MODUL 2 PARADIGMA, PENDEKATAN DAN PROSES PERENCANAAN
Hakikat perencanaan adalah intervensi. Perencanaan tata ruang merupakan intervensi terhadap perekembangan ruang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi serta fakrtir lingkungan yang menyertainya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan penduduk pada ruan kota/kawasan perkotaan sehingga berimploikasi terhadap peningkatan kebutuhan dasar yang di sisi lain terdapat limitasi atau keterbatasan lahan dan daya d aya dukung. Dalam prosesnya, perkembangan pemanfaatan ruang mengalami evolusi yang dimulai pada zaman purba yang mengedepankan aspek adat dan spiritual, zaman industry yang cenderung berorientasi pada ekonomi dan saat ini memilii perhatian terhadap upaya mewujudkan pembanguan yang berkelanjutan (sustainable (sustainable development ). ). Proses tersebut dilandasi pada paradigma atau cara pandang stakeholder dalam dalam memahami kegiatan pembangunan disertai potensi, persoalan dan prospek yang berkembang pada saat itu.
2.1
Paradigma Perecanaan
2.1.1 Pengertian Paradigma Perencanaan Secara sederhana paradigma dapat didefinisikan sebagai cara pandang. Paradigma merupakan suatu kesepakatan para pakar dalam proses berfikir yang menjadi dasar dalam pengembangan keilmuan. Paradigma perencanaan akan terkait dengan pengambilan keputusan dan atau perumusan perencanaan. Beberapa ahli telah berupaya mendefinisikan pengertian perencanan, yaitu: 1.
Perencanaan merupakan suatu suatu hasil rangkaian kerja untuk merumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola tindakan yang definitif, menurut pertimbangan yang sistematis, akan membawa keuntuntungan tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tindakan selanjutmya yang juga merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis lainnya (Djoko Soejarto).
2.
Perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Catanese).
3.
Perencanaan adalah transfer pengetahuan ke tindakan dalam wadah umum untuk mengelola lingkungan sosial maupun fisik (John Friedman)
4.
Perencanaan adalah suatu proses pemikiran dan tindakan manusia berdasarkan pemikiran tersebut dalam kenyataannya, pemikiran ke masa depan yang merupakan suatu kegiatan manusia yang sangat umum. (George Chadwick)
5.
Perencanaan dapat dilihat sebagai kemampuan untuk mengendalikan konsekuensi masa depan dari suatu tindakan-tindakan yang dilakukan saat ini. Semakin banyak konsekuensi yang dapat dikendalikan, semakin besar konsekuensi perencanaan. Maksud perencanaan adalah untuk membuat masa depan yang berbeda dari pada yang akan terjadi tanpa perencanaan itu (Aaron Wildavky)
Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perencanaan itu mengandung unsur-unsur:
a. Keinginan dan cita-cita untuk membuat keadaan yang lebih baik, atau membuat keadaan menjadi lebih buruk b. Tujuan dan motivasi untuk mencapai keinnginan atau cita-cita tersebut c. Pemanfaatan sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi) untuk mencapai tujuan atau keinginan) d. Upaya untuk mencapai hasilguna yang berdayaguna e. Ruang dan waktu, yaitu pencapaian tujuan dimasa mendatang f.
Berkesinambungan, yaitu bahwa rencana tidak statis, tetapi lebih dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.
Adapun syarat-syarat suatu rencana adalah:
a. b. c. d. e.
Rasional, sehingga dapat dilaksanakan dan tujuan perencanaan tersebut dapat tercapai Berorientasi ke masa depan Berkesinambungan dan dinamis, sesuai dengan perkembangan masa, Berdayaguna dan berhasilguna Keadaan yang dituju di masa mendatang haruslah lebih baik dari yang ada saat sekarang.
Secara harfiah perencanaan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perencanaan. Oleh sebab itu perencana haruslah mampu menghasil suatu rencana yang sesuai dengan syarat-syarat rencana.
