Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana

Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana

A. Penangkapan 1. Pendahuluan

Tindakan penyelidikan/ penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan  pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksa” pemeriksa” dan “sangat diperlukan sekali” Penang Penangkap kapan an merupa merupakan kan sebagi sebagian an dari dari bentuk bentuk upaya upaya paksa paksa yang yang diatur diatur dalam dalam UHA UHAP P yang yang pela pelaks ksan anaa aany nyaa dibe diberik rikan an bata batasan san yang yang bersi bersi!at !at menc menceg egah ah agar  agar   penggunanya tidak mengesampingkan HA"# HA"# namun tetap dalam kurun keseimbangan antar antaraa kepe kepent ntin inga gan n indi indi$i $idu du dan dan kepe kepenti nting ngan an masy masyara araka kat# t# antar antaraa kepe kepent ntin inga gan n tersangka dan kepentingan pemeriksaan "asalah penangkapan diatur dalam UHAP# yaitu %ab &# %agian kesatu# mulai pasal '( sampai sampai dengan dengan pasal pasal ') yang yang telah telah menetap menetapkan kan tentan tentang g ketent ketentuan uan tata cara tindakan penangkapan

2. Pengertian

"enu "enuru rutt pasa pasall ' angk angkaa *+ UHA UHAP P# bah, bah,aa yang yang dim dimaksu aksud d deng dengan an  penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara ,aktu kebebasan kebebasan tersangka tersangka atau terdak,a terdak,a apabila terdapat cukup bukti bukti guna kepentingan kepentingan  penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini

3. Tujuan Penangkapan

Tujuan juan

pena penang ngka kapa pan n

agak agak

berb berbed edaa

deng dengan an

tuju tujuan an

peng pengge gele leda daha han# n#

 penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan peyelidikan atau penyidikan# sedan sedangk gkan an tuju tujuan an peny penyita itaan an adal adalah ah untu untuk k kepe kepent ntin inga gan n “pem “pembu bukt ktia ian n terut terutam amaa ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan# sebab tanpa adanya barang bukti tersebu tersebut# t# maka maka perkar perkarany anyaa tidak tidak dapat dapat diajuk diajukan an ke pengad pengadilan ilan## sehing sehingga ga tujuan tujuan  penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan  proses penyelidikan untuk memperoleh bukti a,al untuk proses selanjutnya  penyidikan dan penahanan 4. Alasan Dasar Hukum Penangkapan

"enurut pasal '. UHAP# bah,a seseorang dapat ditangkap atau perintah  penangkapan# apabila terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana  berdasarkan bukti permulaan yang cukup "enurut pasal ') ayat *0 UHAP# bah,a “Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan# kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali  berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”

5. Bukti Permulaan

"asalah bukti permulaan yang cukup masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum# sebagai berikut1 a

"enurut apolri apolri dalam surat keputusannya 2o Pol 344P/+5/6/')7*# tanggal '7

8ebruari ')7* telah menentukan# bah,a bukti per mulaan yang cukup itu# adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung didalam dua di antara1 ' * ; 5 <  b

9aporan Polisi: %erita acara pemeriksaan di TP: 9aporan hasil penyelidikan: eterangan saksi/saksi ahli: dan %arang %ukti

"enurut PA8 9amintang# "engatakan bah,a “bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan pasal '.

UHAP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal”# berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam pasal '75 ayat '0 UHAP# yang dapat menjamin bah,a  penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan c

"enurut =apat erja

"A4H>AP?9 6 "ahkamah Agung-ehakiman-

ejaksaan-Polisi# tanggal *' "aret ')75# menyimpulkan bah,a bukti permulaan yang cukup seyogianya minimal1 laporan polisi ditambah salah satu alat barang bukti lainnya

