Tanggal Kumpul Tugas :14 Maret 2017
SAP 6 EKU 216 AP1 (R. GI 1.2) PERPAJAKAN 1
KELOMPOK 4
Ida Ayu Jiva Maheswari Maheswari
1607531061
5
Made Sawitri Kumala Dewi
1607531062
6
Dewa Made Dwi Juni Antara
1607531071
13
I Kadek Arie Permana
1607531102
23
S1 REGULER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2017
1
Pengertian Sengketa Pajak
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU penagihan penagihan pajak dengan surat paksa. Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara WP dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengertian sengketa pajak umumnya diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau diterbitkannya surat tindakan penagihan pajak. Surat ketetapan pajak yang dimaksud adalah SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Selain itu, sengketa juga bisa timbul karena adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan UU. Mengacu pada pengertian tersebut, maka upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diambil dilakukan oleh WP adalah keberatan, banding, peninjauan kembali dan gugatan. Upaya hukum keberatan at as ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal J enderal Pajak. Sementara itu, upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke pengadilan pajak. Khusus untuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Agung. Namun demikian, ada upaya hukum dengan nama peninjauan kembali (huruf kecil) yang juga diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU KUP.
A. Penyelesaian melalui Direktorat Jendral Pajak
Dalam
melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan, terdapat dua fihak yang berada dalam posisi yang berseberangan. Mereka adalah Wajib Pajak yang diberi beban untuk membayar pajak dan Aparat Pajak yang merupakan fihak yang berwenang dalam mengawasi pemenhuhan
2
Pengertian Sengketa Pajak
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU penagihan penagihan pajak dengan surat paksa. Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara WP dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengertian sengketa pajak umumnya diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau diterbitkannya surat tindakan penagihan pajak. Surat ketetapan pajak yang dimaksud adalah SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Selain itu, sengketa juga bisa timbul karena adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan UU. Mengacu pada pengertian tersebut, maka upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diambil dilakukan oleh WP adalah keberatan, banding, peninjauan kembali dan gugatan. Upaya hukum keberatan at as ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal J enderal Pajak. Sementara itu, upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke pengadilan pajak. Khusus untuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Agung. Namun demikian, ada upaya hukum dengan nama peninjauan kembali (huruf kecil) yang juga diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU KUP.
A. Penyelesaian melalui Direktorat Jendral Pajak
Dalam
melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan, terdapat dua fihak yang berada dalam posisi yang berseberangan. Mereka adalah Wajib Pajak yang diberi beban untuk membayar pajak dan Aparat Pajak yang merupakan fihak yang berwenang dalam mengawasi pemenhuhan
2
kewajiban pajak serta diberi target untuk mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua pihak seringkali berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Perbedaan ini biasa disebut sengketa pajak. Sengketa pajak ini biasanya timbul jika fihak aparat pajak mengeluarkan produk-produk hukum dalam rangka penagihan pajak yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik berupa SKPKB, SKPLB, SKPN atau SKPKBT. Untuk menyelesaian masalah sengketa pajak ini, Undang-undang KUP telah memberikan beberapa prosedur penyelesaian. Di bawah ini adalah prosedur prosedur penyelesaian sengketa pajak di tingkat internal Direktorat Jenderal Pajak: 1. Pembetulan
Pembetulan ketetapan pajak di atur di pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UndangUndang KUP Tahun 1984), yang pada prinsipnya mengatur pembetulan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung
dan/atau
kekeliruan
penerapan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan perpajakan. Pembetulan ketetapan pajak bercirikan hal-hal sebagai berikut : a. Pembetulan dapat dilakukan atas 1. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, (S KPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN). 2. Surat Tagihan Pajak. 3. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. 4. Surat Keputusan Keberatan. 5. Surat
Keputusan Pengurangan
atau
Penghapusan
Sanksi
Administrasi. 6. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
3
b.
Kesalahan yang dibetulkan adalah kesalahan yang manusiawi, tidak mengandung
sesuatu
yang
dipersengketakan
atau
mengandung
argumentasi yuridis. c. Pembetulan dapat dilakukan secara jabatan oleh fiskus atau permohonan Wajib Pajak dan bisa dilakukan lebih dari satu kali pembetulan Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari: 1. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo; 2. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau 3. kekeliruan
dalam
penerapan
ketentuan
tertentu
dalam
peraturan
perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Pengertian
“membetulkan”,
antara
lain adalah menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan. Persyaratan permohonan pembetulan adalah dengan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia melalui KPP tempat WP terdaftar, dengan melampirkan :
4
a. Alasan pengajuan permohonan. b. Fotocopy surat yang diajukan permohonannya c. Satu surat untuk satu keputusan/ketetapan pajak d. Tidak ada batas waktu paling lambat kapan permohonan pembetulan harus diajukan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan harus memberikan keputusan. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. Keputusan tersebut dapat: a. Menerima seluruhnya. b. Menerima sebagian. c. Menolak. 2. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP Tahun 1984 mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Sanksi administrasi yang dikurangkan atau dihapuskan tersebut dapat berasal dari ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan harus memenuhi syarat-syarat sbb :
5
1. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya; 2. disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak melalui KPP yang mengenakan sanksi administrasi tersebut; 3. tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 4. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Tambahan; Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dikeluarkan oleh Dirjen Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima sehingga apabila jangka waktu ini telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima. 3. Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP 1984, Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan
keberatannya
karena
tidak
memenuhi
persyaratan
formal
(memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 6
1. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya dengan satu surat untuk satu ketetapan pajak; 2. menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak. Keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak harus dikeluarkan oleh Dirjen Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima sehingga apabila jangka waktu ini telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima 4. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.