2.1.2 Paradigma Perencanaan Paradigma dalam perencanaan telah mengalami transformasi. Pemikiran dan praktek perencanaan selalu berkembang pada tempat dan waktu tertentu. Perubahan paradigma atau cara pandang berimplikasi terhadap praktek perencanaan yang berlaku pada suatu negara. Secara umum paradigma perencanaan dapat di kelompokan menjadi: •
Top down
•
Bottom up
Paradigma perencanaan akan terkait dengan pengambilan keputusan dan atau perumusan perencanaan a.
Top down •
Proses pengambilan keputusan atau perumusan perencanaan yang dilakukan oleh yang di atas atau dipusat,
•
b.
Di bawah atau di daerah berperan untuk menjabarkan atau menerapkan keputusan
Bottom Up •
Proses pengambilan keputusan atau perumusan perencanaan yang dilakukan oleh yang berkepentingan (stake holder)/ di bawah/ di d aerah.
•
Di atas/pusat/pengelola berperan manjadi fasilitator
Persyaratan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan atau perumusan perencanaan: a.
b.
Top down •
Pengambil keputusan harus berorientasi pada kepentingan publik
•
Sistem pengawasan baik oleh lembaga yang berwenang
•
Hukum harus menjadi supremasi
Bottom Up •
Sistem pengelolaan (pemerintahan) yang demokratis
•
Pemahaman masyarakat relatif homogen
•
Transparan
2.1.3 Perkembangan Paradigma Perencanaan Paradigma perencanan, khususnya perencaan tata ruang telah beberapa kali mengalami dinamika. Secara umum pergeseran paradigma perencanaan adalah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi perubahan paradigma perencanaan sangat variatif, misalnya perkembangan kota/perkotaan yang tidak terkendali, ketimpangan antara pertumbuhan kota dan daerah, ketidaksesuaian antara keputusan/rencana terhadap kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan dan lain sebagainya. Dengan demikian perubahan paradigma perencanaan yang terjadi sampai saat ini merupakan dinamika pola perubahan cara pandang terhadap kegiatan perencanaan tata ruang (penataan ruang) secara umum. Gambaran umum mengenai perubahan cara pandang dalam penyusunan rencana tata ruang dijelaskan oleh Janice (1993) sebagai berikut: Tabel Asumsi Dalam Penyusunan Rencana Kota ASUMSI LAMA
VISI BARU
Kota adalah masalah
Kota adalah sumber inovasi dan pertumbuhan ekonomi
Daaerah pinggiran mensubsidi kota
Kota mensubsidi daerah pinggiran
ASUMSI LAMA
VISI BARU
Kota-kota menjadi semakin besar
Semakin besar kota, semakin tersedia banyak kesempatan
Kebijakan publik seharusnya bertujuan untuk membatasi kota
Kebijakan publik seharusnya bertujuan membuat kota berfungsi lebih baik
Pelaku migrasi kota adalah ‘sampah masyarakat’ atau orang –orang yang tidak memiliki kemampuan di daerah pinggiran
Pelaku migrasi kota adalah orang – orang dengan keahlian dan motivasi lebih tinggi dari yang tertinggal
Penghuni liar adalah benalu terhadap ekonomi Penghuni liar berkontribusi lebih dibandingkan perkiotaan dan pelayanan perkotaan dengan yang merek terima Permukiman liar adalah sumber konflik politik, kriminalitas dan perdagangan narkoba
