kodifikasi dan kompilasi hukum

DOSEN : Prof. Dr. Erna Widjajati, SH., MH, Yessy Kusumadewi, SH., MH.

DISUSUN OLEH : NAMA : HANIFIANSYAH HANIFIANSYAH ILHAM N.

NIM : 1633.001.132

FARHA ADILA

NIM : 1633.001.

PANJI PRADANA PUTRA

NIM : 1633.001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

…………………………...…………………………... i

DAFTAR ISI

…………………………...………………………..… ii

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang

……….………………………………..……………… 1

1. 2. Rumusan Masalah

…………….…………………………..……………… 2

1.3. Tujuan Penulisan

………………………………………………………….2

BAB II PEMBAHASAN

………..……………………………………….……… 3

2.1. Pembahasan

………………………………………………………….3

BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan

………………..…………………………………….. 8

3.3. Daftar Pustaka

………………………………………………………. 8

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah pada mata kuliah Pegantar Ilmu Hukum . Makalah dengan judul Kodifikasi dan Kompilasi Hukum ini kami susun untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang diberikan oleh Prof. Dr. Erna Widjajati, SH., MH, dan juga ibu Yessy Kusumadewi, SH., MH. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Prof. Dr. Erna Widjajati, SH., MH, dan juga ibu Yessy Kusumadewi, SH., MH. selaku dosen mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Terima kasih saya ucapkan pihak pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan makalah ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam makalah ini, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf untuk yang sebesar-besarnya, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan YME. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 9 november 2017 Penyusun,

Kelompok 6

1 BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang

1. K odifikasi H ukum a. Kodifikasi merupakan penyusunan suatu peraturan hukum yang dibuat secara sistematis, utuh dan menyeluruh.  b. Tujuan dari kodifikasi adalah untuk kepastian hukum dan kesatuan hukum. c. Latar belakang kodifikasi : 1. Adanya sifat hukum yang pluralism. 2. Adanya pembagian wilayah antara wilayah yang satu dengan yang lain. d. Macam –  macam kodifikasi menurut pendapat Mahadia dan Pralcois, antara lain : 1. Kodifikasi berfungsi untuk mencatat dan mengumpulkan berbagai macam hukum yang terserak-serak dalam banyak peraturan tertentu maupun peraturan tidak tertulis yang kemudian bahan-bahan tersebut disusun menjadi satu kesatuan secara sistematis. 2. Kodifikasi berfungsi untuk mengadakan unifikasi yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan hukum. 3. Kodifikasi bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum.

 2.Kompilasi Hukum 1. Kompilasi hukum merupakan suatucara dalam memodifikasi peraturan hukum dengan masih merujuk dan memberlakukan hukum adat dan hukum agamanya. 2. Sunaryati Hartono mengemukakan keuntungan dari adanya kompilasi : a. Lebih mudah dan cepat dapat dibuat dan disahkan menjadi Undang-Undang dalam suatu kodifikasi.  b. Kompilasi akan jauh lebih cepat memberikan kepastian dan unifikasi hukum kepada masyarakat daripada harus menunggu pembuatan suatu kodifikasi. c. Kompilasi lebih menyederhanakan dan mempercepat pekerjaan bagi penegak hukum dalam pembentukan hukum. d. Untuk menyederhanakan dan mempercepat administrasi, sehingga penegakan hukum lebih cepat terwujud. e. Kompilasi memungkinkan untuk mengikuti perkembangan hukum. f. Kompilasi lebih mudah diganti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2

b. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kodifikasi dan kompilasi hukum? 2. Apa tujuan kodifikasi hukum? 3. Bagaimana perkembangan kodifikasi hukum di Indonesia?

c. Tujuan Penulisan 1. Menambah pengetahuan tentang sejarah kodifikasi dan kompilasi hukum di dunia. 2. Mengetahui sebab terjadinya kodifikasi dan kompilasi hukum 3. Mengetahui bagaimana perkembangan kodifikasi hukum di Indonesia

