PENGUNGKAPAN PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI TRANSPARANSI Makalah
diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Corporate Governance oleh dosen Juwenah, SE.,M.Sc.,Ak.,CA Disusun Oleh Kelompok Fiki Dwi Hasri
(115040158) (115040158)
Maulidya Dinda Nurfiqri (115040176) (115040176) Yoseph Setiawan Salim
(115040179) (115040179)
Dea Putri Septiani
(115040183) (115040183)
Akuntansi 3-F
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2017
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr. wb Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah dengan judul Pengungkapan dan Transpransi dengan tepat waktu dalam memenuhi
“
”
persyaratan tugas mata kuliah Corporate Governance secara efektif dan efesien. Terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat Ibu Juwenah, SE.,M.Sc.,Ak.,CA atas bimbingan dalam menyelesaikan makalah serta semua pihak yang telah tel ah membantu memberikan informasi mengenai Pengungkapan dan Transparansi. Terlepas dari itu semua, karya sederhana ini tentu tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai motivasi menyusun makalah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan karya tulis ini bermanfaat dan berperan positif. Wassalamu’alaikum wr. w b
Cirebon, 17 November 2017
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................. 2 1.3 Tujuan Penulisan ................................................................................... 2 1.4 Metode Penulisan .................................................................................. 3 BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Transparansi ....................................................................... 4 2.2 Pengungkapan ...................................................................................... 4 2.3 Perkembangan Pengungkapan dan Transparansi di Indonesia ............ 7 2.4 Perbandingan Peraturan Bapepam-LK X.K.6 Tentang Penyampaian Laporan Emiten atau Perusahaan Publik dengan Prinsip OECD 5 ...... 9 2.5 Insider Trading .................................................................................... 9 2.6 Contoh Kasus Pengungkapan dan Transparasi pada PT. Perusahaan Gas Negara ........................................................................................... 11 2.6.1 Profil Perusahaan ....................................................................... 11 2.6.2 Kronologi Kasus ........................................................................ 12 2.6.3 Keterkaitan Kasus dengan Prinsip OECD 5 Pengungkapan dan Transparansi............................................................................... 14
ii
2.6.4 Keterkaitan Kasus dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK ...... 15 BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan .......................................................................................... 17 3.2 Saran ..................................................................................................... 18 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 19
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa hal yang mengemukakan tentang tujuan pendirian suatu perusahaan. Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Prinsip transparansi mengharuskan informasi tersedia dan dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Prinsip pengungkapan
dan
transparansi
menyatakan
bahwa
perusahaan
harus
mengungkapkan semua informasi material mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Istilah pasar modal yaitu berarti suatu tempat atau sistem sebagaimana caranya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru di keluarkan. Dalam pasar modal terjadi transaksi-transaksi saham dari berbagai pihak berkumpulnya orang-orang yang melakukan perdagangan. Pada transaksi dalam pasar modal terdapat payung hukum yang mengatur di dalamnya. Pasar modal atau bursa efek secara sederhana adalah tempat di mana bertemunya pembeli dan penjual efek yang terdaftar di bursa itu (listed stock ), pembeli dan penjual datang untuk mengadakan transaksi jual beli efek.
1
2
Pembeli dana atau modal adalah mereka baik perorangan maupun kelembagaan atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana atau uangnya untuk usaha bersifat produktif. Sedangkan penjual modal atau dana adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahaanya. Modal, dana atau efek yang diperjualbelikan di pasar modal atau bursa tersebut pada umumnya berbentuk saham dan obligasi. Di Indonesia juga diperdagangkan sertifikat reksa dana. Dalam perdagangan saham dalam bursa efek sering terjadi permasalahan permasalahan yang diakibatkan oleh berbagai pihak dengan motivasi atau tujuan tertentu. Misalnya dalam hal pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan atau disclose dipasar modal dan adanya praktek dalam transaksi saham dibursa efek yaitu insider trading . Insider Trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan, perdagangan mana didasarkan atau motivasi karena adanya suatu “informasi orang dalam” yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedangan insider tersebut mengharapkan akan mendapatkam keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas ( Short Swing Profit ).