6. Pejabat ang Ber!enang "elakukan Penangkapan

"enurut pasal '( UHAP# bah,a yang ber,enang melakukan penangkapan adalah1

'0 Untuk

kepentingan

penyelidikan#

penyelidik

atas

perintah

penyidik 

 ber,enang melakukan penangkapan *0 Untuk kepentingan penyidikan# penyidik dan penyidik pembantu ber,enang melakukan penangkapan

#. Batas $aktu Atau %ama Penangkapan

"enurut pasal ') ayat '0 UHAP# bah,a “seseorang yang telah dilakukan  penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal '. UHAP” dapat dilakukan paling lama satu hari

&. Pr'sedur dan Tata (ara Pelaksanaan Penangkapan

"enurut pasal '7 UHAP# bah,a untuk melakukan penangkapan# maka yang  perlu diperhatikan adalah1 '0 Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian 2egara =epublik 6ndonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa *0 Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah# dengan ketentuan bah,a penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap  beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat ;0 Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat '0 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan 50 Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari *5 >am0

B. Penahanan 1. Pendahuluan

"asalah penahanan bukan hanya ,e,enang yang dimiliki oleh penyidik saja Polri0 Tapi juga meliputi ,e,enang yang diberikan undang-undang kepeda semua instansi dan tingkat peradilan penuntut umum dan hakim0 "asalah penahanan diatur  dalam UHAP# yaitu pada %ab & bagian kedua dari pasal *+ sampai dengan pasal ;'# kemudian dijumpai beberapa pa aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang  penahanan

2. Pengertian

"enurut pasal ' angka *' UHAP# bah,a yang dimaksud dengan penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdak,a ditempat tertentu oleh penyidik# atau  penuntut umum atau hakim dengan penentapannya# dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

3. Tujuan Penahanan

3ebagaimana

diatur

dalam pasal

*+ UHAP# antara lain bah,a

“Penyidik/penyidik pembantu ber,enang melakukan penahanan untuk pemeriksaan  penyelidikan /penyidikan kepada tersangka secara objekti! dan benar-benar mencapai hasil penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum# dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan

4. Alasan atau )*arat+s*arat dan Dasar Hukum Penahanan dan Penahanan %anjutan

Dalam proses penahanan terhadap tersangka# maka harus memenuhi * syarat# atau alasan yaitu syarat subjekti! dan syarat objekti!  a

3yarat subjekti!   3yarat

subjekti!

yaitu

karena

hanya

tergantung

pada

orang

yang

memerintahkan penahanan tadi# apakah syarat itu ada atau tidak Diatur di dalam •

•

Pasal *+ ayat ;0 UHP# yaitu ' Tersangka/terdak,a dikha,atirkan melarikan diri: * Tersangka/terdak,a dikha,atirkan akan merusak/menghilangkan barang  bukti: ; Tersangka/terdak,a dikha,atirkan akan melakukan lagi tindak pidana Pasal *' ayat'0 UHAP# bah,a alasan penahanan dan penahanan lanjutan# yaitu “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdak,a yang diduga keras melakukan tindak pidana  berdasarkan bukti yang cukup# dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekha,atiran bah,a tersangka atau terdak,a akan melarikan diri# merusak  atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”

 b

3yarat ?bjekti!  3yarat objekti!# yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain

Diatur dalam pasal *' ayat 50 UHAP# bah,a penahanan tersebut hanya dapat

dikenakan# apabila1 “Terhadap tersangka atau terdak,a yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal1 ' Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih: * Tindak pidana ancamannya kurang dari < tahun# tetapi sebagaimana dimaksud dalam1 UH Pidana# yaitu Pasal *7* ayat ;0# Pasal *)(# Pasal ;;< ayat '0# Pasal • ;<' ayat '0# Pasal ;<; ayat '0# Pasal ;.*# Pasal ;.7# Pasal ;.) a# Pasal •

5<;# Pasal 5<5# Pasal 5<)# Pasal 57+ dan Pasal <+(: =echtenordonnantie pelanggaran terhadap ?rdonasi %ea dan @ukai# terakhir diubah dengan staatsblad tahun ');' 2omor 5.'0# yaitu Pasal *<