5. Pembatalan Hasil Pemeriksaan
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak
6. Keberatan
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan “suatu” pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus 7
diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak. Keberatan hanya dapat diajukan atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat permohonan keberatan : a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; b. Mencantumkan perhitungan pajak menurut WP disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan; c. Diajukan satu surat permohonan untuk satu ketetapan/keputusan pajak d. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Apabila surat keberatan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan maka tidak dianggap sebagai surat keberatan. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan Ditjen Pajak atau melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak. Apabila diminta Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, maka Dirjen Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, dan Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Dirjen Pajak tidak memberikan jawaban, maka keberatan dianggap diterima.
8
Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan meskipun
telah
ditegur
secara
tertulis,
tidak
memenuhi
kewajiban
menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak Keputusan Dirjen Pajak dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak atau menambah jumlah pajak terutang. 7. Permohonan Banding
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keputusan yang dapat diajukan banding adalah surat keputusan keberatan dalam hal WP belum puas dengan keputusan tersebut. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit atau apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, pefeburan, pemecahan/pemekaran usaha, permohonan dimaksud
dapat dilanjutkan oleh
pihak
atau likuidasi, yang menerima
pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud. Syarat-syarat pengajuan banding :
9
1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding. 4. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. 5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. 6. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding. 7. Selain dari persyaratan sebagaimana di atas; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dlmaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan: 1. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; 2. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan
pencabutan
diajukan
dalam
sidang
atas
persetujuan
terbanding. Banding
yang
telah
dicabut
melalui
penetapan
atau
putusan
sebagaimana di atas, tidak dapat diajukan kembali. 8. Gugatan
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagjhan Pajak atau terhadap
10
keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Gugatan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak terhadap: 1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; 2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; 3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau 4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat-syarat pengajuan gugatan : 1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. 2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. 3. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan nomor 2 adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. 4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. 5. Perpanjangan jangka waktu karena diluar kekuasaan penggugat adalah 14 harit terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat. 6. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. Yang dapat mengajukan gugatan:
11
1. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau
kuasa
hukumnya
dengan
disertai
alasan-alasan
yang
jelas,
mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. 2. Apabila selama proses Gugatan penggugat meninggal dunia. Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit. 3. Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud
dapat
pertanggungjawaban
dilanjutkan karena
oleh
pihak
yang
penggabungan,
menerina peleburan,
pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud. Terhadap Gugatan, dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak Gugatan yang dicabut/dihapus dari daftar sengketa dengan: 1. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang 2. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan
12
9. Peninjauan Kembali
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasanalasan sebagai berikut : 1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau 5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan
permohonan
peninjauan
kembali
berdasarkan
alasan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling
13
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap Pengajuan
permohonan
peninjauan
kembali
berdasarkan
alasan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pengajuan
permohonan
peninjauan
kembali
berdasarkan
alasan
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan: 1.
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali
diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa; 2.
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali
diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil 3.
putusan melalui pemeriksaan acara cepat. Putusan atas permohonan peninjauan kembali tersebut harus diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum. B. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Pengertian
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ditetapkan sebagai badan peradilan pajak dengan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, badan ini merupakan pengganti badan-badan khusus yang dahulu bernama Peradilan Doleantie, Majelis Pertimbangan Pajak, dan
14
Komisi Duane. Sebagai Badan Peradilan Pemerintah, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut tidak berpuncak pada Mahkamah Agung, tetapi berpuncak kepada Departemen Keuangan. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, diberi wewenang oleh undang-undang untuk menangani upaya hukum berupa banding terhadap suatu keputusan pajak, ataupun gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak. Putusan pengajuan banding terhadap suatu keputusan Pejabat Pajak, serta gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak tersebut, merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Dasar hukum yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak untuk melakukan fungsi peradilan, adalah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor. 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Atas dasar adanya kewenangan yang diperoleh secara atribusi tersebut di atas, walaupun Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ini sebagai Badan administrasi, tetapi oleh undang-undang juga diberi wewenang sebagai badan peradilan yang dapat menyelesaikan masalah sengketa pajak. Jika ditinjau dari sudut ilmu hukum terdapat kejanggalan dalam Undang-undang ini yaitu; Sebagai Badan Peradilan, secara yuridis segala bentuk putusan dari sengketa pajak, yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, seharusnya diselesaikan oleh hakim, bukan oleh anggota dari Badan Administrasi tersebut. Selain hal tersebut di atas, sebagai konsekuensi logis berlakunya lembaga banding administrasi, maka keputusannya dapat diuji di badan “Peradilan Pemerintahan “sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagimana dirobah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara, selain itu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak seharusnya juga tidak menetapkan bahwa putusannya merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.
