Pedum Penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K Kabupaten

KETENTUAN MENGENAI PENYUSUNAN PENYUS UNAN RENCANA ZONAS ZONASII WILA WILAY YAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) KAB/KOTA

syadera.files.wordpress.com/2008/12/raja-ampat.jpg

DIREKTORAT TATA RUANG LAUT PESISIR DNA PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT DIREKTORA T JENDERAL KELAUTAN PESISIR DNA PUALU-PUALU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2010

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Perairan, dan Pulau-Pulau Kecil, Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas: (1) Rencana Strategis Wilayah Wilayah Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau-Pulau Kecil Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya selanjutnya disebut RZWP-3-K; (3) Rencana Pengelolaan Pengelolaan Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya selanjutnya disebut RAWP3-K. Zonasi merupakan alat dimana perencana dan pengelola menetapkan arahan pemanfaaan untuk setiap bagian dari wilayah pesisir dan laut. Rencana zonasi menetapkan kerangka kerja untuk manajemen dan dengan demikian merupakan acuan utama dalam implementasi rencana pengelolaan. Beberapa aspek tujuan dalam rencana zonasi yaitu menyediakan perlindungan bagi habitat kritis, ekosistem dan proses-proses ekologi; memisahkan kegiatan manusia yang saling bertentangan; melindungi kualitas budaya dan atau alam dari wilayah pesisir dan laut sementara mengijinkan suatu rentang aktifitas manusia yang dapat diterima; mencadangkan wilayah yang sesuai untuk pemanfaatan khusus oleh manusia, sementara meminimumkan dampak dari penggunaan terhadap berbagai wilayah pesisir dan laut lainnya yang sensitif secara ekologi; dan melestarikan beberapa wilayah dari zona pesisir dan laut di dalam keadaan alamiahnya, tidak diganggu oleh manusia kecuali untuk tujuan-tujuan pendidikan pendidikan atau penelitian penelitian ilmiah. Diharapkan dengan adanya Ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir ini maka pelaksanaan fungsi-fungsi wilayah pesisir secara ekologis, ekonomi dan sosial politik dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini.

Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran

i ii iv v Vi

BAB I

1

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

2

1.2 Maksud dan Tujuan

2

1.3

Landasan Kebijakan

2

1.4

Ruang Lingkup

2

1.5 Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Kab/Kota

3

BAB II

Definisi dan Istilah

4

BAB III

Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Kab/Kota

8

3.1 Batasan Wilayah Perencanaan

8

3.1.1

Batasan RZWP-3-K

8

3.1.2

Ketentuan tentang Kawasan, Zona dan Sub Zona

9

3.2

Muatan RZWP-3-K Kab/Kota

10

3.2.1

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WP-3-K Kab/Kota

10

3.2.2

11

3.2.3

Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/kota.

13

3.2.4

Penetapan Penetapan Kawasan Strategis Strategis WP-3-K Kab/Kota

15

3.2.5

Arahan Pemanfaatan Ruang WP-3-K Kab/Kota

16

3.2.6

Indikasi Program Utama

17

3.2.7

Rekomendasi terhadap RTRW Kab/Kota

18

3.2.8

Ketentuan Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-

18

Pulau Kecil Kab/Kota BAB IV Tahap dan Proses Penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota 4.1 Tahapan Penyusunan Penyusunan RZWP-3-K

27 27 ii

4.2 Jangka Waktu Penyusunan RZWP-3-K

30

4.3 Proses Penyusunan Penyusunan RZWP-3-K

31

4.3.1

Pembentukkan Kelompok Kerja

31

4.3.2

Pengumpulan Data

35

4.3.3

Survey Lapangan Lapangan

38

4.3.4

Identifikasi Potensi Wilayah

40

4.3.5

Penyusunan Dokumen Awal

40

4.3.6

Konsultasi Publik

44

4.3.7

Penyusunan Dokumen Antara

44

4.3.8

Konsultasi Publik

44

4.3.9

Penyusunan Dokumen Final

45

4.3.10

Penetapan

45

Penutup Lampiran

47

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1

Ilustrasi Batasan RZWP-3-K

19

Gambar 3.2

Ilustrasi Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

26

Gambar 3.3

Ilustrasi Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota

28

Gambar 4.1

Tahapan dan Proses/Output Penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota

41

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Pokja Penyusunan Penyusunan Rencana Zonasi Kabupaten/Kota

47

Gambar 4.3

Matriks Matriks Keterkaitan antar Kegiatan Pemanfaatan Pesisir

55

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Ketentuan Alokasi Ruang dalam Kawasan, Zona dan Sub Zona

23

Tabel 4.1

Tahapan dan Jangka Waktu Penyusunan Rencana Zonasi Kabupaten/Kota

44

Tabel 4.2

Jenis Data Dasar RZWP-3-K Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

50

Tabel 4.3

Jenis Data Dasar RZWP-3-K Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

51

Tabel 4.4

Klasifikasi Jenis Data dalam Survey Lapangan Lapangan

53

Tabel 4.5

Pembagian Kawasan menjadi Zona dan Sub Zona

56

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Contoh Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

48

Lampiran 2

Tabel Kesesuaian Pemanfaatan Perairan

50

Lampiran 3

Tabel Pernyataan Maksud Maksud Pengelolaan Zona/Sub Zona

53

Lampiran 4

Contoh Gambar Draft Rencana Zonasi WP-3-K Kab/Kota

54

Lampiran 5

Sistimatika Penyajian Dokumen Buku Rencana Zonasi Wp-3-K Kab/Kota

55

Lampiran 6

Jenis-Jenis Peta

59

vi

Bab- I Pendahuluan 1

KETENTUAN MENGENAI MENGENAI PENYUSUNAN PENYUSUNAN RZWP-3-K KAB/KOTA

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 5 menyatakan menyata kan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil dari perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi. Pasal 7 ayat 3 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rencana yang memuat arahan pemanfaatan sumberdaya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi adalah RZWP-3-K Provinsi. Rencana zonasi tersebut menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk norma, standar, dan pedomannya diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Dalam rangka penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota serta mengacu pada kebijakan tersebut di atas, maka perlu disusun pedoman penyusunan penyusunan RZWPRZWP 3-K Kab/Kota. Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya dalam rangka menyusunan RZWP-3-K Kab/Kota.

Maksud dan Tujuan Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun RZWP-3-K Provinsi. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk mewujudkan RZWP-3-K Provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 27 / 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Permen Nomor PER 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

1


Landasan Kebijakan Landasan kebijakan dalam rangka penyusunan pedoman ini adalah UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan Acuan Normatif kebijakan dalam penyusunan pedoman ini, antara lain :

1. 2. 3.

Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 22 Tahun 2001 2001 tentang Minyak Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Perika nan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 8. Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Tahun 2 2007 007 tentang tentang P Pembagian embagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penataan Ruang; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/ MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/ 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ruang Lingkup Ketentuan penyusunan RZWP-3-K ini memuat memuat ketentuan ketentuan teknis teknis muatan muatan RZWP-3-K Kab/Kota serta proses penyusunannya. Ketentuan penyusunan RZWP-3-K berisikan pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, belakang , maksud dan tujuan, definisi dan istilah, landasan kebijakan, ruang lingkup pedoman, kedudukan RZWP-3-K serta fungsi dan manfaat .

2


Pada bagian ketentuan umum dan muatan RZWP-3-K dijelaskan mengenai batasan rencana zonasi yang dikaitkan dengan kedudukan rencana zonasi pada payung hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tatanan hirarki rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setelah ketentuan umum, dijelaskan mengenai tahapan dan proses penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota yang berisi penjelasan tentang langkahlangkah umum dalam penyusunan rencana zonasi yang menjabarkan lebih teknis mengenai tata laksana pada setiap tahapan kegiatan penyusunan rencana zonasi di wilayah kab/kota.

Fungsi dan Manfaat RZWP-3-K Kab/Kota 1.5.1 Fungsi RZWP-3-K Kab/Kota Fungsi RZWP-3-K Kab/Kota a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) b. Acuan dalam pemanfaatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota; c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota; d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota; yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; e. Pedoman untuk penyusunan penyusunan rencana zonasi rinci di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil kab/kota; f. Dasar pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau pulau-pulau kecil kab/kota; g. Acuan dalam administrasi administrasi pemanfaatan WP3K

1.5.2 Manfaat Manfaat RZWP-3-K Kab/Kota adalah untuk : a. Mengoptimalkan Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya sumberdaya WP3K; b. Menjamin harmonisasi antara kepentingan kepentinga n pembangunan ekonomi dengan pelestarian pelestarian S Sumber umber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Mewujudkan keterpaduan pembangunan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan wilayah daratannya; d. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kab/kota dengan wilayah sekitarnya;

3

Bab- II Definisi & Istilah 4


Definisi dan Istilah 1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. 3. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. 5. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya

yang

6. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa jasa lingkungan lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. 7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 8. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

4


9. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 10. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan. 11. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan k awasan perencanaan. 12. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona dan atau satu unit perencanaan berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan ketersediaan sarana yang pada pada gilirannya gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Pemerintah Daerah. 13. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi. 14. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. 15. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis ekologis yang berlangsung sebagai sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem Ekosistem pesisir. 16. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota yang bersifat umum, berisi arahan tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana 5


Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; keterkaitan antarekosistem antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion. Bioekoregion. 17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 19. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah. 20. Penataan ruang WP-3-Kadalah WP-3-Kadalah suatu sistem proses perencanaan zonasi, pemanfaatan pemanfaat an ruang/zona, dan pengendalian pemanfaatan ruang/zona WP3K. 21. RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif administratif dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan. 22. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan. 23. Kawasan Konservasi Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau -Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil secara berkelanjutan. berkelanjutan. 24. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. 25. Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan m igrasi biota laut. 26. Kawasan Strategis Kab/Kota adalah bagian wilayah pesisir dan pulaupulau kecil kab/kota yang penataan ruang WP3K-nya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kab/kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. 27. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

6


28. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus. 29. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 30. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. 31. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.. 32. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 33. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 34. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan. 35. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

7

Bab- III Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Kab/Kota 4


Batasan Wilayah Perencanaan 3.1.1. Batasan RZWP-3-K Wilayah perencanaan RZWP-3-K Provinsi ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh sepertiga mil laut provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. kepulauan.

Gambar 3.1a Ilustrasi Tiga Dimensi Dimensi Batasan RZWP-3-K

8


Gambar 2.1b Ilustrasi Dua Dimensi Dimensi Batasan RZWP-3-K

3.1.2 Ketentuan tentang Kawasan, Zona dan Sub Zona Ketentuan mengenai alokasi ruang dalam RZWP-3-K diatur sesuai dengan hirarkinya sebagaimana sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Ketentuan Alokasi Ruang dalam Kawasan, Zona dan Sub Zona

RZWN

1. 2. 3. 4.