•

dan Pasal *( UU 2o ** tahun ')). tentang 2arkotika # yaitu pasal 7<#7(#7.#dan Pasal

•

77: Undang-undang Tindak pidana 6migrasi Undang-Undang 2omor 7 Drt Tahun ')<<# 9embaran 2egara tahun ')<< 2omor 70# yaitu pasal '# pasal *# dan pasal 5# yaitu tidak punya dokumen imigrasi yang sah# atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah

5. Pr'sedur Pelaksanaan Penahanan

Untuk "elaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdak,a# maka petugas harus melengkapi dengan1 a 3urat perintah penahanan dari penyidik: atau  b 3urat perintah penahanan dari penuntut umum: atau c 3urat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu 3urat perintah penahanan dan penahanan lanjutan tersebut diatas harus diserahkan kepada tersangka/terdak,a dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan 3ebagai tembusan0 Adapun surat perintah/penetapan penahanan berisikan antara lain1 a  b c d

6dentitas dari tersangka/terdak,a: Alat penahanan: Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didak,akan# dan Tempat dimana tersangka/terdak,a ditahan Pasal *+ ayat ;0 UHAP

6. ,enis+jenis dan Tempat Pelaksanaan Penahanan

>enis penahanan sebagaimana menurut Pasal ** UHAP# yaitu1

'0 >enis penahanan dapat berupa1 a Penahanan rumah tahanan 2egara: yaitu tersangka/terdak,a ditahan dan ditempatkan dirumah tahanan 2egara =utan0  b Penahanan rumah c Penahanan kota *0 Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdak,a dengan mengadakan penga,asan terhadapnya untuk  menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam  penyidikan# penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan ;0 Penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdak,a# dengan ke,ajiban bagi tersangka atau terdak,a melapor diri pada ,aktu yang ditentukan

#. Pejabat *ang Ber!enang "elakukan Penahanan

"enurut Pasal *+ UHAP# bah,a yang ber,enang untuk melakukan  penahanan# adalah1 '0 Untuk kepentingan penyidikan# penyidik# atau penyidik pembantu atas  perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal '' ber,enang melakukan penahanan *0 Untuk kepentingan penuntutan# penuntut umum ber,enang melakukan  penahanan atau penahanan lanjutan ;0 Untuk kepentingan pemeriksaan

hakim

disidang

pengadilan

dengan

 penetapannya ber,enang melakukan penahanan &. %aman*a dan Perpanjangan Penahanan

a

Tingkat Penyidikan "enurut Pasal *5 UHAP# bah,a untuk perintah penahanan pada tingkat

 penyidikan# dapat dilakukan atas1 '0 Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal *+# hanya berlaku paling lama dua puluh hari *+ hari0 *0 >angka ,aktu sebagaimana tersebut pada ayat '0 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksanaan yang belum selesai# dapat diperpanjang oleh  penuntut umum yang ber,enang untuk paling lama empat puluh hari 5+ hari0  b

Tingkat Penuntutan "enurut pasal *< UHAP# bah,a “untuk perintah penahanan pada tingkat

 penuntutan# dapat dilakukan atas1

'0 Perintah penahanan uang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal *+# hanya berlaku paling lama dua puluh hari *+ hari0 *0 >angka ,aktu sebagaimana tersebut pada ayat '0 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai# dapat diperpanjang oleh ketua  pengadilan negeri yang ber,enang untuk paling lama tiga puluh hari 5+ hari0 ;0 etentuan sebagaimana tersebut pada ayat '0 dan ayat *0 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir ,aktu  penahanan tersebut# jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi 50 3etelah ,aktu enam puluh hari (+ hari0 tersebut# penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum c