3 BAB II PEMBAHASAN PENGERTIAN KODIFIKASI

Kodifikasi secara etimologi berasal dari kata codex yang berarti Undang-undang. Jadi secara terminologi pengkodifikasian hukum artinya penyusunan peraturan-peraturan hukum secara sistematis, bulat, dan lengkap dalam suatu kitab undang-undang oleh badan pemerintah yang  berwenang. Menurut Kansil didalam bukunya dijelaskan pengertian bahwa kodifikasi adalah  pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Sumber lain mengatakan bahwa kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum suatu himpunan Undang-Undang dalam materi yang sama. Menurut Salmon (Fitzgerland, 1966 : 130) yang dikutip Satjipto Rahardjo dalam bukun ya tentang kodifikasi Dari sumber-sumber diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kod ifikasi adalah  pembukuan undang-undang menurut jenis-jenisnya dengan unsur komponenn ya secara sistematis dan lengkap. Dengan pembagian jenis-jenis seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum sipil, hukum gereja, dan lain sebagainya Kebutuhan pengkodifikasian sendiri didasarkan karena begitu banyaknya undang-undang dan  begitu sulitnya orang-orang untuk mencarinya. Pengkodifikasian sendiri telah dimulai sejak zaman Romawi yaitu pada masa Kaisar Justianus dari Roma (527-565), kodifikasi terbesar telah dilaksanakan dan hasil pekerjaan itu berupa undang-undang Corpus Juris Justianus, yang terdiri atas tiga bagian, yaitu: Institutione, Digesten atau Pendekten, dan Codex. Nilai Kodifikasi ini  begitu tinggi, sehingga menjadi pokok pangkal pertumbuhan hukum di benua Eropa sampai sekarang ini. Dan titik pangkal pengkodifikasian setelah zaman Romawi adalah ketika zamannya  Napoleon Bonaparte diPerancis dengan disusunnya Code Civil Napoleon. Sejarah kodifikasi nasional dimulai dari Code Civil Napoleon, karena sebelum ada kodifikasi undang-undang tersebut di Perancis belum adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sejarah dari Romawi dan Perancis inilah akhirnya melahirkan kodifikasi yang digunakan hingga saat ini untuk memudahkan pengelompokkan undang-undang sesuai jenisnya. Tujuan umum dari kodifikasi agar adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum seperti menurut Sutjipto Rahardjo dalam bukunya yaitu tujuan kodifikasi untuk membuat kumpulan perundangundangan itu sederhana dan mudah dikuasai tersusun secara logis, serasi, dan pasti (Paton, 1971 : 221). Sumber lain mengatakan bahwa tujuan kodifikasi agar didapat suatu Rechtseenheid (kesatuan hukum) dan suatu Rechts-zakerheid (kepastian hukum).Ditambah lagi sebagai  penyempurna adalah pendapat Kansil dari bukunya bahwa tujuan kodifikasi hukum adalah untuk memperoleh adanya kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum

4 Contoh kodifikasi diIndonesia adalah: 1.

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

WvS : Wetboek van strafrecht  2.

KUHS : Kitab Undang-Undang Hukum Sipil 

BW : Burgerlijk Wetboek  3.

KUHD : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

WvK : Wetboek van Koophandel . Setelah adanya kodifikasi hukum, masyarakat berpikir terselesainya semua masalah tentang undang-undang itu sendiri, tetapi kenyataannya tidak. Masih banyak masalah-masalah lain yang akan timbul dan akan terus timbul dalam undang-undang, karena dalam hakekatnya kehidupan manusia berkembang yang akan menimbulkan problem-problematika baru. Untuk itu yang seharusnya dijaga adalah undang-undang yang ada dan yang terkodifikasi tersebut untuk tetap dinamis sesuai perkembangan zaman. Karena sisi negatif kodifikasi hukum adalah sifat hukum menjadi statis. Sebab terjadinya kodifikasi hukum

Sebab utama terjadinya kodifikasi hukum adalah karena tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum wilayah (pada saat ini bisa disebut Negara). Sebelum adanya kodifikasi hukum tiap-tiap Negara masih menggunakan hukum adat yang berbeda-beda tiap suku dan masyarakatnya. Seperti contohnya ketika tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di  Negara Perancis, ketika Napoleon saat itu berkuasa dan menjadi kaisar, akhirnya memerintahkan Portalis agar menyusun undang-undang yang berlaku untuk seluruh Negara Perancis. Kemudian diberlakukan lah undang-undang hukum Code Civil, yang dibukukan dalam kitab UndangUndang Hukum Code Civil dalam suatu kodifikasi.Di Indonesia, ketika belum adanya kodifikasi hukum masih menggunakan hukum adat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hukum adat yang ada dimasing-masing wilayah Indonesia sangat banyak dan beragam. Hukum adat dimasingmasing daerah tersebut menetapkan standar yang berbeda-beda antara satu suku dengan suku lain, tidak ada standarisasi yang pasti tentang hukum secara nasional, tidak ada kesatuan hukum yang digunakan untuk seluruh Indonesia. Ditambah dengan tidak adanya kepastian hukum yang

5  jelas, karena yang kita ketahui hukum ada yang ada merupakan hukum tidak tertulis, sehingga tidak ada hukum tertulis yang memberikan kepastian hukum. Seperti contoh tentang warisan, ditiap-tiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Di Sumatera Barat yang menggunakan garis keturunan keibuan (matrilineal ), maka pembagian warisan pun dibagikan lebih banyak keanak perempuan. Sedangkan di Sumatera Utara yang menggunakan garis keturunan kebapakan ( patrilineal ) sebaliknya, ketika pembagian warisan maka warisan pun lebih banyak dibagikan kepada anak laki-laki. Maka demi untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional, yang berlaku sama bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Perkembangan Kodifikasi Hukum

Dengan adanya Code Civil  atau Code Napoleon timbullah anggapan bahwa : ·

Seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam undang-undang.

