Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Sekolah Publik Cadangan

PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA SEKOLAH PUBLIK Oleh: Darmawan, S.Pd., M.AB.*

A. Pend Pendah ahul ulua uan n Pengaturan mengenai pendanaan pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasion Nasional al dis disus usun un berdas berdasark arkan an semang semangat at desent desentral ralisa isasi si dan otonom otonomii satua satuan n pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang menjadi pokok kemudian batasan-batasan pengelolaan dan sumber dana selalu menjadi hal yang multi tafsir atau “di multitafsirkan”. Hal ini tentu sangat berbahaya, di lingkungan madrasah harus harus diakui diakui audit audit pengelol pengelolaan aan keuangan keuangan seperti yang di amanatka amanatkan n paket UU Keuangan Negara atau bahkan lebih jauh Audit kinerja pada lembaga Madrasah Negri masih jauh panggang dari pada api.

Model siklus ini dikemukakan oleh Imron Fauzi (2008) dalam makalah Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan dan Negara

Banyak hal yang menjadi penyebabnya. Diantaranya audit yang di lakukan baik pihak internal maupun eksternal madrasah masih belum memiliki instrumen yang cukup untuk dilaksanakan. Audit invetigasi adalah gawang terakhir yang menjadi harapa harapan n masya masyara rakat kat.. Tetapi Tetapi tentu tentu hal ini dil dilaku akukan kan hanya hanya jika jika mencap mencapai ai nilai nilai nominal yang cukup sesuai prinsip audit, atau bahkan biasanya karena adanya blow up masalah dari pemangku kepentingan eksternal. Jika keadaan ini terus berlanjut, tentu tentu kerug kerugian ian negar negara a akan akan semaki semakin n besar besar.. Terleb Terlebih ih kepent kepentin ingan gan “ kita” yang menaruh harapan pada kemajuan madrasah dimasa depan. Menurut PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 58, Prinsip dala dalam m

peng pengel elol olaa aan n

dana dana

pend pendid idik ikan an

oleh oleh

Peme Pemeri rint ntah ah,,

peme pemeri rint ntah ah

daer daerah ah,,

penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas: a. prins prinsip ip umum umum;; dan b. prins prinsip ip khusu khusus. s. Prinsi Prinsip p umum umum sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam Pasal 58 huruf a adalah: a. prinsip keadilan; b. prinsip efisiensi; c. prinsip transparansi; transparansi; dan d. prinsip akuntabilitas publik. Prinsip Prinsip keadilan keadilan dilakuka dilakukan n dengan dengan memberika memberikan n akses pelayana pelayanan n pendidika pendidikan n yang seluas-luasn seluas-luasnya ya dan merata merata kepada kepada peserta peserta didik didik atau calon peserta peserta didik, didik, tanp tanpa a

memb membed edak akan an lata latarr

kema kemamp mpua uan n

bela belaka kang ng su suku ku,,

ras, ras, agam agama, a, jeni jenis s

atau atau stat status us sosi sosial al-ek -ekon onom omi. i. Prin Prinsi sip p

efis efisie iens nsii

kela kelami min, n, dan dan

dila dilaku kuka kan n

deng dengan an

mengopti mengoptimalk malkan an akses, akses, mutu, mutu, relevansi relevansi,, dan daya saing saing pelayana pelayanan n pendidika pendidikan. n.

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga: sehingga: (a.) dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan (b.) (b.) dapat dapat dipert dipertang anggu gungj ngjawa awabka bkan n secara secara transp transpara aran n kepada kepada pemang pemangku ku kepentingan pendidikan. Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertan pertanggu ggung ngjaw jawaba aban n atas atas kegiat kegiatan an yang yang dijal dijalank ankan an oleh oleh penyel penyeleng enggar gara a atau atau satua satuan n pendid pendidika ikan n kepada kepada pemang pemangku ku kepent kepenting ingan an pendi pendidik dikan an sesuai sesuai dengan dengan peraturan perundangundangan. Selanjutny Selanjutnya a Prinsip Prinsip Transfar Transfaransi ansi dan akuntabil akuntabilitas itas publik publik kemudian kemudian menjadi menjadi indika indikator tor utama utama dalam dalam hampir hampir setiap setiap penila penilaian ian terhad terhadap ap kualit kualitas as pengel pengelola olaan an keua keuang ngan an

sebu sebuah ah

madr madras asah ah..