Tingkat Pengadilan 2egeri Tingkat 60 "enurut pasal *( UHAP# bah,a untuk perintah penahanan pada tingkat

 pemeriksaan perkara di pengadilan negeri# dapat dilakukan atas1 '0 Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 75# guna kepentingan pemeriksaan ber,enang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari ;+ hari0 *0 >angka ,aktu sebagaimana tersebut pada ayat '0 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai# dapat diperpanjang oleh ketua  pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari (+ hari0 ;0 etentuan sebagaimana tersebut pada ayat '0 dan ayat *0 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdak,a dari tahanan sebelum berakhir ,aktu  penahanan tersebut# jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi 50 3etelah ,aktu 3embilan puluh hari )+0 ,alaupun perkara tersebut belum diputus# terdak,a harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum d

Tingkat %anding Pengadilan Tinggi/Tingkat 660 "enurut Pasal *. UHAP # bah,a untuk perintah penahanan pada tingkat

 pemeriksaan perkara di tingkat banding pengadilan tinggi0# dapat dilakukan atas1 '0 Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.# guna kepentingan pemeriksaan banding ber,enang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari ;+ hari0 *0 >angka ,aktu sebagaimana tersebut pada ayat '0 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai# dapat diperpanjang oleh ketua  pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari (+ hari0

;0 etentuan sebagaimana tersebut pada ayat '0 dan ayat *0 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdak,a dari tahanan sebelum berakhir ,aktu  penahanan tersebut# jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi 50 3etelah ,aktu 3embilan puluh hari )+ hari0 ,alaupun perkara tersebut belum  putus# terdak,a harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum

5. Tingkat -asasi  "ahkamah Agung/

"enurut pasal *7 UHAP# bah,a untuk perintah penahanan pada tingkat  pemeriksaan perkara di tingkat kasasi  "ahkamah Agung 0# dapat dilakukan atas1 '0 Hakim "ahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

77#

guna

kepentingan

pemeriksaan

kasasi

ber,enang

mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari <+ hari0 *0 >angka ,aktu sebagaimana tersebut pada ayat '0 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai# dapat diperpanjang oleh ketua "ahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari (+ hari0 ;0 etentuan sebagaimana tersebut pada ayat '0 dan ayat *0 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdak,a dari tahanan sebelum berakhir ,aktu  penahanan tersebut# jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi 50 3etelah ,aktu seratus sepuluh hari ''+ hari0 ,alaupun perkara tersebut belum diputus# terdak,a harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum

0. Perpanjangan Penahanan stime!a

una

kepentingan

pemeriksaan

terhadap

tersangka/terdak,a

dapat

diperpanjang dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena Pasal *) ayat '0 UHAP01 a Tersangka atau terdak,a menderita gangguan !isik atau mental yang berat# yang dibuktikan dengan surat keterang dokter# atau  b Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 3embilan tahun atau lebih "aka perpanjang penahanan pada ayat '0# yaitu paling lama tiga puluh hari ;+ hari0 dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan# dapat diperpanjang lagi untuk   paling lama tiga puluh hari (+ hari0 ayat *0 Perpanjangan penahanan pada ayat *0 diatas# atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat a Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri:  b Pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi:

c Pemeriksaan banding diberikan oleh "ahkamah Agung: d Pemeriksaan kasasi diberikan oleh ketua "ahkamah Agung Apabila perpanjangan penahanan tersebut pada ayat *0 tersangka atau terdak,a keberatan# maka keberatan dapat diajukan dalam tingkat ayat .01 a Penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi  b Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada ketua "ahkamah Agung

