Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Dosen Pembimbing : Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si
Oleh : Dwi Yulianto
( 10690038 )
Meida Azizah
( 10690041 )
Elis Siti Solihat
( 10690053 )
Khotimatul Khoeriyah
( 10690054 )
Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang mana makhluknya pun tidak t idak akan menyadari begitu banyak nikmat yang telah didapatkan dari Allah SWT. Selain itu, penulis juga merasa sangat bersyukur karena telah mendapatkan hidayah-Nya baik iman maupun islam. Dengan nikmat dan hidayahnya pula kami k ami dapat menyelesaikan penulisan makalh ini yang merupakan tugas mata kuliah Profesi Pendikan. Penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Profesi Pendidikan yaitu ibu Jamil Suprihatiningrum serta semua pihak yang turut membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari dalam makalah ini masih begitu banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan baik dari isinya maupun struktur penulisannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran positif untuk perbaikan dikemudian hari. Demikian semogaa makalah ini memberikan manfaat umunya pada para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Amin.
Yogyakarta , 28 November 2011
Penulis
1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................... 1 Daftar Isi ......................................................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 3 BAB II NASKAH AKADEMIK PPG.................................................................................... 5 BAB III KURIKULUM PPG .............................................................................................. 7 BAB IV KRITERIA LPTK ................................................................................................. 14 BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN ........................................................................... 18 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 19
2
BAB I PENDAHULUAN Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai usaha,termasuk menerbitkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UURI Nomor 20/2003), Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI Nomor 14/2005) dan berbagai peraturan Perundangan lainnya yang melihat peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan.Guru dipandang sebagai jabatan profesional dan karena itu seorang guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi.
Makalah ini menjelaskan tentang Program Pendidikan Profesi Guru yang disusun berdasarkan naskah akademik PPPG dan materi untuk pembekalan calon guru.
3
BAB II
NASKAH AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN
Guru merupakan jabatan profesional dan memberikan layanan ahli yang menuntut persyaratan
kemampuan yang secara akademik dan paedagogis maupun secara
professional dapat diterima oleh pihak di mana guru bertugas, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. Guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan kompetensi, yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. Untuk mewujudkan
program tersebut,
diperlukan lembaga pendidikan profesi guru (PPG) yang memenuhi syarat tertentu.
Menurut UU No 20/2003 tentang SPN pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian maka Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik (sesuai UU No. 14/2005) pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Landasan Penyelenggaraan PPG 1.
UURI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan nasional.
2.
UURI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
Tujuan Pendidikan Profesi Guru
4
Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum pendidikan profesi guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan khusus Pendidikan Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian.
Penyelenggaraan PPG Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan yang ada maka pada dasarnya ada dua bentuk penyelenggaraan PPG, yakni: 1.
PPG pasca S-1 kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S1 kependidikan dengan struktur kurikulum subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi) dan PPL Kependidikan.
2.
PPG pasca S-1/D-IV non kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S-1/D-IV non kependidikan, dengan struktur kurikulum matakuliah akademik kependidikan (paedagogical content), subject specific paedagogy (pendidikan bidangstudi), dan PPL Kependidikan.
Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Rekrutmen calon mahasiswa merupakan kunci utama keberhasilan program PPG. Rekrutmen mahasiswa harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut. 1.
Penerimaan calon harus disesuaikan dengan permintaan nyata di lapangan dengan menggunakan prinsip supply and demand sehingga tidak ada lulusan yang tidak mendapat pekerjaan. Hal ini dapat mendorong calon yang baik memasuki PPG.
2.
Mengutamakan kualitas calon mahasiswa dengan menentukan batas kelulusan minimal menggunakan acuan patokan. Ini berarti bahwa calon mahasiswa hanya akan diterima jika memenuhi persyaratan lulus minimal dan bukan berdasarkan alasan lain.
3.
Hanya calon terbaik yang dapat diterima.
4.
Untuk memenuhi prinsip a dan b di atas maka penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di daerah sebagai stakeholders. Kerjasama ini perlu dilakukan menyangkut jumlah calon, kualifikasi dan keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang dibina dan benar-benar diperlukan.
5.
Agar mendapatkan calon yang berkualitas tinggi maka proses penerimaan harus dilakukan secara fair, terbuka dan bertanggung jawab.
