Asas-asas Hukum Perdata Internasional dalam bidang keperdataanFull description
Descripción: MN
HUKUM BISNISFull description
HUKUM BISNISDeskripsi lengkap
Analisis Kasus dalam Perspektif Sosiologi
Pengantar Ilmu HukumDeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Descripción completa
KASUS HUKUM KEBENDAAN
A. KASUS POSISI
Kasus harta peninggalan Schneider. A berasal dari Swiss tapi berkewarganegaraan AS dan berdomisili di salah satu Negara bagian New York. A meninggal dan meninggalkan sebuah tanah dan rumah di Swiss. Sebenarnya tanah di Swiss telah dijual dan uangnya ditransfer ke New York, tapi untuk kepentingan proses pewarisan tetap dianggap sebagai benda tetap. Sepeninggalnya, A mewariskan harta itu pada pihak ketiga yang bukan merupakan ahli waris menurut keturunan. Akhirnya ahli waris keturunan, di Pengadilan New York menggugat tanah tersebut sebagai miliknya sesuai Undang-undang.
Intern swiss mengualifikasikan perkara sebagai perkara tentang kedudukan ahli waris menurut UU dalam pewarisan testamenter, sedang New York mengualifikasikan perkara sebagai perkara pewarisan tanah
melalui testamenter. te stamenter. Kaidah HPI HP I New York
menetapkan bahwa perkara pewarisan benda tetap mengikuti tempat benda tersebut terletak. Kaidah HPI Swiss menetapkan bahwa status dan kedudukan ahli waris dalam proses pewarisan tastementer harus tunduk pada tempat dimana pewaris memiliki kewarganegaraannya yang terakhir. Kaidah Kaidah intern New York menetapkan bawa seorang pewaris testamenter dapat dengan sah mewariskan kekayaannya kepada pihak ketiga, bahkan juga mengabaikan kedudukan ahli warisnya. Sedang kaidah intern Swiss menetapkan bahwa seorang pewaris tidak dapat mewariskan kekayaannya melalui testamen dengan mengabaikan bagian ahli waris menurut UU.
B. ANALISIS KASUS
a. Pengadilan manakah yang berwenang dalam mengadili kasus ini ? Dalam kasus ini dikarenakan perbedaan prinsip HPI antara swiss dan amerika, maka terjadi kebingungan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili, karena bila melihat dari prinsip HPI di masing-masing tempat, kedua
tempat merasa tidak berwenang untuk mengadili dikarenakan, pengadilan intern newyork mengatakan berdasarkan prinsip HPI mereka bahwa peradilan seharusnya dilakukan di tempat dimana benda tersebut berada, sedangkan pengadilan di swiss mengatakan sesuai dengan prinsip HPI yang berlaku di swiss bahwa peradilan seharusnya dilakukan di tempat dimana pewaris m emiliki kewarganegaraan terakhir. b. Apakah kasus ini termasuk kasus HPI ? Menurut kami kasus ini termasuk dalam kasus hukum perdata Internasional dikarenakan mengenai sengketa perwarisan tanah, dan sengketa ini terjadi lintas Negara sehingga kasus ini dapat dikatakan sebagai kasus Perdata Internasional. Masing-masing Negara mempunyai Undang-Undang yang berlaku, sehingga dalam kasus ini dicari jalan tengah dalam penyelesaiannya. Dimana Negara Amerika menganut Asas tempat kelahiran (Ius Soli), kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran, bila seseorang lahirkan di wilayah X, maka ia warganegara daripada negara X tersebut. c. Kasus diatas termasuk kualifikasi hukum apa? Karena di dalam kasus ini yang dibahas mengenai sertifikat tanah maka kasus ini dikategorikan kedalam hukum kebendaan. Karena dalam hal ini tanah di kategorikan sebagai benda tetap atau benda tidak bergerak. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak (Onreorend) pertama karena sifatnya; kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Adapun benda yang tak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu d. Hukum mana yang harus diterapkan? Dalam kasus ini akhirnya memutuskan bahwa hukum yang diterapkan adalah hukum Negara bagian new York, tetapi dengan mempertimbangkan prinsip HPI yang berlaku di swiss yaitu yang berhak mengadili adalah pengadilan dimana sang pewaris terakhir memiliki kewarganegaraan. Walaupun kedua Negara berbeda kaidah dan UndangUndang dan akhirnya mereka memutuskan bahwa harta warisan tersebut akan dibagi rata antara pewaris sah dengan pihak ketiga yang diwariskan oleh pewaris.
C. KESIMPULAN
Bahwa dari kasus diatas menyatakan A berasal dari Swiss tetapi berkewarganegaraan AS dan berdomisili di salah satu Negara bagian New York. A meninggal dan meninggalkan sebuah tanah dan rumah di Swiss. Sebenarnya tanah di Swiss telah dijual dan uangnya ditransfer ke New York, tapi untuk kepentingan proses pewarisan tetap dianggap sebagai benda tetap. Sepeninggalnya, A mewariskan harta itu pada pihak ketiga yang bukan merupakan ahli waris menurut keturunan. Akhirnya ahli waris keturunan, di Pengadilan New York menggugat tanah tersebut sebagai miliknya sesuai Undang-undang yang berlaku di New York. Kewarganegaraan para pihak dapat merupakan faktor TPP karena mana timbul HPI. Dimana keewarganegaraan daripada pihak dalam suatu peristiwa hukum tertentu menjadi sebab lainnya hubungan-hubungan HPI. Kewarganegaraan pihak-pihak bersangkutan yang merupakan faktor bahwa stalsel-stalsel hukum Negaranegara tertentu di pertautkan. Pengadilan yang dipakai dalam penyelesaian malah dipakai pengadilan New York tetepi tetap mempertimbangkan prinsip HPI swiss sehingga dapat dicari jalan tengah atas kasus tersebut.