1.2 Rumusan Masalah
a. Apa yang dimaksud dengan pengungkapan dan transparansi? b. Bagaimana perkembangan sejarah penungkapan dan transparansi di Indonesia ? c. Apa yang dimaksud dengan insider trading ? d. Bagaimana keterkaitan kasus pada PT. Perusahaan Gas Negara dengan prinsip OECD 5 pengungkapan dan transparansi ? 1.3 Tujuan Penulisan
a. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Corporate Governance. b. Untuk mengetahui pengertian pengungkapan dan transparansi. c. Untuk mengetahui tentang insider trading .
3
d. Untuk mengetahui keterkaitan kasus pada Pt. Perusahaan Gas Negara dengan prinsip OECD 5 pengungkapan dan transparansi. 1.4 Metode Penulisan
Metode yang di pakai dalam karya tulis ini adalah Metode Pustaka, yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan alat, baik berupa buku maupun informasi di internet. Penulis menggunakan metode ini karena jauh lebih praktis, efektif dan efisien, serta sangat mudah untuk mencari bahan dan data-data tentang topik ataupun materi yang akan digunakan untuk karya tulis ini.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Transparansi
Bushman & Smith (2003: 76) mendefinisikan transparansi perusahaan sebagai ketersediaan relevansi yang tersebar luas, informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode yang terkait, posisi keuangan, kesempatan investasi, pemerintah, nilai dan risiko perusahaan dagang yang bersifat umum. Dalam tingkatan negara, Bushman, dkk (2004) mengidentifikasikan dua jenis transparansi perusahaan yaitu transparansi keuangan dan transparansi pemerintah. Transparansi keuangan tingkat negara disusun berdasarkan intensitas pelaporan perusahaan, waktu pelaporan, jumlah analisis, dan media penyebarannya. Sedangkan transparansi pemerintah disusun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2.2 Pengungkapan
Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dibuat pada semua hal material mengenai perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Pengungkapan harus mencakup standar sebagai berikut : 1. Pengungkapan harus mencakup informasi material tentang: a. Hasil keuangan dan operasi perusahaan. b. Tujuan perusahaan. c. Kepemilikan saham mayoritas dan hak suara.
4
5
d. Kebijakan remunerasi bagi anggota dewan dan eksekutif, dan informasi tentang anggota dewan, termasuk kualifikasi, proses seleksi, direktur perusahaan lain dan apakah mereka dianggap independen oleh dewan. e. Transaksi dengan pihak terkait. f. Faktor risiko mendatang. g. Isu mengenai karyawan dan stakeholders lainnya. h. Struktur dan kebijakan tata kelola, khususnya isi kebijakan tata kelola perusahaan dan proses yang diimplementasikan. i.
Informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas akuntansi yang tinggi dan pengungkapan keuangan dan nonkeuangan.
2. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen, kompeten dan berkualitas dalam rangka memberikan jaminan eksternal dan obyektif kepada dewan dan pemegang saham bahwa laporan keuangan cukup mewakili posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam semua hal yang material. 3. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan kerja profesional dalam melakukan audit. 4. Saluran untuk menyebarkan informasi harus memberikan akses yang adil, tepat waktu, dan akses yang hemat biaya kepada informasi yang relevan oleh pengguna. 5. Kerangka Corporate Governance harus dilengkapi dengan pendekatan yang efektif yang membahas dan mempromosikan penyediaan analisis ata u nasihat oleh analis, broker , lembaga pemeringkat yang relevan dengan keputusan oleh investor, bebas dari konflik kepentingan material yang mungkin meragukan integritas analisis atau nasihat mereka. Good Corporate Governance mutlak diperlukan jika ada potensi konflik kepentingan diantara pihak tertentu. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu keadaan di mana salah satu pihak
6
memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki pihak lain. Ada dua tipe utama asimetri informasi : a. Adverse selection yaitu satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Contoh : informasi internal perusahaan kepada investor yang dibatasi oleh manajer. b. Moral hazard yaitu satu pihak atau lebih tidak dapat mengamati tindakan pihak lain, padahal tindakan tersebut mempengaruhi kepentingan semua pihak dalam transaksi. Contoh : memotivasi usaha manajer (terkait dengan pemisahan tugas).
