"KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN"
Oleh:
Nama : Salahudin Al Habibi
NIM : 02111001053
Dosen Pengasuh : H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH
Mata Kuliah : Hukum Pidana Dalam Kodifikasi
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2012
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmatnya, saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah Hukum Pidana dalam Kodifikasi ini dengan tema "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" ini tepat pada waktunya.
Makalah ini saya susun dari berbagai sumber yang kami peroleh baik dari buku, diktat, internet, dsb. Makalah ini saya susun sebagai tugas mata kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi, dimana dalam hal ini fokus kami adalah pada Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.
Saya menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan makalah ini akan saya terima dengan senang hati. Akhir kata semoga keberadaan makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik yang menyusun maupun yang membaca. Aminn.
وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
Indralaya, 30 Oktober 2012
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................ .................. 1
BAB II PEMBAHASAN................................................................................. 3
1.1 Pencurian (diefstal)....................................................................... 4
1.2 Pemerasan dan Pengancaman (afpersing dan afdreiging)…….......................................................................... 7
1.3 Penggelapan barang (verduistering)............................................ 11
1.4 Penipuan/Perbuatan curang (bedrog) ………………………… 14
1.5 Penghancuran/perusakan barang
(vernieling of beschadiging van goederen)………………………. 16
1.6 Penadahan (heling) ………………………………………………….. 17
BAB III PENUTUP .......................................................................................... 18
2.1 Kesimpulan ................................................................................. 18
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 19
BAB I
PENDAHULUAN
Hukum Pidana Dalam Kodifikasi adalah salah satu mata kuliah wajib pada fakultas hukum Universitas Sriwijaya. Mata kuliah ini diambil setelah menempuh atau menyelesaikan mata kuliah Hukum Pidana. Sebagai salah satu mata kuliah yang saya tempuh, maka saya wajib mengikuti syarat dan tugas yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan.
Tugas yang diberikan dosen tersebut antara lain adalah membuat makalah. Sebagaimana tugas tersebut, maka makalah ini adalah salah satu bentuk keikutsertaan saya dalam mengikuti perkuliahan hukum pidana dalam kodifikasi.
Topik yang di ambil adalah Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Yang merupakan submateri dari perkuliahan hukm pidana dalam kodifikasi.
Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara :
Hukum tertulis (Statute Law = Written Law) yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-perundangan.
Hukum Tidak Tertulis (unstatutery Law = Unwritten Law ) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan).
Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan, dan yang belum dikodifikasikan.
Jelas bahwa unsur-unsur kodifikasi ialah
Jenis-jenis hukum tertentu (misalnya hukum perdata)
Sistematis
Lengkap
Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis adalah untuk memperoleh:
Kepastian hukum
Penyerdehanaan hukum
Kesatuan hukum
Contoh kodifikasi Hukum :
Di Eropa
Corpus Iuris Civilis (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh kaisar Justianus dari kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527 – 565.
Code Civil (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis dalam tahun 1604.
Di Indonesia :
Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (01 Mei 1848)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (01 Mei 1848)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (01 Januari 1918)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 31 Desember 1981.
Hukum yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan antara :
Hukum Tertulis yang telah dikodifiksikan misalnya:
Hukum Pidana, yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tahun 1918
Hukum Sipil yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Sipil (KUHS) paa tahun 1848
Hukum Dagang yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) pada tahun 1848.
Hukum Acara Pidana yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981.
Jelas bhwa Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Dagang bentuknya adalah tertulis dan dikodifiksikan.
b). Hukum Tertulis yang tidak dikodifiksikan misalnya :
Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan
Peraturan tentang Hak Otroi (hak menemukan dibidang industri
Peraturan tentang Hak Cipta
Peraturan tentang Ikatan Perkreditan
Peraturan tentang Ikatan Panen
Peraturan tentang Kepailitan
Peraturan tentang Penundaan Pembayaran (dalam keadaan pailit)
Peraturan-peraturan ini berlaku sebagai perturan-pertauran dalam bidang Hukum Dagang dan merupakan Hukum Dagang yang tidak dikodifikasikan.
Pada makalah ini saya akan mencoba menguraikan mengenai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.
BAB II
PEMBAHASAN
Tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), dimuat dalam Buku II KUHP yaitu :
Pencurian (diefstal) > BAB XXII > 362-367 KUHP (6 pasal)
Pemerasan dan Pengancaman (afpersing dan afdreigeing) > BAB XXIII > 368-371 KUHP (4 pasal)
Penggelapan barang (verduistering) > BAB XXIV > 372-377 KUHP (6 pasal)
Penipuan/Perbuatan curang (bedrog)>BAB XXV>378-395 KUHP(19 pasal, ada sub-pasal, 387 & 388 dicabut sedangkan 385 sudah tidak relevan lagi.)
