HUKUM DAN PENANGKAPAN PENANGKAPAN DALAM KUHAP MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Tengah Semester Pada Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Dosen Pengampu : M. rsan !asution" S.H."M.H. Disusun #leh Kelompok $ %&mpat' : (ahya )ati*a % ++$,---/+' Dhieka Askar !ur*adillah %++$,---/0' Dikyan Hirji % ++$,---/1' Kelas2Semester : lmu Hukum A2 3 %&mpat'
JURUSAN ILMU HUKUM FAKULT FAKULTAS SYARI’AH DAN D AN HUKUM HU KUM UNIVERSITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI DJATI BANDUNG 2016 M/1437 H
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan 4ang Maha &sa karena dengan rahmat" karunia" serta tau*ik dan hidayah5!ya kami dapat menyelesaikan makalah yang 6erjudul HUKUM DA! P&!A!7KAPA! DA)AM KUHAP dengan 6aik meskipun 6anyak kekurangan didalamnya. Dan juga kami 6erterima kasih kepada 8apak M. rsan !asution" S.H."M.H. se6agai dosen mata kuliah hukum acara pidana yang telah mem6erikan tugas ini kepada kami. Kami sangat 6erharap makalah ini dapat 6erguna dalam rangka menam6ah 9a9asan serta pengetahuan kita mengenai penangkapan yang di atur dalam KUHAP. Kami menyadari sepenuhnya 6ah9a di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. #leh se6a6 itu" kami 6erharap adanya kritik dan saran demi per6aikan makalah yang telah kami 6uat di masa yang akan datang" mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang mem6angun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami dan 6erguna 6agi kami sendiri maupun orang yang mem6acanya. Se6elumnya kami mohon maa* apa6ila terdapat kesalahan kata5kata yang kurang 6erkenan dan kami memohon kritik dan saran yang mem6angun dari pem6aca demi per6aikan makalah ini di 9aktu yang akan datang.
8andung" /- April /-+
Penyusun
2
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...................................................................................
I
DAFTAR ISI.................................................................................................
II
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................
1
A. 8. (. D.
)atar 8elakang Penulisan.................................................................. Tujuan Penulisan................................................................................ Kegunaan Penulisan........................................................................... Kerangka Pemikiran...........................................................................
+ / / /
BAB II PERMASALAHAN........................................................................
3
BAB III PEMBAHASAN............................................................................
4
A. 8. (. D.
Pengertian Penangkapan.................................................................... Proses dan syarat penangkapan.......................................................... Mengapa penangkapan dilakukan...................................................... Siapa yang 6erhak melakukan penangkapan.....................................
$ ++ ++
BAB IV SIMPULAN....................................................................................
13
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................
1
3
BAB I PENDAHULUAN A. L!"!# B$%!&!'( P$')%*+!'
!egara ;epu6lik ndonesia adalah !egara yang 6erdasarkan hukum yang demokratis" 6erdasarkan pancasila dan UUD +<$" 6ukan 6erdasarkan atas kekuasaan semata5mata. Maka dari itu" ndonesia mem6utuhkan yang namanya se6uah hukum yang hidup atau yang 6erjalan" dengan hukum itu diharapkan akan ter6entuk suasana yang tentram dan teratur 6agi kehidupan masyarakan ndonesia. Tak lepas dari itu" hukum terse6ut juga 6utuh ditegakkan" demi mem6ela dan melindungi hak5hak setiap 9arga !egara. Hukum Acara Pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur 6agaimana
negara
dengan
menggunakan
alat5alatnya
dapat
me9ujudkan
9e9enangnya untuk memidana atau mem6e6askan pelaku tindak pidana. Didalam KUHAP disamping mengatur ketentuan tentang cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan ke9aji6an seseorang yang terli6at proses pidana. Proses pidana yang dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka %interogasi' pada tingkat penyidikan. Pemaparan diatas sangat menarik dan melatar 6elakanngi penulis untuk mem6ahas mengenai penangkapan yang dilakukan oleh petugas terhadap tersangka pelaku tindak pidana. B. T),)!' P$')%*+!'
