Pedoman Rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau Pulau kecil

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU--PULAU KECIL PULAU

Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi UU No.26 / 2007 Rencana Umum (Wilayah)

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

UU No.27/ 2007

Rencana Rinci (Kawasan/Fungsional)

RTR Pulau RTR K S N

RTR Kaw. Strategis Prov.

Rencana Zonasi (Wilayah)

RZW Nasional

RZWP3K Provinsi

Rencana Zonasi Rinci (Kawasan/Fungsional)

RZR Lintas Wilayah/sescape RZR KSNT

RZR Provinsi RZR Lintas Kab/Kota

RTRW Kabupaten

RTRW Kota

RDTR Kabupaten RTR Kaw. Strtgs Kab RDTR Kota RTR Kaw. Strtgs Kota

RZWP3K Kabupaten

RZWP3K Kota

RZR Kabupaten RZR Kawasan RZR Kota RZR Kawasan

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K LATAR BELAKANG UU No.27/2007 Pasal 7 ayat (5) mengamanatkan Pemerintah Daerah Kab/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya

diperlukan suatu pedoman sebagai acuan penyusunan Rencana Zonasi Rinci WP3K

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan:: Tujuan Sasaran:: Sasaran

• Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Zonasi Rinci WP3K bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

• Rencana Zonasi Rinci WP3K yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rencana Zonasi Rinci adalah recana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K ISTILAH & DEFINISI Rencana Zonasi Rinci WP3K, secara hierarki merupakan penjabaran dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil Prov/Kota/Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan sub zona secara terperinci pada WP3K Rencana Zonasi Rinci WP3K secara teknis merupakan rencana yang menetapkan peruntukan kegiatan pada sub zona WP3K dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam sub zona, agar tercipta keserasian diantara kegiatan-kegiatan di dalam sub zona. Rencana Zonasi Rinci WP3K disusun untuk penyiapan pemanfaatan sub zona dalam rangka pelaksanaan programprogram pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luas wilayah perencanaan 10.000 – 20.000 hektar. Rencana Zonasi Rinci WP3K memiliki jangka waktu rencana 5 tahun dan lokasi prioritas dituangkan ke dalam peta rencana dengan skala 1 : 10.000 atau lebih besar. Untuk analisa regional menggunakan peta 1 : 25.000.

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K FUNGSI DAN MANFAAT Rencana Zonasi Rinci WP3K berfungsi untuk: 1. menyiapkan perwujudan sub zona dan satu unit perencanaan; 2. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan pemanfaatan umum dengan Rencana Zonasi WP3K Kota/Kab; 3. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien; 4. menjaga konsistensi perwujudan kawasan pemanfaatan umum melalui pengendalian program-program pembangunan WP3K; dan 5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang/zona; 6. Arahan penyusunan Indikasi Program; dan 7. Arahan perizinan. Rencana Zonasi Rinci WP3K bermanfaat bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai dasar untuk : 1. Mengetahui zonasi pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rinci di daerah; 2. Mengetahui program kegiatan pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rinci di daerah; 3. Mewujudkan keharmonisan dan sinergi pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar pemerintah daerah; 4. Meningkatkan investasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 5. Meningkatkan peran masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat tradisional.

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K

Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K:

1. Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP) 2. Fungsi suatu zona tertentu

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP)

LIKUPANG BARAT WORI

LIKUPANG TIMUR DIMEMBE

MANADO

BITUNG KALAWAT AIRMADIDI KAUDITAN KEMA

Kabupaten Minahasa Utara

TABEL : RENCANA ZONASI PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 - 2016

No.

