HUKUM KEJAHATAN BISNIS
1. Aspe Aspek k Huk Hukum um Pida Pidana na a. Aspek pidana pidana kasus ini terletak terletak pada pada klausul klausul yang yang menyatakan menyatakan bahwa bahwa aturan aturan perdata tidak serta merta meniadakan pidana. Aturan ini merupakan aturan umum dalam prinsip hukum hukum yang disepakati semua narasumber dalam penelitian ini. Out of Court Settlement umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak penegak hukum hukum yang yang memiliki memiliki wewenang wewenang untuk untuk melakuk melakukan an beberapa beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik konflik,,
pertika pertikaian ian
atau
pelang pelanggar garan, an,
namun namun
juga juga
memilik memilikii
wewena wewenang ng
melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, sekaligus (tidak dalam semua hal dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. !stilah umum yang populer adalah dilakukannya "perdamaian# dalam perkara pelanggaran hukum pidana. pidana.1 $euntungan utama dari penggunaan A%& dalam menyelesaikan kasus'kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. $euntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. ebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. %engan %engan demikian demikian,, keadil keadilan an menjad menjadii buah buah darike darikesep sepaka akatan tan bersama bersama antar antar
para para
pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Pemerintah Pemerintah sesungguhny sesungguhnyaa telah memperkenalk memperkenalkan an A%& dalam sistem hukum hukum pidana, yakni melalui !npres )o. * +ahun +ahun -- tentang pemberian
aminan
$epastian Hukum kepada %ebitur yang +elah enyelesaikan $ewajibannya 1 eliala, Adrianus. Penyelesaian engketa alternatif: Posisi dan Potensinya di !ndonesia, 11 uli
--*, diunduh dari: www.adrianusmeliala.0om/files/pub/fpub-*--2www.adrianusmeliala.0om/files/pub/fpub-*--2-2323-
atau +indakan Hukum kepada %ebitur yang +idak enyelesaikan $ewajibannya 4erdasarkan
Penyelesaian
$ewajiban
Pemegang
kebijakan, maka kelemahan dari kebijakan
aham.
ebagai
suatu
release and dis0harge (& 5%
ini
terlihat dari kurang kuatnya landasan hukum pelaksanaan & 5 % itu sendiri. eharusnya, kebijakan & 5 % dituangkan dalam undang'undang dan diatur se0ara komprehensif menjadi suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara'perkara non pidana. 4etapapun demikian, se0ara substantif, konsep & 5 % merupakan langkah maju dalam sistem hukum pidana yang mengarah kepada alternative dispute resolution system. Hal ini penting untuk
ditekankan
mengingat
konstruksi
hukum
pidana
!ndonesia sebenarnya tidak mengenal model penyelesaian perkara pidana melalui A%&. ebagaimana dapat terlihat, dalam hal perkara perselisihan yang termasuk bidang hukum non'hukum pidana sekalipun, model A%& ditempatkan sebagai alternatif terakhir. Pertama'tama perlu dijelaskan bahwa kasus'kasus hukum yang memiliki preferensi untuk diselesaikan melalui A%& adalah sebagai berikut : Pertama, kasus'kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku tidak melibatkan negara atau dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan sebagaimana telah dijelaskan di atas. %isamping itu, A%& juga dapat diperluas men0akup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya. $edua, tindak pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku,
tetapi
memerlukan
penyelesaian
mengingat
berdampak
langsung
kepada masyarakat. isalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi dimana 2 %arus, ariam, Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi
Keuangan di Luar Pengadilan, $ertas kerja disajikan pada eminar dan 6okakaryaPembangunan Hukum )asional $e 7!!!, 4ali, tanggal 18 s/d 1* uli --9
negara
mengharapkan adanya
pengembalian
dana negara dalam kasus'kasus
korupsi. %alam hukum pidana, model penyelesaian seperti ini dikenal dengan nama pendekatan
restoratif
(restoratie
approa0h
dan
rehabilitatif
(rehabilitatie
approa0h. uatu model baru yang diharapkan dapat dimasukkan sebagai salah satu model penyelesaian dalam sistem hukum pidana kita. +entu saja, di samping model penyelesaian represif dan preentif. Pendekatan restoratif lebih bertujuan memulihkan keadaan yang bermasalah atau mengalami ketidakseimbangan agar menjadi tidak bermasalah atau ter0apai keselarasan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. %alam hal ini adalah keseimbangan ekonomi makro di tengah krisis keuangan negara.9 b. &5% memiliki dasar hukum yang kuat yaitu +ap P& )o ; +ahun --1 tentang 6aporan Pelaksanaan Putusan P& oleh 6embaga +inggi )egara dan << )o 3 +ahun -- tentang Propenas. %isamping itu aksa Agung pada saat itu
juga
berpendapat sama bahwa $ejagung tidak akan menuntut obligor bermasalah yang telah
memperoleh
&5%.
