u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U
T U S A N
Nomor. 242 K/PDT.SUS/2008
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M AHKAM A H
A G U N G
Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingakat kasasi
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :
PT. BINA RIAU JAYA, dalam hal ini diwakili SIMON KARUNTU, KARUNTU,
Direktur Utama beralamat di KM. 57 Teluk Sebung, Kabupaten Bintan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
1. EDY RUSTANDI, SH.MH
2. RAJA AZMAN, SH, beralamat di Jalan Sunaryo No. 43 E
Tanjung Pinang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus
2007
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
M e l a w a n :
MARULI SINAGA, beralamat di Jalan Bukit Cermin Gg. Cermin V
No. 22 Tanjung Pinang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : HENDY AMERTA, SH, SH, beralamat di Kantor “AHMAD DAHLAN, HENDIE DEVITRA & REKAN”, di Jalan Sei Jang No. 24 Tanjung Pinang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2007. Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Hal 1 dari 1 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 1 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Kasasi sebagai Tergugat dimuka
persidangan Pengadilan
hubungan
Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil: 1.
Bahwa Penggugat adalah pekerja pada PT. Bina Riau Jaya (Tergugat)
sejak tanggal 9 Maret 1996 pada bagian produksi (crusher) penggilingan
batu dan menerima upah / gaji terakhir (Agustus 2006) yakni sejumlah Rp. 767.000,- (Tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) serta mendapat bonus ;
2.
Bahwa pada tahun 1997 sekira bulan Januari, ketika Penggugat sedang
bekerja tiba-tiba terjadi musibah terhadap diri Penggugat dimana pada saat
itu
Penggugat
terjepit
mesin
alat
penggilingan
batu
yang
mengakibatkan Penggugat mengalami cacat seumur hidup (permanent) pada bagian tangan serta dirawat lebih kurang 1 (satu) Tahun ;
3.
Bahwa sejak Penggugat mengalami cacat tetap (permanent) pada tangan
dan setelah Penggugat sembuh Penggugat bekerja kembali serta
dipindahkan kebagian cheker (menulis/mencatat) trip lori yang akan
menuju pelabuhan disini Penggugat hanya menerima gaji pokok sebesar
Rp. 767.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanpa ada diberi bonus ;
4.
Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2006 tanpa pemberitahuan tertulis
atau secara lisan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pindah lokasi kerja
dipinggir jalan, dan atas pemindahan tempat kerja yang secara lisan itu Penggugat menolak dengan alasan :
a. Pemberitahuan mutasi atau pindah lokasi kerja yang dilakukan Tergugat tersebut secara lisan ;
Hal 2 dari 2 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 2 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id b. Mengigat Penggugat masih dalam perawatan atau pemulihan penyakit paru-paru yang diderita Penggugat, sementara di lokasi kerja yang
baru penuh dengan debu yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami sesak nafas dan tanpa peralatan keselamatan kerja (Masker) ;
5.
Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006 Penggugat menerima surat peringatan
terakhir dari Tergugat yakni Surat Peringatan Nomor: 57-052/BRJ-SP/ VII/2006,
dimana
isi
surat
tersebut
menyatakan
Penggugat
telah
melakukan kesalahan dalam memberikan laporan atau catatan trip mobil ;
6.
Bahwa
atas tindakan
Tergugat yang
langsung memberikan Surat
Peringatan Terakhir dalam hal Penggugat hanya melakukan kelalaian
dalam pekerjaan tersebut adalah jelas sangat bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku, karena seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan I, II dan III terlebih dahulu, sebelum
memberikan surat peringatan terakhir vide pasal 161 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ;
7.
Bahwa lebih lanjut Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2006 telah pula
melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat melalui Surat Pemberitahuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 57-045/BRJ-QG/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 yang isinya
antara lain Tergugat melakukan tindakan PHK terhadap Penggugat dan Penggugat dilarang untuk masuk kerja terhitung tanggal 24 Agustus 2006, dimana seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Tergugat
terlebih
dahulu
memberikan
tindakan
skorsing
kepada
Penggugat selama proses PHK Penggugat belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap ;
Hal 3 dari 3 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 3 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 8. Bahwa atas tindakan PHK sepihak Tergugat tersebut yang tanpa adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial, Penggugat menolak dan melalui PUK SP KEP SPSI PT. Bina Riau Jaya Penggugat mengadakan
perundingan secara Bipartit pada tanggal 26 Agustus 2006 dan meminta
kepada Tergugat agar Penggugat dipekerjakan kembali, namun tetap tidak tercapai kesepakatan ;
9.
