MODUL 1 AKUNTABILITAS PNS A. PENDAH DAHULUA ULUAN N 1. Dekr Dekrip ipsi si Mata Mata Dikl Diklat at Dalam Dalam Mata Diklat Akuntabili Akuntabilitas tas PNS, secara substansi substansi pembahasan berfokus pada fasilitas pembentukan nilainilai nilai dasar dasar akuntab akuntabililita itas. s. Peserta Peserta diklat diklat akan akan dibeka dibekalili deng dengan an pemb pembel elaj ajar aran an meng mengen enai ai nila nilaii-ni nila laii dasa dasarr dan dan konsep akuntabilitas akuntabilitas publik, publik, konflik konflik kepentingan kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, transparan dalam memberikan informasi dan data yang yang dibutu dibutuhka hkan n oleh oleh publik publik,, serta serta sikap sikap dan peril perilaku aku yang konsisten. Mata diklat ini disajikan dengan proses experientia experientiall learning learning , yang yang memb member erik ikan an pene peneka kana nannpeneka penekanan nan pada pada proses proses intern internali alisas sasii nilainilai-nil nilai ai dasar dasar,, komb kombin inas asii metod metode e ceram ceramah ah inter interak akti tif, f, disk diskus usi, i, studi studi kasu kasus, s, sim simulas ulasii, fil film pend pendek ek,, studi tudi lapa apangan ngan dan dan demonstrasi. Melalui mata diklat ini, peserta akan dinilai kemamp kemampuan uannya nya dalam dalam mengak mengaktua tualis lisasi asikan kan nilai-n nilai-nililai ai dasar akuntabilitas guna pelaksanaan tugas jabatannya.
2. Tujuan juan Mata Mata Dik Dikla lat t Setel Setelah ah meng mengik ikut utii mata mata dikl diklat at Akunta kuntabi bili litas tas PNS PNS ini, ini, peserta Diklat Prajabatan diharapkan mampu
1
!
Akuntabilitas PNS
•
memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas
•
serta mengaktualisasikannya" mempunya nyai pil pilihan yang tep tepat dan benar ketik tika
•
terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat" mema memaha hami mi tuga tugas s yang yang haru harus s dila dilaks ksan anak akan an dan dan
• •
• •
sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi" melayani masyarakat secara adil dan merata" menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu" menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten" mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas.
#ambar.$ #ambar.$ Peta %ompetensi Peserta Mata Diklat Akuntabilitas PNS
Ta!el 1. Mata Diklat Akunta!ilitas PNS
&
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
'
Pese eserta rta dikl dikla at adal adala ah golo golon ngan (( (( dan dan golongan (((
'
Pese Pesert rta a dik dikla latt dip diper ersi siap apka kan n mas masu uk ke ke dalam dalam sistem sistem pemerinta pemerintahan han di le)el le)el pelaksana atau fungsional tertentu
"asi#nalitas
'
Membantu *PNS untuk menja+ab perta pertany nyaa aan n yang yang berkai berkaitan tan denga dengan n masalah akuntabilitas publik
'
Modul ini dib dibuat untuk menanamkan kan nila nilaii-ni nila laii
akun akunta tabi bilit litas as
yang ang
akan akan
menjadi dasar perilaku *PNS '
erb erbagai film film pende ndek dan dan kas kasus yang akan menjadi pengantar diskusi dari peserta dan pengajar
Met#$e
'
Pe%!elajaran
ungsi
pengajar
adalah
fasilitator
dalam proses pembelajaran '
Diskusi
dilakukan
berk berkel elom ompo pok k
untu untuk k
secara pemb pembah ahas asan an
yang lebih kompleks Tujuan
'
Pe%!elajaran
Memastikan
bah+a
tindakan
dan
keputusan yang diambil adalah netral dan tidak bias '
Memben mbentu tuk k peri perila laku ku yan yang g akun akunta tab bel dan transparan
'
Memastikan
bah+a
pekerjaan
dilakukan dengan efektif dan efisien '
Memastikan bah+a tindakan sesuai dengan dengan standar standar nilai, nilai, standar standar etika, etika,
Akuntabilitas PNS dan standar perilaku PNS '
Meyakinkan bah+a semua tindakan yang dilakukan bebas dari konflik kepentingan
K#%petensi ISI MODUL
&an'
In'in
Di(apai %emampuan
)akupan Ba*asan
'
memahami akuntabilitas 1. K#nsep Akunta!ilitas
sisi
akuntabilitas dari
'
konseptual-
teoretis
sebagai
landasan
'
Akunta!ilitas
Pentingnya akuntabilitas
'
perilaku akuntabel %emampuan
Aspek-aspek akuntabilitas
untuk
mempraktikkan
2. Mekanis%e
Pengertian
/ingkatan akuntabilitas
'
Mekanisme
memahami
akuntabilitas di
mekanisme,
birokrasi
logika,
dan
'
0ingkungan
operasionalisasi
kerja
dari
akuntabel
akuntabilitas
guna membangun terciptanya sistem dan
lingkungan
organisasi akuntabel
yang
'
yang
Framework akuntabilitas
1
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
Pemahaman atas
/ransparansi
ranah dan kasus
dan
umum yang terkait
informasi
dengan
'
akses
Praktek
penerapan
kecurangan
akuntabilitas
dan
secara
korup
menyeluruh dalam +. Akunta!ilitas
'
'
organisasi
perilaku
Penggunaan sumber
$ala%
daya
milik negara
K#nteks
'
Penyimpanan dan penggunaan data
dan
informasi pemerintah '
%onflik kepentingan
,. Menja$i PNS
%emampuan
&an'
berperilaku secara
akunta!el
akuntabel
dalam
'
Prinsip-prinsip profesi ASN
'
Perilaku
ranah dan kasus
indi)idu
umum yang terkait
akuntabel
dengan penegakan
'
Perilaku akuntabel
yang
2
Akuntabilitas PNS akuntabilitas
dalam transparansi dan
akses
informasi '
Menghindari perilaku
yang
curang
dan
koruptif '
Perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber
daya
negara '
Perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data
serta
informasi pemerintah '
Menghindari konflik kepentingan
'
Mengambil keputusan secara akuntabel
3
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
%emampuan
'
menilai
-. Stu$i
Kasus
Akunta!ilitas
dan
Potongan berita
surat
menganalisis
kaba kabarr
terp terpili ilih h
penerapan
tentang
akuntabilitas
akuntabilitas
secara
tepat
den dengan
bela elajar jar
ASN '
ilm4)ideo
dari dari ilust ilustra rasi si dan dan
terpilih tentang
kasus-kasus
akuntabilitas
nyata
ASN
B. KEIA KEIAT TAN BELA BELA/A" /A" Ke'iatan Belajar 1 K#nsep Akunta!ilitas Akunta!ilitas 1. Urai Uraian an Mater Materii a. Apa &an' &an' Di%aksu$ Di%aksu$ $en'an $en'an Akunta! Akunta!ilitas ilitas Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. dipahami. %etika seseorang menden mendengar gar kata kata akuntab akuntabililita itas, s, yang yang terli terlintas ntas adala adalah h sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui baga bagaim iman ana a cara cara menc mencap apai ainy nya. a. Dala Dalam m bany banyak ak hal, hal, kata
akuntabilitas
sering
disamakan
dengan
respo respons nsib ibil ilit itas as atau atau tangg tanggun ung g ja+a ja+ab. b. Namu Namun n pada pada dasarny dasarnya, a, kedua kedua konsep konsep tersebu tersebutt memil memiliki iki arti arti yang yang berbeda berbeda..