I.
Konflik Kewenangan Badan Peradilan
Adanya konflik kewenangan dalam peradilan pajak seperti dikemukakan di atas, konsekwensi hukumnya apabila ketentuan tersebut di atas tidak diubah, maka selain keputusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai suatu keputusan yang semu dan tidak mencerminkan suatu fair trial karena dilakukan oleh sesama Badan peradilan Pemerintahan, juga keputusan yang semu itu
15
bertentangan dengan ketentuan yang derajatnya lebih tinggi. Ketentuan yang derajatnya lebih tinggi itu secara imperatif menyatakan, bahwa yang dapat melaksanakan fungsi peradilan, hanyalah kekuasaan kehakiman. Pendapat tersebut di atas selain berdasarkan pada sistem hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Jurnal Ilmu Hukum 3 Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, juga dari fakta yuridis yang ada, akan terjadi presedent yang tidak baik dalam penegakan hukum, jika sering terjadi konflik kewenangan yang sulit untuk diselesaikan sebagaimana konflik kewenangan mengadili perkara tindak pemerintahan yang dikatakan menunggak pajak2 . Tetapi tidak dapat dilakukan pelaksanaan surat paksa untuk dapat menyita dan melelang obyek yang disengketakan, karena adanya putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang menangguhkan pelaksanaan surat paksa tersebut. Presedent yang tidak baik dalam penegakan hukum tersebut, tidak akan berakhir jika tidak adanya upaya yang nyata untuk mencari pemecahan konfilk kewenangan, dengan mewujudkan kompetensi absolut “Peradilan Pemerintahan “sebagai satu-satunya peradilan terhadap tindak pemerintahan. Selaku organisasi yang struktur dan pembinaannya di bawah Departemen Keuangan, eksistensi dari organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut, juga termasuk dalam kategori bagian yang tidak terpisahkan dari Badan Administrasi, sekalipun undang-undang juga memberi wewenang kepada badan ini untuk dapat melakukan fungsi peradilan. Argumentasi yang dapat dikemukakan untuk mendukung pendapat yang menyatakan, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak termasuk dalam kategori bagian yang tidak terpisahkan dari Badan Administrasi, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, yang isi selengkapnya mengatur dan menentukan hal-hal yang menyangkut dengan sengketa pajak, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 5: ”Sengketa pajak adalah sengketa yang menurut peraturan perundangan -undangan perpajakan yang bersagkutan dapat diajukan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak’. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 6 menyebutkan: Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat
16
yang
berwenang
sepanjang
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan
perpajakan yang bersangkutan. Selaku Badan Administrasi yang tidak terpisah dari organisasi dan struktur Departemen Keuangan, Badan Aministrasi ini menyatakan berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara3 . Putusan dari pengajuan Banding terhadap suatu keputusan Pejabat Pajak, serta gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak tersebut, dinyatakan sebagai putusan akhir dan bersifat tetap (Pasal 76). Untuk lebih menjelaskan hal tersebut di atas, di bawah ini dikemukakan bagan sebagai alat bantu, yaitu:
Eksistensi dari organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut di atas, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, yang isi lengkapnya sebagai berikut4 : Pasal 1
17
(1) Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan;
Pasal 3 (1) Dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara, dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang tingkatnya sama di tempat lain (2) Pelaksanaan
pembentukan
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan Keputusan Presiden;
Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka secara atribusi, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai kedudukan sebagai Badan Administrasi yang sah. Sebagai Badan Administrasi, maka secara yuridis, segala bentuk keputusan sengketa pajak yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak itu, seharusnya masih dapat diuji di lembaga “Peradilan Pemerintahan” dan tidak dapat menyatakan, bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Jika ketentuan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka selain sebagai keputusan yang semu dari suatu penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan oleh sesama Badan Pemerintahan, juga keputusan yang semu itu bertentangan dengan ketentuan yang nilai atau derajatnya lebih tinggi. Ketentuan yang derajatnya lebih tinggi itu menyatakan, bahwa Badan yang melaksanakan fungsi peradilan, adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang. Kritik yang dapat dikemukakan terhadap kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut, adalah walaupun di dalam konsiderans Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tersebut dicantumkan Pancasila dan Undang-Undang
18
Dasar 1945, tetapi ternyata undang-undang ini, tidak mengikuti sistem hukum sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juncto ketentuan Pasal 10 Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang undang. Atas dasar konsiderans di atas, di sini nampak adanya gap atau kesenjangan, dan atau adanya conflict in law antara Badan Kehakiman dan wewenangnya yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan BadanBadan Khusus, termasuk dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 19455 . Selain Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, juga selaku badan yang melaksanakan fungsi peradilan, ternyata hukum acara dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ini, memakai tata cara sendiri yang tidak mudah akses, yaitu permohonan banding baru dapat diajukan oleh pihak wajib pajak, setelah membayar lunas terlebih dahulu pajak terutang. Demikian pula dalam hal ini, berdasar ketentuan Pasal 41 Undangundang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, pihak penggugat harus melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari fenomena tersebut di atas, selain adanya gap atau kesenjangan, dan atau adanya conflict in law antara Badan Kehakiman dan wewenangnya yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang terpenting untuk dicarikan pemecahannya, adalah untuk menghilangkan kesan peradilan semu yang dilakukan oleh sesama Badan peradilan Pemerintahan.
