PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan
Publik di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011)
Gerry Katon Mahendra[1]
ABSTRACT
Effort to apply the principles of good governance, not only related to
the issue of improving the system of care and commitment of the government
alone, but also should be together with the private sector and communities
should work together synergistically by enhancing partnerships for the
realization of good governance. Governance functions geared towards the
creation of quality public services. Failure of the government in public
service can be triggered by the abuse of power by government officials.
Oriented behavior of government officials to personal interests / group
strong, repressive, top-down, unresponsive, inefficient, low participation
and poor transparency and accountability will lead to the flourishing of
corrupt practices, collusion and nepotism (KKN).
Good governance and clean of corruption usually occurs in people who
have an effective social control, and is both a characteristic of a
democratic society, where power is limited and the government can not act
arbitrarily against its people. Application of the principles of good
governance in the public service in the district is a necessity and can not
be avoided as a consequence of the increasing public demand for quality
public services. Besides, the growing public awareness of human rights,
democracy, the better climate, the level of public higher education, the
freedom of the press as a means of social control and development. Such a
condition requires governance based on the principles: participation,
professionalism, transparency, rule of law, accountability, effective and
efficient.
This research look at how the application of the principles of good
governance in the public service in the district Samigaluh, Kulon Progo
Regency in 2011. Given the breadth of aspects of good governance principles
and limitations of the writer to understand all the principles of good
governance, then the only author in this study will examine the multiple
application of the principles of good governance, in particular the
principles of transparency and participation in public service delivery.
This research uses qualitative and quantitative methods of data
capture techniques using interviews, documentation, and questionnaires.
Overall, implementation of the principles of transparency and participation
in district Samigaluh been running well. factors that affect the
application of the principles of transparency and participation are factors
of leadership, educational factors, socio-cultural factors, policy factors,
and the factor of mass media.
PENDAHULUAN
Setelah era reformasi diawali dengan pergantian kepemimpinan nasional
dari Soeharto ke Habibie, selanjutnya berturut-turut kepada Abdurrahman
Wahid dan Megawati Soekarnoputri, pemerintah mulai memiliki komitmen
melakukan perubahan paradigma dari government ke governance. Tiga hal yang
melatarbelakangi munculnya good governance, yaitu :
1. Muncul fenomena yang disebut Samuel P. Hutington sebagai "gelombang
demokratisasi berskala global." Gelombang ini muncul di Korea Selatan
dan beberapa negara Amerika Latin yang menenggelamkan politik
birokratik otoriter pada dasawarsa tahun 1980-an dan berikutnya
menyapu bersih sosialisme di Eropa pada awal dasawarsa tahun 1990-an.
2. Terjadinya kehancuran secara sistematik sebagai dasar institusional
bagi proses pengelolaan distribusi sumber ekonomi pada sebagian besar
masyarakat dunia ketiga. Institusi bisnis dan politik yang seharusnya
memiliki prinsip pengelolaan berbeda telah berubah menjadi sekutu dan
melipatgandakan tumbuhnya kronisme. Transparansi, akuntabilitas publik
dan alokasi berbagai sumber ekonomi gagal berkembang dalam dunia
bisnis.
3. Terakumulasinya kegagalan struktural adjusment program yang
diprakarsai IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut
asumsi dasar bahwa negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat
proses terjadinya globalisasi ekonomi.[2]
Secara umum, governance dapat diartikan sebagai kualitas hubungan
antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya;
governance mencakup tiga domain, yaitu state (negara/pemerintahan), private
sectors (sektor swasta/dunia usaha) dan civil society (masyarakat).[3] Oleh
sebab itu, good governance sektor publik dapat diartikan sebagai suatu
proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan ketiga domain,
yaitu negara, stake holders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian,
sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya
alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan
dengan menganut asas : keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas.[4]
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di wilayah Kecamatan menjadi satu keharusan dan tidak
dapat dihindari sebagai konsekuensi dari semakin tingginya tuntutan
masyarakat akan kualitas pelayanan publik. Disamping itu tumbuhnya
kesadaran masyarakat akan hak azasi manusia, iklim demokrasi yang semakin
baik, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi, adanya kebebasan
pers sebagai alat kontrol sosial dan pembangunan. Kondisi yang demikian
menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada prinsip :
partisipatif, profesional, transparan, kepastian hukum ,akuntabilitas,
efektif dan efisien.
Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa penelitian ini akan melihat
bagimanakah penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo. Prinsip
transparansi (keterbukaan) dalam penyelenggaraan pelayanan publik mempunyai
posisi yang strategis dalam upaya mewujudkan pelayanan yang berkualitas.
