ASPEK PERILAKU DAN POLITIK PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Aspek Perilaku Dalam Penganggaran Sektor Publik Aspek perilaku dalam anggaran dapat mempengaruhi kinerja anggaran. Beberapa aspek perilaku dalam penganggaran sektor publik antara lain: 1. Partisipasi anggaran 2. Keterlibatan manajemen senior 3. Senjangan anggaran • Partisipasi Anggaran Merupakan pelibatan staf dan manajer dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi dapat meningkatkan motivasi dan tanggungjawab staf dan manajer terhadap pencapaian target anggaran. Anggaran non partisipatif berdampak negatif terhadap motivasi dan komitmen pelaksana anggaran untuk mencapai target anggaran.
• Keterlibatan Manajemen Senior Dalam penganggaran sektor publik, keterlibatan manajemen senior tercermin dalam peran aktif Tim Anggaran Pemerintah dalam memberikan arahan, evaluasi, dan koreksi terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh unit kerja. Keterlibaran manajemen senior dalam proses penganggaran penting untuk menghasilkan anggaran yang berkualitas. • Senjangan Anggaran Senjangan anggaran (budgetary slack) merupakan selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan kemampuan atau kebutuhan riil yang dimiliki pengguna anggaran. Senjangan anggaran bisa positi dan negatif. Motivasi dilakukannya senjangan anggaran positif antara lain untuk mendapatkan penghargaan, bonus, insentif, dan kemudahan dalam mencapai target anggaran. Motivasi dilakukannya senjangan anggaran negatif antara lain agar dianggap pahlawan, suka tantangan, dan karena tekanan politik dari dewan.
Cara mengurangi senjangan anggaran antara lain dengan menerapkan anggaran partisipasi, meningkatkan peran aktif manajer senior, pengawasan perencanaan anggaran, penetapan analisis standar belanja, studi potensi pendapatan, dan transparansi anggaran publik.
Senjangan Anggaran Senjangan Anggaran Pendapatan Positif
Anggaran lebih kecil daripada kemampuan riil
Senjangan Anggaran Belanja
Negatif
Positif
Anggaran lebih besar daripada kemampuan riil
Anggaran lebih besar daripada kemampuan riil
Gambar Senjangan Anggaran
Negatif
Anggaran lebih kecil daripada kemampuan riil
Aspek Politik Dalam Penganggaran Sektor Publik Penganggaran sektor publik merupakan suatu proses politik, dan mereflesikan pilihan tentang apa yang akan dilakukan pemerintah dan apa yang tidak dilakukan. Anggaran harus mendapat persetujuan dewan legislatif yang merupakan lembaga politik. Anggaran harus melalui proses politik di legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian, anggaran sektor publik merupakan instrumen politik. Terdapat beberapa area atau tahapan dalam siklus anggaran yang melibatkan terjadinya proses politik anggaran, antara lain pada saat: 1. Penentuan kebijakan anggaran (budget policy) 2. Penentuan prioritas program dan plafon anggaran 3. Penentuan alokasi anggaran 4. Pembahasan anggaran 5. Perubahan anggaran 6. Pertanggungjawaban anggaran
• Penentuan Kebijakan Anggaran Yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan proses politik, sebab kebijakan anggaran merupakan komitmen dan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Kebijakan anggaran berisi target pencapaian kinerja yang terukur dari programprogram yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang disertai dengan proyeksi pendapatan, alokasi belanja, sumber dan pengunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Rancangan kebijakan anggaran diajukan oleh eksekutif dan dibahas bersama dengan legislatif. • Penentuan Prioritas Program dan Plafon Anggaran Terjadinya penentuan prioritas program karena program yang dianggap prioritas atau penting oleh legislatif belum tentu sama dengan yang diajukan oleh eksekutif. Oleh karena itu mengenai prioritas program dan plafon anggaran perlu negosiasi dan kesepemahaman tentang apa yang menjadi prioritas anggaran. Selain penentuan program prioritas, penentuan plafon anggaran juga merupakan suatu permasalahan. Plafon anggaran merupakan batas maksimal anggaran yang boleh dibelanjakan untuk pelaksanaan program, kegiatan, atau fungsi. Penentuan plafon anggaran tidak hanya bersifat politis tetapi juga terdapat pertimbangan teknis.
