Nama : I G.A.A. Surya Surya Cinitya Ardanari Ardanari Absen : 21 PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI PENGENDALIAN INTERNAL 1. Kebijakan Pengungkapan
Peraturan OECD ke-5 menyebutkan 6 sub-bagian mengenai pengungkapan dan transparansi, yaitu: informasi material yang harus diungkapkan; informasi harus disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas akuntansi yang berkualitas tinggi dan pengungkapan keuangan dan nonkeuangan; audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen, kompeten dan berkualitas dalam rangka memberikan jaminan eksternal dan obyektif kepada pengurus dan pemegang saham bahwa laporan keuangan cukup mewakili posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam semua hal yang material; auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan kerja profesional dalam melakukan audit; media penyebaran informasi harus memberikan akses informasi yang relevan bagi pengguna secara sama (equal), tepat waktu, dan biaya yang efisien; serta kerangka tata kelola perusahaan harus mengarah dan mendorong terciptanya ketentuan mengenai analisa atau saran dari analis, pedagang perantara efek, pemeringkat dan pihak lainnya yang relevan dengan keputusan investor, tidak mengandung benturan kepentingan yang material yang mungkin mempengaruhi integritas analisa atau saran yang diberikan. 2. Prinsip “Comply Or Explain” Terhadap CG Kode
Pelaksanaan Pedoman Umum GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat Comply or Explain. Explain. Dimana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman GCG yang ada. Namun, apabila perusahaan belum secara penuh melaksanaan Pedoman GCG tersebut, maka perusahaan harus mengungkapkan aspekaspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan. 3. Informasi Minimal yang Perlu P erlu Diungkapkan
Sub pertama dari prinsip kelima menerangkan bahwa keterbukaan harus meliputi, namun tidak terbatas pada, informasi material atas: keuangan dan hasil operasi perusahaan; tujuan perusahaan; kepemilikan saham mayoritas dan hak suara; kebijakan renumerasi untuk dewan komisaris dan direksi, dan informasi tentang anggota dewan komisaris, termasuk kualifikasi, proses seleksi, perangkapan jabatan dan independensinya; independensinya; transaksi dengan pihak terkait (afiliasi); faktor-faktor risiko yang dapat diperkirakan; hal-hal penting berkaitan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan ( steakholder steakholder ) lainnya; serta struktur dan kebijakan tata kelola khususnya berkaitan dengan isi dari pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan dan penerapannya. 4. Pemanfaatan Saluran Komunikasi Yang Adil, Tepat Waktu, Dan Mudah Diakses Oleh Pengguna Informasi
Media penyebaran informasi merupakan hal penting dalam informasi itu sendiri. Internet dan teknologi informasi lainnya juga memberi peluang untuk penyebaran informasi yang lebih baik.
5. Peran Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Konflik Keagenan dan Penegakan GCG
Sebenarnya konflik keagenan dapat diminimkan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Implementasi dari GCG meliputi sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko, dan etika bisnis yang dituangkan dalam pedoman perilaku perusahaan. Pemegang saham memiliki wewenang dalam mengontrol GCG dalam perusahaannya dengan cara melalukan pengendalian internal. Manajemen resiko atau pengelolaan resiko adalah suatu pendekatan terstruktur /metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dalam hal ini menyakut tentang ancaman yang mungkin terjadi akibat adanya konflik keagenan. Sasaran dari pelaksanaan manajemen resiko adalah untuk mengurangi kemungkinan resiko yang timbul. Apabila sistem pengendalian internal dan pengelolaan resiko telah berjalan dengan baik, akan dipastikan GCG perusahaan juga baik, GCG yang baik diyakini mampumengurangi adanya konflik keagenan. 6. Peran
Akuntan
Dalam
Memastikan
Terlaksananya
Prinsip
Pengungkapan
dan
Transparansi
Keterlibatan Akuntan professional dalam hal ini diatur dalam sub prinsip ke-3 dan ke-4 dalam OECD bagian ke-5 mengenai keterbukaan dan transparansi, yaitu: audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten dan memenuhi kualifikasi, dalam rangka menyediakan jaminan/ kepastian eksternal dan objective kepada pengurus dan pemegang saham bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan kinerja perusahaan; dan auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham
dan
melaksanakan tugasnya terhadap perusahaan dengan menjaga/secara profesional selama melakukan audit. Pertanyaan: Konflik keagenan adalah konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen.
Bagaimana peranan pengungkapan yang dilakukan dalam mengatasi konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan?
Referensi
Organization for Economic Cooperation and Development (2004) OECD Principles of Corporate Governance. http://www.academia.edu/9512764/OECD_Principle_Kelima_Pengungkapan_dan_Transparansi, diakses tanggal 2 Desember 2014. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi2010/PEDOMAN_GCG_DI_NEGARA_ANGGOTA_ACMF.pdf, diakses tanggl 2 Desember 2014.
