I PENDAHULUAN
Dalam membicarakan hukum harta kekayaan, tidak boleh lepas dari pemahaman pengertian dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatu mengaturr tentan tentang g kepent kepenting ingan an antara antara warga warga negara negara perseor perseorang angan an yang yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang yang tidak tidak tertul tertulis. is. Hukum Hukum perdat perdataa yang yang tertuli tertuliss adalah adalah hukum hukum perdat perdataa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis ialah hukum adat. Hukum perdata itu juga merupakan suatu sistem, dengan mempersoalkan sebagai sebuah sistem berarti mempersoalk mempersoalkan an hukum hukum perdata perdata sebagai sebagai suatu bangunan bangunan yang tersusun teratur terdiri dari bagian – bagian atau sub – sub sistem. Pada umumnya sistem hukum perdata bersifat mengatur, tetapi dalam sistem hukum perdata juga terdapat sifat memaksa. ni ada kaitannya dengan hukum itu sendiri yang merupakan sistem terbuka. Hukum perdata pada umumnya menganut sistem terbuka terbuka khususnya khususnya !uku Ketiga KUH Perdata Perdata yang mengatur mengatur tentang tentang perikatan. perikatan. Pengertian sistem terbuka berarti peraturan – peraturan dalam sistem tersebut membuka membuka kemungkin kemungkinan an untuk perbedaan perbedaan interpretasi. interpretasi. Didalam sistem hukum perdata yang bersifat terbuka juga terdapat sistem tertutup, di mana sistem tertutup tertutup dalam hukum keluarga keluarga dan hukum benda tidak memungkin memungkinkan kan hakim untuk menciptakan hak – hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditentukan dalam KUH Perdata. "istem hukum perdata dikenal ada dua macam# $. "istem "istemati atika ka hukum hukum perdata perdata menurut menurut ilmu penget pengetahu ahuan an hukum hukum % doktrin&, doktrin&, yaitu
hasil sil
pemi emikiran ran
–
pemikiran
para
ahli
hukum,
mengelompokkan ke dalam empat bidang atau sub sistem, yaitu# $.$. !idang !idang Hukum 'rang, 'rang, $.(. !idang !idang Hukum Keluarga, Keluarga, $.). !idang !idang Hukum Harta Kekay Kekayaan, aan, $.*. !idang !idang Hukum +aris. +aris.
dengan
(. "istematika hukum perdata yang dipakai di dalam KUH Perdata, yang juga disusun dalam empat kelompok yang disebut dengan buku dan masing – masing buku dibagi dalam beberapa bab, kemudian bab tersebut terdiri dari beberapa pasal, ada kemungkinan dalam pasal tersebut terdiri dari beberapa ayat, terdiri dari (.$. !uku Pertama, mengatur tentang 'rang, (.(. !uku Kedua, mengatur tentang !enda, (.). !uku Ketiga, mengatur tentang Perikatan- Perutangan, (.*. !uku Keempat mengatur tentang Pembuktian dan Daluarsa. Dalam kaitannya dengan hukum harta kekayaan, hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga dan pergaulan masyarakat untuk tujuan memenuhi kepentingannya, dengan melahirkan dua cabang hukum perdata, yaitu# $. Hukum tentang orang- badan pribadi, dan (. Hukum tentang keluarga. Pembidangan hukum perdata pada dasarnya mengikuti pembidangan yang terdapat dalam Hukum omawi. /emnurut hukum romawi, pembidangan pokok dalam hukum perdata didasarkan pada ajaran mengenai subyek hukum dan obyek hukum. 0jaran mengenai subyek hukum menimbulkan hukum badan pribadi, sedangkan ajaran mengenai obyek hukum menimbulkan hukum harta kekayaan yang dibagi atas hukum benda uang mengatur tentang hak – hak kebendaan, dan hukum perikatan yang mengatur tentang hak – hak perseorangan. Dari Uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum harta kekayaan tersebut pengaturannya terdapat dalam !uku kedua dan !uku ketiga KUH Perdata yang mengatur tentang Hukum !enda dan Hukum Perikatan. Pengertian hukum harta kekayaan sendiri adalah ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan berupa benda dan hak – hak atas benda tersebut, serta hubungan hukum antara dua orang atau lebih sehubungan dengan benda tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. 0ntara hukum benda dan hukum perikatan, sangat erat kaitannya karena keduanya merupakan pembentuk dari hukum harta kekayaan, yang dalam KUH Perdata dibedakan pengaturannya dalam buku yang berbeda, yaitu hukum benda