Kawasan Konservasi Kawasan Pemanfaatan Umum KSNT Alur Laut nasional



infrastruktur 

RZWP-3-KProvinsi

1. 2. 3. 4. 5.

Kawasan Pemanfaatan Umum Kawasan Konservasi KSNT Kws Strategis Prov Alur Laut

Alur laut nasional adalah alur pelayaran dan jaringan



Disertai dengan arahan kawasan disertai dengan arahan zona pada setiap kawasan

9


RZR Provinsi

1. Zona dan/atau Sub-zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum 2. Kawasan Konservasi 3. KSNT 4. Alur Laut





Lingkup pengaturannya berada pada wilayah perairan laut kewenangan Provinsi diatas 4 mil bila tingkat pengaturan hanya sampai dengan zona, disertai dengan arahan sub-zona pada setiap zona



RZR Kab/Kota

1. peruntukan pada sub-zona atau SWP 2. Alur Laut



Arahan untuk daya dukung, daya tampung dan pengendalian sub zona

RZWP-3-K Kab/Kota difokuskan pada pengalokasian ruang kedalam empat kawasan, sebagai berikut : 1. Kawasan Pemanfaatan Umum; 2. Kawasan Konservasi; 3. KSNT 4. Alur Laut Dan bila tingkat pengaturannya hanya samapai dengan zona maka disertai dengan arahansub-zona pada setiap Zona.

Muatan RZWP-3-K Kab/Kota RZWP-3-K Kab/Kota memuat memuat pembahasan pembahasan substansi mengenai : tujuan, kebijakan kebijakan dan strategi penataan ruang WP3K, rencana struktur ruang wilayah pesisir kab/kota, rencana pola ruang wilayah pesisir kab/kota, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, rekomendasi terhadap RTRW Kab/Kota, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

3.2.1

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WP-3-K Kab/Kota Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang WP-3-K Kab/Kota merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan WP-3-K Kab/Kota dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota yang diharapkan. diharapkan. a. Tujuan penataan ruang WP-3-K Kab/Kota adalah memberikan arahan perencanaan zonasi, pemanfaatan zona dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kab/kota sehingga tercipta kesinambungan

10


dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimasa yang akan datang. Tujuan penataan ruang WP-3-Kdapat digunakan sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang WP3K, arahan indikasi program dan dasar penetapan ketentuan pengendalian pengendalian pemanfaatan zona. Dalam merumuskan tujuan penataan ruang WP-3-K Kab/Kota perlu memperhatikan RSWP3K. dalam hal RSWP-3-Kbelum tersedia, tujuan dirumuskan berdasarkan Visi, Misi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan isu strategis pengelolaan WP3K. b. Kebijakan penataan ruang WP-3-K Kab/Kota merupakan landasan hukum yang menetapkan pengaturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota sehingga tercipta tatanan peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang teratur dan berkesinambungan. berkesinambung an. Kebijakan dimaksud dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan arah pemanfaatan kawasan / zona pada tingkat lebih detail dan penetapan arah pengendalian pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota. c. Strategi penataan ruang ruang WP-3-K Kab/Kota merupakan penjabaran penjabaran masingmasing kebijakan kebijakan penataan ruang WP-3-Kkedalam WP-3-Kkedalam langkah-langkah operasiona operasionall untuk mencapai tujuan penataan ruang WP-3-Kyang telah ditetapkan. Dalam merumuskan strategi penataan ruang WP-3-K Kab/Kota didasarkan pada Kebijakan penataan ruang WP3K, serta kapasitas sumberdaya WP-3-Kdalam melaksanakan melaksanakan kebijakan penataan ruangnya.

3.2.2.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota Rencana struktur ruang terbentuk oleh adanya hubungan dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan yang menjadi bagian dari sistem konstelasi regional. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana jaringan sistem prasarana, berfungsi untuk memberikan layanan bagi kawasan di sekitarnya dan memberikan arahan pembangunan sistim jaringan prasarana bagi fungsi kegiatan yang ada maupun fungsi kegiatan yang menunjang keterkaitan pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana struktur ruang WP-3-K merupakan pusat-pusat kegiatan yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana di WP-3-K terutama jaringan transportasi, energi dan komunikasi. Rencana struktur ruang WP-3-K ditetapkan berdasarkan pada rencana struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kab/Kota definitif. Apabila berdasarkan hasil analisis diperlukan penambahan fitur terhadap rencana struktur ruang, baik pusat kegiatan ataupun jaringan prasarana, maka penambahan tersebut dijadikan rekomendasi pada saat dilakukan proses revisi ataupun review RTRW Kab/Kota oleh pemerintah daerah.

11


Pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan simpul kegiatan kelautan dan perikanan di WP3K. Pusat kegiatan ini diselaraskan dengan pusat kegiatan di RTRW kab/kota yang terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kab/kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kab/kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kab/kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kab/kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tertentu (PKSNT) yang berada di wilayah kab/kota Pusat-pusat lain di dalam wilayah kab/kota yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kab/kota, yaitu: a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan dan b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Sedangkan sistem jaringan prasarana WP-3-K kab/kota, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional wilayah/regional di WP-3-K kab/kota terdiri dari : a. sistem prasarana jaringan jaringan transportasi di WP-3-K Kab/Kota, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara dan air; b. sistem jaringan jaringan prasarana prasarana sumber daya air; air; c. sistem jaringan jaringan prasarana prasarana energi dan kelistrikan; kelistrikan; d. sistem jaringan prasarana telekomunikasi; telekomunikasi; e. sistem jaringan jaringan persampahan persampahan sanitasi sanitasi dan drainase; drainase; dan f. sistem jaringan prasarana lainnya. lainnya.

12


Gambar. 3.2 Ilustrasi Struktur Ruang Wilay W ilayah ah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2.3. Rencana Pola Ruang Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau-Pulau Kecil Kab/kota. Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau pulau -pulau kecil di kab/kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi konservasi, fungsi kawasan strategis nasional tertentu, fungsi pemanfaatan umum dan fungsi alur laut . Dengan demikian rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota berfungsi : a. b.

c.

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat masyaraka t dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3-K Kab/Kota; Sebagai alokasi alokasi ruang untuk untuk berbagai kegiatan terkait terkait dengan kedaulatan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumberdaya ikan.

13


d. e.

Mengatur keseimbangan keseimbangan dan keserasian keserasian peruntukan peruntukan ruang darat – laut dan di ruang pesisir itu sendiri; Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut laut pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota.

Rencana pola ruang WP-3-Kdirumus W P-3-Kdirumuskan kan berdasarkan : a. kebijakan dan strategi penataan ruang WP-3-K Kab/Kota; b. Kesuaian dan dan Keterkaitan Keterkaitan antar antar kegiatan kegiatan di wilayah wilayah pesisir pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau keci d. Ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang terkait. Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota dirumuskan dengan kriteria : a. Sesuai dengan Rencana Pola Ruang yang ditetapkan ditetapka n dalam Rencana Zonasi Wilayah Nasional (RZWN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Kecil Provinsi Provinsi (RZWP-3-K Provinsi) Provinsi) b. Mengakomodasi Mengakomodas i kebijakan kebijak an pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota yang bersangkutan; c. Mengintegrasikan Mengintegrasikan kebijakan kebijakan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW kab/kota yang bersangkutan; bersangkutan; d. Memperhatikan Memperhat ikan rencana pola ruang wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota yang berbatasan dengan kab/kota yang bersangkutan;

14


Gambar. 3.3 Ilustrasi Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota

3.2.4. Penetapan Kawasan Strategis WP-3-K Kab/Kota Kawasan strategis WP-3-K kab/kota merupakan bagian wilayah pesisir dan pulaupulau kecil kab/kota yang penataan ruang WP3K-nya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kab/kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis WP-3-K Kab/Kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis WP-3-K Kab/Kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis WP-3-K Kab/Kota. Kawasan strategis WP-3-K Kab/Kota diintegrasikan dengan kawasan strategis kab/kota yang telah ditetapkan dalam RTRW Kab/Kota. Kawasan strategis WP-3-K Kab/Kota berfungsi: berfungsi: a. mengembangkan, mengembangkan , melestarikan, melestarikan , melindungi, dan/atau dan/ata u mengkoordinasikan mengkoord inasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang WP-3-K Kab/Kota; b. sebagai alokasi ruang untuk untuk berbagai berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kab/Kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah Kab/Kota bersangkutan;

15


c. untuk mewadahi penataan ruang WP-3-K pada kawasan yang tidak bisa terakomodasi didalam didalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RZWP-3-K Kab/Kota; dan e. sebagai dasar penyusunan penyusunan RZR Kab/Kota. Kab/Kota. Kawasan strategis WP-3-K Kab/Kota ditetapkan berdasarkan berdasarkan : a. kebijakan dan strategi strategi penataan penataan ruang WP-3-K Kab/Kota; Kab/Kota; b. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan; c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan; d. daya dukung dan daya tampung tampung lingkungan lingkungan hidup wilayah wilayah pesisir dan pulaupulau kecil kab/kota; dan e. ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Sebaran kawasan strategis nasional, KSNT dan kawasan strategis provinsi yang berada dalam wilayah kab/kota serta kawasan strategis WP-3-K Kab/Kota perlu digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan skala peta minimal 1:50.000. Kawasan strategis WP-3-Kyang ada di kab/kota memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional, KSNT dan kawasan strategis provinsi.

3.2.5. Arahan Pemanfaatan Ruang WP-3-K Kab/Kota Arahan pemanfaatan ruang WP-3-K Kab/Kota merupakan perwujudan RZWP-3-K yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan penataan/pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun perencanaan (20 tahun). Secara umum, arahan pemanfaatan ruang WP-3-Kharus secara sistematis mengkaji opsi-opsi pemanfaatan sumberdaya. Keputusan-keputusan penggunaan sumberdaya yang bersifat permanen (irreversible) harus dibatasi sedapat mungkin dan dipertimbangkan secara hati-hati. Arahan pemanfaatan ruang WP-3-K Kab/Kota berfungsi : 1. 2. 3. 4.

sebagai acuan bagi pemerintah pemerintah dan masyarakat dalam dalam pemrograman penataan/pengembangan penataan/pengembangan wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota; sebagai arahan dalam penyusunan program sektoral (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan); pelaksanaan); sebagai dasar estimasi estimasi kebutuhan kebutuhan pembiayaan pembiayaan setiap setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi

Arahan pemanfaatan ruang WP-3-K Kab/Kota disusun berdasarkan: 1.

rencana struktur ruang dan pola ruang;

16


2. 3. 4.

ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan; kesepakatan para pemangku kepentingan kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan prioritas pengembangan wilayah kab/kota dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kab/kota disusun dengan kriteria: 1. mendukung perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan pengembangan pengembangan kawasan strategis WP-3-K Kab/Kota; 2. mendukung program utama penataan ruang WP-3-Kwilayah nasional dan provinsi; 3. realistis, obyektif, obyektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam dalam jangka jangka waktu perencanaan; 4. konsisten dan berkesinambungan berkesinambu ngan terhadap program yang disusun, baik baik dalam jangka waktu tahunan tahunan maupun antar lima lima tahunan; dan 5. sinkronisasi antar program program harus terjaga terjaga dalam satu kerangka program terpadu terpadu pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota.

3.2.6 Indikasi Program Utama Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulaupulau kecil kab/kota meliputi : a. Usulan program utama Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kab/Kota yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kab/Kota sesuai tujuan. b. Lokasi Lokasi adalah tempat yang dijabarkan dalam koordinat geografis geografis serta serta dituangkan diatas peta, dimana usulan program utama akan dilaksanakan. c. Besaran Besaran adalah perkiraan jumlah/luas satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dilaksanakan. d. Sumber Pendanaan Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD kab/kota, APBD provinsi, swasta dan/atau masyarakat. e. Instansi Pelaksana Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat. f. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pelaksanaan Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing

17


program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Program utama 5 (lima) tahun dapat dirinci kedalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) (lima) tahunan RPJP daerah Kab/Kota. Kab/Kota. Susunan indikasi program utama tersebut di atas merupakan susunan minimum yang harus diacu dalam setiap penyusunan arahan pemanfaatan ruang WP-3-K Kab/Kota. Tetapi pada masing-masing bagian dapat dijabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan kawasan masing-masing WP-3-K Kab/Kota.

3.2.7

Rekomendasi Rekomendasi terhadap RTRW Kab/Kota Hasil arahan rencana zonasi dapat digunakan sebagai pertimbangan didalam penetapan struktur dan pola ruang yang terdapat didalam RTRW Kab/Kota. Arahan ini difokuskan pada penataan ruang di WP3K. Substansi yang direkomendasikan meliputi : 1. Penetapan struktur ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari penentuan pusat-pusat kegiatan di WP-3-K serta sistim jaringan aksesibilitas aksesibilitas di WP-3-Ktermasuk jaringan infrastruktur infrastruktur di WP3K; 2. Penetapan pola ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau pulau-p ulau kecil yang terdiri dari alokasi ruang di WP-3-Kuntuk kegiatan-kegiatan yang memiliki keterkaitan terhadap sumberdaya di WP3K. Penetapan pola ini meliputi wilayah perairan dan wilayah daratannya, sehingga tercipta keserasian dan kesinambungan pembangunan di WP3K. 3. Penetapan Kawasan Strategis Strategis Nasional Nasional Tertentu (KSNT) dapat menjadi muatan yang direkomendasikan kedalam penentuan kawasan strategis nasional/provinsi/kab/kota nasional/provinsi/kab/kota pada RTRW Kab/Kota. 4. Penetapan Kawasan Strategis Strategis WP-3-K Kab/Kota dapat menjadi muatan yang direkomendasikan kedalam penentuan kawasan strategis kab/kota pada RTRW. 5. Penetapan kawasan minapolitan merupakan pengembangan dalam kawasan agropolitan pada RTRW Kab/Kota. Penetapan kawasan minapolitan ini dapat digunakan sebagai rekomendasi didalam menentukan pusat kegiatan dalam rencana struktur ruang.

3.2.8

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kab/kota adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang WP3K, meliputi pernyataan kawasan/ zona/sub zona, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kab/kota. Ketentuan pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K Kab/Kota berfungsi: a. sebagai alat pengendali pengenda li pengembangan pengembang an kawasan; b. menjaga kesesuaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

18


c. d. e.

menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang; meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K Kab/Kota disusun berdasarkan: a. rencana struktur ruang dan pola ruang; b. masalah, tantangan, dan dan potensi yang dimiliki dimiliki WP-3-K Kab/Kota; Kab/Kota; c. kesepakatan para pemangku pemangku kepentingan dan kebijakan kebijakan yang yang ditetapkan; ditetapkan; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan terkait. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K Kab/Kota disusun dengan kriteria: a. terukur, realistis, dan dapat dapat di diterapkan; terapkan; serta serta b. penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku pemangku kepentingan. kepentingan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K Kab/Kota setidaktidaknya memuat: a. ketentuan umum pernyataan pernyataan pemanfaatan pemanfaatan kawasan/zona/subz kawasan/zona/subzona ona kab/kota. 1. ketentuan ketentua n umum pernyataan per nyataan pemanfaatan pemanfaa tan kawasan/zona/subzona kawasan /zona/subzona kab/kota adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif; administratif; 2. ketentuan ketentua n umum pernyataan per nyataan pemanfaatan pemanfaa tan kawasan/zona/subzona kawasan /zona/subzona kab/kota berfungsi sebagai: a) landasan bagi penyusunan pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kab/kota; b) dasar pemberian izin pemanfaatan pemanfaat an ruang; dan c) salah satu pertimbangan pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan pemanfaatan ruang. 3. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan pemanfaatan kawasan/zona/subzona kawasan/zona/subzona disusun berdasarkan: a) rencana struktur struktur ruang dan rencana rencana pola ruang ruang wilayah wilayah kota; b) karakteristik karakteristik wilayah; c) arahan umum desain kawasan perkotaan; perkotaan; dan d) peraturan perundang-undangan perundang -undangan sektor terkait lainnya. 4. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan pemanfaatan kawasan/zona/subzona kawasan/zona/subzona yang ditetapkan dalam RZWP-3-K Kab/Kota berisikan: a) deskripsi atau definisi pola ruang (jenis zona) yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang WP-3-K Kab/Kota; 19


b) ketentuan umum umum dan ketentuan rencana umum (design plan ), ), yang merupakan ketentuan kinerja dari setiap pola ruang yang meliputi: ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, atau dilarang; ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa tata bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau; dan prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang; c) ketentuan pemanfaatan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati dilewati oleh sistem jaringan prasarana dan sarana WP-3-K Kab/Kotamengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan d) ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kab/kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan konservasi, konservasi, kawasan rawan bencana, b. ketentuan perizinan 1. ketentuan perizinan adalah ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang; 2. izin pemanfaatan di WP-3-Kdiberikan WP-3-Kdiberikan berdasarkan berdasarkan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) 3. ketentuan perizinan perizinan berfungsi sebagai: a) alat pengendali pen gendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai me ncapai kesesuaian pemanfaatan ruang; dan b) rujukan dalam membangun. 4. ketentuan perizinan perizinan disusun berdasarkan: berdasarkan: a) ketentuan umum umum pernyataan pemanfaatan pemanfaatan kawasan/zona/subzona kawasan/zona/subzona yang sudah ditetapkan; dan b) ketentuan teknis teknis berdasarkanperatura berdasarkanperaturan n perundang-undangan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 5. jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang WP-3-Kantara lain meliputi: a) izin prinsip; b) izin lokasi; c) izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 6. mekanisme perizinan perizinan terkait pemanfaatan ruang ruang WP-3-K yang menjadi wewenang pemerintah kab/kota mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; 7. ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan; dan 8. ketentuan pengambilan pengambilan keputusan apabila apabila dalam dokumen RZWP-3-K kab/kota belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi. c. ketentuan pemberian insentif

20


1. ketentuan pemberian pemberian insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya perwujudannya dalam RZWP-3-K; 2. ketentuan pemberian pemberian insentif berfungsi sebagai: a) perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang pada promoted area yang sejalan dengan RZWP-3-K; dan b) katalisator perwujudan pemanfaatan ruang; 3. ketentuan pemberian pemberian insentif disusun berdasarkan: a) rencana struktur ruang ruang dan rencana pola ruang WP-3-K Kab/Kota Kab/Kota dan/atau RZR kab/kota; b) ketentuan ketentua n umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona kawasan/zo na/subzona kab/kota; c) kriteria pemberian akreditasi; dan d) peraturan perundang-undangan perundang- undangan sektor terkait lainnya. 4. ketentuan insentif dari pemerintah pemerintah kab/kota kepada pemerintah desa di WP-3-K Kab/Kota dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk: a) pemberian kompensasi; b) subsidi silang; c) penyediaan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau d) publisitas publisitas atau promosi daerah; 5. ketentuan insentif dari pemerintah kab/kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk: a) pemberian kompensasi; b) pengurangan retribusi; c) imbalan; d) sewa ruang dan urun saham; e) penyediaan prasarana dan sarana; f) penghargaan; penghargaan; dan/atau g) kemudahan perizinan d. ketentuan pemberian disinsentif 1. ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur m engatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang; 2. ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K (atau pada non-promoted area); 3. ketentuan pemberian pemberian disinsentif disusun berdasarkan: berdasarkan: a) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang WP-3-K Kab/Kota/kota; b) ketentuan ketentua n umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona kawasan/zona/subzona kab/kota; dan c) kriteria pemberian akreditasi d) peraturan perundang-undangan perundang- undangan sektor terkait lainnya.

21


4. ketentuan disinsentif dari pemerintah kab/kota kepada pemerintah desa dalam WP-3-K Kab/Kotadan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk: a) pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau b) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. 5. ketentuan disinsentif dari pemerintah kab/kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk: a) pengenaan pajak/retribusi yang tinggi; b) pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau c) pembatasan penyediaan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. 6. Ketentuan disinsentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi kompensasi yang dapat dapat diberikan. diberikan. e. arahan pengenaan sanksi 1. arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kab/kota; 2. arahan pengenaan sanksi administratif administrat if berfungsi berfungs i sebagai: a) perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K; dan b) penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K 3. arahan pengenaan pengenaan sanksi administratif administratif ditetapkan berdasarkan: berdasarkan: a) hasil pengawasan penataan ruang; b) tingkat simpangan implementasi implementasi RZWP-3-K; c) kesepakatan antar instansi instansi yang berwenang; dan d) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 4. arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk: a) peringatan tertulis; Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. b) penghentian penghentian sementara kegiatan; Penghentian Penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui m elalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) penerbitan surat perintah perintah penghentian penghentian kegiatan sementara sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; (2) apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan 22


sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; (4) berdasarkan surat keputusan keputusan pengenaan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan (5) setelah kegiatan pemanfaatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. c) penghentian sementara pelayanan umum; Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah langkah-langkah sebagai s ebagai berikut: (1) Penerbitan surat pemberitahuan pemberitahuan penghentian penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum); (2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; (3) pejabat yang berwenang melakukan m elakukan tindakan tind akan penertiban pene rtiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; (4) pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupny s ecukupnya; a; (5) penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan (6) pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. d) penutupan lokasi; Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; (2) apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat

23


keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; (4) berdasarkan surat keputusan keputusan pengenaan pengenaan sanksi, sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan (5) pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. e) pencabutan izin; Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) menerbitkan surat pemberitahuan pemberita huan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; (2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; (3) pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; (4) pejabat yang berwenang melakukan m elakukan tindakan tind akan penertiban pene rtiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; (5) pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan k eputusan pencabutan izin; (6) memberitahukan memberitahukan kepada pemanfaat pemanfaat ruang mengenai mengenai status izin izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan (7) apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan menghent ikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. f) pembatalan izin; Pembatalan izin dilakukan melalui m elalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K yang berlaku; (2) memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;

24


(3) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; (4) memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin; (5) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan (6) memberitahukan memberitahukan kepada pemanfaat pemanfaat ruang mengenai mengenai status izin izin yang telah dibatalkan. g) pembongkaran bangunan; Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) menerbitkan surat pemberitahuan pemberita huan perintah perinta h pembongkaran pembongka ran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; (2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan; (3) pejabat yang berwenang melakukan m elakukan tindakan tind akan penertiban pene rtiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan (4) berdasarkan surat keputusan keputusan pengenaan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. h) pemulihan fungsi ruang; Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya; (2) pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; (3) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang; (4) pejabat yang ya ng berwenang melakukan melak ukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu; (5) pejabat yang berwenang melakukan melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

25


i)

(6) apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan (7) apabila pelanggar pelanggar pada saat itu dinilai dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan m engajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari. denda administrati administratif; f; yang dapat dikenakan dikenakan secara tersendiri tersendiri atau bersama-sama bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kab/kota.

Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya

26

Bab- IV Tahapan & Proses Penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota

8


Tahapan Penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota Tahapan penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota secara umum akan terdiri atas tahapan penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota dan proses legalisasi untuk penetapan RZWP-3K Kab/Kota tersebut dalam bentuk peraturan daerah. Untuk lebih jelasnya langkahlangkah umum penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota serta tahapan dan outputnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. 1. Pembentukan Kelompok Kerja. Penyusunan Rencana Zonasi diawali dengan denga n membentuk kelompok kerja (Pokja Penyusunan Rencana Zonasi) yang terdiri atas dua komponen, yaitu Tim Pembina dan Tim Teknis. Pokja disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). (Bupati/Walikota). Anggota kelompok kerja terdiri atas institusi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atau kepentingan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil serta pihak terkait lain di daerah (LSM, Perguruan Tinggi). Pokja yang telah terbentuk selanjutnya menyusun Kelompok Kerja, Menyusun Rencana Kerja, dan menyusun TOR/RAB. 2. Pengumpulan Data Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data awal tentang isu, permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi perencanaan yang digunakan sebagai data awal awal dalam membuat peta dasar, peta tematik tematik dan peta rencana rencana kerja. 3. Survey Lapangan. Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data sekunder dan perimer yang belum tersedia dalam rangka penyusunan katalog informasi sumberdaya (sumberdaya alam, sumberdaya fisik/buatan, sumberdaya sosial, dan sumberdaya manusia) 4. Identifikasi Potensi Wilayah Berdasarkan survei lapangan pada tahap ketiga dilakukan identifikasi potensi wilayah . 5. Penyusunan Dokumen Awal Dokumen Awal Rencana Zonasi Kab/Kota berisikan tentang : (i) Analisa Analisa Data : Analisis Analisis Kebijakan, Kebijakan, Kewilayahan, Kewilayahan, Sosial, Potensi Sumberdaya, Sumberdaya, Pemanfaata Pemanfaatan n Sumberdaya, Pemanfaatan Ruang, Kesesuaian Ruang, dan Daya Dukung, (ii) Matriks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, (iii) Matriks Keterkaitan Antar Zona, dan (iv) Draft Draft Dokumen Awal Awal Rencana Rencana Zonasi Zonasi dan Album Peta. Peta.

.

27


Gambar 4.1 Tahapan dan Proses/Output Proses/Output Penyusunan Penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota Tahapan :

1

Proses/Output : 

Pembentukan Kelompok Kerja

2

Pengumpulan Data

3

Survey Lapangan

 





Identifikasi Potensi Wilayah

Mengidentifikasi Mengidentifikasi Jenis dan Jumlah S umberdaya; Identifikasi pemanfataan pemanfataan sumber d aya pesisir dan pulau-pulau kecil; Identifikasi potensi pe ngembangan; ngembangan;

  



5

Penyusunan Dokumen Awal







Konsultasi Publik





7

Penyusunan Dokumen Antara

8

Konsultasi Publik

Revisi Dokumen Awal

 

9

10

Penyusunan Dokumen Final

Penetapan

Analisa Data : Analisis Kebijakan, Kewilayahan, Sosial, Potensi, Potensi, dan Pemanfaatan sumberdaya, Pemanfaatan Ruang, Kesesuaian R uang, Daya Dukung,. Menyusun Matriks Keterkaitan Antar Zona. Membuat Draft Awal Rencana Zonasi Zonasi dan Album Peta

Menyampaikan Menyampaikan draft awal Rencana Zonasi. Menjaring masukan untuk menilai kelayakan/kesesuaian tentang draft zona yang dibuat. Memeriksa konsistensi konsistensi draft awal Rencana Zonasi dengan R TRW dan aturan-aturan lain. Kesepakatan Kesepakatan awal tentang draft re ncana zonasi.



6

Pengumpulan Data Sekunder Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Re ncana Kerja

Pengumpulan Data Primer Informasi Kondisi Wilayah Pesisir

 

4

Menyusun Kelompok Kerja Menyusun Rencana Kerja Men usun usun TOR/ TOR/RAB RAB

Menyampaikan Menyampaikan hasil revisi d raft Rencana Zonasi Kesepakatan untuk Finalisasi Rencana Zonasi

Dokumen Final

Mengajukan Rencana Zonasi untuk Pengesahan

28


6. Konsultasi Publik Konsultasi publik dilakukan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penyusunan rencana zonasi sampai pada tahap Laporan Awal, dimana sosialisasi ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dan perbaikan data maupun informasi mengenai draft rencana zonasi yang telah disusun. 7. Penyusunan Penyusun an Dokumen Antara Dokumen antara merupakan revisi atas dokumen awal yang telah dikonsultasikan kepada publik, oleh sebab itu dokumen antara merupakan dokumen awal yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan di daerah atas wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau pulau-pulau kecil di wilayahnya. wilayahnya. Pada tahap penyusunan penyusunan dokumen antara ini dapat saja dilakukan pengumpulan data kembali dan proses pengolahan data kembali jika memang dibutuhkan untuk menginformasikan tematik atau kondisi lapangan yang belum terangkum didalam laporan awal. 8. Konsultasi Publik Konsultasi publik pada tahap ini dilakukan d ilakukan dengan maksud untuk memverifikasi atau memastikan kembali bahwa data dan informasi tematis yang menjadi masukan publik pada tahap konsultasi sebelumnya telah dirangkum dengan baik dan benar dalam draft rencana zonasi yang disusun, sehingga draft rencana zonasi dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan kepentingan daerah. 9. Penyusunan Dokumen Final Setelah draft rencana zonasi disepakati oleh semua pihak maka disusunlah dokumen final (akhir) dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merangkum keseluruhan rangkaian proses, data dan informasi serta analisis yang dilakukan dilakukan sejak awal awal kedalam tiga buku, yakni : a. Buku Data dan Analisa b. Buku Rencana Zonasi c. Album Peta d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota 10. Penetapan Pengajuan dokumen final rencana zonasi tersebut kepada lembaga/instansi pemerintah yang berwenang baik tingkat lokal, kab/kota, provinsi maupun nasional untuk direview, diarahkan, dan selanjutnya mendapat persetujuan dan disahkan. Penetapan RZWP-3-K kab/kota dilakukan setelah memperoleh persetujuan substansi dari provinsi dan pemerintah pusat. Sebagaimana Sebagaimana tertuang dalam bab empat bagian ketiga pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka didalam penyusunan Rancangan Perda RZWP-3-K harus mengikuti tata cara penyusunan Perda yang telah berlaku selama ini yang substansinya substansinya merujuk kepada Dokumen Final RZWP-3-K dan Peta RZWP-3-K.

29


4.2 Jangka Waktu Penyusunan Rencana Zonasi Kab/Kota Jangka waktu penyusunan rencana zonasi Kab/Kota sampai dengan penetapannya menjadi Peraturan Daerah adalah selama 3 tahun, dimana proses penyusunan rencana zonasi yang diawali dari pembentukan kelompok kerja sampai ke penyusunan dokumen awal dan konsultasi publik pertama membutuhkan waktu selama 1 tahun. Proses penyusunan penyusunan draft final sampai dengan dengan draft Perda Perda membutuhkan waktu 1 tahun berikutnya. Sedangkan proses penetapan rencana zonasi menjadi menjadi Peraturan Daerah membutuhkan waktu waktu selama 1 tahun. Tahun pertama dan kedua proses penyusunan rencana zonasi diharapkan ada dana pendamping dari Daerah. Tahun ketiga sebagai tahap legislasi sepenuhnya dilakukan oleh Daerah.. Untuk lebih jelasnya jangka waktu yang dibutuhkan masing-masing tahapan dalam penysunan rencana zonasi dan proses penetapannya secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut. Tabel. 4.1. Tahapan dan Jangka Waktu Penyusunan Penyusunan Rencana Zonasi Kab/Kota

1 tahun 1 Proses Penyusunan Rencana Zonasi Kab/Kota

2

3

4

5

6 7

8

1 thn 9

10

11

1 thn

12

Pembentukan Kelompok Kerja Pengumpulan Pengumpulan Data Survey Lapangan Identifikasi Potensi Wilayah Penyusunan Dokumen Awal Konsultasi Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen Antara Konsultasi Konsultasi Publik II Penyusunan Dokumen Final

Proses Penetapan (Legislasi)

30


Proses Penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota 4.3.1 Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Kab/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Kab/Kota . Sebagai tahap awal perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja). Tim Pokja diketuai oleh unsur Bappeda/Bappeko, dibantu oleh sekretaris dari unsur Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan serta beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kab/kota dan pemangku kepentingan utama lainya dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pokja : a. b. c. d. e.

