PENGARUH UMK, PDRB, ANGKATAN KERJA DAN INVESTASI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN JEMBER

Jurnal Perencanaan Wilayahdan Pembangunan , Volume 1 Nomor 1, Nopember 2009

PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, ANGKATAN KERJA DAN INVESTASI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN JEMBER Turminijati Budi Utami Alumni Pascasarjana Universitas Jember Program Studi Ilmu Ekonomi

Ringkasan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, PDRB, angkatan kerja, dan invertasi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (timeseries), yang dimulai sejak diperlakukannya penetapan upah minimum (UM) yaitu pada tahun 1980. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, dari tahun 1980 s./d. 2007. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode linear berganda, adapun teknis analisis menggunakan metode OLS (ordinary least square). Uji analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, yang meliputi uji multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, ditambah dengan uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: (a) upah minimum tidak berpengaruhi secara signifikan terhadap kesempatan kerja, (b) produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja, (c) angkatan kerja berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja, dan (d) investasi berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Beberapa saran yang dapat dikemukakan, adalah: (a) bagi peneliti selanjutnya, perlu dibedakan dampak upah minimum terhadap kesempatan kerja secara sektoral. Mengingat masing-masing sektor memiliki karakteristik tenaga kerja yang berbeda, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitanya, dan (b) bagi pengambil kebijakan (pemerintah), menetapkan upah minimum harusnya tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, budaya, keamanan dan lingkungan. Dalam meningkatkan kesempatan kerja, faktor yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mampu untuk meningkatkan penanaman modal/investasi di daerahnya. Kata kunci: upah minimum, PDRB, angkatan kerja, invertasi, dan kesempatan kerja

1

Turminijati Budi U, Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Di Kabupaten Jember

SUB-PROVINCE MINIMUM WAGE INFLUENCE, DOMESTIC PRODUCT of REGIONAL BRUTO, LABOR FORCE AND INVESMENT TO OPPORTUNITY of ACTIVITY IN SUB-PROVINCE JEMBER This research aim to know minimum wage influence, PDRB, labor force, and invertasi to opportunity of job(activity in Kabupaten Jember. Data applied in this research was data runtut time ( time-series), what started since treats of minimum wage stipulating (UM) in the year 1980. Main data applied in this research is secondary data obtained from Dinas Tenaga Kerja and Transmigrasi Kabupaten Jember, from the year 1980 s/d. 2007. Data analytical method applied is with doubled linear method, as for technical analysed applies method OLS. Analysis test applied is classic assumption test, what covers multikolinierity test, autocorrelation, and heteroskedastisity, added with normality test. Based on result of analysis indicates that: (a) minimum wage doesn't influence in signifikan to job(activity opportunity, (b) domestic product of regional gross (PDRB) influences is positive in signifikan to job(activity opportunity, (c) labor force influences is positive in signifikan to job(activity opportunity, and (d) invesment influences is positive in signifikan to opportunity of job(activity in Kabupaten Jember. Some suggestions which can be told, be: (a) for researcher hereinafter, need to be differentiated minimum wage impact to opportunity of activity sectorally. Remembers each sector to have different labour characteristic, either concerning quality and also its(the kuantita, and (b) for policy taker government, specifies minimum wage shouldn't only considers economics factor, but also considers social factor, culture, security and safety and area. In increasing activity opportunity, factor most importantly is how government able to increase cultivation of investasi in its. area. Key word: minimum wage, PDRB, labor force, invertasi, and activity opportunity

I.

PENDAHULUAN Sejak krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, puncaknya menjadi krisis multi dimensi pada pertengahan tahun 1997 sampai awal tahun 1998. Kemudian terjadi krisis keuangan dimana menjadikan perekonomian yang semula pertumbuhan ekonominya tinggi menjadi sangat rendah bahkan mencapai angka negatif, Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi negatif 14%, (Laporan BI, 1998). Akhirnya, krisis perekonomian berkembang menjadi krisis multidimensi, dan telah memperlemah sistim keuangan pemerintah (governance) yang menyebabkan perlambatan perkembangan sektor swasta dan penurunan investasi secara tajam. Penurunan ini selanjutnya akan menurunkan kegiatan perekonomian secara umum (ADB, 2005) hal tersebut di sebabkan adanya eksternal shock yang di awali dengan adanya melemahnya nilai yang merupakan dampak dari spillover gejolak mata uang negara-negara ASEAN yang dimulai dari Bath Thailand (Pracoyo, 2004). Faktor ekstemal lainnya adalah kenaikan harga minyak. Kondisi tersebut diperparah adanya faktor internal shock seperti ditemukannya bom pada berbagai tempat, kenaikan harga, penghapusan subsidi BBM, kenaikan TDL (tarif dasar listrik), kenaikan tarif angkutan dan telepon. 2