Penghancuran/perusakan barang (vernieling of beschadiging van goederen) > BAB XXVII > 406-412 (7 pasal)
Penadahan (heling) > BAB XXX > 480-482 KUHP (2 pasal)
Secara garis besar, unsur-unsur dalam kejahatan terhadap harta benda dibagi dalam 2 unsur, yaitu :
Unsur Obyektif
Unsur perbuatan material (ex. mengambil dalam tindak pidana pencurian)
Unsur benda atau barang
Unsur keadaan yang menyertai obyek benda (unsur milik orang lain)
Unsur upaya-upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang (ex. kekerasan)
Unsur akibat konstitutif (tujuan petindak)
Unsur Subyektif
Unsur kesalahan (ex. dengan maksud)
Unsur melawan hukum
1.1. PENCURIAN (Pasal 362-367 KUHP)
Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP)
" Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."
a. Unsur Obyektif (warna biru)
1. Barang siapa
Subyek/pelaku tindak pidana pencurian.
2. Mengambil
Membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi, barang tersebut harus dapat digerakkan, dapat diangkat, dan dipindahkan. Sehingga, apabila terdapat seseorang yang berusaha mencuri, namun barang tersebut belum berpindah tangan, maka hal tersebut belum dapat dikatakan pencurian, melainkan percobaan pencurian.
3. Barang
Memiliki arti terdapat barang yang diambil. Adapun yang dimaksud barang di sini harus sesuatu barang yang berharga atau bernilai bagi korban, sekalipun tidak harus mutlak milik orang lain, dalam artian bisa juga merupakan milik petindak pencurian, contohnya suatu harta warisan yang belum dibagi dimana petindak merupakan salah satu ahli waris.
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain seluruhnya atau sebagian, namun jika barang tersebut ternyata milik pencuri atau barang temuan maka tidak termasuk pencurian.
b. Unsur Subyektif (warna merah)
1. Dengan maksud memiliki
Petindak memiliki tujuan untuk memiliki bagi diri sendiri barang yang sejatinya merupakan kepunyaan orang lain.
2. Secara melawan hukum
Petindak secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dia petindak lakukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh hukum.
Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)
(1) Ancaman pidana maks. 7 tahun
Pencurian ternak
Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(2) Apabila pencurian pada butir 3, disertai pada pencurian butir 4 dan 5, maka dikenakan ancaman pidana maks. 9 tahun.
Pencurian ringan (pasal 364 KUHP)
Perbuatan pada pasal 362, 363 butir 4, serta 365 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)
(1) Ancaman pidana maks. 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Ancaman pidana maks. 12 tahun :
Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Ancaman pidana maks. 15 tahun, perbuatan mengakibatkan kematian
(4) Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maks. 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3
Pencurian Tindak Pidana Aduan (367 KUHP)
(1) Jika pembuat atau pembantu adalah suami/istri dari orang orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka tidak dapat mungkin diadakan tuntutan pidana
(2) jika suami/istri tersebut terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik garis lurus maumpun garis menyimpang derajat kedua, hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung, ketentuan ayat 2 juga berlaku.
1.2 PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (368-371 KUHP)
Pemerasan dalam bentuk pokok (368 KUHP)
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
a. Unsur Obyektif (warna biru)
1. Memaksa
Perbuatan aktif yang sifatnya menekan kehendak pada orang, agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri.
2. Seseorang/orang lain
Tidak harus pemilik benda/orang yang menyerahkan dan menerima paksaan sama dengan orang yang memberi hutang atau piutang.
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau terampasnya kemerdekaan seseorang.
Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
4. Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
Merupakan indikator selesainya kejahatan pemerasan (selesainya perbuatan tergantung korban)
Unsur benda tidak harus milik korban
Penyerahan benda tidak harus oleh korban dan tidak harus diberikan terhadap petindak
Memberi hutang berarti mengadakan perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang/memberi prestasi
Menghapuskan piutang berarti menghapuskan segala perikatan yang menyebabkan hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan/menunaikan prestasi kepada korban.
b. Unsur Subyektif (warna merah)
1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Memiliki maksud untuk menambah kekayaan bagi dirinya sendiri atau orang lain
2. Secara melawan hukum
Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif.
Pemerasan Diperberat (368 KUHP)
(2) Ketentuan pasal 365 ayat 2,3,dan 4 berlaku juga.