Melalui prinsip transparansi dalam pelayanan publik, diharapkan kebijakan
pemerintah akan lebih terbuka terhadap pengawasan, terbukanya akses
informasi sehingga masyarakat dapat mengakses setiap kebijakan pemerintah,
serta terciptanya prinsip check and balance antara masyarakat dan
pemerintah. Prinsip transparansi juga akan mampu menumbuhkan rasa saling
percaya antara pemerintah dengan masyarakatnya, dimana pemerintah sebagai
penyedia barang dan jasa publik wajib memberikan informasi yang akurat pada
masyarakat yang membutuhkan.
Prinsip partisipasi juga akan mendorong tumbuhnya demokrasi lokal di
daerah dan hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui penerapan prinsip
partisipasi dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan proses
pembangunan dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat serta
menghasilkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakatnya.
Berdasarkan hal tersebut maka prinsip partisipasi menjadi kata kunci
dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam hal pelayanan publik.
Partisipasi masyarakat dalam good governance meliputi partisipasi dalam hal
penyampaian aspirasi, perumusan dan pembuatan kebijakan, pengawasan
kebijakan, dan evaluasi kebijakan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah
partisipasi masyarakat dalam upaya menikmati hasil kebijkan maupun hasil
pembangunan di daerah tersebut.
Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Samigaluh. Samigaluh adalah
sebuah Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Samigaluh berada di sebelah utara dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Samigaluh didominasi oleh
perbukitan (bagian dari Perbukitan Menoreh) yang terletak di perbatasan
antara Daerah Istimewa Yogyakarta denan Propinsi Jawa Tengah (Kabupaten
Purworejo). Kecamatan Samigaluh sebagai salah satu kecamatan di wilayah
Kabupaten Kulonprogo mempunyai kedudukan dan tugas yang sangat strategis
dalam upaya mensukseskan pembangunan diwilayahnya. Dalam rangka
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan yang
dilimpahkan oleh Bupati, pemerintah Kecamatan Samigaluh tidak saja harus
menyediakan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik yang
berkualitas, akan tetapi juga harus mampu menyelenggarakan proses
pemerintahan yang bertumpu pada prinsip-prinsip good governance.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Good Governance
World Bank mengatakan good governance sebagai penyelenggaraan
managemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana
investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political frame
work bagi tumbuhnya aktivitas usaha.[5]
Lembaga Adiministrasi Negara menyatakan good governance adalah
sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan
bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga "sinergi"
interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan
masyarakat.[6]
Leach & Percy-Smith menyatakan bahwa government mengandung pengertian
politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan
pelayanan, sementara sisa dari 'kita' adalah penerima yang pasif. Sementara
governance meleburkan perbedaan antara "pemerintah" dan "yang diperintah",
kita semua adalah bagian dari proses governance.[7]
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan prinsip good
governance
Faktor kepemimpinan
Menurut J. K. Hamphill kepemimpinan adalah suatu inisiatif untuk
bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari
jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama. [8]
Faktor pendidikan
C. Arnold Anderson mengatakan:
" pendidikan disamping memberikan keahlian dan ketrampilan yang dapat
dipergunakan untuk mencari nafkahnya, juga memelihara sistem-sistem
intelektual, kesusateraan, seni, hukum dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya
pendidikan juga membantu masyarakat untuk memilih orang-orang tertentu yang
akan menjadi bagian dari elitnya dan melatih mereka dalam beberapa
ketrampilan khusus yang akan mereka perlakukan dalam memainkan peranan
sebagai pemimpin. Pendidikan membantu memilih dan melatih tokoh-tokoh
kebudayaan, orang-orang yang kreatif dan para pengusaha". [9]
Faktor Sosial Budaya
A. B Taylor menyatakan bahwa :
" Culture define as...that complex hole which includes knowledge's,
beliefs, art, moral, costums, and habits, acquired by man and as
member of society."
(Budaya ialah keseluruhan yang bersifat kompleks, yang ,meliputi
pengetahuan, kepercayaan atau keyakinan, kesenian, moral, kebiasaan dan
kemampuan serta kebiasaan lain yang diperlukan manusia sebagai anggota
masyarakat)[10]
Faktor Media Massa
Menurut Hoeta Soehoet, media massa adalah komunikasi dengan
menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-
banyaknya dan area yang seluas-luasnya.