Kebanyakan keluarga di permukiman liar mempunyai jie=wa patriotisme dan pelopor yang tekun
Kota berkonstribusi tidak secara proporsional terhadap ledakan penduduk
Angka tingkat kelahiran turun drastis karena urbanisasi
Kota dan warga miskin perkotaan adalah musuh dalam melawan degradasi lingkungan
Perubahan praktik perencanaan penting untuk menuju kebangkitan ekologi global
Limbah padat dan limbah manusia adalah sampah yang harus dibuang di ‘suatu tempat’
Bila sistem siklus digunakan,limbah dapat menjadi sumber daya berharga
Pemerintah, perencana dan para ahli akan Solusi paling kreatif justru muncul dari pendekatan memberikan solusi untuk masalah perkotaan bottom up daripada top down Program pemerintah menyediakan paling banyak Sektor informal adalah generator utama perumahan dan pekerjaan untuk orang miskin perumahan dan pendapatan Wewenang pemerintah kota yang lebih kuat dibutuhan untuk mengatasi masalah manajemen perkotaan
dari
Manajemen desentralisasi mengarah pada keefektifan antara sumberdaya dan kebutuhan, mengatasi halangan kegiatan ini adalah kuncinya
Sumber: Janice, E (1983) Selain unsur-unsur di atas, masih terdapat banyak pandangan tentang pergeseran paradigma perencanaan yang berkembang saat ini. Salah satu paradigma baru dalam perencanaan adalah adanaya kebutuhan untuk menerapkan konsep good governance dalam perencanaan tata ruang. Salah satu aspek adalah keterlibatan pelaku pembangunan yang sinergi, dalam hal ini adalah pmeerintah, masyarakat dan swasta sesuai dengan hak dan tanggung jawab yang telah diatur dalam berkejasama untuk setiap kegiatan penataan ruang.
2.2
Pendekatan Dalam Perencanaan
Seiring dengan perkembangan dan pergeseran paradigma perencanaan, maka pendekatan dalam perencaan pun terus berkembang. Praktek perencanaan dipengaruhi oleh pendektan yang digunakannya. Sejarah perencaan atau pengembangan pendekatan dapat diidentifikasi berdasarakan historis. Diperlukan suatu cara pengambilan keputusan/pendekatan dalam merencanakan agar memberikan kepuasan bagi berbagai pihak. Berikut adalah be berapa pendekatan perencanaan: A. Pendekatan Komprehensif Rasional - Pengertian: Suatu kerangka pendekatan yang logis dan teratur, mulai dar i diagnosis sampai kepada tindakan yang didasarkan pada analisis fakta yang relvevan, diagnosa masalah yang dikaji melalui kerangka tiori dan nilai-nilai, perumusan dan sasaran dalam rangka pemecahan masalah, merancang alternatif cara-cara untuk mencapai tujuan, dan pengkajian atas efektivitas cara-cara tersebut. - Asumsi yang mendasari
Suatu konsensus umum terhadap cara dan tujuan yang mempunyai makna kepentingan/ kesejahteraan umum (publik interest/ common good) dapat dicapai.
Pemilihan rencana yang terbaik pada dasarnya merupakan suatu proses teknikal yang dapat diselesaikan melalui analisis yang cermat atas data yang relevan.
Dapat melaksanakan secara efektif dan efisien oleh suatu mekanisme perencanaan yang sentralistik.
