Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Terkait Profesi Pendidikan
Pembahasan UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan ang saling terkait se!ara terpadu untuk men!apai tu"uan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah No. 19 #ahun #ahun 200$ #entang #entang Standar Nasional Pendidikan. %alam Peraturan Pemerintah ini ang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh &ilaah hukum hukum Negara 'esatuan epublik ndonesia. Salah satu hal ang berkaitan dengan kompetensi guru adalah Standar kompetensi lulusan. *al ini diartikan sebagai kuali+ikasi kemampuan lulusan ang men!akup sikap, pengetahuan dan keterampilan. %alam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang siste m pendidikan nasional disebutkan bah&a tu"uan pendidikan nasional adalah untuk berkembangna potensi peserta didik agar men"adi manusia ang beriman dan bertak&a kepada #uhan #uhan ang ang /aha sa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, !akap, kreati+, mandiri, dan men"adi &arga negara negara ang demokratis serta bertanggunng "a&ab. Pembahasan UU No. 1 tahun 200$ tentang uru dan %osen %alam UU No. 1 tahun 200$ #entang uru dan %osen memberikan pengertian tentang uru adalah sebagai pendidik pro+esional dengan tugas utama mendidik, menga"ar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengealuasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini "alur pendidikan +ormal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selan"utna dalam Undang-undang tersebut memuat hal-hal sebagai berikut ang berkaitan dengan 'ompetensi uru, diantarana 4 'edudukan, 5ungsi dan #u"uan, Prinsip Pro+esionalitas, 'uali+ikasi, 'ompetensi, dan Serti+ikasi. UU dan PP tentang pro+esi pendidikan di antarana sebagai berikut 4 UU no 1 tahun 200$ tentang guru dan dosen 4 di dalam UU ini terdapat dalam pasal 1 dan 1 mengenai pengertian guru dan dosen serta ke&a"iban dan hak guru dan dosen UU no 2 tahun 1989 4 di dalam UU ini terdapat beberapa pasal di antarana pasal 26 sampai pasal 32 tentang peraturan-peraturan ang terkait pro+esi pendidikan, baik peraturan tentang tugas pendidik, pendidik, penelenggaraan kegiatan,ke&a"iban pemerintah, hak dan ke&a"iban pendidik, pendidik, serta pengangkatan,pembinaan dan pengembangan pengembangan tenaga pendidik UU no 20 tahun 2003 4 di dalam UU ini terdapat pasal-pasal ang terkait aitu pasal 39 sampai dengan pasal tentang peraturan-peraturan ang terkait pro+esi pendidikan,baik peraturan tentang tugas pendidik, penelenggaraan kegiatan,ke&a"iban pemerintah, hak hak dan ke&a"iban pendidik, serta pengangkatan,pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik. Peraturan /enteri Pendidikan Nasional epublik ndonesia No 17 #ahun #ahun 2006 tentang Standar 'uali+ikasi kademik dan 'ompetensi uru. Peraturan /enteri Pendidikan Nasional epublik ndonesia No 26 #ahun #ahun 2008 tentang Standar 'uli+ikasi kademik dan 'ompetensi 'onselor. UU No 2 #ahun 1989 digantikan dengan UU No 20 #ahun 2003 karena UU No 20 #ahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan per&u"udan dari tekad melakukan re+ormasi pendidikan ang sekian lama terasa mandeg dan tidak mampu lagi men"a&ab tuntutan perkembangan masarakat, bangsa dan negara di era global. %idalam UU No. 2 #ahun #ahun 1989 1989 tentang tenaga kependidikan ada di pasal pasal 26 sampai pasal 32. 'emudian setelah itu di era re+ormasi tahun 1998 adana partisi+asi masarakat untuk ikut serta berperan dalam bidang pendidikan. Pada masa re+ormasi inilah mun!ul perubahan perubahan kualitas sis&a dan sumber daa manusia. Seiring perubahan &aktu dan berkembangna ilmu
pengetahuan kurikulum ini semakin hari semakin ma"u guna menghadapi era globalisasi. /aka dari itu sangat dibutuhkanlah UU ang baru ang lebih pas dengan situasi saat itu, dan lahirlah UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. UU tersebut berguna untuk mengatasi masalah pendidikan dan "uga untuk mempersiapkan anak bangsa dimasa sekarang dan seterusna. e+ormasi pendidikan merupakan sebuah langkah strategis sebagai respons sekaligus penguatan terhadap re+ormasi politik ang ditempuh pemerintah ndonesia aitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik men"adi desentralistik dengan memberikan otonomi kepada daerah.
UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang
beriman,
bertakwa,
dan
berakhlak
mulia
serta
menguasai
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar egara !epublik Indonesia "ahun #$%&' b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan rele(ansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan' c. bahwa guru dan dosen mempunyai )ungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huru) a, sehingga perlu dikembangkan sebagai pro)esi yang bermartabat' d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru) a, huru) b, dan huru) c perlu dibentuk Undang-Undang tentang *uru dan Dosen' Mengingat : #. Pasal +, Pasal ++ d, dan Pasal # Undang-Undang Dasar egara !epublik Indonesia "ahun #$%&'
+. Undang-Undang omor + "ahun + tentang istem Pendidikan asional /0embaran egara !epublik Indonesia "ahun + omor 12, "ambahan 0embaran egara !epublik Indonesia omor %#3' Dengan Pere!"#"an Bera$a DE%AN PER%AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA &an PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN ' Menetapkan : UD4*-UD4* "5"4* *U!U D4 D65 BAB I KETENTUAN UMUM Paa( 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: #. *uru adalah pendidik pro)esional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan menge(aluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan )ormal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. +. Dosen adalah pendidik pro)esional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrans)ormasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. . *uru besar atau pro)esor yang selanjutnya disebut pro)esor adalah jabatan )ungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. %. Pro)esional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang d an menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan pro)esi. &. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan normal. 7. atuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan )ormal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 1. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. $. 8uali)ikasi akademik adalah ija9ah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan )ormal di tempat penugasan. #. 8ompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas kepro)esionalan. ##. erti)ikasi adalah proses pemberian serti)ikat pendidik untuk guru dan dosen. #+. erti)ikat pendidik adalah bukti )ormal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga pro)esional.
#. 6rganisasi pro)esi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan pro)esionalitas guru. #%. 0embaga pendidikan tenaga kependidikan adalah lembaga perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan )ormal, pendidikan dasar, danatau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. #&. *aji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk )inansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. #7. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk )inansial sebagai imbalan melaksanakan tugas kepro)esionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik pro)esional. #1. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang' daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil' daerah perbatasan dengan negara lain' daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. #2. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. #$. Pemerintah adalah pemerintah pusat. +. Pemerintah daerah adalah pemerintah pro(insi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. +#. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
BAB II KEDUDUKAN, )UNGSI, DAN TU*UAN Paa( 2 /#3 *uru mempunyai kedudukan sebagai tenaga pro)esional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur )ormal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. /+3 Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga pro)esional sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 dibuktikan dengan serti)ikat pendidik. Paa( + /#3 Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga pro)esional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangundangan. /+3 Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga pro)esional sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 dibuktikan dengan serti)ikat pendidik. Paa( 4 8edudukan guru sebagai tenaga pro)esional sebagaimana dimaksud pada Pasal + ayat /#3 ber)ungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran ber)ungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Paa( 5 8edudukan dosen sebagai tenaga pro)esional sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat /#3 ber)ungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat ber)ungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Paa(
8edudukan guru dan dosen sebagai tenaga pro)esional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar m enjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada "uhan ;ang Maha 5sa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreati), mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. BAB III PRINSIP PRO)ESIONALITAS Paa( /#3 Pro)esi guru dan pro)esi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme' b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia' c. memiliki kuali)ikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas' d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas' e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepro)esionalan' ). memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja' g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan kepro)esionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat' h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas kepro)esionalan' dan i. memiliki organisasi pro)esi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas kepro)esionalan guru.