6.
Rekrutmen dilakukan dengan:
5
a.
Seleksi administrasi: (1) Ijazah relevan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan dari program studi yang terakreditasi, (2) Transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75, (3) Surat keterangan kesehatan, (4) Surat keterangan kelakuan baik, dan (5) Surat keterangan bebas napza.
b.
Seleksi penguasaan bidang studi melalui tes penguasaan bidang studi yang akan diajarkan.
c.
Tes Potensi Akademik.
d.
Tes penguasaan kemampuan bahasa Inggris (English for academic purpose) .
e.
Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan.
f.
Tes kepribadian melalui wawancara/inventory.
Keberhasilan rekrutmen ini amat tergantung kepada kerjasama antara LPTK penyelenggara PPG dan Direktur Jenderal Pendidikan Tingggi pada satu pihak dengan Dinas Pendidikan/Pemda pada pihak lain untuk memegang teguh prinsip akuntabilitas pengadaan tenaga kependidikan/guru.
6
BAB III KURIKULUM PPG A. Standar Kompetensi Lulusan Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru yang lengkap dapat mengacu Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.
B. Struktur Kurikulum PPG
Sebelum menetapkan kurikulum yang akan diberlakukan untuk PPG, perlu dianalisa terlebih dahulu apa saja kompetensi yang sudah diperoleh mahasiswa lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan. Analisis ini akan menentukan apa saja kegiatan perkuliahan yang perlu ditambahkan untuk kedua program tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam program PPG pasca S1 kependidikan diperuntukkan bagi peserta didik yang sebelumnya berasal dari S-1 kependidikan dan menerima beban sks materi bidang studi tidak sebanyak beban sks bidang studi S1 Non Kependidikan. Hasil analisa tersebut dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :
Analisis Kompetensi Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan
No.
Kompetensi
1
Akademik
Lulusan S-1 Kependidikan
Lulusan S-1 / D-IV Non Kependidikan
Telah menguasai konsep
Belum menguasai konsep dan
dan
landasan kependidikan
landasan kependidikan
Belum memahami peserta didik
Telah memahami peserta
karena tidak diprogramkan
didik
dalam
secara baik
pembelajaran
Telah menguasai bidang
Telah menguasai bidang studi
studi
secara mendalam tapi belum
dan mampu mengemas
mampu mengemas bidang
bidang
studi
studi untuk pembelajaran
untuk pembelajaran
Telah menguasai
Belum menguasai
pengetahuan
pengetahuan
tentang pembelajaran dan
tentang pembelajaran dan
segala aspeknya
segala aspeknya
7
2
Profesional
Telah memiliki kemapuan
Belum memiliki kemampuan
merencanakan dan
merencanakan dan
melaksanakan
melaksanakan
pembelajaran dengan
pembelajaran karena tidak
segala aspeknya walaupun
diprogramkan dalam
belum sempurna
pembelajarannya.
Berdasarkan perbedaan kompetensi lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non-Kependidikan tersebut dilakukan kajian kurikulum yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2: Kerangka Kurikulum Untuk Lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan Program Pendidikan Profesi Guru No.
Kompetensi
Lulusan S-1 Kependidikan
Lulusan D-IV/S-1 Non Kependidikan
1
Akademik
Pengemasan materi bidang studi untuk
Kajian
pembelajaran
pendidikan
bidang
studi
yang
tentang
teori dan
mendidik (subject specific pedagogy)
pembelajaran Kajian tentang
Kajian tentang teori pendidikan
peserta didik, Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang
mendidik
(subject
specific
pedagogy)
Pembentukan
kompetensi
kepribadian pendidik
2
Profesional
PPL Kependidikan
PPL Kependidikan
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum Pendidikan Profesi Guru pasca S1 kependidikan meliputi: 1. Pemantapan dan pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy atau pendidikan bidang studi ) 2. PPL kependidikan. Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Guru pasca S1/D-IV non kependidikan meliputi: 8
1. Kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran 2. Kajian tentang peserta didik, 3. Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy atau pendidikan bidang studi ) 4. Pembentukan kompetensi kepribadian pendidik 5. Matakuliah Kependidikan dan PPL kependidikan.