Dalam pengungkapan terdapat biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pengungkapan, seperti sebagai berikut : a. Out-of-pocket costs yaitu biaya administrasi, bahan baku, dan sebagainya. b. Indirect costs yaitu biaya untuk mengungkapkan informasi kepada kompetitor (potensial). Perusahaan akan meningkatkan jumlah pengungkapan selama manfaat pengungkapan melebihi biaya yang dikeluarkan.
Menurut penelitian dan bukti empiris, terdapat asosiasi negatif tehadap pengungkapan yaitu antara : 1. Tingkat pengungkapan dan cost of equity capital . Ada dua penjelasan: a. Peningkatan pengungkapan meningkatkan likuiditas pasar saham dan mengurangi cost of equity capital , bisa melalui pengurangan biaya transaksi
atau
peningkatan permintaan
untuk saham
perusahaan. b. Peningkatan pengungkapan mengurangi risiko estimasi yang disebabkan estimasi investor tentang parameter return asset . 2. Tingkat pengungkapan dan cost of debt . Alasan lenders dan underwriters mempertimbangkan kebijakan pengungkapan perusahaan dalam estimasi mereka tentang default risk .
7
Menurut Andrew Sheng (2000), manfaat pengungkapan adalah untuk memelihara integritas dan untuk berfungsi secara adil dan efisien, pasar perlu informasi berkualitas tinggi, pengungkapan tepat waktu, dan akses efisien untuk informasi tersebut. Para investor membutuhkan informasi ini untuk membuat keputusan investasi dan untuk berdagang. Sebenarnya tanpa regulasi pun, perusahaan memiliki insentif pribadi untuk melakukan pengungkapan informasi. Dengan alasan, yaitu : a. Perusahaan mengadakan kontrak dengan berbagai pihak. Kontrak ini perlu informasi untuk mengawasi apakah hak dan kewajiban tiap pihak sudah terpenuhi. b. Tekanan pasar (pasar modal dan tenaga kerja). Manajer yang berkinerja baik akan dinilai tinggi oleh pasar, apalagi jika manajer bisa meningkatkan nilai perusahaan.
2.3 Perkembangan Pengungkapan dan Transparansi Di Indonesia
Berdasarkan pada Jurnal Corporate Governance, Disclosure and Its Evidence in Indonesia yang dibuat oleh Siddharta Utama, pengungkapan pada emiten di Indonesia pada awalnya berdasarkan pada PP no. 64 tahun 1999 tentang Laporan Tahunan. Menurut peraturan tersebut pengungkapan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan listed saja, sehingga akhirnya muncul peraturan baru yang mengharuskan semua perusahaan, termasuk yang tidak listed harus di audit dan diungkapkan laporan keuangannya apabila memiliki nilai aset atau aset bersih melebihi Rp. 25.000.000.000. Selain itu, tertera juga dalam peraturan Bapepam-LK VIII.G.2. pengungkapan laporan tahunan meliputi : a. Deskripsi umum, yang berisi profil perusahaan, produk, sistem organisasi dan lainnya. b. Deskripsi khusus, yang berisi mengenai informasi saham, nilai aset, kebijakan dividen, dan lainnya. c. Ringkasan mengenai data keuangan yang meliputi perbandingan penjualan selama 5 tahun, laba kotor, laba operasi, laba bersih, EPS, dan analisa laporan keuangan lainnya.
8
d. Diskusi dan analisis manajemen, yang berisi tentang analisis dan informasi yang berpotensi material yang terjadi sejak laporan tahun lalu.