Hal
itu
dikarenakan
$ejagung
mempunyai
kewenangan untuk menghentikan proses penuntutan suatu perkara. $ewenangan itu disebut asas oportunitas yang isinya pertimbangan demi kepentingan umum. alur pidana memberikan dasar pembenar, dasar pemaaf dan dasar penghapus dan salah satunya yaitu pertimbangan demi kepentingan umum.
4ahwa
release and
dis0harge adalah sebuah poli0y s0ien0e atau kebijakan publik. !npres )o */-- pada hakekatnya merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dengan berbagai pertimbangan sesuai kondisi saat itu. !npres tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, berupa penerbitan $6 untuk 3 obligor
3 Ibid
AA dan 12 obligor P$P/AP<, serta memberi landasan tindakan hukum penanganan obligor yang tidak kooperatif. 0. Asas ultimum remedium tersebut memiliki pemaknaan bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana. Penerapan asas ultimum remedium digunakan dalam kasus 464! dapat dikatakan tepat karena penegakan hukum pidana dalam kasus 464! harus mempertimbangkan konteks situasi ekonomi dan sosial dari eksistensinya dalam kehidupan masyarakat.8 d. Hukum pidana tidak difungsikan se0ara primum remidium atau sebagai pilihan utama karena pemerintah ingin mengembalikan atau mengatasi membesarnya kerugian negara dengan 0ara penyelesaian diluar pengadilan atau out of 0ourt settlement dan tidak akan efektifnya para debitur dalam mengembalikan uangnya kepada negara apabila berada dalam penjara. . Aspek Hukum Perdata a. Pada saat perjanjian'perjanjian diadakan diantara
kedua
belah pihak
maka
perjanjian itu murni tunduk pada hukum perjanjian yang diatur didalam $
eranda,
asas
kebebasan
mengadakan
perjanjian,
asas
keseimbangan, asas persamaan, asas itikad baik. Perjanjian yang sudah mempunyai kekuatan mengikat tidak boleh dirubah se0ara sepihak ke0uali jika ada alasan yang ditentukan oleh undang'undang. 3
dan
)egara
teran0am
bahaya,
maka
jika
sengketa
yang
terjadi
4 &omli Atmasasmita, Kapita Selekta Kejaatan Bisnis dan !ukum Pidana , 4uku 1, P+.
=ikahati Aneska, akarta, -19. Hlm.192 5 %arius> ariam, Lo"Cit .
diselesaikan diluar pengadilan (Out of Court Settlement (?@ maka a0uannya tidak kepada hukum perdata tetapi menga0u kepada hukum publik.
dengan
memasukan klausula &% dapat dibatalkan atau batal demi hukum. 4atal demi hukum, karena adanya klausula dalam kedua perjanjian tersebut yang meniadakan sanksi pidana, dimana keadaan ini bertentangan dengan undang'undang. %an %ilihat dari aspek pidana pun, AA sebagai bentuk perjanjian adalah batal demi hukum (void , yakni apabila ketentuan #elease and $is"arge diinterpretasikan sebagai membebaskan debitor dari tanggung jawab pidana, karena hal tersebut bertentangan dengan asas kepatutan/keadilan dan melanggar peraturan perundang'undangan dalam hal ini Pasal 11 ayat (8
solusi
penyelesaian
utang
menuntut niat baik obligor se0ara
464!
