Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pesisir dan Wilayah Pulau-Pulau Kecil (RAPW3K)

SAMBUTAN Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal pula sebagai negara maritim 2

2

dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km yang terdiri dari perairan territorial 3,1 juta km dan ZEE 2

Indonesia 2,7 km . Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri dari 17.504 buah pulau dan panjang pantai mencapai 95.181 km (KKP, 2011). Kondisi ini merupakan anugrah yang sangat besar bagi pembangunan perikanan dan kelautan. Disamping itu, sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati ( bio-diversity ) sangat tinggi, dan bahkan laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Disamping sumberdaya dapat pulih sebagaimana dikemukakan di atas, perairan laut Indonesia juga memiliki sumberdaya tidak pulih seperti mineral (minyak, gas dan lain sebagainya) serta jasa-jasa lingkungan. Kondisi ini selanjutnya menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kegiatan. Agar potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dikelola secara optimal dan tepat sasaran, maka perlu dikelola melalui Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pulau-Pulau Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana Aksi adalah suatu mekanisme pendanaan dalam pelaksanaan ketetapan dokumen rencana pengelolaan. Rencana aksi antara lain berisi kegiatan/program antar sektor yang disusun sesuai prioritas kegiatan pemanfaatan, lokasi dan ketersediaan anggaran, serta kegiatan-kegiatan baik fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rencana aksi juga berisi indikator kinerja pencapaian sasaran. Dengan disusunnya Pedoman Teknis ini, diharapkan akan memberikan kesamaan persepsi dalam memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja Penyusunan RAPWP-3-K Kabupaten/Kota dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan RAPWP-3-K Kabupaten/Kota kepada pihakpihak yang diberikan tugas penyusunan RAPW P-3-K Kabupaten/Kota. . Jakarta,

Desember 2013 Sudirman Saad

Direktur Jenderal Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

KATA PENGANTAR Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas: atas: (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; (3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3K. Sebagaimana amanat UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada pasal 7 ayat 3 pemerintah daerah wajib untuk menyusun keempat perencanaan tersebut. Rencana Aksi adalah suatu mekanisme pendanaan dalam pelaksanaan ketetapan dokumen rencana pengelolaan. Rencana aksi antara lain berisi kegiatan/program antar sektor yang disusun sesuai prioritas kegiatan pemanfaatan, lokasi dan ketersediaan anggaran, serta kegiatan-kegiatan baik fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rencana aksi juga berisi indikator kinerja pencapaian sasaran. Kami menyadari bahwa buku Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam upaya

Perencanaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.

Jakarta,

Desember 2013

Subandono Diposaptono

Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

BAB I. KETENTUAN UMUM 1.1 Istilah dan Defenisi 1.2 Ruang Lingkup 1.3 Acuan Normatif / Landasan Hukum 1.4 Maksud dan Tujuan RAPWP3K 1.5 Fungsi dan Manfaat RAPWP3K 1.6 Kedudukan Rencana Aksi PWP3K dalam Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil BAB II. SISTEMATIKA PENYUSUNAN, MUATAN DAN MASA BERLAKU RAPWP3K 2.1 Sistematika Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2.2 Muatan Rencana Aksi PWP3K 2.2.1 Pendahuluan 2.2.2 Tinjauan Wilayah Perencanaan 2.2.3 Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi PWP3K 2.2.4 Hubungan Dengan Perencanaan Lain 2.2.5 Program Kerja 2.2.6 Pemantauan dan Evaluasi 2.3 Masa Berlaku Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. BAB III. PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAPWP3K 3.1 Tahapan penyusunan Rencana Aksi PWP3K 3.2 Hubungan dengan Perencanaan Lain 3.3 Program Kerja 3.4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan BAB IV. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 3.1. Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8

Hirarki Perencanaan WP3K Kaitan fungsi antar keempat dokumen perencanaan PWP3K Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K diarahkan berdasarkan pada isu yang termuat dalam Rencana Strategis Kerangka koordinasi perencanaa pengelolaan WP3 Tahapan Penyusunan Rencana Aksi PWP3K Tahap Pembentukan Tim Teknis Tahap Pengumpulan dan Analisis Data Tahap Penyusunan Dokumen Awal Tahap Pengkajian Tahap Konsultasi Publik Tahap Perumusan dokumen Final Tahap Penetapan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4.

SusunanTim Penyusun Rencana Aksi PWP3K Matriks Kegiatan Rencana Aksi PWP3K berdasarkan Kerangka Strategis Contoh Daftar Kegiatan Rencana Aksi PWP3K Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 berdasarkan Kerangka Strategis Contoh Jenis Kegiatan Berdasarkan Instansi Pelaksanan

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan : 1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.