Menurut Wirakarta (2003) anjloknya pertumbuhan ekonomi berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan kesempatan kerja. Jumlah pengangguran semakin membengkak, baik pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran terselubung karena jumlah jam kerja kurang atau penghasilannya berkurang maupun pengangguran dari angkatan kerja baru yang kehilangan kesempatan untuk masuk pasar kerja akibat tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan. Untuk mengatasi dampak dari gejolak krisis perekonomian yang mengakibatkan kondisi masyarakat terutama kaum buruh semakin buruk. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi tingkat upah melalui kebijakan upah minimum. Tujuan dari kebijakan upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 1 Tahun 1999, disebutkan bahwa upah minimum ditujukan untuk menyelamatkan para pekerja/buruh sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup buruh tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan dan perekonomian pada umumnya. Sebenarnya kebijakan upah minimum pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1970an. Pentingnya upah minimum mendapat perhatian dari pemerintah hingga akhir tahun 1980an ketika pemerintah mulai menetapkan upah minimum sebagai point penting dalam kebijakan di pasar tenaga kerja. Pertengahan tahun 1990an upah minimum nominal tetap meningkat, setelah tahun 1996 upah minimum riil mulai berangsur-angsur berkurang dan jatuh di tahun 1998 berkaitan dengan adanya krisis ekonomi dan inflasi yang melambung tinggi (Suryahadi, 2001). Tetapi di awal tahun 2001 upah minimum meningkat signifikan pada saat Indonesia telah mulai mengimplementasikan desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah sehingga upah minimum menjadi isu penting. Manning (2002), menyatakan dengan adanya reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah, upah minimum regional (UMR) sudah menjadi isu penting dalam kebijakan sosial di Indonesia. Pada reformasi ini, baik serikat buruh maupun organisasi non pemerintah (ORNOP) berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja yang menderita pada saat krisis ekonomi berlangsung. Pada saat itu pelaksanaan otonomi daerah telah mengakibatkan adanya perubahan besar dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Pemerintah propinsi, kabupaten atau kota yang sebelumnya hanya berwenang memberi masukan, kini memperoleh kewenangan penuh untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian terjadi suatu perpindahan kewenangan penting di bidang makro ekonomi dan sosial dari tangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hasilnya, terjadi peningkatan upah minimum dalam jumlah besar pada awal ditetapkannya upah minimum oleh pemerintah propinsi, kabupaten atau kota setempat. Peningkatan tersebut terus berlangsung pada setiap tahunnya, tak terkecuali pada kabupaten dan kota di Jawa Timur, sebagaimana tercermin dalam Tabel 1.1. Namun dalam kenyataannya hal ini belum dapat menyelesaikan persoalan. konflik perburuhan yang tampaknya semakin mencuat. Hal tersebut di karenakan para buruh menyatakan upah yang di terima di rasa belum layak untuk menopang kehidupannya, sehingga banyak para pekerja yang masih berharap agar upah minimum dapat ditingkatkan lagi. Berdasarkan hasil liputan Kompas (22 November 2004) menurut para pekerja kenaikan upah minimum terus akan di tuntut karena upah yang diterima saat ini, terutama buruh pabrik tidak lagi mencukupi kebutuhan, karena sejumlah harga kebutuhan pokok terus meningkat. Aksi menuntut upah minimum juga dideklarasikan oleh para buruh yang ada di Jawa Timur, salah satu aksi para buruh yang masih hangat yaitu aksi dari buruh Maspion (Kompas 21 Juli 2004).

3


Pengusaha menghadapi sejumlah pilihan untuk tidak segera merespon tuntutan buruh. Manning (2002), dalam salah satu tulisannya tentang upah minimum menyatakan kenaikan upah minimum dengan cepat mendorong kenaikan upah bagi kebanyakan banyak pekerja, dan dengan sendirinya ini akan menaikkan biaya tenaga kerja dan menekan perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja. Tabel 1.1 Upah Minimum Tahun 2000 s./d. 2008 beberapa Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur (dalam Rupiah/bulan) No

Kabupaten/ Kota

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

Kota Surabaya

236000

330700

453200

516750

2592638

578500

655500

746000

805500

2

Kab. Sidoarjo

236000

328800

453000

516500

1720844

578250

655200

743500

802000

3

Kab. Gresik

236000

330000

453000

516500

1070442

578250

655200

743500

803652

4

Kab. Mojokerto

236000

317200

453000

516500

977956

578250

655200

740000

803652

5

Kab. Pasuruan

236000

316000

453000

513000

1434670

578250

655200

740000

802000

6

Kab. Malang

236000

300000

443000

493250

2350384

575300

652000

743250

802000

7

Kota Malang

236000

300000

443000

497100

771634

575300

652000

745109

802941

177455

575300

652000

704774

737000

500000

565000

656600

687500

8

Kota Batu

443000

483800

9

Kota Mojokerto

236000

317200

415000

478500

10

Kota Pasuruan

236000

306800

375000

440000

177906

475000

580000

650000

710000

11

Kota Probolinggo

236000

290100

400000

445000

203900

480500

529000

567000

604000

12

Kota Kediri

212000

275000

361250

415000

255934

501000

579000

645000

717000

13

Kota Blitar

202000

233000

273775

301100

123573

351000

390000

448500

506500

14

Kota Madiun

212000

235000

260000

305000

172061

347750

405500

464750

522750

15

Kab. Probolinggo

236000

285000

390000

443750

1041498

478000

528000

566500

604000

16

Kab. Kediri

212000

275000

361250

415000

1477898

501000

579000

645000

717000

17

Kab. Jombang

208000

241280

304512

398000

1175265

445000

530000

640000

690000

18

Kab. Jember

212000

275000

315500

384000

397766

425000

525000

575000

645000

19

Kab. Banyuwangi

212000

232564

267500

319400

1539393

372700

517500

567500

619000

20

Kab. Tuban

212000

243800

380370

322500

1080562

400000

525000

606500

660000

21

Kab. Lamongan

208000

238032

273737

328450

1261972

419200

558000

600000

650000

22

Kab. Bangkalan

208000

274775

330000

390000

890830

450000

550000

586000

622000

23

Kab. Nganjuk

208000

239200

280000

335000

1028861

362000

402000

455000

510000

24

Kab. Madiun

212000

235000

253800

281000

657158

340000

400000

450000

500000

25

Kab. Ponorogo

208000

228800

252000

286000

869655

338500

400000

450000

500000

26

Kab. Trenggalek

202000

222000

245000

274000

670120

336000

437100

460000

510000

27

Kab. Blitar

202000

233000

267950

295000

1111815

341000

409200

450000

501750

28

Kab. Bojonegoro

208000

234565

253750

287500

1216661

357500

475000

550000

630000

29

Kab. Ngawi

212000

233000

256300

288700

840172

340000

440000

460000

510000

30

Kab. Magetan

212000

233000

260000

292500

622112

386000

596000

596000

596000

31

Kab. Pacitan

202000

220000

250000

289000

538583

345700

405000

450000

500000

32

Kab. Tulungagung

208000

246000

290000

332500

961991

381000

460000

490000

526000

33

Kab. Lumajang

208000

220500

260000

300700

1000260

340000

408000

495000

550000

34

Kab. Bondowoso

208000

250000

250000

300000

710339

350000

480000

495000

550000

35

Kab. Situbondo

208000

241449

255481

311000

621624

364900

436000

492500

530000

36

Kab. Pamekasan

202000

250000

300000

400000

745148

450000

500000

560000

625000

37

Kab. Sumenep

212000

220000

295000

360000

1035587

425000

490000

545000

590000

38

Kab. Sampang

202000

246400

275000

300700

836628

375300

450000

475000

610000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, berbagai tahun, 2009.