5espon 5esponsib sibili ilitas tas adalah adalah ke+aji ke+ajiban ban untuk untuk
bertanggung bertanggung ja+ab, ja+ab, sedangkan sedangkan akuntabili akuntabilitas tas adalah adalah ke+ajiban pertanggungja+aban yang harus dicapai.
6
Akuntabilitas PNS
Akuntabilitas merujuk pada ke+ajiban setiap indi)idu, kelo kelomp mpok ok atau atau inst instit itus usii untu untuk k meme memenu nuhi hi tang tanggu gung ng ja+ab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah adalah menjamin menjamin ter+ujudny ter+ujudnya a nilai-nil nilai-nilai ai publik. publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah Mamp Mampu u meng mengam ambi bill pili piliha han n yang yang tepat tepat dan dan bena benar r
•
ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik publik dengan dengan kepent kepenting ingan an sektor sektor,, kelomp kelompok, ok, dan •
pribadi" mem memiliki iki
pem pemaham ahaman an
dan dan
kesa kesada dara ran n
untu untuk k
menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam •
politik praktis" memperlaku memperlakukan kan +arga negara secara sama dan adil dalam
•
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelayanan publik" menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat
diandalkan
sebagai
penyelenggara
pemerintahan.
!. Aspek 0 Aspek Aspek Akunta! Akunta!ilita ilitas s Akuntabilitas adalah •
sebuah
hubungan
(Accountabilit is a relations!ip" 7ubung 7ubungan an yang yang dimaks dimaksud ud adalah adalah hubung hubungan an dua pihak pihak antara antara indi)i indi)idu4k du4kelo elompo mpok4i k4insti nstitus tusii dengan dengan nega negara ra dan dan masy masyar arak akat at.. Pemb Pemberi eri ke+e ke+ena nang ngan an
8
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
bert bertan angg ggun ungj gja+ a+ab ab
memb member erik ikan an
arah arahan an
yang ang
memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya daya sesuai sesuai dengan dengan tugas tugas dan fungsi fungsinya nya.. Dilai Dilain n sisi, sisi, indi)idu4ke indi)idu4kelomp lompok4ins ok4institusi titusi bertanggung bertanggungja+a ja+ab b untuk memenuhi semua ke+ajibannya. 9leh sebab itu, itu, dala dalam m akun akuntab tabil ilit itas as,, hubu hubung ngan an yang yang terj terjad adii adalah adalah hubungan hubungan yang bertanggungj bertanggungja+ab a+ab antara •
kedua belah pihak. Akuntabilitas berorientasi
pada
hasil
(Accountabilit is results#oriented" 7asil 7asil yang yang dihara diharapka pkan n dari dari akunta akuntabil bilita itas s adalah adalah peri perila laku ku apar aparat at peme pemeri rint ntah ah yang yang bert bertan angg ggun ung g ja+ab, adil dan ino)atif. Dalam konteks ini, setiap indi)idu4kelompok4institusi
dituntut
untuk
bertanggungja+ab dalam menjalankan tugas dan ke+ajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil •
yang maksimal. Akuntabilitas membutuhkan
adanya
laporan
(Accountabilit re$uiers reporting" 0aporan kinerja adalah per+ujudan
dari
akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil
yang
telah
indi)idu4kelompok4institusi,
dicapai serta
oleh mampu
memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang
$:
Akuntabilitas PNS telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas
setiap
indi)idu
ber+ujud
suatu
laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah 0A%(P ;0aporan •
Akuntabilitas %inerja (nstansi Pemerintah<. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi ; Accountabilit
is
meaningless
conse$uences" Akuntabilitas adalah
wit!out
ke+ajiban.
%e+ajiban
menunjukkan tanggungja+ab, dan tanggungja+ab menghasilkan konsekuensi. %onsekuensi tersebut •
dapat berupa penghargaan atau sanksi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountabilit impro%es per&ormance" /ujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki
kinerja
PNS
dalam
memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas
yang
accountabilit < ,
bersifat
akuntabilitas
proaktif dimaknai
;proacti%e sebagai
sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak a+al, penempatan sumber daya yang tepat, dan e)aluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap indi)idu4kelompok4institusi
akan
diminta
pertanggungja+aban secara aktif yang terlibat
$$
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
dalam proses e)aluasi dan berfokus peningkatan kinerja. (. Pentin'n&a Akunta!ilitas Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap le)el4unit organisasi sebagai suatu
ke+ajiban
pertanggungja+aban
jabatan
dalam
laporan
memberikan
kegiatan
kepada
atasannya. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan ('!ow t!ings are done around !ere" dapat mempengaruhi perilaku
anggota
organisasi
atau
bahkan
mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya keberadaan PP No. 1& /ahun !:$: tentang Disiplin Pega+ai Negeri Sipil, belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap *PNS atau pun PNS. 9leh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat, berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap, dan prilaku PNS
$!
Akuntabilitas PNS dengan
mengedepankan
kepentingan
publik,
imparsial, dan berintegritas. Akuntabilitas
publik
memiliki
tiga
fungsi
utama
;o)ens, !::3<, yaitu =ntuk menyediakan
kontrol
demokratis
;peran
•
demokrasi<" untuk menyediakan
kontrol
demokratis
;peran
•
demokrasi<" untuk mencegah
•
kekuasaan ;peran konstitusional<" untuk meningkatkan efisiensi dan efekti)itas ;peran
•
korupsi
dan
penyalahgunaan
belajar<. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi, serta antara pemerintah yang di+akili oleh PNS dengan masyarakat. %ontrak antara kedua belah pihak tersebut memiliki ciri antara lain Pertama,
akuntabilitas
eksternal
yaitu
tindakan
pengendalian yang bukan bagian dari tanggung ja+abnya. %edua, akuntabilitas interaksi merupakan pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang menjadi bertanggung ja+abnya ;dalam memberi ja+aban,
respon,
recti&ication,
dan
sebagainya<.
%etiga, hubungan akuntabilitas merupakan hubungan kekuasaan struktural ;pemerintah dan publik< yang
$&
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
dapat dilakukan secara asimetri sebagai haknya untuk menuntut ja+aban ;Mulgan !::&<. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas
)ertikal (%ertical accountabilit")
akuntabilitas
hori>ontal
(!ori*ontal
dan
accountabilit"+
Akuntabilitas )ertikal adalah pertanggungja+aban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungja+aban unit-unit kerja ;dinas< kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MP5. Akuntabilitas )ertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ?ke ba+ah? kepada
publik.
Misalnya,
pelaksanaan
pemilu,
referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik
yang
melibatkan
tekanan
dari
+arga.
Akuntabilitas hori>ontal adalah pertanggungja+aban kepada
masyarakat
luas.