2
%!uku & dan hukum perikatan %!uku &. 1adi dalam hukum harta kekayaan dimuat aturan atau ketentuan tentang kebendaan dan hubungan hukum yang bersifat kebendaan yaitu perikatan, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain – lain. /asalah hukum perikatan merupakan bagian kedua pembentuk hukum harta kekayaan setelah hukum benda. Kalau hukum benda mempersoalkan benda an sich, maka perikatan mempersoalkan lalu lintas hukum dengan benda sebagai obyeknya. "ebagai suatu sistem, hukum harta kekayaan juga berkaitan dengan peraturan hukum lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum yang berkaitang dengan undang – undang dimaksud. "ecara garis besar dapat dikatakan bahwa ketentuan – ketentuan mengenai hukum kebendaan ndonesia dewasa ini diatur dalam# $. Undang – Undang 2omor 3 4ahun $567 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok 0graria, dan Undang – Undang 2omor * 4ahun $556 tentang Hak 4anggungan atas 4anah beserta benda – benda yang berkaitan dengan 4anah beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengatur mengenai tanah dan hak atas tanah, beserta bentuk penjaminan atau pengagunannya (. !uku KUH Perdata, mengatur mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak lainnya %selain tanah& ). Undang – Undang 2omor )7 4ahun (777 tentang ahasia Dagang *. Undang – Undang 2omor )$ 4ahun (777 tentang Desain ndustri 3. Undang – Undang 2omor )( 4ahun (777 tentang Desain 4ata 8etak "irkuit 4erpadu 6. Undang – Undang 2omor (9 4ahun (7$* tentang Hak :ipta ;. Undang – Undang 2omor $) 4ahun (7$6 tentang Paten 9. Undang – Undang 2omor (7 4ahun (7$6 tentang /erek dan ndikasi
3
%a& !enda tidak bergerak berupa tanah dan hak atas tanah, beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah %b& !enda tidak bergerak selain 4anah dan Hak atas 4anah b. Hukum Kebendaan immateriil, yang dibagi ke dalam# $& ahasia Dagang, (& Desain ndustri, )& Desain 4ata 8etak "irkuit 4erpadu, *& Hak :ipta, 3& Paten, 6& /erek dan ndikasi geografis.
"elain untuk dimiliki dan dinikmati, harta kekayaan memiliki fungsi – fungsi tertentu yaitu sebagai jaminan utang piutang. 1aminan atas utang piutang terbagi atas dua jenis yaitu jaminan atas benda bergerak yang diatur dengan gadai dan jaminan atas benda yang tidak bergerak diatur dengan hipotik. Dalam KUH Perdata, hukum waris yang diatur pada !uku , karena pada kenyataannya dalam hukum waris ada unsur harta benda meskipun tidak boleh dilupakan bahwa hukum waris itu tidak hanya benda tetapi juga harus ada pewaris dan ahli waris yang pengaturannya terdapat dalam hukum orang. 4erkait dengan harta perkawinan, tidak dimasukkan dalam ruang lingkup harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan- memperoleh harta- kekayaan. /eskipun diakui bahwa perkawinan akan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap harta kekayaan. Dikuatirkan jika harta benda perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUH Perdata, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga %rumah tangga& yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan =ang /aha >sa, akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan memndapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.