1. Pr'sedur dan Tata (ara Penahanan

@ara penahanan atau penahanan lanjutan# baik yang dilakukan oleh penyidik  maupun oleh penuntut umum serta oleh hakim ahli dengan jalan memenuhi ketentuan  pasal *' ayat *0 dan ayat ;0 UHAP# sebagai berikut1 ' Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdak,a dengan memberikan surat perintah  penahanan atau penetapan hakim Terdapat perbedaan yaitu perbedaan sebutan1 ' Apabila penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan# maka penyidik atau penuntut umum segera mengeluarkan atau memberikan “surat perintah penahanan” tersangka# sedangkan * Hakim segera mengeluarkan “surat penetapan penahanan” kepada terdak,a * 3urat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan# harus memuat halhal1 ' 6dentitas tersangka atau terdak,a * "enyebutkan alasan penahanan yang dipersangkakan atau yang didak,akan kepadanya# maksudnya sudah jelas# yakni agar yang  bersangkutan tahu mempersiapkan diri dalam melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum ; Tempat ia ditahan# hal inipun memberi kepastian hukum# baik bagi orang ditahan itu sendiri dan juga keluarganya 5 Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau  penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat *0 harus diberikan kepada keluarganya ayat ;00

11. Pengalihan ,enis Penahanan ang Ber!enang dan Pr'sedurn*a

3ebagaimana ditentukan pasal *; UHAP# bah,a untuk pengalihan jenis  penahanan# yang ber,enang dan prosedurnya# adalah1

'0 Penyidik atau penuntut umum atau hakim ber,enang untuk mengalihkan jenis  penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal ** *0 Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdak,a serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan

12. Penangguhan Penahanan a.

Pihak

*ang

Berhak

"engajukan

dan

Pihak

*ang

Ber!enang

"emberikan Penangguhan Penahanan

"enurut Pasal ;' UHAP# bah,a dalam hal penangguhan penahanan dapat dilakukan# yaitu1 ' Atas permintaan tersangka atau terdak,a# penyidik atau penuntut umum dan hakim# sesuai dengan ke,enangan masing-masing# dapat mengadakan  penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang#  berdasarkan syarat yang ditentukannya * arena jabatannya penyidik atau penuntut umu atau hakim se,aktu-,aktu ; dapat mencabut penangguhan penahanan adalam hal tersangka atau terdak,a melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat '0 "asa penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan# oleh karena itu  pada saat hukuman dijatuhkan kemudian# maka masa penangguhan penahanan tidak  dipotongkan atau dikurangi b.

,aminan Penangguhan Penahanan

' >aminan uang Apabila jaminan berupa uang# maka uang jaminan harus jelas disebutkan dalam  perjanjian# dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang ber,enang# dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ;< PP 2o*. Tahun ')7; tentang Pelaksanaan UHAP# yaitu '0 Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapka oleh pejabat yang  ber,enang sesuai dengan tingkat pemeriksaan# disimpan di kepaniteraan  pengadilan negeri *0 Apabila tersangkut atau terdak,a melarikan diri dan setelah le,at ,aktu tiga ;0 bulan tidak ditemukan uang jaminan tersebut menjadi milik   2egara dan disetor ke kas 2egara

Dalam menentukan besarnya uang jaminan itu ditetapkan oleh pejabat yang  ber,enang # sesuai dengan tingkat pemeriksaan Pasal ;< ayat '0 UHAP0 Bang dimaksud oleh pasal tersebut adalah1 '0 Penyidik di tingkat penyidikan *0 Penuntut umum di tingkat penuntutan: dan ;0 Hakim di tingkat pemeriksaan di pengadilan Uang jaminan itu disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri# dan apabila tersangka/terdak,a melarikan diri dan setelah le,at tiga bulan tidak ditemukan# maka uang jaminan itu menjadi milik 2egara dan disetor ke kas 2egara# apabila setelah le,at ,aktu tiga bulan tersangka/terdak,a tertangkap# maka uang jaminan itu tidak  dapat diminta kembali olehnya# sedangkan kepada tersangka/terdak,a yang tidak  melarikan diri# maka apabila perkaranya sudah selesai dan putusannya telah  berkekuatan hukum tetap# maka uang jaminan itu dikembalikan kepadanya * >aminan ?rang Apabila jaminan berupa orang# maka identitas orang yang menjadi jaminan tersebut  jelas dicantumkan dalam perjanjian# dengan ketentua sebagaimana diatur Pasal ;( UHAP c