C. Beban Belajar Beban belajar mahasiswa program PPG untuk menjadi guru pada satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut: 1. TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester. 2. SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester. 3. TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma empat (D-IV) kependidikan selain untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit se mester. 4. SD/MI/SDKh
atau
bentuk
lain
yang
sederajat
yang
berlatar
belakang
sarjana/diplomaempat (D-IV) kependidikan selain untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester. 5. TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi (S-1) adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester. 6. SMP/MTs/SMPKh
atau
bentuk
lain
yang
sederajat
dan
satuan
pendidikan
SMA/MA/SMAKh/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan maupun sarjana (S-1 atau diploma empat (D-IV) nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
Untuk lulusan S1 Kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan yang tidak linear dengan mata pelajaran yang akan diampu, harus mengikuti program matrikulasi yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas hasil asesmen kompetensi. Matrikulasi adalah program yang dipersyaratkan bagi peserta didik yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPG untuk memperkuat kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan yang akan membantu mereka mengikuti pendidikan profesi guru.
9
Selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum program pendidikan profesi guru paling tidak harus mengacu pada : 1.
Kompetensi yang berimplikasi kepada perancangan, pelaksanaan dan penilaian dengan mengacu pada perangkat kompetensi yang akan dicapai.
2.
Berorientasi pada pengembangan yang lebih ditekankan pada aspek pengembangan keterampilan yang kontekstual dengan profesi guru, didukung oleh kegiatan praktek tanpa mengabaikan pengembangan aspek-aspek teoretis yang relevan.
3.
Pentingnya keterlibatan pihak-pihak pemangku kepentingan ( stakeholders ), antara lain asosiasi profesi program studi dan pengguna lulusan, dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum.
Sesuai dengan karakteristik peserta PPG yang sangat heterogen, maka alur pengembangan kurikulum PPG adalah sebagai berikut: a.
Bertolak dari Standar Kompetensi Lulusan;
b.
Berdasarkan hasil survey/asesmen kemampuan awal peserta; dan
Menyusun isi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok peserta.
D. Alur Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi guru diawali dengan analisis kompetensi lulusan, menjabarkan kompetensi ke dalam indikator hasil belajar, identifikasi substansi kajian (materi/kandungan isi), yang diikuti penentuan mata kuliah, pembuatan struktur kurikulum, penyusunan silabus, dan seterusnya, dengan mempertimbangkan ruang kurikuler (curricular space ) yang tersedia. Penyusunan kurikulum didasarkan pada kompetensi yang akan dicapai dari tiap-tiap program studi sesuai bidang keilmuan. Kompetensi dasar dijabarkan menjadi sub kompetensi, lalu diimplementasikan dalam pengalaman belajar yang akan dilakukan oleh peserta agar kompetensi tersebut dapat dikuasai. Pengalaman belajar dioperasionalkan dalam substansi kajian atau materi dan rincian yang akan dibahas dan dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengestimasikan perkiraan waktu yang diperlukan. Beberapa kompetensi dan pengalaman belajar yang serumpundikoordinasikan dan dikemas menjadi suatu mata kuliah. Isi kurikulum perlu disepakati bersama antara para penyelenggara PPG karena hal itu akan memudahkan mahasiswa pindah dari satu PPG ke PPG lainnya dan memudahkan dalam penilaian jika terjadi mobilitas guru dari satu daerah ke daerah lain.
E. Sistem Pembelajaran Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program pendidikan profesi guru, antara lain adalah: 1. Belajar dengan berbuat Prinsip learning by doing tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini,
10
pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatankegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yangdihadapi di lapangan. 2. Keaktifan peserta didik Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui: pemberian kesempatan menyatakan gagasan,mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari. 3. Higher order thinking Pengembangan sistim pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking ), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 4. Dampak pengiring Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (instructional effects ), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (nurturant effects ). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru, di samping penguasaan materi perkuliahan. 5. Mekanisme balikan secara berkala Penggunaan mekanisme balikan melalui asesmen secara berkala akan mendukung upaya pencapaian kompetensi. Praktik asesmen melalui kuis-kuis singkat dan tugastugas jangka pendek yang diperiksa dan dinilai dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran. 6. Pemanfaatan teknologi informasi Keterampilan memanfaatkan multi media dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran. 7. Pembelajaran Kontekstual Dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari. Pengenalan lapangan dalam bidang pembelajaran dilakukan sejak awal tidak hanya menjelang akhir program, melalui kunjungan ke sekolah pada waktu-waktu tertentu, hingga pelaksanan Program Pengalaman
Lapangan.