Ancaman pidana maks. 12 tahun
Unsur-unsur obyektif dan subyektif pemerasan (Pasal 368 ayat 1 KUHP)
Unsur-unsur khusus alternatif :
1. Pencurian malam hari di tempat kediaman/pekarangan tertutup yang ada tempatnya kediaman/jalan umum/di dalam kereta api/trem yang sedang berjalan
2. Pelaku lebih dari satu orang dengan bersekutu
3. Cara masuk atau sampai benda dicuri dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu
4. Timbulnya akibat luka-luka berat
Ancaman pidana maks. 15 tahun
Unsur-unsur subyektif dan obyektif (pasal 368 ayat 1 KUHP)
Adanya akibat kematian orang (bukan merupakan tujuan)
Ancaman pidana maks. 20 tahun/seumur hidup/hukuman mati
Unsur-unsur subyektif dan obyektif (pasal 368 ayat 1 KUHP)
Timbulnya akibat kematian orang lain
ilakukan malam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di: (alternatif)
1. Sebuah tempat kediaman
2. Pekarangan tertutup yang ada kediamannya
3. Jalan umum
4. Dalam kereta api/trem yang sedang berjalan; serta
5. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
Perbedaan Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerasan
1. Kekerasan & ancaman kekerasan untuk mempersiapkan, mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri. (Pencurian dengan kekerasan)
Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada orang untuk menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang. (Pemerasan)
2. Kekerasan & ancaman kekerasan bukan merupakan perbuatan material. (Pencurian dengan kekerasan)
Kekerasan & ancaman kekerasan merupakan perbuatan material. (Pemerasan)
3. Obyeknya benda/barang (Pencurian dengan kekerasan)
Obyeknya benda diperluas, bisa piutang/hutang, perikatan,dll. (Pemerasan)
4. Selesainya perbuatan, setelah beralihnya benda ke petindak disebabkan oleh perbuatannya sendiri, yaitu mengambil. (Pencurian dengan kekerasan)
Selesainya perbuatan, setelah beralihnya benda ke petindak disebabkan oleh perbuatan orang lain
Pengancaman dalam Bentuk Pokok (Pasal 369 KUHP)
(1) "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"
a. Unsur obyektif (warna biru)
1. Ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia.
Ancaman pencemaran nama baik adalah perbuatan yang disengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan kepadanya telah melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata mempunyai maksud untuk menyebarluaskan tuduhan tersebut kepada orang lain atau umum.
Ancaman membuka rahasia adalah memberitahukan kepada orang lain atau orang banyak tentang segala hal yang menyangkut diri korban yang disimpannya dan tidak boleh diketahui orang lain.
2. Memaksa
Perbuatan aktif yang sifatnya menekan kehendak pada orang, agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri.
3. Seseorang
Tidak harus pemilik benda/orang yang menyerahkan dan menerima paksaan sama dengan orang yang memberi hutang atau piutang.
4. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat
b. Unsur subyektif (warna merah)
1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Memiliki maksud untuk menambah kekayaan diri sendiri atau orang lain
2. Secara melawan hukum
Petindak secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dia petindak lakukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh hukum.
(2) "Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan" (Pengancaman merupakan tindak pidana aduan)
Pemerasan dan Pengancaman pada Kalangan Keluarga (Pasal 370 KUHP)
"Kejahatan pada pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini"
suami/istri yang tidak berpisah kekayaan tidak dapat mungkin dikenai tuntutan pidana.
suami/istri yang berpisah kekayaan atau keluarga semenda, keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun menyimpang dalam derajat kedua dengan pemilik benda, dimungkinkan dikenai tuntutan pidana apabila terdapat pengaduan.
1.3. PENGGELAPAN BARANG (Pasal 372-377 KUHP)
Penggelapan dalam Bentuk Pokok (372 KUHP)
"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."
a. Unsur obyektif (warna biru)
1. Memiliki
Menganggap sebagai milik, atau menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik.
2. Sesuatu benda
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.
4. Bukan karena kejahatan
Suatu barang tersebut berada di dalam kekuasaan petindak bukan karena perbuatan yang melawan hukum. Harus terdapat hubungan langsung yang sifatnya nyata dengan antara pelaku dan suatu benda tersebut. Misal : dititipkan, dipinjamkan, disewakan, digadaikan,dll.
b. Unsur subyektif (warna merah)
1. Dengan sengaja/dengan maksud
2. Secara melawan hukum
Penggelapan Barang Ringan (Pasal 373 KUHP)
Diancam maks. 3 bulan penjara atau denda maks. 250 rupiah, terhadap penggelapan bukan ternak dan harga barang tersebut tidak lebih dari 25 rupiah.