Penulisan makalah ini 6ertujuan untuk: +. Memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tengah semester /. Memenuhi tugas terstruktur -. K$()'!!' P$')%*+!' 1. T$#*"*+ Penulisan makalah ini diharapkan 6erguna se6agai 6ahan sum6angan pemikiran 6agi perkem6angan pengetahuan serta memperkaya pengetahuan 6agi
penulis
dan
pem6aca
mengenai
hukum"
khususnya
di6idang
penangkapan dalam KUHAP. 2. P#!&"*+
4
Penulisan makalah ini diharapkan 6erguna se6agai syarat mengikuti ujian tengah semester. D. K$#!'(&! P$*&*#!' 1. T$#* D!' H)&) Penangkapan merupakan 6agian dan perhatian yang serius" karena penangkapan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas 6agi kehidupan yang 6ersangkutan maupun keluarganya. De*inisi penangkapan menurut Pasal + 6utir /- KUHAP adalah =suatu tindakan penyidik 6erupa pengekangan sementara 9aktu ke6e6asan tersangka atau terdak9a apa6ila terdapat cukup 6ukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
2. A+!+ A+!+ H)&) ! Asas )egalitas.
Penuntut umum 9aji6 menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali. 8ah9a penangkapan" penahanan" penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan 6erdasarkan perintah tertulis oleh peja6at yang 6er9enang oleh Undang5Undang dan hanya untuk hal yang diatur dalam Undang5Undang. 6' Asas Praduga Tak 8ersalah (Presumption of Innocence). Seseorang 9aji6 dianggap tidak 6ersalah se6elum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya" dan putusan itu sudah In Kracht %telah 6erkekuatan hukum tetap' c' Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Daam pemeriksaan" 6aik tahap penyidikan" penuntutan maupun di pengadilan" Tersangka maupun Terdak9a harus mendapat perlakuan sesuai dengan harkat dan marta6atnya se6agai manusia yang di6eri hak untuk mem6ela diri %akuisator'" tidak dianggap se6agai 6arang atau o6jek yang diperiksa 9ujudnya %nkuisator'. BAB II PERMASALAHAN
5
8erdasarkan latar 6elakang penulisan yang dipaparkan di atas" maka penulis menarik 6e6erapa permasalahan se6agai 6atasan pem66ahasan penulisan makalah ini. Permasalahannya yaitu se6agai 6erikut: A. 8. (. D.
Apa pengertian penangkapan> 8agaimana proses penangkapan dilaksanakan> Mengapa penangkapan dilakukan> Siapa yang 6erhak melakukan penangkapan>
6
BAB III PEMBAHASAN A. P$'($#"*!' P$'!'(&!!'
Penangkapan menurut ketentuan pasal + 6utir /- KUHAP dinyatakan 6ah9a penangkapan adalah suatu tindakan penyidik 6erupa pengekangan sementara 9aktu ke6e6asan tersangka atau terdak9a apa6ila terdapat cukup 6ukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang5undang ini. Menurut pasal +0 KUHAP ditentukan 6ah9a perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana 6erdasarkan 6ukti permulaan yang cukup. Apa6ila perumusan pasal + 6utir /- dan pasal +0 terse6ut di6aca secara cermat akan nampak adanya hal5hal yang mem6ingungkan dan menimlkan keka6uran. Karena dalam pasal + 6utir /- dinyatakan 6ah9a penangkapan adalah tindakan penyidik terhadap tersangka atau terdak9a guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan 6erdasarkan =6uti yang cukup? . sedangkan menurut pasal +0 tindakan %perintah' penangkapan dilakukan terhadap seseorang %tidak tersurat se6agai tersangka atau terdak9a' yang diduga keras melakukan tindak pidana 6erdasarkan =6ukti permulaan yang cukup@. adi kalau menurut pasal + 6utir /- tindakan penangkapan di dasarkan pada 6ukti yang cukup sedangkan menurut pasal +0 tindakan penangkapan di dasarkan pada 6utki permulaan yang cukup. Meskipun menggunakan istilah yang sama yaitu penagkapan namun dalam penerapannya mengandung pengertian yang 6er6eda. Penangkapan 6erdasarkan pasal +0 KUHAP hanya 6erlaku untuk penangkapan guna kepentingan penyidikan sedangkan menurut pasal + 6utir /- KUHAP selain untuk kepentingan penyidikan juga untuk penuntutan dan peradilan. untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian 6ukti dan 6ukti permulaan" maka terle6ih dahulu maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan 6uikti dana 6arang 6ukti serta 6uikti permulaan. Hal ini sangat penting karena dalan praktek hukum sering kali tim6ul kerancuan dan keka6uran pengertian dikalangan aparat penegak hukum dan praktisi 7
hukum terle6ih dikalangan masyarakat yang a9am hukum mengenai apa se6enarnya yang dimaksud dengan pengertian 6ukti" 6arang 6ukti dan 6ukti permulaan.+ B. P#+$+ !' S!#!" P$'!'(&!!'
