BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol (Planning, Organizing, Actuating, Controling) untuk mencapai sasaran/tujuan secara efektif dan efesien. Efektif berarti
bahwa
tujuan
yang
diharapkan
dapat
dicapai
melalui
proses
penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan baik dan benar serta bermutu, berdasarkan atas hasil analisis situasi yang didukung dengan data dan informasi yang akurat (evidence based). Sedangkan efisien berarti bagaimana Puskesmas memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk dapat melaksanaan upaya kesehatan sesuai standar dengan baik dan benar, sehingga dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. [1] Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat,
disebutkan
bahwa
Puskesmas
mempunyai
tugas
melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dan berfungsi menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya. Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai UPTD dinas kesehatan kabupaten/kota. Oleh sebab itu, Puskesmas melaksanakan tugas dinas kesehatan kabupaten/kota yang dilimpahkan kepadanya, antara lain kegiatan
dalam
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
Bidang
Kesehatan
Kabupaten/kota dan upaya kesehatan yang secara spesifik dibutuhkan masyarakat setempat (local (local specific). specific). [1] Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas tersebut, Puskesmas harus melaksanakan manajemen Puskesmas secara efektif dan efisien. Siklus manajemen Puskesmas yang berkualitas merupakan rangkaian kegiatan rutin berkesinambungan, yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan berbagai upaya
1
kesehatan secara bermutu, yang harus selalu dipantau secara berkala dan teratur, diawasi dan dikendalikan sepanjang waktu, agar kinerjanya dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam satu siklus “Plan-Do-Check-Action “Plan -Do-Check-Action (P-D-C-A)”. (P-D-C-A)”.[1] Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan
mutu
pelayanan
kesehatan
bagi
masyarakat.
Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai
pusat
penggerak
pembangunan
berwawasan
kesehatan,
pusat
pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. [2] Pelayanan kefarmasian memiliki peran penting dalam terlaksananya kesehatan yang optimal. Pelayanan farmasi berdasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan
termasuk
pengendalian
mutu
sediaan
farmasi,
pengamanan,
pengadaan, dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan farmasi dianggap sangat penting dalam terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal.[3] Berikut akan dibahas mengenai pelayanan farmasi yang berada di puskesmas Kawatuna.
1.2. Tujuan
Tujuan pada penulisan laporan manajemen ini, terkait pelayanan apotik antara lain : 1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kinerja apotik di wilayah Puskesmas Kawatuna. 2. Sebagai pemenuhan syarat dalam menyelesaikan kepaniteraan klinik bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat.
2
1.3. Manfaat
Pada laporan manajemen ini, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat berupa: 1. Dapat memberikan gambaran kinerja apotik yang berada di lingkungan puskesmas Kawatuna 2. Meningkatkan minat dan kelimuan pembaca mengenai pelayanan kefarmasian
3
BAB II PERMASALAHAN
2.1. Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Lima Tahunan dinas kesehatan kabupaten/kota. [1] Pemahaman
akan
pentingnya
manajemen
Puskesmas,
telah
