PENGANTAR ILMU HUKUM PERDAGANGAN ANAK “ TRAFFICKING ”
Disusun oleh : Yoepy Hapsaputra E0011334 Kelas A
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
KOJA (Pos Kota) -Kasus ibu hamil yang berniat menjual bayi dalam kandungannya di Kampung Beting, Koja, Jakut, menguak. Sang ibu mengaku terpaksa menjual anaknya karena tak mampu membiayai persalinan anak dalam kandungan yang mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Motif utama kasus ini adalah karena kemiskinan dan mereka tidak punya biaya untuk persalinan, ini juga karena pemerintah tak mampu menyejahterakan rakyatnya. 1 Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Konsep pengaturan larangan ini seumur dengan pembentukan KUHP itu sendiri, yakni sejak tahun 1918. Dengan demikian, KUHP telah mengatur tentang larangan perbudakan, (lihat Pasal 297 KUHP yang khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur) yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan perempuan dan anak sudah dikualifikasi sebagai suatu kejahatan atau dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana. Narnun ketentuan Pasal 297 tersebut tidak dapat diterapkan secara lintas negara (kejahatan intemasional atau transnasional) dalam arti bahwa ketentuan tersebut terbatas pada lingkup nasional. Selain KUHP 2, perlindungan terhadap 1
2
Suara Merdeka 21 februari 2013
Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Perdagangan
Orang Terutama Perempuan dan Anak
perdagangan orang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang payung (umbrella act) bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam satu ketentuannya menyebutkan bahwa terdapat prinsip nondiskriminasi yaitu bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Karena sifatnya yang payung tersebut, dalam arti umum, maka Undang-undang Nomor 39 tidak bisa diterapkan secara langsung. Dengan demikian, perlu perundang-undangan pelaksanaan untuk menerapkan substansi Undang-undang tersebut, khususnya pengaturan mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak. 3 Dalam hal ini saya akan membahas kasus trafficking
dengan analisis dan
pendekatan sosiolagi hukum. B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana analisis aliran sosiologi hukum terhadap kasus trafficking? 2. Bagaimana tindakan lembaga hukum terhadap kasus trafficking?
3
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
BAB II PEMBAHASAN
A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Trafficking
Trafficking adalah suatu wujud kemiskinan yang sangat memperhatinkan di Indonesia. Karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan, serta lapangan pekerjaan yang tidak layak itulah yang menyebabkan semakin banyaknya pengangguran maka orang memilih jalan pintas untuk memecahkan permasalahan perekonomiannya. 4 Dalam kasus ini faktor yang paling mendasar adalah masalah tingkat pendidikan yang rendah yang membuat masyarakat tidak memperoleh pekerjaan yang layak untuk mensejahterakan keluarganya. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya program KB (Keluarga Berencana), ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk serta mengurangi beban kelarga. Program ini adalah suatu cara yang efektif untuk mengantisipasi adanya trafficking dalam sebuah keluarga. Selazimnya dalam sebuah keluarga itu yang terdiri dari ayah, ibu dan anak hendaknya mempunyai peranan masing-masing. Sebagai ayah sebagai kepala keluarga serta tulang punggung keluarga hendaknya mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, sebagai ibu hendaknya melakukan kewajibannya, sperti melayani suaminya dan merawat anak-anaknya. Begitupun seorang anak harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak serta mendapatkan haknya. Namun yang terjadi dalam contoh kasus yang terjadi di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara melenceng jauh dari kewajiban 4
Soerjono
Persada
Soekanto.2006.
Sosiologi
Suatu
Pengantar.
Jakarta
:
PT
Raja
Grafindo
seorang ayah dan ibu yang tega menjual anak kandungnya sendiri dengan berbagai alasan perekonomian. 5 Maka kembali kepada kurangnya tingkat pendidikan serta pekerjaan yang layak bagi masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah harusnya lebih memperhatikan faktor yang paling mendasar tersebut, agar nantinya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti penjualan bayi (Trafficking) yang terjadi di Koja, Jakarta Utara.
B. Tindakan Lembaga Hukum Terhadap Kasus Trafficking
Faktor lembaga hukum di Indonesia juga masih sangat lemah dalam menyikapi kasus trafficking ini. Kurangnya sosialisasi secara massif untuk menyebarluaskan informasi tentang sanksi yang diberikan pada pelaku jual beli bayi serta Undang-undang hukum pidana tersebut6. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan7. Pasal 83 Undang-Undang Nomor
23
tahun
2002
tentang
Perlindungan
Anak
menentukan
larangan
memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual8.
5
Howard S. Becker: sosiologi penyimpangan/Soerjono Soekanto; Ratih Lestarini. Pengarang : Soekanto,
Soerjono.; Penerbitan : Jakarta Rajawali 1988 6
7 8
Kusunah, Mulyana., Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. 9
9
Metode penelitian hukum Pengarang : Ashoshofa, Burhan; Penerbitan : Jakarta : Rineka Cipta, 2004
BAB III KESIMPULAN
Penanganan
terhadap
masalah
trafficking
bersifat
kompleks.
Sehingga,
penanganan terhadap masalah memerlukan penataan ulang yang komprehensif tentang peta permasalahan yang ada. Dari hal yang sangat mendasar yaitu tingkat pendidikan dan tersediannya lapangan kerja untuk masyarakat agar dapat menghidupi keluargannya. Disamping itu, keseriusan pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara partisipatif dalam upaya pemberantasan masalah trafficking. Masyarakat juga perlu mendapatkan banyak pengetahuan dan sosialisasi perihal bahayanya tindak pidana trafficking ini. Pemerintah seharusnya bisa Mengantisipasi masalah ini dengan cara memberikan fasilitas kesehatan gratis pada warga masyarakat yang kurang mampu, dan yang paling penting memberikan jasa persalinan secara cumacuma bagi warga miskin. Dan juga memberikan sosialisasi akan pentingnya Program KB untuk kesejahteraan keluarga. Tindakan lembaga hukum dalam menangani kasus trafficking ini masih sangat lemah. Walaupun ketentuan mengenai kasus ini sudah di atur dalam KUHP, namun sanksi yang di berikan kepada pelaku tidak sepadan dengan dampak yang di derita oleh para korban kejahatan kasus ini. Untuk itu seharusnya lembaga hukum bisa membbuat Undang-undang khusus tentang tindak perdagangan orang yang bisa menyediakan hukum materiil dan formil sekaligus. Di nmana undang-undang khusus ini dapat mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.
DAFTAR PUSTAKA
Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak Soerjono Soekanto.2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Suara Merdeka 21 februari 2013 Koentjaraningrat.1983. Metode-metode Sosiologi : JAKARTA, Gramedia Giddens Anthony. 2010. Metode Sosiologi : Pustaka Pelajar Dr. Hendrojono. 2005. Sosiologi Hukum pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum : PT. Dieta Persada Kusunah, Mulyana., Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum Rahardjo, Satjipto, Hukum Masyarakat dan Perkembamgan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Metode penelitian hukum Pengarang : Ashoshofa, Burhan; Penerbitan : Jakarta : Rineka Cipta, 2004 Howard S. Becker: sosiologi penyimpangan/Soerjono Soekanto; Ratih Lestarini. Pengarang : Soekanto, Soerjono.; Penerbitan : Jakarta Rajawali 1988