4
II PEMBAHASAN Dalam hukum harta kekayaan yang menjadi obyeknya adalah harta kekayaan. Harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain. "elain kebendan yang menjadi obyek hukum harta kekayaan, harus dipahami juga bahwa obyek perikatan yaitu apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau berkewajiban memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Pada perikatan berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untu melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu. 'byek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu# $. obyeknya harus tertentu (. obyeknya harus diperbolehkan ). obyeknya dapat dinilai dengan uang *. obyeknya harus mungkin
"ecara garis besar, benda dapat dibedakan menjadi barang dan hak. !arang adalah kebendaan berwujud %bertubuh& dan hak kebendaan tidak berwujud %tak berwujud&, ini merupakan pembedaan dilihat dari segi wujudnya. "elain dari itu, kemudian benda dapat dibedakan dengan cara atau tolok ukur lain yaitu $. benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dibedakan berdasarkan sifat dan ketentuan peraturan perundang – undangan (. benda yang habis kerena pemakaian dan benda yang tidak habis karena pemakaian yang dibedakan berdasarkan kriteria pemakaiannya. Pembedaan benda atas benda bergerak dan tidak bergerak merupakan pembedaan paling penting di dalam KUH Perdata, karena pembagian tersebut mempunyai akibat – akibat yang sangat penting dalam hukum. Untuk lebih memahami hak
5
kebendaan, berikut dikemukakan sifat – sifat umum dari hak kebendaan dengan cara membandingkannya dengan hak perorangan, yaitu# $. Hak Kebendaaan bersifat absolut# dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. "etiap orang dapat dipaksa untuk menghormati adanya hak itu, sedangkan hak perorangan sifatnya relatif, dalam arti hak tersebut hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja (. Hak kebendaan menganut sistem tertutup# yang dikenal hanyalah hak kebendaan yang diatur di dalam undang – undang dan tidak boleh melahirkan hak lain yang tidak dikenal di dalam undang – undang, sedangkan hak perorangan sifatnya terbuka, karena mengenal hak – hak lain yang tidak diatur di dalam undang – undang ). 1angka waktu kebendaan tidak terbatas, yaitu selama benda masih ada, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas, yaitu sesuai dengan batas yang diberikan di dalam hubungan hukum %perikatan& yang melahirkan hak itu *. Hak kebendaan memberikan kewenangan yang luas kepada pemegang haknya, sedangkan hak perorangan memberikan yang kewenangan yang terbatas, yaitu sebatas isi dari hubungan hukumitu 3. Hak kebendaan bersifat zaaksgevolg %droit de suite& yaitu hak kebendaan mengikuti bendanya, hak kebendaan melekat pada benda. "ehubungan dengan hak kebendaan dan hak atas benda maka dikenal beberapa hak kebendaan yaitu# $. hak menguasai %benzit & (. hak milik %eigendom& ). hak jaminan. Pasal 3*9 KUH Perdata mengemukakan sejumlah hak yang dipunyai oleh bezitter yang beritikad baik sebagai berikut# $& berhak untuk dianggap sebagai pemilik sampai kebendaan itu dituntut kembali di pengadilan (& berhak memperoleh hak milik dengan jalan daluarsa
6
)& berhak menikmati segala hasil sampai dituntut pengembaliannya di pengadilan *& berhak untuk dipertahankan dalam kedudukannya apabila ada gangguan, atau dipulihkan kedudukannya apabila ia kehilangan kedudukannya itu. "ebaliknya bezitter yang beritikad buruk, menurut Pasal 3*5 KUH Perdata, mempunyai hak sebagai berikut# $& berhak dipandang sebagai pemilik sampai bendanya dituntut kembali di pengadilan (& berhak menikmati segala hasil dari kebendaan dengan kewajiban mengembalikannya kepada yang berhak )& berhak dipertahankan atau dipulihkan kedudukannya bilamana ada gangguan atau kehilangan bezit ?nya.
