MAKALAH MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK POLRI MELALUI APLIKASI SMILE POLICE
DISUSUN OLEH : RIZKY ARVIANTO WIBOWO ( 31 ) HIMAWAN BAGAS WIRASTOMO ( 32 ) INDRA HADISTIA KURNIAWAN (33) ARLINTYO FITRA FADHILLA (
)
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan atas rahmat serta karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini digunakan sebagai tugas kelompok mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Dengan tema upaya perbaikan pelayanan publik dan kemudian mengambil studi kasus di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Polda Jateng yang baru saja meluncurkan aplikasi Smile Police yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik di Polri. Akhir kata besar harapan penulis makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, penulis tetap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pihak – pihak yang berkompeten dengan lingkup kajian yang ada di dalam makalah ini.
Semarang, Maret 2016
Penulis
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ 2 DAFTAR ISI. .......................................................................................................................................... 3 BAB I ...................................................................................................................................................... 4 PENDAHULUAN .................................................................................................................................. 4 BAB II. .................................................................................................................................................... 6 PEMBAHASAN ..................................................................................................................................... 6 BAB III ................................................................................................................................................. 15 PENUTUP ............................................................................................................................................ 15 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................... 16
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Kondisi birokrasi di Indonesia khususnya bidang pelayanan publik sangat buruk dimana kondisi pelayanan yang dilakukan aparatur sipil negara atau ASN sangat tidak maksimal. Dimulai dengan permasalahan kecepatan pelayanan yang sangat lama, kemudian alur pelayanan yang panjang dan berbelit dan harus melewati beberapa meja. Selain itu kemampuan dan profesionalitas petugas pelayanan publik sangat rendah. Hal ini dapat dinilai dari keramahan petugas kepada masyarakat yang sedang mengurus pelayanan publik, dan kecepatan petugas dalam menyelesaikan pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa inovasi untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik ini agar masyarakat yang sedang
mengurus
pelayanan publik dapat dilayani dengan baik dan cepat kemudian masyarakat dapat terpuaskan. Pemerintah bersama DPR RI membuat dan mengesahkan sebuah undang – undang yang mengatur tentang pelayanan publik yaitu UU nomor 25 tahun 2009 yang didalamnya memuat standar pelayanan publik. Setelah melakukan inovasi dalam hal pelayanan publik dimulai pelayanan satu atap hingga pelayanan satu pintu dan menggunakan e government dalam menyelesaikan pelayanan publik. Tak lupa pemerintah rutin melakukan pemberian penghargaan kepada suatu instansi atau lembaga publik yang berhasil memberikan pelayan publik yang memuaskan. Kita ketahui bahwa berdasarkan survey lembaga Populi pada tahun 2015 menempatkan DPR RI dan Polri sebagai dua lembaga publik yang terkorup di Indonesia. Hal itu tidak mengherankan Polri dicap sebagai lembaga terkorup di Indonesia, dimana kita bisa melihat ketika kita ditilang kita bisa memberi suap kepada Polisi agar bebas kemudian kita bisa menyuap Polisi agar lulus tes surat izin mengemudi ( SIM ). Beberapa hal tersebut menyebabkan timbul stigma negative terhadap Polri dan mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ketika menjalani fit and proper test di DPR RI memiliki visi yaitu Polri PROMOTER yang memiliki kepanjangan professional, modern dan terpercaya. Disini kami mengambil kata “ TERPERCAYA ” dimana Kapolri menilai nilai
4
kepercayaan kepada Polri sangat penting dan kepercayaan kepada Polri dari masyarakat telah berkurang. Oleh sebab itu maka Kapolri menerapkan sistem reward and punishment untuk jajaran Polri, bagi yang berprestasi akan mendapatkan promosi dan penghargaan sedangkan yang tidak berprestasi akan mendapatkan demosi. Hal ini mengakibatkan meningkatnya inovasi pelayanan publik di Polri salah satunya Kepolisian Daerah ( Polda Jateng ) yang meluncurkan aplikasi SMILE POLICE yang memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi Layanan Elektronik.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi SMILE POLICE ? 2. Layanan apa yang terdapat dalam aplikasi SMILE POLICE ? 3. Apa manfaat dan keuntungan yang didapat dari aplikasi SMILE POLICE ?