Rasional (rational ) yang mempunyai definisi yaitu dapat diterima oleh akal dan pikiran dapat ditalar sesuai dengan kemampuan otak.Hal-hal yang rasional adalah suatu ha l yang di dalam prosesnya dapat dimengerti sesuai dengan kenyataan dan realitas yang ada.Biasanya kata rasional ditujukan untuk suatu hal atau kegiatan yang masuk diakal dan diterima dengan baik oleh masyarakat . Rasional juga berarti norma - norma yang sudah baku di dalam masyarakat dan telah menjadi suatu hal yang biasa dan permanen
B. Pendekatan Inkrimental - Pengertian; Suatu kerangka pendekatan yang hanya memilih di antara r entang alternatif yang terbatas dan hanya berbeda sedikit dari kebijaksanaan yang ada. - Asumsi yang mendasari
Menolak kemungkinan terjadinya konsensus dalam isu perencanaan yang luas
Konsensus sangat sulit dicapai dan kemungkinan yang terjadi hanya pada usulan-usulan yang menghendaki perubahan yang inkrimental (bertambah secara sedikit demi sedikit dan teratur)
Membutuhkan suatu perencanaan yang terdesentralisasi
C. Pendekatan Mixed Scanning - Pengertian; Suatu kerangka pendekatan yang berupa kombinasi dari komprehensif rasionalistik yang menekankan pada tugas analitik, penelitian dan pengumpulan data yang menyeluruh dan inkrimental yang menitik beratkan pada tugas interaksional untuk mencapai konsensus - Asumsi yang mendasari
Membolehkan terjadinya konsensus dalam setiap isu yang dihadapi
Untuk mengarahkan kebijaksanaan umum sebaiknya ditangani secara terpusat
Untuk rancangan program yang efisien lebih efektif untuk dilaksanakan oleh mekanisme prencanaan yang desentralistik
D. Pendekatan Advokasi/Transaktif - Pengertian; Suatu kerangka pendekatan yang mnitik beratkan pada proses sosial yang tidak terlalu dengan penyusunan rencana, melainkan lebih memperhatikan perubahan terarah yang sedang berlangsung dimana tujuan dan cara secara terus menerus disesuaikan dengan keinginan stake holder. - Asumsi yang mendasari - Suatu perencanaan dimana sel-sel kecil yng terdesentralisasi menciptakan interaksi ttap muka (face to face) yang bermakna antara perencana (mentor/ fasilitator) dengan klien (masyarakat)
Konsensus yang sifatnya luas diantara sel-sel tersebut tidak diperlukan dalam pelaksanaan.
E. Perencanaan Strategis (Strategic Planning ) - Membuat strategi adalah untuk mendapatkan alternatif yang paling menguntungkan - Strategis dinamika pengambilan keputusan dimana pemecahan masalah mendesak dikaitkan dengan usaha pemecahan masalah serta dampaknya yang lebih luas - Karakteristik Perencanaan Strategis
Berorientasi pada tindakan, hasil dan penerapan
Lebih memfokuskan pada identifikasi dan pemecahan isu
Menekankan penilaian lingkungan internal dan eksternal
Penuh dengan kecenderungan baru, diskontuinitas dan mengejutkan dalam memperkirakan kondisi saat ini hingga masa depan
Mengandung wawasan (visi keberhasilan) di masa depan
Lebih partisipatif luas dan bervariasi
Lebih fleksible
Tabel Perbandingan Rencana Strategis dan Rencana Komprehensif PERENCANAAN KOMPREHENSIF Ditekankan pada perumusan tujuan dan sasaran yang
PERENCANAAN STRATEGIS Ditekankan pada identifikasi dan pemecahan m asalah
kemudian diterjemahkan pada Program Faktor internal dan eksternal merupakan hal yang saling
Faktor internal sebagai pokok bahasan
berinteraksi Kecenderungan yang ada dinggap berlanjut di masa
Pola pertumbuhan sangatlah dinamis dan dipengaruhi
mendatang
faktor eksternal
Kondisi masa depan dirumuskan sebagai tujuan akhir
Kondisi masa depan merupakan wawasan yang dinamis
yang harus dicapai Berorientasi pada cara pencapaian tujuan akhir
Berorientasi pada tindakan saat ini dan pengaruhnya pada masa mendatang
Perencanaan Komprehensif
Perencanaan Infrastruktur
Perencanaan Strategis
Pendekatan perencanaan telah mengalami perkembangan menjadi beberapa macam, salah satunya adalah perencanaan rasional menyeluruh atau Rational Comprehensive Approach. Pendekatan dilakukan secara konseptual dan analitis mencakup pertimbangan yang luas namun masih dalam suatu cakupan kesatuan. Tetapi permasalahan sering muncul ketika menggunakan model ini, diantaranya perlu d idukung oleh sistem informasi yang lengkap, rinci dan keandalan yang tinggi, serta sistem koordinasi kelembagaan yang mapan, yang pada kenyataannya hal ini yang menjadi permasalahan di manapun di dunia ini. Dengan adanya anggapan kekurangefektifan pendekatan menyeluruh maka telah dikemukakan suatu bentuk pendekatan perencanaan yang dikenal sebagai pendekatan perencanaan terpilah atau Disjointed Incremental Planning Approach. Pendekatan ini mengutamakan unsur atau subsistem tertentu sebagai yang perlu diprioritaskan tanpa perlu melihatnya dalam wawasan yang lebih luas. Permasalahan yang
timbul dari model ini diantaranya sering terjad i dampak ikutan yang tidak terduga sebelumnya dan hanya solusi jangka pendek saja. Pendekatan yang mengkombinasikan pendekatan rasional menyeluruh dan pendekatan terpilah disebut sebagai pendekatan perencanaan terpilah berdasarkan pertimbangan me nyeluruh atauMixed Scanning Planning Approach. Namun pendekatan ini juga sering mengalami masalah seperti ter jadinya kemelesetan dari ramalan-ramalan, khususnya yang menyangkut tujuan-tujuan jangka panjang karena ditunjang oleh system informasi yang didasarkan kepada hasil penalaahan sekilas atau scanning .