4

116701


Hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari tujuan utama dari setiap usaha untuk mendapatkan profit maximizing. Menurut Ritonga (2005), secara logis upah minimum baru yang lebih tinggi akan mendorong pekerja senior meminta kenaikan upah. Oleh karena itu pengusaha berharap kenaikan upah minimum seminimum mungkin, hal tersebut dikarenakan membuat buruh lama menuntut upah yang lebih tinggi. Kondisi tersebut nanti akan bermuara pada angka pengangguran yang semakin meningkat. Beberapa permasalahan baru dari adanya kenaikan upah minimum. Beberapa permasalahan yang timbul diantaranya disebabkan oleh: pertama, terkait oleh produktifitas, kenaikan upah minimum lebih tinggi dari produktifitasnya sehingga tidak sebanding dengan kenaikkan dari upah minimum. Dengan kata lain kenaikan upah tidak berbanding lurus dengan produktifitasnya. Kedua, terkait dengan investasi, investor menjadi keberatan untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ketiga, ketika upah berdasarkan upah minimum terus menerus mengalami kenaikan sedang persaingan produk di pasar internasional semakin ketat menimbulkan harga dan jasa menjadi semakin mahal dan tidak kompetitif sehingga tidak di terima oleh konsumen di pasaran. Keempat, ketika barang/jasa yang di hasilkan tidak laku ke pasaran dan revenue di masing masing perusahaan mengecil sementara labour cost semakin meningkat. Maka banyak perusahaan menutup kegiatan usaha yang akhirnya berujung pada PHK bagi tenaga kerja. Dengan kata lain kenaikan upah berdasarkan upah minimum berbanding lurus dengan kenaikan angka tenaga kerja yang mengalami PHK. Kelima, ketika banyak tenaga kerja yang bekerja banyak yang kehilangan pekerjaannya, di tambah angkatan kerja yang terus bertambah namun tidak mendapatkan lapangan kerja maka keadaannya menjadi meresahkan. Dalam keadaan seperti ini mudah sekali tersulut provokasi dan menjadi chaos dan ketenangan kerja dan ketenangan usaha diperusahaan menjadi semakin terganggu. Investasi menjadi semakin menurun. Keenam, dengan semakin turunnya investasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakain lambat bahkan minus. Hasil penelitian empiris tentang upah minimum pada berbagai Negara, hasilnya juga berbeda beda. Misalnya penelitian yang di lakukan oleh Card dan Kruenger (1994), pada penelitian dampak upah minimum pada fast food industri di Amerika Serikat, dengan cara membandingkan fast food industri di dua daerah yaitu di New Jersey dan Pennylvania, hasilnya tidak ditemukan adanya suatu indikasi bahwa kenaikkan upah minimum menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja. Kemudian Bell (1997), upah minimum menyebabkan disemployment effect di Colombia tetapi di Mexico hasilnya zero effects. Di Indonesia penelitian tentang dampak kebijakan upah minimum oleh Rama (1996), yang menyatakan kesempatan kerja di perusahaan kecil berkurang, sementara di perusahaan besar bertambah. Kemudian Islam (2000), upah minimum mempunyai hubungan negatif pada kesempatan kerja (logarithmic spefications dengan province level income dan dummies variable ) menggunakan pooled data propinsi 1990-1998. Setelah itu berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Suryahadi (2001), dalam penelitian menyoroti bagaimana dampak kebijakan upah minimum pada tenaga kerja yang heterogen. Hasilnya menyatakan yang diuntungkan adanya kebijakan upah minimum adalah pekerja kasar, kenaikan upah minimum telah mendongkrak upah pekerja kasar. Adanya hubungan yang positif antara tingkat upah minimum dan tingkat upah rata-rata ditemukan diberbagai kelompok pekerja lainnya, misalnya pekerja perempuan, pekerja usia muda, dan pekerja berpendidikan rendah serta pekerja kantoran (whitecollar). Masih dalam penelitian Suryahadi (2001), menunjukkan elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum adalah -0,112 dan nyata secara statis. Artinya setiap kenaikan 5


10 persen upah minimum mengakibatkan pengurangan lebih dari 1 persen angka penyerapan tenaga kerja. Dampak negatif dari upah minimum sangat di rasakan oleh kelompok yang mempunyai kerentanan tinggi terhadap perubahan dalam kondisi pasar tenaga kerja seperti pekerja perempuan, pekerja usia muda, dan pekerja berpendidikan rendah. Jadi penerapan upah minimum oleh Pemerintah mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja. Yang tidak kalah penting upah minimum juga dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap berbagai kelompok pekerja. Implikasi dari perubahan dalam permintaan tenaga kerja dalam sektor tertentu akan mempengaruhi sektor lainnya, misalnya sebagai salah satu konsekuensi adanya pengurangan tenaga kerja pada satu lapangan kerja tertentu adalah mencari kerja pada sektor lain. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat memaksa seseorang untuk menganggur, walaupun dengan konsekuensi upah yang diterimanya jauh lebih rendah. Kesempatan kerja dalam masyarakat adalah tidak sama. Untuk analisis tenaga kerja, besarnya kesempatan kerja dipecah-pecah menurut kebutuhan, salah satunya dipecah menurut lapangan usaha ekonomi. Sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI) yang mengacu pada International Standart of Industry Clasification (ISIC), bidang ekonomi dibagi menjadi 9 sektor lapangan usaha yaitu : sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan Air, sektor bangunan, sektor perdagangan, sector angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa. Fisher (1933) dan Clark (1957) dalam Komalig (1987) yang dikenal dengan clark fisher hypotesis menyatakan dinamika struktur kesempatan kerja menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi suatu masyarakat, jumlah angkatan kerja sektor primer cenderung lebih menurun dibanding dengan sektor sekunder yang selanjutnya sektor sekunder lebih menurun daripada sektor tersier. Widarti (1984) penyebaran angkatan kerja di Indonesia menurut kelompok sektor, menunjukkan diluar sektor Pertanian, sektor Perdagangan, transport, keuangan dan jasa merupakan sumber lapangan kerja utama. Pola ini nampak pada Negara- Negara Berkembang (Squaire, 1979, dan Gregory, 1980). Seringkali, kecilnya proporsi angkatan kerja di sektor Pertambangan, manufaktur, listrik, gas dan air, konstruksi dan besarnya proporsi pada sektor perdagangan, transport, keuangan, jasa dianggap sebagai tanda ketidakberhasilan dalam proses pembangunan, karena tidak terserap secara produktif. Hal ini karena banyak kegiatan sektor perdagangan, transport, keuangan dan jasa yang sifatnya informal dengan produktifitas yang relative rendah. Jadi, tenaga kerja dari sektor pertanian akan bergerak mengisi kekurangan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri maupun sektor jasa. Namun proporsi angkatan kerja di sektor pertanian tidak secara otomatis dapat ditampung bekerja di sektor industri. Sebagaimana dikemukakan Boediono (1999). Perubahan proporsi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri tersebut ternyata berlangsung dengan tidak melibatkan tenaga kerja yang berpendidikan dasar. Mereka yang tidak berpendidikan dasar ternyata bergeser ke sektor jasa informal yang tidak memerlukan ketrampilan khusus. Kesempatan Kerja yang dapat diciptakan oleh suatu perekonomian tergantung oleh pertumbuhan dan daya serap masing-masing sektor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja antara lain : 6


1. 2. 3. 4.