1.3 TUJUAN
1. Mengetahui aplikasi SMILE POLICE. 2. Mengetahui layanan yang terdapat di aplikasi SMILE POLICE. 3. Mengetahui manfaat dan keuntungan yang didapat dari aplikasi SMILE POLICE.
5
BAB II PEMBAHASAN
2.1 LANDASAN TEORI
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ada banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tjiptono (1996:88-96) menjabarkan delapan strategi sebagai upaya dari peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan atau jasa Langkah ini perlu dilakukan oleh instansi dalam rangka melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan utama pelayanan atau jasa bagi pasar sasaran. 2. Mengelola harapan pelanggan Tiap instansi dianjurkan untuk tidak melebihkan setiap janji-janji yang disampaikan kepada pelanggan agar janji yang disampaikan tidak hanya menjadi harapan kosong bagi pelanggan. Hal ini dikarenakan janji yang ditawarkan kepada pelanggan menjadi peluang untuk memenuhi harapan pelanggan. 3. Mengelola bukti (evidence) kualitas pelayanan atau jasa Pengelolaan bukti ini bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan lama dan sesudah pelayanan atau jasa diberikan oleh instansi tentang adanya bukti bahwa instansi tersebut memiliki reputasi yang baik. 4. Mendidik pelanggan atau konsumen tentang pelayanan atau jasa Membantu memahami pelanggan dengan harapan pelanggan akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik tentang bagaimana nantinya pelanggan tersebut akan memperoleh layanan yang diberikan instansi. 5. Mengembangkan budaya kualitas Merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus-menerus. Terciptanya budaya kualitas ini membutuhkan adanya komitmen menyeluruh dari semua anggota instansi. Ada delapan hal pokok yang dapat membentuk budaya kualitas ini yaitu pengembangan individual, pelatihan manajemen, perencanaan sumber daya manusia,
6
standar kerja, pengembangan karir, survei opini, perlakuan yang adil dan profit sharing atau pembagian laba. 6. Menciptakan Automating Quality Otomatisasi bisa menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan karena lebih minim melakukan kesalahan. Namun yang perlu diingat adalah harus ada suatu kajian tentang bagian mana saja yang dinilai perlu dilakukan adanya otomatisasi. Otomatisasi pada seluruh bagian instansi sangat perlu dihindari mengingat masih tingginya peran manusia dalam melakukan pela yanan. 7. Menindaklanjuti pelayanan atau jasa Menindaklanjuti pelayanan atau jasa guna membantu memisahkan aspek-aspek mana saja yang perlu ditingkatkan. Guna menjalankan startegi ini, maka instansi berlu mengadakan komunikasi dengan pelanggan untuk mengetahui penilaian pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. 8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan atau jasa Sistem yang mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas pelayanan atau jasa dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan untuk hal ini adalah data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai instansi dan pelanggan. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan terutama dalam pelayanan publik jelas sekarang ini telah menjadi suatu agenda reformasi birokrasi. Agenda ini berupaya untuk membuang jauh-jauh kesan-kesan lama yang muncul ketika publik menghadapi birokrasi untuk mendapatkan pelayanan. Osborne dan Plastrik (2001) mengemukakan lima strategi yang bisa diterapkan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik yaitu sebagai berikut: 1. Strategi pengembangan struktur Strategi ini menyangkut pada konsep kelembagaan yang luas dalam organisasi publik. Konsep kelembagaan yang luas ini berhubungan dengan nilai, norma, aturan hukum, kode etik dan budaya. 2. Strategi pengembangan atau penyederhanaan sistem prosedur Pengembangan atau penyederhanaan sistem prosedur sangat perlu dilakukan mengingat pada sistem prosedur inilah seringkali menjadi sebab terjadinya sistem pelayanan yang ada terkesan berbelit-belit, kaku dan kesan negatif lainnya. 7