II.
Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak selaku Badan Pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan fungsi peradilan, namun demikian ternyata putusannya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan, sebab di dalam praktek, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak itu masih dapat ditangguhkan oleh penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, masih dapat atau
19
tidak untuk diuji di Peradilan Tata Usaha Negara masih memerlukan pengkajian lebih lanjut, hal mengingat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak selaku Badan Peradilan, tidak berpuncak ke Mahkamah Agung tetapi ke Departemen Keuangan RI. Jika putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak masih dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka perlu dipertanyakan, apakah fungsi Badan Penyeleaian Sengketa Pajak sama dan atau sebagai pengganti dari Majelis Pertimbangan Pajak? Sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, adalah merupakan Badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa: a.
Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang; dan
b.
Guguatan
terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan di bidang penagihan . Dari posisi tugas dan wewenang Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak tersebut di atas, dapat dipahami tentang bagaimana kedudukan hukum Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak, seandainya dikaitkan dengan sistem Kekuasaan Kehakiman yang diatur di dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, juncto ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, sebab sebagaimana yang dinyatakan: Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. Refleksi dari kemauan politik pembentuk undang-undang tersebut di atas, menghendaki kedudukan hukum Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak tidak berada di dalam sistem Kekuasaan Kehakiman, tetapi masih konsisten dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 19946 . Dalam kedudukannya yang ingin berada di luar sistem Kekuasaan Kehakiman seperti tersebut di atas, di dalam praktek timbul permasalahan kemungkinan
yuridis untuk
yang
menyangkut
ditafsirkan
sebagai
kompentesi Keputusan
terhadap
Tata
Usaha
adanya Negara
20
sebagaimana halnya pada putusan Majelis Pertimbangan Pajak. Terhadap kemungkinan di dalam praktek timbul permasalahan yuridis sebagaimana telah diprediksi sebelumnya, ternyata di dalam Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak ini juga terdapat kontroversi hukum positif seperti halnya dalam ketentuan yang diatur di Majelis Pertimbangan Pajak. Kontroversi hukum positif berdasarkan penjelasan Pasal 48 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu yang mempersoalkan Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak sebagai Badan Peradilan, atau sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang diadakan sebagai pengganti dari Majelis Pertimbangan Pajak itu, juga mempunyai dua dimensi yang dapat menimbulkan konflik kompetensi sehubungan dengan pernyataannya yang menyatakan berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: a.
Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 menetukan sebagai Badan Administrasi.
b.
Ketentuan Pasal 28 Nomor 17 Tahun 1997 menyatakan, wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
c.