e. Laporan Keuangan, penyajian laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Kemudian Herwidiyatmo mengusulkan agar detail pengungkapan harus sesuai dengan standar internasional, seperti hal-hal yang menyangkut kepentingan minority shareholder . Agar tidak terjadi adanya benturan kepentingan maka dibutuhkan persetujuan oleh pemilik saham minoritas. Penerapan ini pertama kali diikuti oleh 22 perusahaan yang listed dan pedoman yang digunakan berdasarkan peraturan Bapepam, Regulasi Industri, dan Standar akuntansi yang berlaku umum. Dalam perkembangan pengungkapan laporan tahunan pada bank di Indonesia, terutama bank sentral (Bank Indonesia), pengungkapan tidak hanya ditujukan pada publik saja, namun juga diungkapkan di bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Informasi yang diungkapkan adalah : a. Informasi umum, yang berisi mengenai profil emiten (struktur, produk, pemilik dan lainnya). b. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir, yang berisi laporan audit, neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, arus kas, komitmen dan kontijensi, dan catatan atas laporan keuangan. c. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu berisi analisis kredit, persentase kredit nasabah, kredit relasi, kredit yang kolektif, dan loan dari dalam dan luar negeri. Berdasarkan studi, skor (level) pengungkapan perusahaan listed yang ada di Indonesia masih dibawah 60%. Hal ini berarti syarat-syarat pemenuhan pengungkapan berdasarkan peraturan Bapepam-LK masih rendah, dan dibutuhkan perhatian khusus mengenai hal ini. Lebih menarik, ternyata auditor memainkan peran juga dalam menentukan skor (level) pengungkapan ini. Skor pengungkapan akan makin rendah pada saat emiten berganti dengan auditor yang baru. Dalam hal ini, pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam menunjukkan identias perusahaan yang sebenarnya .
9
2.4 Perbandingan Peraturan Bapepam-Lk X.K.6 Tentang Penyampaian Laporan Emiten Atau Perusahaan Publik Dengan Prinsip OECD 5
Berdasarkan Prinsip OECD 5, pengungkapan dan transparansi perusahaan meliputi seluruh elemen, yaitu laporan keuangan dan hasil operasi perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham mayoritas dan hak suara, transaksi dengan pihak terkait, faktor-faktor risiko yang dapat diperkirakan, hal-hal penting berkaitan dengan karyawan dan para stakeholder lainnya, dan struktur dan kebijakan tata kelola khususnya berkaitan dengan isi dari pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan dan penerapannya. Baik itu hal yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan. Merujuk pada peraturan Bapepam-LK X.K.6, pengungkapan laporan bagi emiten adalah sebagai berikut : a. Ketentuan umum. b. Ikhtisar data keuangan penting. c. Laporan dewan komisaris. d. Laporan direksi. e. Profil perusahaan. f. Analisis dan pembahasan manajemen. g. Tata kelola perusahaan. h. Tanggungjawab sosial perusahaan. i.
Laporan keuangan tahunan yang di audit.
j.
Tanda tangan dewan komisaris dan direksi.
2.5 I nsider Trading
Insider trading merupakan istilah teknis yang hanya dikenal dalam pasar modal. Istilah tersebut mengacu kepada praktek di mana orang dalam ( corporate insider ), melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor. Praktek
insider
trading bertentangan
dengan
prinsip
keterbukaan.
Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjual sahamnya melalui bursa efek. Prinsip keterbukaan (disclosure principle)
10
merupakan sesuatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola bursa (BEJ), pengawas (Bapepam), dan calon investor. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa perdagangan efek dapat tergolong sebagai praktek insider trading apabila memenuhi tiga unsur minimal, yaitu : a. Adanya orang dalam (insider ). b. Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum di disclosed (unpublished inside information). c. Orang dalam melakukan transaksi dengan menggunakan informasi material yang belum tersedia untuk umum tersebut (insider trading ). Insider trading berbahaya bagi mekanisme pasar yang fair dan efisien. Dampak negatif insider trading adalah: a. Pembentukan harga yang tidak fair . Pembentukan harga tersebut disebabkan kurangnya informasi yang merata yang dimiliki para pelaku bursa, artinya hanya dimiliki oleh orang dalam atau sekelompok orang tertentu yang mempunyai akses terhadap orang dalam. b. Berbahaya bagi kelangsungan hidup pasar modal. Hilangnya kepercayaan investor
terhadap
bursa
akan
menyebabkan
perubahan
kebijakan
investasinya dan akhirnya bursa tidak lagi dianggap sebagai alternatif sumber pembiayaan yang menguntungkan. c. Menurunkan kepercayaan investor atas pasar saham karena ambiguitas dan rendahnya reliabilitas informasi yang mengemuka, sehingga menghambat perkembangan pasar modal yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena menurunnya minat investasi. d. Memperburuk citra emiten. Hilangnya kepercayaan investor terhadap emiten merupakan salah satu penyebab hilangnya image positif investor, dan apabila hal tersebut terjadi maka sulit bagi emiten merebut kembali simpati masyarakat. Hal ini berdampak negatif secara luas dari aspek ekonomis, sumber daya serta pangsa pasar yang ada. e. Kerugian bagi investor. Kerugian tersebut disebabkan karena investor membeli efek pada harga yang mahal dan menjualnya pada harga yang
11
murah, sehingga investor merasa dirugikan dan tidak mendapatkan perlindungan. f.