diperkenalkan sejak tahun 1980, dengan disusunnya buku-buku pedoman manajemen Puskesmas, yang terdiri atas Paket Lokakarya Mini Puskesmas (tahun 1982), Pedoman Stratifikasi Puskesmas (tahun 1984) dan Pedoman Microplanning Puskesmas (tahun 1986). Paket Lokakarya Mini Puskesmas menjadi pedoman Puskesmas dalam melaksanakan lokakarya Puskesmas dan rapat bulanan Puskesmas. Pada tahun 1988, Paket Lokakarya Mini Puskesmas direvisi menjadi Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas dengan penambahan materi penggalangan kerjasama tim Puskesmas dan lintas sektor, serta rapat bulanan Puskesmas dan triwulanan lintas sektor. Pada tahun 1993, Pedoman Lokakarya Mini dilengkapi cara pemantauan pelaksanaan dan hasilhasil kegiatan dengan menggunakan instrument Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Pedoman Stratifikasi Puskesmas (tahun 1984), digunakan sebagai acuan Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota, untuk dapat
4
meningkatan peran dan fungsinya dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.[1] Dengan
adanya
perubahan
kebijakan
dalam
penyelenggaraan
pembangunan kesehatan, diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang berbasis siklus kehidupan, Sustainable Development Goals (SDG’s), dan dinamika permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat, maka pedoman manajemen Puskesmas perlu disesuaikan dengan perubahan yang ada. Melalui pola penerapan manajemen Puskesmas yang baik dan benar oleh seluruh Puskesmas di Indonesia, maka tujuan akhir pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yaitu masyarakat Indonesia yang sehat mandiri secara berkeadilan, dipastikan akan dapat diwujudkan. [1] Pedoman
Manajemen
Puskesmas
diharapkan
dapat
memberikan
pemahaman kepada kepala, penanggungjawab upaya kesehatan dan staf Puskesmas di dalam pengelolaan sumber daya dan upaya Puskesmas agar dapat terlaksana secara maksimal. Pedoman Manajemen Puskesmas ini juga dapat dimanfaatkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen kepada Puskesmas secara berjenjang.[1] Untuk menjamin bahwa siklus manajemen Puskesmas yang berkualitas berjalan secara efektif dan efisien, ditetapkan Tim Manajemen Puskesmas yang juga dapat berfungsi sebagai penanggungjawab manajemen mutu di Puskesmas. Tim terdiri atas penanggung jawab upaya kesehatan di Puskesmas dan didukung sepenuhnya oleh jajaran pelaksananya masingmasing. Tim ini bertanggung jawab terhadap tercapainya target kinerja Puskesmas, melalui pelaksanaan upaya kesehatan yang bermutu. [1]
5
2.2.Puskesmas Kawatuna
Puskesmas Kawatuna mempunyai wilayah kerja seluas 24,01 km2 berada dikecamatan Palu Selatan meliputi dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kawatuna dan KelurahanTanamodindi.Keadaan geografis sebagian besar merupakan tanah pegunungan dan sebagian
kecil merupakan dataran rendah. Adapun
penyebaran jumlah RT/RW dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 1. Distribusi RT/RW di Wilayah Puskesmas Kawatuna menurut
kelurahan Tahun 2016 No
Kelurahan
1.
Kawatuna
2.
Tanamodindi
Puskesmas
Luas wilayah
RT
RW
20,67
14
6
4,7
32
9
25.37
46
15
Sumber: BPS Kota Palu Puskesmas Kawatuna mempunyai batas wilayah kerja sbb:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Poboya dan Kelurahan Talise.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Petobo dan Kelurahan Birobuli.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lasoani dan Kabupaten Parimo
Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lasoani dan Kelurahan Besusu
6
Jumlah Penduduk Berdasarkan data Statistik Kota Palu, jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Kawatuna tahun 2016 adalah 15.756 jiwa yang tersebar di dua kelurahan Distribusi Penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.
Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Umur di Wilayah Kerja Puskesmas Kawatuna Tahun 2016
No
Kelompok Umur
Lk
Pr
Jumlah
%
1
0 - 4 Tahun
488
429
917
5,0
2
5 - 9 Tahun
759
708
1467
9,4
3
10 - 14 Tahun
803
701
1504
9,7
4
15 - 44 Tahun
4128
3980
8108
52,2
5
45 - 64 Tahun
1504
1497
3001
19,3
6
65 Tahun keatas
247
297
544
3,5
Jumlah
7929
7612
15541
100
Sumber: BPS Kota Palu
7
Kepadatan penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kawatuna adalah 621Jiwa/km Tabel 3.
Distribusi Penduduk Menurut luas wilayah, rumah tangga dan kepadatan penduduk di Wilayah Puskesmas Kawatuna Tahun 2016
NO
KELURAHAN
LUAS
JUMLAH
JUMLAH
RATA-RATA
KEPADATA N
WILAYA H
PENDUDU K
RUMAH
JIWA/RUMA H
PENDUDU K
TANGGA (KK)
TANGGA (KK)
(km2)
2
/km
1
KAWATUNA
20,67
3.635
812
4
176
2
TANAMODIN DI
4,7
12.121
2420
5
2.579
JUMLAH
25.37
15.756
3.232
5
621
Sumber : BPSKota Palu Mengingat
pentingnya
fungsi
Puskesmas
dalam
pembangunan
kesehatan, maka dibutuhkan rencana strategi setiap 5 tahun yang memuat visi, misi, motto, strategi dan program Puskesmas Kawatuna seba gai berikut; a). Visi
Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat secara merata dan berkeadilan menuju Kota Palu yang berbudaya
8
b). Misi
1.
Meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan masyarakat dan perorangan yang dilakukan secara paripurna, bermutu, adil dan merata.
2.
Mendorong
kemandirian masyarakat melalui peningkatan upaya-
upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat. 3.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan secara berkelanjutan sesuai dengan kompetensinya.
4.
Meningkatkan
akses
pelayanan
kesehatan
secara
merata
dan
berkeadilan. 5.
Meningkatkan mutu layanan kesehatan.
Sejak Tahun 2007 sampai tahun 2016, secara umum pola penyakit rawat jalan di Puskesmas Kawatuna masih sama, dimana Ispa masih menduduki peringkat pertama. Tabel 4. Pola Penyakit Rawat Jalan Untuk Semua Golongan Umur
Diwilayah Puskesmas Kawatuna Tahun 2016
No
Nama Penyakit
J umlah
%
1
Inf. akut pada sal. Pernafasan bag. Atas
5354
45
2
Gastritis
1484
12,5
3
Hipertensi
1144
9,6
4
Peny. & kelaianan ssn syaraf lainnya
1027
8,6
5
Peny. Pd system otot & jar. pengikat
622
5,2
6
Penyakit Kulit Infeksi
618
5,2
7
Penyakit kulit alergi
561
4,7
8
Diare
514
4,3
9
Diabetes
285
2,4
10
Penyakit pulpa jaringan pengikat
280
2,4
11889
100
Jumlah
Sumber : SP2TP Puskesmas Kawatuna
9
Angka kesakitan secara umum dapat digambarkan berdasarkan pada 10 (sepuluh) penyakit terbesar pada Puskesmas Kawatuna, untuk mengetahui pravalensi dan insidennya yang dapat diketahui pada laporan pemberantasan penyakit baik menular maupun tidak menular.[4]
2.3. Pelayanan Kefarmasian Dasar Hukum
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan
menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3] Berdasarkan
kewenangan
pada
peraturan
perundang-undangan,
Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (drug oriented ) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. [3] Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas
resep dokter, pelayanan informasi obat, serta
pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. [3] Peran
Apoteker
dituntut
untuk
meningkatkan
pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung
10
dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. [3] Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial ( socio pharmacoeconomy). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian.[3] Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan Kefarmasian dari
pengelolaan
Obat
sebagai
komoditi
kepada
pelayanan
yang
komprehensif ( pharmaceutical care) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola Obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan Obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan Obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan. [3]
11
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Pelayanan Apotik di Puskesmas Kawatuna
Pelayanan apotik dilingkup puskesmas Kawatuna didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar obat-obatan dan bahan habis pakai yang memadai. Secara garis besar, tidak ada program kerja tertentu yang ditargetkan oleh pelayanan apotik, melainkan melakukan pemenuhan yang memadai guna berjalannya pelayanan kesehatan yang paripurna. Semua obat yang dikeluarkan oleh apotik berdasarkan pada resep yang diberikan oleh dokter, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Ada beberapa item yang dipenuhi dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang paripurna dalam bidang kefarmasian puskesmas Kawatuna. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Melakukan pemenuhan kebutuhan obat dan bahan habis pakai di puskesmas. 2. Melakukan penyimpanan dan pendataan obat dan bahan habis pakai di puskesmas. Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/ kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. [2] Berdasarkan atas hal tersebut diatas, maka apotik melakukan pemenuhan obat-obatan dan bahan habis pakai dengan cara mencatat semua
12
kebutuhan yang akan digunakan oleh puskesmas melalui LPLPO (Lembar Pencacatan dan Lembar Permintaan Obat) yang kemudian akan diajukan ke bagian gudang kota yang berada di Mamboro kemudian nantinya permintaan obat tersebut akan disalurkan ke pihak puskesmas. Pelayanan dan permintaan obat yang dianut oleh apotik berdasarkan pada sistim satu pintu, dimana semua permintaan pada satu gudang pokok kemudian nantinya dari gudang pokok yang akan mendistribusikan langsung kepada puskesmas. Sebagian besar pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas Kawatuna berbasis pada pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang semua dilakukan secara sistematis dan terarah. Semua pelayanan apotik didasarkan kepada peraturan no. 30 tahun 2014 yaitu, perencanaan kebutuhan, permintaan penerimaan,
penyimpanan,
pendistribusian,
pengendalian,
pencatatan,
pelaporan, pengarsipan dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Obat dan bahan habis pakai yang telah terdistribusi akan dilakukan pencatatan oleh pihak gudang obat dan pihak apotik, kemudian akan dilakukan serah terima. Semua obat yang masuk dan keluar dari apotik akan dilakukan pencatatan dan pendataan kembali oleh pihak apotik. Keterbatasan yang sering didapatkan pada proses tersebut adalah tidak tersedianya obat-obatan maupun bahan habis pakai sesuai dengan permintaan dari puskesmas. Hal tersebut didasarkan oleh karena ketersediaan obat yang didistribusikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini yang membidangi kontrak obat-obatan yang minim, hal lain adalah satu gudang obat yang berada di mamboro
harus
mendistribusikan
permintaan
obat
kepada
beberapa
puskesmas yang berada disekitar gudang obat tersebut hingga harus membagi rata kesemua puskesmas-puskesmas yang ada. Keterbatasan obat dengan permintaan tertentu tidak dapat digantikan dengan merek obat lain walaupun masih dalam 1 jenis obat. Hal tersebut dikarenakan semua permintaan yang ada harus mengacu pada LPLPO dan tidak boleh menyalahi dari permintaan
13
yang ada, sehingga kekurangan obat tertentu inilah yang membuat puskesmas harus bersabar untuk menunggu permintaan selanjutnya pada bulan berjalan. Pelayanan obat-obatan dan bahan habis pakai yang telah tersedia pada puskesmas, kemudian akan diatur pendistribusiannya pada setiap unit kerja di puskesmas, yaitu kepada unit kerja UGD dalam hal ini obat-obatan gawat darurat, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Posyandu, dan Posbindu. Apotik tidak melakukan pendistribusian kepada unit puskesmas dalam hal ini pada bagian kebidanan dikarenakan unit tersebut memiliki perencanaannya sendiri. Semua obat yang didistibusikan tersebut memiliki pendataan sebelumnya mengenai kebutuhannya, sehingga permintaan dari tiap unit puskesmas juga disesuaikan dengan adanya permintaan sebelumnya. Pelayanan lain yang dilakukan oleh apotik adalah pelayanan dalam hal penyimpanan obat-obatan. Semua obat dan bahan habis pakai akan disimpan dalam gudang farmasi puskesmas Tawaeli dengan tempat yang memadai, dalam hal ini ruangan yang gelap dan bebas dari sinar matahari langsung, suhu yang sejuk, dan disimpan dalam lemari kaca yang tidak memiliki lubang disetiap sudutnya. Penyimpanan tersebut dimaksudkan agar obat-obatan tidak mudah rusak karena ketidak seimbangan lingkungan sekitar penyimpanan. Standar penyimpanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana penyimpanan harus aman, terjamin dan baik mutunya. Setelah disimpan dalam tempat dan wadah yang sesuai, obat-obatan disusun secara alfabetis dan memakai sistim FIFO & FEFO (First in First Out & First Expayer Date First Out) dimana obat yang datang pertama kali akan keluar pertama kali dan obat yang memiliki tanggal masa berlaku mendekati habis akan keluar pertama kali. Pemakaian FIFO & FEFO tersebut disesuaikan dengan keadaan obat dan kondisi dilapangan saat dilakukan penyimpanan setiap bulannya. Tidak ada kendala yang didapatkan dalam penyimpanan maupun pemakaian obat yang ada di puskesmas.
