PENGANTAR ILMU HUKUM PERDAGANGAN ANAK “ TRAFFICKING ”
Disusun oleh : Yoepy Hapsaputra E0011334 Kelas A
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
KOJA KOJA (Pos (Pos Kota Kota)) -Kas -Kasus us ibu ibu hami hamill yang yang bern bernia iatt menj menjua uall bayi bayi dala dalam m kandungannya di Kampung Beting, Koja, Jakut, menguak. Sang ibu mengaku terpaksa menjual anaknya karena tak mampu membiayai persalinan anak dalam kandungan yang mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Motif utama kasus ini adalah karena kemiskinan dan mereka tidak punya biaya untuk persalinan, ini juga karena pemerintah tak mampu menyejahterakan rakyatnya. 1 Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Konsep pengaturan larangan ini seumur dengan pembentukan KUHP itu sendiri, yakni sejak tahun 1918. Dengan demikian, KUHP telah mengatur tentang larangan perbudakan, (lihat Pasal 297 KUHP yang khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur) yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan perempuan dan anak sudah dikualifikasi sebagai suat suatu u kejah kejahat atan an atau atau dian diangga ggap p sebag sebagai ai tinda tindaka kan n yang yang tida tidak k manus manusia iawi wi dan dan layak layak mendapatkan sanksi pidana. Narnun ketentuan Pasal 297 tersebut tidak dapat diterapkan secara secara lintas lintas negara negara (kejah (kejahata atan n intema intemasio sional nal atau atau transn transnasi asional onal)) dalam dalam arti arti bahwa bahwa ketentuan tersebut terbatas pada lingkup nasional. Selain KUHP 2, perlindungan terhadap 1
Suara Merdeka 21 februari 2013
2
Draf Naskah Akademik Rancangan Rancangan Undang-Undang Republik Republik Indonesia tentang Anti Perdagangan Perdagangan
Orang Terutama Perempuan dan Anak
perdagangan orang juga diatur dalam Undang-undang Undang-un dang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang payung (umbrella act) bagi seluruh seluruh peraturan peraturan perundang-unda perundang-undangan ngan yang substansinya substansinya mengatur mengatur mengenai mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam satu ketentuannya menyebutkan bahwa terdapat prinsip nondiskriminasi yaitu bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martab martabat at yang sama sama dan sedera sederajat jat,, serta serta hak setiap setiap orang orang untuk untuk mendap mendapatk atkan an perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Karena sifatnya yang payung tersebut, dalam arti umum, maka Undang-undang Nomor 39 tidak bisa diterapkan secara langsung. Dengan demikian, perlu perundang-undangan pelaksanaan untuk menerapkan substansi Undang-undang tersebut, khususnya pengaturan mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak. 3 Dalam Dalam hal ini saya akan membahas membahas kasus traffi trafficki cking ng
dengan dengan analisis analisis dan
pendekatan sosiolagi hukum. B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana analisis aliran sosiologi hukum terhadap kasus trafficking? 2. Bagaimana tindakan lembaga hukum terhadap kasus trafficking?
3
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
BAB II PEMBAHASAN
A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Trafficking
Traffi Trafficki cking ng adalah adalah suatu suatu wujud wujud kemis kemiskin kinan an yang yang sangat sangat memper memperhati hatinka nkan n di Indonesia. Indonesia. Karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan, pengetahuan, serta lapangan lapangan pekerjaan pekerjaan yang tidak tidak layak layak itulah itulah yang menyeba menyebabkan bkan semaki semakin n banyakn banyaknya ya pengangg penganggura uran n maka maka orang memilih jalan pintas untuk memecahkan permasalahan perekonomiannya. 4 Dalam kasus ini faktor yang paling mendasar adalah masalah tingkat pendidikan yang rendah yang membuat masyarakat tidak memperoleh pekerjaan yang layak untuk mensej mensejaht ahtera erakan kan keluar keluargan ganya. ya. Selain Selain itu, itu, kurangn kurangnya ya pengeta pengetahuan huan masyar masyaraka akatt akan akan pentingnya program KB (Keluarga Berencana), ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk serta mengurangi beban kelarga. Program ini adalah suatu cara yang efektif untuk mengantisipasi adanya trafficking dalam sebuah keluarga. Selazi Selazimny mnyaa dalam dalam sebuah sebuah keluar keluarga ga itu yang terdir terdirii dari dari ayah, ayah, ibu dan anak anak hendaknya mempunyai peranan masing-masing. Sebagai ayah sebagai kepala keluarga sert sertaa tula tulang ng punggu punggung ng kelu keluar arga ga henda hendakny knyaa menc mencar arii nafk nafkah ah untu untuk k mengh menghid idupi upi keluarganya, sebagai ibu hendaknya melakukan kewajibannya, sperti melayani suaminya dan merawat anak-anaknya. Begitupun seorang anak harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak serta mendapatkan haknya. Namun yang terjadi dalam contoh kasus yang terjadi di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara melenceng jauh dari kewajiban 4
Soer Soerjo jono no
Persada
Soek Soekan anto to.2 .200 006. 6.
Sosi Sosiol olog ogii
Suat Suatu u
Peng Pengan anta tar. r.