3. Strategi pengembangan infrastruktur Hal ini menyangkut penyediaan pelayanan agar lebih aman, nyaman, tepat, akurat, mudah dan terpecaya. Startegi ini meliputi penyediaan fasilitas fisik, pengembangan model pelayanan baru hingga pemanfaatan teknologi informasi. 4. Strategi pengembangan budaya atau kultur Berkaitan erat dengan proses pengembangan karakter dan pola pikir dari seorang pegawai penyedia pelayanan terhadap publik yang tercermin dari perilaku yang ditunjukan ketika melayani publik. 5. Strategi pengembangan kewirausahaan Startegi
yang
berupaya
untuk
menumbuhkan
jiwa
kewirausahaan
serta
memungkinkan adanya kesempatan untuk menggali sumber pendapatan. ----------Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah menetapkan program peningkatan kualitas pelayanan publik seperti yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah
Nasional
2004-2009
(RPJMN
2004-2009).
Tujuannya
adalah
mengembangkan manajemen yang berkualitas guna menunjang kepentingan, mendorong partisipasi serta pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, ada sembilan sasaran kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. 2. Menerapkan prinsip good governance dalam kegiatan pelayanan. 3. Melakukan deregulasi, debirokratisasi dan privatisasi guna menghilangkan hambatan dalam melakukan pelayanan. 4. Meningkatkan penerapan merit system dalam pelayanan. 5. Memantapkan koordinasi dalam pelayanan. 6. Mengoptimalkan penggunaan ICT dalam pelayanan. 7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 8. Mengembangkan pasrtisipasi masyarakat. 9. Mengembangkan mekanisme pelaporan kerja dalam pelayanan. Sembilan sasaran tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Beberapa prioritas terkait peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain: 1. Penyusunan dan penyelesaian undang-undang pelayanan publik. 8
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam penerapan standar minimal pelayanan (SPM) sesuai PP Nomor 65 Tahun 2005. 3. Penerapan standar pelayanan publik. 4. Pengembangan e-Government . 5. Penyempurnaan sistem interphase nomor induk kependudukan. 6. Pengembangan sistem administrasi kependudukan. 7. Penerapan identitas tunggal untuk pelayanan publik. Strategi Dengan tuntutan dari masyarakat yang tinggi tentang peningkatan kualitas pelayanan publik yang tinggi, maka strategi peningkatan pelayanan yang ada difokuskan pada upaya perbaikan yang bersifat mendesak. Strategi yang dijalankan pada dasarnya bertujuan untuk mendapat kepercayaan dari publik ( public trust building ). Strategi yang dimaksud meliputi: 1. Mengubah pendekatan Perubahan pendekatan dilakukan untuk menyiasati adanya hambatan dalam struktural dan legalitas. Hal ini memungkinkan terjadinya perbaikan pelayanan publik lebih bisa terwujud. Terobosan yang ada terkait perubahan pendekatan adalah menerapkan prinsip “ bermula di akhir dan berakhir di mula”, yang artinya perbaikan difokuskan di tiap-tiap unit pelayanan yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan. Perbaikan ini memungkinkan adanya evaluasi dan dijadikan bahan untuk menetapkan kebijakan, termasuk menyempurnakan konsep rancangan undang-undang tentang pelayanan publik serta reformasi birokrasi secara keseluruhan. 2. Mengubah paradigma Perubahan paradigma yang sangat penting untuk dikampanyekan adalah: a. Cara berpikir pada output (hasil kerja) menjadi outcome (manfaat). b. “Ego sektoral” menjadi “visi bersama” atau kepentingan bersama (envision atau common interest ). c. Aparatur pemerintah bukan “penguasa” melainkan “pelayan”, “wewenang menjadi “peran”. Lalu ada aparatur bukan “pangreh praja” tapi “pamong praja” yang bisa ngayomi, ngayemi dan ngayani (melindungi, menentramkan dan mensejahterakan masyarakat).