Kemungkinan subtitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya.

Kesempatan kerja dalam masyarakat adalah tidak sama. Untuk analisis tenaga kerja, besarnya kesempatan kerja dipecah-pecah menurut kebutuhan, salah satunya dipecah menurut lapangan usaha ekonomi. Fisher (1933) dan Clark (1957) dalam Komalig (1987) yang dikenal dengan clark fisher hypotesis menyatakan dinamika struktur kesempatan kerja menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi suatu masyarakat, jumlah angkatan kerja sektor primer cenderung lebih menurun dibanding dengan sektor sekunder yang selanjutnya sektor sekunder lebih menurun daripada sektor tersier. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada seberapa besar pengaruh penetapan upah minimum dan faktor-faktor lain mempengaruhi kesempatan kerja. Dengan kata lain selain untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kesempatan kerja, juga untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kesempatan kerja, yaitu PDRB, angkatan kerja dan investasi.

II. RUMUSAN MASALAH Kesempatan kerja merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang kompleks dan multi dimensional. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memahami kesempatan kerja lebih mendalam khususnya yang terjadi di Kabupaten Jember. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, selanjutnya dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah upah minimum mempengaruhi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember? 2. Apakah PDRB (produk domestik regional bruto) mempengaruhi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember? 3. Apakah angkatan kerja mempengaruhi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember? 4. Apakah investasi mempengaruhi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember? 5. Variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember?

III. METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan di Kabupaten Jember, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Jember merupakan daerah yang terbesar nomor ketiga setelah Surabaya dan Malang di Propinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan mulai tahun 1980 sampai dengan 2007 (atau setelah dilakukan penerapan upah minimum). Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan adanya hipotesis yang hendak diuji, maka jenis penelitian ini adalah eksplanasi. Menurut Faisal (1992) penelitian eksplanasi (explanasy research) adalah: untuk menguji hipotesis antara variable yang dihipotesiskan. Penelitian ini adalah jenis explanatory research, yaitu menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya, oleh karenanya dinamakan juga penelitian hipotesa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian penjelasan ini membicarakan tentang hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan. 7


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (time-series) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Penelitian ini dimulai sejak diperlakukannya penetapan upah minimum (UM) yaitu pada tahun 1980 sampai tahun 2007. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Adapun data yang digunakan adalah data time series dari tahun (1980-2007). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Data umum Kabupaten Jember. 2) Data upah minimum Kabupaten Jember: mencakup data upah minimum yang berlaku di Kabupaten Jember. 3) Data kesempatan kerja yang diperoleh dari jumlah orang yang bekerja pada setiap sektor perusahaan di Kabupaten Jember. 4) Data PDRB Kabupaten Jember. 5) Data investasi Kabupaten Jember. 6) Data total angkatan kerja Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda,.persamaannya dapat diformulasikan sebagai berikut: Yt = α0 + β1 X1t + β2 X2t + β3 X3t + β4 X4t + εt Keterangan: α0 = Yt = X1t = X2t = X3t = X4t = εt =

konstanta Kesempatan kerja pada tahun t (dalam jiwa/tahun) upah minimum pada tahun t (dalam rupiah/bulan) PDRB pada tahun t (dalam rupiah/tahun) jumlah angkatan kerja pada tahun t (dalam jiwa/tahun) jumlah investasi pada tahun t (dalam rupiah/tahun) error variabel

Hasil penelitian ini selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji statistik. Uji asumsi klasik meliputi Normalitas Sebaran, Uji Multikolinearitas dan Uji Autokorelasi. Pengujian distribusi normal yang digunakan adalah normal probability plot. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dikatakan normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 1999). Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas mempunyai korelasi atau hubungan dengan variabe bebas lainnya, dengan kata lain satu atau lebih variabel bebasnya merupakan suatu fungsi linear dari variabel bebas lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan pengujian dengan melihat VIF (Variance Inflation Factory). Autokorelsi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun 8


waktu atau time series data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu cross sectional data). Sesuai dengan asumsi klasik yang mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi (nir-autocorrelation) atau secara simbolis yaitu: E (Ui Ui) = 0 dimana i j. Uji Heterokedastisitas, menggunakan white corrected dengan metode GLS (Yaffe, 2004), Widarjo, 2005). Pengujian ini menggunakan uji Glejser yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut: 1. Mendapatkan regresi atas model tanpa memperbaiki gejala heterokedastisitas dan hasil ini diperoleh nilai residual (ei). 2. Membuat regresi dengan menganggap nilai residual sebagai variabel terikat dengan rumus sebagai berikut : |ei| = A + B ln Xi + Vi dimana : |ei| = absolut fungsi dari variabel bebas Xi Vi = kesalahan pengganggu A = konstanta B = koefisien regresi Xi = variabel bebas Uji statistik meliputi F-tes dan t-tes. Untuk menguji secara bersama-sama koefisien regresi variabel PDRB perkapita, pertumbuhan dan rasio antara sektor pertanian dengan sektor industri. Apakah mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap kapasitas fiskal di Propinsi Jawa Timur. Menurut Gujarati (2000:120), rumus uji F sebagai berikut: R2 k 1 F = 1 R2 N k Dimana: R2 = Koefisien determinasi k = Jumlah variabel N = Jumlah sampel Untuk menguji secara individual variabel bebas PDRB perkapita, Pertumbuhan, dan rasio antara sektor pertanian dengan sektor industri terhadap variabel terikat Kapasitas Fiskal (Gujarati, 2000:140):

t

Dimana: bi

=

Koefisien regresi

Se b i

=

Standart error deviasi

bi Se b i

Untuk mengukur proporsi kontribusi variasi variabel bebas PDRB perkapita , Pertumbuhan dan rasio antara sektor pertanian dengan sektor industri terhadap varibel terikat kapasitas fiskal (Gujarati, 2000:139). 9


R2 =

R2 =

β1

ESS TSS

y i x 1i

β2

......... β k

y i x 2i yi

y i x ki

2

Dimana: R2 = Koefisien determinasi ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan RSS = Jumlah kuadrat total (ESS+RSS) RSS = Jumlah kuadrat residual