Dalam KUH Perdata, hak milik diatur dalam Pasal 3;7 s-d Pasal 6(* yang dibagi dalam dua bagian yaitu# pertama, tentang ketentuan umum dan kedua, tentang cara memperoleh hak milik. Pengertian hak milik diatur dalam Pasal 3;7 KUH Perdata yang mengartikan hak milik sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan undang – undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan. /enurut Pasal $))( segala kebendaan debitur menjadi baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan atas segala perikatan yang dibuatnnya. Dengan demikian ketentuan Pasal $))( KUH Perdata tersebut menjadi dasar hukum jaminan di ndonesia. Di dalam hukum harta kekayaan terdpat dua macam hak yaitu hak kebendaan yangbersifa absolut dan hak kebendaa yang bersifat relatif. Hak yang dimaksud dalam hukum harta kekayaan diartikan sebagai suatu hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum yang dilindungi oleh hukum dan
7
menimbulkan kewajiban pada orang lain untuk menghormatinya. Kewwajiban adalah beban yang dikaitkan dengan hak. Hak absolut adalah hak kebendaan yang timbul dari suatu hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban kepada orang lain untuk menghormatinya. Hak relatif adalah hak yang timbul dari hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum yang lain yang dilindungi oleh hukum dengan menggunakan perantaraan benda serta menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan hukum jaminan mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan-debitur yaitu antara pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang?putang tertentu,
dan
menyerahkan
suatu
kebendaan
tertentu,
dan
menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai %benda& jaminan kepada penerima jaminan %kreditor&, yaitu pihak yang berhak untuk mendapatkan pelunasan dalam hubungan utang piutang tersebut. Hak jaminan tidak dapat berdiri sendiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian utang piutang. KUH Perdata sendiri tidak mengatur secara terperinci tentang pejanjian utang piutang, namun berdasarkan Pasal $;3* KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam dapat dijadikan sebagai dasar dari terjadinya perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Ketentuan Pasal $;3* KUH Perdata menyebutkan, bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak lainnya akan mengembalikan sejumlah yang sama, dapat diidentikan dengan perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan %tanggungan& bagi pelunasan utang tertentu, dalam Pasal $$)( KUH Perdata diseutkan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.
8
Pasal $$)( KUH Perdata menyebutkan, harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama – sama bagi semua kreditur yang memberikan hutnag kepadanya. Pendapatan, penjualan benda – benda itu dibagi – bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing – masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan – alasan sah untuk didahulukan, dan menurut Pasal $$)6 KUH Perdata, semua orang berpiutang yang tingkatannya sama dibayar menurut keseimbangannya. !erdasarkan jenis hak yang dikenal dalam hukum harta kekayaan adalah hak kebendaan dan hak perorangan, maka hak jaminan hutang juga dapat dibebankan menjadi kebendaan dan jaminan perorangan atau penanggungan %borgtoch&. 1aminan kebendaan yang terdapat dalam KUH Perdata, terbagi atas dua jenis yaitu jaminan atas benda bergerak yang diatur dengan ketentuan gadai dan jaminan atas benda tidak bergerak diatur dengan ketentuan hipotik. Gadai diatur pada Pasal $$37 KUH Perdata yang menyatakan suatu hak
diperoleh seseorang kreditur atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadannya oleh seorang deitur atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada kreditur mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur – kreditur lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana harus didahulukan. Hipotik diatur pada Pasal $$6( KUH Perdata yang menyatakan suatu hak
kebendaan atas benda – benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. 1ika utang piutang yang melahirkan perjanjian hipotik telah dilunasi, maka perlu dilakukan penghapusan hipotik %roya&, yaitu tindakan menghapus hipotik dari sertifikat hak. Dengan penghapusan ini maka hak milik tidak dibebani lagi oleh perjanjian jaminan. Dalam perkembangannya terjadi penerobosan dengan lahirnya Fidusia sebagai lembaga jaminan untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas hukum dalam
9