Sebagai Badan Peradilan, seharusnya putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dapat diuji oleh Hakim di Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga sampai Mahkamah Agung RI, dan tidak dapat menyatakan sebagai putusan akhir yang bersifat tetap; Ketentuan yang diatur di dalam tata cara mengajukan banding atau gugatan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut di atas, selain tidak efisien, juga tata cara dan sistem peradilannya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung RI. Selain pembinaan organisasi dan administrasinya berada di Departemen Keuangan (Ketentuan Pasal 5), juga dalam ketentuan hukum acaranya, tidak mudah untuk diakses dalam hal mengajukan banding, yaitu pihak Pemohon Banding harus terlebih dahulu melunasi pajak yang terhutang (ketentuan Pasal 34), serta jika akan melakukan gugatan, maka pihak Penggugat harus melunasi biaya pendaftaran
21
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41. Namun dermikian, jika dilihat dari latar belakang hingga terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tersebut di atas sebagai pengganti dari BadanBadan Khusus yang dahulu bernama Peradilan Doleantie, yaitu selaku Badan Pemerintahan yang diberi wewenang untuk dapat melakukan fungsi peradilan, maka keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang diberi wewenang untuk dapat melakukan fungsi peradilan tersebut di atas, nampaknya seperti pemikiran yang pernah dikemukakan oleh W.L.G.Lemaire, yaitu adanya upaya dari kehendak pemerintah untuk menyelesaiakan masalahnya sendiri7 . Apabila Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak dinyatakan sebagai Badan Peradilan yang merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi ternyata putusan yang dikeluarkan oleh Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak, juga tidak efektif dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, karena masih adanya konflik kompetensi, yaitu adanya putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menunda pelaksanaan yang telah dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Dari analisis ketentuan yang diatur di dalam Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak tersebut di atas, maka jika dihubungkan dengan kedudukan Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak terdapat dua dimensi, yaitu selaku Badan Administrasi dan selaku lembaga peradilan serta tidak mengakui Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi bagi semua lingkungan peradilan, maka tidak berlebihan jika putusan Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak itu masih perlu untuk dipersoalkan lebih lanjut, walaupun dalam hal ini adanya ketentuan Pasal 76 yang menyatakan; “Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara “. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lainlain badan kehakiman menurut undang-undang (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Dari ketentuan tersebut didapat pengertian bahwa kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi peradilan di Indonesia hanya mengenal satu Mahkamah Agung. Dimungkinkannya badan-badan lain di luar Mahkamah Agung untuk
22
melakukan kekuasaan kehakiman harus ditata (diatur) dengan undang-undang dan tetap harus merujuk ketentuan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Kedudukan Mahkamah Agung dalam hal ini adalah sebagai lembaga Tinggi Negara.
Dalam
sistem
perundang-undangan
Indonesia
mengenal
adanya
undangundang payung (umbrella act) di samping adanya undang-undang biasa. Undangundang payung mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan peraturan tentang hal-hal yang bersifat detail yang merupakan penjabaran dari halhal yang bersifat pokok tersebut, diatur dengan undang-undang biasa. Dalam bidang peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Indonesia mengenal adanya undang-undang payung, dalam hal ini yaitu UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 1970 No. 74 - TLN No. 2951). Nama dari UU No. 14 Tahun 1970 tersebut memberikan petunjuk bahwa undang-undang tersebut berkedudukan sebagai undang-undang payung, karena mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang bersifat pokok. Sebagai konsekuensinya, sudah barang tentu peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksudkan untuk mengatur peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan
kehakiman,
pembentukannya
senantiasa
harus
mengacu
dan
mendasarkan serta tidak boleh bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 1970 sebagai undang-undang payung (umbrella act). Untuk lebih jelasnya maka di bawah ini dikutip ketentuan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970. (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam l ingkungan : a.
Peradilan Umum ;
b.
Peradilan Agama ;
c.
Peradilan Militer ;
d.
Peradilan Tata Usaha Negara .
(2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi . (3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilanpengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung . (4) …………………………………………………………………..dst Penjelasan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing
23
mempunyai wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/ spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu-lintas, pengadilan anakanak, pengadilan ekonomi, dan sebagainya dengan undang-undang . Dari ketentuan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 berikut pejelasannya tersebut dapat disimpulkan antara lain: a.
Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negeri Tertinggi dalam arti bahwa setiap lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan fungsi peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman haruslah berpuncak ke Mahkamah Agung;
b.
Ketentuan adanya pembagian empat lingkungan peradilan sifatnya limitatif, dalam arti bahwa tidak dimungkinkan adanya lembaga peradilan di luar empat lingkungan peradilan tersebut;
c.
Penyebutan adanya kemungkinan badan kehakiman lain selain Mahkamah Agung diartikan bahwa pembentukannya harus berdasarkan undang-undang, bentuknya terikat dalam arti; pertama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan, dan kedua dapat juga berupa pengkhususan dari salah satu lingkungan peradilan. Dengan perkataan lain bahwa pembentukan suatu badan peradilan haruslah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tersirat dan tersurat dalam undangundang payungnya, dalam hal ini adalah UU No. 14 Tahun 1970, terlebih lagi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 24 dan 25.
d.
Pemberian perlindungan hukum (pengayoman) kepada para pihak yang memerlukannya haruslah bersifat tuntas, dalam arti apapun nama dan
24
bentuk dari suatu badan peradilan, putusannya harus dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. e.
Lembaga peradilan yang berwenang melakukan kekuasaan kehakiman berdasarkan sistem peradilan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah: a) Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi b) Peradilan umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. c) Peradilan khusus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang meliputi: Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. d) Peradilan spesialisasi sebagai pengkhususan dari salah satu badan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada.
Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dipertegas lagi oleh UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 1985 No. 73 – TLN No. 3316). Dalam Pasal 2 UU No. 14 tahun 1985 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dari dan pengaruh-pengaruh lainnya. Ketentuan ini memberi petunjuk yang lebih jelas lagi bahwa pemberian pengayoman / perlindungan hukum secara tuntas kepada pencari keadilan lewat peradilan bahwa penyelesaian sesuatu sengketa lewat peradilan, di mana putusannya tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung maka fungsi pengayoman/perlindungan
hukum
terhadap
penyelesaian
sengketa
yang
bersangkutan, termasuk kategori yang tidak tuntas. Dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum oleh Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak kepada para Wajib Pajak dan para pencari keadilan lainnya, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan UU No. 17 Tahun 1997 antara lain: Pasal 28 (1) Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksadan memutus sengketa pajak.
25
(2) Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar tugas dan wewenang peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara.
Pasal 76 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.
Pasal 79 (1) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat berupa: a. menolak; b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; c. manambah pajak yang harus dibayar; d. tidak dapat diterima; e. membetulkan kesalahan tertulis dan / atau kesalahan hitung. (2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi diajukan banding atau gugatan .
C. Kontrovensi Penyelesaian Sengketa Pajak melalui PTUN
Dalam sejarahnya, Majelis Pertimbangan Pajak pada tahun 1950-an, penyelesaian sengketa tingkat banding (keputusan) MPP bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, baik DJP maupun WP. Namun, setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanggal 29 Desember 1986, timbul kontroversi baru mengenai status MPP. Keputusan MPP yang sebelumnya bersifat final dan mengikat WP serta DJP, diberi peluang untuk digugat kembali oleh WP melalui PTUN. Ketentuan mengenai hal tersebut sebenarnya hanya tercantum dalam penjelasan pasal 48 UU No 5 Tahun 1986 yang mengelompokkan keputusan MPP sebagai contoh keputusan administrasi yang
dapat
dibanding
secara
administratif ke PTUN. Namun, pencantuman keputusan MPP sebagai salah satu contoh keputusan administrasi mengandung konsekuensi yang luas. Sejak
26
saat itu, pengadilan di lingkungan PTUN berpendapat bahwa MPP adalah badan Tata Usaha Negara, sehingga mereka merasa berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara gugatan atas keputusan MPP. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh pejabat DJP, Drs Abroni Nasution (Direktur Peraturan Perpajakan pada saat itu), dalam sebuah seminar yang diadakan Centre for Fiscal and Monetary Studies tahun 1993, penjelasan pasal 48 UU No 5 Tahun 1986 tersebut telah menambah kompleksitas permasalahan peradilan pajak di Indonesia. Penjelasan pasal tersebut telah menciptakan dualisme, bahkan lebih tepat disebut pluralisme lembaga yang menangani masalah perpajakan di Indonesia. Pluralisme itu timbul karena secara yuridis, sengketa perpajakan di Indonesia ditangani oleh berbagai lembaga yang berbeda. Lembaga yang menangani sengketa perpajakan terdiri dari satu lembaga peradilan administrasi tidak murni, dan dua lembaga administrasi murni yaitu MPP dan PTUN. Sengketa pajak yang menjadi wewenang MPP antara lain permohonan banding mengenai Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Kemudian, sengketa yang menjadi wewenang PTUN menurut UU No 5 Tahun 1986 yakni semua sengketa perpajakan yang tidak dapat diajukan banding kepada MPP dan semua keputusan banding MPP yang tidak memuaskan WP. Sementara itu, masih ada sengketa perpajakan yang berkenan dengan pelaksanaan Surat Paksa Penagihan Pajak (UU No 19 Tahun 1959) dan semua gugatan atas keputusan administrasi pajak berdasarkan ketentuan pasal 1356 KUHPerdata. Dengan dikelompokkannya keputusan MPP sebagai putusan administratif, ternyata telah mengaburkan status MPP itu sendiri sebagai badan peradilan yang berwenang menangani perkara banding perpajakan. Keputusan DJP dan MPP menjadi sama-sama dapat digugat ke PTUN. Hal ini telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak (WP) tertentu untuk menolak kewajiban perpajakannya. Beberapa WP yang permohonan bandingnya ditolah MPP kemudian mengajukan banding ke PTUN dengan menggugat MPP sebagai Tergugat I dan DJP sebagai Tergugat II. Demikian pula Surat Paksa menjadi tidak
27