Zonasi Pengembangan

Fungsi Kegiatan Eksisting

1

Zonasi I (Wori)

- Pemukiman Nelayan - Pelabuhan Lokal/Tradisional - Daerah Konservasi - Semak Belukar

2

Zonasi II (Likupang Barat)

- Pemukiman - Daerah Konservasi - Semak Belukar - Perkebunan

3

Zonasi III (Likupang Timur)

4

Zonasi IV (Kema)

- Pemukiman - Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal/Tradisional - Perkebunan - Daerah Terbuka - TPI - Pemukiman - Pelabuhan Lokal - TPI - Perkebunan - Daerah Terbuka

Sumber : Hasil Rencana RTR Pesisir dan Laut Kab. Minahasa Utara 2006

Fungsi Kegiatan Arahan - Pemukiman - TPI - Pelabuhan Lokal - Kawasan Wisata/Resort - Daerah Konservasi - Kawasan Industri PerikananTerpadu - Pelabuhan Umum - Pelabuhan Perikanan - Pemukiman - Daerah Konservasi - TPI - Pelabuhan Lokal dan Perikanan - Daerah Konservasi - Pemukiman - Kawasan Wisata, Hotel, Resort. - Prasarana dasar dan Fasilitas Umum - Pemukiman - TPI - Pelabuhan Lokal - Perkebunan - Daerah Konservasi 9

GAMBAR :

RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA I (WORI)

10

GAMBAR :

RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA II (LIKUPANG BARAT)

0 125 00’ BT

Tg. Arus

903

RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT KABUPATEN MINAHASA UTARA

C 5s 108m 2 4M

Gambar : 6.7. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Zona II (Kawasan Likupang Barat) Airbanua

KETERANGAN :

P. Talise Talise

Ibukota Kabupaten

P. Kinabohutan

Ibukota Kecamatan Batas Kabupaten / Kota

P. Komang

Batas Kecamatan

La u t S u l a w es i

Batas Desa Jalan Nasional

200000 mU

Tg. Batubesar

Jalan Provinsi P.Tindia

Gangga 2

56

Jalan Kabupaten

50

Perumahan Dengan Fasilitasnya

18

Perkebunan Kelapa

P. Gangga

111 2

P. Lehaga

Ladang/Kebun

Gangga 1

Sel

6

Lindung Preservasi / Resapan Air

8

8

408

Terumbu Karang

at

ng upa Li k

Tg. Tarabitan 0

1 45’ LU

Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas

29

Tg. Serey

Serey

Tg. Paputungan

13 7

Hutan Mangrove

9

Tg. Los

Tarabitan

Pusat Kegiatan Perikanan / Pelabuhan

Serey

Jasa / Pariwisata

675 Paputungan

Tg. Batuita m

Bahoi

P. Mandar72 Tanahputih

Sonsilo M ubune

P. Talabe Kecil

200

Termaal Tg. Kulu

M unte

Garis Bahtimetri

P. Talabe Besa r

Jayakarsa

KEC. LIKUPANG BARAT

Batas Zona I

5

P. Tamperong P. Resaan

NAMA

TTD

DIGAMBAR

M aliambao

INDEKS PETA

DIP ERIKSA

L au t S ul a we s i

DISETUJUI

KEC. WORI

KE WORI

Sumber : - Peta R upabumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.

KE LIKUPANG

- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - Hasil Survey Lapangan, Juli 2006

Palaes

KEC. LIKUPA NG TIMUR 0

2,5

10 KM

180000 mU

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 700000

720000

740000

DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATA RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

11

GAMBAR :

RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA III (LIKUPANG TIMUR)

0

125 00’ B T

0 125 15’ B T

Tg. Sa lan gk a

C 5s 108m 24M

INDEKS PETA

37

Gambar : 6.8. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Zona III (Kawasan Likupang Timur)

43

Tg . Ba tum era h


Lib as

KETERANGAN : Tg. Batu go so k

200000 mU Ka hu k u

Ibukota Kabupaten P. B an g ka

Ibukota Kecamatan

56

Batas Kabupaten / Kota

50

Batas Kecamatan

Lih un u

18

lat Se

6

Batas Desa

Telu k Lih un u

8

8

u pa L ik

0

1 45’ LU

Jalan Nasional

86

Jalan Provinsi Jalan Kabupaten

P. Sa h o en g

ng

137


29

Tg . Sa h o en g

Perkebunan Kelapa

9

Ladang/Kebun

60


P. Ta labe Bes ar

5

Terumbu Karang

P. Nya ripa njan g


19

P. N ap oma nu k

T g. Pu lisa n Tg . S ump in i

P. Na pod a ong

Hutan Mangrove

Tg . K er bau

Pariwisata Pantai (Resor & Ekosistem Mangrove)