Penggelapan Barang Diperberat (Pasal 374 KUHP)
Diancam pidana penjara maks. 5 tahun, penggelapan yang dilakukan karena terdapat hubungan kerja atau mendapat upah atau karena pencarian, dalam hal penguasaan barang.
Berdasarkan pasal ini, terdapat 3 macam hubungan, yaitu :
1. Hubungan buruh-majikan
Barang yang digelapkan tidak harus milik majikan, bisa jadi barang tersebut milik buruh lain atau orang lain, akan tetapi karena perintah majikannya, buruh pelaku tersebut harus mematuhi untuk mengurus barang-barang tersebut
2. Hubungan berdasarkan pekerjaan sehari-hari
Penggelapan yang berdasarkan pekerjaan sehari-hari. Misalkan, pemborong yang menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan.
3. Hubungan dimana si pelaku mendapat upah
Contoh : seorang porter yang diupah untuk membawakan barang ke kereta api, ternyata tidak membawanya ke kereta. Porter tersebut dapat dikenakan penggelapan.
Penggelapan oleh Wali dan lain-lain (Pasal 375 KUHP)
Diancam pidana penjara maks. 6 tahun, penggelapan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.
Berdasarkan pasal tersebut, terdapat 6 kondisi, yaitu :
1. Terpaksa disuruh menyimpan barang
Biasanya disebabkan karena suatu hal yang sangat mendesak, seperti bencana alam, kebakaran, dll.
2. Kedudukan sebagai seorang wali
Pengertian wali di sini adalah wali bagi anak-anak yang belum cakap hukum.
3. Kedudukan sebagai pengampu/kurator
Pengampu yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali bagi seseorang yang sudah dewasa, akan tetapi orang tersebut tidak cakap hukum karena sakit jiwa atau yang lainnya.
4. Kedudukan sebagai seorang kuasa
Kuasa adalah orang yang ditunjuk oleh hakim dan diberi kuasa untuk mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan pemiliknya tanpa menunjuk seorang wakil pun untuk mengurusnya.
5. Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat
Pelaksana surat wasiat adalah seseorang yang ditunjuk oleh pewaris di dalam surat wasiat untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pewaris terhadap harta kekayaannya.
6. Kedudukan sebagai pengurus lembaga sosial atau yayasan
Penggelapan di Kalangan Keluarga (Pasal 376 KUHP)
Lihat penjelasan sebelumnya mengenai pencurian, pemerasan, dan pengancaman di kalangan keluarga.
1.4. PENIPUAN/PERBUATAN CURANG
Penipuan dalam Bentuk Pokok (Pasal 378 KUHP)
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
a. Unsur obyektif
1. Perbuatan menggerakkan
Perbuatan memengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Obyek yang dipengaruhi adalah kehendak orang lain. Perbuatan menggerakkan tersebut dengan cara-cara yang palsu, di dalamnya mengandung ketidakbenaran dan bersifat membohongi. Dimana apabila cara-cara tersebut dilakukan dengan cara yang benar, tidak palsu, maka besar kemungkinan kehendak orang yang dituju (korban) tidak terpengaruh.
2. yang digerakkan adalah orang
Tidak harus sama orang yang tertipu dengan orang yang menyerahkan benda, namun tujuan petindak merupakan orang.