berfungsi efektif, karena PTUN dapat menerbitkan penetapan yang menunda pelaksanaan Surat Paksa. Sebagaimana disinyalir oleh DJP, dengan tidak berfungsinya MPP dan Surat Paksa, angka tunggakan pajak melambung drastis. Hal ini berdampak pula pada terganggunya penerimaan negara. Di samping itu, ada pula akibat yang lebih mendasar, yaitu terciptanya perlakuan tidak adil antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini terjadi, karena WP dapatmengajukan gugatan ke PTUN apabila tidak puas terhadap keputusan MPP. Namun, di sisi lain DJP tidak dapat melakukan hal yang sama apabila keputusan MPP merugikan DJP. Penempatan MPP sebagai badan TUN rupanya juga berdampak psikologis, karena kemudian MPP cenderung memilih "cara aman" yaitu dengan lebih banyak "memenangkan WP" dan "mengalahkan DJP". Ketidakpastian hukum karena "ketidakjelasan" peradilan pajak, telah mendorong pemikiran-pemikiran tentang perlunya pembentukan badan peradilan khusus dalam perpajakan. Diyakini bahwa pembentukan badan tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada WP dalam upayanya memperoleh keadilan, dan di sisi lain dapat lebih mengamankan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Apalagi, saat ini penerimaan negara dari pajak merupakan "primadona" untuk menggerakkan roda pembangunan, mengingat pinjaman luar negeri di masa mendatang diperkirakan akan semakin sulit ditingkatkan. Namun mengingat untuk menyusun UU baru diperlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit, beberapa pengamat perpajakan mengusulkan alternatif antara. Selama menunggu dibentuknya UU mengenai status hukum MPP, Ketua Mahkamah Agung (MA) disarankan mengeluarkan fatwa yang memberikan penegasan bahwa MPP adalah sebuah badan peradilan khusus pajak tingkat banding, sejalan dengan pasal 13 UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu, perlu pula fatwa yang menegaskan bahwa keputusan MPP tidak dapat dibanding ke PTUN, tetapi harus langsung dikasasi ke MA. Demikian pula Surat Paksa tidak dapat ditunda dengan surat penetapan Hakim PTUN, tetapi hanya dapat dibatalkan dengan putusan akhir hakim PTUN.
28
Alternatif ini mengandung kelemahan, karena kedudukan fatwa adalah di bawah undang-undang, sementara PTUN sendiri diatur dengan UU. Oleh karena apabila alternatif ini dilaksanakan, fatwa ini hanyalah berfungsi untuk menjadi pegangan atau arahan serta tidak mengikat. Alternatif lain adalah dengan mengintegrasikan MPP dengan membentuk kamar khusus dalam PTUN. Hal ini pun banyak mengandung kelemahan, terutama karena banyak ketentuan-ketentuan dalam UU tentang PTUN yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pajak. Misalnya, apabila terjadi sampai batas waktu tertentu permohonan WP tidak dijawab, menurut hukum pajak hal ini berarti dianggap diterima, namun menurut PTUN hal ini dianggap ditolak. Menyadari adanya kelemahan-kelemahan tersebut, rupanya pembentukan Badan Peradilan Pajak (BPP) baru untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan segera menjadi pilihan utama pemerintah. Apabila merujuk kepada ketentuan pasal 13 UU tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka badan peradilan ini digolongkan sebagai badan peradilan khusus, dan hanya dapat dibentuk dengan UU. Amanat pembentukan lembaga peradilan khusus di bidang perpajakan ini pun sebenarnya telah tegas dalam UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan perubahannya (UU No. 9 Tahun 1949). UU bidang keuangan lainnya yang diundangkan setelah itu, yaitu UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah mengatur pula permohonan banding bea dan cukai ke badan peradilan pajak yang putusannya bukan merupakan keputusan PTUN. Oleh karena itu, pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad pada 25 November 1996 telah menyampaikan empat RUU di bidang perpajakan, salah satunya adalah RUU tentang Badan Peradilan Pajak kepada DPRRI. Sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu di depan sidang paripurna DPR RI, DPP dibentuk untuk menyelesaikan sengketa perpajakan sehubungan dengan permohonan banding WP atas keberatan yang ditetapkan pejabat yang berwenang atau gugatan WP terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan perpajakan di bidang penagihan. Menurut Menkeu, dalam RUU BPP disebutkan bahwa putusan BPP merupakan putusan akhir (final) dan
29
bukan merupakan keputusan TUN. Hal ini berarti terhadap putusan BPP tidak dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali. Namun, demi kepentingan hukum masih dibuka kemungkinan pengajuan kasasi oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, BPP pada hakikatnya merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Putusan BPP langsung dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali ada peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur lain. Apabila RUU BPP ini nantinya disetujui DPR RI, maka pembentukan BPP nantinya
akan
mengakhiri
kontroversi
dialisme
(baca:
pluralisme)