Akuntabilitas
ini
membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ?ke samping? kepada para pejabat lainnya dan lembaga pemilihan
negara. umum
pemberantasan
*ontohnya yang
korupsi,
adalah
lembaga
independen, dan
komisi
komisi
in)estigasi
legislatif. $. Ba'ai%ana Tin'katan $ala% Akunta!ilitas
$
Akuntabilitas PNS
Ba'an 1. Tin'kat Akunta!ilitas
Akuntabilitas memiliki 1 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas
personal,
akuntabilitas
indi)idu,
akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stake!older . Akuntabilitas
•
Personal
;Personal
Accountabilit <, Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi
apakah
seseorang
memiliki
akuntabilitas personal antara lain @Apa yang dapat
$1
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
saya
lakukan
membuat
untuk
perbedaanB.
memperbaiki Pribadi
situasi
yang
dan
akuntabel
adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Akuntabilitas (ndi)idu, Akuntabilitas indi)idu mengacu
•
pada
hubungan
antara indi)idu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS
dengan
ke+enangan.
instansinya
sebagai
Pemberi
pemberi
ke+enangan
bertanggungja+ab untuk memberikan arahan yang memadai,
bimbingan,
dan
sumber
daya
serta
menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung ja+ab untuk memenuhi tanggung ja+abnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas indi)idu
seorang
PNS
adalah
apakah
indi)idu
mampu untuk mengatakan @(ni adalah tindakan yang telah saya lakukan, dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baikB. Akuntabilitas %elompok %inerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas
•
kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah @SayaB, tetapi yang ada adalah @%amiB. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian ke+enangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam
$2
Akuntabilitas PNS sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam
tercapainya
kinerja
diharapkan. Akuntabilitas 9rganisasi Akuntabilitas organisasi
organisasi
yang
•
mengacu
pada
hasil
pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang
dilakukan
oleh
indi)idu
terhadap
organisasi4institusi maupun kinerja organisasi kepada stake!olders lainnya. Akuntabilitas Stake!older Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat
•
umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Cadi akuntabilitas stake!older adalah tanggungja+ab me+ujudkan
organisasi
pelayanan
dan
pemerintah kinerja
yang
untuk adil,
responsif dan bermartabat. 2. "an'ku%an Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung ja+ab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda.
5esponsibilitas
adalah
ke+ajiban
untuk
bertanggung ja+ab, sedangkan akuntabilitas adalah ke+ajiban pertanggungja+aban yang harus dicapai.
$3
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas
akuntabilitas adalah sebuah hubungan, berorientasi
pada
hasil,
akuntabilitas
membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama ;o)ens, !::3<,
yaitu
pertama,
untuk
menyediakan
kontrol
demokratis ;peran demokrasi<" kedua, untuk mencegah korupsi
dan
penyalahgunaan
kekuasaan
;peran
konstitusional<" ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efekti)itas ;peran belajar<. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas
)ertical
;%ertical
accountabilit <,
dan
akuntabilitas hori>ontal ;!ori*ontal accountabilit <. Akuntabilitas memiliki 1 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas indi)idu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. +. S#al Lati*an $. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengan istilah kata responsibilitas dan akuntabilitas. %edua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda.
Apa
responsibilitas
yang dan
membedakan
akuntabilitas
dilihat
antara dari
$6
Akuntabilitas PNS pengertiannya Dan berikan pendapat anda terkait konsep responsibiltas dan akuntabilitas tersebut !. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas )ertikal ;,ertical Accountabilit < dan Akuntabilitas 7ori>ontal ;-ori*ontal Accountabilit <. Ada
studi
kasus
seperti
ini
bah+a
ada
pertanggungja+aban unit-unit kerja ;dinas< kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada
MP5.
akuntabilitas
Pertanyaannya, apakah
studi
termasuk kasus
bentuk
tersebut
Akuntabilitas ertikal atau Akuntabilitas 7ori>ontal Celaskan. &. Dalam hal diketemukan
pelayanan keluhan
dari
publik,
masih
masyarakat
sering terhadap
kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang
baik
kepada
masyarakat,
Menurut
anda,
seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut Celaskan. Ke'iatan Belajar 2 Mekanis%e Akunta!ilitas 1. Uraian Materi
$8
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
Setiap
organisasi
memiliki
mekanisme
akuntabilitas
tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbedabeda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. *ontoh mekanisme akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem penga+asan ;../, , &inger prints, ataupun so&tware untuk memonitor pega+ai
menggunakan
komputer
atau
website yang
dikunjungi<. =ntuk memenuhi ter+ujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel,
maka
mekanisme
akuntabilitas
harus
mengandung dimensi Akuntabilitas kejujuran dan hukum ;accountabilit &or
•
probit and legalit <. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap •
hukum dan peraturan yang diterapkan. Akuntabilitas proses ;process accountabilit <. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Penga+asan dan pemeriksaan akuntabilitas
!:
Akuntabilitas PNS proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, •
korupsi dan nepotisme. Akuntabilitas program (program accountabilit <. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan Apakah ada alternatif program lain yang memberikan
•
hasil maksimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan ; polic accountabilit <. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungja+aban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DP54DP5D dan masyarakat luas. a. Mekanis%e Akunta!ilitas Bir#krasi In$#nesia Akuntabilitas tidak akan mungkin ter+ujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di (ndonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah •
Perencanaan Strategis ;Strategic Plans< yang berupa 5encana Pembangunan Cangka Panjang ;5PCP-D<, Menengah ;5encana Pembangunan Cangka
Menengah45PCM-D<,
dan
/ahunan
;5encana %erja Pemerintah45%P-D<, 5encana Strategis ;5enstra< untuk setiap Satuan %erja Perangkat Daerah ;S%PD< dan Sasaran %erja Pega+ai ;S%P< untuk setiap PNS. •
%ontrak %inerja. Semua Pega+ai Negeri Sipil ;PNS< tanpa terkecuali mulai $ Canuari !:$
!$
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
menerapkan
adanya
kontrak
kerja
pega+ai.
%ontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pega+ai dengan atasan langsungnya. %ontrak atau perjanjian kerja ini
merupakan
implementasi
dari
Peraturan
Pemerintah ;PP< Nomor 2 /ahun !:$$ tentang Penilaian Prestasi %erja PNS. •
0aporan
%inerja
yaitu
berupa
0aporan
Akuntabilitas %inerja (nstansi Pemerintah ;0A%(P< yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. !. Men(iptakan Lin'kun'an Kerja &an' Akunta!el $< %epemimpinan 0ingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke ba+ah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan
mempromosikan
lingkungan
yang
akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain ;lead b example<, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula, terhindarnya dari aspekaspek yang dapat menggagalkan kinerja yang
!!
Akuntabilitas PNS baik yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya, sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi.
!< /ransparansi /ujuan dari adanya transparansi adalah •
Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama
antara
kelompok
internal
dan
eksternal •
Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan
•
Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusankeputusan
•
Meningkatkan
kepercayaan
dan
keyakinan
kepada pimpinan secara keseluruhan. &< (ntegritas Dengan
adanya
integritas
menjadikan
suatu
ke+ajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan
adanya
integritas
institusi,
dapat
!&
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan4atau stakeholders. < /anggungja+ab ;5esponsibilitas< 5esponsibilitas
institusi
dan
responsibilitas
perseorangan memberikan ke+ajiban bagi setiap indi)idu
dan
lembaga,
bah+a
ada
suatu
konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan,
karena
adanya
tuntutan
untuk
bertanggungja+ab atas keputusan yang telah dibuat.
5esponsibilitas
responsibilitas
perorangan
terbagi dan
dalam
responsibilitas
institusi. •
5esponsibiltas Perseorangan •
Adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang
•
telah dilakukan Adanya pengakuan terhadap etika dalam
•
pengambilan keputusan Adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan
•
5esponsibilitas (nstitusi •
Adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya
!