Menyusun dan menetapkan rencana acuan kerja dan rencana anggaran biaya penyusunan rencana zonasi; Mengidentifikasi Mengidentifika si issue dan permasalahan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kab/kota; Mengidentifikasi Mengidentifika si kebutuhan-kebutu kebutuha n-kebutuhan han pengelolaan dan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil; Bekerjasama dan berkoordinasi berkoordinasi dalam penetapan penetapan batas-batas batas-batas kepentingan pemanfaatan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil lintas sektor; Memberikan pertimbangan-pertimbang pertimbanga n-pertimbangan an teknis dan masukan kepada pihak ketiga sebagai pihak yang oleh karena keahliannya dan kelengkapan teknisnya mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data;

Tim supervisi/konsultasi dalam penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota, dilaksanakan oleh Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan Perikanan cq. Ditjen KP3K (Dit. (Dit. TRLP3K dan UPT Ditjen KP3K) yang bertugas dan bertanggung bertanggung jawab : 1. Memberikan masukan kebijakan dan perbaikan terhadap dokumen rencana zonasi; 2. Memonitor proses penyusunan penyusunan rencana zonasi; 3. Memberikan pertimbangan pertimbangan integrasi arahan arahan pola ruang dan struktur ruang dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap kebijakan RTRW kab/kota. 4. Memberikan pertimbangan atas Rancangan PERDA Rencana Zonasi setelah melalui pembahasan di daerah. Pihak Ketiga sesuai dengan keahlian dan kemampuan teknis yang dimiliki adalah pihak yang diberikan tanggungjawab oleh tim teknis dalam proses pengambilan data, pengolahan data, analisa data serta memfasilitasi proses-proses konsultasi publik, jika dibutuhkan dibutuhkan oleh tim tim teknis. Tugas dan Tanggung Jawab Jawab Pihak Ketiga Ketiga :

31








Melaksanakan tugas sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kerangka acuan kerja; Menyusun laporan pada tiap tahapan kerja dan mendokumentasikan hasil-hasil hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan; Berkoordinasi Berkoordinasi dengan SKPD dan melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada pemberi kerja;

Untuk lebih jelasnya hubungan antar berbagai komponen kelompok penyusunan rencana zonasi Kab/Kota dapat dilihat pada gambar 3.2.

kerja

.

32

KETENTUAN MENGENAI PENYUSUNAN PENYUSUNAN RZWP-3-K KAB/KOTA

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pokja Penyusunan Rencana Zonasi Kab/Kota

BUPATI/WALIKOTA

4

1

Gubernur

Menteri KP Tim Substansi

PEMBENTUKAN KELOMPOK KETUA Kepala Bappeda Kab/Kota

Tanggapan/saran terhadap Dokumen Final RZWP3K-Kab/Kota

SEKRETARIS Kepala Dinas yang Membidangi Kelautan dan Perikanan

ANGGOTA Satker SKPD

5

6

Instansi terkait sesuai kewenangan dominan dan karakteristik daerah

2 Dokumen Final RZWP3K-Kab/Kota

Tim Teknis

Dokumen Final RZWP-3KKab/Kota setelah mendapatkan tanggapan dan/atau saran Menteri dan Gubernur

7 Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP-3KKab / Kota

8 DPRD Kab/Kota

33


Penjelasan Mekanisme Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau-Pulau Kecil Kab / Kota

1.

Bupati/Walikota Bupati/W alikota membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Pu lau-Pulau Kecil

2.

Setelah terbentuknya terbentuknya Kelompok Kelompok Kerja, Kerja, maka dilakukan dilakukan proses proses penyusunan penyusunan dokumen RZWP-3-K Kab/Kota sesuai dengan tahapan/langkah-langkah penyusunan Zonasi WP-3-K – Kab / Kota. Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota, Pokja dapat dibantu Tim Teknis yang ditetapkan oleh Ketua Pokja. Tim teknis dapat terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh Masyarakat, Tenaga Ahli, dll

3.

Dokumen RZWP-3-K Kab/Kota yang telah menjadi Dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota, oleh Ketua POKJA dilaporkan kepada Bupati/Walikota, guna proses lebih lanjut.

4.

Bupati/Walikota Bupati/Walikota menyampaikan menyampaikan dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota kepada Gubernur dan Menteri, guna mendapatkan tangapan dan/atau saran.

5.

Menteri dan Gubernur memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak mulainya diterimanya dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota


Penjelasan Mekanisme Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau-Pulau Kecil Kab / Kota

1.

Bupati/Walikota Bupati/W alikota membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Pu lau-Pulau Kecil

2.

Setelah terbentuknya terbentuknya Kelompok Kelompok Kerja, Kerja, maka dilakukan dilakukan proses proses penyusunan penyusunan dokumen RZWP-3-K Kab/Kota sesuai dengan tahapan/langkah-langkah penyusunan Zonasi WP-3-K – Kab / Kota. Guna kelancaran pelaksanaan penyusunan RZWP-3-K Kab/Kota, Pokja dapat dibantu Tim Teknis yang ditetapkan oleh Ketua Pokja. Tim teknis dapat terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh Masyarakat, Tenaga Ahli, dll

3.

Dokumen RZWP-3-K Kab/Kota yang telah menjadi Dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota, oleh Ketua POKJA dilaporkan kepada Bupati/Walikota, guna proses lebih lanjut.

4.

Bupati/Walikota Bupati/Walikota menyampaikan menyampaikan dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota kepada Gubernur dan Menteri, guna mendapatkan tangapan dan/atau saran.

5.

Menteri dan Gubernur memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak mulainya diterimanya dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota secara lengkap. Menteri dalam memberikan tanggapan dan/atau saran terkait substansi dibantu oleh Tim Substansi

6.

Tanggapan dan/atau saran perbaikan oleh Menteri atau Gubernur, dipergunakan sebagai bahan perbaikan dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota, dan dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana point 4 diatas tidak terpenuhi, maka Bupati/Walikota dapat memberlakukan dokumen RZWP-3-K Kab/Kota secara definitive. definitive.

7.

Dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota Kab/Kota yang yang telah dimintakan tanggapan tanggapan dan/atau dan/atau saran kepada Menteri dan Gubernur, oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada DPRD Kab/Kota dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

8.

Rancangan peraturan Daerah Daerah tentang tentang Rencana Rencana Zonasi Zonasi Wilayah Wilayah pesisir pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota, disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD dengan Bupati/Walikota.

9.

Hasil pembahasan pembahasan bersama Rancangan Rancangan Peraturan Kab/Kota, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab/Kota

Daerah Daerah

RZWP-3-K

34


4.3.2 Pengumpulan Data Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal tentang isu, permasalahan, potensi, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi perencanaan yang digunakan sebagai data awal dalam membuat peta dasar, dasar, peta tematik dan peta rencana rencana kerja. Pengumpulan data dan informasi dari sumber kedua yaitu lembaga atau institusi yang telah melakukan proses pengumpulan data lapangan dan mendokumentasikannya mendokumentasikannya dalam bentuk laporan, buku, diagram, peta, foto, dan media m edia penyimpanan lainnya disebut sebagai Pendekatan Survey Data Sekunder. Jenis data dasar yang digunakan untuk memulai proses penyusunan rencana zonasi kab/kota antara lain berupa peta-peta peta -peta yang bersumber dari beberapa instansi seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 dibawah ini.

35


Tabel 4.2 Jenis Data Dasar RZWP-3-K Kab/Kota NO

1

Data Bentang Alam Darat

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)

Kedalaman Informasi

Skala 1 : 100.000 sampai 1 : 50.000 Kedalaman Informasi :

Sumber

BAKOSURTANAL

Batas Administrasi sampai Kecamatan, Gedung dan Bangunan, Jaringan Jalan, Pemanfaatan Lahan Existing. Skala 1 : 100.000 Kedalaman Informasi :

2

Peta Sistim Lahan dan Kesesuaian Lahan (Landsystems and Landsuitability)

Sistim Lahan, terdiri dari : Pantai, Rawa Pasut, Dataran Aluvial, Jalur Kelokan, Rawa-Rawa, Lembah Aluvial, Kipas & Lahar, Teras-teras, Dataran

BAKOSURTANAL

Bentuk Lahan, terdiri dari: Kemiringan Relief, Lebar Puncak, Lembah-Lembah, Jenis Batuan / Mineral Dominan, Daerah Iklim, Kesesuaian Lahan Sesuai dengan resolusi yang dibutuhkan.

3

Citra Satelit

Kedalaman Informasi :

Data Sekunder (Hasil Pengolahan Citra)

Kerapatan Vegetasi, Penggunaan Lahan Pesisir, Garis Pantai, Kelerengan Panti, Tipe Pantai, Materil Pantai. Skala 1 : 100.000 sampai 1 : 50.000 4

RTRW Kab/Kota

Kedalaman Informasi : 1. Pola Ruang 2. Struktur Ruang 3. Arahan Pemanfaatan Ruang

BAPPEDA Kab/Kota

36


Tabel 4.3 Jenis Data Dasar RZWP-3-K Kab/Kota

NO

Data Bentang Alam Laut

1

Kedalaman Informasi

Sumber

Skala 1 : 100.000 sampai dengan Skala 1 : 50.000 Kedalaman Informasi : Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) dan Lingkungan Perairan Indonesia (LPI)

2

Garis Pantai, Batu Karang, Terumbu, Beting Karang, Tempat Berlabuh, Menara Suar, Dilarang Berlabuh, Garis Cakupan 12 mil laut, Stasiun Radar, Kerangka Berbahaya, Kabel Dalam Air, Pipa Dalam Air, Sistim Pemisahan Lalulintas, Batas Sektor, Daerah Latihan, Daerah Larangan, Terlarang, Pelampung.

BAKOSURTANAL

Skala 1 : 100.000 sampai dengan Skala 1 : 50.000 Kedalaman Informasi :

Peta Laut

3

Kedalaman, Pasut, Arus, Garis Pantai, Batu Karang, Terumbu, Beting Karang, Tempat Berlabuh, Menara Suar, Dilarang Berlabuh, Stasiun Radar, Kerangka Berbahaya, Kabel Dalam Air, Pipa Dalam Air, Sistim Pemisahan Lalulintas, Batas Sektor, Daerah Latihan, Daerah Larangan, dll

DISHIDROS TNI AL

Sesuai dengan resolusi yang dibutuhkan Kedalaman Informasi : Citra Satelit Arah Arus, Suhu Permukaan, Kecerahan, Terumbu Karang, Klorofil, Kedalaman, Budidaya.