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Analisis Regresi Berdasarkan hasil analisis regresi linear Upah Minimum (X1), PDRB (X2), Angkatan Kerja (X3), dan Investasi (X4) terhadap Kesempatan Kerja (Y) dengan menggunakan SPSS vs. 14 memperlihatkan hasil ditunjukkan tabel 1. Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Upah Minimum, PDRB, Angkatan Kerja, dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja Variabel (Constant) X1 X2 X3 X4

Unstandardized Coefficients Beta 410.008,510 -0,163 0,007 0,563 0,258

DW

Standardized Coefficients Beta 23.746,420 0,103 0,004 0,028 0,050

t 17,266 -1,582 1,738 20,060 5,201

Sig. 0,000 0,127 0,096 0,000 0.000

2,170

F-hitung

873,016

R-Square

0,992

Sumber: data sekunder diolah, 2009. Dari tabel 1, maka dapat dituliskan persamaan regresi linier antara Upah Minimum (X1), PDRB (X2), Angkatan Kerja (X3), dan Investasi (X4) terhadap Kesempatan Kerja (Y), sebagai berikut: Y = 410.008,51 - 0,163 X1 + 0,007 X2 + 0,563 X3 + 0,258 X4 Model tersebut dapat diterima yang didasarkan pada uji F, didapat bahwa F_hitung lebih besar dari F_tabel, artinya model tersebut cukup representatif untuk digunakan analisis. Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa nilai F_hitung sebesar 873,016 dengan nilai signifikasi 0,000. Variasi keempat variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen sebesar 99,20 persen (yang terlihat dari nilai Adjusted R2), artinya 99,20 persen 10


variabel kesempatan kerja dipengaruhi oleh variabel upah minimum, PDRB, angkatan kerja, dan investasi. Regresi yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah dengan menggunaan regresi linier berganda, dimana kaidah-kaidah asumsi klasik harus dipatuhi. Berdasarkan hasil perhitungan Durbin-Watson sebesar 2,170 (dimana nilai tersebut terletak pada daerah penolakan adanya autokorelasi), menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

2. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinieritas, uji auto korelasi dan uji heteroskedastisitas. Keseluruhan uji asumsi klasik diproses dengan menggunakan program SPSS versi 14 for Windows. a. Normalitas, uji normalitas yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov, dengan menguji normalitas residual. Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,729 dan signifikan pada 0,663 (lampiran 4), yang berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel analisis yang digunakan terdistribusi secara normal, (asumsi normalitas terpenuhi). b. Multikolinearitasi, adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas mempunyai korelasi hubungan dengan variabe bebas lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan pengujian dengan melihat VIF (Variance Inflation Factory), dimana nilai VIF lebih besar dari 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF, pada persamaan tersebut menghasilkan nilai VIF sebesar untuk variabel X1 sebesar 1,824 pada toleran 0,571, variabel X2 sebesar 2,053 pada toleran 0,489, X3 sebesar 6,971 pada toleran 0,143, dan X4 sebesar 2,801 pada toleran 0,357. Selain mendeteksi multikolinearitas dengan menggunakan nilai VIF, juga dapat dilihat dari koefisien korelasi antar variable independent (bebas). Hasil analisis tersebut memperlihatkan, koefisien korelasi X1 X2 sebesar -0,405, koefisien X1 X3 sebesar -0,162, koefisien korelasi X1 X4 sebesar 0,135, koefisien korelasi X2 X3 sebesar -0,104, koefisien korelasi X2 X4 sebesar -0,344, dan koefisien kolerasi X3 X4 sebesar 0,522, atau semua koefisien kolerasi antar variable bebas dibawah 95 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. c. Heteroskedastisitas, untuk mengetahui kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Pengujian ini menggunakan uji glejser yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variable independen. Jika variable independent signifikan secara statistic mempengaruhi variable dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil analisis memperlihatkan semua variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variable dependen nilai absolute residual. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, ditunjukkan tabel 2..

11


Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Upah Minimum (X1), PDRB (X2), Angkatan Kerja (X3), dan Investasi (X4) terhadap Absolut Residual (Absres) Variabel (Constant) X1 X2 X3 Y F-hitung R-Square

Unstandardized Coefficients Beta -9196,913 -0,150 0,005 0,017 -0,006

t

Sig. -0,688 -1,181 0,263 1,045 -0,222

0,498 0,246 0,681 0,307 0.826

0,137 0,053

Sumber: data sekunder diolah, 2009 d. Autokorelasi, untuk mengetahui terjadi atau tidaknya korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut urutan waktu atau ruang. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat diketahui dengan uji statistik Durbin Watson. Hasil analisis diperoleh nilai DW sebesar 2,170, dimana nilai tabel DW dengan menggunakan nilai signifikasi 5% dengan jumlah sampel 28, untuk k = 4 nilai tabel DW adalah dl = 1,10 dan du = 1,75. Oleh karena nilai DW 2,170 pada regresi tersebut lebih besar dari batas atas (du) 1,75 dan kurang dari 4 – 1,75 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif (atau menerima H0). 3. Uji t (Parsial) Penguji taraf signifikansi dari hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan uji t pada = 0,05 sebagai taraf signifikansi dari pengaruh langsung variabel–variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Hasil analisis diperoleh, sebagai berikut; a) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh terhadap variabel kesempatan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar -1,582 atau lebih kecil dari t-tabel (pada α = 5 persen nilai t-tabel sebesar 1.701). b) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap variabel kesempatan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar 1,738 atau lebih besar dari t-tabel (pada α = 5 persen nilai t-tabel sebesar 1.701). c) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh positif terhadap variabel kesempatan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar 20,060 atau lebih besar dari t-tabel (pada α = 5 persen nilai t-tabel sebesar 1,701). d) Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya bahwa variabel investasi berpengaruh positif terhadap variabel kesempatan kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar 5,201 atau lebih besar dari t-tabel (pada α = 5 persen nilai t-tabel sebesar 1,701).