Akuntabilitas PNS
•
Adanya lebih
•
besar
kebaikan
dalam
yang
pengambilan
keputusan Adanya penempatan PNS dan indi)idu yang
•
pertimbangan
lebih
baik
sesuai
dengan
kompetensinya Adanya kepastian kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan fungsinya untuk
melindungi sumber daya organisasi 1< %eadilan %eadilan
adalah
akuntabilitas.
landasan
%eadilan
harus
utama
dari
dipelihara
dan
dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. 9leh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari
karena
dapat
menghancurkan
kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. 2< %epercayaan 5asa keadilan akan memba+a pada sebuah kepercayaan. melahirkan
%epercayaan akuntabilitas.
ini
Dengan
yang kata
akan lain,
lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari halhal yang tidak dapat dipercaya. 3< %eseimbangan
!1
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
=ntuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara
akuntabilitas
dan
ke+enangan,
serta
harapan dan kapasitas. Setiap indi)idu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan ke+enangannya Adanya
untuk
peningkatan
meningkatkan
kerja
juga
kinerja.
memerlukan
adanya perubahan ke+enangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam me+ujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian ;skill < yang dimiliki. 6< %ejelasan %ejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk
menciptakan
dan
mempertahankan
akuntabilitas. Agar indi)idu atau kelompok dalam melaksanakan +e+enang dan tanggungja+abnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui ke+enangan, peran dan tanggungja+ab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik indi)idu maupun organisasi. 8< %onsistensi
!2
Akuntabilitas PNS %onsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya
lingkungan
kerja
yang
tidak
akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.
(. Lan'ka*0Lan'ka* &an' Harus Dilakukan $ala% Men(iptakan ra%e3#rk Akunta!ilitas
Ba'an II
erikut adalah 1 langkah yang harus dilakukan dalam
membuat
frame+ork
lingkungan kerja PNS
akuntabilitas
di
!3
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
•
Menentukan
tujuan yang ingin dicapai dan
tanggungja+ab yang harus dilakukan. 7al ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator,
ukuran
dan
tujuan
kinerja,
dan
mengidentifikasi peran dan tanggungja+ab setiap indi)idu dalam organisasi. •
Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. *ara ini dapat dilakukan
melalui
identifikasi
program
atau
kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggungja+ab, kapan akan dilaksanakannya dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukannya identifikasi terhadap sumberdaya yang dimiliki organisasi serta konsekuensinya, apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. •
Melakukan
implementasi
dan
memantau
kemajuan yang sudah dicapai. 7al tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari impelementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. •
Memberikan
laporan
hasil
secara
lengkap,
mudah dipahami dan tepat +aktu. 7al ini perlu
!6
Akuntabilitas PNS dilakukan sebagai +ujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. •
Melakukan masukan
e)aluasi hasil
dan
menyediakan
atau &eedback untuk memperbaiki
kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatankegiatan yang bersifat korektif.
2. "an'ku%an Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas •
tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk
perilaku
yang
berbeda-beda
pula.
*ontoh mekanisme akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem penga+asan ;**/, finger prints, ataupun soft+are untuk memonitor pega+ai menggunakan komputer atau +ebsite yang •
dikunjungi<. =ntuk memenuhi ter+ujudnya publik
yang
akuntabel,
organisasi sektor
maka
mekanisme
akuntabilitas harus mengandung & dimensi yaitu Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas
!8
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas •
kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin ter+ujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di (ndonesia, alat akuntabilitas Strategis
•
antara
lain
adalah
Perencanaan
;Strategic Plans<, %ontrak %inerja,dan
0aporan %inerja Dalam menciptakan akuntabel,
ada
lingkungan
beberapa
aspek
kerja
yang
yang
harus
diperhatikan yaitu %epemimpinan, /ransparansi, (ntegritas,
/anggung
Ca+ab
;responsibilitas<,
%eadilan, %epercayaan, %eseimbangan, %ejelasan, •
dan %onsistensi 1 langkah yang harus dilakukan dalam membuat frame+ork akuntabilitas di lingkungan kerja PNS yaitu /entukan /anggung Ca+ab dan /ujuan, 5encanakan Apa Eang Akan Mencapai
/ujuan,
0akukan
Monitoring
%emajuan,
Dilakukan
=ntuk
(mplementasi
erikan
0aporan
dan
Secara
0engkap, serta erikan F)aluasi dan Masukan Perbaikan. +. S#al Lati*an $. =ntuk memenuhi ter+ujudnya publik
yang
akuntabilitas
akuntabel, harus
organisasi sektor
maka
mengandung
mekanisme dimensi
&:
Akuntabilitas PNS Akuntabilitas %ejujuran dan 7ukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, serta Akuntabilitas %ebijakan. Ada Studi %asus Seperti erikut Pertanyaannya, termasuk dimensi akuntabilitas Pemerintah Pusat maupun daerah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik yang disebut e#procurement . /ujuannya adalah pertama, agar tidak ada main mata antara pengada proyek dan pihak yang mengadakan proyek ;Meminimalisir %asus %%N<. %edua, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan cepat dan teratur
apakah studi kasus tersebut Celaskan. !. Akuntabilitas tidak akan mungkin ter+ujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di (ndonesia, alat akuntabilitas
antara
lain
adalah
Perencanaan
Strategis, %ontrak %inerja, dan 0aporan %inerja. Ada studi kasus sebagai berikut Dalam menentukan arah dan sasaran kinerja pembangunan dibutuhkan yang namanya 5encana Pembangunan Cangka Panjang ;5PCP-D<,
Menengah
;5encana
Pembangunan
Cangka Menengah45PCM-D<, dan /ahunan ;5encana %erja
Pemerintah45%P-D<,
5encana
Strategis
;5enstra< untuk setiap Satuan %erja Perangkat Daerah ;S%PD< dan Sasaran %erja Pega+ai ;S%P< untuk setiap PNS. Pertanyannya, termasuk alat
&$
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
akuntabilitas yang manakah studi kasus tersebut Celaskan.
Ke'iatan Belajar + Akunta!ilitas $ala% K#nteks 1. Uraian Materi a. Transparansi $an Akses In4#r%asi %eterbukaan normatif
informasi
untuk
telah
mengukur
dijadikan legitimasi
standar sebuah
pemerintahan. Dalam payung besar demokrasi, pemerintah rakyatnya
senantiasa sebagai
harus
bentuk
terbuka
kepada
legitimasi
;secara
substantif<. Partisipasi ini dapat berupa pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ataupun e)aluasi terhadap suatu kebijakan.
%etersediaan informasi publik ini nampaknya telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di (ndonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah per+ujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik, dengan diterbitkannya == Nomor $ /ahun !::6 tentang %eterbukaan (nformasi Publik ;selanjutnya disingkat %(P<. %onteks lahirnya == ini secara substansial adalah memberikan jaminan
&!
Akuntabilitas PNS konstitusional agar praktik demokratisasi dan good go%ernance bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara kebutuhan publik.
Seperti bunyi Pasal & == Nomor $ /ahun !::6 tercantum beberapa tujuan, sebagai berikut ;$< Menjamin hak +arga negara untuk mengetahui rencana
pembuatan
kebijakan
publik,
program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik" ;!< Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan
Meningkatkan
peran
pengambilan
kebijakan
adan
Publik
yang
kebijakan aktif
publik"
masyarakat
;&< dalam
publik
dan
pengelolaan
baik"
;<
Me+ujudkan
penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungja+abkan"
;1<
Mengetahui
alasan
kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang
banyak"
;2<
Mengembangkan
ilmu
pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa" dan4atau
;3<
Meningkatkan
pengelolaan
dan
&&
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
pelayanan informasi di lingkungan adan Publik untuk menghasilkan layanan informasi.
Semua
+arga
negara
(ndonesia
berhak
mendapatkan informasi publik$ dari semua adan Publik. (nformasi publik disini adalah @(nformasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan4atau diterima oleh suatu adan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan4atau penyelenggara dan penyelenggaraan adan Publik lainnya yang sesuai dengan =ndang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publikB ;Pasal $ Ayat !<. (nformasi publik terbagi dalam ! kategori •
(nformasi yang +ajib disediakan dan diumumkan.