Bahwa kemudian karena tidak tercapai kesepakatan Penggugat melalui
PUK SP KEP SPSI telah mengajukan surat pengaduan kepada Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bintan mengenai masalah PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Pemberitahuan PHK atas nama Penggugat tertanggal 24 Agustus 2006 ;
10. Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut pihak Mediator (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan) telah pula mengeluarkan Surat Anjuran
Nomor : 560.III/DISNAKER/600 tertanggal 20 Desember 2006, yang pada pokoknya dapat menerima PHK yang diajukan Tergugat, namun dalam hal ini Penggugat dinyatakan tidak melakukan kesalahan berat akan tetapi
dikarenakan mengigat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi maka dapat dilakukan PHK dengan ketentuan membayar pesangon 2 kali ketentuan ;
11. Bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah jelas sangat bertentangan hukum serta tidak beralasan yang sah, hal ini mengigat kondisi/keadaan Penggugat yang saat ini telah mengalami cacat tetap (permanet)
akibat
tugas
dan
kewajibannya
dalam
menjalankan
pekerjaannya di tempat Tergugat (PT. Bina Riau Jaya) dan sesuai dengan
ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 153 ayat (1) huruf j adalah “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja Hal 4 dari 4 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 4 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan alasan : Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat
keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan “. ;
12. Bahwa Penggugat menolak secara tegas PHK yang dilakukan oleh
Tergugat tersebut tanpa memperoleh putusan atau penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 155 ayat (1)
Undang-undang
Republik
Indonesia
Nomor
13
Tahun
2003
“Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”. ;
13. Bahwa mengigat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat meskipun tidak beralasan yang sah menurut hukum, namun
Tergugat kenyataannya tetap melakukan pemutusan hubunga kerja, oleh karenanya mengigat hubungan yang tidak harmonis lagi, maka dalam hal
PHK yang dilakukan bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan
pekerja (Penggugat), oleh karenanya Penggugat berhak atas uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo pasal 27 ayat (1) Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000 ;
14
Bahwa karena PHK yang akan dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya
kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, maka wajar dan patut karena
perbuatannya tersebut Tergugat membayar kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
a. - Uang pesangon 9 x 2 x Rp. 767.000
=Rp. 13.806.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 5 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 4 x 2 x Rp. 767.000,-
=Rp. 6.136.000,-
- Uang Penggantian Perumahan 15% x Rp. 19.942.000
=Rp. 2.991.300,-
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2006 =Rp.
767.000,-
Jumlah Rp. 23.700.300,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah).
b. Upah selama proses sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan pasal 96 ayat (1) Undang-
undang No. 2 Tahun 2004 tentang upah pekerja yang sedang dalam proses PHK terhitung sejak bulan September 2006 sampai dengan
bulan Maret 2007 adalah 7 bulan x Rp. 767.000,- atau sejumlah Rp.
5.369.000,- (Lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
Maka total pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah
sejumlah Rp. 29.069.300,- (Dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
15. Bahwa disamping itu Penggugat pada Tahun 2000 telah mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaannya dimana tangan Penggugat bagian kanan sampai saat ini mengalami cacat permanent, atas
kecelakaan kerja tersebut Penggugat mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atas permintaan Tergugat kepada PT. Jamsostek berdasarkan
Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja Nomor : D01B200000756 sebesar Rp 10.018.250.- (Sepuluh juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun kenyataannya Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), hal ini jelas Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 6 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sangat merugikan Penggugat, maka adalah pantas jika Tergugat membayar kepada Penggugat sisa Jaminan Kecelakaan Kerja tersebut sebesar Rp. 5.018.250,- (Lima juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
16. Bahwa secara nyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara utuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dimana terhitung sejak September 2006 sampai
dengan saat ini Penggugat tidak lagi menerima upah beserta hak-hak
lainnya yang biasa diterima Penggugat selama putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) belum ditetapkan (vide pasal 96
ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004), oleh karena itu mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim agar menjatuhkan
putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah dan
hak-hak Penggugat terhitung bulan September 2006 s/d Maret 2007 atau selama 7 bulan, sesuai dengan perincian angka 13 huruf b di atas, yakni sejumlah Rp. 5.369.000,- (Lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
17. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti otentik yang kuat dan meyakinkan oleh karena itu mohon kepada Yang
Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini
dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya kasasi dan upaya hukum lainnya ;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum-hukum tersebut di atas,
maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa
Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 7 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVINSI -
Mengabulkan gugatan provisi Penggugat ;
-
Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah atau hak-hak Penggugat yang harus diterima oleh Penggugat yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja secara tunai dan seketika yakni sebesar Rp. 5.369.000,(Lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja Penggugat secara sepihak tanpa adanya putusan dari Pengadilan
Hubungan Industrial adalah batal demi hukum, serta bertentangan dengan ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesagon 2 (dua) kali ketentuan
pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, beserta hak-hak lainnya yang biasa
diterima Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :
a. - Uang Pesangon 9 x 2 x Rp. 767.000,-
= Rp. 13.806.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x 2 x Rp. 767.000,-
= Rp.