Agenda perencanaan tata ruang di Eropa Dalam perencanaan strategis perlu adanya pertimbangan mengenai • • •
Masalah Prosedur (keterlibatan para aktor) Masalah Tata Ruang (reposisi dalam tata ruang ekonomi eropa) Masalah Kerangka Waktu (strategis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan)
Inovasi utama dalam penyusunan agenda strategi tata ruang di Eropa terdiri dari: •
• •
• •
•
Perencanaan strategis tidak haya pada pelaksanaan di masa mendatang, tetapi lebih kepada kerja sama antara faktor ekonomi, sosial dan politik. Pertimbangan waktu merupakan faktor utama dalam pertimbangan strategis Posisi ekonomi dalam wilayah merupakan hal yang sangat penting. Tetapi dalam pembangunannya haruslah seimbang antara ekonomi dan kepentingan lingkungan. Demokrasi menjadi orientasi utama dalam perencanaan strategis Kepedulian/koordinasi antar bidang kebijaksanaan merupakan hal yang penting dalam perencanaan. Keterkaitan antar tingkatan (nasional/wilayah/ kawasan) ruang dalam perencanaan menjadi penting, terutama apabila sudah melampaui batas negara
Penyusunan Rencana Strategis A.
Pergeseran Perencanaan yang terjadi •
Keterlibatan aktor pembangunan semakin tinggi (baik dari keragaman aktor maupun porsi keterlibatan).
•
Kewenangan tingkat lokal semakin tinggi didukung oleh peningkatan kemampuan lembaganya
•
Kepentingan lingkungan semakin menjadi pertimbangan.
•
Reposisi kota dalam wilayah perekonomian Eropa
•
Perencanaan lebih ditekankan pada rencana tata ruang strategis
B.
Konsekuensi Penyusunan Strategi Tata Ruang Dari pengalaman kasus kota-kota di Eropa, konsekuensi Penyusunan Strategi Tata Ruang secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut: •
Setiap perencanaan harus didukung oleh seluruh aktor pembangunan, atau selalu didasari oleh suatu kesepakatan.
•
Keterlibatan masyarakat (yang tidak mempunyai akses ke kekuasaan) perlu ditingkatkan
C.
•
Pertimbangan lingkungan harus seimbang dengan pertimbangan ekonomi
•
Perencanaan lebih ditekankan pada level bawah (wilayah/lokal)
•
Kekuasaan pemerintah secara bertahap dikurangi
•
Koordinasi antar sektor dan aktor pembangunan perlu ditingkatkan
•
Meningkatkan kapasitas kelembagaan
•
Selalu menerima gagasan-gagasan pembaharuan
Kekuatan-kekuatan pengendali Beberapa kekuatan yang menegndalikan pembentukan strategi tata ruang di Eropa adalah: •
Kekuatan ekonomi, yang terdiri dari restrukturisasi ekonomi, penempatan kembali di wilayah Eropa (secara ekonomi ruang), peningkatan peluang business lokal.