Faktor Penerapan Kebijakan
Istilah kebijakan atau kebijaksanaan menurut Carl Friedrich adalah :
"Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari
peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang
diinginkan."[11]
2. Transparansi
World Bank menyatakan bahwa transparansi adalah adanya keterbukaan
yang dibangun diatas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang
berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh
mereka yang membutuhkan tepat waktu. [12]
Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat dari 3 aspek : (1) adanya
kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga
masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3)
berlakunya prinsip check and balance antarlembaga eksekutif dan legislatif.
Tujuan transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah
dengan publik di mana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik
yang membutuhkan. Terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah
hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan; adanya
mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan;
adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan
informasi kepada masyarakat; serta ,menumbuhkan budaya di tengah masyarakat
untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.[13]
3. Partisipasi
Menurut Bintoro Tjokroamindjojo:
"pertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat
berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan
kebijaksanaan....
Kedua, adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan
secara berkeadilan".
Dari pendapat yang ada tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi
masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang:
1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan;
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
4. Partisipasi dalam evaluasi.
World Bank menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan
masyarakat dalam pembuatan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan
berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.[14]
4. Pelayanan Publik
Keputusan MENPAN Nomor 63/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik
menyatakan bahwa pelayanan publik/umum adalah segala bentuk pelayanan yang
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan lingkungan
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang
dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.[15]
Miftah Thoha menyatakan bahwa pelayanan publik adalah suatu usaha
yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau institusi tertentu untuk
memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai
tujuan tertentu.[16]
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penggabungan antara jenis
penelitian kualitatif dan kuantitatif atau metode triangulasi Tujuan
penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih
baik. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman
yang didasarkan pada metodologi yang dapat menyelidiki suatu fenomena
sosial dan masalah manusia/masyarakat. Dalam pendekatan ini, peneliti
membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan rinci dari
pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.[17]
Sedangkan penelitian kuantitatif lebih menekankan pada angka yang
didapatkan dari hasil penyebaran angket atau kuesioner dari responden.
Penggunaan kueda metode tersebut dinilai lebih tepat dan dapat menghasilkan
data yang lebih akurat karena selain melihat bagaimana penerapan prinsip
transparansi dan partisipasi di Kecamatan Samigaluh, penelitian ini juga
melihat faktor-faktor dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi dan
partisipasi dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan kedua prinsip tersebut.
2. Unit Analisa Data dan Sumber Data
Unit analisis dalam penelitian ini adalah Camat beserta aparatur
kantor Kecamatan Samigaluh, tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan
Samigaluh. Semua elemen masyarakat tersebut merupakan pihak-pihak yang
mengerti akan permasalahan dan fenomena yang terjadi di Kecamatan Samigaluh
dan dianggap memiliki informasi dan akses terhadap objek penelitian.
3. Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada
beberapa informan dan penyebaran kuesioner, yaitu kepada Camat Kecamatan
Samigaluh, pegawai Kecamatan Samigaluh, tokoh masyarakat dan masyarakat
Kecamatan Samigaluh. Mereka merupakan orang-orang yang dianggap mempunyai
informasi yang dibutuhkan peneliti dan memiliki akses terahadap objek
penelitian.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari pihak kedua (second-
hand information) atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum
penelitian tersebut dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber
lain yang tersedia disebut data sekunder.[18] Data sekunder dapat bersumber
dari buku, media massa dan elektronik, internet, jurnal dan dokumentasi
foto. Data sekunder digunakan untuk mendukung validitas data primer supaya
memiliki landasan teoritis dan dapat menjadi pelengkap informasi yang sudah
didapatkan di lokasi penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan
atau mendapatkan data dari fenomena empiris.
a. Wawancara
Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau
keterangan lisan dari seseorang responden atau informan melalui suatu
percakapan yang sistematis dan terencana. Wawancara merupakan percakapan
yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh
peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai
informan atau yang diwawancara (interviewee) untuk mendapatkan sejumlah
informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[19]
b. Dokumentasi
Data-data tertulis dari Kecamatan Samigaluh berupa arsip yang
diperoleh secara langsung, data-data yang diperoleh dari jurnal penelitian,
dari surat kabar, makalah, dan juga dokumentasi foto yang berkaitan dengan
penelitian ini merupakan dokumentasi yang dibutuhkan peneliti dalam
pelaksanaan penelitian tersebut.
c. Kuesioner
Peneliti juga akan menggunakan teknik kuisioner untuk menyelidiki
suatu masalah yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum
dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun serta diajukan
secara tertulis kepada subjek (masyarakat) untuk mendapatkan jawaban yang
jelas. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Samigaluh
ynag melakukan pelayan publik selama tahun 2011, sedangkan sampel dari
penelitian ini berjumlah 10% masyarakat Kecamatan Samigaluh yang melakukan
pelayanan publik selama tahun 2011.
5. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat
tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.[20] Dalam penelitian ini
daerah yang dijadikan tempat penelitian adalah Kecamatan Samigaluh.
Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Samigaluh yang
sudah melakukan pelayanan publik selama tahun 2011.
b. Sampel
Sampling atau sampel adalah contoh atau sebagian dari populasi yang
menjadi objek penelitian. Tujuan menentukan sampel adalah untuk memperoleh
keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian
dari populasi, reduksi terhadap jumlah objek penelitian, untuk mengemukakan
dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi
dari hasil penyidikan.[21] Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan
pernyataan Gay dan Diehl dalam buku Anwar Sanusi bahwa untuk jenis
penelitian deskriptif, minimal diambil sampel 10% dari populasi.[22] Untuk
mengetahui penghitungan jumlah responden yang ada di Kecamatan Samigaluh
adalah sebagai berikut :
Populasi = 9271
Rata-rata populasi / bulan = 9271 : 12 bulan
= 722
Sampel = (722 x 2 bulan) x 10 %
= 1444 x 10 %
= 144,44
= 144 sampel
Perlu diketahui lebih lanjut bahwa populasi data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jumlah warga Kecamatan Samigaluh yang melakukan
pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh selama tahun 2011. Selama satu
tahun tersebut terdapat 9271 warga yang melakukan pelayanan publik di
Kecamatan Samigaluh. Sedangkan untuk menentukan sampel atau responden dari
penelitian tersebut diambil dari jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan
publik di Kecamatan Samigaluh selama dua bulan terakhir.
6. Teknik Analisis Data
Terdapat dua jenis analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian
ini, yaitu analisis kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif
digunakan untuk menganalisis hasil wawancara, dokumentasi dan data-data
deskriptif lainnya. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan
pendekatan model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman,
yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi.[23] Analisis kuantitatif yang digunakan adalah
statistik deskriptif untuk menganalisis hasil kuesioner mengenai penerapan
prinsip transparansi dan partisipasi di Kecamatan Samigaluh. Selain itu
juga analisa kuantitatif digunakan untuk menguji korelasi faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap penerapan prinsip transparansi dan partisipasi.
PEMBAHASAN
A. Pembahasan Hasil Penelitian
Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi tiga
kelompok, yaitu : pertama, pembahasan mengenai prinsip transparansi dalam
pelayanan publik, kedua pembahasan prinsip partisipasi dalam pelayanan
publik, dan ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan
prinsip transparansi dan partisipasi.
1. Prinsip Transparansi dalam pelayanan Publik
Dalam konteks pelayanan publik, prinsip transparansi di Kecamatan
Samigaluh juga telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai oleh sikap
aparatur Kecamatan dalam proses pelayanan nampak begitu terbuka, tidak
diskriminatif, dan tidak ada hal-hal yang ditutupi terutama yang terkait
dengan pembiayaan dalam proses pelayanan maupun dalam proses penyampaian
berbagai informasi dan prosedur pelayanan. Situasi yang demikian dapat
memberikan gambaran bahwa prinsip transparansi dalam pelayanan publik di
Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan
hasil penyebaran angket yang peneliti lakukan yang menunjukkan bahwa
responden menilai kemudahan mengakses informasi kebijakan dalam pelayanan
publik sebesar 86,11 %, ketepatan informasi dalam pelayanan publik sebesar
72,22 %, kejelasan informasi dalam pelayanan publik sebesar 79,17 %,
kecepatan dalam penyampaian informasi sebesar 64,58 %, sikap aparatur dalam
pelayanan sebesar 72,22 %, keterbukaan dalam informasi pembiayaan sebesar
75 %, dan sosialisasi prosedur pelayanan sebesar 67,36 %.
Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa transparansi dalam
pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik, karena
dari berbagai macam indikator transparansi tersebut responden memberikan
jawaban rata-rata di atas 70 %. Keadaan demikian menegaskan bahwa prinsip
transparansi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik telah
dijalankan dengan baik di kantor wilayah Kecamatan Samigaluh. Meskipun
demikian peneliti menyadari bahwa masih ada berbagai kekurangan dan
kelemahan dalam proses penerapan prinsip transparansi. Misalnya terkait
dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia dalam proses pelayanan. Hal
ini ditegaskan oleh Kabag Umum Kecamatan Samigaluh yang menyatakan bahwa :
" saat ini kami kekurangan aparatur, di kantor kami jabatan Kasi
Ekobang, Kasubag Keuangan masih kosong. Demikian juga dengan jabatan
fungsional ada beberapa yang masih kosong. Kondisi demikian
seringkali mengganggu dalam proses pelayanan. Meskipun kami masih
tetap mampu melayani walaupun agak lambat."[24]
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi di
Kecamatan Samigaluh masih terdapat beberapa kekurangan, meskipun tidak
fatal mengganggu proses pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana
diakui oleh Camat Samigaluh yang menyatakan bahwa :
" memang benar kami kekurangan sumber daya aparatur, tapi dalam
konteks pelayanan kepada masyarakat selalu kami utamakan dengan
memaksimalkan sumber daya yang ada. Bagi kami, pelayanan kepada
masyarakat adalah yang utama dan kami tetap berharap semoga pihak
pemerintah daerah Kabupaten segera memenuhi kekurangan aparatur
sehingga diharapkan proses pelayanan di segala satuan organisasi
Kecamatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien."[25]
Dari pendapat di atas terlihat jelas bahwa dalam penerapan prinsip
transparansi di wilayah Kecamatan Samigaluh sekalipun secara umum sudah
berjalan dengan baik (data penelitian) akan tetapi masih terdapat beberapa
hambatan dalam proses implementasi penerapan prinsip transparansi. Hal ini
diperkuat data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat 1,4 %
jawaban responden yang menyatakan bahwa prinsip transparansi tidak berjalan
dengan baik. Secara keseluruhan, nilai indeks untuk prinsip transparansi
adalah 2,78 atau berada dalam kategori baik.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa penerapan prinsip good governance khususnya prinsip transparansi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah
berjalan dengan baik.
2. Prinsip Partisipasi dalam pelayanan Publik
Dalam proses perencanaan pembangunan terlihat jelas pada aktivitas
musyawrah rencana pembangunan yang dimulai dari tingkat Dusun, Kelurahan,
sampai dengan musyawarah pada tingkat Kecamatan. Dalam proses musyawarah
tersebut tingkat keaktifan masyarakat dalam menyampaikan ide, gagasan,
maupun pandangan terhadap proses perencanaan sangat aktif. Hal ini sesuai
dengan pendapat Camat Samigaluh yang menyatakan bahwa :
" masyarakat Samigaluh umumnya sangat aktif dalam proses perencanaan
pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika musyawarah rencana
pembangunan baik di Kelurahan maupun di Kecamatan begitu sangat aktif
dan dinamis. Demikian juga dalam proses pelakasanaan program
masyarakat sangat aktif berpartisipasi."[26]
Hal senada diungkapkan oleh Lurah Ngargosari yang menegaskan bahwa :
" masyarakat kami masih sangat kuat tradisi gotong royongnya. Mereka
dengan sukarela selalu ikut serta dalam proses pelaksanaan
pembangunan baik menyumbangkan tenaga, materi, maupun pemikiran."[27]
Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat
Kecamatan Samigaluh dalam proses pembangunan berjalan dengan baik. Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa
responden menilai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan sudah baik dengan presentase sebesar 48,61 %, partisipasi
masyarakat dalam pelakasanaan pembangunan memiliki presentase sebesar 77,08
%, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan sebesar 70,14 %,
partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan sebesar 64,58 %,
partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sebesar 72,22 %.
Selain itu juga responden menilai tentang partisipasi masyarakat
terkait dengan ketaatan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan
presentase sebesar 54,86 %, peran pemerintah Kecamatan dalam mendorong
partisipasi masyarakat sebesar 52,08 %, pengadaan kegiatan musyawarah warga
sebesar 52,08 %, dan keaktifan beraspirasi masyarakat pada kegaiatan
musyawarah sebesar 55,56 %. Secara keseluruhan, nilai indeks untuk prinsip
partisipasi adalah 2,79 atau berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil
pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip
good governance khususnya prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik.
B. Perhitungan Data Indeks Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan
Publik di Kecamatan Samigaluh.