penyelesaian konflik perpajakan. Di samping itu, pembentukan BPP juga akan lebih dapat menciptakan rasa keadilan baik dari sisi WP maupun untuk pihak DJP, hal ini mengingat secara psikologis integritas dan kebebasan para hakim akan lebih baik daripada dalam kedudukannya di MPP saat ini atau apabila MPP diintegrasikan dalam PTUN. Sedangkan kemungkinan pembentukan BPP di tempat lain selain di Jakarta sebagaimana diatur dalam RUU BPP akan makin mendekatkan BPP dengan para pencari keadilan yang berkedudukan di daerah-daerah. Dengan berbagai kelebihan itulah, RUU BPP yang pembahasannya diharapkan mampu memenuhi amanat UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenai prinsip penyelesaian perkara dengan proses sederhana, cepat dan murah. Tentu saja yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum yang timbul karena pembentukan BPP, dapat lebih mengamankan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Di sisi lain, pembentukan BPP yang peran dan fungsinya sangat besar seiring dengan peningkatan peran dan fungsi pajak dalam pembiayaan pembangunan, akan memerlukan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu hukum pajak yang memadai. Hal ini pernah pula dikeluhkan oleh Dirjen Pajak, Dr Fuad Bawazier, dengan memberi contoh bahwa selama tahun 1992 dan 1993 hampir 90 persen keputusan MPP adalah untuk kemenangan WP. Ketika pengadilan pajak masih bernama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, terdapat persoalan hukum yaitu adanya gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak
30
melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986. Kasus bermula ketika dilakukan tindakan penagihan pajak terhadap PT Timor. Gugatan yang diajukan PT Timor mendasarkan pada ketentuan Pasal 48 dan Pasal 53 Undang-undang PTUN, yang menegaskan bahwa seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatannya ke PTUN. Di sisi lain, pasal 27 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP) menyatakan bahwa putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Dalam UU BPSP disebutkan BPSP merupakan badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang, yaitu keputusan keberatan dan gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak. Dengan demikian, pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum atau PTUN. Dalam pasal 28 ayat 2 UU BPSP menegaskan bahwa tugas dan wewenang BPSP berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata usaha negara. Pasal 76 UU BPSP menyatakan bahwa Putusan BPSP merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dan bukan merupakan keputusan PTUN. Dengan kata lain, kewenangan untuk mengadili sengketa pajak ada pada BPSP dan bukan pada PTUN atau kompetensi absolut untuk mengadili sengketa pajak ada pada BPSP. Untuk menghindari konflik hukum kelembagaan yang timbul, maka dua asas hukum berikut menjadi acuan untuk menyelesaikan. Pert ama, asas hukum adalah ketentuan yang bersifat khusus mengalahkan ketentuan yang bersifat umum (les specialis derogate lex generalis). Kedua, ketentuan yang lahir terakhir mengalahkan ketentuan yang lahir lebih dahulu ( lex posteriori derogate lex anteriori). Keracunan hukum adanya kelembagaan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa pajak yang terjadi dalam praktek membuat pemerintahan bersama-
31
sama dengan DPR sepakat melakukan reformasi UU No 17 tahun 1997 tentang BPSP dengan UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Dalam UU peradilan pajak adanya beberapa ketentuan yang menegaskan adanya idependensi pengadilan dalam memeriksa suatu kasus sengketa pajak. Dengan kata lain, untuk menghindari adanya duplikasi penfasiran lembaga yang menangani sengketa pajak, maka hanya pengadilan pajak saja yang diberikan kewenangan untuk memeriksa sengketa pajak. Independensi lain dari lembaga pengadilan pajak terlihat dari putusannya yang merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 77 ayat 1). Artinya, pengadilan pajak adalah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memutus sengketa pajak yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (inkracht ). Jika para pihak tidak puas atas putusan pengadilan pajak, para pihak bias melakukan upaya hukum dengan nama “peninjauan kembali” le Mahkamah Ag ung dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002. Pasal 86 yang menegaskan bahwa putusan Pengadilan pajak langsung dapat dilaksnakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang
kecuali
peraturan
perundang-undangan
mengatur
lain.
Independensi menunjukkan pengadilan pajak merupakan lembaga yang tidak lagi memerlukan jalur birokrasi atau jalur administrasi yang berbelit-belit. Begitu
wajib
pajak
memperoleh
putusan
Pengadilan
Pajak
yang
memenangkan sengketa perpajakannya dengan Dirjen Pajak, maka kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar harus segera memproses putusan tersebut, tanpa perlu menunggu persetujuan dari aparat birokrasi lainnya, misalnya menteri keuangan atau direktur jenderal pajak. Dengan demikian wajib pajak memperoleh haknya sesuai dengan UU Pengadilan Pajak tersebut. Hal inilah yang dikehendaki wajib pajak, yaitu bila wajib pajak dimenangkan akan memperoleh haknya dan apabila wajib pajak kaha, wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai putusan hukum pengadilan pajak.
32