Tg . Ba tuw ok a T g. T am b a

1315

P ulisan

Tg . A ssa

Lik upan g Wineru S ar aw et

We rot Ba tu

Ma en Lik u pa n g 2

Garis Bahtimetri

Ma rins o w

Liku pa n g 1

KEC. LIKUPANG BARAT

Jasa / Pariwisata Batas Zona II

61 T g .M e ra h Tg . Sin g ka ha

P as late n

KEC. LIKUPANG T IMUR

180000 mU

Ko k oleh 1

NAMA

Ka linau n Tg . K ub ur

Winu ri Rin o ndo ra n

DIPERIKSA DISETUJUI

25

Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.

Kok o leh 2 T g .Pin tu

Wa ng u rer

- Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - Hasil Analisis

70

Ka w eruan

KEC. DIMEMBE

TTD

DIGAMBAR

642

P inen ek

0 10 KM

2,5

KOTA BITUNG 720000

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 740000


12

GAMBAR :

RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA IV (KEMA)

0

125 00’ BT


INDEKS PETA L au t Su l awe s i

Gambar : 6.9. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Zona IV (Kawasan Kema)

KO TA BITUNG 160000 mU

KETERANGAN : Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Batas Kabupaten / Kota

KE B I TU NG

Batas Kecamatan

32

59

Batas Desa

Watud ambo Kec. Kau ditan

Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten

K E I BU KO TA K AB UP AT EN

To ntalete

5

106

Perkebunan Kelapa Ladang/Kebun

124


10

KECAMATAN KAUDITAN

63 2) C(

K ema 1


s1

Ke ma

Terumbu Karang

7m

29

9


531

Hutan Mangrove

M

115

12

K ema 2

153

Budidaya Air Tawar (Pertambakan)

P. Kab uruk an

Lan sot

K ema 3

Jasa / Pariwisata

50

Batas Zona IV

Tg. Kab uru kan

Garis Bahtimetri

KECAMATAN KE M A

129 Lilang

68

L au t Ma l u ku

Tg. Lilan g

NAMA

TTD

DIGAMBAR

Waleo

DIPERIKSA

Tg. Ka pa s

DISETUJUI Sumber : - Peta Rupabumi Indones ia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996.

- In terpretasi Citra Landsa t ETM 7 + Pa th / Ro w 112/59 Tangg al 2 Juni 200 5 - Hasil A nalisis

Tg . Kina 50wu da n

KABUPATEN MINAHASA INDUK

200 Maka lisu ng 7. 5 K M

0

129

2,5

73

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 74 0000


13

TABEL :

RENCANA PEMANFAATAN RUANG TIAP ZONA DI WILAYAH PERENCANAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 Wilayah Perencanaan

No.

Jenis Penggunaan

Likupang Barat

Wori I

Likupang Timur

Jumlah Kema

(Ha)

%

Kawasan Budidaya 966,05

1.073,70

2.357,80

2.820,96

7.218,51

16,42

7,41

100,4

254,89

98,97

527,67

1,2

- PPI

-

58,56

-

-

58,56

0,13

- Pelabuhan

-

-

-

0,46

0,46

- Perikanan Darat (Tambak)

-

-

-

29,57

29,57

0,07

6.389,00

3.520,00

15.631,00

4.529,00

30.069,00

68,38

-

529,85

1.975,45

-

2.505,30

5,7

115,92

89,24

344,11

352,5

901,77

2,05

3. Hutan mangrove

394,60

850,6

140,19

4,5

1.389,89

3,16

4. Terumbu Karang

942,86

271,12

57,35

-

1.271,33

2,89

8.882

6.493

20.761

7.836

43.972

100

1. Perumahan dengan fasilitasnya 2. Jasa dan Pariwisata (Hotel dan Resort) 3. Pusat Kegiatan Perikanan

II

4. Tanaman Pangan Lahan Kering (Perkebunan/kebun/ladang) Kawasan Lindung 1. Hutan Lindung dengan pemanafaatan terbatas 2. Lindung preservasi (resapan air, simpadan pantai dan sungai

Jumlah

Sumber : Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Tahun 2006

14

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Fungsi suatu zona tertentu



NO

TAHAPAN

PROSES

OUTPUT

1.