dalam
dan
pelanggaran 4P$ dengan
out of 0ourt
settlement (diluar putusan
pengadilan yang mungkin dianggap dapat lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara. d. Terhadap permasalahan pertama, dapat dijelaskan bahwa pengaturan gugatan perdata dimungkinkan di dalam UU PTPK didasarkan alasan-alasan bahwa penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan 6 Ibid
kerugian keuangan negara, disamping tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang Iuar biasa yang memerlukan penanganan dengan cara yang luar biasa. Tujuan gugatan perdata secara filosofis untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dasar legitimasi gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi terletak pada timbulnya kerugian, dalam hal ini keuangan negara, yang harus dikembalikan. Pengembalian keuangan negara yang dikorupsi tersebut dilakukan dengan cara menggugat perdata. UU PTPK tidak mengatur mekanisme gugatan perdata meskipun memungkinkan dilakukannya gugatan perdata. Prinsip gugatan perdata dalam perkara korupsi secara umum mengikuti ketentuan yang diatur dalam HIR UU PTPK hanya mengatur beberapa hal, yang dapat dikatakan sebagai ikhwal yang spesifik, sekaligus merupakan karakteristik gugatan perdata yang membedakan dari gugatan perdata pada umumnya. Letak perbedaan itu
karena gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dilakukan setelah upaya pidana tidak mungkin lagi dilakukan karena dihadapkan pada kondisi'kondisi tertentu yaitu adanya unsur tidak 0ukup bukti, tersangka atau terdakwa meninggal dunia dan karena adanya putusan bebas, sebagaimana ketentuan Pasal 9, 99, 98 << P+P$. 9. Aspek Hukum Administrasi )egara a. Peran hukum admnistrasinegara tidak didahuhulukan oleh 4! karena 464! adalah kebijakan Pemerintah. 464! bukan kebijakan 4ank !ndonesia. 4ank !ndonesia, semata'mata adalah pelaksana dari suatu kebijakan Pemerintah. ebagai bukti dari argumentasi di atas, adalah bahwa atas penyaluran 464!, 4ank !ndonesia mengalihkan tagihan kepada penerima 464! menjadi tagihan Pemerintah melalui 4adan yang khusus dibentuk Pemerintah untuk itu yang bernama 4adan Penyehatan Perbankan )asional (4PP) yang dibentuk oleh Pemerintah dengan $eppres nomor
2 dan no. 98 tahun 1BB*. 2 +ugas Pokok 4PP) misalnya antara lain adalah untuk merestruktusisasi sektor sperbankan se0ara keseluruhan sejalan dengan program yang diformulasikan oleh 4ank !ndonesia. %engan demikian, tidak mudah untuk memilah antara tanggungjawab Pemerintah maupun tanggungjawab 4ank entral sehubungan dengan krisis yang terjadi dengan 464!. %alam hal penyaluran 464!, bank !ndonesia berkilah dan berlindung di balik berbagai aturan normatif sebagai berikut : 1 &ush terhadap salah satu bank dapat mengakibatkan berkurangnya dana dalam sistem perbankan, yang pada gilirannya akan berpengaruh (0ontagion effe0t yang memberikan efek domino terhadap bank'bank lain dalam sistem perbankan nasional Adanya program penjaminan pemerintah terhdapa simpanan nasabah di bank' bank nasional memungkinkan 4ank !ndonesia se0ara otomatis memberikan 464! kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas 9 Pemberian 464! oleh 4ank !ndonesia kepada bank bank adalah untuk menolong sistem perbankan nasional. b. %apat karena 4PP) menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana yang diinstruksikan dalam !)P&C )o. )o*/-- dan juga berdasarkan +ugas Pokok 4PP) misalnya antara lain adalah untuk merestruktusisasi sektor sperbankan se0ara keseluruhan sejalan dengan program yang diformulasikan oleh 4ank !ndonesia. 0. %ltra &ires adalah istilah 6atin yang berarti melampaui, melebihi kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya. Padanan katanya "beyond the powers#. Apabila perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau priat dianggap berlebihan atau melampau kekuasaan yang dimilikinya, maka perbuatannya, sebuah peraturan perundang'undangan atau kebijakan yang dikeluarkan adalah tidak sah. Hukum Administrasi )egara memiliki pandangan yang lebih beragam. 4idang hukum ini mengenal ultra ires dalam pengertian sempit dan luas. %alam pengertian sempit, 7 Pengalihan 4adan/ lembaga yang menerima pelunasan 464! diatur dalam $ %ireksi 4! nomor
91/2/$ep/%ir.