2.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur

kepentingan

didalamnya,

guna

pemanfaatan

dan

pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. 4.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

5.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

6.

Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.

7.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya daya non hayati meliputi pasir, air laut, 1


mineral dasar laut; sumber daya buatan, perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. 8.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

9.

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

10.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang

menentukan

arah

penggunaan

sumber

daya

tiap-tiap

satuan

perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 11.

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

12.

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir 2


dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan 13.

Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah.

14.

Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. keberadaannya.

15.

Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

16.

Zonasi adalah suatu suatu bentuk rekayasa rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

17.

Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.

18.

Dewan

Perwakilan

Rakyat Daerah adalah adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 19.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten/kota.

20.

Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-

pulau

kecil

yang

mempunyai

kepentingan

langsung

dalam

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha 3


pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir. 21.

Instansi terkait adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal.

22.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

23.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

24.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini memuat tentang ketentuan teknis, proses dan prosedur, serta ketentuan minimal lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi PengelolaanWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RAPWP-3-K).

Pedoman Teknis ini dilandasi berbagai peraturan dan perundangundangan yang berlaku antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau- Pulau Kecil.

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil. 4


Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pesisir dalam menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP3K) agar sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Fungsi dari Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah: 1) Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 2) Acuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3) Acuan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau- pulau kecil; 4) Pedoman untuk mensinergikan berbagai kegiatan pengelolaan WP3K antara pemerintah dan pemerintah daerah; 5) Sebagai pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi programprogram pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 6) Dasar pengendalian dan kontrak politik bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Manfaat Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah : 1) Mewujudkan strategi dasar bagi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Mewujudkan strategi keserasian pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat; 3) Menjamin terwujudnya tujuan pengelolaan pesisir dan pul au-pulau kecil. 5


Dokumen perencanaan PWP3K terdiri dari empat (4) dokumen yang tersusun dalam suatu hirarki perencanaan yang efektif. Keempat dokumen tersebut adalah: Rencana Strategis, Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi. Ruang lingkup muatan untuk masing-masing rencana ditetapkan sebagai berikut: •

Rencana Strategis WP3K, merupakan arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dan indikator yang tepat untuk memonitor rencana bertingkat tinggi. bertingkat tinggi.

•

Rencana Zonasi WP3K menetapkan suatu jaringan/kisi-kisi spasial pada kawasan perencanaan yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan (parsel) atau zona yang ditentukan.

•

Rencana Pengelolaan WP3K menyusun kerangka kebijakan, prosedur dan tanggungjawab untuk koordinasi pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi

pemerintah

dalam

rangka

persetujuan

penggunaan

sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan. perencanaan. •

Rencana Aksi Pengelolaan WP3K

merupakan tindak lanjut Rencana

Pengelolaan WP3K yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

6


HIERARKI RENCANA PENGELOLAAN PESISIR

Atlas Pesisir

1

2

Rencana Strategis

3

Rencana Zonasi

Renc. Pengelolaan

4

5

Rencana Aksi

Bappeda Prov/Kab/Kota Dina Dinass KP / Bapp Bapped eda a Prov/Kab/Kota Prop Propin insi si 1:25 1:250 0 .000 .000 Kabu Kabupa pate tenn 1: 50.0 50.000 00 Dina Dinass KP Prov/Kab/Kota Dina Dinass KP Prov/Kab/Kota REKOMENDASI IJIN Pemanfaatan Perairan Pesisir

Hubungan

antar

empat

rencana

pengelolaan

pesisir

biasanya

dipresentasikan sebagai piramida hierarki ( Gambar 1.1). Tetapi kaitan fungsinya terlihat dengan jelas hubungan vertikal antara tujuan dalam Rencana Strategis WP3K dan maksud kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K (Gambar 1.2). 1.2). Rencana Pengelolaan WP3K

dan

Rencana Zonasi WP3K

merupakan

pendukung penting serta merupakan alat pemegang-keputusan untuk membantu perencana pemerintah untuk menyeleksi menyeleksi diantara kegiatan prioritas-tinggi dan melokasikannya secara geografis sesuai dan optimal dengan keuntungan sosial ekonomi yang berasal biaya dari anggaran publik yang sudah langka.

7


Hubungan antara Rencana Aksi dengan rencana lainnya dijelaskan pada gambar

1.3.

Penyusunan

Rencana

Aksi

Pengelolaan

WP3K

diarahkan

berdasarkan pada isu yang termuat dalam Rencana Strategis (Gambar 1.4). Lokasi kegiatan dalam Rencana Aksi PWP3K berada pada kawasan yang termuat ter muat dalam Rencana Zonasi, sedangkan tata kelola setiap kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi PWP3K yang menyangkut kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengambilan keputusan mengacu pada Rencana Pengelolaan yang juga telah ditetapkan.