PERSIAPAN

• PEMBENTUKAN TIM (TKPRD) • PENYUSUNAN KAK & RENCANA BIAYA • PENENTUAN WILAYAH PERENCANAAN • PENGUMPULAN & ANALISIS DATA SEKUNDER • PEMBUATAN PETA DASAR • PENYUSUNAN RENCANA KERJA

• TIM KERJA • KAK & RENCANA BIAYA • DATA & INFORMASI AWAL • WILAYAH PERENCANAAN • PETA DASAR • RENCANA KERJA

2.

SURVEI LAPANGAN

• PENGUMPULAN DATA PRIMER • GROUND CHECK

PROFIL SUMBERDAYA

3.

ANALISA

• ANALISIS REGIONAL • ANALISIS KEBIJAKAN • ANALISIS KESESUAIAN LAHAN & PERAIRAN • ANALISIS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG • ANALISIS EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA

HASIL ANALISA & PETA TEMATIK

4.

PERUMUSAN KONSEP RZR WP3K

MERUMUSKAN KONSEP RZR WP3K

• DOKUMEN AWAL RZR WP3K • PETA TENTATIF ZONASI RZR WP3K

5.

KONSULTASI PUBLIK

• SOSIALISASI KONSEP RZR WP3K • MENJARING MASUKAN KONSEP RZR WP3K

MASUKAN KONSEP RZR WP3K

6.

PERBAIKAN KONSEP RZR WP3K

MEMPERBAIKI KONSEP RZR BERDASARKAN MASUKAN

DRAFT FINAL RZR WP3K

7.

KONSULTASI PUBLIK

SOSIALISASI DRAFT FINAL RZR WP3K

KESEPAKATAN RZR WP3K

8.

PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL RZR WP3K & NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

• MENYUSUN DOKUMEN FINAL RZR WP3K BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN • MENYUSUN NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

• DOKUMEN FINAL RZR WP3K • PETA ZONASI RZR WP3K • RANCANGAN PERBUP/WALIKOTA

9.

PENETAPAN

PENGAJUAN RZR WP3K UNTUK PENGESAHAN

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

KETERANGAN

WAWANCARA, KUISIONER, OBSERVASI, PENGUKURAN & PENGAMBILAN SAMPEL

MUATAN : • TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN • RENCANA KETERKAITAN HUBUNGAN FUNGSIONAL • RENCANA POLA RUANG RINCI • ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/ZONA • KETENTUAN PENGENDALIAN RUANG/ZONA

KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI Citra Satelit

Data Primer

INPUT

Data Sekunder

Peta Dasar Peta/Data Tematik Kriteria/Parameter untuk Analisis Kesesuaian Lahan

PROSES

Analisis Spasial

Peta Tematik Suitability Analisis Regional Analisis Ekonomi, Sosial, Budaya

Tinjauan Kebijakan Analisis Rencana Zonasi WP3K (SUB ZONA)

Isu Permasalahan WP3K

OUT PUT

Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung

KONSULTASI PUBLIK

ZONASI RINCI

PENETAPAN (PERATURAN BUPATI/WALIKOTA)

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K input

CITRA SATELIT

Interpretasi Citra: dengan cara deliniasi obyek pada citra cetak kertas (hardcopy) yang telah dilakukan preprocessing lebih dulu. Perkembangan teknologi hardware dan software memungkinkan penafsiran langsung dikomputer dengan metode on screen digitize.

DATA SEKUNDER:  RTRW Provinsi  Peta Dasar Kepmen Kepmen 15

1. Inventarisasi Data Sekunder (Instansional): -RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota -Kepmen No.15 -RPJP Nasional/Daerah 2. Interpretasi Citra Landsat ETM-7

DATA PRIMER:  Observasi Lapangan  Wawancara

1. 2. 3. 4.

Survey Lapangan; Pembentukan Basis Data; Pembahasan di Pusat dan Daerah; Wawancara

Proses 1 untuk RZR KABUPATEN/KOTA

Tinjauan Kebijakan

Spasial

Ekonomi, Sosial & Budaya

1. 2. 3. 4. 5.