ultra ires terjadi bilamana pejabat tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau membuat keputusan dengan prosedur yang 0a0at Pengertian ultra ires yang luas berlaku apabila terdapat penyalahgunaan wewenang. %alam hal tindakan 4PP) tidaklah melampau kewenangnya dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan tindakan yang bersifat pidana maupun perdata karena kewenangannya tersebut telah diberikan melalui !)P&C (instruksi presiden sehinnga dalam menjalankan kewenangannya tersebut telah mempunyai payung hukum yang kuat. d. 8. Aspek $ebijakan $riminal a. Politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. ebagai usaha untuk menanggulangi tindak pidana, maka politik kriminal merupakan bagian daripolitik sosial,
yakni usaha setiap
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. * Dang sering dilupakan orang adalah seolah'olah terjadi pemisahan yang absolut antara penegakan hukum pidana, penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum perdata. Padahal dilihat dari sistem hukum nasional, ketiga'tiganya mempunyai kedudukan sebagai sub'sistem yang membawa konsekuensi tidak boleh bertentangan satu sama lain bahkan harus saling mendukung. Ahli hukum pidana, udarto menguraikan terdapat 9 arti mengenai kebijakan kriminal :B 1 $eseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (dalam arti sempitE $eseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya 0ara kerja pengadilan dan polisi (dalam arti luasE
8 uladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,4adan Penerbit
emarang, 1BB3 9 Arief, 4arda )awawi, Bunga #ampai Kebijakan !ukum Pidana, @itra Aditya 4akti, 1BB
9
$eseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang'undangan dan badan'badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma'norma sentral
dari masyarakat. elihat definisi kebijakan kriminal dari kedua ahli hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal tidak terbatas pada bidang kriminal atau hukum saja, melainkan juga meliputi bagian'bagian lain sebagai satu kesatuan seperti politik, ekonomi dan sosial. Hal itu tidak terlepas dari tujuan akhir yang sama dari berbagai kebijakan tersebut. 4erdasarkan pendapat tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa penerapan pola AA
(dengan
klausula
&%,
&)!A
dan AP<
0ukup
efektif
untuk
mmengembalikan uang negara yang hilang dalam kasus 464!. b. Pemerintah ingin segera ada penyelesaian yang jelas dan tegas terhadap para obligor 464! yang bermasalah.