8


Semua kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan diintegrasikan dengan Rencana Kerja Pendek Daerah (RKPD).

Dalam

penyusunan

Rencana

Aksi

Pengelolaan

WP3K

mempertimbangkan : a. Kemampuan dalam pembiayaan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan fasilitas fasilitas dalam pelaksanaan

rencana

aksi

oleh

pemerintah

daerah

atau

pemangku

kepentingan lainnya; b. Kesesuaian dan dan kemampuan implementasi kegiatan program oleh sektor sektor terkait lainnya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Kerja Pembangunan Daerah (RAKPD) daerah yang bersangkutan; dan c.

Kemampuan dan ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9


Rencana

Aksi

Pengelolaan

Wilayah

Pesisir

dan

Pulau-Pulau

Kecil

(RAPWP3K) sedikitnya memuat dan disusun menurut sistematika laporan sebagai berikut : I.

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Arahan Perencanaan dan Pemanfaatan 4. Ruang Lingkup

II.

TINJAUAN WILAYAH PERENCANAAN 1. Wilayah Geografi 2. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3. Kondisi Sosial-Budaya dan Ekonomi

III.

PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI RENCANA AKSI

IV.

HUBUNGAN DENGAN PERENCANAAN LAIN

V.

PROGRAM KERJA 1. Ulasan Kegiatan Sebelumnya 2. Pendekatan Program 3. Kegiatan Program

VI.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

10


Pendahuluan menjelaskan alasan (urgensi) mengapa Rencana Aksi Pengelolaan WP3K perlu disusun. Pada bagian ini diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup l ingkup disusunnya RAPWP3K.

Tinjauan wilayah perencanaan berisi deskripsi umum, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kondisi sosial ekonomi dan budaya. a.

Wilayah Geografi. Wilayah geografi ini berisi informasi dalam koordinat geografis dan batas-batas kawasan perencanaan, iklim, geomorfologi dan kondisi biologis dan ekologisnya.

b.

Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sumberdaya pesisir dan pulaupulau kecil menjelaskan tentang keadaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan. Informasi ini menunjukkan kuantitas dan kualitas sumberdaya yang ada.

c.

Kondisi sosial budaya dan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi dan budaya menggambarkan keadaan demografi dan kecenderungan penduduk yang ada pada kawasan perencanaan dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data tersebut dapat diantisifasi permasalahn dan issue strategis dalam menyusun arahan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tahapan penyusunan dokumen Rencana Rencana Aksi PWP3K PWP3K

terdiri dari tujuh

tahapan yaitu : 1. Pembentukan tim teknis, 2. Pengumpulan dan analisis data, 3. Penyusunan dokumen awal. 4. Pengkajian, 11


5. Konsultasi publik, 6. Perumusan dokumen final, 7. Penetapan.

Dokumen rencana aksi pengelolaan WP3K yang disusun, dihubungkan dalam

hirarki

perencanaan

pengelolan

WP3K

dan

Dokumen

Rencana

Pembangunan di daerah.

Dalam program kerja ini ini berisi : a)

Kegiatan/program antar sektor yang disusun sesuai prioritas kegiatan pemanfaatan, lokasi, ketersediaan anggaran, kemampuan melaksanakan baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota kegiatan/program antar sektor yang disusun sesuai prioritas kegiatan pemanfaatan, lokasi, ketersediaan anggaran, kemampuan melaksanakan baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota. kabupaten/kota. Pendekatan program yang digunakan

yaitu :

Pendekatan Akomodatif, Suportif, Protektif dan Aspiratif. b)

Kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam peningkatan

kualitas

lingkungan

dan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat pesisir; dan c)

Indikator kinerja pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut dengan mempertimbangkan masukan (inputs (inputs ), ), keluaran (outputs (outputs ), ), hasil (outcomes ), ), manfaat (benefits (benefits ), ), dan dampak lanjutan (impacts (impacts ). ). Inputs dan outputs dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. Sedangkan indikator dampak (outcomes (outcomes ), ), manfaat (benefits (benefits ), ), dan dampak lanjutan 12


(impacts ) akan diperoleh setelah kegiatan selesai; namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. p erencanaan. Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk unit yang dihasilkan, waktu yang diperlukan, nilai yang dihasilkan, dana yang diperlukan, produktivitas, ketaatan, tingkat kesalahan, frekuensi, dan sebagainya. Penetapan indikator

kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis

dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja hendaknya (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; (3) dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dan dampak; (4) harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap t erhadap perubahan; dan (5) efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya secara efisien dan ekonomis. Rencana kegiatan disusun berdasarkan isu-isu yang berkembang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Isu-isu tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pada Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui untuk melaksanakan Rencana Aksi PWP3K untuk menilai capaian, kelemahan dan kekurangan dan Rencana Aksi PWP3K agar dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berlaku dalam jangka waktu 1 - 3 tahun.