•
(nformasi yang dikecualikan ;informasi publik yang perlu dirahasiakan<. Pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. =kuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah ;i< =ndang-undang" ;ii< kepatutan" dan ;iii< kepentingan umum.
1
UU KIP tidak mengatur hak tersebut untuk non-WNI
&
Akuntabilitas PNS Sedangkan adan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang
sebagian
atau
seluruh
dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan elanja Negara dan4atau Anggaran Pendapatan dan elanja Daerah,
atau
organisasi
nonpemerintah
yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan elanja Negara dan4atau Anggaran
Pendapatan
dan
elanja
Daerah,
sumbangan masyarakat, dan4atau luar negeri ;Pasal $ Ayat &<.
%eterbukaan informasi - memungkinkan adanya ketersediaan ;aksesibilitas< informasi
bersandar
pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling uni)ersal ;berlaku hampir diseluruh negara dunia< adalah •
Maximum Access 0imited 1xemption ;MA0F< Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut dapat merugikan kepentingan publik. Pengecualian itu juga
harus
bersifat
terbatas, dalam arti ;i< hanya informasi tertentu
&1
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
yang dibatasi" dan ;ii< pembatasan itu tidakberlaku permanen.
•
Permintaan /idak Perlu Disertai Alasan Akses terhadap informasi merupakan hak setiap orang. %onsekuensi dari rumusan ini adalah setiap orang bisa mengakses informasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebut diperlukan. Seorang pengacara publik tidak perlu menjelaskan
secara
detail
untuk
apa
ia
membutuhkan informasi tentang suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya penilaian
subjektif
memutuskan
pejabat
permintaan
publik
informasi
ketika tersebut.
Pejabat publik bisa saja kha+atir informasi itu disalahgunakan.
Argumentasi
ini
sebenarnya
kurang kuat, karena penyalahgunaan informasi tetap bisa dipidanakan. •
Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan *epat Nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks +aktu. Seorang +arta+an misalnya, terikat pada deadline saat ia meminta informasi yang berkaitan dengan berita yang
&2
Akuntabilitas PNS sedang dia tulis. Dalam kasus lain, seorang penggiat
hak
asasi
manusia
membutuhkan
informasi yang cepat, murah, dan sederhana dalam akti)itasnya. (nformasi bisa jadi tidak berguna jika diperoleh dalam jangka +aktu yang lama, karena bisa tertutup oleh informasi yang lebih baru. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa informasi juga harus sederhana. •
(nformasi 7arus =tuh dan enar (nformasi
yang
diberikan
kepada
pemohon
haruslah informasi yang utuh dan benar. Cika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh, dikha+atirkan
menyesatkan
pemohon.
Dalam
akti)itas pasar modal biasanya ada ketentuan yang melarang pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan ;misleading in&ormation<. Seorang ad)okat atau akuntan publik biasanya mencantumkan
klausul
disclaimer .
Pendapat
hukum dan pendapat akuntan dianggap benar berdasarkan dokumen yang
diberikan
oleh
pengguna jasa. •
(nformasi Proaktif adan
publik
menyampaikan
dibebani jenis
ke+ajiban
informasi
tertentu
untuk yang
&3
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
penting
diketahui
tentang
bahaya
publik. atau
Misalnya,
bencana
informasi
alam
+ajib
disampaikan secara proaktif oleh adan Publik tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat. •
Perlindungan Pejabat yang eritikad aik Perlu ada jaminan dalam undang-undang bah+a pejabat yang beriktikad baik harus dilindungi. Pejabat publik yang memberikan informasi kepada masyarakat
harus
dilindungi
jika
pemberian
informasi dilandasi itikad baik. Misalnya, pejabat yang memberikan bocoran dan dokumen tentang praktik korupsi di instansinya.
Atas dasar prinsip tersebut, maka pada dasarnya semua PNS berhak memberikan informasi, namun dalam
prakteknya
kemampuan
tidak
untuk
semua
PNS
memberikan
punya
informasi
berdasarkan berapa prinsip-prinsip diatas ;seperti resiko dampak kerugian yang muncul, utuh dan benar<. Pejabat publik yang paling kapabel dan ber+enang untuk memberikan akses informasi publik dan
informasi
publik
ialah
Pejabat
Pengelola
(nformasi dan Dokumentasi ;PP(D<. /ugas mayoritas ASN
dalam
konteks
informasi
ialah
hanya
&6
Akuntabilitas PNS ber+enang memberikan informasi atas apa yang dibutuhkan
oleh
pimpinan
untuk
mendukung
pelaksanaan tugasnya.
!. Praktek Ke(uran'an 5Fraud 6 $an Perilaku K#rup Aparat
pemerintah
menyelenggarakan
dituntut
pelayanan
untuk yang
mampu
baik
untuk
publik. 7al ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi
etika
birokrasi
yang
berfungsi
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ftika pelayanan
publik
adalah
suatu
panduan
atau
pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik
atau
birokratuntuk
menyelenggarakanpelayanan yang baik untuk publik. uruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika.
(su etika menjadi sangat )ital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik 5ohr ;$868 2: dalam
%eban
pelayanan diperhatikan.
!::6
publik
di
$22<.
Sayangnya
(ndonesia
belum
etika begitu
&8
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
uruknya etika para aparatur pemerintah (ndonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. 0aporan 9mbudsman tahun !:$! di salah
satu
pro)insi
;Per+akilan
Catim<
mengilustrasikan hal tersebut.
Ta!el 2. /u%la* Lap#ran Mas&arakat Ber$asarkan Su!stansi Lap#ran
Substansi 0aporan
Cml
Persenta se
Penyalahgunaan Ge+enang
2
&!,!8H
Penundaan erlarut
2:
&:,18H
/idak Memberikan Pelayanan
$8
8,8!H
Permintaan =ang, arang, dan Casa
$2
6,1:H
Penyimpangan Prosedur
$&
3,:6H
erpihak
$:
1,$:H
Diskriminasi
6
,!1H
/idak Patut
!
$,$&H
%onflik %epentingan
$
:,13H
/idak %ompeten
$
:,13H
:
Akuntabilitas PNS
Dari /abel diatas terlihat bah+a laporan masyarakat terbanyak
adalah
dikarenakan
penyalahgunaan
+e+enang yaitu sebanyak 2 laporan yaitu sekitar &!,!8H dari seluruh laporan yang masuk. 7al ini menjadi bukti bah+a penyalahgunaan +e+enang terus tumbuh di tubuh birokrasi (ndonesia yang berkaitan dengan etika para pelaksananya yaitu aparat pemerintah.
Penyalahgunaan +e+enang akan berdampak pada praktek kecurangan ;&raud <. /!e Institute o& Internal Auditor @ Anarra
;@((AB<, o&
actsc!aracteri*ed
mendefinisikan
&raud
irregularities
and
b
intentional
sebagai illegal
deceptionB
sekumpulan tindakan yang tidak dii>inkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja+ International Standards o& Auditing seksi !: I /!e Auditor2s 3esponsibilit to .onsider Fraud in an Audit o& Financial Statement paragraph 2 mendefenisikan &raud sebagai @Jtindakan yang disengaja oleh anggota
manajemen
perusahaan,
pihak
yang
berperan dalam go%ernance perusahaan, karya+an, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan
$
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegalB.
*akupan
;tipologi<
dari
&raud
sangat
luas.
Association o& .erti&ied Fraud 1xaminers ;@ A.F1 B< di Amerika Serikat menyusun peta mengenai &raud . Peta ini berbentuk pohon, dengan cabang dan ranting. /iga cabang utama dari &raud tree adalah ;$<
kecurangan
kecurangan
tindak
pidana
korupsi,
penggelapan
;!< asset
;assetmisappropriation<, dan ;&< kecurangan dalam laporan keuangan ;&raudulent statement <.