12


4. Pembahasan Hasil Penelitian Dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran atas pekerja tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Di dalam teori ekonomi kedua jenis pembayaran pekerja tersebut dinamakan upah (Sukirno, 1999). Begitu pula dalam dunia usaha, pengupahan merupakan hal yang sewajarnya sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi yang diberikan pekerja atau buruh kepada perusahaan. Jadi ketika perusahaan merekrut pekerja atau buruh yang diharapkan adalah pekerja/buruh dapat menjalankan serangkaian pekerjaannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang mendukung kegiatan usaha sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan yang didapat tersebut salah satunya digunakan perusahaan untuk memberikan kompensasi berupa upah kepada pekerja/buruh. (Nugroho, 2005). Kebijakan Upah Minimum yang pertama diperkenalkan di Indonesia pada awal 1970 sampai akhir tahun 1980 kebijakan sudah diperkuat dan sebagian besar tidak efektif (Rama, 1996). Selama periode ini, dalam praktek pemerintah tidak campur tangan dalam penentuan upah. Diawal tahun 1990an konsep pasar tenaga kerja berubah, ada dua hal yang dianggap penting, yaitu : berdirinya beberapa Serikat Buruh Independent pada saat pemerintah berusaha membubarkannya dan menyatakan Serikat Buruh tersebut ilegal dan kedua, pemerintah mulai menyelenggarakan implementasi Peraturan Upah Minimum Regional (Suryahadi, 2001). Pemerintah Indonesia merubah mekanisme dalam menetapkan Upah Minimum dalam periode (1989-1990). Sasaran Pemerintah dalam menetapkan upah Minimum didasarkan atas Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indek Harga Konsumen, Kondisi Pasar Kerja, Kemampuan Perusahaan, Produktifitas Tenaga Kerja, Upah yang berlaku didaerah sekitar. Adams (1987) menyebutkan bahwa kebijakan upah minimum diharapkan untuk mencegah eksploitasi para pekerja yang memiliki bargaining power yang rendah. Senada dengan Adams, Rachman (2005) menyebutkan tujuan diterapkannya upah minimum, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : pertama tujuan mikro; sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan, dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah, kedua tujuan makro; pemerataan, peningkatan daya beli dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur biaya industri secara sektoral, peningkatan produktifitas kerja nasional, peningkatan ethos dan disiplin kerja, dan memperlancar komunikasi pekerja-pengusaha dalam rangka hubungan bipartite. Jadi inti dari kebijakan upah minimum merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang social yang ditujukan untuk melindungi pekerja yang tidak memiliki kekuatan jual, dan upahnya jauh dari upah Ekuilibrium tanpa mengurangi esensinya. Tjiptoherijanto (2004) memaparkan dewasa ini paling tidak ada 5 (lima) faktor utama yang diperhitungkan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah minimum, yaitu; kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK) atau tingkat inflasi, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, dan tingkat perkembangan perekonomian daerah setempat. Dari sudut kebutuhan hidup pekerja, terdapat 2 (dua) komponen yang menentukan tingkat upah minimum, yaitu: kebutuhan hidup minimum (KHM) dan laju inflasi, Berbagai bahan yang ada dalam komponen KHM dinilai dengan harga yang berlaku, sehingga menghasilkan tingkat upah. Oleh karena harga sangat bervariasi antar daerah serta adanya 13


situasi-situasi local yang tidak mungkin berlaku secara nasional, maka tingkat upah minimum tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau lebih sering disebut dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) (Tjiptoherijanto (2004). Kontroversi tentang upah minimum bukanlah isu baru. Perbedan pendapat ini dapat dilihat dari perselisihan antar kelompok serikat pekerja yang menghendaki kenaikan upah minimum yang signifikan, sementara kelompok pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bagi para ekonom, masalah ini sering mengundang perdebatan baik dalam aplikasi Negara maju maupun berkembang. Satu kelompok ekonom melihat upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja dan menambah persoalan pemulihan ekonomi. Sementara kelompok lain dengan bukti empirik menujukkan, penetapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong pemulihan ekonomi (Sumarsono, 2003). Munculnya ketetapan Upah Minimum akan mendorong terjadinya distorsi dalam pasar tenaga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, maka buruh mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah bekerja dalam industri itu. Kekuatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang cenderung memaksimumkan pendapatan, dari buruh yang ada akan mendiskriminasi pendatang baru dalam pasar tenaga kerja. Pandangan serupa valid dalam kondisi dimana perusahaan tidak mempunyai kekuatan monopsonik untuk menekan buruh. Jika ada monopsoni dalam pasar tenaga kerja, maka pengaruh ketetapan upah minimum dapat mendorong peningkatan kesempatan kerja (Sumarsono, 2003). Hasil analisis memperlihatkan bahwa upah tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kesempatan kerja. Hal ini menjelaskan bagi kita bahwa tinggi rendahnya upah tidak mempengaruhi kesempatan kerja. Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian Islam dan Nazara (2000), yang menentang hasil penelitian Rama (1996) mereka berpendapat bahwa kebijakan upah minimum di Indonesia tidak mengurangi prospek penyerapan tenaga kerja. Hasil-hasil penelitian bertentangan dengan hasil penelitian ini, antara lain Miller Meiners (1993) dan Mankiw (2000), yang menyebutkan bahwa upah minimum akan mengurangi kesempatan kerja. Juga penelitian dari Bell (1997), yang menyatakan bahwa dampak upah minimum menyebabkan disemployment effect di Colombia dan dampak terbesarnya pada pekerja low skill. Demikian pula dengan Suryadi (2001), yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor formal perkotaan, dengan perkecualian bagi pekerja kantoran. Beberapa alasan yang menyebabkan upah minimum tidak mempengaruhi kesempatan kerja khususnya di Kabupaten Jember, antara lain: 1) Karakteristik jenis mata pencaharian, dimana sebagai besar masyarakat Kabupaten Jember hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Umumnya buruh pertanian dan perkebunan tidak memiliki jaminan upah standar minimum. 2) Karakteristik sumberdaya manusia, dimana tenaga kerja sektor pertanian dan perkebunan umumnya berpendidikan rendah. Dengan demikian sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang paling mudah menyerap tenaga kerja. 3) Terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan, kegiatan/pekerjaan pada sektor tersebut tidak dapat dengan mudahnya atau tidak dapat digantikan dengan mesin (intensif modal). 14