Kegiatan
dirancang
dan
dilaksanakan
sebagai
tugas
perkuliahan.
F. Sistem Asesmen dan Evaluasi Kompetensi Lulusan PPG Pada hakekatnya Pendidikan Profesi Guru Prajabatan merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk menyelenggarakan layanan ahli kependidikan. Agar mampu
11
menyelenggarakan layanan ahli, calon guru dituntut memiliki, menguasai dan mampu menerapkan seperangkat kompetensi, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Dengan demikian, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan adalah pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar menguasai kompetensi dasar profesi guru, sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional.
1. Asesmen Penguasaan Kemampuan Akademik Penguasaan kemampuan akademik yang komprehensif dijabarkan dari sosok utuh calon guru yang profesional, diases melalui Tes Kemampuan Akademik berupa ujian tertulis, baik berbentuk objektif (seperti multiple-choice ) maupun esai dan pemecahan masalah, serta ujian kinerja yang dikembangkan oleh LPTK penyelenggara program PPG. Berbagai ketentuan terkait dengan asesmen penguasaan kemampuan akademik dijelaskan sebagai berikut : a) Asesmen dilakukan oleh dosen mata kuliah masing-masing secara formatif, untuk keperluan umpan balik dan perbaikan, dan secara sumatif untuk keperluan penentuan kelulusan. Evaluasi tersebut mencakup ujian tengah dan akhir semester serta tugastugas sepanjang perkuliahan berlangsung. Tugas-tugas yang diberikan lebih diarahkan pada penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari secarabertahap dan berkelanjutan. b) Berdasarkan menggunakan
ciri
kurikulum
pendekatan
berbasis Penilaian
kompetensi, Acuan
evaluasi
Patokan
dilakukan
(PAP)
yang
dengan hasilnya
menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai peserta didik. Pendekatan PAP diterapkan baik dalam pengembangan materi evaluasi maupun analisis hasil yang dicapai. c) Penilaian dihasilkan dari berbagai bentuk evaluasi termasuk tes, observasi, dan rubric d) Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi. e) Kriteria minimal kelulusan dalam suatu matakuliah adalah 75% dengan catatanpeserta didik yang hasil evaluasinya di bawah kriteria minimal diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan diberikan program remedial.
2. Asesmen Penguasaan Kemampuan Profesional Penguasaan kemampuan profesional ini meliputi (1) penguasaan kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan (2) Kemampuan unjuk kerja dalam konteks otentik. a. Asesmen penguasaan kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Asesmen penguasaan kemampuan membuat dan merancang kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan contoh karya berupa Persiapan Mengajar. Jika diperlukan,
12
pendalaman lebih lanjut dapat dilakukan melalui wawancara baik sebelum maupun setelah proses pembelajaran dilaksanakan.
b. Asesmen unjuk kerja dalam konteks otentik Asesmen unjuk kerja dalam konteks otentik dilakukan melalui pengamatan para ahli. Sasaran asesmen unjuk kerja kontekstual ini tidak hanya terbatas pada tingkatan kemampuan mengelola pembelajaran ( maximum behavior ), melainkan lebih penting lagi adalah kualitas kinerja secara keseluruhan selama mahasiswa melakukan Program Pengalaman Lapangan. Asesmen melalui pengamatan tersebut juga dapat dilengkapi dengan wawancara untuk meggali personal philosophy atau theory-in-use yang dianut para mahasiswa yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dalam asesmen tagihan penguasaan kompetensi ini dapat dilibatkan penilai luar ( external examiners ), yaitu dosen pembimbing dari LPTK lain dan guru pamong dari sekolah lain. Adapun ketentuan mengenai asesmen unjuk kerja dalam kontek otentik ini adalah : 1) Diterapkan pendekatan supervisi klinis dalam evaluasi yang memungkinkan mahasiswa melakukan evaluasi diri (self evaluation) dalam pelaksanaan PPL. 2) Evaluasi terhadap Praktik Pengalaman Lapangan dilakukan oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing lapangan. Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan praktek keguruan atau praktek mengajar dan praktek persekolahan di sekolah tempat PPL. Evaluasi PPL meliputi berbagai kegiatan, yaitu evaluasi terhadap: (a) Praktek mengajar, (b) Praktek persekolahan, (c) Kemampuan interpersonal, dan (d) Laporan hasil PPL. Di samping dalam bentuk nilai, hasil evaluasi PPL juga dilengkapi dengan deskripsi kompetensi-kompetensi yang masih perlu ditingkatkan ( rubric ). 3) Evaluasi setiap peserta didik perlu didokumentasikan antara lain menerapkan portofolio sehingga dapat dilihat perkembangan/peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan selama PPL. 4) Kriteria nilai minimal kelulusan kegiatan PPL adalah B. Bagi mahasiswa yanghasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal diberi latihan tambahan sampai berhasil mencapai nilai minimal.
