PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK (CHARGING FOR SERVICE)
1. Pendahuluan Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masy masyara arakat kat (Public (Public Service). Service). Pember Pemberian ian pelay pelayanan anan public public pada pada dsarna dsarna dapat dapat dibiayai melalui dua sumber yaitu : 1. Pajak, 2. Pembebanan Langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa public (Charging (Charging for Service). Service). Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah suatu pelayanan public lebih baik dibiayai melalui pajak atau dengan pembebanan langsung kepada konsumen.
A. PELAYANAN PUBLIK YANG DAPAT DIJUAL
Dalam Dalam memberi memberikan kan pelay pelayanan anan public, public, pemerin pemerintah tah dapat dapat dibena dibenarka rkan n manarik tari untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan public milik pemerintah, misalnya. 1. Peny Penyed ediaa iaan n air air bersi bersih h 2. !ran !ransp spor orta tasi si publ public ic ". #asa #asa pos pos dan dan tel telek ekom omun unik ikasi asi $. %ner %nergi gi dan dan Lis Listr trik ik &. Peru Peruma maha han n raky rakyat at '. (asili (asilitas tas rekreas rekreasii Pari* Pari*isat isata) a) +. Pend endidikan . #alan to tol -. rigasi 1/. #asa pemadam pemadam kebakaran kebakaran 11. Pelayanan Pelayanan 0esehata 0esehatan n 12. Pengolahan Pengolahan SampahLimba SampahLimbah h Pembebanan tari pelayanan public kepada konsumen dapat dibenarkan karna beberapa alasan. a. adany adanyaa barang barang priat priat dan barang barang publik publik b. %esiensi %konomi
1
c. Prinsip keuntungan
a. 3danya 4arang Priat s 4arang Publik !erdapat tiga jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu : 1. 4arang Priat 2. 4arang Publik ". 5ampuran antara barang priat dan 4arang Publik 4arang priat adalahg barang6 barang kebutuhan masyarakat yang manaat atau jasa tersebut hanya dinikmati secara indiidual oleh yang membelinya, contoh barang priat adalah makanan, listrik, telepon. 4arang Publik adalah barang6barang kebutuhan masyarakat yang manaat barang dan jasa tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama6 sama . 5ontoh barang publik adalah pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi, dan dsb. Dalam praktiknya, terdapt barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang priat dan barang publik. 5ontohnya adalah pendidikan, pelayanan masyarakat, transporatasi publik, dan air bersih. 4arang6brang tersebut sering disebut merit good, karna semua orang membutuhkannya akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan barang dan jasa tersebut. Pada tataran paraktik, terdapat kesulitan dalam membedakan barang publik dengan barang priat . 4eberapa sebab sulitnya membedakan barang publik dan banrang priat adalah. 1. 4atasan antara barang priat dan publik sulit untuk ditentukan 4arang6barang yang memiliki siat sebagai barang priat, seperti transporratsi atau perumahan yang memadai dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia. 3pakah akses hanya dibatasi pada orang yang mampu membayar, padahal mekanisme distribusi pelayanan publik harus dapat dinikmati oleh setiap orang, baik orang kaya maupun orang miskin. 2. !erdapat barang dan jasa yang merupakan barangjasa publik, tapi dalam penggunannya tidak dapat dihindari ketelibatan beberapa pembeban elemen langsung. 5ontohnya biaya medis, obat6obatan, dan air
2
". !erdapat kecendrungan untuk membebankan tari pelayanan daripada meringankan pajak karena pembebanan tari lebih mudah pengumpulannya.
Dalam hal penyediaan jasa pelayanan publik, yang perlu diperhatiakn adalah a. dentiikasi barangjasa yang menjadi kebutuhan masyarakat b. Siapa yang lebih berkompetan untuk menyediakan kebutuhan publik c. Dapatkah
pelayanan
penediaan
pelayanan
publik
tertentu
diserahkan kepada sektor s*asta dan sektor ketiga. d. Pelayanan publik apa saja yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun dapat ditangani oleh s*asta. Pola hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut.
Unit Bisnis Pemeint!" BU#N$BU#D
Pemeint!"
Unit%Unit &e'!!n!n Pemeint!"
Pe'!!n!n P*'i+
N,n Pemeint!" s-!st! V,'nt! LS# G!*n/!n (K,nt!+ 0!n Ke1! s!m!)