13


Kualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauh mana kematangan dalam persiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan para pemangku kepentingan. Proses dan prosedur penyusunan Rencana Aksi PWP3K di daerah dilakukan dibawah koordinasi Dinas yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dengan melibatkan Dinas-dinas terkait dan pemangku kepentingan di daerah.

ALUR PENYUSUNAN RENCANA AKSI PWP-3-K Pembentukan Pegumpulan Penyusunan Pengka Tim Teknis Dan Analisi DataDokumen Awal jian

Sosialisasi Awal

Pengumpulan Peny. Daftar Data : Panjang Keg. Desk Study Pembentukan Wawancara Peny. Daftar Tim oleh : Observasi Pendek Keg. Gubernur/ Lapangan Daftar Pendek Bupati/ Kuesioner Disesuaikan dg : Kompilasi dan Walikota Analisis Data Kapasitas Penyusunan Daerah Rencana Kerja Sumber   



Peman gku Kepent ingan/ Stake Kualitas Data Holder Metodologi Yang Sistematika Terkait Substansi Materi . Analisa Data

Pendanaan Kebutuhan

1 bul an

3 bulan

2. bulan

2 bulan

Konsultasi Publik Peman gku Kepent ingan/ Stake Holder Masukan Yang Tanggapan Terkait Saran LSM Dan ORMA Perbaikan S .

Perumusan Penetapan Dokumen Final Penya Penye mpaian mpurn Dokum aan en Ke : Dokum Bupati/ en Final Walikot Tanggapan Validitas data . a,Saran Sistematika Gubern masukan Substansi ur, Legalisasasi Redaksional Menter Dengan Kelengkapan i Peraturan Matriks . Kepala Daerah •

•

•

•

•

•

1 1 bulan bula n Gambar 3.1. Tahapan Penyusunan Rencana Aksi PWP3K

2 bulan

Tahapan penyusunan Rencana Aksi PWP3K meliputi 7 langkah sebagai berikut : (1). Tahap pembentukan tim teknis, (2). Tahap pengumpulan dan analisis data, (3). Tahap penyusunan dokumen awal, (4). Tahap pengkajian, (5). Tahap Konsultasi publik, (6). Tahap perumusan dokumen final , dan (7) Tahap penetapan. Jangka waktu penyusunan Rencana Aksi PWP3K oleh pemerintah daerah maksimal 12 (dua belas) bulan sebagaimana dirincikan dalam tahapan 14


pada Gambar 3.1.

Tahap awal penyusunan Rencana Aksi PWP3K adalah dengan melakukan sosialisasi penyusunan Rencana Aksi PWP3K oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah dengan stakeholder yang terkait untuk membangun persamaan persepsi, komitmen bersama serta identifikasi awal isu tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sosialisasi Awal : Pemangku Kepentinga n/ Stake Holder yg Terkait

Pembentukan Tim Teknis oleh Gubernur/Bupati/Wali kota Pejabat Dinas KP sebagai Ketua, Pej. Bappeda sbg 1 Sekretaris dan SKPD bulan Lainnya sbg Anggota

Penyusunan Rencana Kerja : Penyusunan KAK yang berisi arahan, maksud dan tujuan Rencana Aksi PWP3K Persiapan Perangkat Survay

Gambar 3.2 Tahap Pembentukan Tim Teknis Dalam penyusunan Rencana Aksi PWP3K gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk tim teknis yang terdiri dari pejabat dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai ketua, pejabat Bappeda sebagai sekretaris dengan anggota terdiri dari SKPD/ instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan seperti dinas Kehutanan, Pariwisata dan Koperasi dll. Bila memang dibutuhkan, anggota dari instansi terkait lainnya seperti Dinas Perhubungan, Pertambangan, Perhubungan Laut, Kesehatan, dan Pendidikan Nasional sebagai sebagai anggota tim teknis. Tugas tim teknis dalam penyusunan Rencana Aksi PWP3K antara lain : 1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja sebagai landasan bagi pengerjaan penyusunan Rencana Aksi PWP3K yang setidaknya meliputi arahan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi PWP3K, hal-hal strategis terkait penyusunan Rencana Aksi PWP3K, dan arahan metodologi. 2. Mengkoordinasikan persiapan penyusunan Rencana Aksi PWP3K bersama 15


stakeholder yang terkait di daerah. 3. Melakukan inventarisasi berbagai isu dan permasalahan dalam penyusunan Rencana Aksi PWP3K. 4. Mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan Rencana Aksi PWP3K Tahap Pembentukan Tim Teknis pada penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Kebutuhan Data & Informasi : •