4

Hasil Pengolahan Citra

Skala 1 : 250.000 RZWP-3-K Provinsi

Kedalaman Informasi : 1. Pola Ruang 2. Struktur Ruang 3. Arahan Pemanfaatan Ruang

Dinas Kelautan Perikanan atau nama lainnya

37


4.3.3 Survey Lapangan Survei lapangan dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data sekunder dan primer yang belum tersedia dalam rangka penyusunan katalog informasi sumberdaya (sumberdaya alam, sumberdaya fisik/buatan, sumberdaya sosial dan sumberdaya manusia). Survey lapang ini dilaksanakan dalam rangka melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya serta melakukan pengumpulan data primer. Adapun jenis data yang akan dikumpulkan meliputi: (i) Jenis Data Sekunder Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam survey lapang akan meliputi kebijakan, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi pemanfaatan ruang eksisting, kondisi ekologi serta rencana/studi terkait lainnya. a. Kebijakan meliputi RTRW Kab/Kota, RPJM Kab/Kota, Renstra Kab/Kota dan kebijakan lain yang terkait . b. Kondisi fisik, menyangkut kondisi geologi/tatanan tektonik (jalur gempa , jenis tanah dan jenis batuan), morfologi pantai (bentuk permukaan pulau, evolusi pantai , bentuk dan tipe pantai), hidrooceonografi (arus pasang surut, bathimetri, kecepatan arus permukaan, Iklim dan cuaca), keterdapatan pulau kecil (paparan benua, kelanjutan benua) dan lokasi/posisi (pulau perbatasan, pulau terluar, pulau di perairan pedalaman) b. Kondisi Sosial Sosial Budaya, menyangkut menyangkut sebaran dan jumlah jumlah penduduk, interaksi penduduk, budaya & adat istiadat, sejarah sosial dan issue permasalahan sosial budaya c. Kondisi Ekonomi, menyangkut menyangkut PDRB, PDRB, PAD, sebaran potensi ekonomi, basis ekonomi lokal, keterkaitan ekonomi dan skala ekonomi (produksi dan pemasaran). pemasaran). d. Kondisi Pemanfaatan Ruang Eksisting, menyangkut penggunaan ruang wilayah pesisir dan laut masing-masing sektor dan komoditi serta aspek permasalahannya. permasalahannya. e. Kondisi Ekologi, menyangkut sebaran biota (endemik, langka, hampir punah, invansi), jenis dan sebaran ekosistim (mangrove, terumbu karang, pantai berbatu) dan kondisi sumberdaya alam (pencemaran perairan, kerusakan terumbu karang, kerusakan mangrove). f. Rencana/studi terkait lainnya, menyangkut daya dukung pengembangan komoditi dan kawasan, kriteria pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (ii) Jenis Data Primer Pengumpulan data primer merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui perekaman data (observasi, pengambilan sampling, penghitungan, pengukuran, wawancara, kuesioner atau focus group discussion) langsung dari sumber pertama (fenomena/objek yang diamati). Adapun jenis data primer yang akan

38


dikumpulkan meliputi; (dijelaskan cara pengambilan data untuk setiap kelompok data) Adapun pengklasifikasian jenis data dalam kegiatan survey lapangan disajikan dalam tabel 4.4. Tabel 4.4 Klasifikasi Jenis Data dalam Survey Lapangan Komponen Data

Jenis data Primer Sekunder

Sumber Data

Teknik Pengambilan Data

Kebijakan RTRW RPJM dan Renstra Isu dan Masalah Studi Terkait

Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder

Instansi Instansi Instansi Instansi

Studi Pustaka Studi Pustaka Studi Pustaka Studi Pustaka

Kondisi Fisik Wilayah Geografis dan Administratif Geologi dan Morfologi Topografi Iklim dan Cuaca


Instansi Instansi Instansi Instansi

Studi Pustaka Studi Pustaka Studi Pustaka Studi Pustaka


Instansi Instansi Instansi Instansi Pengukuran

Studi pustaka Studi pustaka Studi pustaka Studi pustaka Observasi

Hidro-Oceanografi Pasut Bathimetri Arus Angin dan Gelombang Kualitas Air Laut Bio-Ekologi Sebaran Biota (endemik, langka, hampir punah, invasi)

Primer

Sekunder

Responden, Instansi

Primer

Sekunder

Responden, Pengukuran , Instansi

Wawancara, Observasi, Studi Pustaka Wawancara, Observasi, Studi Pustaka

Primer

Sekunder

Responden, Instansi

Wawancara, Studi Pustaka

Kependudukan

Primer

Sekunder

Budaya dan Adat Istiadat

Primer

Sekunder

Perekonomian

Primer

Sekunder

Sarana dan Prasarana

Primer

Sekunder

Pemanfaatan Ruang Eksisting

Primer

Sekunder

Responden, Instansi Responden, Instansi Responden, Instansi Responden, Instansi Responden, Instansi

Wawancara, Studi Pustaka Wawancara, Studi Pustaka Wawancara, Studi Pustaka Wawancara, Studi Pustaka Wawancara, Studi Pustaka

Kondisi Ekosistem Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang, lamun, lahan basah) Kondisi Sumberdaya Pesisir (pencemaran, degradasi, isu dan masalah)

Primer

Sosial, Ekonomi dan Budaya

39


4.3.4 Identifikasi Potensi Wilayah Berdasarkan survei lapangan pada tahap sebelumnya, selanjutnya dilakukan identifikasi potensi wilayah yang meliputi: a. Identifikasi jenis dan jumlah sumberdaya; b. Identifikasi pemanfataan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. Identifikasi potensi perkembangan.

4.3.5 Penyusunan Dokumen Awal Dokumen Awal Rencana Zonasi Kab/Kota berisikan tentang : (i) Analisis Data : Analisis Kebijakan, Kebijakan , Kewilayahan, Sosial Ekonomi, Ekonom i, Potensi Potens i Sumberdaya, Pemanfaatan Sumberdaya, Pemanfaatan Ruang, Kesesuaian Ruang, dan Daya Dukung, (ii) (ii) Matriks Keterkaitan Keterkaitan Antar Zona, dan (iii) Draft Dokumen Awal Awal Rencana Rencana Zonasi dan Album Peta. Adapun isi dokumen awal yang akan disusun meliputi: 1. Analisis Data, terdiri atas : a. Analisis Kebijakan Analisis Kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap kebijakan rencana tata ruang nasional/provinsi/kab/kota, dan menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Disamping itu, analisis yang didasarkan pada kebijakan pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik geopolitik dan pertahanan keamanan. b. Analisis Kewilayahan Analisis kewilayahan merupakan analisis untuk melihat kecenderungan kecenderung an perkembangan kawasan di wilayah perencanaan perencan aan berdasarkan potensi fisik wilayah dan kondisi ekonomi, sosial-budaya yang ada. Analisis kewilayahan akan dapat mengeluarkan rekomendasi bagi skala pengembangan kawasan yang diharapkan dan arahnya. c. Analisis Sosial Ekonomi Analisis sosial ekonomi dilakukan untuk melihat kondisi sosial ekonomi dan strukturnya di wilayah perencanaan. Analisis sosial ekonomi menyangkut sebaran dan jumlah penduduk, interaksi penduduk, budaya & adat istiadat, sejarah sosial dan issue permasalahan sosial budaya, sebaran potensi ekonomi, basis ekonomi lokal, keterkaitan ekonomi dan skala ekonomi (produksi dan pemasaran).

40


d. Analisis Daya Dukung Analisis daya dukung wilayah pesisir meliputi daya dukung fisik lingkungan (geografi, geo-morfologi, hidrologi, eko-biologis dan hidrooseanografi) dan daya dukung sosial, ekonomi, budaya dan politik. e. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan analisis yang melihat pada potensi wilayah pesisir berdasarkan kriteria-kriteria teknis kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan. Analisis ini menggunakan metode overlay peta untuk masing-masing variabel fisik, sosial, ekonomi dan budaya berdasarkan kriteria kegiatan. Dari hasil analisis ini akan dihasilkan kesesuaian lahan pemanfaatan ruang dalam bentuk peta kesesuaian pemanfaatan ruang, yang antara lain akan meliputi kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung (konservasi), kawasan pemanfaatan umum, zona alur dan kawasan strategis. 2. Matrik Keterkaitan Antar Zona Matrik keterkaitan antar zona menguraikan hubungan antar zona/sub zona dalam suatu wilayah perencanan untuk melihat harmonisasi antar zona/sub zona. zona. Matrik ini berisi susunan aktifitas/nilai untuk tujuan komersial, industrial, lingkungan, tempat tinggal, dan tempat rekreasi umum dan berfungsi untuk menjelaskan susunan aktifitas yang dapat diterapkan di dalam masing-masing peruntukan zona/sub-zona. Contoh matriks kesesuaian aktifitas/pemanfataan. Gambar 4.3 Matriks Keterkaitan antar Kegiatan Pemanfaatan Pesisir

41


(iii) Draft Dokumen Awal Rencana Zonasi Draft dokumen awal RZWP-3-K Kab/Kota terutama memuat jenis kawasan, zona dan sub zona yang diusulkan untuk dijadikan sokumen awal rencana zonasi. Adapun pembagian masing-masing masing -masing kawasan, zona/sub zona dapat dilihat pada table 3.2..berikut. Tabel 4.5 Pembagian Kawasan menjadi menjadi Zona dan Sub Zona

Perikanan Budidaya

Permukiman

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

Rumput Laut Mutiara Keramba Jaring Apung Keramba Lainnya Bagan Pertambakan Pembenihan (Hatchery) Desa/Kampung Nelayan

Industri

2. 3. 4. 1.

Desa/Kampung Non Nelayan Permukiman Diatas Air; Perkotaan Pengolahan Hasil Perikanan;

2. 3. 4. 5.

Pariwisata

Industri Kapal Tradisional; Bengkel/Docking Pergudangan; Industri Berbasis Non Kelautan Perikanan; 1. Hotel/ Resort/ Penginapan; 2. Pantai Wisata Umum; 3. Wisata Penyelaman; 4. Hotel/ Resort/ Penginapan;

Pelabuhan

Pertanian Hutan Pertambangan

5. 6. 7. 1.

Pantai Wisata Umum; Wisata Penyelaman; Wisata Budaya; Perhubungan Laut Umum;

2. Perhubungan Laut Khusus (mis : Pertambangan, Pertamina, dll); 3. Perikanan Nusantara; 4. Perikanan Pantai; 5. Pelabuhan Tradisional 1. Pertanian Sawah; 2. Pertanian Non Sawah 1. Hutan Produksi; 2. Hutan Non Produksi; 1. Pertambangan Klas C; 2. Pertambangan Klas B;

42


3. Pertambangan Lepas Pantai; Konservasi Perairan

Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Konservasi Maritim Sempadan Pantai Mitigasi Bencana Alam Alur Pipa dan Kabel

1. 2. 3. 4.

Kabel Listrik; Pipa Air Bersih; Jaringan Kabel Komunikasi; Pipa Gas

Alur Pelayaran

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pelayaran Internasional Pelayaran Nasional Pelayaran Regional Pelayaran Lokal Pelayaran Industri Tambang Pelayaran Wisata

Alur Migrasi Biota

1. Migrasi Tuna 2. Migrasi Penyu 3. Migrasi Paus

Instalasi Militer Perbatasan dan PPK terluar Situs Warisan Dunia Habitat Biota Endemik

Draft awal rencana zonasi disusun berdasarkan proses pengambilan keputusan atas alokasi ruang dan kondisi pemanfaatan ruang yang ada. Untuk RZWP-3-K kab/kota draft peta zonasi disusun dengan skala 1 : 100.000 untuk kab dan atau 1 : 50.000 untuk kota. Draft peta rencana rencana zonasi dibuat dengan dengan sistim referensi geografis grid UTM (Universal Tranverse Mercantor ) dan sistim proyeksi WGS 84. Contoh Peta Rencana Zonasi ini dapat dilihat pada lampiran 2.