Jaka Jakart rta a
:
PT
Raja Raja
Graf Grafin indo do
seorang ayah dan ibu yang tega menjual anak kandungnya sendiri dengan berbagai alasan perekonomian. 5 Maka kembali kembali kepada kurangnya kurangnya tingkat pendidikan pendidikan serta serta pekerjaan pekerjaan yang layak bagi masyar masyarakat akat sangat sangat mempeng mempengaru aruhi hi pola pola pikir pikir masyar masyarakat akat itu itu sendir sendiri. i. Oleh Oleh karena karena itu pemerintah harusnya lebih memperhatikan faktor yang paling mendasar tersebut, agar nantinya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti penjualan bayi (Trafficking) yang terjadi di Koja, Jakarta Utara.
B. Tindakan Lembaga Hukum Terhadap Kasus Trafficking
Faktor lembaga hukum di Indonesia juga masih sangat lemah dalam menyikapi kasus kasus traffi trafficki cking ng ini. ini. Kurang Kurangnya nya sosial sosialisa isasi si secara secara massi massiff untuk untuk menyeb menyebarl arluas uaskan kan informasi tentang sanksi yang diberikan pada pelaku jual beli bayi serta Undang-undang hukum pidana tersebut6. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan7. Pasal 83 Undang-Undang Nomor
23
tahun
2002
tentang
Perlindungan
Anak
menentukan
larangan
memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual8.
5
Howard S. Becker: sosiologi penyimpangan/Soerjono Soekanto; Ratih Lestarini. Pengarang : Soekanto,
Soerjono.; Penerbitan : Jakarta Rajawali 1988 6
7 8
Kusunah, Mulyana., Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal Pasal 297 KUHP KUHP member memberika ikan n sanksi sanksi yang terlal terlalu u ringan ringan dan tidak tidak sepadan sepadan dengan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Oleh karena itu, itu , diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. 9
9
Metode penelitian hukum Pengarang : Ashoshofa, Burhan; Penerbitan : Jakarta : Rineka Cipta, 2004
BAB III KESIMPULAN
Pena Penanga ngana nan n
terh terhada adap p
masa masala lah h
traf traffi fick ckin ing g
bers bersif ifat at
kompl komplek eks. s.
Sehi Sehing ngga, ga,
penanganan terhadap masalah memerlukan penataan ulang yang komprehensif tentang peta permasalahan yang ada. Dari hal yang sangat mendasar yaitu tingkat pendidikan dan tersedianny tersediannyaa lapangan lapangan kerja untuk masyarakat masyarakat agar dapat menghidupi keluargannya. keluargannya. Disamping itu, keseriusan pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara partisipatif dalam upaya pemberantasan masalah trafficking. Masy Masyar arak akat at juga juga perl perlu u mend mendap apat atka kan n bany banyak ak penge pengeta tahu huan an dan sosi sosial alis isas asii perih perihal al bahayanya tindak pidana trafficking ini. Pemerintah seharusnya bisa Mengantisipasi masalah ini dengan cara memberikan fasilitas kesehatan gratis pada warga masyarakat yang kurang mampu, dan yang paling penting memberikan jasa persalinan secara cumacuma bagi warga miskin. Dan juga memberikan sosialisasi akan pentingnya Program KB untuk kesejahteraan keluarga. Tindakan lembaga hukum dalam menangani kasus trafficking ini masih sangat lemah. Walaupun ketentuan mengenai kasus ini sudah di atur dalam KUHP, namun sanksi yang di berikan kepada pelaku tidak sepadan dengan dampak yang di derita oleh para korban kejahatan kasus ini. Untuk itu seharusnya lembaga hukum bisa membbuat UndangUndang-unda undang ng khusus khusus tentan tentang g tindak tindak perdag perdaganga angan n orang orang yang bisa bisa menyedi menyediakan akan hukum hukum mate materi riil il dan dan form formil il seka sekali ligu gus. s. Di nman nmanaa undan undang-u g-und ndang ang khus khusus us ini ini dapa dapatt mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.
DAFTAR PUSTAKA
Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak Soerjono Soekanto.2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Suara Merdeka 21 februari 2013 Koentjaraningrat.1983. Metode-metode Sosiologi : JAKARTA, Gramedia Giddens Anthony. 2010. Metode Sosiologi : Pustaka Pelajar Dr. Hendrojono. Hendrojono. 2005. Sosiologi Sosiologi Hukum pengaruh Perubahan Perubahan Masyarakat Masyarakat dan Hukum : PT. Dieta Persada Kusunah Kusunah,, Mulyana Mulyana., ., Bebera Beberapa pa Perkem Perkembang bangan an dan Masala Masalah h dalam dalam Sosiol Sosiologi ogi Hukum Rahardjo, Satjipto, Hukum Masyarakat dan Perkembamgan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Metode penelitian hukum Pengarang : Ashoshofa, Burhan; Penerbitan : Jakarta : Rineka Cipta, 2004 Howard S. Becker: sosiologi penyimpangan/Soerjono Soekanto; Ratih Lestarini. Pengarang : Soekanto, Soerjono.; Penerbitan : Jakarta Rajawali 1988