Pada umumnya &raud terjadi karena tiga hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu •
(nsentif atau tekanan untuk melakukan &raud+ eberapa contoh pressure dapat timbul karena masalah
keuangan
pribadi.
Sifat-sifat
buruk
seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dan •
tenggat +aktu dan target kerja yang tidak realistis. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan &raud . 7al ini terjadi karena seseorang mencari
pembenaran
atas
aktifitasnya
yang
mengandung &raud . Pada umumnya para pelaku &raud meyakini atau merasa bah+a tindakannya
!
Akuntabilitas PNS bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan &raud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan &raud •
tersebut. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan &raud . 7al ini terjadi karena seseorang mencari
pembenaran
atas
aktifitasnya
yang
mengandung &raud . Pada umumnya para pelaku &raud meyakini atau merasa bah+a tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan &raud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan &raud tersebut.
&
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
%eberhasilan pembangunan suatu etika perilaku dan kultur
organisasi
mendukung budaya
secara
kerja,
dengan
yang
efektif
yang
hal-hal
anti
kecurangan penerapan
sangat
atau
erat
dapat
nilai-nilai
hubungannya
faktor-faktor
penentu
keberhasilannya yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, yaitu $< %omitmen dari /op Manajemen
Dalam
9rganisasi"
!<
Membangun
0ingkungan 9rganisasi Eang %ondusif &< Perekrutan dan
Promosi
organisasi
Pega+ai"
atau
entitas
nilai-nilai
standar-standar
pelaksanaan" 1< Menciptakan Saluran %omunikasi yang Ffektif" dan 2< Penegakan kedisiplinan.
Seluruh PNS dapat turut serta mengembangkan lingkungan kerja yang
positif
untuk membantu
pembentukan suatu etika dan aturan perilaku internal organisasi.
Setiap
orang
dapat
memberikan
pandangan-pandangan dalam pengembangan dan pembaharuan etika dan aturan perilaku ;code o& conduct < yang berlaku dalam organisasi" berperilaku yang sesuai dengan code o& conduct " memberikan masukan kepada pimpinan sebelum mengambil keputusan penting atau yang berhubungan dengan masalah hukum dan implementasinya
terhadap
Akuntabilitas PNS pelaksanaan sanksi pelanggaran etika dan aturan perilaku organisasi.
(. Pen''unaan Su%!er Da&a Milik Ne'ara =ntuk kelancaran akti)itas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet dan sebagainya. /idak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain, seperti rumah dinas,
mobil
%esemuanya
dan itu
kendaraan
dimanfaatkan
dinas untuk
lainnya. mencapai
tujuan organisasi dalam melayani publik. 9leh karena itu disebut sebagai fasilitas publik.
asilitas
publik
dilarang
pengunaannya
untuk
kepentingan pribadi, sebagai contoh motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. 7al-hal tersebut biasanya sudah diatur secara resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan pemerintah4instansi. Setiap PNS harus memastikan bah+a •
Penggunaannya diaturan sesuai dengan prosedur
•
yang berlaku Penggunaannya dilaklukan secara bertanggung ja+ab dan efisien
1
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
•
Pemeliharaan
fasilitas
secara
benar
dan
bertanggungja+ab. Namun,
kadang
permasalahannya
tidak
selalu
@hitam dan putihB. Mari kita ambil contoh kasus.
)#nt#* Kasus Seorang PNS mendapat &asilitas mobil dinas+ Suatu malam) anakna ang balita tiba#tiba panas tinggi) bole!kan dia menggunakan mobil dinasna untuk membawa sang anak ke 3uma! Sakit4 5agaimana jika kelurga
tetangga ang sakit meminjam mobil
dinas tersebut untuk pergi berobat4
Dalam banyak kasus, penggunaan fasilitas publik sering
terkait
dengan
masalah
etika.
Dalam
penggunaan fasilitas publik, pertanyaan-pertanyaan berikut
dapat
membantu
dalam
pengambilan
keputusan •
Apakah
penggunaan
•
merugikan instansi dan negara Apakah penggunaan fasilitas tertentu merugikan
•
reputasi pribadi Anda dan juga yang lain Apakah penggunaan fasilitas menguntung diri pribadi semata
fasilitas
tertentu
dapat
2
Akuntabilitas PNS $. Pen&i%panan
$an
Pen''unaan
Data
$an
In4#r%asi Pe%erinta* Mulgan ;$883< mengidentifikasikan bah+a proses suatu organisasi akuntabel karena adanya ke+ajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan
atau
pengguna
informasi
dan
data
pemerintah lainnya.
(nformasi
ini
dapat
berupa
data
maupun
penyampaian4penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Cadi, akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan dan akan dilaksanakan. 7al yang tidak kalah pentingnya adalah akses dan distribusi dari data dan informasi yang
telah
dikumpulkan
tersebut,
sehingga
pengguna4stake!olders mudah untuk mendapatkan informasi tersebut.
(nformasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus rele%ant ;rele)an<,
3
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
reliable ;dapat dipercaya<, understandable ;dapat dimengerti<,
serta
diperbandingkan<,
comparable
sehingga
dapat
;dapat digunakan
sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. =ntuk lebih jelasnya, data dan informasi yang disimpan dan digunakan harus sesuai dengan prinsip sebagai berikut
3ele%ant in&ormation diartikan sebagai data dan informasi yang disediakan dapat digunakan untuk menge)aluasi kondisi sebelumnya ; past <, saat ini
; present < dan yang akan datang ;&uture<. 3eliable in&ormation diartikan sebagai informasi
tersebut dapat dipercaya atau tidak bias. 6nderstandable in&ormation diartikan sebagai informasi yang disajikan dengan cara yang mudah dipahami pengguna ;user &riendl < atau orang
yang a+am sekalipun. .omparable in&ormation
diartikan
sebagai
informasi yang diberikan dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. *ontoh dari akuntabilitas ini adalah bagaimana suatu organisasi
;sekolah<
dapat
mengumpulkan
dan
menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan.
6
Akuntabilitas PNS aik data dan informasi yang dibutuhkan oleh murid, orang tua murid, guru, kepala sekolah, masyrarakat, pemerintah sebagai bagian dari akunbatilitasnya terhadap publik. Sekolah memiliki hubungan yang sangat penting untuk berke+ajiban akuntabel pada pemerintah, masyarakat, guru dan murid. Cadi informasi tentang perkembangan sekolah, kegiatankegiatan dan kebijakannya
adalah
bagian dari
akuntabilitas. (nformasi dan data tersebut meliputi keuangan,
pelayanan,
efisiensi
dan
efektifitas
operasional. e. K#n4lik Kepentin'an %onflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana
tugas
publik
dan
kepentingan
pribadi
bertentangan. /idak masalah jika seseorang tersebut punya
konflik
kepentingan,
tapi
bagaimana
seseorang tersebut menyikapinya.
/ipe-tipe %onflik %epentingan Ada ! jenis umum %onflik %epentingan a. %euangan Penggunaan sumber daya lembaga ;termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur< untuk keuntungan pribadi.
8
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
*ontoh •
Menggunakan
peralatan
lembaga4unit4di)isi4bagian
untuk
memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi" •
menggunakan
peralatan
lembaga4unit4di)isi4bagian
untuk
memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi" •
menerima
hadiah
atau
pembayaran
mencapai sesuatu yang diinginkan" •
menerima dana untuk penyediaan informasi pelatihan dan 4 atau catatan untuk suatu kepentingan"
•
menerima
hadiah
pemasok
atau
materi
promosi tanpa otoritas yang tepat b. Non- %euangan Penggunaan
posisi
atau
+e+enang
membantu diri sendiri dan 4 atau orang lain.