Menurunkan nilai perusahaan yang tercermin dari turunnya harga.
g. Mencegah pembeli potensial dari better deal on the stock . h. Menurunkan likuiditas saham maupun likuiditas pasar.
2.6 Contoh Kasus Pengungkapan dan Transparansi pada PT. Perusahaan Gas Negara 2.6.1 Profil Perusahaan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) merupakan sebuah perusahaan yang menjadi penyedia utama gas bumi dan memiliki dua bidang usaha yaitu distribusi atau penjualan gas bumi dan transmisi atau transportasi gas bumi yang melalui jaringan pipa yang tersebar di seluruh wilayah usaha. Usaha distribusi meliputi pembelian gas bumi dari pemasok dan penjualan gas bumi melalui jaringan pipa-pipa distribusi ke pelanggan rumah tangga, dan komersial. Sedangkan usaha transmisi merupakan kegiatan pengangkutan (transportasi) gas bumi melalui pipa transmisi dari sumber-sumber gas ke pengguna industri. Perusahaan ini dirintis sejak 1859 ketika masih bernama Firma LJN Enthoven & Co. Kemudian perusahaan tersebut diberi nama NZ Overzeese Gasen Electriciteit Maatschapij (NZ OGEM) oleh pemerintah Belanda pada tahun 1950. Pada tahun 1958, pemerintah Indonesia mengambil alih kepemilikan perusahaan dan mengubah namanya menjadi Penguasa Perusahaan Peralihan Listrik dan Gas (P3LG). Seiring dengan perkembangan pemerintahan Indonesia, pada tahun 1961 status perusahaan berubah menjadi BPU-PLN. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965, perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai Perusahaan Gas Negara (PGN). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1984, perseroan tersebut berubah status hukumnya dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum (Perum). Setelah itu,
12
status perusahaan berubah dari Perum menjadi Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh negara beradasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994 dan Akta pendirian perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996. Seiring dengan perubahan status perserosn yang berubah menjadi perusahaan terbuka, anggaran dasar perusahaan diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggan 13 November 2003, yang antara lain berisi tentang perubahan struktur permodalan. Pada tanggal 5 Desember 2003 perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham perseroan dan 820.987.000 saham baru. Sejak saat itu, nama resmi perseroan diganti menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Saham perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan ‘PGAS’.