Semen ementa tara ra

pera peratu tura ran n

peme pemeri rint ntah ah

ini ini

belu belum m

menj menjel elas aska kan n seca secara ra lebi lebih h rinc rincii kedu kedua a prin prinsi sip p ini, ini, sehi sehing ngga ga perl perlu u di beri berika kan n penjelasan lebih jauh tentang filosofi sampai instrumen pembangun kedua prinsip ini.

B. Prinsip Transparansi Transparansi : Definisi, Indikator & Alat Ukurnya Ukurnya Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang orang untuk untuk memperol memperoleh eh informa informasi si tentang tentang penyeleng penyelenggara garaan an madrasah madrasah,, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangka Sedangkan n yang dimaksu dimaksud d dengan dengan informa informasi si adalah adalah informas informasii mengenai mengenai setiap setiap aspek kebijakan madrasah madrasah yang dapat dijangkau dijangkau oleh publik. Prinsip ini memiliki memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh madrasah, dan (2) hak masyarakat terhadap akse akses s info inform rmas asi. i. Kedu Keduan anya ya akan akan sang sangat at suli sulitt dila dilaku kuka kan n jika jika madr madras asah ah tida tidak k menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendisem mendiseminas inasii informas informasii maupun maupun aktivitas aktivitasnya nya yang relevan. relevan. Transpar Transparansi ansi harus harus seimb seimbang ang,, juga, juga, dengan dengan kebutu kebutuhan han akan akan keraha kerahasia siaan an lembag lembaga a maupu maupun n informa informasi-in si-inform formasi asi yang mempenga mempengaruhi ruhi hak privasi privasi individu. individu. Karena Karena madrasa madrasah h mengha menghasil silkan kan data data dalam dalam jumlah jumlah besar, besar, maka maka dibutu dibutuhka hkan n petuga petugas s infor informa masi si professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan madrasah, tetapi untuk menyebar menyebarluas luaskan kan keputusa keputusan-kep n-keputus utusan an yang penting penting kepada kepada masyaraka masyarakatt serta serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting penting bagi transparans transparansii madrasa madrasah, h, baik sebagai sebagai sebuah sebuah kesemp kesempata atan n untuk untuk berkom berkomun unika ikasi si pada pada publi publik k maupu maupun n menjel menjelask askan an berbag berbagai ai infor informa masi si yang yang releva relevan, n, juga juga sebaga sebagaii “watch “watchdog dog” ” atas atas berbag berbagai ai aksi aksi madrasah dan perilaku menyimpang dari sivitas academika madrasah. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi



pelaya pelayanan nan public public di madra madrasah sah.. (2) Mekani Mekanism sme e yang yang memfas memfasili ilitas tasii pertan pertanyaa yaannpertan pertanyaa yaan n publi publik k tentan tentang g berbag berbagai ai kebija kebijakan kan dan pelaya pelayanan nan publik publik,, maupu maupun n proses-pr proses-proses oses didalam didalam sektor sektor publik. publik. Mekanism Mekanisme e yang memfasil memfasilitas itasii pelaporan pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan sivitas academika didalam kegiatan melayani Keterbukaan madrasah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat madrasah menjadi bertanggung gugat kepada semua semua peman pemangku gku kepent kepenting ingan an yang yang berkep berkepent enting ingan an dengan dengan prose proses s maupu maupun n kegiatan dalam sector publik.

C. Prinsip Akuntabilitas : Definisi, Definisi, Indikator Indikator & Alat Ukurnya Ukurnya Asian Development Bank menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandas dilandasii oleh 4 pilar pilar yaitu (1) account accountabili ability, ty, (2) transparenc transparency, y, (3) predictability, dan (4) participation. Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prin prinsi sip p yang yang dian diangg ggap ap seba sebaga gaii prin prinsi sipp-pr prin insi sip p utam utama a yang yang mela meland ndas asii governance, governance,

yait yaitu u

(1) (1)

Akun Akunta tabi bili lita tas, s,

(2) (2)