*ontoh
untuk
1:
Akuntabilitas PNS
•
erpartisipasi sebagai anggota panel seleksi tanpa menggunakan koneksi, asosiasi atau
•
keterlibatan dengan calon Menyediakan layanan atau sumber daya untuk klub, kelompok asosiasi atau organisasi
•
keagamaan tanpa biaya Penggunaan posisi yang tidak tepat untuk memasarkan atau mempromosikan nilai-nilai atau keyakinan pribadi
agaimana cara mengidentifikasi konflik kepentingan •
/ugas publik dengan kepentingan pribadi Apakah saya memiliki kepentingan pribadi atau s+asta
•
yang
mungkin
bertentangan,
atau
dianggap bertentangan dengan ke+ajiban publik Potensialitas Mungkinkah ada manfaat bagi saya sekarang, atau di masa depan, yang bisa meragukan objekti)itas saya
agaimana keterlibatan saya dalam mengambil keputusan 4 tindakan dilihat oleh orang lain
Proporsionalitas Apakah keterlibatan
saya
dalam
keputusan
tampak adil dan +ajar dalam semua keadaan Presence of Mind
1$
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
Apa konsekuensi jika saya mengabaikan konflik kepentingan agaimana jika keterlibatan saya
dipertanyakan publik Canji Apakah saya membuat suatu janji atau komitmen dalam kaitannya dengan permasalahan Apakah saya berdiri untuk menang atau kalah dari tindakan4keputusan yang diusulkan
%onsekuensi %epentingan %onflik
7ilangnya4berkurangnya
kepercayaan
pega+ai
dan stake!olders Memburuknya reputasi
pribadi
reputasi
atau
(nstitusi /indakan in-disipliner Pemutusan hubungan kerja Dapat dihukum baik perdata atau pidana
2. "an'ku%an %etersediaan informasi publik telah memberikan •
pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di (ndonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah per+ujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik, dengan diterbitkannya == Nomor $ /ahun !::6 tentang %eterbukaan (nformasi Publik ;selanjutnya disingkat %(P<.
1!
Akuntabilitas PNS
•
%eterbukaan informasi - memungkinkan adanya ketersediaan ;aksesibilitas< informasi bersandar pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling uni)ersal ;berlaku hampir diseluruh negara dunia< adalah sebagai
berikut
Maximum
Access
0imited
1xemption ;MA0F<, Permintaan /idak Perlu Disertai Alasan, Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan *epat, (nformasi 7arus =tuh dan enar, (nformasi Proaktif, serta Perlindungan Pejabat yang eritikad •
aik. Aparat
pemerintah
menyelenggarakan
dituntut
pelayanan
untuk yang
mampu
baik
untuk
publik. 7al ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi
etika
birokrasi
yang
berfungsi
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ftika pelayanan
publik
adalah
suatu
panduan
atau
pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik
atau
birokrat
untuk
menyelenggarakan
pelayanan yang baik untuk publik. uruknya sikap •
aparat sangat berkaitan dengan etika. (nformasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus rele)ant ;rele)an<, reliable ;dapat
dipercaya<,
dimengerti<,
serta
diperbandingkan<,
understandable
;dapat
comparable
;dapat
sehingga
dapat
digunakan
1&
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan •
dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Ada ! jenis umum konflik kepentingan keuangan
;Penggunaan
sumber
daya
yaitu
lembaga
termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk
keuntungan
;Penggunaan
pribadi<
posisi
atau
dan
non-keuangan
+e+enang
untuk
membantu diri sendiri dan 4atau orang lain<. +. S#al Lati*an $. uruknya etika para aparatur pemerintah (ndonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. 0aporan 9mbudsman tahun !:$! di salah satu pro)insi ;Per+akilan Catim< mengemukan bah+a ada beberapa contoh tindakan buruk aparatur pemerintah
yaitu
Penyalahgunaan
Ge+enang,
Penundaan erlarut, /idak Memberikan Pelayanan, Permintaan
=ang
dan
arang,
Penyimpangan
Prosedur, erpihak, Diskriminasi, /idak Patut, %onflik %epentingan,
serta
/idak
%ompeten.
Melihat
beberapa contoh tindakan buruk aparatur pemerintah tersebut,
bagaimana
tanggapan
anda
jika
mengaitkannya dengan perspektif etika pelayanan publik ataupun etika birokrasi publik . !. %onflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana
tugas
publik
dan
kepentingan
pribadi
1
Akuntabilitas PNS bertentangan.
Ada
dua
jenis
umum
%onflik
%epentingan yaitu %euangan ;Penggunaan sumber daya
lembaga termasuk dana,
peralatan atau
sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi< dan Non-%euangan ;Penggunaan posisi atau +e+enang untuk membantu diri sendiri dan 4 atau orang lain<. Ada contoh studi kasus seperti berikut ah+a ada seseorang
Pejabat
Pembuat
%omitmen
;PP%<
menunjuk satu pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa publik tanpa melalui proses yang akuntabel dan transparan ;terindikasi ada permainan atau kongkalikong antara pemberi dan penerima proyek<. Dilihat dari jenis umum konflik kepentingan, temasuk jenis konflik kepentingan apakah studi kasus tersebut Celaskan.
Ke'iatan Belajar , Menja$i PNS &an' Akunta!el 1. Uraian Materi Di dalam =ndang =ndang No. 1 /ahun !:$ tentang Aparatur
Sipil
penyelenggaraan
Negara
kebijakan
berdasarkan pada asas %epastian hukum Profesionalitas •
;ASN< dan
disebutkan Manajemen
bah+a ASN
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
11
Proporsionalitas %eterpaduan Delegasi Netralitas Akuntabilitas Ffektif dan efisien %eterbukaan Nondiskriminatif Persatuan dan kesatuan %eadilan dan kesetaraan, dan %esejahteraan
• • • • • • • • • • •
ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut
•
Nilai dasar %ode etik dan kode perilaku %omitmen, integritas moral dan tanggung ja+ab pada
•
pelayanan publik %ompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
• •
•
tugas %ualifikasi akademik Caminan perlindungan hukum dalam melaksanakan
•
tugas, dan Profesionalitas jabatan
•
a. Apa &an' $i*arapkan $ari se#ran' PNS Perilaku (ndi)idu ;Personal 5e!a%iour < PNS bertindak sesuai dengan persyaratan •
legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka"
12
Akuntabilitas PNS
•
PNS
tidak
diskriminasi •
mengganggu, terhadap
menindas,
rekan
atau
atau
anggota
masyarakat. " kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja
•
yang
aman dan
produktif" PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega
dengan
hormat,
penuh
kesopanan,
kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan •
dan kesejahteraan" PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan
•
kebijakan dan prosedur institusi tersebut" PNS melayani Pemerintah setiap hari dengan tepat +aktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan.
!. Perilaku Berkaitan $en'an Transparansi $an Akses
In4#r%asi
5Transparency
and
Official
Information Access6 •
PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang
13
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi" •
PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi
resmi
berdasarkan
termasuk informasi
spekulasi
saham
rahasia
dan
mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak ber+enang" •
PNS
akan
mematuhi
persyaratan
legislatif,
kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah
lainnya
menteri,
staf
mengenai menteri,
komunikasi anggota
dengan
media
dan
masyarakat pada umumnya.