Untuk mencegah terjadinya tindakan secara se9enang59enang terhadap tersangka atau terdak9a" maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan2 ketentuan yang diatur KUHAP" yaitu se6agai 6erikut: +. Tindakan
penangkapan
dilakukan
untuk
kepentingan
penyidikan
penuntutan2peradilan %pasal + 6utir /-' /. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana" 6aru dilakukan apa6ila penyidik telah memiliki alat 6ukti permulaan yang cukupB %pasal + 6utir /- # +0 KUHAP' ,. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan %model serse:A5' yang ditanda tangani oleh kepala kesatuan2nstansi %KAP#)C)" KAP#);&S atau KAP#)S&K' selaku penyidik pasal + 6utir - # + ayat %/'EB Apa6ila yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik2penyidik mem6antu" maka petugasnya cukup mem6erikan satu lem6ar kepada tersangka dan satu lem6ar kepada keluarga yang disangka ditangkap %pasal +1' $. Surat perintah penangkapan 6erisi: a' Pertim6angan dan dasar hukum tindakan penangkapan 6' !ama5nam petugas" pangkat" !rp" ja6atan c' dentitas penangkapan yang tidak ditangkap %ditulis secara lengkap atau jelas' d' Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan e' Tempat atau kantor dimana tersangka akan diperiksa %pasal +1 ayat +' *' angka 9aktu 6erlakunya Surat Perintah penangkapan. . Setiap kali selesai melaksanakan SP;! Penangkapan petugas pelaksana mem6uat 8erita Acara Penangkapan %model Serse A.++.-,2pasal 0 KUHAP' . Selain untuk kepentingan penyidikan" Penyidik atau Penyedik pem6antu 6er9enang melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka atau terdak9a atas permintaan PU untuk kepentingan penuntutan" atau atas 1 HMA KUFFAL, SH, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, hal 57
8
permintaan Hakim untuk kepentingan peradilan atau atas permintaan instansi atau penyidik lain atau nterpol %pasal 0 ayat + huru* j o pasal + 6utir /KUHAP' 0. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran" meskipun tidak dapat ditangkap akan tetapi apa6ila sudah dipanggil secara sah dua kali 6erturut5turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah" dapat ditanggap oleh Penyidik %pasal +< ayat / KUHAP' -. M$'(!! $'!'(&!!' *%!&)&!' P enangkapan dilakukan antara lain guna mendapatkan 9aktu yang cukup untuk mendapatkan in*ormasi yang akurat. Seseorang ditangkap apa6ila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan 6ukti yang cukup. Hal ini menunjukkan perintah penangkapan tidak tidak dapat dilakukan dengan se9enang59enang./ Ketentuan mengenai penangkapan dalam KUHAP amat 6er6eda dengan ketentuan dalam H;" dahulu penangkapan dilakukan tanpa adanya 6ukti sehingga tidak terdapat kepastian hukum., D. S*!! !'( 5$#!& $%!&)&!' $'!'(&!!' Petugas yang 6er9enang melakukan penangkapan adalah Polisi ;epu6lik ndonesia %Polri' se6agaimana diatur dalam Pasal +1 KUHAP. aksa penuntut umum tidak 6er9enang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya se6agai penyidik.$ Petugas keamanan seperti satpam atau hansip juga tidak 6er9enang melakukan penangkapan" kecuali dalam hal tertangkap tangan" se6a6 dalam kasus tertangkap tangan setiap orang 6erhak melakukan penangkapan. Pelaksanaan penangkapan menurut Drs.DPM Sitompul" SH dapat dilakukan dengan 2 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer , (Bandung !" #i$%a Adi$&a Ba%'$i, 27), hal*26* 3 +ah&a Ha%aha, !-m.ahasan !-%masalahan dan !-na%aan KUHA! !-n&idi'an dan !-nun$u$an, (/a'a%$a Sina% 0%a'a, 26), hal*158* 4 +ah&a Ha%aha, op.cit *, hal*158