•

•

•

Profil/Gambaran Umum Wilayah Perencanaan Peraturan PerundangUndangan Yang Terkait Dokumen Perencanaan Yang sudah Ada Kebijakan dan Program sektor yg bersifat Spasial dan Non Spasial

Pengumpulan Data : • •

•

•

Desk Study Wawancara Observasi Lapangan Kuesioner

Kompilasi Data

3 bulan

Gambar 3.3 Tahap Pengumpulan dan Analisis Data

Pada tahap ini Tim teknis melakukan pengumpulan data dan informasi yang yang akan dimanfaatkan pada proses analisis dalam rangka penentuan Rencana Aksi PWP3K. Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknis sebagai berikut : a). Desk study, b). Wawancara, c). Observasi lapangan, d) Kuesioner. Tahap pengumpulan data ini menghasilkan publikasi laporan kompilasi data Penyusunan Rencana Aksi PWP3K. Tahap pengumpulan dan analisis data setidaknya dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tergantung dari kondisi, ketersediaan data, maupun jenis metode yang digunakan. Adapun kebutuhan data dan informasi yang harus dikumpulkan setidaknya meliputi : 1. Profil / gambaram umum wilayah perencanaan. Secara ideal, suatu Rencana Aksi PWP3K sebaiknya mencakup keseluruhan kawasan pesisir pada suatu jurisdiksi tetapi bisa juga terbatas pada Kawasan tertentu yang diarahkan dalam Rencana Pengelolaan WP3K untuk perencanaan tingkat propinsi dan 16


Kawasan

Prioritas

(terutama

Desa

Pesisir

suatu

kecamatan)

untuk

perencanaan tingkat kabupaten/kota 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait skala nasional maupun lokal 3. Dokumen perencanaan wilayah yang sudah ada 4. Kebijakan dan Program dari masing-masing sektor yang bersift spasial dan non spasial yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dll. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui potensi, kendala, peluang dan hambatan dalam Rencana Aksi PWP3K.

Draft awal suatu Rencana Aksi PWP3K disusun oleh Tim Teknis berdasarkan data dan informasi yang sudah dikumpulkan. Tim Teknis mendiskusikan setiap tujuan dan strategi dalam Rencana Strategis PWP3K, dan mempersiapkan daftar-panjang pendapat-pendapat untuk kegiatan yang memiliki dana untuk setiap kegiatan. Daftar panjang tersebut terdiri dari judul diskriptif tetapi tidak terlalu rinci atau spesifik.

Penyusunan Daftar Panjang Kegiatan Berdasarkan Usulan Kegiatan Kegiatan Masing masing sektor

Penyusunan Daftar Pendek Kegiatan berdasarkan berdasarkan hasil sortasi dari daftar panjang Kegiatan

Daftar Pendek Disesuaikan dg : Kapasitas Daerah Sumber Pendanaan Kebutuhan

2 bulan

Gambar 3.4 Tahap Penyusunan Dokumen Awal

Setiap kegiatan seharusnya dikaji dan mempuyai perkiraan biaya dan menentukan instansi pelaksana (sebagai arahan suatu kegiatan). Ide daftar panjang akan diseleksi menjadi daftar pendek dengan kemungkinan yang terbaik dalam suatu seri diskusi kelompok. Diskusi lanjutan oleh Tim Inti akan 17


menganalisa dan mengevaluasi daftar-pendek. Proses ini akan mengidentifikasi dan memprioritaskan peluang yang paling layak baik dari segi finansial maupun teknis untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang bersifat eksperimentil atau secara teknologi tidak terbukti atau duplikasi program pengembangan komunitas sebaiknya tidak direkomendasikan untuk diterapkan. Beberapa ide yang inovatif lebih bernilai bila diawasi di lapangan (studi terpercaya) dan sebaiknya diklsifikasikan sebagai proyek riset terapan dan dilaksanakan hanya oleh peneliti berkualitas. Pertimbangan spesifik yang akan menentukan pilihan kegiatan untuk daftar-pendek tersebut termasuk: 

kapasitas keuangan pemerintah daerah (kemampuan untuk mendukung pengembangan program/kegiatan baru);



kapasitas teknis instansi pelaksana (kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan);



jumlah

waktu

komitmen

finansial

yang

dibutuhkan

untuk

mencapai/memelihara luaran yang dapat diterima; 

sumber pendanaan (misalnya dari dana program nasional atau dari anggaran lokal);



pendekatan/teknologi yang sesuai dengan keadaan sasaran kelompok (kecocokan);



memperhatikan kebutuhan berdasarkan prioritas/masalah, atau komitmen kepada masyarakat;



kapasitas penyerapan dari organisasi, kelompok sasaran atau komunitas (kemampuan untuk mengadaptasi perubahan atau mengambil usulan pemecahan/teknologi).