Tran Transp spar aran ansi si,,

dan dan

(3) (3)

good

Part Partis isip ipas asii

Masyarakat. Ketiga prinsip tersebut diatas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah instrume instrumen n yang diperlukan diperlukan untuk untuk mencapai mencapai prinsip yang lainnya, lainnya, dan ketiganya ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik. Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Prinsip ini menu menunt ntut ut dua dua hal hal yait yaitu u (1) (1) kemam kemampu puan an menj menjaw awab ab (ans (answe wera rabi bili lity ty), ), dan dan (2) (2) konsek konsekuen uensi si (cons (consequ equenc ences) es).. Kompo Komponen nen pertam pertama a (istil (istilah ah yang yang bermu bermula la dari dari resp respon onsi sibi bili lita tas) s)

adal adalah ah

berh berhub ubun unga gan n

deng dengan an

tunt tuntut utan an

bagi bagi

para para

peng pengel elol ola a

Madrasah (Kepala Madrasah beserta staf) untuk menjawab secara periodik setiap pert pertan anya yaan an-p -per erta tany nyaa aan n

yang yang

berh berhub ubun unga gan n

deng dengan an

baga bagaim iman ana a

merek ereka a

menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Guy Peter dalam “The Politics of Bureaucracy”, London : Routledge, hal 299-381 menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabi akuntabilitas litas administr administratif, atif, dan (3) akuntabilita akuntabilitas s kebijakan kebijakan publik. publik.

Akuntabil Akuntabilitas itas

publik publik adalah adalah prinsi prinsip p yang yang menjam menjamin in bahwa bahwa setiap setiap kegiat kegiatan an penyel penyeleng enggar garaan aan pemerint pemerintahan ahan dapat dapat dipertan dipertanggun ggungjaw gjawabkan abkan secara secara terbuka terbuka oleh pelaku pelaku kepada kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan



pemb pembat atas asan an tuga tugas s yang yang jela jelas s dan dan efis efisie ien n dari dari para para apar aparat at biro birokr kras asi. i. Kare Karena na madrasah bertanggung bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, hasil, akuntabil akuntabilitas itas internal internal harus harus dilengkapi dilengkapi dengan akuntabi akuntabilitas litas eksternal eksternal , melalui melalui umpan umpan balik balik dari para pemakai pemakai jasa pelayanan pelayanan maupun dari masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma norma-no -norm rma a ekster eksternal nal yang yang dimili dimiliki ki oleh oleh para para pemang pemangku ku kepent kepenting ingan an yang yang berkepent berkepentingan ingan dengan dengan pelayanan pelayanan tersebut. tersebut.

Sehingga Sehingga,, berdasarkan berdasarkan tahapan tahapan

sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah : 1. Pada tahap tahap proses pembuata pembuatan n sebuah keputusa keputusan, n, beberapa beberapa indicator indicator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah a. Pembua Pembuatan tan sebuah sebuah keputu keputusan san harus harus dibuat dibuat secara secara tertul tertulis is dan tersedi tersedia a bagi setiap warga yang membutuhkan membutuhkan b. Pembuata Pembuatan n keputusan keputusan sudah memenuh memenuhii standar standar etika dan nilai-nila nilai-nilaii yang berlaku, berlaku, artinya artinya sesuai sesuai dengan dengan prinsip prinsip-prin -prinsip sip administ administrasi rasi yang benar benar maupun nilai-nilai yang berlaku di pemangku kepentingan c. Adanya Adanya kejelasan kejelasan dari sasara sasaran n kebijakan kebijakan yang diambil diambil,, dan sudah sesuai sesuai dengan visi dan misi organisasi, organisasi, serta standar yang berlaku d. Ad Adan anya ya meka mekani nism sme e untu untuk k menj menjam amin in bahw bahwa a stan standa darr tela telah h terp terpen enuh uhi, i, deng dengan an