"
b. %esiensi ekonomi
0etika setiap indiidu bebas menentukan berapa banyak barangjasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki perang penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui : 1. Pendistribusian permintaaan : Siapa yang mendapatkan manaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula 2. Pemberian intensi untuk menghindari pemborosan ". Pemberian instensi pada suplier berkaitan dengan skala produksi $. Penyediaan sumber daya pada suolier untuk mempertahankan dan meningkatkan penyediaan jasa Supply o Serice). Dalam kenyataannya pasar sering kali tidak sempurna. Dalam banyak hal pemerintah mungkin menjadi supplier namun tidak boleh memanaatkan situasi ini untuk memaksimalkan keuntungan, seperti penyediaan air dan obat6obatan. 7ekanisme pembebanan tari pelayanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan
keadilan dalam
distribusi pelayanan publik.
7ereka yang
memanaatkan pelayanan publik lebih banyak akan membayar lebih banyak pula. Pembebanan tari pelayanan akan mendorong eesiensi ekonomi karna setiap morang dihadapkan pada masalah pilkhan karena kelangkaan sumber daya.
c. Prinsip 0euntungan 0etika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersbut dianggap *ajar bila didasarkan prinsip bah*a yang tidak menikmati manaat tidak perlu membayar. Pembebanan tari pelayanan pemerintah pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat doigunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. 5harging or Serice berbeda dengan ee. (ee adalah biaya atas perijinan atau lisensi yang diberikan pemerintah. 4iaya perijinan lisensi didsarkan kepada a. 0ategori perijinan, dan b. 3da tidaknya keuntungan inansial yang diperoleh pemegang ijin atau lisensi yang dimiliki.
$
B. ARGU#EN TERHADAP PE#BEBANAN TARIF PELAYANAN
Dasar pembebanan tari Pelayanan Dalam prakteknya pembebanan langsung (Direct Charging) biasanya ditentukan karena alasan berikut. a. Suatu jasa, baik merupaka barang publik maupun barang priat, mungkin tidak dapat diberikan kepada semua orang, sehingga tidak adil bila biayana dibebankan kepada semua masyarakat melaui pajak, sementara merak tidak menikmati jasi tersebut. b. Suatu pelayanan membutuhkan sumber daya yang mahal atau lengka sehingga konsumsi publik harus disiplinkan 8emat) c. !erdapt ariasi dalam konsumsi indiidual yang lebih berhubungan denga pilihan daripada kebutuhan d. Suatu
jasa
mungkin
digunakan
untuk
operasi
komersial
yang
menguntukgkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik e. Pembebanan
dapat digunakan untuk mengetahui
arah dan skala
permintaaan publik atas suatu jasa . !erlepas dari kasus yang merupakan barang publik terdapat argumen yang menentang pembebanan tari pelayanan, yaitu 1. !erdapat kesulitan administeasi dalam menghitung biaya pelayanan 2. 9ang 7iskin tidak mampu untuk membayar
3danya %ksternalitas, merit good, persyaratan legal !erdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan Penetapan tari pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal. 8al tersebut dapat meningkatkan biaya penyediaan pelayanan.
9ang 7iskin tidak mampu membayar 0esenjangan ekonomim dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka daptakan.
&
amun yang menjadi masalah adalah dapatkah kita membuat datar kebutuhan dasar secara objekti. 0eputusan untuk membebankan biaya pelayanan kepada pelanggan harus dikompensasi dengan pemberianj subsidi atau pemberian pelayanan gratis. Penyediaan pelayanan gratis atau subsidi mungkin kurang eekti. 3pakah subsidi menjamin dinikmati bagi yang miskin ; 7ungkin saja subsidi menguntungkan yang kaya jika dikorupsi oleh birokrasi.
3danya eksternalitas, merit good, dan persyaratan Legal %ksternalitas positi misalnya tari pelayanan yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya. Demikian juga barang yang dianggap sebagai merit ggod mingkin lebih baik diberikan secara gratis atau tanpa beban dan biaya.
C. PRINSIP DAN PRAKTIK PE#BEBANAN
Sebagai brang dan jasa disediakn pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tari. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang priat,semakin sesuai barang tersebut dikenai tari. 7eskipun demikian, dalam praktikanya permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan eesiensi ekonomi. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai pelayanan gratis menyebabkan intensi rendah, sehingga kualitas pelayanan rendah.