14
Pelayanan lain yang dilakukan dalam pemenuhan tersebut yaitu pelayanan farmasi klinis berupa pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (pio), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Semua pelayanan tersebut tidak terlaksanan sepenuhnya di puskesmas Kawatuna, hal tersebut disebabkan oleh belum tersedianya tenaga farmasi yang mendalami hal tersebut dan juga akibat sumber daya masyarakat yang masih sedikit. 3.2. Regulasi Obat Tidak Layak Pakai
Sarana apotik puskesmas Tawaeli hanya memiliki kewenangan untuk mengumpulkan obat-obatan dan bahan habis pakai yang berada dipuskesmas dalam satu wadah. Wadah yang biasa dipakai antara lain kardus untuk mengumpulkan semua bahan obat yang tidak habis dan telah memiliki masa berlaku yang sudah lewat. Setelah dikumpulkan, obat tersebut akan dikembalikan ke gudang kota untuk kemudian dilakukan sistim penghancuran. Obat-obat yang tidak layak pakai tidak dapat dihancurkan sendiri dipuskesmas ataupun dilakukan perbaikan terhadapnya, hal ini dikarenakan puskesmas tidak memiliki ijin khusus untuk melakukan itu ditunjang dengan tidak tersedianya perelatan khusus untuk menghancurkan obat-obatan yang sudah tidak layak pakai. Semua proses dalam pengelolaan obat tidak layak pakai tersebut berjalan dengan sangat baik dan tidak ada kendala didalamnya. Semua obat yang tidak layak pakai akan dilakukan pendataan sehingga tidak ada obatobatan yang tertinggal di apotik. Manajemen tersebut telah sesuai dengan pedoman pemerintah dimana harus ada perijinan khusus yang mengatur mengenai pemusnahan obat-obatan yang beredar dipuskesmas.
15
BAB IV PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Berdasarkan atas pengamatan dan pemantauan dari puskesmas Kawatuna, dapat ditarik kesimpulan, antara lain: 1. Pelayanan kefarmasian yang dalam hal ini dibawahi oleh apotik puskesmas
Kawatuna
memiliki
lingkup
kerja
dalam
pemenuhan kebutuhan dasar dan penyimpanan obat dan barang habis pakai. 2. Sistim pelayanan satu pintu yang dianut oleh apotik membuat adanya transparansi dan kemudahan dalam pengelolaan obat di puskesmas Kawatuna. 3. Pelayanan apotik telah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya gangguan dalam proses pemenuhan obatobatan dan bahan habis pakai puskesmas.
1.2 Saran
Berdasarkan atas pengamatan dan pemantauan dari puskesmas Kawatuna, dapat diberikan saran, antara lain: 1. Pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas Kawatuna sebaiknya
melakukan
koordinasi
dengan
gudang
obat
sebelumnya untuk memastikan stok obat yang ada. 2. Lebih ketat dilakukan pencatatan obat yang telah tersimpan lama, guna memaksimalkan pemakaian obat dengan baik.
16
DAFTAR PUSTAKA
1. Permenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
Departemen
Kesehatan RI: Jakarta. 2016. 2. Permenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI: Jakarta. 2014. 3. Permenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Departemen Kesehatan RI: Jakarta. 2014. 4. Puskesmas Kawatuna. Profil Puskesmas Kawatuna Tahun 2016. Puskesmas Kawatuna: Palu. 2016.
17
LAMPIRAN
(Gambar 1. Penyimpanan Obat Yang Siap Digunakan)
(Gambar 2. Penyimpanan Obat Disusun Secara “Alfabetis”)
18
(Gambar 3. Kulkas Penyimpanan Obat Injeksi)
(Gambar 4. Daftar Obat Expired Date 2017)
19
(Gambar 4. Tempat penyimpanan obat narkotika)
20