kons konseku ekuen ensi si

meka mekani nism sme e

pert pertan angg ggun ungj gjaw awab aban an

jika jika

stan standa darr

tersebut tidak terpenuhi e. Kons Konsis iste tens nsii

maup maupu un

kela kelaya yaka kan n

dari dari targ target et oper operas asio iona nall

yang yang tela telah h

ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. 2. Pada Pada taha tahap p sosi sosial alis isas asii kebi kebija jaka kan, n, bebe bebera rapa pa indi indika kato torr untu untuk k menj menjam amin in akuntabilitas publik adalah a. Peny Penyeb ebar arlu luas asan an info inform rmas asii meng mengen enai ai suat suatu u kepu keputu tusa san, n, mela melalu luii medi media a massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal b. Akurasi Akurasi dan kelengkapa kelengkapan n informasi informasi yang berhubunga berhubungan n dengan cara-cara cara-cara mencapai sasaran suatu program c. Akse Akses s publ publik ik pada pada info inform rmas asii atas atas suat suatu u kepu keputu tusa san n sete setela lah h kepu keputu tusa san n



Sumber: Jones,R and pendlebury,M (1996)

Public Sector Accounting, 5 th Ed, London; Pitman

D. Pen Penutu utup Pada akhirnya Walaupun bukan satu-satunya sumber kinerja, keuangan madrasah tentu tentu merup merupaka akan n bagian bagian yang yang tak terban terbantah tahkan kan sebaga sebagaii pokok pokok pentin penting g dalam dalam pengem pengemban bangan gan madra madrasah sah.. Keuan Keuangan gan dan pembia pembiayaa yaan n merupa merupakan kan salah salah satu satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampua kemampuan n madrasah madrasah untuk untuk merencan merencanakan akan,, melaksan melaksanakan akan dan mengevalu mengevaluasi asi serta serta memper mempertan tanggu ggungj ngjawa awabka bkan n pengel pengelola olaan an dana dana secara secara transp transpara aran n kepada kepada masyarakat dan pemerintah.

* Tentang Penulis: Darmawa Darmawan, n, lahir lahir di Tasikmal Tasikmalaya, aya, Jawa Barat Barat tahun tahun 1976. Pendidikan Pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas diselesaikan di kota kelahirannya. Sempa Sempatt memper memperole oleh h penget pengetahu ahuan an yang yang berag beragam am dari; dari; Pendid Pendidika ikan n Matemati Matematika ka IKIP Bandung (1994), (1994), Teknik Teknik Tekstil Tekstil STT Tekstil Tekstil Bandung Bandung (1998) dan Manajemen Telekomunikasi dan Informatika di STMB Telkom Bandung (2000). Sempat juga belajar di prodi Matematika Uninus yang sekarang sekarang menjadi menjadi tempatnya tempatnya mengajar mengajar mata kuliah kuliah Aplikasi Aplikasi Komputer Komputer (FKIP UNINUS Bandung). Pengalaman pendidikan pascasarjana sendiri di dapat dari Prodi



Pasirjambu (2007). Walaupun status PNSnya adalah pelaksana Tata Usaha pada Mts Negeri Pasirjambu Pasirjambu Kab. Bandung (NIP. 19760827 200501 1006) 1 006)

Beberapa karya tulis yang disusunnya; • • • •

• • • • • • • • • • • • •

Algoritma untuk sekolah menengah, SMUN 3 Bandung 1997. Visual Basiq, SMUN 3 Bandung, 1997. Seri Modul TIK SMP, MGMP TIK Ciamis, 2004. Hakikat belajar dan pembelajaran Matematika, UNINUS, 2005. Analisa kepuasan siswa terhadap Mathematics CAI, UNINUS, 2006. eMath book untuk Madrasah Aliyah, PUSLITBANG Depag, Depag, 2006. Pengantar Pemrograman Animasi, FKIP UNINUS, 2006. Aplikasi Komputer, FKIP UNINUS, 2006. Pengantar pembelajaran pembelajaran TIK, SMP/MTs Kls 7, Pusbuk, 2008. Aplikasi TIK, SMP/MTs Kls 8, Pusbuk, 2008. Menuju dunia tanpa batas, SMP/MTs kls 9, Pusbuk, 2008. Manajemen Kinerja, LAN-Jakarta, 2009. Politik Keuangan Negara, LAN-Jakarta, 2009. Manajemen keuangan negara, LAN-Jakarta, 2009. Manajemen Keuangan Sekolah Publik, LAN-Jakarta, 2009. Trusfund, LAN-Jakarta, 2009. Pengantar Dasar Matematika, FKIP Uninus, 2009

Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Sekolah Publik Cadangan

Recommend Documents