D. KEGUNAAN PE#BEBANAN DALA# PRAKTIK
Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda6beda untuk setiap negara, antar jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan disediakn oleh perusahaan milik negara. Pemerintah memperokeh penerimaan dari beberapa sumber antara lain :
'
1.
Pajak
2.
5harging (or Serice
".
Laba 4<74<7D
$.
Penjualan aset milik pemerintah
&.
'.
Pembiayaan deisit anggaran
Data biaya kadang sukit diperoleh dan sulit dibandingkan, terutama antara jasa yang disedikan langsung oleh pemerintah yang disediakan oleh perusahaan milik negara.
E. PENETAPAN HARGA PELAYANAN 2 Be!&! H!/! !n/ "!s 0i*e*!n+!n
3turan yang biasa diapak adalah bah*a beban (Charge) dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. 3kan tetapi untuk menghitung biaya total tersebut terdapt beberapa kesulitan karena : 1. 0ita tidak tahu secara tepat bertapa biaya total (Full Cost) untuk menyediakan suatu pelayanan. 2. Sangat Sulit mengukur #umlah yang harus dikomsumsi ". Pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar $. 4iaya apa saja yang harus diperhitungkan 3hli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing yaitu tari ang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. 7asyarakt akan memperoleh peningkatan output dari barang dan jasa sampai titik dimana marginal cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayana publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitngkan 1.
4iaya operasi ariabel
2.
Semi variable Overhead Cost
".
4iaya penggantian atas aset modal
+
$.
4iaya penambahan aset modal
3kan tetapi marginal cost pricing tidak memperrhitungkan pure historic cost atau pure overhead cost , yang tidak memperhitungkan pure historic capital cost atau pure overhead cost. Sebaliknya, marginal cost untuk menyediakan rumah tidak sama denga nol, karena sejak ditempati kapasitas ruang sudah digunakan, sehingga marginal costnya sama dengan biaya untuk menyediakan rumah pengganti dan biaya pemeliharaan.
F. PER#ASALAHAN MARGINAL COST PRICING
Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan antara lain : a. Sulit untuk memperthitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu
dalam paraktik kadang biaya rata6rata digunakakan sebagai
pengganti *alau hal ini juga menyimpang dari syarat ekonomis dan eesiensi. b. 3pakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang. Dalam kasus penyediaan air, akan timbul suatu titik ketika marginal consumer memerlukan pabrik baru. c. Marginal Cost Pricing , bukan berati full cost recorver. d. 0onsep ke*ajaran digunakan untuk menunjukkan : 1. 8anya mereka yang menerima manaat yang membayar 2. Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. e. !"sternalitas konsumsi seperti manaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signiikan merubah eesiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. . Pertimbangkan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa sepeti air.
=. 0>7PL%S!3S S!?3!%= 83?=3 a.
#$o part tarif : 4anyak kepentingan publik dipungut dengan t*o part tari, yaitu i@ed charge untuk menutup biaya oerhead atau biaya inrastruktur dan ariabel charge didasarkan besarnya konsumsi
b.
Pea"%&oad tariffs : Pelayanan publik dipungut berdasarkan tari tertinggi
c.
Dismkriminasi harga. 8al ini adlaah salah satu cara untuk mengakomodasi pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga.
d.
Full Cost recorver. 8arga Pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan
e.
8arga diatas marginal cost. Dalam beberapa kasus sengaja ditetaokan harga di atas marginal cost.
H. TAKSIRAN BIAYA
Penentuan harga dengtan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. 8al ini melibatkan pertimbangan sebagai berikut : a.
Oppurtunit cost untuk sta
b.
Opprotunit cost of capital
c.
'ccounting
Price
untuk
input
ketika
harga
pasar
tidak
menunjukkan value to societ d.
5adangan nlasi Pelayanan aplikasi menyebabkan unit kerja harus data biaya yang akurat
agar dapat mengistimasi marginal cost sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Digunakan MC Pricing atau tidak, yang jelas harus ada kejelasan kebijakan harga yang tepat mampu menunjukkan biayan secara akurat dan mampu mengidentiikasi skala subsidi publik.
-