•
Kekuatan gerakan sosial (pecinta lingkungan hidup)
•
Kekuatan kebijaksanaan publik, yang terdiri dari penghematan, kompetisi untuk keuangan nasional, kekuatan baru pada perwilayahan, perhatian baru dari nasional pada perencanaan, dan akses ke keuangan Uni Eropa
•
Pertimbangan
Lokal yang terdiri dari prioritas
politik, kebutuhan/nilai sosial,
keseimbangan ekonomi-sosial, tekanan penduduk lokal, tekanan usaha (ekonomi) lokal, kebijaksanaan yang lebih baik untuk membantu membuat kebijaksanaan kunci, dan budaya perencanaan yang kuat.
2.3
Proses Perencanaan Didalam perencanaan, ‘proses’ merupakan suatu yang berkesinambungan. Bahkan dikatakan proses perencanaan tidak mempunyai awal dan akhir yang definitif (Webber, 1963). Proses perencanaan akan berlangsung terus menuju ke upaya penyelesaian masalah selanjutnya sesuai dengan perkembangan permasalahan yang baru. Proses perencanaan akan selalu tanggap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan di dalam masyarakat maupun berbagai sumberdaya yang menujang kegiatan tersebut. (Branch, Robinson 1968) Proses perencanaan merupakan rangkaian kegiatan berfikir yang berkesinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematik dan berencana. Proses perencana dapat berkembang sesuai dengan kendala dan limitasi yang ada sehingga rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. (Holden, Mcllroy, 1970). Most public policies are a combination of rational planning, incrementalism, competition among groups, elite preferences, systemic forces, public choice, political processes, and institutional influences. (Jenkins, 1992)
2.3.1 Jenis Kegiatan dalam Proses Perencanaan Kegiatan yang terkait didalam proses perencanaan adalah: 1. Gagasan 2. Tujuan 3. Pengumpulan data 4. Pengelolaan data 5. Kecenderungan perkembangan 6. Perkiraan di masa depan 7. Perumusan alternative 8. Perumusan rencana 9. Pelaksanaan pembangunan 10. Evaluasi
Proses Perencanaan
10. Evaluasi 1. Gagasan
2. Tujuan 9. Pelaksanaan Pembangunan 3. Pengumpulan Data 8. Perumusan Rencana 4. Pengolahan Data 7. Perumusan Alternatif 6. Perkiraan Di Masa Mendatang
Keterangan:
1–8 9 10
5. Kecenderungan Perkembangan
: Rencana Tata Ruang : Pemanfaatan Ruang : Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.3.2 Tahapan Proses Perencanaan 1. Identifikasi permasalahan
Butuh komunikasi antara perencana dan masyarakat. Harus memperhatikan issueissue kontemporer dan issue-issue yang akan muncul di masa depan 2. Menentukan tujuan, sasaran, dan prioritas
Cukup sulit karena akan berhadapan dengan heterogenitas dari masyarakat yang
akan terkena dampak dari perencanaan tersebut. Butuh komunikasi antara staf perencana dan masyarakat 3. ������������ ��� ������������ ����
Kebutuhan yang terpenting dalam membuat suatu rencana atau kebijakan tata ruang adalah adanya data dan informasi kerungan yang mencakup seluruh wilayah secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya, baik dalam bentuk statistik, deskripsi ataupun peta/citra. Pengumpulan data dan interpretasi data mencakup Derajat kedetilan data, data apa yang tersedia, Biaya waktu dan uang untuk mengumpulkan data, Biaya waktu dan uang untuk melakukan interpretasi data. 4. ������������� ������� ������� ���� ��� ������� ��������� ������� � ��� ������� ������ ��������� ���� ������ ��� ���������� ������� �������� ���������� ������������ ���� ����� �������� ������� ������ ����� ��������� ������� ����� �����������
5. ������ ��������������� ����� ������������������� �������� ������� ������������ ������� ���� ������ ���� ������� ������� ����� � ���������
��������� ��������� ���������� ������ ���� � ������ ������ ���� ����� ��� ����������� �����
������ ������ ��������� �������
������� ����� ���������� ������� ������
������� ���������� ���� ��������� ���� ���������� ������
������� ���������� ���� ��������� ���� ������ ���� ���������� ���� ����������
6. Evaluasi dampak potensial dari rencana dan program implementasi rencana
Evaluasi dampak tersebut harus mencakup analisis: Dampak lingkungan yang mungkin terjadi, dampak potensial pada ekonomi lokal, dampak potensial pada keuangan daerah, konsekuensi sosial yang mungkin dihasilkan 7. Review dan Adopsi rencana
tahapan ini butuh program informasi pada publik secara luas 8. Review dan Adopsi program implementasi rencana
tahapan ini butuh kesadaran semua pihak yang terkena dampaknya pada isi dan implikasi program program tersebut sebelum diadopsi 9. Pelaksanaan program implementasi; dan monitor dampak yang terjadi
tahap pelaksanaan ini paling tampak jelas di mata publik. Paling membutuhkan
waktu dan biaya dari keseluruhan tahapan, masukan dari badan yang terlibat, maupun pihak yang terkena dampak sngat penting dalam tahap ini
2.4
Tahapan Kegiatan dalam Proses Perencanaan Pada kenyataannya suatu proses perencanaan akan melalui suatu rangkaian bertahap. Setiap tahapan merupakan suatu proses tertentu. Suatu proses perencanaan dapat ditempuh secara konvensional yaitu suatu rangkaian perencanaan yang ideal dimana berbagai komponen dan langkah-langkah penyusunan rencana dapat dipenuhi secara lengkap dan cermat. Proses perencanaan konvensional biasanya hanya dapat dilakukan dengan dukungan masukan berupa data dan informasi yang lengkap serta berbagai alat, prosedur dan aparat teknis yang lengkap pula. Pada kenyataanya sering sekali dihadapi keadaan dimana sangat sukar untuk dimungkinkan menempuh suatu proses perencanaan yang konvensional mengingat adanya keterbatasan data, informasi dan berbagai kekurangan keterampilan pemerintah serta alat dan prosedur yang tersedia. Dalam hal ini sangat sering diperlukan suatu proses yang menempuh suatu ’jalan pintas’. Proses perencanaan demikian sering disebut sebagai suatu proses perencanaan inkonvensional. Dalam proses inkonvensional beberapa kegiatan dilakukan dengan cara lebih singkat tetapi tetap melaksanakan prosedur secara sistematik. Secara diagramatis proses perencanaan ’konvensional’ dan ’inkonvensional’ dapat digambarkan sebagai berikut: Proses Perencanaan Konvensional:
Proses Perencanaan Inkonvensional:
TUGAS KELOMPOK MODUL 2 1. Sebutkan pengertian paradigma dan jelaskan dan perkembangan paradigma perencanaan (tata ruang) ? 2. Jelaskan pengertian pendekatan perencanaan ? –
Kelompok 1 dan 3 : Perencanaan Komprehensif Rasional
–
Kelompok 2 dan 5 : Perencanaan Strategis
–
Kelompok 4 dan 7: Pendekatan Inkremental
–
Kelompok 6 dan 9: Pendekatan Advokasi
–
Kelompok 8 dan 10: Pendekatan Mixed Scanning
3. Jelaskan apa yang dimaksud PERENCANAAN dan PERENCANAAN PUBLIK ? 4. Jelaskan mengenai proses perencanaan (uraikan berdasrakan tahapan) ? 5. Buat skema proses kegiatan perencanaan publik dan jelaskan berdasrakan pendekatan perencanaan yang digunakan ?
CATATAN ��
������� ���� ����� ��� ����������� ����� ���� ������ ���� �������� �� ���������
��
������� ������ ��� ��������� �������� � ����������
������� �������
