dasar (RBI (RBI dan citra satelit); b. Kebijakan penatan ruang dan kebijakan sektoral terkait; c. Kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam; d. Sumber daya buatan/ prasarana dan sarana; d. Kependudukan dan sumber daya manusia; e. Perekonomian, sosial dan budaya; g. Kelembagaan; dan j. Data lainnya sesuai karakteristik wilayah kabupaten.
Analisis terhadap data & informasi: informasi: a. Identifikasi daerah fungsional perkotaan (Functional Urban Area) yang ada di wilayah kabupaten; b. Analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan yang ada di wilayah kabupaten; c. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang.
PENETAPAN
Perumusan Konsep RTRW Kabupaten Konsep Pengembangan
a. Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan b. Konsep pengembangan wilayah kabupaten
Rencana 1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten; 2. Rencana Struktur Ruang; 3. Rencana Pola Ruang; 4. Penetapan Kawasan Strategi kabupaten; 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten; dan 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten (Peraturan Zonasi, Insentif Disinsentif, Perizinan, dan Sanksi)
Penyusunan Raperda
Proses Penetapan
1. Persetujuan Substansi 2. Evaluasi Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang RTRW Kabupaten
3. Proses Pengesahan RTRW kabupaten (yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait lainnya)
Analisis Aspek di atas Beberapa Alternatif Konsep Analisis Holistik (keseluruhan)
Pengumpulan Data Sekunder Wawancara
Kuesioner
Penilaian Terhadap Alternatif Konsep
Potensi Masalah
Peluang
Tantangan
Hambatan
Observasi
Pemberitaan Penyusunan RTRW kabupaten
Peran Masyarakat
Keterlibatan pasif masyarakat dalam menerima informasi penataan ruang
Kompilasi Data
* Pemberian data & informasi * Pendataan & pemberian masukan: aspirasi dan opini masyarakat dan kebijakan sektor * Identifikasi potensi masalah penataan ruang
Kecenderungan
Konsep Terpilih
Penyampaian opini, aspirasi masyarakat terkait: * kebijakan & strategi penataan ruang * rumusan RTRW kabupaten
Penyampaian Keberatan / Sanggahan Masyarakat terhadap konsep RTRW kabupaten dan Raperda RTRW
kabupaten
35
Tahapan
Uraian Kegiatan
Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan
PROSES PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Persiapan teknis dan non teknis sebelum pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten
Pengumpulan dan Kompilasi Data (primer dan sekunder) termasuk RTRW kab yang sudah ada
Analisis termasuk review terhadap RTRW yang sudah ada
1 bulan
2 – 3 bulan
2 – 6 bulan
PROSES PENETAPAN
Perumusan Konsep RTRW kabupaten Konsep Pengembangan 2 – 7 bulan
Naskah Teknis
Naskah Raperda
1. Persetujuan Substansi 2. Evaluasi 3. Penetapan
1 bulan
8 – 18 bulan 24 bulan
36
Bab I
Pendahuluan
1. Da Dasa sarr hukum hukum pen penyu yusu suna nan n RTRW RTRW.. 2. Pr Prof ofil il wi wila laya yah, h, me menc ncak akup: up: a. Gambaran umum wilayah wilayah yang dilengkapi dengan peta orientasi dan pembagian wilayah kota; b.Kependudukan dan sumber daya manusia; c. Pot Potensi ensi bencana alam; d.Potensi sumber daya d aya alam; dan e.Potensi e. Potensi ekonomi wilayah. wilayah. 3. Is Isuu-is isu u str trat ateg egis is.. 4. Pet Peta-pet a-peta a menca mencakup kup sekur sekurang-k ang-kuran urangny gnya a menca mencakup: kup: a.Peta orientasi; b.Peta guna lahan laha n eksisting; c. Peta rawan bencana; d.Peta kepadatan penduduk eksisting;
Bab II Tujuan, Kebijakan, dan Strategi 1. Tuju ujuan an pena penata taan an ruan ruang g wila wilayah yah;; dan 2. Ke Kebij bijak akan an dan stra strateg tegii penataa penataan n ruang ruang wilay wilayah. ah. 37
Bab III Rencana Struktur Ruang 1. Renc Rencan ana a sist sistem em pusa pusatt keg kegia iata tan. n. 2. Re Renca ncana na sist sistem em jaring jaringan an prasa prasara rana na wila wilayah yah:: a. Sistem prasarana utama Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi (darat, laut, & udara) b. Sistem prasarana lainnya Rencana pengembangan pen gembangan sistem prasarana energi/kelistrikan; energi/kelistrikan; Rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi; telekomunikasi; Rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan Rencana pengembangan prasar prasarana ana lainnya. •
• • • •
Bab IV Rencana Pola Ruang 1. Re Renca ncana na pola pola ruang ruang kawa kawasan san lind lindung ung yang yang terd terdiri iri dari dari:: a. Kawasan hutan lindung; b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. Kawasan perlindungan setempat; d. Kawasan suaka alam; e. Kawasan rawan bencana alam; f. Ka Kawa wasan san lindu lindung ng geolog geologi; i; dan. dan. g. Kaw Kawasan asan lindu lindung ng lainn lainnya. ya.
38
Bab IV Rencana Pola Ruang 2. Rencana pola ruang kawasan budidaya yang terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Kawasan perun Kawasan peruntuk tukan an hutan produ produksi; ksi; Kawa Ka wasan san hut hutan an raky rakyat; at; Kawa Ka wasan san perun peruntuk tukan an perta pertania nian; n; Kawasan Kaw asan perun peruntuka tukan n perk perkebuna ebunan; n; Kawa Ka wasan san peruntu peruntuka kan n perikana perikanan; n; Kawa Ka wasan san peru peruntu ntuka kan n pert pertamb ambang angan; an; Kawa Ka wasan san perun peruntuk tukan an indus industri tri;; Kawasan Kaw asan perun peruntuk tukan an pariwi pariwisat sata; a; Kawasan Kaw asan perun peruntuka tukan n permuk permukiman iman (perm (permukim ukiman an perk perkotaan otaan & permukiman perdesaan); dan j. Kawasan peruntukan peruntukan lainnya. lainnya.
Bab V Penetapan Kawasan Strategis 1. Lok Lokasi asi dan jen jenis is ka kawas wasan an str strat ategis egis.. 2. Peta Peta kawasan kawasan strateg strategis is yang yang menunjukka menunjukkan n delineasi delineasi kawas kawasan-k an-kawa awasan san strategis strat egis yang ada di wilayah.
39
Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Tabel indikasi program utama jangka panjang yang dirinci pada program jangka menengah 5 (lima) ( lima) tahunan kabupaten, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan, kelembag aan, & instansi pelaksana yang distrukturka distrukturkan n dalam: 1. Indik Indikasi asi progr program am perwuj perwujudan udan renca rencana na strukt struktur ur wila wilayah; yah; 2. Indik Indikasi asi progr program am perwuj perwujudan udan renca rencana na pola pola ruang wil wilaya ayah; h; dan 3. Indik Indikasi asi progr program am perwuj perwujudan udan kaw kawasan asan str strategi ategiss kota. kota.
Bab VII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Ketentuan Ketentuan umum perat peratura uran n zonasi zonasi untuk struk struktur tur & pola ruang ruang wilay wilayah. ah. 2. Ke Keten tentua tuan n umu umum m peri perizin zinan, an, mel melipu iputi: ti: Daftar semua perizinan, baik saat ini maupun rencana; Mekanisme perizinan yang terkait dengan pemanfaat pemanfaatan an ruang; dan Arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan. 3. Ket eten entu tuan an umu umum m inse insent ntif if – disinsentif, meliputi: Insentif – disinsentif kepada pemerintah lainnya; dan Insentif – disinsentif kepada masyarakat. 4. Arahan sanksi administra administratif tif yang diberikan kepada: Pelanggar pemanfaatan pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan; Pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan; ketentuan; • • •
• •
• •
40
SEKIAN & TERIMA KASIH 41