/+3 Pemberdayaan pro)esi guru atau pemberdayaan pro)esi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminati), dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik pro)esi. BAB I. GURU Bag/an Kea!" K"a(//a/, K$3e!en/, &an Ser!//a/ Paa( *uru wajib memiliki kuali)ikasi akademik, kompetensi, dan serti)ikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Paa( 8uali)ikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana /#3 atau program diploma empat /D%3. Paa( 10 /#3 8ompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pro)esional yang diperoleh melalui pendidikan pro)esi. /+3 8etentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paa( 11 /#3 erti)ikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
/+3 erti)ikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan di tetapkan oleh Pemerintah. /3 erti)ikasi pendidik dilaksanakan secara transparan, objekti), dan akuntabel /dapat dipercayabertanggung jawab3. /%3 8etentuan lebih lanjut mengenai serti)ikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat /+3 dan ayat /3 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paa( 12 etiap orang yang telah memperoleh serti)ikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Paa( 1+ /#3 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kuali)ikasi akademik dan serti)ikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. /+3 8etentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kuali)ikasi akademik dan serti)ikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bag/an Ke&"a Ha &an Ke6a#/7an Paa( 14 /#3 Dalam melaksanakan tugas kepro)esionalan, guru berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial' b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja'
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual' d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi' e. memperoleh dan meman)aatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas kepro)esionalan' ). memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, danatau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan' g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas' h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi pro)esi' i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan' j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan' danatau k. memperoleh pelatihan dan pengembangan pro)esi dalam bidangnya. /+3 8etentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paa( 15 /#3 Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal #% ayat /#3 huru) a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan )ungsional, tunjangan pro)esi, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
/+3 *uru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. /3 *uru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Paa( 1 /#3 Pemerintah memberikan tunjangan pro)esi sebagaimana dimaksud dalam Pasal #& ayat /#3 kepada guru yang telah memiliki serti)ikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan danatau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. /+3 "unjangan pro)esi sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 diberikan setara dengan # /satu3 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kuali)ikasi yang sama. /3 "unjangan pro)esi sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara /4P<3 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah /4P
diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. /3 "unjangan )ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 dan subsidi tunjangan )ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat /+3 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara /4P<3 danatau anggaran pendapatan dan belanja daerah /4P
/3 8etentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 dan ayat /+3 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paa( 20 Dalam melaksanakan pro)esinya, guru berkewajiban: a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan menge(aluasi hasil pembelajaran' b. meningkatkan dan mengembangkan kuali)ikasi akademik dan kompetensi secara secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni' c. bertindak objekti) dan tidak diskriminati) atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi )isik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran' d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika' dan e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bag/an Ke!/ga %a#/7 Ker#a &an Ia!an D/na Paa( 21 /#3 Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru danatau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kuali)ikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas guru di daerah khusus di wilayah egara 8esatuan !epublik Indonesia. /+3 8etentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paa( 22
/#3 Pemerintah danatau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau memenuhi kepentingan pembangunan daerah. /+3 8etentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paa( 2+ /#3 Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin e)isiensi dan mutu pendidikan. /+3 8urikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat /#3 harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertara) internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Bag/an Kee$3a! Penganga!an, Pene$3a!an, Pe$/n&a8an, &an Pe$7er8en!/an Paa( 24 /#3 Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kuali)ikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan )ormal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. /+3 Pemerintah pro(insi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kuali)ikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. /3 Pemerintah kabupatenkota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kuali)ikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk
menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan )ormal sesuai dengan kewenangan. /%3 Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan )ormal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik jumlah, kuali)ikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan jalur )ormal.