3. Asesmen dan Evaluasi dalam Kontek Ujian Akhir (Ujian Komprehensif) Komponen ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK dengan melibatkan pihak eksternal yang profesional.
13
BAB IV KRITERIA LPTK PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRA JABATAN Lembaga penyelenggara PPG sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, Pasal 11 ayat 2 adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan akreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah. Acuan penunjukan LPTK sebagai penyelenggara PPG ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, komitmen LPTK dalam memberikan laporan evaluasi diri, verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara evaluasi diri dengan kenyataan yang sebenarnya tentang kualitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di program studi kependidikan, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Secara rinci, kriteria itu adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggara Program PPG Pendidikan profesi guru (PPG) adalah program pendidikan yang berada di LPTK, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh jurusan dan/atau program studi yang terkait/relevan.
2. Pengelola Program PPG PPG dikelola oleh Ketua dan/atau Sekretaris program studi yang ada.
3. Peringkat Akreditasi BAN-PT Penyelenggara PPG adalah program pendidikan S-1 sesuai dengan program pendidikan profesi yang diselenggarakan minimal terakreditasi B.
4. Ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan. LPTK tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan Ditjen Dikti, seperti kelas jauh, program studi tanpa ijin, kelas Sabtu- Minggu, tidak sedang dikenai sanksi Ditjen Dikti, atau melakukan pemendekan/pemampatan masa studi.
5. Komitmen LPTK dalam memberikan laporan evaluasi diri berdasar fakta, melakukan analisis dan pengembangan program ke depan.
6. Keberadaan dan kualitas Sumber Daya Manusia
14
a. Memiliki tenaga pengajar tetap 2 orang berkualifikasi doktor dan 4 orang berkualifikasi magister yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, dengan latar belakang pendidikan yang relevan dengan Program Pendidikan Profesi. Minimal salah satu jenjang pendidikan dosen tersebut berlatar belakang pendidikan bidang kependidikan.
b. Memiliki rasio jumlah dosen dan mahasiswa memadai sesuai ketentuan Ditjen Dikti.
c. Memiliki perencanaan pengembangan SDM ke depan yang mendukung keberlangsungan keberadaan program studi.
7. Kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dimiliki:
a. Memiliki laboratorium micro teaching b. Memiliki laboratorium bidang studi c. Memiliki unit kerja yang melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pembelajaran (P3AI, PSB atau sejenisnya). d. Memiliki koleksi pustaka yang relevan, jumlah yang memadai dan mudah diakses mahasiswa.
8. Program Pengalaman Lapangan (PPL) a. Memiliki unit PPL yang berfungsi efektif b. Memiliki sekolah laboratorium (minimal memiliki perencanaan untuk mendirikan sekolah laboratorium yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan) c. Memiliki jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah yang terakreditasi minimal B dan dituangkan dalam nota kesepahaman. Jaringan tersebut dikelola dalam kesatuan pengembangan bersama. d. Memiliki dan melaksanakan program penugasan dosen ke sekolah (PDS).