9
d. Sistem “perizinan” menjadi “pelayanan”. Dimana perizinan cenderung memberi jarak antara pelayan dengan yang dilayani. Menempatkan rakyat bukan sebagai pemegang saham atau pelanggan. e. Otonomi daerah bukan berarti sebagai “penguasa tunggal suatu daerah”. Otonomi bertujuan mengembangkan kebijakan yang pro-rakyat, serta mengusahakan terobosan dan inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan daerahnya. 3. Memberikan motivasi Mengubah paradigma dan kebiasaan lama tentu bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Maka dari itu perlu adanya motivasi secara terus-menerus agar perubahan bisa terjadi. Motivasi sendiri sangat erat berkaitan dengan “kepentingan”, maksudnya setiap pegawai yang ada pasti mau bekerja dan mau mengubah kebiasaan bila ada kepentingannya yang terakomodasi. Kepentingan dari pegawai sendiri adalah memiliki pendapatan yang cukup serta karir yang
jelas
kedepannya.
Sedangkan
kepentingan
organisasi
adalah
mampu
memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Harapannya dengan memberi pelayanan yang baik, maka baik pula kepercayaan yang didapat dari publik sehingga publik mau menggunakan pelayanan tersebut secara berulang yang akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan. 4. Prioritas pada kegiatan investasi Dengan luas dan kompleksnya ranah pelayanan publik pemerintah, maka prioritas sasaran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan investasi. Peningkatan pelayanan investasi ini berimbas pada meningkatnya kegiatan usaha (termasuk investasi asing). Dengan meningkatnya kegiatan usaha tersebut, maka nantinya akan terjadi peningkatan kemampuan pemerinta dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan publik. Mengembangkan Best Practices Pelayanan Publik Guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah-daerah, maka sebagai cara untuk memotivasi daerah yang belum meningkatkan kualitas pelayanannya diperlukan adanya best practices atau daerah percontohan yang sudah berhasil melakukan peningkatan kualitas. Dan untuk lebih mendorong lagi upaya-upaya tersebut maka diperlukan adanya penghargaan yang dinamakan “Citra Bhakti Abdi Negara” dengan kriteria sebagai berikut: 10
1. Pemimpin daerah memiliki komitmen kuat dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dalam terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Terbentuk hubungan harmonis di lingkungan pemerintahan dengan masyarakat. Serta adanya pandangan yang sama terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Memiliki standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik. 4. Adanya upaya nyata terkait peningkatan kualitas pelayanan pada publik yang berimbas pada kemajuan dan kesejahteraan publik. Sistem Pelayanan Cepat dan Terpadu Sistem pelayanan terpadu (integrated system) dan layanan cepat (quick service) menjadi contoh dari tindaklajut upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Sistem pelayanan terpadu bisa berbentuk pelayanan satu tempat (one stop service atau OSS ) dan pelayanan satu atap yang pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi seperti penerapan National Single Window (NSW). Sedangkan sistem layanan cepat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: walk-in service, drive-thru service, e-service, call center, doorto-door service dan percepatan pelayanan konvensional lain yang sudah disederhanakan prosedurnya. Seeing is Believing Seeing is Believing merupakan metode yang digunakan untuk mensosialisasikan peningkatan kualitas pelayanan publik. Cara kerja dari metode ini adalah daerah yang masih rendah kualitas pelayanannya diminta untuk melihat sendiri dan meniru daerah-daerah mana saja yang telah berhasil dalam memberikan pela yanan. Dengan metode ini pula, daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi mengembangkan dari awal suatu sistem serta menghemat biaya dan waktu yang diperlukan ketika mengkaji suatu sistem yang baru. 2.2 STUDI KASUS