18


Dokumen awal Rencana Aksi PWP3K dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan untuk dilakukan pengkajian guna mendapatkan feedback dan umpan balik dari sisi kualitas data, metodologi, sistematika, substansi materi dan analisa data yang digunakan dalam rancangan Rencana Aksi PWP3K serta mendapatkan input yang baik berupa koreksi maupun penambahan untuk rancangan Rencana Aksi PWP3K.. Kemudian dibuat Lembaran kesimpulan yang dibuat secara ringkas tetapi cukup jelas dan rinci sehingga pemegang keputusan dengan cepat dapat mengakses biaya dan keuntungan relatif dari berbagai kegiatan yang diusulkan.

Gambar 3.5 Tahap Pengkajian

Hasil kajian rancangan Rencana Aksi PWP3K dikonsultasipublikan untuk mendapat masukan tanggapan, saran dan perbaikan dari instansi terkait, LSM dan / atau ORMAS guna menghasilkan dokumen Rencana Aksi PWP3K provinsi atau kabupaten/kota.

Konsultasi Publik Pemangku Kepentengingan, Stake Holder Yang Terkait LSM Ormas

Mendapapatka n: Masukan Tanggapan Saran Perbaikan

Penyempurnaan Dokumen Final

1 bulan 19


Gambar 3.6 Tahap Konsultasi Publik

Perumusan dokumen final merupakan tahap finalisasi dokumen Rencana Aksi PWP3K setelah melalui proses pengkajian dan konsultasi publik. Perumusan dokumen final dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan dokumen Rencana Aksi PWP3K telah memenuhi syarat dan layak untuk dilegalisasi. Poin-poin yang diperhatikan dalam perumusan dokumen final ini meliputi validitas data, sistematika penulisan, substansi pembahasan, pemilihan bab dan sub bab, redaksional, pilihan diksi dan kelngkapan matriks Rencana Aksi PWP3K.

Gambar 3.7 Tahap Perumusan dokumen Final Penyempurnaan rancangan dokumen Rencana Aksi PWP3K dilaksanakan oleh tim teknis.

Dokumen final Rencana Aksi PWP3K dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya , guna pemrosesan lebih lanjut. Bupati/walikota menyampaikan dokumen final Rencana Aksi PWP3K kepada gubernur dan menteri untuk mendapatkan tanggapan dan /atau saran. Gubernur menyampaikan dokumen final Rencana Aksi PWP3K provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan, untuk mendapatkan tanggapan dan/atau saran.

20


Gambar 3.8 Tahap Penetapan Menteri dan gubernur memberikan tangapan dan/ atau saran terhadap dokumen final Rencana Aksi PWP3K dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak diterimanya dokumen tersebut secara lengkap. Tanggapan oleh gubernur atau bupati/walikota dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final Rencana Aksi PWP3K. Jika tanggapan dan/atau saran tidak dipenuhi, maka dokumen final Rencana Aksi PWP3K dapat diberlakukan secara definitif. Dokumen final Rencana Aksi PWP3K setelah dimintakan tanggapan dan/atau saran kemudian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota. Setelah itu Gubernur atau Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/walikota tentang Rencana Aksi PWP3K kepada instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Dokumen perencanaan PWP3K terdiri dari empat (4) dokumen yang tersusun dalam suatu hirarki perencanaan yang efektif. Keempat dokumen tersebut adalah: Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Rencana

Aksi. Hubungan Hubungan antara Rencana Aksi Aksi PWP3K PWP3K dengan rencana

lainnya dijelaskan pada paragraf- paragraf berikut ini. Penyusunan Rencana Aksi PWP3K diarahkan pada penanganan isu-isu yang termuat dalam Rencana Strategis PWP3K . Lokasi kegiatan Rencana Aksi 21


PWP3K berada pada Kawasan yang telah ditetapkan pada Rencana Zonasi PWP3K, sedangkan tatakelola setiap kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi ini terutama yang menyangkut kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan mengacu pada Rencana Pengelolaan PWP3K yang juga telah ditetapkan. Semua kegiatan yang ada dalam Rencana Aksi PWP3K ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan diintegrasikan menjadi bagian dari kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Pendek Daerah.