dua cara" yaitu: +. Penangkapan Tanpa Surat Perintah Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal + 6utir +< KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidanaB dengan segera setelah dilakukannya tindak pidanaB sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidanaB dan setelah ditemukan 6enda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana" dimana 6enda terse6ut menunjukkan 6ah9a ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana terse6ut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah" polisi harus memperhatikan hal5hal ketentuan dalam Pasal +++" Pasal +1 ayat %/'" Pasal ayat %/' KUHAP. /. Penangkapan Dengan Surat Perintah Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah se6agaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apa6ila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang5undangan se6agai 6erikut: a.
Petugas yang
diperintahkan
melakukan penangkapan
harus
mem6a9a surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat *ormal yang 6ersi*at imperati*. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan ja6atan serta menjaga keterti6an masyarakat. 6. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat terse6ut 6erisi : +' dentitas tersangka" seperti nama" umur" dan tempat tinggal. Apa6ila identitas dalam surat terse6ut tidak sesuai" maka yang 6ersangkutan 6erhak menolak se6a6 surat perintah 5 Si$mul, Polisi dan Penangkapan, (Bandung "a%si$, 185), hal*1*
6 +ah&a Ha%aha, op.cit *, hal*1516
1
terse6ut dinilai tidak 6erlaku. /' Alasan penangkapan" misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain se6againya. ,' Uraian singkat terhadap
perkara kejahatan yang
tersangka"
misalnya
disangka
disangkakan melakukan
kejahatan pencurian se6agaimana diatur dalam Pasal ,/ KUHP. $'
Tempat pemeriksaan dilakukan. Salinan surat perintah penangkapan harus di6erikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan" pem6eritahuan tidak dapat di6erikan secara lisan. Apa6ila salinan surat perintah penangkapan tidak di6erikan kepada pihak keluarga"
mereka
dapat
mengajukan
pemeriksaan
Praperadilan
tentang
ketidaka6sahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Selain surat perintah penangkapan" aparat yang 6ersangkutan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh kepala polisi atau peja6at yang ditunjuk selaku penyidik. si surat perintah tugas antara lain" pertim6angan dan dasar penangkapanB nama" pangkat" nrp" ja6atan dan kesatuan tugasB tugas yang harus dilakukanB 6atas 9aktu 6erlakunya perintah tugas serta keharusan untuk mem6uat laporan hasil penangkapan 6agi aparat yang di6eri surat perintah tugas.0 Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana 6erdasarkan 6ukti permulaan yang cukup se6agaimana yang diatur dalam Pasal +0 KUHAP1. Mengenai 6ukti permulaan yang cukup" KUHAP tidak mengaturnya" melainkan diserahkan kepada penyidik untuk menentukannya. Menurut Kapolri dalam SK&P2-$22+<1/ tanggal +1 Fe6ruari +<1/" 6ukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam 7 Si$mul, op.cit., hal*16 8 h$$-nang'aan-nahanandll*.lgs$**id212-nang'aan -nahanan-ngg-l-dahan*h$ml
11
laporan polisiB 6erkas acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara %TKP'B laporan hasil penyelidikanB keterangan saksi2ahli dan 6arang 6ukti. Sedangkan menurut ;apat Kerja Makehjapol tanggal /+ Maret +<1$ menyimpulkan 6ukti permulaan yang cukup minimal laporan polisi
ditam6ah salah satu alat 6ukti
lainnya.