Kesempatan Kerja yang dapat diciptakan oleh suatu perekonomian tergantung oleh pertumbuhan dan daya serap masing-masing sektor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja antara lain : 1) Kemungkinan subtitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain. 2) Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. 3) Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. 4) Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya. Kesempatan kerja dalam masyarakat adalah tidak sama. Untuk analisis tenaga kerja, besarnya kesempatan kerja dipecah-pecah menurut kebutuhan, salah satunya dipecah menurut lapangan usaha ekonomi. Fisher (1933) dan Clark (1957) dalam Komalig (1987) yang dikenal dengan clark fisher hypotesis menyatakan dinamika struktur kesempatan kerja menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi suatu masyarakat, jumlah angkatan kerja sektor primer cenderung lebih menurun dibanding dengan sektor sekunder yang selanjutnya sektor sekunder lebih menurun daripada sektor tersier. Hasil analisis menunjukkan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980 s./d. 2007. PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi (penambahan output yang dihasilkan), apabila PDRB meningkat maka jumlah kesempatan kerja akan semakin besar. Sukirno (2000), dalam menerangkan penentuan tingkat kesempatan kerja dapat diterangkan melalui tiga hal yaitu: pertama permintaan tenaga kerja; kedua penawaran tenaga kerja; dan ketiga pasar tenaga kerja. Payaman (1998) menyebutkan bagi suatu perusahaan dalam memutuskan untuk menambah ataupun mengurangi jumlah tenaga kerja, harus memperkirakan: pertama, perusahaan memperkirakan hasil (output) yang akan di peroleh perusahaan sehubungan dengan penambahan seorang pekerja. Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marginal dari pekerja atau marginal physical product of labor (MPPl). Kedua, perusahaan memperhitungkan penambahan pendapatan yang dinamakan penerimaan marginal atau marginal revenue yang akan diperoleh perusahaan. Nicholson menggunakan model kepuasan maksimum untuk mempelajari keputusan penawaran tenaga kerja individual. Dengan waktu yang tetap seseorang harus membuat pilihan berapa waktu yang akan mereka gunakan. Ia harus memutuskan berapa jam yang akan ia gunakan untuk bekerja, berapa jam untuk kegiatan lainnya. Diasumsikan hanya terdapat dua penggunaan waktu untuk setiap orang, apakah terlibat dalam bekerja dengan tingkat upah sebesar w per jam atau tidak bekerja. Hasil analisis menunjukkan angkatan kerja berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980 s./d. 2007. Artinya peningkatan angkatan kerja dapat tertampung pada kesempatan kerja yang ada. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan sejak tahun 1950an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (tenaga kerja, modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solow (Arsyad, 1997) menyebutkan bahwa peran kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Pandangan teori ini berdasarkan pada anggapan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Ini berarti bahwa sampai di mana perekonomian 15


akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Menurut teori Neo Klasik, rasio Modal-output (COR) bisa berubah. Untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Hasil analisis menunjukkan investasi berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980 s./d. 2007. Artinya investasi berpeluang menciptakan kesempatan kerja, dengan demikian pengembangan Kabupaten Jember kearah peningkatan investasi sebagai jalan keluar mengurangi pengangguran.

IV. KESIMPULAN Penelitian in bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variable umpah minimum, PDRB, angkatan kerja, dan investasi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980 s./d. 2007 baik secara simultan maupun parsial. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Upah minimum tidak berpengaruhi secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980 s./d. 2007. Hal ini terkait dengan karakteristik jenis pekerjaan yang dominan, dimana Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan basis pertanian. Beberapa Beberapa alasan yang menyebabkan upah minimum tidak mempengaruhi kesempatan kerja khususnya di Kabupaten Jember, antara lain: karakteristik jenis mata pencaharian, dimana sebagai besar masyarakat Kabupaten Jember hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Umumnya buruh pertanian dan perkebunan tidak memiliki jaminan upah standar minimum, karakteristik sumberdaya manusia, dimana tenaga kerja sektor pertanian dan perkebunan umumnya berpendidikan rendah. Dengan demikian sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang paling mudah menyerap tenaga kerja, dan terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan, kegiatan/pekerjaan pada sektor tersebut tidak dapat dengan mudahnya atau tidak dapat digantikan dengan mesin (intensif modal). 2. Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980 s./d. 2007. PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi (penambahan output yang dihasilkan), apabila PDRB meningkat maka jumlah kesempatan kerja akan semakin besar. 3. Angkatan kerja berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980 s./d. 2007. Artinya peningkatan angkatan kerja dapat tertampung pada kesempatan kerja yang ada. 4. Investasi berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980 s./d. 2007. Artinya investasi berpeluang menciptakan kesempatan 16


kerja, dengan demikian pengembangan Kabupaten Jember kearah peningkatan investasi sebagai jalan keluar mengurangi pengangguran. 5. Dari keempat faktor (upah minimum, PDRB, angkatan kerja, dan investasi), yang paling besar mempengaruhi kesempatan kerja adalah angkatan kerja yang merupakan pencerminan dari penawaran tenaga kerja. Saran yang disampaikan sebagai impliaksi kebijakan sebagai berikut: kebijakan menetapkan upah minimum harusnya tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, juga mempertimbangkan faktor sosial, budaya, keamanan dan lingkungan. Dalam peningkatan kesempatan kerja, faktor yang paling penting adalah peningkatan investasi. Untuk itu pemerintah hendaknya membuka lebar-lebar dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga semakin kedepan akan makin meningkat. Dengan kebijakan kemudahan dalam perijinan usaha, dukungan infrastruktur yang memadai, peraturan-peraturan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, dan promosi potensi dan nilai tambah daerah.

DAFTAR PUSTAKA Anonimus, 1998, Laporan Bank Indonesia Adam, G., 1987. Increasing Minimum wage: The Macro Economic Impacts. Economic Policy Institute. Arsyad, Lincolin, 1997. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPSTIE YKPN. Arsyad, Lincolin, 1999, Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE). Yogyakarta Asian Development Bank, 2005. Jalan Menuju Pemilihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia. Economics And Research Department Development Indicators And Policy Research Division. P. 1-16. Setiaji, Bambang. 2003. Menciptakan Iklim Investasi Kondusif di Daerah. Makalah Seminar. Surakarta. 22 Februari 2003. Bell, A. Linda.1997. The Impact of Minimum Wages in Mexico and Columbia. Journal Of Labour Economis. Vol 15, No.3, Part 2; Labor Market Flexsibility in Developing Countries, S102-S135. Boediono, 1999. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro, Edisi 4. BPFE Yogyakarta, yogyakarta.