Tata cara Pengeluaran Tahanan karena penangguhan Penahanan

Diatur dalam pasal *< peraturan "enteri kehakiman 2o "+5 U" +'+(/')7; tentang tata cara pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan# yaitu1 a Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan harus berdasarkan surat  perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan  b epala =UTA2# harus1 "eneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan: • "embuat berita acara pengeluaran tahanan dari =UTA2# dan • •

menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan: "encatat surat-surat penangguhan penahanan dan mengambil sidik jari# tiga jari tengah dari tangan kiri tahanan yang bersangkutan ke dalam

•

register yang disediakan "emberikan kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada dokter  =UTA2# dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan kepada

•

tahanan itu sendiri: "enyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada =UTA2 dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan

13. Penabutan Penangguhan Penahanan

Dalam pencabutan penangguhan penahanan tidaklah dapat dilakukan secara se,enang-,enang# sebab dalam pencabutan penangguhan penahanan haruslah ada dasar alasannya untuk memberi kelayakan bagi mereka untuk bertindak mencabut kembali penangguhan penahanan

14. Pengurangan atau Pem't'ngan "asa Tahanan

"asa pengurangan atau pemotongan masa penahanan hanya dapat diberikan  pada pengalihan jenis penahanan tahanan rumah atau kota0 sebagaimana diatur Pasal *' ayat 50 dan <0 jo Pasal ** UHAP

(. Penggeledahan 1. Pendahuluan

"asalah penggeledahan diatur dalam UHAP# yaitu pada bab & bagian ketiga dari pasal ;* sampai dengan pasal ;.# kemudian dijumpai lagi pada %ab C6& penyidikan0%agian kedua dari Pasal '*< sampai dengan pasal '*.

2. Pengertian

Pengertian tentang penggeledahan sebagaimana dijelaskan dalam UHAP yaitu ' "enurut Pasal ' angka '. UHAP * "enurut Pasal ' angka '7 UHAP

3. Tujuan Penggeledahan

Tujuan

penggeledahan

adalah

tindakan

penyelidik/penyidik

untuk 

mendapatkan barang bukti untuk penyelidikan/penyidikan sebagai bukti permulaan yang cukup# agar tersangka dapat ditangkap/ditahan dan prosesnya dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan

4. Pejabat *ang Ber!enang Pr'sedur dan Tata (ara Penggeledahan

a Penjabat yang ber,enang Untuk mendapatkan barang bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana tersebut menurut pasal ;* UHAP# bah,a untuk kepentingan penyidikan# maka  penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau  penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang undang ini

 b Tata cara dan Prosedur penggeledahan ' Penggeledahan %iasa "enurut Pasal ;; UHAP yaitu1 a0 Dengan surat iin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan  b0 Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik# petugas kepolisian 2egara =6 dapat memasuki rumah c0 3etiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya d0 3etiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi# dalam hal tersangka atau penghuni menolak untuk hadir  e0 Dalam ,aktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah# harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau  penghuni rumah yang bersangkutan * Penggeledahan yang sangat mendesak  "enurut Pasal ;5 UHAP1 '0 Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat iin terlebih dahulu# dengan tidak mengurangi ketentuan pasal ;; ayat <0 penyidik dapat melakukan penggeledahan a Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal# berdiam atau ada  b c d *0 Dalam

dan yang ada diatasnya: Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal# berdiam atau ada: Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya Hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat

'0 penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat# buku dan tulisan lainnya yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak   pidana yang bersangkutan# kecuali benda yang berhubungan dengan tindak   pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu ,ajib segera melaporkan kepada ketua  pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya ; Penggeledahan =umah "enurut pasal ' angka '. UHAP# bah,a yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah “tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau

 penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 3ebagaimana diatur dalam UHAP1 ' * ; 5