12
BAB IV SIMPULAN A. P$'($#"*!' P$'!'(&!!'
Penangkapan menurut ketentuan pasal + 6utir /- KUHAP dinyatakan 6ah9a penangkapan adalah suatu tindakan penyidik 6erupa pengekangan sementara 9aktu ke6e6asan tersangka atau terdak9a apa6ila terdapat cukup 6ukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang5undang ini. 8. P#+$+ !' S!#!" P$'!'(&!!' +. Tindakan penangkapan dilakukan
untuk
kepentingan
penyidikan
penuntutan2peradilan %pasal + 6utir /-' /. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana" 6aru dilakukan apa6ila penyidik telah memiliki alat 6ukti permulaan yang cukupB %pasal + 6utir /- # +0 KUHAP' ,. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan %model serse:A5' yang ditanda tangani oleh kepala kesatuan2nstansi %KAP#)C)" KAP#);&S atau KAP#)S&K' selaku penyidik pasal + 6utir - # + ayat %/'EB Apa6ila yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik2penyidik mem6antu" maka petugasnya cukup mem6erikan satu lem6ar kepada tersangka dan satu lem6ar kepada keluarga yang disangka ditangkap %pasal +1' $. Surat perintah penangkapan 6erisi: a. Pertim6angan dan dasar hukum tindakan penangkapan 6. !ama5nam petugas" pangkat" !rp" ja6atan c. dentitas penangkapan yang tidak ditangkap %ditulis secara lengkap atau d. e. *. .
jelas' Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan Tempat atau kantor dimana tersangka akan diperiksa %pasal +1 ayat +' angka 9aktu 6erlakunya Surat Perintah penangkapan. Setiap kali selesai melaksanakan SP;! Penangkapan petugas pelaksana mem6uat 8erita Acara Penangkapan %model Serse
A.++.-,2pasal 0
KUHAP'
13
. Selain untuk kepentingan penyidikan" Penyidik atau Penyedik pem6antu 6er9enang melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka atau terdak9a atas permintaan PU untuk kepentingan penuntutan" atau atas permintaan Hakim untuk kepentingan peradilan atau atas permintaan instansi atau penyidik lain atau nterpol %pasal 0 ayat + huru* j o pasal + 6utir /- KUHAP' 0. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran" meskipun tidak dapat ditangkap akan tetapi apa6ila sudah dipanggil secara sah dua kali 6erturut5turut tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah" dapat ditanggap oleh Penyidik %pasal +< ayat / KUHAP' -. M$'(!! $'!'(&!!' *%!&)&!' Penangkapan dilakukan antara lain guna mendapatkan 9aktu yang cukup untuk mendapatkan in*ormasi yang akurat. D. S*!! !'( 5$#!& $%!&)&!' $'!'(&!!' Petugas yang 6er9enang melakukan penangkapan adalah Polisi ;epu6lik ndonesia %Polri' se6agaimana diatur dalam Pasal +1 KUHAP. Pelaksanaan penangkapan menurut Drs.DPM Sitompul" SH dapat dilakukan dengan dua cara" yaitu: +. Penangkapan Tanpa Surat Perintah /. Penangkapan Dengan Surat Perintah
DAFTAR PUSTAKA
HMA KUFFA)" SH" Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum ;usli Muhammad" Hukum Acara Pidana Kontemporer" 8andung: PT (itra Aditya 8arkti" /--0 4ahya Harahap" Pem6ahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan" %akarta: Sinar 7ra*ika" /--'" hal.+1
14
Sitompul" Polisi dan Penangkapan" 8andung: Tarsito"+<1 http:22penangkapanpenahanandll.6logspot.co.id2/-+-2-/2penangkapan5penahanan5 penggeledahan.html
15