2.6.2 Kronologi Kasus
Kasus bermula ketika terjadi penurunan harga saham PT. PGN yang signifikan dimana pada tanggal 8 Januari 2007 harga pembukaan perdagangan Rp.10.850,- per lembar saham, dan pada harga penutupan perdagangan jatuh ke harga Rp. 7.400,-per lembar sahamnya (31,8 %). Kemudian pada tanggal 11 Januari 2007 transaksi harga perdagangan dibuka pada Rp. 9.650,-per lembar saham dan pada harga penutupan perdagangan jatuh kembali ke posisi Rp. 7.400,- per lembar sahamnya atau terjadi lagi penurunan sebesar (23,36 %). Atas penurunan saham yang tidak wajar tersebut kemudian memicu adanya investigasi oleh pihak pengawas pasar modal. Kemudian ditemukan indikasi bahwa PT. PGN terlambat menyampaikan informasi yang material yakni koreksi atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Selain itu, juga dinyatakan bahwa tertundanya (dalam rangka komersialisasi) yang
13
semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007. Permasalahan yang terjadi adalah karena informasi yang terlambat di release tersebut ternyata telah diketahui oleh pihak manajemen PT. PGN. Informasi tentang penurunan volume gas sudah diketahui oleh manajemen PGN sejak tanggal 12 September 2006 serta informasi tertundanya gas in sejak tanggal 18 Desember 2006. Namun baru diberitahukan pada 11 Januari 2007. Kedua informasi tersebut di atas dikategorikan sebagai informasi yang material dan dapat mempengaruhi harga saham dibursa efek. Hal tersebut tercermin dari penurunan harga saham pada tanggal 12 Januari 2007. Atas dugaan adanya transaksi yang tidak wajar maka pihak BEI memutuskan untuk men- suspend saham PT. PGN pada tanggal 15 Januari 2007. Kemudian BEI meminta bantuan BAPEPAM untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Bapepam pun mulai melakukan penyelidikan terkait dengan penurunan harga saham yang tidak wajar tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan melalui review atas dokumen-dokumen dan terhadap jajaran direksi PT. PGN, akuntan publiknya, dan koordinator pelaksana proyek dan manajer proyek SSWJ. Bapepam-LK memperoleh bukti bahwa PGAS telah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Bapepam-LK juga melakukan pemeriksaan atas transaksi saham PGAS yang dilakukan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa. Atas pelanggaran tersebut PT. PGN dikenai sanksi sebesar Rp. 35.000.000,00 atas keterlambatan penyampaian keterbukaan informasi selama 35 hari atas pelanggaran Pasal 86 UndangUndang Pasar Modal Jo. Peraturan Bapepam Nomor X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada publik. Dan juga memberikan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 kepada direksi dan mantan direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang menjabat pada periode Juli 2006 sampai dengan Maret 2007 atas pelanggaran tentang
14
pemberian keterangan yang secara material tidak benar yang melanggar Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya Bapepam kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap para jajaran direksi PT. PGN terkait dengan adanya dugaan kasus Insider Trading. Berdasarkan pemeriksaan tersebut telah terbukti adanya insider trading yang dilakukan oleh orang dalam PT. PGN yaitu Adil Abas (mantan direktur pengembangan), Nursubagjo Prijono, WMP Simanjuntak (mantan Direktur Utama dan sekarang Komisaris), Widyatmiko Bapang (mantan sekretaris perusahaan), Iwan Heriawan, Djoko Saputro, Hari Pratoyo, Rosichin, dan Thohir Nur Ilhami yang melakukan transaksi saham pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007. Atas pelanggaran tersebut para pelaku dikenai sanksi administratif dan denda total sebesar Rp. 2.800.000.000,00.
2.6.3 Keterkaitan Kasus dengan Prinsip OECD 5 Pengungkapan dan Transparansi
OECD nomor 5 mengungkapkan transparansi perusahaan, bahwa perusahaan harus terbuka mengenai masalah apapun yang terjadi di perusahaan. Tidak hanya masalah, ekspektasi yang baik dan buruk pun harus dijelaskan secara terbuka pada pemangku kepentingan perusahaan. Dalam kasus diatas, PGN menutupi masalah penundaan proyek mereka, yang mana apabila diungkapkan maka akan menurunkan nilai saham. Pada kenyataan yang sebenarnya beberapa pemilik saham sudah menjual sahamnya karena sebagian dari mereka sudah mengetahui masalah tersebut. Orang yang mengetahui hal ini disebut insider trading . Orang yang mengetahui masalah perusahaan sehingga dia tahu benar bahwa perusahaan akan mengalami penurunan nilai di masa yang akan datang. Pengetahuan ini tentunya tidak diketahui seluruh pihak pemegang saham, karena PGN takut jika sampai masalah ini terdengar kepada pemegang saham lain maka pemegang saham lain akan ikut menjual sahamnya dan menurunkan nilai pasar PGN.
15
Pelanggaran atas aturan OECD nomor 5 benar-benar terli hat disini yaitu tidak transparan pada seluruh pemegang saham.