1. Skala Indeks
Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik
di Kecamatan Samigaluh dapat diketahui melalui skala indeks. jawaban dalam
kuesioner penelitian akan diberikan skor sesuai dengan bobot dan
kualitasnya masing-masing jawaban sebagai berikut :
a. Tidak baik, memiliki bobot nilai 1
b. Kurang baik, memiliki bobot nilai 2
c. Baik, memiliki bobot nilai 3
d. Sangat baik, memiliki bobot nilai 4
Kategori indeks dalam penelitian ini terlebih dahulu dihitung nilai
interval sebagai berikut:
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka kategori indeks dalam
penelitian ini adalah memiliki interval 0,75, yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.1
Daftar Nilai Interval Indeks
"Nilai Interval Indeks "Kategori "
"1,00 – 1,75 "Tidak Baik "
"1,76 – 2,50 "Kurang Baik "
"2,51 – 3,25 "Baik "
"3,26 – 4,00 "Sangat Baik "
Dalam penghitungan indeks terhadap 16 unsur pengukur yang dikaji,
setiap unsur tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai
berikut :
Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah unsur
Diketahui bahwa dalam penelitian ini unsur yang dipakai untuk mengukur
tingkat transparansi ada 7 unsur, maka bobot nilai tertimbangnya adalah 1/7
= 0,143. sedangkan untuk mengukur tingkat partisipasi ada 9 unsur, maka
bobot nilai tertimbangnya adalah 1/9 = 0.111. Sedangkan untuk memperoleh
nilai indeks penerapan prinsip transparansi dan partisipasi digunakan
pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :
2. Indeks Unsur Pengukur Penerapan Prinsip Transparansi
Dari metode yang dipakai dalam memperoleh hasil penerapan prinsip
transparansi yang sudah dijelaskan diatas, maka diperoleh hasil dari masing-
masing unsur pelayanan seperti yang terdapat pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Daftar Unsur Pengukur Prinsip Transparansi
"No. "Unsur Pengukur "Nilai Unsur "
"1 "Akses informasi kebijakan dan "2.88 "
" "pelayanan publik " "
"2 "ketepatan informasi "2.80 "
"3 "Kejelasan informasi "2.83 "
"4 "Kecepatan penyampaian informasi "2.62 "
"5 "Sikap aparatur Kecamatan "2.72 "
"6 "Keterbukaan pembiayaan pelayanan"2.86 "
"7 "Sosialisasi prosedur pelayanan "2.76 "
Sumber : pengolahan data kuesioner
Untuk mengetahui indeks penerapan prinsip transparansi dihitung dengan
rumus sebagai berikut :
(2.88 x 0,143) + (2.80 x 0,143) + (2.83 x 0,143) + (2.62 x 0,143) +
(2.72 x 0,143) + (2.86 x 0,143) + (2.76 x 0,143) = 2.78
3. Indeks Unsur Pengukur Penerapan Prinsip Partisipasi
Dari metode yang dipakai dalam memperoleh hasil penerapan prinsip
partisipasi yang sudah dijelaskan diatas, maka diperoleh hasil dari masing-
masing unsur pelayanan seperti yang terdapat pada tabel berikut :
Tabel 3.3
Daftar Unsur Pengukur Prinsip Partisipasi
"1 "Partisipasi dalam perencanaan "2.72 "
" "pembangunan " "
"2 "Partisipasi dalam pelaksanaan "3.02 "
" "pembangunan " "
"3 "Partisipasi dalam pengawasan "2.83 "
" "pembangunan " "
"4 "Partisipasi dalam evaluasi "2.77 "
" "pembangunan " "
"5 "Partisipasi dalam pemanfaatan "3.05 "
" "hasil pembangunan " "
"6 "Partisipasi dalam pengurusan "2.52 "
" "izin " "
"7 "Peran pemerintah Kecamatan dalam"2.58 "
" "mendorong partisipasi masyarakat" "
"8 "Kegiatan perkumpulan masyarakat "2.81 "
"9 "Partisipasi dalam menyampaikan "2.78 "
" "aspirasi " "
Untuk mengetahui indeks penerapan prinsip partisipasi dihitung dengan
rumus sebagai berikut :
(2.72 x 0,111) + (3.02 x 0,111) + (2.83 x 0,111) + (2.77 x 0,111) +
(3.05 x 0,111) + (2.52 x 0,111) + (2.58 x 0,111) + (2.81 x 0,111) + (2.78 x
0,111) = 2.79
Berdasarkan tabel indeks transparansi dan partisipasi di atas,
diperoleh nilai indeks penerapan prinsip transparansi sebesar 2.78 dan
nilai indeks penerapan prinsip partisipasi sebesar 2.79.