17


Card dan Kruenger. 1994. Minimum Wage and Employment: A Case Study of The Fast Food Industry in New Jersey and Pennsytvania. The American Economics Review. Vol 84, No. 4, (sep., 1994) p 772-793. Card dan Krueger, 1995. Time Serries Minimum Wage Studies: A Meta Analysis, American Economics Review 85, 238-243. Carneiro, G. Francisco. 2002. The Impact of Minimum Wage Chaming on Employment and Wage in Brazil. Disampaikan Pada Kongres Asosiasi Studi Brazilia IV (BRASA). Atlanta, Georgia USA. April 4-6, 2002. Clark, E. K., 1957, The Effect of Minimum Wage n Employment and Unemployment, Journal of Economics Literature, June 1857. Eri Cahyadi, 2002, Peningkatan Iklim Investasi Daerah. Makalah Seminar. Surabaya. 12 April 2002. Faisal, Basri, 1992, Metode-metode Kuantitatif dalam Ekonomi Internasional. Jakarta: PAUEK-UI, Jakarta. Freeman, 1996. The Minimum Wage as Redistributive Tool, Economic Juenal 106, 639-649 Gujarati, Damodar, 2004. Ekonometrika Dasar, Terjemahan Sumarno Zaon. Penerbit Erlangga. Jakarta. Gujarati, D. 2000. Basic Econometrics, Fourth Edition. Mc Graw Hill International Edition, New York. Hendrani, 2002. Good Govermance in Minimum Wage Setting in The Era Of Regional Authonomy. Semeru. Islam Dan Nazara, 2000. Minimum Wage and The Welfare of Indonesia Workers. International Labor Organization. Jakarta. Juni 2000. Jinghan, M.L. 2003. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Manning, Chris. 2002. Minimum Wages: Social Policy Versus Economic, Policy, Nuning Ahmadi (ed), Smeru News: No.1 Januari-Maret 2000. p. 1-4. Mankiw, Gregory, 2000. Prinsiple of Economics. Hrismunadar (Penerjemah) Dan Yatisumihsrti (Editor). 2000. Pengantar Ekonomi jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta. Miller dan Meiners, 1993, Intermediate Microeconomics Theory, Issue, Applications. McGraw Hill. Inc. Munandar Haris (Penerjemah) Teori Ekonomi Mikro Intermediate. Edisi Ketiga. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

18


Monjay, K.L., 1983, Policy Minimum Wages: Social Policy Versus Economi, Economics Juornal. No.1 Maret 1983 p. 12-44. Nicholson, Walter, 2002, Intermediate Mikroeconomics and Its Applicatian, Eight Edition. Harcourt College Publisher. Bayu Mahendra dan Abdul Aziz (penerjemah). Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya. Edisi Kedelapan. PT Penerbit Erlangga, Jakarta. Nophirin, 1996, Ekonomi Moneter, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), Yogyakarta. Nugroho, A. B., 2005, Pengupahan dan Produktivitas, Jakarta. Lewis, Arthur W, 1959, Perencanaan Pembangunan: Dasar-dasar kebijaksanaan Ekonomi, Rineka Cipta, Jakarta. Lipsey, 1995. Economics 10th ed. Happer7Row. Jakawasana (Penerjemah) Pengantar Mikro Ekonomi Edisi Kesepuluh Jilid 1 Binarupa Aksara. Jakarta. Pracoyo, K. T. dan Pracoyo, A., 2004, Aspek Dasar Ekonomi Makro Indonesia, PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Rachman, H. 2005, Kebijakan Penetapan UMP di Jakarta sebagai Sarana Terciptanya Stabilitas dalam Hubungan Industrial sesuai Kemampuan Perusahaan di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Disampaikan pada Seminar Sehari Ketenagakerjaan, “Pengaruh Pengupahan sebagai Langkah Strategi Stabilitas dalam Hubungan Industrial”, April 7, 2005. Rama, Martin, 1996, The Cosequences of Doubling The Minimum Wage: The Case of Indonesia, World Bank Policy Research Working Paper No. 1643. World Bank, Washington D.C. Rifa’i, A., 2003, Peran Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Kegiatan Perekonomian di Indonesia. Makalah Seminar Nasional ISEI. Manado. 9-12 Februari 2003. Ritonga, J. Tafbu, 2005, Mencermati Dilema Upah Minimum, WASPADA Online. Santoso, Singgih. 1999. Mengolah Data Statistik Secara Profesional Versi 10. PT. Elex Media Kompetindo. Jakarta. Shaafsma dan Watsh, 1983, Employment and Labour Supply Effect of Minimum Wage: Some Pooled Time Serries Estimates from Canadian Provincial Data. The Canadian Journal of Economics, Vol 16 No. 1 (Feb. 1983) pp 86-87. Setiadi, Dawan, 2002, Ekonomi Sumberdaya Manusia, Edisi 2001, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

19


Simanjuntak, Payaman, 1998, Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia, Edisi 2001, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta. Singarimbun dan Sofian Efendi, 1983, Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi. Lembaga Penelitian. Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta. Soekirno, Sadono. 1999. Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Cetakan ke 11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. ___________. 2000. Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru, Cetakan ke 2. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Squaire, W., 1979, Labour Supply Effect of Minimum Wage. The American Journal of Economics, Vol 16 No. 1 (Mar. 1979) pp 46-67. Sumantoro, 1983, Peranan Pengusaha dalam Kegiatan Perekonomian di Indonesia. Makalah Seminar Nasional IMEPI. Pontianak. 9-12 Februari 1983. Sumarsono, Sonny, 2003, Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan, Graha Ilmu. Yogyakarta. Suparmoko, M. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Teoritis. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE. Suryahadi, A., 2001, Wage and Employment Effect of Minimum Wage Policy in The Indonesian Urban Labor Market, Smeru Reseach Institute, October 2001, p. 175. Tjiptoherijanto, Prijono, 2004, Upah, Jaminan Sosial dan Perlindungan Anak, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Todaro, M., 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta. Widarti, Diah, 1984, Hubungan Antara Sektor Service dan Sektor Informal di Kota, Dalam Zainal Bakir dan Chris Manning (Editor) Angkatan Kerja di Indonesia Partisipasi Kesempatan dan Pengangguran. PT Rajawali, Jakarta. Widarjo, 2004, Kebijakan Pasar Kerja untuk Memperluas Kesempatan Kerja, Disampaikan pada Kongres VI Statistika Indonesia, Jakarja 22 September 2004. __________, 2005, Pentingnya Upah Minimum, Warta Ketenagakerjaan Tahun 2 No. 2 2005. Wirakarta, K. 2003, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Mandar Maju, Bandung. Yaffe, Robert, 2004, A Primer for Panel Data Analisis, New York University.

20

PENGARUH UMK, PDRB, ANGKATAN KERJA DAN INVESTASI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN JEMBER

Recommend Documents