2.6.4 Keterkaitan Kasus dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pada Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-431/BL/2012 yang mengatur tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pada poin nomor 2 tentang bentuk dan isi laporan tahunan, laporan tahunan wajib memuat uraian yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling kurang mencakup tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai produksi, yang meliputi proses, kapasitas, pendapatan dan perkembangannya serta profitabilitas. Dalam kasus tersebut dapat terlihat PT. PGN telah melakukan pelanggaran peraturan dengan sengaja melakukan penahanan informasi material mengenai perkembangan proyek volume gas dan komersialisai yang berpengaruh terhadap penurunan nilai sahamnya. Hal ini menyebabkan pihak orang dalam yang telah mengetahui informasi tersebut melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri yaitu melakukan penjualan sebelum harga saham tersebut turun atau insider trading padahal aktivitas insider trading merupakan aktivitas yang sangat dilarang karena akan merugikan pemegang saham yang lain. Oleh karena itu, atas pelanggaran yang dilakukan PT. PGN berhak dikenai sanksi baik administrasi maupun denda oleh Bapepam. Dalam kasus PT. Perusahaan Gas Negara sebaiknya informasi harus diungkapkan secara transparan dan keterbukaan sehingga tidak menimbukan pelanggaran insider trading . Ada beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukaan informasi, diantaranya yaitu memberikan informasi yang salah sama sekali, memberikan informasi yang setengah benar, memberikan
16
informasi yang tidak lengkap, dan sama sekali diam terhadap fakta/ informasi material. Keempat hal ini dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan “misleading ” bagi investor dalam memberikan judgement nya untuk membeli atau tidak suatu saham.
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dalam perdagangan saham dalam bursa efek, sering terjadi permasalahan permasalahan yang diakibatkan oleh berbagai pihak dengan motivsi atau tujuan tertentu. Misalnya dalam hal pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan atau disclose dipasar modal dana adanya praktek dalam transaksi saham di bursa efek yaitu insider trading , yaitu adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan, perdagangan mana didasarkan atau motivasi karena adanya suatu “informasi orang dalam” yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedangan insider tersebut mengharapkan akan mendapatkam keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas ( Short Swing Profit ). Bushman & Smith (2003: 76) mendefinisikan transparansi perusahaan sebagai ketersediaan relevansi yang tersebar luas, informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode yang terkait, posisi keuangan, kesempatan investasi, pemerintah, nilai dan risiko perusahaan dagang yang bersifat umum. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dibuat pada semua hal material mengenai perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Perkembangan pengungkapan dan transparansi di Indonesia berdasarkan pada Jurnal Corporate Governance, Disclosure and Its Evidence in Indonesia yang dibuat oleh Siddharta Utama, pengungkapan pada emiten di Indonesia pada awalnya berdasarkan pada PP no. 64 tahun 1999 tentang Laporan Tahunan. Menurut peraturan tersebut pengungkapan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan listed saja, sehingga akhirnya muncul peraturan baru yang mengharuskan semua perusahaan, termasuk yang tidak listed harus di audit dan diungkapkan laporan
17
18
keuangannya apabila memiliki nilai aset atau aset bersih melebihi Rp. 25.000.000.000. Berdasarkan Prinsip OECD 5, pengungkapan dan transparansi perusahaan meliputi seluruh elemen, yaitu laporan keuangan dan hasil operasi perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham mayoritas dan hak suara, transaksi dengan pihak terkait, faktor-faktor risiko yang dapat diperkirakan, hal-hal penting berkaitan dengan karyawan dan para stakeholder lainnya, dan struktur dan kebijakan tata kelola khususnya berkaitan dengan isi dari pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan dan penerapannya.
3.2 Saran
Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip dalam OECD untuk menjalankan operasinya dengan baik dan maksimal agar terhindar dari berbagai pelanggaran perundang-undangan yang akan dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK jika terbukti perusahaan tersebut melanggar, terutama dalam menerapkan prinsip OECD 5 yaitu pengungkapan dan transparansi atas informasi perusahaan yang harus diungkapkan dengan terbuka agar tiak terjadi insider trading .
DAFTAR PUSTAKA Abduh, Arridho dkk. 2011. PT. Perusahaan Gas Negara. Report Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Diunduh pada 17 November 2017. OECD Principle 5 Rachmat, Dani dkk. 2015. Tata Kelola Perusahaan Mengenai Pengungkapa Dan Transparansi Analisis Kasus PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) . Makalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Diunduh pada 17 November 2017.
19