6.136.000,-
= Rp.
2.991.300,-
- Uang Penggantian Perumahan 15% x Rp. 19.942.000,-
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 8 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2006
= Rp.
767.000,-
Jumlah Rp. 23.700.300,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah)
b. Upah selama proses terhitung sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007 adalah 7 bulan x Rp. 767.000,- = Rp. 5.369.000,(Lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
Maka total kerugian berupa tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat berupa Pesagon dan uang THR serta upah selama proses seluruhnya adalah sejumlah Rp. 29.069.300,- (dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan
ribu tiga ratus rupiah), yang harus dibebankan dan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa uang
Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 5.018.250,- ( Lima juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Kasasi dan upaya hukum lain ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Atau
Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung telah mengambil putusan yaitu
Nomor. 22/G/2007/PHI.PN.TPI tanggal 2 Juli 2007 yang berbunyi sebagai berikut : -
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 9 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - Menyatakan bahwa Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat dikategorikan sebagai mangkir yaitu selama 4 (empat) hari berturut-turut pada jam kerja meninggalkan pekerjaannya ;
-
Memerintahkan kepada Tergugat PT. Bina Riau Jaya Tanjung Pinang untuk memberikan
Hak-hak
Penggugat
Maruli
Sinaga
karena
Pemutusan
Hubungan Kerja uang sebesar Rp. 19.456.250,- (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
-
Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada
Pemohon
Kasasi/Tergugat
pada
tanggal
1
Agustus
2007
kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2007 diajukan permohonan kasasi
secara lisan tanggal 13 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 42/Kas.G/2007/PHI.PN.TPI yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 27 Agustus 2007 ;
Bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 27
September 2007 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 4 Januari 2008 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah di beritahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;
Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 10 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
1. Bahwa, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan hukum, dengan alasan : -
Pemutusan
hubungan
kerja
yang
dilakukan
oleh
Pemohon
Kasasi/dahulu Tergugat tehadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat terlebih dahulu
didasarkan adanya kesalahan berat dilakukan oleh
Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, sebagaimana vide bukti T.3 & T.4
dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan,
karenanya penerapan pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 dalam perkara aquo
bertentangan dengan
hukum atas Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bina Riau Jaya incasu
Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan FSPSI Unit PT. Bina Riau Jaya incasu Termohon
Kasasi/dahulu Penggugat (vide bukti T.01), dimana perjanjian yang
dibuat antara pihak merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu
ketentuan pasal 31 ayat (1) dan pasal 31 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama adalah sah dan mengikat Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat.
2. Bahwa, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 alinea 3 terdapat kesalahan yang mencolok dan
tidak meneliti secara cermat ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (vide bukti T-01) dengan menyebutkan : “Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Pihak dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim
bukanlah termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 11 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pasal 32 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama”. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dan keliru karena jenis-jenis pelanggaran yang
merupakan kesalahan berat secara tegas diatur pada ketentuan pasal 31 ayat (1) bukan diatur pada ketentuan pasal 32 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (vide bukti T.01).
3. Bahwa, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang jelas-jelas keliru dan salah terhadap cara memeriksa
perkara aquo dan melampaui kewenangannya yang menyatakan surat
peringatan terakhir adalah merupakan surat peringatan pertama, hal ini bertentangan
dengan
ketentuan
tentang
pembuktian
dimana
surat
peringatan dari pemohon Kasasi/dahulu Tergugat kepada Termohon
Kasasi/dahulu Penggugat secara tegas merupakan surat peringatan terakhir (vide bukti P.1/T.06).