"enurut Pasal "enurut Pasal "enurut Pasal "enurut Pasal

'*< UHAP '*( UHAP '*. UHAP ;( UHAP

5 Penggeledahan %adan dan Pakaian "enurut pasal ' angka 7 UHAP# bah,a yang dimaksud dengan penggeledahan  badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau  pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau diba,anya serta# untuk disita "enurut pasal ;. UHAP '0 Pada ,aktu menangkap tersangka# penyelidik hanya ber,enang menggeledah  pakaian termasuk benda yang diba,anya serta# apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bah,a pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita *0 Pada ,aktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat '0 diba,a kepada penyidik# penyidik ber,enang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka

D. Pen*itaan 1. Pendahuluan

Diatur dalam UHAP pada bab &# %agian keempat mulai dari pasal ;7 sampai dengan pasal 5(# dan sebagian diatur dalam %ab C6&# %agian kedua penyidikan0 mulai Pasal '*7 sampai dengan Pasal ';+

2. Pengertian

Dar,an Prints bah,a penyitaan adalah “suatu cara yang dilakukan oleh  pejabat-pejabat yang ber,enang untuk menguasai sementara ,aktu barang-barang  baik yang merupakan milik tersangka/terdak,a ataupun bukan# tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang berguna untuk pembuktian "enurut Pasal ' angka '( UHAP# bah,a yang dimaksud dengan penyitaan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan diba,ah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak# ber,ujud atau tidak   ber,ujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan# penuntutan dan  peradilan”

3. Tujuan Pen*itaan

Tujuan peyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan# sebab tanpa adanya barang bukti tersebut# maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan Penyitaan bertujuan agar untuk  digunakan sebagai barang bukti dalam penyelidikan/penyidikan# tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan di pengadilan

4. Pejabat *ang Ber!enang Pr'sedur atau Tata (ara Pen*itaan

Dalam hal penyitaan# maka pejabat yang ber,enang# prosedur dan tata caranya sebagai berikut1 ' * ; 5

"enurut Pasal "enurut Pasal "enurut Pasal "enurut Pasal

;7 UHAP '*7 UHAP '*) UHAP ';+ UHAP

5. Barang+barang atau Benda *ang dapat disita

"enurut Pasal ';) '0 Bang dapat dikenakan penyitaan adalah1 a %enda atau tagihan tersangka atau terdak,a yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana  b %enda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak   pidana atau untuk mempersiapkannya c %enda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak   pidana d %enda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak   pidana e %enda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan *0 %enda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit juga disita untuk kepentingan penyidikan# penuntutan dan mengadili perkara  pidana# sepanjang memenuhi ketentuan ayat '0

6. Tata (ara Pen*impanan Barang )itaan

3ebagaimana diatur dalam UHAP sebagai berikut ' "enurut Pasal 55 UHAP

* "enurut Pasal 5< UHAP #. Pr'sedur dan Tata (ara Pen*itaan

3ebagaimana diatur dalam UHAP sebagai berikut ' * ; 5

"enurut "enurut "enurut "enurut

Pasal 5+ UHAP Pasal 5' UHAP Pasal 5* UHAP Pasal 5; UHAP

&. "asalah Pen*elesaian Barang atau Benda )itaan

' "enurut Pasal 5( UHAP * Apabila benda yang disita adalah benda yang lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak akan mungkin disimpan sampai adanya  putusan pengadilan terhadap perkara itu atau jika peyimpanannya menjadi terlalu mahal# sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdak,a atau kuasnya dapat diambil tindakan

. Pemeriksaan dan Pen*itaan )urat 1. Pengertian )urat Dalam Pemeriksaan )urat

3urat

ialah

segala

sesuatu

yang

memuat

tanda-tanda bacaan

yang

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian

2. )urat+)urat *ang Dapat Diperiksa dan Disita

3urat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa

3. Pr'sedur dan Tata (ara Pemeriksaan dan Pen*itaan )urat

3ebagaimana menurut UHAP sebagai berikut ' * ; 5

"enurut Pasal 5. UHAP "enurut Pasal 57 UHAP "enurut Pasal 5) UHAP "enurut Pasal ';' UHAP 5. "enurut Pasal ';* UHAP