Kontrak pelayanan (Service contract); Kontrak pengelolaan (Management Contract); Kontrak sewa (Lease Contract); Bangun-kelola-alih milik (Build, Operate and Transfer)/ Bangun-kelola-miliki-alih milik (Build, Operate, Own and Transfer); Konsesi (Concession).

1. 2. 3.

Analisis citra landsat; Analisis arahan struktur ruang; dan Analisis arahan pemanfaatan ruang.

1.

Sosial: Analisis Jumlah dan Proyeksi Penduduk; Persebaran dan Kepadatan Penduduk; Pendidikan; Ketenagakerjaan; permukiman; budaya (nilai-nilai dan tradisi setempat); danPemberdayaan Masyarakat. Ekonomi: Analisis Analisis Struktur Perekonomian (PDRB); Produktivitas Kegiatan Ekonomi; Perkembangan Ekonomi; Potensi Investasi (aspek lokasi, SDA, SDM, dan sumberdaya buatan); Penentuan Sektor/Komoditas Potensial; Penentuan Sektor/Komoditas Unggulan; danPenilaian Kelayakan Sektor/Komoditas Unggulan (NPV&IRR).

2.

1.

Regional

2.

Analisis hubungan antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direncanakan dengan wilayah sekitarnya; dan Analisis aksesibilitas, meliputi: jaringan jalan, jaringan energi nasional, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

No. 1.

Jenis Data Peta dasar

Sumber

Data Primer/Sekunder Citra Landsat, Ikonos

LAPAN

Batimetri

Deshisdros, ktnl

Rupa Bumi, LPI

Bakosurtanal

2.

Peta Sumber Daya

Mangrove, Terumbu Karang

Bakosurtanal

3.

Kualitas Air

Biologi, Kimia, Fisika

LH, LIPPI, BRKP, Bappedalda, Dinas Perikanan dan Kelautan

4.

Data Fisik

Peta hidrologi

Dinas Pengairan

Peta geologi

PPGL, Dinas ESDM

Peta Land Use

BPN

Jumlah penduduk, Kepadatan Penduduk

BPS Kab (level kecamatan)

5.

Data Kependudukan

Mata pencaharian 6.

Data Ekonomi

PDRB

BPS Kab

Jumlah industri Data investasi

Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan dan Kelautan BKPM

7.

Kebijakan

RTRW, RPJP, RPJM

Bappeda

8.

Data Sarana dan Prasarana

Pelabuhan umum, Pelabuhan Perikanan

Dinas perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas PU

Peta Jaringan Jalan, Peta Drainase

INTERPRETASI CITRA Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis citra digital adalah: • Restorasi citra, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik untuk memperbaiki kualitas citra. • Pemisahan antara daratan dengan lautan dengan masking. • Interpretasi citra digital untuk memperoleh potensi pesisir/kelautan • Penentuan titik sampel • Survei di lapangan berdasarkan titik sampel yang ditentukan. • Reinterpretasi dan analisis data. • Peta akhir (Peta Tematik berupa peta potensi). • Pengolahan data dengan SIG (Peta-peta tematik dan data sekunder lain) • Peta Arahan

Data digital citra Landsat TM Peta Dasar Koreksi radiometric dan geometrik Data Digital citra Landsat TM terkoreksi

Masking

Interpretasi citra terkoreksi

Interpretasi potensi sumberdaya secara visual

Interpretasi secara digital : dengan algoritma maupun klasifikasi dengan density slicing

Peta Tentatif potensi

Penentuan lokasi Ground ceck

Survei dan ground ceck Reinterprestasi

Peta Tematik

Data-data sekunder

Analisis dengan SIG

Peta Arahan Zonasi

OUTPUT •

Hasil dari analisis citra digital adalah terpetakannnya potensi pesisir dan laut (di wilayah antara beach dan nearshore) yang meliputi – geomorfologi daerah pesisir dan laut, yang meliputi bentuklahan (landform), material dan proses, – geologi, – hidrologi, kondisi air permukaan dan air tanah, – hidrooseanografi, seperti pasang surut, gelombang, arus, kecerahan, temperatur permukaan air, salinitas, klorofil, dan yang lain – kondisi batimetri, – Proses-proses alami lain yang berlangsung, seperti sedimentasi, akresi, erosi dan yang lain, – Kemungkinan rawan bencana alam – kondisi ekosistem di kawasan pesisir dan laut, seperti kondisi mangrove, di pantai, padang lamun, rumput laut, terumbu karang, dan kondisi perairan umumnya.

Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau--Pulau Kecil Pulau 

   

  

Inventarisasi SDA Pesisir dan Kelautan (mangrove, terumbu karang karang,, lamun lamun)) Analisa Sedimentasi Analisa Geologi dan Geomorfologi Pesisir Analisa Garis Pantai Analisa Perkembangan Perkotaan/perkampungan pesisir Analisa Potensi Tambak Kawasan Potensi Budidaya Laut Peta tematik selain aplikasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau-Pulau Kecil

Reselusi citra • CITRA LANDSAT : 15 – 30 M • CITRA IKONOS : 1 – 4 M • QUICKBIRD : 0.6 – 2.5 M

CAKUPAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DALAM PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL SKALA NASIONAL 1:1.000.000

CITRA NOAA AVHRR

Suhu Permukaan Laut (potensi upwelling), sebaran klorofilklorofil-a.

SKALA PROVINSI 1:250.000

Citra Landsat ETM7+, SPOT Image

Wilayah Provinsi, Ekosistem pesisir, guna lahan

SKALA KABUPATEN/ KOTA 1:100.000, 1:50.000

Citra Landsat ETM7+,SPOT, Foto Udara

Wilayah Kabupaten/Kota, guna lahan, ekosistem pesisir, sedimentasi, klorofilklorofil-a, kecenderungan, penggunaan

SKALA DETIL 1:10.000, 1:5000, 1:1000

Ikonos, Quickbird, Foto Udara small format.

ruang Site planning, batas tanah, wilayah desa pesisir, sumberdaya pesisir skala desa/komunitas

Cakupan.............. SKALA NASIONAL 1:1.000.000

CITRA NOAA AVHRR

Cakupan Nasional (Indonesia Barat dan Indonesia Timur)

SKALA PROVINSI 1:250.000

Citra Landsat ETM7+, SPOT5 SPOT 5 Image

Coverage 185 km x 185 km Resolusi spatial 3030-15m (Landsat), coverage 60 km x 60 km (SPOT (SPOT5 5)

SKALA KABUPATEN /KOTA 1:100.000, 1:50.000

Citra Landsat ETM7+, SPOT5 SPOT 5, Foto Udara

Harga Landsat ± $6 $60 00 (new) $50 $50 (archieve) Dan SPOT ± $6200

SKALA DETIL 1:10.000, 1:5000, 1:1000

Ikonos, Quickbird, Foto Udara small format.

Resolusi spatial 4 m (multispektral) 1 m (pancromatik), Cakupan minimal 100 Km2 ($120/Km2 min.100 Km2) IKONOS Res.spatial 0,61 m (pancromatik) dan 2,442,44-2,88 (multispektral) (multispektral) QUICKBIRD

CITRA LANDSAT ETM 7+ KOMPOSIT 542 Path/Row 116/66 Perekaman tanggal 05 Mei 2002

CITRA IKONOS

CITRA IKONOS

CITRA QUICKBIRD

Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya Zona Dasar

Tujuan Penetapan

Perikanan Tangkap



Menyediakan tempat penangkapan ikan bagi nelayan.

Perikanan Budidaya



Menyediakan tempat bagi nelayan untuk melakukan budidaya perikanan seperti rumput laut, keramba jaring apung, mutiara.

Tambat Labuh/ Pelabuhan



Menyediakan pelabuhan kegiatan tambat labuh.

Pariwisata



Menyediakan tempat rekreasi yang dapat dikembangkan seperti pasir putih, terumbu karang, dll.

Alur



Menyediakan tempat sebagai penunjang sistem alur.

Konservasi

  

Mempertahankan dan melindungi lahan; Perlindungan lahan yang rawan/sensitif; Melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik; dan Spesifikasinya berupa RTH lindung, RTH Binaan, dan Ruang Terbuka Tata Air.



atau

sarana

penunjang

Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya Zona Dasar

Tujuan Penetapan

Permukiman Nelayan   

Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian; Mengakomodasi bermacam tipe hunian; dan Merefleksi pola-pola pengembangan yang dinginkan masyarakat pada lingkungan hunian yang ada di masa yang akan datang.

Infrastruktur



Menyediakan lahan untuk pelayanan umum seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bina sosial.

Industri

 

Menyediakan ruangan bagi kegiatan industri; Memberikan kemudahan dan fleksibilitas kegiatan industri dan manufaktur; dan Spesifikasinya berupa industri ringan, berat, dan kecil.

 Perdagangan dan jasa

 

Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa; dan Spesifikasinya berupa zona pemerintah, perkantoran, pertokoan, komersial sentra, pariwisata.

RENCANA ZONASI RINCI WP3K KABUPATEN

ARAHAN POLA RUANG KAWASAN IDI DI KABUPATEN ACEH TIMUR

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI

WILAYAH PERENCANAAN • Deliniasi wilayah perencanaan





PERANCANGAN PASAR AGRO KABUPATEN MANOKWARI

TABEL :

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PER ZONA PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 – 2016 Rencana Program Tahapan Pembangunan

Zona Pengembangan

Jenis Kegiatan Tahap I Th. 2006 - 2011

I. Kawasan Wori

1. Rencana penyebaran jumlah penduduk

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan 8. Pengembangan sektor pertanian pangan lahan kering (perkebunan/ kebun ladang)

Sumber Pembiayaan

Intsansi Penanggung Jawab

APBD I/II

Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

Tahap II Th. 2011 - 2016

APBD/Pemda Swasta

Dinas PU, dan Bappeda Kab. Minahasa Utara

APBD/Pemda Swasta

Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

APBD/Pemda Swasta


APBD/Pemda Swasta


APBD/Pemda Swasta

Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

APBD/Pemda Swasta

Dinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kab. Minahasa Utara

APBN/APBD Swasta

Dinas Pertanian Kab. Minahasa Utara

45

Sambungan Hal 56

9.

Konservasi hutan lindung.

APBN/APBD

Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara

10. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai).

APBD I/II

Dinas PU, Bappeda, dan DKP Kabupaten Minahasa Utara

11. Konservasi hutan mangrove.

APBD I/II

Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

12. Konservasi terumbu karang.

APBD I/II


13. Prasarana dasar : air bersih, listrik, dan telekomunikasi

APBD I/II/ Swasta


14. Pembangunan dermaga

APBD I/II/ Swasta


15. Pembangunan Kantor TPI

16. Pembangunan Ice Storage

17. Pembangunan kedai pesisir

18. Jasa pariwisata (Hotel, resort, dan sarana pendukungnya lainnya

APBD I/II/ Swasta


APBD I/II/ Swasta


APBD I/II/ Swasta


APBD I/II/ Swasta


46

Sambungan Hal 57

II. Kawasan Likupang Barat


2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan Pelabuhan Perikanan (PPi) 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan dermaga 8. Pembangunan break water

APBD I/II


APBD/Pemda/ Swasta

Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta

Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

APBN/APBD/ Swasta

Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara

9. Pembangunan kolam pelabuhan

APBN/APBD


10. Pembangunan TPI

APBD I/II


11. Pembangunan kantor TPI

APBD I/II


47

Sambungan Hal 58 12. Pembangunan pasar ikan

APBD I/II


13. Pembangunan Pabrik es

APBD I/II/ Swasta



APBD I/II/ Swasta


15. Pembangunan Cold Storage

APBD I/II/ Swasta


16. Pembangunan Cool Room

APBD I/II/ Swasta


17. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll

APBD I/II/ Swasta


18. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel, resort, dll)

APBD I/II/ Swasta


19. Konservasi hutan lindung

APBD I/II


20. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai

APBD/ Pemda/ Swasta


21. Konservasi hutan mangrove

APBD/ Pemda/ Swasta


22. Konservasi terumbu karang

APBD/ Pemda/ Swasta


48

Sambungan Hal 59

III. Kawasan Likupang Timur


APBD I/II

Dinas Tata Pemerintahan, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan.