• Penentuan Alokasi Anggaran Plafon anggaran masih bersifat global. Rincian anggaran terdapat dalam penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing urusan, fungsi, unit kerja, program, dan kegiatan. Penentuan alokasi anggaran lebih banyak terjadi di wilayah eksekutif. Politik anggaran dalam penentuan alokasi anggaran terjadi antara pengguna anggaran dengan tim anggaran aksekutif.
• Pembahasan Anggaran Politik anggaran juga terjadi pada tahap pembahasan anggaran antara eksekutif dengan legislatif. Pembahasan anggaran di tingkat legislatif dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tingkat komisi atau badan anggaran legislatif dan pada sidang papipurna dewan. Pembahasan anggaran di tingkat komisi atau badan anggaran legislatif sudah sangat rinci hingga ke obyek belanja per kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA).
• Perubahan Anggaran Revisi anggaran dilakukan dalam pertengahan tahun anggaran berjalan dan dilakukan jika terdapat hal-hal berikut: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran (virement) antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan 4. Keadaan darurat, seperti bencana alam 5. Keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam anggaran mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Perubahan anggaran harus melalui pembahasan dan persetujuan dewan.
• Pertanggungjawaban Anggaran Pada tahap pertanggungjawaban anggaran, legislatif akan meminta pertanggungjawaban eksekutif dan menilai kinerja anggaran. Legislatif dapat menggunakan perannya sebagai pemegang hak anggaran (budget), hak legislasi, dan hak pengawasan untuk menekan eksekutif dalam pertanggungjawaban anggaran dengan memberikan penilaian negatif atau menolak pertaggungjawaban eksekutif tersebut. Oleh karena itu dukungan politik, koalisi, dan komunikasi politik antara eksekutif dengan legislatif sangat penting dalam setiap penganggaran.
RINGKASAN Anggaran berfungsi sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran juga sebagai alat perencanaan, pengendalian, koordinasi, motivasi, penilaian kinerja, dan alat politik. Jenis anggaran yang bisa diterapkan yaitu line item budget, zero based budget, program budget, dan perfomance budget. Proses penganggaran terdiri atas persiapan anggaran, ratifikasi, implementasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam penganggaran sektor publik terdapat aspek perilaku dan politik yang perlu diperhatikan.
BAB 4 PENGEMBANGAN TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGERTIAN TEORI AKUNTANSI Komite ASOBAT mendefinisikan akuntansi sebagai: Accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisio by users of the information. Paul Grady (1965) mendefinisikan akuntansi sebagai: Accounting is the body of knowledge concerned with systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting and supplying of dependable and significant information covering transactions and events which are, in part at least, of a financial character, required for the management and operation of an entity and for reports that have t to be submitted thereon to meet fiduciary and other responsibilities.
APB Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai: Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intedend to be useful in making economic decisions. Mardiasno (2009) menyatakan bahwa suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesis-hipotesis yang diuji kebenarannya. Suatu teori memiliki validitas keilmuan jika memenuhi tiga karakteristik dasar, yaitu: 1. Teori tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi (the ability to explain), 2. Teori tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi terjadinya suatu fenomena (the ability ti predict), 3. Teori tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomenon). Tujuan pengembangan teori akuntansi adalah untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang ada, serta untuk memperbaiki praktik akuntansi di masa datang.
PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Aspek-aspek pelaporan keuangan untuk pihak eksternal meliputi: 1. Tujuan penyajian laporan keuangan 2. Bentuk laporan keuangan 3. Informasi atau elemen laporan keuangan 4. Regulasi, standar, dan pedoman penyajian pelaporan keuangan 5. Badan penyusun standar atau regulasi akuntansi Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah: 1. Memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk pertimbangan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik; 2. Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik; 3. Memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.
Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 tahun 2010) Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; c. Menyediakan informasi mngenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuanga entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.
Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut IFAC Tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut IFAC PSC adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah atau unit kerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dipercayakan Kepadanya, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan meliputi: 1. Mengidentifikasikan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan anggaran. 2. Mengindikasikan apakah sumber daya diperoleh dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan kontrak, termasuk batasan finansial yang ditetapkan dengan persetujuan dewan legislatif. 3. Memberikan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial. 4. Memberikan informasi mengenai bagaimanakah pemerintah atau unit organisasi membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya.
5. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengeveluasi kemampuan pemerintah atau unit organisasi untuk membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. 6. Memberikan informasi mengenai kondisi finansial pemerintah atau unit organisasi serta perubahan-perubahan yang terjadi. 7. Memberikan informasi agregat yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah atau unit organisasi dalam hal biaya layanan, efisiensi, serta prestasinya. Manfaat Laporan Keuangan Sektor Publik Manfaat penyajian laporan keuangan adalah: 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi keuangan terkait dengan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitasnya serta kebutuhan sumber keuangan jangka pendek dari suatu unit organisasi pemerintahan; 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit organisasi pemerintahan dan perubahanperubahan yang telah dan akan terjadi; 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi dampak perolehan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan; 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional, meliputi: a. untuk menentukan biaya program, aktivitas, fungsi, proyek, dan proses sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja organisasi atau unit organisasi lain; b. untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi suatu unit organisasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan; c. untuk mengevaluasi hasil (outcome) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target; d. untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (equity & equality) atas penggunaan dana operasi pemerintahan yang digunakan.
Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik dan Kebutuhannya Pengguna laporan keuangan sektor publik antara lain: 1. Masyarakat pembayar pajak (tax payer) 2. Pemberi dana bantuan (donor) 3. Investor dan krditor 4. Masyarakat pengguna jasa pelayanan publik yang disediakan pemerintah 5. Pegawai pemerintah 6. Penyedia barang dan jasa (pelaku bisnis) 7. Dewan legislatif 8. Masyarakat pemilih (voter) 9. Badan pengawas dan advokasi 10. Lembaga perating (rating agencies), analis ekonomi dan keuangan, akademisi, pers 11. Lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah 12. Lembaga-lembaga internasional 13. Manajemen
GASB mengidentifikasi pengguna laporan keuangan pemerintah dalam tiga bagian utama, yaitu: 1. Rakyat (masyarakat) 2. Wakil rakyat (dewan legislative dan badan pengawas) 3. Investor dan kreditor Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengguna utama laporan keuangan pemerintah diidentifikasikan sebagai berikut: a. Masyarakat; b. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa; c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan d. Pemerintah.
Kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain: a. Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yan diberikan. b. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaaan dan penggunaan dana yang telah mereka berikan. c. Peserta pemilu berkepentingan untuk menilai apakah presiden, kepala daerah, DPR, DPRD, dan DPD yang mereka pilih memiliki kinerja keuangan yang baik dan bersih dari korupsi. d. Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan untuk menghitung tingkat risiko investasi dan risiko kredit. e. Dewan legislatif, kelompok politik, lembaga advokasi publik, dan pers memerlukan informasi keuangan untuk melakuka fungsi pengawasan (checks and balances). f. Badan pemeriksa dan pengawas membutuhkan informasi keuangan untuk memeriksa apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi dan terbebas dari salah saji yang material. g. Peneliti dan akademisi membutuhkan laporan keuangan pemerintah untuk bahan riset dan pengembangan teori.
h. Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen. i. Pegawai membutuhkan informasi atas kinerja organisasi dikaitkan dengan kewajaran gaji dan kompensasi yang diterima. Secara umum, kebutuhan para pengguna laporan keuangan sektor publik adalah untuk: 1. Menilai kinerja keuangan aktual dengan yang ditargetkan 2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi pemerintah 3. Menilai kepatuhan pengelolaan fiskal terhadap peraturan perundangan terkait 4. Menilai efisiensi dan efektivitas 5. Menilai transparansi dan akuntabilitas Bentuk Laporan Keuangan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP mengidentifikasikan komponen laporan keuangan pokok yang perlu disajikan pemerintah meliputi: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); c. Neraca;
d. e. f. g.
Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Elemen Laporan Keuangan Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: - Aset; - Kewajiban; - Ekuitas; - Pendapatan-LRA; - Belanja; - Transfer; - Pembiayaan; - Saldo Anggaran Lebih; - Pendapan-LO; - Beban; dan - Arus kas.
Regulasi, Prinsip, dan Standar Akuntansi
Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Prinsip akuntansi berterima umum (generally accepted accounting principles/GAAP) merupakan rerangka konseptual yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan Keuangan. PABU meliputi standar akuntansi, prinsip akuntansi, pedoman akuntansi dan praktik akuntasi yang sehat. Prinsip akuntansi merupakan ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metoda, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metoda, teknik akuntansi yang sengaja dipilih atas dasar rerangka konseptual oleh badan penyusun estandar. Prinsip akuntansi berterima umum (PABU) adalah suatu rerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi (berkekuatan yuridis), teoretis, dan praktis.