semua kegiatan yang sudah dilakukan dilakukan evaluasi kegiatan mana yang sudah selesai dan yang belum serta kegiatan-kegiatan yang perlu dilanjutkan.

menyusun Rencana Aksi PWP3K, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu daya dukung sumberdaya dan lingkungan pesisir, optimalisasi manfaat sumberdaya

yang

tersedia,

kapasitas

aparat

pelaksana,

keikutsertaan

masyarakat, keterlibatan dunia usaha dan kearifan lokal yang masih dianut oleh masyarakat setempat. Pendekatan program yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi PWP3K adalah: •

,

yaitu

dokumen

ini

diharapkan

memenuhi

kebutuhan berbagai pihak pengguna sumberdaya di daerah. •

, yaitu dokumen ini diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi ekonomi di daerah.

•

, yaitu mengandung makna bahwa dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan arahan untuk melindungi wilayah 22


pesisir dan laut daerah, yang secara ekologis sangat penting, yaitu vegetasi mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan aspek-aspek lainnya tentang lingkungan pesisir. , yaitu dokumen ini diharapkan mampu mengatasi

•

konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan potensi kerusakan sumberdaya.

Rencana kegiatan disusun berdasarkan isu-isu yang berkembang di wilayah pesisir dan laut daerah. Isu-isu tersebut beserta tujuan dan sasaran kegiatan tertuang dalam Rencana Strategis PWP3K provinsi, kabupaten/kota. Untuk

mencapai

sebagian

dari

tujuan

dan

sasaran

tersebut,

dengan

mempertimbangkan perkembangan sosial budaya dan ekonomi serta hasil pelaksanaan tahun sebelumnya dan menetapkan kegiatan tahun berikutnya.

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk menilai pencapaian, kelemahan dan kekurangan dari Rencana Aksi PWP3K agar dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian saat kegiatan tersebut masih dalam pelaksanaan, serta untuk menilai efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan. Pemantauan

perencanaan

Rencana

Aksi

PWP3K

yang

meliputi

pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut agar pencapaian tujuan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. dan pemantauan program dan/atau kegiatan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi terhadap perencanaan Rencana Aksi PWP3K yang meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen dalam pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan Rencana Aksi PWP3K serta evaluasi untuk 23


pencapaian kinerja pelaksanaan program dan /atau kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis dan kemudian dilaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Hasil evaluasi tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Aksi PWP3K berikutnya.

24


Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan panduan teknis bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar menghasilkan rancangan RAPWP3K yang sesuai dengan sasaran dari Perencanaan WP3K pada hirarki diatasnya . Manfaat dari Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut : 1. Pedoman Teknis ini menjadi standar penyusunan RAPWP3K yang diacu

oleh

semua

pemerintah

daerah,

baik

provinsi

maupun

kabupaten/kota. 2. RAPWP3K yang memiliki standar sesuai Pedoman Teknis ini akan memudahkan daerah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir dan laut, dalam menyusun RAPWP3K yang kemudian dapat diacu dan diperhatikan dalam dokumen perencanaan daerah lainnya serta

melakukan

evaluasi

kinerja

terkait

dengan

tujuan

dan

indikatornya.

25


................... .......................

Gubernur/Bupati/Walikota

...................... ....................

Dinas KP

................... .......................

Bappeda

Penanggung Jawab Ketua Sekretaris

..........................................

SKPD1

..........................................

..........................................

SKPD2

..........................................

..........................................

SKPD3

..........................................

..........................................

SKPD4

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

14


A 1 2 3 4 B 1 2 3 4

Keterangan : Is

= Isu

Tj

= Tujuan

Ss

= Sasaran

St

= Strategi

Kg

= Kegiatan

15

Lampiran 3. Contoh Daftar Kegiatan Rencana Aksi Aksi PWP3K Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 2008 berdasarkan Kerangka Strategis Strategis Nomor St

Instansi Penanggung Jawab

Tj

A

BENCANA ALAM GEMPA DAN TSUNAMI BERDAMPAK MERUSAK SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN SERTA KEHIDUPAN MASYARAKAT 1

Ss

Judul

Is

Kg

2007

2008

2009

Menciptakan suasana yang membuat masyarakat pesisir tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana alam 1

Masyarkat dapat menyelamatkan diri saat ada bencana alam 1

Menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana alam 1

Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan Iklim Laut

DKP

2

Pelatihan penanggulangan penanggulangan gempa bumi dan tsunami dalam rangka perlindungan masyarakat