·

Diluar undang-undang tidak ada hukum

·

Hakim hanyamelaksanakanundang-undang yang berlaku di seluruh Negara

Anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme. Pendukung aliran legisme ini adalah ahli pikir Montesquieu dan J.J.Rousseau. Montesquieu dengan Trias Politikanya memusatkan pemerintahan dalam 3 kekuasaan, yaitu : 1.

Kekuasaan membuat Undang-undang (badan legislative)

2.

Kekuasaan melaksanakan Undang-undang (badan eksekutif )

3.

KekuasaanmengadilipelanggarUndang-undang (badan yudikatif )

Dengan system tersebut diatas, Montesquieu berpendapat bahwa diluar Undang-undang tidak ada hukum. Dengan tidak adanya hukum diluar Undang-undang satu-satunya sumber hukum adalah Undangundang dan hakim hanya merupakan mulut daripada Undang-undang.

6

Di samping Montesquieu masih ada ahli pikir lain yaitu J ean Jaques Rousseau. Ia sependapat dengan Montesquieu. Dalam mengembangkan pendapatnya ia memberikan beberapa ajaran, yaitu : 1.

Souvereiniteits-theori

2.

Contrac Social 

Dalam souvereiniteits-theori, Jean Jaques Rousseau berpendapat bahwa didalam Negara modern rakyat lah yang memegang kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Code civil  Perancis dianggap sebagai Undang-undang yang lengkap dan sempurna ternyata mempengaruhi perundang-undangan di Amerika dan Negara Eropa Barat. Negara tersebut meniru dan mengambil Undang-undang Perancis dengan asas resepsi dengan menyesuaikan keadaan nasional Negara tersebut. Pada saat negeri Belanda dijajah oleh Perancis (1811-1812). Meskipun Perancis telah meninggalkan Belanda pada tahun 1812 tapi Belanda masih memberlakukan Code Civil sampai negeri itu mempunyai Undang-undang sendiri yaitu Burgerlijk Wetboek  pada tahun 1835. Baik kodifikasi hukum Perancis maupun kodifikasi hukum Belanda dimaksudkan agar dapat kepastian hukum.Dengan adanya kodifikasi diharapkan tidak ada lagi hukum diluar undangundang.

Menurut bentuknya, hukum dapat dibedakan antara : 1. Hukum tertulis yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan . 2. Hukum tak tertulis yakni hukum yang masih hidup dalam keyakinan masayrakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan-peraturan (disebut juga hukum kebiasaan) . Mengenai Hukum tertulis, ada yang dikodifasikan, dan yang belum dikodifasikan .

7 Kodifasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab-kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap . Jelas bahwa unsure-unsur kodifasi ialah: a. jenis-jenis hukum tertentu (misalnya hukum perdata);  b. sistematis . c. lengkap . Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh: a. kepastian hukum ;  b. penyederhanaan hukum ; c. kesatuan hukum .

Contoh kodifikasi di EROPA ; 1. Corpus Iuruis Civilis 2. Code Civil Contoh kodifikasi di INDONESIA ; 1. KITAB UU HUKUM SIPIL (I MEI 1948) 2. KITAB UU DAGANG (1 MEI 1948) 3.KITAB UU PIDANA (1 JANUARI 1918) 4.KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA (KUHP0, 31 DESEMBER 19 81 .

8 BAB III PENUTUP KESIMPULAN Sebagaimana halnya dengan kodifikasi yang istilahnya diambil dari perkataan bahasa Latin, maka istilah Kompilasipun diambil dari bahasa yang sama. Istilah Kompilasi diambil dari kata “Compilare” yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misaln ya : mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan diman-mana, istilah ini dikembangkang menjadi “Compilation” dalam bahasa Inggrisnya dan “Compilatie” dalam  bahasa Belanda. Kemudian dipergunakan kedalam bahasa Indonesia menjadi “ Kompilasi” yang  berarti mengupulkan secara bersama-sama peraturan-peraturan yang berserakan untuk dijadikan satu kumpulan hukum.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapatlah diketahui b ahwa ditinjau dari sudut bahasa “Kompilasi” itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang di ambil dari  berbagai penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu.

DAFTAR PUSTAKA http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/10/kodifikasi-dan-kompilasi_15.html Daliyo, JB, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT.Gramedia, 1987 Mas Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Gramedia Rahardjo, Satjipto, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : sinar grafika, 2004 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : sinar grafika, 2005 Prof, DR. Erna Widjajati SH, MH. Pengantar Ilmu Hukum, maret 2015