(. Men'*in$ari Perilaku &an' )uran' $an K#rupti4 5Fraudulent and Corrupt Behaviour 6 PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi" PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang •
menyebabkan kerugian keuangan aktual atau •
potensial untuk setiap orang atau institusinya" PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan ke+enangan mereka
•
untuk keuntungan pribadinya" PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup"
16
Akuntabilitas PNS
•
PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode
•
etik badan mereka" PNS akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik.
$. Perilaku Ter*a$ap Pen''unaan Su%!er Da&a Ne'ara 5Use of Public Resources6 PNS bertanggung ja+ab untuk pengeluaran yang
•
•
resmi" PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. 7al ini termasuk fasilitas kantordan peralatan, kendaraan, )oucher biaya taksi, kredit korporasi kartu dan pembelian
•
barang dan jasa" PNS hanya menggunakan pengeluaran yang
•
berhubungan dengan pekerjaan" PNS tidak menggunakan +aktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau
•
keuntungan pribadi atau keuangan" PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan
setiap
instansi
komputasi
dan
komunikasi fasilitas, danmenggunakan sumber •
daya tersebut secara bertanggung ja+ab" PNS berhati-hati untuk memastikan bah+a setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan"
18
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
•
PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung ja+ab, efektif dan
efisien. e. Perilaku !erkaitan $en'an Pen&i%panan $an Pen''unaan Data serta In4#r%asi Pe%erinta* 5Record
Keepin
and
Use
of
!overnment
Information6 PNS bertindak dan mengambil keputusan secara
•
•
transparan" PNS menjamin penyimpanan
•
bersifat rahasia" PNS mematuhi
•
ditetapkan" PNS diperbolehkan
•
mendorong efisiensi dan kreati)itas" PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut
•
kebijakan negara" PNS memberikan informasi secara benar dan tidak
menyesatkan
memerlukan •
informasi
perencanaan berbagi
kepada
informasi
yang
yang
telah
informasi
untuk
pihak
terkait
lain
yang
kepentingan
kedinasan" PNS tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
2:
Akuntabilitas PNS 4.
Perilaku !erkaitan $en'an K#n4lik Kepentin'an 5Conflicts of Interest 6 PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi
•
atau
keuangan
tidak
bertentangan
dengan
kemampuan mereka untuk melakukan tugas•
tugas resmi mereka dengan tidak memihak" ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat berhati-hati untuk
•
kepentingan umum" PNS memahami bah+a
konflik
kepentingan
sebenarnya, dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, meliputi dengan orang-orang - 7ubungan berurusan
-
dengan
yang
lembaga-lembaga
yang
melampaui tingkat hubungan kerja profesional" Menggunakan keuangan organisasi dengan bunga secara pribadi atau yang berurusan dengan kerabat seperti a. Memiliki saham atau kepentingan lain yang dimiliki oleh PNS di suatu perusahaan atau bisnis anggota
secara dari
langsung,
atau
perusahaan
sebagai
lain
kemitraan, atau melalui kepercayaan"
atau
2$
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
b. memiliki pekerjaan diluar, termasuk peran sukarela, janji atau direktur, apakah dibayar
•
atau tidak" dan c. menerima hadiah atau manfaat. jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada
pimpinan
secara
tertulis,
untuk
mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik •
dalam mengelola situasi secara tepat" PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
'.
Ba'ai%ana
Men'a%!il
Keputusan
&an'
Akunta!el !a'i PNS Pengambilan
keputusan
secara
akuntabel
dan
beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga
kepercayaan
dan
keyakinan
terhadap
masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bah+a •
Memastikan
•
berimbang dan tidak bias" bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due
•
tindakan
dan
process" akuntabel dan transparan"
keputusan
yang
2!
Akuntabilitas PNS
•
melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan
•
efisien" berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode
•
sektor
publik
organisasinya" mendeklarasikan
etika
secara
sesuai
terbuka
dengan
bila
terjadi
adanya potensi konflik kepentingan. 2. "an'ku%an PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu •
mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani +arga secara adil dan konsisten dalam •
menjalankan tugas dan fungsinya" ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut yaitu Nilai dasar, %ode Ftik dan %ode Perilaku, %omitmen, (ntegritas Moral dan /anggung Ca+ab Pada Pelayanan Publik, %ompetensi Eang Diperlukan Sesuai Dengan idang /ugas, %ualifikasi Akademik, Caminan Perlindungan 7ukum Dalam
•
Melaksanakan /ugas, serta Profesionalitas Cabatan" pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga
kepercayaan
dan
keyakinan
terhadap
2&
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bah+a Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang
dan tidak
bias"
ertindak
adil
dan
mematuhi prinsip-prinsip due process" Akuntabel dan transparan" Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif
dan
efisien"
erperilaku
sesuai
dengan
standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya serta Mendeklarasikan secara terbuka
bila
terjadi
adanya
potensi
konflik
kepentingan. +. S#al Lati*an $. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani +arga secara adil dan konsisten dalam menjalankan
tugas
dan
kenyataanya
masih
banyak
menjalankan
nilai-nilai
fungsinya. PNS
tersebut.
Namun
yang
tidak
agaimana
tanggapan anda terhadap masih sering dijumpainya kasus PNS yang tidak taat aturan maupun belum mampu
menempatkan
dirinya
sebagai
pelayan
publik !. enomena PNS yang masih seringkali diketemukan memungut
uang
imbalan
atas
layanan
yang
2
Akuntabilitas PNS diberikan
kepada masyarakat tentunya menjadi
permasalahan bagi kita semua. Ada istilah @jika ingin cepat harus ada uang pelicinB. Padahal hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan mengenai pelayanan publik. agaimana tanggapan anda terhadap fenomena tersebut dilihat dari perspektif perilaku yang curang dan koruptif
). DATA" ISTILAH ................................................................................................ ................................................................................................ ...........................................
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
21
D. DATA" PUSTAKA o)ens, M. !::3. Analysing and Assessing Accountability A *onceptual rame+orkK Furopean 0a+ Cournal, ol. $&;<, pp. 3I26. Maccarthaigh, Muiris L oyle, 5ichard. !:$+ .i%il Ser%ice Accountabilit7 .!allenge And .!ange. An oras 5iarachin (nstitute 9f Public Administration *onnors, 5oger., Smith, /om., L 7ickman, *raig, $88, /!e 89 Principle Getting 3esult /!roug! Indi%idual and 8rgani*ational Accountabilit , =nites States Prentice 7all Press errell, raedrich, L errell, !:$$, 5usiness 1t!ics 1t!ical Decision Making and .ases, =nited States of America South-Gestern *engage 0earning Maccarthaigh, Muiris, L oyle, 5ichard, !:$, .i%il Ser%ice Accountabilit7 .!allenge and .!ange, (nstitute of Public Administration Miller, rian *ole, !::2, :eeping 1mploees Accountable For 3esults ;uick /ips For 5us Managers, Ne+ Eork American Management Association
22
Akuntabilitas PNS 9dugbemi, Sina., L 0ee, /aeku, !:$$, Accountabilit /!roug! Public 8pinion From Inerta /o Publik Action, Gashington D* /he Gorld ank Public Sector *ommision, !:$$, A Guide to Accountable and 1t!ical Decision Making in t!e
7 A Six#,olume .ompilation o& /ec!ni$ues and /ools &or Implementing t!e Go%ernment Per&ormance and 3esults Act o& ?@@>, A Product of /he Performance-ased Management Special (nterest #roup4PM S(# PS(/P4(nternational #o)ernance (nstitute , !::3, Public Ser%ice Integrit /raining Program, Nairobi PS(/P4(nternational #o)ernance (nstitute Stapenhurst, 5ick., L 9Krien, Mitchell, Accountabilit o& Go%ernments