3. Tujuan perbuatan
Menyerahkan benda
Memberi hutang dan menghapuskan piutang
4. Upaya-upaya penipuan
Dengan menggunakan nama palsu
Menggunakan martabat/kedudukan palsu
Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
b. Unsur subyektif
1. Dengan maksud
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)
Penipuan sebagai Mata Pencaharian/Kebiasaan (Pasal 379a KUHP)
Penipuan dalam Hal HAKI (Pasal 380 KUHP)
Berkaitan juga dengan UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
Penipuan Asuransi (Pasal 381 & 382 KUHP)Penipuan dalam Hal Perdagangan (Pasal 382bis – 384 KUHP)
Pasal 385 KUHP sudah tidak ada dengan tidak berlakunya lagi credietverband setelah keluarnya UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Penipuan dalam Hal Pemalsuan Konsumsi/Obat oleh Individu/Non-Korporasi (Pasal 386 KUHP)
Berkaitan juga dengan UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 387 & 388 KUHP telah dicabut dengan adanya UU no 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Penipuan dalam Hal Tanda Batas Tanah (Pasal 389 KUHP)
Penipuan dalam Hal Penyebaran Berita Bohong untuk Perubahan Harga (Pasal 390 KUHP)
Penipuan dalam Hal Kebohongan Mengenai Surat Berharga (Pasal 391 KUHP)
Penipuan dalam Hal Laporan Neraca Keuangan (Pasal 392 KUHP)
Perbedaan Penipuan dengan Penggelapan
1. Obyek barang sebatas benda dan uang ( Penggelapan )
Obyek barang diperluas, termasuk juga memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. ( Penipuan )
2. Pemberian barang oleh korban karena tujuan tertentu sesuai kehendaknya. (Penggelapan)
Pemberian barang oleh korban karena terperdaya. (Penipuan)
Contoh kasus yang mirip :
Saivur hendak menjual sepedanya. Reimon kemudian datang kepada Saivur untuk menawarkan bantuannya menjual sepedanya. Setelah Saivur setuju dan menyerahkan sepedanya kepada Reimon, ternyata sepeda tersebut hilang.
Kasus di atas merupakan penipuan apabila sedari awal Reimon tidak memiliki niatan untuk menjualkan sepedanya Saivur dan murni untuk membawanya kabur.
Kasus di atas merupakan penggelapan apabila pada awalnya Reimon memang berniat menjualkan sepeda Saivur tersebut, namun di tengah jalan berubah pikiran dan membawa kabur sepeda tersebut.
1.5. PENGHANCURAN/PERUSAKKAN BARANG
Penghancuran/Perusakkan Barang Bentuk Pokok (Pasal 406 KUHP)
(1)"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling panyak empat ribu lima ratus rupiah"
(2) Pengertian barang ditambah dengan hewan.
a. Unsur obyektif
1. Perbuatan (menghancurkan atau merusakkan atau membikin tak dapat dipakai)
2. Obyeknya suatu benda
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
b. Unsur subyektif
1. Dengan maksud
2. Melawan Hukum
Penghancuran/Perusakkan Barang Bentuk Ringan (Pasal 407 KUHP)
Penghancuran/Perusakkan Milik Umum (Pasal 408 KUHP)
Penghancuran/Perusakkan karena Kealpaan (Pasal 409 KUHP)
Penghancuran/Perusakkan Gedung atau Kapal (Pasal 410 KUHP)
1.6. PENADAHAN
Penadahan dalam Bentuk Pokok (Pasal 480 KUHP)
"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah :
ke-1 : Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
ke-2 : Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"
warna biru merupakan perbuatan material / unsur obyektif.
warna merah merupakan unsur subyektif.
Penadahan Berat/Kebiasaan/Mata Pencaharian (Pasal 481 KUHP)
Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP)
Apabila kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh dari pencurian ringan atau penggelapan ringan atau penipuan ringan
BAB III
PENUTUP
2.1Kesimpulan
Dari pembahasan yang di jelaskan diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut.
Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan meliputi:
Pencurian (diefstal)
Pemerasan dan Pengancaman (afpersing dan afdreigeing)
Penggelapan barang (verduistering)
Penipuan/Perbuatan curang (bedrog)
Penghancuran/perusakan barang (vernieling of beschadiging van goederen)
Penadahan (heling)
Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan diatur dalam Buku II KUHP, sebagaimana termasuk dalam, hukum pidana yang dikodifikasikan.
Setiap tindakan kejahatan tersebut harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur Subjektif adalah unsur yang terkait dengan pelakunya.
Unsur Objektif adalah unsur yang terkait dengan perbuatan.
DAFTAR PUSTAKA
Fachrizal Affandi.2010.Slide Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Pemalsuan.Universitas Brawijaya.Malang
Kansil, C.S.T., 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia.. Jakarta : Balai pustak
Yeremia Anggarianto.2012.Slide Pemerasan dan Pengancaman.Universitas Brawijaya.Malang
Literatur Online :
(http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2011_04_01_archive.html )diakses pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 16.08 WIB
(http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/kejahatan-terhadap-harta-kekayaan.html )diakses pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 16.10 WIB
(http://docktorh.blogspot.com/2011/07/kejahatan-terhadap-harta-benda.html ) diakses pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 16.15 WIB
(http://pakarhukum.site90.net/penggelapan1.php )diakses pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 16.19 WIB
(http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php )diakses pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 16.30 WIB
(http://richzisland.blogspot.com/2012/05/kejahatan-terhadap-harta-benda-contoh.html )diakses pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 16.38 WIB