C. Uji korelasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip
Transparansi dan Partisipasi
Hasil dari uji korelasi keseluruhan faktor (faktor kepemimpinan,
pedidikan, sosial budaya, kebijakan, dan media massa tersebut dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
"Tabel 3.4 "
"Korelasi Faktor Secara Keseluruhan Terhadap "
"Penerapan Prinsip Transparansi "
" " "Transparans"Semua "
" " "i "Faktor "
"Transparan"Pearson "1 ".313** "
"si "Correlation " " "
" "Sig. " ".000 "
" "(2-tailed) " " "
" "N "144 "144 "
"Semua "Pearson ".313** "1 "
"Faktor "Correlation " " "
" "Sig. ".000 " "
" "(2-tailed) " " "
" "N "144 "144 "
"**. Correlation is significant at the 0.01 "
"level (2-tailed). "
Sumber:Data Primer
Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip transparansi dengan
keseluruhan faktor adalah 0,313. Besarnya koefisien korelasi 0,313 lebih
besar dari 0,159 taraf signifikasi 5% dan dan lebih besar dari 0,208 taraf
signifikasi 1%. Hal tersebut berarti terdapat korelasi yang signifikan
antara keseluruhan faktor dengan penerapan prinsip transparansi dalam
pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh. Selanjutnya hasil korelasi
keseluruhan faktor terhadap penerapan prinsip partisipasi di Kecamatan
Samigaluh. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
"Tabel 3.5 "
"Korelasi Faktor Secara Keseluruhan Terhadap "
"Penerapan Prinsip Partisipasi "
" " "Partisip"Semua Faktor"
" " "asi " "
"Partisipas"Pearson "1 ".226** "
"i "Correlation " " "
" "Sig. " ".006 "
" "(2-tailed) " " "
" "N "144 "144 "
"Semua "Pearson ".226** "1 "
"Faktor "Correlation " " "
" "Sig. ".006 " "
" "(2-tailed) " " "
" "N "144 "144 "
"**. Correlation is significant at the 0.01 "
"level (2-tailed). "
Sumber:Data Primer
Besarnya koefisien korelasi penerapan prinsip partisipasi dengan
keseluruhan faktor adalah 0,226. Besarnya koefisien korelasi 0,226 lebih
besar dari 0,159 taraf signifikasi 5% dan dan lebih besar dari 0,208 taraf
signifikasi 1%. Hal tersebut berarti terdapat korelasi yang signifikan
antara keseluruhan faktor dengan penerapan prinsip partisipasi dalam
pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai indeks untuk
penerapan transparansi adalah 2,78 atau berada dalam kategori baik
dan dilihat dari analisa data secara keseluruhan menggambarkan bahwa
penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan
Samigaluh sudah berjalan dengan baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai indeks untuk
penerapan partisipasi adalah 2,79 atau berada dalam kategori baik dan
dilihat dari analisa data secara keseluruhan menggambarkan bahwa
penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan
Samigaluh sudah berjalan dengan baik.
Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti
menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Prinsip transparansi
Untuk meningkatkan kualitas transparansi di Kecamatan Samigaluh dapat
ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :
1. Sosialisasi berbagai macam program pembangunan dan layanan
administrasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi,
2. Membuat alur pelayanan seperti standar operasioan prosedur(SOP)
dan SPM(standar pelayanan minimal)
Prinsip Partisipasi
Untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat di Kecamatan
Samigaluh dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :
1. Pemeritah kecamatan hendaknya lebih memantapkan saluran untuk
menampung keluhan, saran, dan mendorong peran aktif masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Sedarmayanti, "Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan
yang baik", Bandung, PT.Refika Aditama ,2010.
Wiyoto, Budi, "Riset Evaluasi Kebijakan Publik Mitos Ketakutan Birokrasi
Instrumen Strategik Good Governance", Malang, 2005.
Lembaga Administrasi Negara, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta,
LANRI, 2000.
Winarsih, Atik Septi & Ratminto, "Manajemen Pelayanan", Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2012.
Sumarto, Hetifah Sj, "Inovasi, Partisipasi dan Good Governance", Buku Obor,
2009.
Thoha, Miftah, "Birokrasi dan Politik di Indonesia", PT Rajagrafindo,
Jakarta, 2003.
Moleong, Lexy J, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT Remaja
Rosdakarya, Bandung, 2001.
Silalahi, Ulber, "Metode Penelitian Sosial", Refika Aditama, Bandung, 2009.
Bungin, Burhan, "Penelitian Kualitatif", Kencana Prenata Group, Jakarta,
2007.