Pada era good government sekarang ini mulai banyak munculnya pelayanan berbasis E-Gov atau electronic government, E Gov sendiri merupakan layanan yang menggunakan teknologi dan informasi yang terhubung dengan internet untuk tata kelola sistem pemerintah, salah satu tujuan egov sendiri adalah tercipatanya efisiensi dan efektifitas pada sebuah pelayanan publik. peningkatan pelayanan ini juga terjadi pada tubuh Polri tepatnya di Polda 11
Jawa Tengah, pada Sabtu (4/2/2017) di Mapolda Jawa tengah, Semarang Kapolri Tito Karnavian resmi layanan Smile Police Polda Jateng, Aplikasi Smile Police merupakan singkatan dari Sistem Manajemen Informasi Layanan Elektronik. Apilikasi ini merupakan hasil integrasi dari beberapa layanan yang telah ada sebelumnya untuk mewujudkan Polda Jawa Tengah yang Profesional, Jujur, Terpercaya. Peluncuran apilikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan kepolisian di wilayah Jawa Tengah, hal ini juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian. Apilikasi Smile Police ini merupakan rumah dari beberapa fitur diantaranya : Panic Button, e babinkamtibmas, e-public service pada bidang lalu lintas, e-complain, e-learning dan e-office yang berjalan secara bersama di 35 Kapores di Wilayah Jawa Tengah. Adapaun beberapa fungsi dari layanan tersebut anatara lain:
Panic Buttom, apilikasi ini berfungsi memanggil polisi dalam waktu kurang lebih 15 menit dari kepolisian terdekat untuk keadaaan terdesak baik itu tindakan kriminal maupun lainya. Hanya perlu memencet tombol tiga kali untuk menjalankan fitur ini.
Aplikasi E-Babinkamtibmas adalah apilikasi yang berfungsi untuk melakukan pertukaran informasi anatara warga dengan Babinkamtibnas setempat, tanpa perlu melakukan tatap muka.
E – Public Service merupakan apilikasi yang digunakan warga untuk mendaftarakan atau mengurus SKCK, peningat pembayaran pajak 5 tahunan STNK dan pengecekana keabsahan STNK dan BPKB.
E-Office adalah layanan berbasis dokumen atau kearsipan, sehingga memudahkan petugas dalam mengakses arsip dan administrasi yang dibutuhkan secara online.
E- Learning berfungsi sebagai panduan masyarakat dalam belajar terkait pengeluaran Surat Izin Mengemudi serta mendapat informasi seputar pembukaan pendaftaran anggota kepolisian.
E-Complain untuk sistem ini digunakan oleh masyarakat
dalam pengajuan aduan secara
online terkait pelayanan di lingkungan Polda Jateng. Bila dilihat dari analisis Osborne dan Plastrik (2001) mengemukakan lima strategi yang
bisa diterapkan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik yaitu sebagai berikut: 1. Strategi pengembangan struktur
12
2. Mulainya menerpakan INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov dilingkunagn Polri khususnya di Polda Jawa Tengah demi terwujudnya Profesional, Jujur, Terpercaya. 3. Strategi pengembangan atau penyederhanaan sistem prosedur Pengembangan atau penyederhanaan sistem prosedur sangat perlu dilakukan bila dilihat melalui smile police pada layanan e public service dimana terdapat beberpa fitur. Diantaranya STNK rimainder dimana berfungsi dalam pengingat pembayaran pajak STNK dalam waktu tahunan.terdapat juga fitur perpanjang dan pengambilan baru SIM (Surat Izin Mengemudi) pada fitur ini masyarakat hanya mengisi formulir online dang mengirim melalui email kemudian menggu notifikasi serta melakukan langkah selanjutnya di Polres. Melakukan pengisian data secara online jals sangat membantu bagi orang orang sibuk kita bisa mengisi ditengah waktu luang dan mempersiapkan cuti untuk melakukan pengajuan Sim tersebut atau bahkan hanya izin beberpaa jam saja karena proses telah dilakuka online. 