$ewajibannya
4erdasarkan Penyelesaian $ewajiban Pemegang aham (release and dis0harge. !si dari !npres )o. * +ahun -- menyelesaikan
kewajiban Pemegang
berupa pelepasan lebih
dinyatakan aham,
bahwa
debitur
diberikan
bukti
yang
telah
penyelesaian
dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukumatau
dikenal dengan Fsurat keterangan lunasG. Para debitur yang nyatanyata
melanggar
hukum,
seperti
melanggar
4atas
inimum
Pemberian $redit
(4P$ tidak akan dituntut se0ara hukum jika mengembalikan sejumlah dana kepada Pemerintah.1Pemerintah bermaksud membebaskan mereka jika bersedia melunasi 1- persen utang'utangnya. ?bligor yang telah mengantongi urat $eterangan 10 !skandar, Cka (--*. Prinsip Pengembalian Keuangan 'egara akibat (indak Pidana Korupsi
melalui )ugatan Perdata. %isertasi tidak diterbitkan. urabaya:
6unas ($6 diberi release and dis0harge (bebas dari segala proses hukum jika
utang
lunas, meskipun kemudian Pemerintah mengatakan bahwa pemilik
urat $eterangan Pembayaran $ewajiban ($P$ akan dikesampingkan kasus hukumnya. Prioritas untuk mengembalikan uang negara yang
dikemplang para
obligor nakal menjadi tujuan pokok pemerintah. Para pengemplang 464! tidak akan diadili melalui proses hukum jika mampu membayar utangnya hingga akhir tahun --. 0. Perlu di kembangkan model penyelesaian ?@ baru yaitu dengan memasukkan lembaga penyelesaian injun0tion. elalui lembaga ini maka kerugian (material maupun immaterial yang lebih besar lagi akan
dapat
di0egah
jika
proses
penyelesaian melalui sanksi administratif, perdata atau pidana tetap berjalan sesuai dengan << yang berlaku. Putusan Pengadilan yang memerintahkan penghentian proses penyelesaian yang sedang berlangsung dan dilaksanakan, oleh pejabat keuangan atau perbankan sebagai penyidik PP) dapat men0egah terjadinya kerugian bagi pihak'pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah )egara sebagai pihak maupun stakeholder sebagai pihak.11 %imasukkannya proses penyelesaian ?@ dengan menggunakan injun0tion sehingga melibatkan peranan Pengadilan jauh sebelum proses penyelesaian dengan << dilaksanakan atau selama berlangsungnya proses penyelesaian. odel penyelesaian ?@ plus tersebut akan membuka lembaran baru dalam sistem hukum dan sistem peradilan di !ndonesia yaitu proses penyelesaian dalam kasus keuangan dan perbankan melalui mekanisme injun0tion ' adminisratif ' (injun0tion I perdata (injun0tion pidana (injun0tion. 1
11 Atmasasmita, &omli. (--9. Pengantar Hukum $ejahatan 4isnis, akarta: Prenada edia.
12 Ibid
&estoratie model merupakan salahsatu model A%& dimana lebih ditujukan pada kejahatan terhadap sesama indiidu/ anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara. %alam &estoratie model, pihak'pihak yang terlibat lebih diutamakan
untuk
menyelesaikan
masalahnya
bukan
semata'mata
melalui
penyelesaian hukum, tetapi memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat untuk menentukan solusi, membangun rekonsiliasi demikian pula membangun hubungan yang baik antara korban dan pelaku. Hubungan baik ini berguna untuk, salah satunya, menekan residiisme. %alam hal ini, korban memainkan peran yang utama dalam proses penyelesaian masalah dan dapat mengajukan tuntutan sebagai kompensasi kepada pelaku. ingkatnya, &estoratie model menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat dimana terdapat tanggungjawab bersama antar para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat. d. $asus 464! memang sangat sulit untuk dibuka lagi dan dilematis, oleh sebab itu dalam kasus 464! ini Pemerintah harus memperjelas se0ara rin0i dan mengena di hati rakyat atas penyelesaiannya sekalipun harus dilakukan dilauar Pengadilan se0ara perdata, dapat juga penyelesaian dengan didasari perjanjian master of setllement and a0Juistion agreement / AA ( perjanjian penyelesaian kewajiban 464! dengan jaminan aset, juga master of refinan0ing and note issuan0e agreement /&)!A ( perjanjian penyelesaian 464! dengan tambahan jaminan pribadi, serta perjanjian akta pengakuan hutang ( AP< . %alam $lausul AA dan &)!A terdapat pemberian pelepasan hukum ( &% untuk pelanggaran batas maksimum pemberian modal bagi debitor yang sudah memenuhi kewajiban utang 464! nya. Pemerintah mempunyai kewajiban yang mutlak yaitu E harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa masalah pada kasus 464! sudah diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. ulai dari
pelaksanaan ketetapan P& hingga !nstruksi Presiden )o. * tahun -- tentang pemberian &5% bagi debitor dan obligor 4PP) yang selesai memnuhi kewajiban hutangnya, oleh karena untuk out of 0our settlement dapat saja menggunakan resolusi perselisihan alternatif yaitu : ediasi ( mediation, arbitrase ( arbitrase dan ombudsman.