APBD/Pemda/ Swasta


3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah.

APBD/Pemda/ Swasta


4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll.

APBD/Pemda/ Swasta


5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan).

APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta


APBD/Pemda/ Swasta

Dinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kabupaten Minahasa Utara


APBN/APBD/ Swasta


9.

APBN/APBD


APBD I/II


6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan (dermaga)

Pembangunan kantor TPI

10. Pembangunan pasar ikan

49

Sambungan Hal 60

VI Kawasan Kema


APBD I/II



APBD I/II


13. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll

APBD I/II/ Swasta



APBD I/II/ Swasta


15. Konservasi hutan lindung

APBD I/II/ Swasta



APBD I/II/ Swasta


17. Konservasi hutan mangrove

APBD I/II/ Swasta


18. Konservasi terumbu karang

APBD I/II/ Swasta


1.

APBD I/II

Dinas Tata Pemerintahan, dan, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara

2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan.

APBD/ Pemda/ Swasta


3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah.

APBD/ Pemda/ Swasta


Rencana penyebaran jumlah penduduk

50

Sambungan Hal 61

4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll.

APBD/Pemda/ Swasta


5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan).

APBD/Pemda/ Swasta


6. Peningkatan kualitas tempat pelelangan ikan (TPI)

APBD/Pemda/ Swasta


7. Peningkatan kualitas dermaga

APBD/Pemda/ Swasta



APBN/APBD/ Swasta



APBN/APBD

Dinas Kehutanan Kab. Minahasa Utara

10 Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll

APBD I/II

Dinas PU & Bappeda Kabupaten Minahasa Utara


APBD I/II

Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara

12. Pengembangan tanaman pangan lahan kering

APBD I/II



APBD I/II/ Swasta


Sumber : Hasil Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara tahun 2006

51

OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI Kata Pengantar Sambutan Direktur Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 TUJUAN DAN SASARAN 1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN 1.4. KEDUDUKAN ZONASI RINCI 1.4.1. Kedudukan Rencana Zonasi Rinci dalam Kebijakan Nasional 1.4.1. Kedudukan Pedoman dalam UU No.27 Tahun 2007 tetang Pengelolaan WP3K 1.5. ISTILAH DAN DEFINISI 1.6. FUNGSI DAN MANFAAT BAB II KETENTUAN UMUM 2.1 MUATAN RENCANA ZONASI RINCI 2.1.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 2.1.2 Proses Penyusunan Rencana Zonasi Rinci 2.1.3 Potensi Pemanfaatan Sumberdaya di Wilayah Perencanaan 2.1.4 Penetapan Rencana Zonasi Rinci 2.2. FORMAT PENYAJIAN 2.3. SKALA PETA 2.4. MASA BERLAKU

OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI BAB III. PROSES PENYUSUNAN 3.1 METODOLOGI 3.2 PERSIAPAN PENYUSUNAN 3.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan 3.2.2. Penentuan Wilayah Perencanaan 3.3 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 3.3.1. Data Primer 3.3.2. Data Sekunder 3.4 ANALISIS DATA 3.4.1. Analisis Spasial 3.4.2. Analisis Regional 3.4.3. Analisis Ekonomi 3.4.4. Analisis Sosial Budaya 3.4.5. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung 3.4.6. Analisis Tinjauan Kebijakan 3.4.7. Analisis Isu Permasalahan 3.5 PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI 3.6 INDIKASI PROGRAM

PHILOSOPY CHINA

Confusius Abad XV

NI CHING WANCI……..................................I HEAR I FORGET NI KHAN NI SIANG………………………..I SEE I REMEMBER NI KUNCO NI CHETO…………..I DO THEN I UNDERSTAND Inti pelajaran yang diterima peserta pelatihan adalah: 10% dari apa yg dibaca 20 % dari apa yg didengar 30 % dari apa yang dilihat

50 %dari apa yg dilihat dan didengar 80 %dari apa yg diucapkan 90 %dari apa yg diucapkan dan dilakukan Hasil Riset Harvard Business School (Rigg. 1969

Sekian & Terima kasih

Pedoman Rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau Pulau kecil

Recommend Documents