4. Bahwa, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyampingkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (vide bukti T.01), dimana ketentuan pasal 161
ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan secara tegas memberlakukan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Oleh karena itu, ketentuan pasal 31
ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh pekerja adalah sah dan berlaku serta
mengikat
Pemohon
Kasasi/dahulu
Tergugat
dan
Termohon
Kasasi/dahulu Penggugat, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, dimana perjanjian yang dibuat antara pihak merupakan undangundang bagi yang membuatnya.
Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 12 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 5. Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
bertentangan antara halaman 17 alinea 2 dengan halaman 18 alinea 3 dan telah salah menerapkan hukum : -
Pada halaman 17 alinea 2 menyebutkan “Menimbang, bahwa dari hal-
hal diatas maka dapat diperoleh fakta bahwa karena kesalahan
Penggugat dalam menuangkan laporan hasil pencatatan terhadap Dump Truck yang beroperasi melangsir batu dari tempat produksi ke
pelabuhan, Penggugat oleh Tergugat diberikan Surat Peringatan
Terakhir tertanggal 29 Juli 2006, bahwa selain itu Penggugat diketahui oleh Tergugat pada tanggal 18, 19, 22 dan 23 Agustus 2006 telah melaksanakan
tugasnya
setelah
istirahat
makan
siang
telah
meninggalkan pekerjaannya, akibatnya Tergugat kemudian tertanggal 24
Agustus 2006 memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat “.
-
Halaman 18 alinea 3 menyebutkan : “Menimbang, bahwa Pemutusan
Hubungan Kerja antara Para Pihak dalam perkara aquo, menurut Majelis
Hakim bukanlah termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 31 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama”;
Bahwa, pelanggaran yang merupakan kesalahan berat secara tegas telah diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama bukan diatur pada ketentuan pasal 31 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama.
6. Bahwa, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dan keliru
menerapkan pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja, dimana pemutusan hubungan kerja atas kesalahan berat telah diatur pada ketentuan pasal 31 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama, karenanya
pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat terhadap Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (vide bukti T.01). oleh karena itu pertimbangan hukum demikian haruslah dibatalkan.
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat sebagai berikut : -
Bahwa, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie
tidak
salah
dalam
penerapan
hukum,
yaitu
pertimbangan-
pertimbangan hukum Judex Factie telah tepat dan benar.
Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 13 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, berdasarkan alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak
ternyata, bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang maka Permohonan kasasi dari PT. BINA RIAU JAYA haruslah ditolak.
Menimbang, bahwa akan tetapi putusan Judex Factie yang menetapkan
upah selama proses yaitu selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan rasa keadilan dan kebiasaan, haruslah di perbaiki, yaitu menjadi selama 6 (enam) bulan, sehingga jumlah seluruh hak-hak penggugat karena Pemutusan Hubungan Kerja semula sebesar Rp.19.456.250; (sembilan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.
16.388.250; (enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp
150.000.000,-
(seratus
lima
puluh
juta
rupiah)
pihak
berperkara
dan
berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004,
Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-undag No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
-
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BINA RIAU JAYA tersebut, dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat dikategorikan sebagai mangkir yaitu selama 4 (empat) hari berturut-turut pada jam kerja meninggalkan pekerjaannya ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat PT. Bina Riau Jaya Tanjung Pinang untuk memberikan
Hak-hak
Penggugat
Maruli
Sinaga
karena
Pemutusan
Hubungan Kerja uang sebesar Rp. 16.388.250,- (Enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah); Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;
Hal 14 dari 14 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 14 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
u p e i R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R s e g n n o u d g n A I h k i a l b m u a p k e R e g n n o u d g n A I h i k a
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 23 JUNI 2008 dengan Widayatno
Sastroharjono, SH.MSc Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.MH dan Bernard, SH.MM HakimHakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan dihadiri Fauzan, SH.MH dan Bernard, SH.MM HakimHakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
Benar Sihombing, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
Hakim – Hakim Anggota ttd. Fauzan, SH.MH. ttd. Bernard, SH.MM
K e t u a : ttd. Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
Panitera Pengganti : ttd. Benar Sihombing, SH.MH.
Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus
RAHMI MULYATI, SH.MH NIP. 040.049.629
Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 242/K/PDT.SUS/2008
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 15 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