9. Memiliki program penjaminan mutu yang berfungsi melaksanakan PPG sesuai standar kompetensi lulusan.
10. Mekanisme Pemberian Ijin Penyelenggaraan PPG melalui usulan seperti Program Hibah Kompetisi (PHK).
Tuntutan
untuk
menghasilkan
guru
yang
profesional,
mengharuskan
LPTK
penyelenggara memiliki visi yang jelas dengan dilandasi prinsip “good governance” dan memiliki kapasitas yang menjamin keprofesionalan lulusannya. Dengan kata lain kapasitas LPTK penyelenggara baik sumber daya manusia, yaitu dosen, tenaga kependidikan dan 15
tenaga pendukung lainnya, maupun sarana dan prasarana, berbagai perangkat keras dan perangkat lunak harus tersedia dengan baik. Di samping itu harus disiapkan secara sungguh-sungguh hal-hal lain yang menjamin mutu suatu program pendidikan termasuk seleksi calon mahasiswa, kurikulum, suasana akademik, penetapan tuntutan kelulusan dan prosedur evaluasi yang obyektif dan transparan dengan didukung oleh suatu sistem penjaminan mutu Pendidikan Profesi Guru.
Dengan demikian pendidikan profesi guru yang bermutu memungkinkan lulusannya: 1. Menunjukkan seperangkat kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. 2. Mampu bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi dalam memberikan layanan seorang ahli. 3. Mematuhi kode etik profesi guru yang memintanya bertindak sesuai norma kepatutan. 4. Bekerja dengan penuh dedikasi. 5. Membuat keputusan secara mandiri maupun secara bersama. 6. Menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak-pihak terkait. 7. Bekerja sama dengan sejawat dan pihak lain yang relevan. 8. Secara berkesinambungan mengembangkan diri baik secara mandiri maupun melalui asosiasi profesi
Agar calon guru mampu melakukan hal-hal tersebut, diperlukan bukan saja persiapan yang bersifat akademik, namun juga pengalaman intensif dalam menerapkan prinsipprinsip akademik tersebut dalam situasi nyata di sekolah. Kompetensi guru merupakan sesuatu yang utuh, sehingga proses pembentukannya tidak bisa dilakukan secara instan, karena guru merupakan profesi yang akan menghadapi individu-individu, yakni pribadi unik yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Pembentukan kompetensi guru merupakan kegiatan pengkajian, latihan, dan pembiasaan, yang memerlukan kecakapan mengambil keputusan dalam situasi transaksional.
Saat ini di Indonesia terdapat lebih 200 LPTK negeri dan swasta dalam berbagai bentuk dan tersebar di seluruh Indonesia yang pemetaannya belum sepenuhnya dilakukan secara detail. Sementara itu juga terjadi disparitas kualitas, rentangan kualitas LPTK-LPTK tersebut sangat lebar, ditambah lagi sebarannya tidak merata.
16
Bentuk dan Jumlah LPTK Negeri dan Swasta di Indonesia
STATUS
BERBAGAI BENTUK LPTK
JUMLAH
NEGERI
SWASTA
Universitas eks IKIP
12
1
13
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
-
15
15
-
53
53
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
21
113
134
Fakultas / Jurusan Tarbiyah
?
?
?
Jumlah
33
181
214
Sekolah Tinggi keguruan dan Ilmu Pendidikan
Sumber: Direktorat Ketenagaan Dikti (2008)
17
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP
A. KESIMPULAN Pendidikan
Profesi
Guru
(PPG)
adalah
program
pendidikan
yang
diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik (sesuai UU No. 14/2005) pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
tujuan umum pendidikan profesi guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki
kemampuan
mewujudkan
tujuan
pendidikan
nasional.
Tujuan khusus
Pendidikan Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian. Lembaga penyelenggara PPG sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, Pasal 11 ayat 2 adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan akreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah.
B. PENUTUP Alhamdulilah berkat kesempatan yang diberikan Allah SWT makalah ini dapat terselesaikan sesuai waktunya. Demikian yang dapat kami sampaikan dan tulisan dalam makalah ini , jika ada kekurangan maka kami selaku oenulis memohon maaf yang sebesar besarnya serta besar harapan kami untuk mendapatkan saran-saran yang bermanfaat
18
DAFTAR PUSTAKA
Draft Naskah Akademik Program PPG .2008.Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
Draft Panduan PPG Direktorat Ketenagaan.2008.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
19