Badan Kesbang Linmas

119

Penanganan dampak bencana alam


149

DISTARKIM

500

3 2

100 200

Pembanguanan Pembanguanan sarana fisik yang dapat mengurangi dampak negatif bencana alam 1

Menyiapkan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian untuk menyelamatkan menyelamatkan masyarakat pesisir 1

B

Anggaran (Jutaan Rp)

Penyusunan feasibility Studi (FS) & DED bangunan evakuasi bencana gempa & tsunami di Kota Padang

2

Studi pembangunan Shelter

DISTARKIM

100

3

Pengadaan perlengkapan perlengkapan Crisis Centre


650

4

Pengadaan peralatan TV camera monitor gelombang tsunami


96

PEMANFAATAN SUMBERDAYA PESISIR DAN PULAU-PUIAU KECIL YANG BELUM OPTIMAL MEMPERLAMBAT LAJU PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1

Mengoptimalkan Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1

Pengembangan Pengembangan usaha perikanan yang produktif sesuai dengan p otensi sumberdaya ikan yang tersedia 1

Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya 1

Pengembangan Pengembangan budidaya perikanan

DKP

616

1,107

2,000

2

Pengembangan perikanan tangkap

DKP

1,965

2,324

2,500

3

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut

DKP

128

Instansi Badan Kesbang Linmas

Nomor Kegiatan

Jenis Kegiatan

A1.1.1.2

Pelatihan penanggulangan gempa bumi dan tsunami dalam rangka perlindungan masyarakat

119

A1.1.1.3


149

A1.2.1.3

Pengadaan perlengkapan Crisis Centre

650

A1.2.1.4

Pengadaan peralatan TV camera monitor gelombang tsunami Jumlah

BAPEDALDA

B1.2.1.1

Pengawasan dan pengendalian pencemaran air laut di kawasan wisata pesisir pantai Sumatera Barat

D1.1.1.3

Pengawasan dan pengendalian kualitas air laut pada objek wisata, muara sungai dan pelabuhan Jumlah

DKP

2007

200

2008

2009

200

96 0

1014

200

82

90

100

100

100

190

200

82

A1.1.1.1

Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

100

B1.1.1.1

Pengembangan budidaya perikanan

616

1,107

2,000

B1.1.1.2


1,965

2,324

2,500

B1.1.1.3


B1.1.1.4

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

B1.1.2.1

Dukungan pengembangan komoditi perikanan pada

128

200 378

400

47

60

Instansi Badan Kesbang Linmas

Nomor Kegiatan

Jenis Kegiatan

A1.1.1.2

Pelatihan penanggulangan gempa bumi dan tsunami dalam rangka perlindungan masyarakat

119

A1.1.1.3


149

A1.2.1.3

Pengadaan perlengkapan Crisis Centre

650

A1.2.1.4

Pengadaan peralatan TV camera monitor gelombang tsunami Jumlah

BAPEDALDA

B1.2.1.1

Pengawasan dan pengendalian pencemaran air laut di kawasan wisata pesisir pantai Sumatera Barat

D1.1.1.3

Pengawasan dan pengendalian kualitas air laut pada objek wisata, muara sungai dan pelabuhan Jumlah

DKP

200

96 0

1014

200

82

90

100

100

100

190

200

82 100

B1.1.1.1

Pengembangan budidaya perikanan

616

1,107

2,000

B1.1.1.2


1,965

2,324

2,500

B1.1.1.3


B1.1.1.4

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

B1.1.2.1

128

200 378

400

Dukungan pengembangan komoditi perikanan pada kawasan agropolitan

47

60

B1.1.2.2

Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

25

B1.1.2.3

Optimalisasi dan pemasaran produk perikanan

639

500

C1.1.1.1

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

D1.1.1.1

Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut

75

50

50

D1.1.1.2

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya laut

580

375

375

F1.1.1.1

Pembinaan pemulihan dan pelestarian pesisir

70

70

5015

6155

C11.1.2 E1.1.1.1

152

3616

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan

590 0

590

Kompilasi peta zona kerawanan tsunami kawasan pesisir wilayah Sumatera Barat.

100

Jumlah Distarkim

2009

Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Jumlah DISPERTAMBEN

2008

A1.1.1.1

Jumlah DISDIK

2007

100

A1.2.1.1

Penyusunan feasibility Studi (FS) & DED bangunan evakuasi bencana gempa & tsunami di Kota Padang

500

A1.2.1.2

Studi pembangunan Shelter

100

Jumlah

600

Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pesisir dan Wilayah Pulau-Pulau Kecil (RAPW3K)

Recommend Documents