43


4.3.6 Konsultasi Publik Konsultasi publik dilakukan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penyusunan rencana zonasi sampai pada tahap Laporan Awal, dimana sosialisasi ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dan perbaikan data maupun informasi mengenai draft rencana zonasi yang telah disusun. Dokumen awal RZWP-3-K kab/kota sebagaimana dimaksud selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, SKPD/instansi terkait, LSM dan/atau ORMAS guna menghasilkan dokumen antara. Pendekatan konsultasi publik pada tingkat kab/kota ditekankan pada upaya untuk menginisiasi draft peta rencana zonasi yang telah disusun kepada masyarakat dan institusi pemerintahan daerah kab/kota. Kegiatan pelibatan memerlukan metoda, sarana atau media partisipasi yang tepat untuk melakukan konsultasi dan menghimpun berbagai pelaku pembangunan dalam suatu forum yang bertujuan mulai dari memberikan informasi, memperoleh masukan, berdiskusi, memecahkan masalah bersama, bekerjasama, resolusi konflik, negosiasi, mediasi, hingga mengambil keputusan bersama. Terdapat beragam metoda yang dapat digunakan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta akan tergantung pada bentuk dan tingkat keterlibatan yang akan dilaksanakan.

4.3.7 Penyusunan Penyusunan Dokumen Antara Dokumen antara merupakan revisi atas dokumen awal yang telah dikonsultasikan kepada publik, oleh sebab itu dokumen antara merupakan dokumen awal yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan di daerah atas wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayahnya. Pada tahap tahap penyusunan dokumen antara ini dapat saja dilakukan pengumpulan data kembali dan proses pengolahan data kembali jika memang dibutuhkan untuk menginformasikan tematik atau kondisi lapangan yang belum terangkum didalam laporan awal.

4.3.8 Konsultasi Publik Konsultasi publik pada tahap ini dilakukan dengan maksud untuk memverifikasi atau memastikan kembali bahwa data dan informasi tematis yang menjadi masukan publik pada tahap tahap konsultasi sebelumnya telah dirangkum dengan baik dan benar dalam draft rencana zonasi yang disusun, sehingga draft rencana zonasi dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan daerah. Konsultasi publik yang dilakukan pada tahap ini hampir tidak berbeda dengan pendekatan pada konsultasi publik sebelumnya, hanya saja lingkup publik yang dilibatkan dipersempit, terutama pemangku kepentingan yang memberikan masukan terhadap draft rencana zonasi. Namun demikian konsultasi konsultas i publik kedua ini masih membuka kesempatan untuk memberikan masukan atas perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan.

44


4.3.9 Penyusunan Penyusunan Dokumen Final Setelah draft rencana zonasi disepakati oleh semua pihak maka disusunlah dokumen final (akhir) dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merangkum keseluruhan rangkaian proses, data dan informasi, analisis yang dilakukan sejak awal serta rencana zonasi yang telah dibuat dibuat dalam tiga buku, yakni : a. Buku Data dan Analisa b. Buku Rencana Zonasi c. Album Peta d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota Dokumen final yang telah disusun dan disepakati selanjutnya selanjut nya diajukan kepada institusi Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan & Perikanan) dan Provinsi, serta institusi pemerintah lainnya yang memiliki kepentingan dengan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistematika dokumen final rencana zonasi zonasi dapat dilihat pada lampiran lampiran 3.

4.3.10 Penetapan Penetapan Rencana Zonasi WP-3-K Kab/Kota dilakukan setelah memperoleh persetujuan persetuju an substansi dari provinsi provins i dan pemerintah pusat. Pengajuan dokumen final rencana zonasi tersebut kepada lembaga/instansi pemerintah yang berwenang baik tingkat lokal, kab/kota, provinsi maupun nasional untuk direview, diarahkan, dan selanjutnya mendapat persetujuan dan disahkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan rencana zonasi Kab/Kota pada tahap ini adalah: Tersedianya Dokumen Final RZWP-3-K Kab/Kota beserta peta-petanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota Hasil persetujuan Raperda RZWP-3-K Kab/Kota antara Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan DPRD Rekomendasi Gubernur terhadap terhadap Draft Final F inal RZWP-3-K Persetujuan Substansi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Selanjutnya dalam proses penetapan rencana zonasi Kab/Kota menjadi diperlukan langkah-langkah langkah-langkah sebagai berikut: Pengajuan Raperda tentang RZWP-3-K kab/Kota dari Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kab/Kota), atau sebaliknya. sebaliknya. Pembahasan RZWP-3-K Kab/Kota oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. Penyampaian Raperda tentang RZWP-3-K Kab/Kota kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk permohonan persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi Gubernur, sebelum raperda tersebut

45


-

-

disetujui bersama antara pemerintah daerah Kab/Kota dengan DPRD setempat Penyampaian Raperda tentang RZWP-3-K Kab/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah Kab/Kota dengan DPRD setempat. Proses pengesahan Raperda RZWP-3-K Kab/Kota oleh Sekretaris Daerah Kab/Kota

Hasil akhir dari proses penetapan rencana zonasi Kab/Kota berupa Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota.

46

Penutup 47


Pengembangan perairan dan pulau-pulau kecil mutlak diperlukan untuk mengeksplorasi potensi kekayaan laut yang bernilai ekonomis dan ekologis tinggi. Tujuan dari Rencana Zonasi WP-3-Kdiantaranya untuk memandu pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut. Zonasi juga merupakan alat dimana pemanfaatan dan pengelola menetapkan arahan pemanfaatan untuk setiap bagian dari wilayah pesisir dan laut. Pada pedoman ini dijelaskan tahapan-tahapan dan proses penyusuanan Rencana Zonasi melalui pengintegrasian program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, kalangan swasta dunia usaha, masyarakat serta para stakeholders yang berkepentingan berkepentingan lainnya. Pedoman ini merupakan guidelines umum bagi para pembuat keputusan stakeholder terkait baik di kalangan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan gambaran tentang rencana zonasi beserta langkah-langkah umum yang perlu dilakukan dalam penyusunan rencana zonasi di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

47

Lampiran 48


LAMPIRAN 1 :

Contoh Kerangka Acuan Kerja (TOR) : a.

Latar Belakang, yang pada pokoknya berisi informasi awal tentang : - Kondisi geografis wilayah wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil o Lokasi Geografis & sebaran pulau kecil; o Pemangku kepentingan di wilayah pesisir termanfaatkan; o Potensi sumberdaya termanfaatkan; o Potensi sumberdaya yang belum termanfaatkan o Issue dan Masalah di wilayah perencanaan - Landasan Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah; Daerah;

b.

Tujuan; Tujuan dalam Penyusunan Rencana Zonasi adalah : “Menyusun dan menetapkan arah pemanfaatan ruang pesisir Kab /Kota” Sasaran; Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kab/Kota Keluaran : Merupakan penjabaran akan produk-produk yang dihasilkan dalam proses penyusunan rencana zonasi, misalnya : - Peta – peta analisis - Peta – Peta Pemanfaatan Ekisting; - Peta – Peta Arahan Rencana Pemanfaatan Lingkup Wilayah Perencanaan Perencanaan : Mendeskripsikan batas-batas geografis dan administratif wilayah perencanaan zonasi, konstelasi regional, serta luasan wilayah perencanaan yang bersangkutan Metodologi : Mendeskripsikan tahapan-tahapan perencanaan, tata cara pengambilan data dan informasi, pendekatan ilmiah dalam pengolahan data serta analisis data dan informasi. informasi. Anggaran Biaya : Berisi informasi total biaya yang dianggarkan untuk kegiatan penyusunan Rencana Zonasi Rencana Kerja : Berisi uraian tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan rencana zonasi beserta jangka waktu kegiatan tersebut dilaksanakan.

c. d.

e.

f.

g.

h.

48


Contoh Komponen Biaya dalam Penyusunan RAB RAB : a.

Pembelian Data Dasar : Citra Satelit Peta Dasar Peta Tematik dll Pembelian Alat dan Bahan; Alat dan Bahan Survey Bahan Penunjang Lainnya dll Biaya Survey Lapang; Survey kondisi sumberdaya pesisir dan pulau kecil Survey kondisi sosial dan ekonomi dll Honor Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung: Biaya Konsultasi Publik : Biaya Dokumentasi dan Pelaporan : Buku Data dan Analisa Buku Rencana Zonasi Album Peta

   

b.

  

c.

  

d. e. f.

  

49


LAMPIRAN 2

TABEL KESESUAIAN PEMANFAATAN PESISIR

A. Kesesuaian Pesisir untuk Mangrove Mangrove

Kelerengan Pantai dan Pasang a. Frekuensi Rendaman (hr/km) Tekstur pH Tanah pH Air Salinitas (o/oo) Bahan Organik (gr/kg)

>15 Lumpur 5,5 – 8,5 5,0-7,5 5-25 1-5

5-15 Lumpur Pasir Pasir 4,0-5,5 3-5 atau 7,5-8,0 26-40 0-1 atau 5-10

<5 Pasir <4,0 atau >8,0 <3,0 <3,0 atau >8,0 <5 atau >40 >10

<4 atau 15-50 0,3-0,4 28-30 80-89 20-25

>30 <0,2 atau >0,4 <28 atau >30 <80 <20 atau >30

1-2 0,3-0,4 110-150 40-60 40-60 10-20

>=3 >0,4 <110 <40 <40 >20

B. Kesesuaian Pesisir untuk Terumbu Terumbu Karang

Kedalaman (m) Kecepatan Arus (m/det) Salinitas Kecerahan Suhu

4-15 0,2-0,3 31-33 90-100 26-28

C. Kesesuasian Kesesuasian Pesisir untuk Perikanan Perikanan Tangkap Tangkap

Tinggi Gelombang Gelombang (m) Kecepatan Arus (m/det) Jumlah Hari Hari Hujan (hari/thn) Tutupan Terumbu Karang Karang (%) Tutupan Mangrove Mangrove JArak dari pantai (km) (km)

0-1 0,1-0,3 150-180 60-80 60-80 0-10

50


D. Kesesuaian Pesisir untuk Perikanan Perikanan Budidaya di Laut


0-1 0,1-0,3 150-180 60-80 60-80 0-10

1-2 0,3-0,4 110-150 40-60 40-60 10-20

>=3 >0,4 <110 <40 <40 >20

E. Kesesuaian Pesisir untuk Budidaya Budidaya Ikan di Tambak


0-1 0,1-0,3 150-180 60-80 60-80 0-10

1-2 0,3-0,4 110-150 40-60 40-60 10-20

>=3 >0,4 <110 <40 <40 >20

F. Kesesuaian Pesisir untuk Pariwisata

Kelerengan Kondisi Lahan Pantai

Landai (0-8) Pasir Putih

Berbukit (8-15) Pasir

Tinggi Gelombang Kecepatan Arus Kecerahan Keberadaan keanekaragaman karang

rendah (<1) (<1) sedang (1-2) <0,1 0,1-1 90-100 80-89 Padat dan beragam Jarang dan tidak (75%) beragam (40-75%)