4. Strategi pengembangan infrastruktur Hal ini menyangkut penyediaan pelayanan agar lebih aman, nyaman, tepat, akurat, mudah dan terpecaya. Pada Smile police lebih mengutamakan pembangunan sarana infrastruktur melalui pembaharuan teknologi informasi yang tidak dapat dilihat secara fisik namun bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya. Pembentukan infrastruktur ini berupa jaringan database di 35 polres di Jawa Tengah, pemgggunaan apilikasi yang mudah di unduh pada playstore dan dapat digunakan di ponsel pintar semua orang. 5. Strategi pengembangan budaya atau kultur Berkaitan erat dengan proses pengembangan karakter dan pola pikir dari seorang pegawai penyedia pelayanan publik. jelas terasa apabila pada waktu lalu dapat melakukan face to face sehingga polisi atau staf administrasi dapat mengetahui secara langsung keluah para pemakai layanan tersebut, sedangkan pada sistem baru anatara polisi dan pengguna layanan tidak bertemu sehingga perlu pengolahan data atau petunjuk bila terjadi ketidak pahaman atau kerusakan sistem kuncinya bagaimana mengkomunikasijkan anatara kebutuhan pengguana dan jawaban dari kepolisian agar terjadi sistem yang baik. 6. Strategi pengembangan kewirausahaan Startegi
yang
berupaya
untuk
menumbuhkan
jiwa
kewirausahaan
serta
memungkinkan adanya kesempatan untuk menggali sumber pendapatan. Bila dilihat dlama melakukan wirausaha pada sistem smile police kita asumsikan bahwa setiap 13
undungan pada playstore mendapat seribu rupiah padahal jumlah penduduk jateng berkisar dianatar 30 juta jiwa kita ambil 10% dari jumlah penduduk Jateng. Polda mendapat sekitar 3 miliar rupiah dari unduhan apilikasi ini. Hal ini hanyalah asumsi bila Google memebri seribu setiap unduhanya.
14
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan terutama dalam pelayanan publik jelas sekarang ini telah menjadi suatu agenda reformasi birokrasi. Agenda ini berupaya untuk membuang jauh-jauh kesan-kesan lama yang muncul ketika publik menghadapi birokrasi untuk mendapatkan pelayanan. Dengan tuntutan dari masyarakat yang tinggi tentang peningkatan kualitas pelayanan publik yang tinggi, maka strategi peningkatan pelayanan yang ada difokuskan pada upaya perbaikan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya adlah Smile Police Polda Jateng. Smile Police adalah apilikasi yang mengitegrasikan beberpa layanan yang telah ada sebelumnya. Peluncuran apilikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan kepolisian di wilayah Jawa Tengah, hal ini juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian.program dari Smile Police antara lain : Panic Button, e-babinkamtibmas, e-public service pada bidang lalu lintas, e-complain, e-learning dan e-office yang berjalan secara bersama di 35 Kapores di Wilayah Jawa Tengah. 3.2 SARAN
Indonesia sekarang ini juga sangat memerlukan sistem pelayanan cepat ata u e service. Salah satu bentuknya adalah smile police ini, dengan layanan ini semoga Polda Jateng dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain bahkan instansi lain untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya, karena kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat sehingga munculnya inovasi seperti ini jelas sangat membantu manusia dengan segala rutinitasnya.
15
DAFTAR PUSTAKA
Furqoni, Muhammad. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Jurnal. Universitas Ne geri Surabaya. Effendi, Taufiq. 2008. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Sejahtera. Jakarta: ,hal 91-98 http://www.menpan.go.id/berita-terkini/6377-smile-police-permudah-masyarakat-akseslayanan-polri http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/04/kapolri-resmikan-layanan-aplikasi-smile police-polda-jawa-tengah?page=all
16