Uma Sekaran, 1992. "Research Methods for Business: A Skill Building
Aproach". 2ded. New York: John Wiley & Sons, lnc.
Muhammad, Idrus, "Metodologi Penelitian Sosial", Edisi Kedua, Jakarta.
Erlangga. 2002.
Khairul M.R, Muluk, "Teori Pemerintahan Daerah", Surabaya.
Dwiyanto, Agus, "Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik",
Yogyakarta, 2009.
Yayat Hayati, Djatmiko, "Perilaku Organisasi", Alfabeta, Bandung, 2002.
Efendi, Sofian, " Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance ", 2005.
Rosidin, Utang, "Otonomi Daerah Desentralisasi", Pustaka Setia, Bandung,
2010.
J. K. Hamphill, "A Proposed Theory of Leadership In Small Group", Second
Preliminery Report.
Kaho, Josef Riwu, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia",
Jakarta, 1988.
Komaruddin, "Kamus Riset".
Abdul Wahab, Solikhin, "Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan", Bina Aksara, Jakarta, 1997.
Mardalis, "Metode Penelitian". Jakarta. PT Bumi Aksara. 1999.
Islamy, Irfan, "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara", Bumi
Aksara, Jakarta, 2001.
Research Methods for Business, LR. Gay and P.L. Diehl, 1992.
Sanusi, Anwar, "Metodologi Penelitian Bisnis", Jilid Pertama, Jakarta.
Salemba Empat. 2011.
Peraturan Perundangan
1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 Tentan Kecamatan.
-----------------------
[1] Fakultas ISIPOL Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
[2] Ibid. Hlm. 272.
[3] Ibid. Hlm. 270.
[4] Ibid. Hlm. 270.
[5] Wiyoto, Budi, "Riset Evaluasi Kebijakan Publik Mitos Ketakutan
Birokrasi Instrumen Strategik Good Governance", Malang, 2005. Hlm. 18.
[6] Lembaga Administrasi Negara, "Akuntabilitas dan Good Governance",
Jakarta, LANRI, 2000.
[7] Sumarto, Hetifah Sj, "Inovasi, Partisipasi dan Good Governance", Buku
Obor, 2009. Hlm. 2.
[8] J. K. Hamphill, "A Proposed Theory of Leadership In Small Group",
Second Preliminery Report.
[9] Kaho, Josef Riwu, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia", Jakarta, 1988. Hlm 73.
[10] Yayat Hayati, Djatmiko, "Perilaku Organisasi", Bandung, 2002. Hlm 23.
[11] Solikhin Abdul Wahab, "Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan", Bina Aksara, Jakarta, 1997, Hlm 3.
[12] Ibid. Hlm. 20.
[13] Ibid. Hlm. 290.
[14] Wiyoto, Budi, "Riset Evaluasi Kebijakan Publik Mitos Ketakutan
Birokrasi Instrumen Strategik Good Governance", Malang, 2005. Hlm. 19.
[15] Winarsih, Atik Septi & Ratminto, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2012. Hlm. 5.
[16] Thoha, Miftah, "Birokrasi dan Politik di Indonesia", PT Rajagrafindo,
Jakarta, 2003.
[17] Creswell 1998:15, dalam http://www.penalaran-
unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/metode-penelitian-kualitatif/8-
11-2012/html.
[18] Ibid, Hlm. 33.
[19] Silalahi, Ulber, "Metode Penelitian Sosial", Refika Aditama, Bandung,
2009. Hlm. 312.
[20] Komaruddin, "Kamus Riset". Hlm 203.
[21] Mardalis, "Metode Penelitian". Jakarta. PT Bumi Aksara. 1999. Hlm 56.
[22] Sanusi, Anwar, "Metodologi Penelitian Bisnis", Jilid Pertama, Jakarta.
Salemba Empat. 2011. Hlm 100.
[23] Muhammad, Idrus, "Metodologi Penelitian Sosial", Edisi Kedua, Jakarta.
Erlangga. 2002. Hlm 246.
[24] Wawancara dengan Kabag Umum, Rosiman, SST. pada tanggal 2 Januari
2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.
[25] Wawancara dengan Camat Samigaluh, Drs. Ariadi. pada tanggal 3 Januari
2013, di kantor Kecamatan Samigaluh.
[26] Ibid.
[27] Wawancara dengan Lurah Ngargosari, Bpk Suharto. pada tanggal 8 Januari
2013, di kantor Kelurahan Ngargosari.
-----------------------
Indeks penerapan prinsip = Total dari nilai persepsi per unsur x
Nilai penimbang