Besar (>3m) (>3m) >1 <80 Rusak (40%)

Keberadaan Keberadaan objek yang khas Keterbukaan Keterbukaan lahan pantai Bahaya banjir Perubahan Cuaca

Ada dan sangat >400 Tidak ada Jarang

Tidak ada <100 >2 kali selama Sering

Ada dan cukup khas 100 - 400 1-2 kali selama sedang

Curam (>15) Lumpur

51


G. Kesesuaian Pesisir untuk Pelabuhan Pelabuhan

Kedalaman Tinggi Gelombang Abrasi/Akresi

>10 <1 Tidak ada ada

5-10 1-2 Kecil

<5 >2 Besar

52


LAMPIRAN 3

Tabel Pernyataan Maksud Maksud Pengelolaan Pengelolaan Zona/Sub Zona

RZWP-3-K Kab/Kota :

Posisi Geografis

……………………………………………………………………………

KATEGORI KAWASAN

PEMANFAATAN UMUM

Lon (X)

Lat (Y)

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RUANG

Zona Perikanan Budidaya

Sub-Zona Rumput Laut KJA

Permukiman

Desa/Kampung Nelayan Permukiman Diatas Air

Nilai-Nilai Utama Zona / Sub Zona : Budidaya Rumput Laut KJA Desa/Kampung Nelayan Permukiman Diatas Air

………………………………………..

…………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Prioritas Priorit as utama untuk Pembangunan 5 tahun kedepan

:

Isu-isu perencanaan strategis 5 tahun kedepan

:

Kebutuhan Pengendalian Ruang

:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

53

LAMPIRAN 4

SISTIMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN BUKU RENCANA ZONASI WP-3-K KAB/KOTA

I

PENDAHULUAN

1. Landasan Hukum Penyusunan RZWP-3-K 2. Deskripsi Umum Wilayah Kab/Kota;

Deskripsi : Penjabaran terhadap letak geografis wilayah, kondisi demografi, sosial ekonomi makro, arah kebijakan pembangunan kab/kota, konstribusi sektoral terhadap PAD, arahan struktur dan pola ruang kab/kota. Disertai dengan peta-peta :

-

Orientasi wilayah kab/kota;

-

Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kab/Kota;

Sebaran kepadatan penduduk per kecamatan; Rencana Pola Ruang dalam RTRW Kab/Kota;

3. Maksud dan Tujuan 4. Tinjauan Kebijakan di Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi : Penjabaran terhadap arah kebijakan tata ruang wilayah kab/kota terkait dengan wilayah pesisir, rencana strategis pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil, kebijakan sektoral lain yang terkait dengan kewenangannya di wilayah pesisir pesisir dan pulau-pulau pulau-pulau kecil;

54


II

PROFIL WILAYAH PESISIR & 1. Gambaran Umum Wilayah Pesisir & PULAU-PULAU KECIL Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi : Luas perairan, panjang garis pantai, jumlah pulau-pulau kecil, jumlah administrasi kecamatan pesisir, luasan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, pulau yang berpenghuni dan tidak berhuni, pemanfaatan ruang saat ini di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Disertai dengan Peta-Peta yang dilampirkan dalam Album Peta :

- Garis Pantai dan Batas Laut kewenangan kab/kota; - Batas Administrasi Kecamatan Pesisir; - Sebaran Pulau-Pulau Kecil (dapat diklasifikasikan berdasarkan terhuni/ tidak berpenghuni) - Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; - Peta Rawan Bencana; 2. Sumberdaya Wilayah Pesisir & PulauPulau Kecil

Deskripsi : Penjabaran terhadap kondisi Hidro – Oceonografi seperti luas perairan (yang memiliki kedalaman < 10 m, 10-20 m, 20-30 m), tipe pantai dan sedimen pantai, pola pasut, pola pola arus, sedimen dasar perairan berdasarkan kedalaman, luas, sebaran dan kondisi ekosistim pesisir (mangrove, padang lamun, estuary, terumbu karang); Disertai dengan peta-peta yang dilampirkan dalam Album Peta :

- Batimetri; - Pola dan Arah Arus; - Sebaran Ekosistim Pesisir;

55


II

PROFIL WILAYAH PESISIR & 1. Gambaran Umum Wilayah Pesisir & PULAU-PULAU KECIL Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi : Luas perairan, panjang garis pantai, jumlah pulau-pulau kecil, jumlah administrasi kecamatan pesisir, luasan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, pulau yang berpenghuni dan tidak berhuni, pemanfaatan ruang saat ini di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Disertai dengan Peta-Peta yang dilampirkan dalam Album Peta :

- Garis Pantai dan Batas Laut kewenangan kab/kota; - Batas Administrasi Kecamatan Pesisir; - Sebaran Pulau-Pulau Kecil (dapat diklasifikasikan berdasarkan terhuni/ tidak berpenghuni) - Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; - Peta Rawan Bencana; 2. Sumberdaya Wilayah Pesisir & PulauPulau Kecil

Deskripsi : Penjabaran terhadap kondisi Hidro – Oceonografi seperti luas perairan (yang memiliki kedalaman < 10 m, 10-20 m, 20-30 m), tipe pantai dan sedimen pantai, pola pasut, pola pola arus, sedimen dasar perairan berdasarkan kedalaman, luas, sebaran dan kondisi ekosistim pesisir (mangrove, padang lamun, estuary, terumbu karang); Disertai dengan peta-peta yang dilampirkan dalam Album Peta :

- Batimetri; - Pola dan Arah Arus; - Sebaran Ekosistim Pesisir;

55


3. Potensi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi : Penjabaran terhadap jumlah, luas dan sebaran potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan binaan yang memiliki nilai ekonomis untuk dapat dikembangkan lebih optimal untuk kegiatan perikanan, pariwisata, dan industri lainnya. Disertai dengan peta-peta yang dilampirkan dalam Album Peta:

- Sebaran Potensi Sumberdaya Pesisir & PPK; - Infrastruktur Wilayah Pesisir; 4. Isu-isu Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi : Penjabaran terhadap isu – isu yang bersifat global nasional, regional maupun lokal yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan di kab/kota pada umumnya dan wilayah pesisir laut pada khususnya, seperti : Pemanasan Global, Tumpahan Minyak, Kerjasama Pengelolaan Terumbu Karang, Tsunami dll.

DRAFT RENCANA ZONASI

Disertai dengan : - Matriks Keterkaitan; - Tabel-Tabel Koordinat Batas Zona; - Tabel-Tabel Pernyataan Maksud Pengelolaan. Pengelolaan.

- Draft Peta Rencana Zonasi; RENCANA STRUKTUR RUANG

1. Rencana Sistim Alur Pelayaran;

Disertai dengan Peta Rencana S truktur Ruang

2. Rencana Sistim Alur Kabel Bawah Laut; 3. Rencana Sistim Alur Pipa Air Bersih; 4. Rencana Sistim Alur Pipa Minyak;

56


3. Potensi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi : Penjabaran terhadap jumlah, luas dan sebaran potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lingkungan binaan yang memiliki nilai ekonomis untuk dapat dikembangkan lebih optimal untuk kegiatan perikanan, pariwisata, dan industri lainnya. Disertai dengan peta-peta yang dilampirkan dalam Album Peta:

- Sebaran Potensi Sumberdaya Pesisir & PPK; - Infrastruktur Wilayah Pesisir; 4. Isu-isu Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Deskripsi : Penjabaran terhadap isu – isu yang bersifat global nasional, regional maupun lokal yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan di kab/kota pada umumnya dan wilayah pesisir laut pada khususnya, seperti : Pemanasan Global, Tumpahan Minyak, Kerjasama Pengelolaan Terumbu Karang, Tsunami dll.

DRAFT RENCANA ZONASI

Disertai dengan : - Matriks Keterkaitan; - Tabel-Tabel Koordinat Batas Zona; - Tabel-Tabel Pernyataan Maksud Pengelolaan. Pengelolaan.

- Draft Peta Rencana Zonasi; RENCANA STRUKTUR RUANG

1. Rencana Sistim Alur Pelayaran;

Disertai dengan Peta Rencana S truktur Ruang

2. Rencana Sistim Alur Kabel Bawah Laut; 3. Rencana Sistim Alur Pipa Air Bersih; 4. Rencana Sistim Alur Pipa Minyak;

56


RENCANA POLA RUANG

1. Rencana Pola Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum; 2. Rencana Pola Ruang Kawasan Konservasi;

Disertai dengan Peta Rencana Pola R uang

3. Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu ARAHAN RUANG

PEMANFAATAN

1. Arahan Pemanfaatan Ruang Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum;

Disertai dengan tabel-tabel indikasi program dan Tabel-Tabel Pernyataan Maksud Pengelolaan;

2. Arahan Pemanfaatan Ruang Ruang Kawasan Konservasi; 3. Arahan Pemanfaatan Ruang Ruang Alur; 4. Arahan Pemanfaatan Ruang Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu;

57


RENCANA POLA RUANG

1. Rencana Pola Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum; 2. Rencana Pola Ruang Kawasan Konservasi;

Disertai dengan Peta Rencana Pola R uang

3. Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu ARAHAN RUANG

PEMANFAATAN

1. Arahan Pemanfaatan Ruang Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum;

Disertai dengan tabel-tabel indikasi program dan Tabel-Tabel Pernyataan Maksud Pengelolaan;

2. Arahan Pemanfaatan Ruang Ruang Kawasan Konservasi; 3. Arahan Pemanfaatan Ruang Ruang Alur; 4. Arahan Pemanfaatan Ruang Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu;

57


LAMPIRAN LAMPIRAN 5 : Jenis – Jenis Peta 1. Peta Citra Landsat TM


LAMPIRAN LAMPIRAN 5 : Jenis – Jenis Peta 1. Peta Citra Landsat TM

2. Peta Batimetri

58


3. Peta Batas Wilayah Pengelolaan Laut Laut Kab/Kota;

4. Suhu Permukaan Air

59


5. Turbiditas

6. Salinitas

60


7. Sebaran Klorofil

8. Peta sebaran Ekosistim Mangrove

61


9. Peta sebaran Ekosistim Lamun

10. Peta sebaran Terumbu Karang

62


11. Zona Budidaya dan Tangkap Ekisting

12. Alur Pelayaran Ekisting

63


13. Peta Rencana Zonasi Kota

64

Pedum Penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K Kabupaten

Recommend Documents