hukum harta kekayaan. Disebut sebagai penerobosan, karena sistem hukum dari hukum benda yang dimuat dalam !uku KUH Perdata sifatnya tertutup, artinya dilarang untuk menciptakan hak ? hak kebendaan baru selain dari apa yang sudah ditentukan !uku KUH Perdata tersebut. Ketentuan yang terkait dengan penerobosan lahirnya @idusia, tercantum pada Pasal $$3( KUH Perdata, karena benda gadai yang dijadikan sebagai jaminan atas benda bergerak tersebut, yang seharusnya dibawah kekuasaan si berpiutang %asas in bezit stelling & tetap berada di tangan debitur. Dengan pertimbangan bahwa, memang dibutuhkan oleh lalu lintas hukum meskipun bertentangan dengan sistem hukum kebendaan, namun oleh =urisprudensi, lembaga jaminan ini dibolehkan . "ehubungan dengan keluarnya Undang – Undang 2omor $6 4ahun $556 tentang Hak Tanggungan, maka perlu dipehatikan berlakunya ketentuan – ketentuan hipotik dalam KUH Perdata. Undang – Undang tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan – ketentuan tentang hipotik sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata mengenai tanah dan hak – hak atas tanah. ni berarti bahwa berlakunya ketentuan hipotik dalam KUH Perdata itu semakin sempit ruang lingkupnya, yaitu hanya mengenai benda – benda tak bergerak bukan tanah. "edangkan mengenai jaminan yang obyeknya hak – hak atas tanah, pengikatannya dan eksekusinya dilakukan sesuai dengan ketentuan undang – undang tersebut, yang pada pokoknya hampir sama dengan ketentuan tentang hipotik. 1adi, sebenarnya hak tanggungan dapat dikatakan sebagai nama yang diberikan oleh undang – undang kepada perjanjian jaminan atas % hak & tanah. Jaminan perorangan, menurut pasal $937 KUH Perdata penanggungan
adalah
suatu
perjanjian
dimana
pihak
ketiga,demi
kepentingan
kreditur,mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur,bila debitur tidak memenuhi perikatannya. /enurut subekti,jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan seorang ketiga,yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur.maksud adanya jaminan ini adalah untuk memenuhi kewajiban si debitur
10
yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sebagian,harta benda si penjamin dapat disita dan dilelang menurut ketentuan?ketentuan pelaksanaan eksekusi pengadilan. Jaminan daam praktek per!ankan ,menurut pasal 9 Undang?Undang no
$7 tahun $559 tentang perbankan,jaminan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan
debitur
untuk
diperjanjikan.pengertian
jaminan
melunasi kredit
utangnya
diartikan
juga
sesuai sebagai
yang tindakan
penyerahan kekayaaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk melakukan pembayaran kembali-pelunasan suatu utang. Dalam praktek perbankan jaminan yang diberikan oleh bank tersebut dapat berupa jaminan fisik dan non fisik.jaminan fisik berbentuk barang,sedangkan jaminan non fisik berupa penanggung atau penjamin wesel.jaminan yang bersifat perorangan
dapat
berupa
borgtogh
%personal
guarantee&
yang
memberi
jaminannnya adalah pihak ketiga secara perorangan,dan jaminan perusahaan,yang pemberi jaminannnya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum. Pengelolaan harta kekayaan adalah melakukan tindakan penguasaan, pengurusan, pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. "edangkan harta kekayaaan diartikan sebagai barang? barang yang menjadi kekayaan seseorang baik yang berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Hukum pada dasarnya dibuat untuk menjamin kepentingan manusia. /anusia dalam hukum adalah pendukung hak dan kewajiban terdiri dari manusia pribadi %naturlijk persoon& dan badan hukum %recht persoon&. !erbicara tentang manusia sebagai subyek hukum, dalam hal pengelolaan harta kekayaan, maka tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan %beckwarmheid & untuk melakukan perbuatan hukum. 0danya permintaah dari yang berkepentingan badan hukum adalah subyek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberikan hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. 0danya fiksi atau anggapan bahwan badan
11
hukum dipersamakan juga dengan manusia sebagai sama – sama pendukung hak dan kewajiban, dan yang juga berhak memiliki kekayaan mengakibatkan terjadinya kesulitan, terutama menentukan kapankah suatu organisasi atau badan yang telah dibentuk itu memperoleh status badan hukum. Pengelolaan harta kekayaan dapat dilakukan melalui badan usaha baik dalam bentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. "ebagai salah satu syarat untuk membedakan badan usaha yang berbadan hukum dengan tidak berbadan hukum adalah status harta kekayaan, dimana harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum adalah terpisah, artinya dipisahkan dari kekayaan anggotanya, sehingga bila terjadi kerugian- penuntutan yang berujung kepada pembayaran ganti rugi pelunasan hutang hanya sebatas pada harta kekayaan perusahaan, tidak termasuk harta kekayaan pribadi para pengurus- anggotanya atau apabila perusahaannya pailit, maka harta kekayaan yang dapat disita sebagai jaminan pembayaran semua perikatan perusahaan yang hanyalah harta perusahaannya saja %harta pribadi pengurus- anggotanya tetap bebas dari sitaan&.
12
III "ESIMPULAN !erdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hukum harta kekayaan, tidak lepas dari pemahaman pengertian hukum perdata, karena hukum harta kekayaan merupakan bagian yang tidak terlepas dari hukum perdata. "istematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan memandang hukum benda dan hukum perikatan sebagai bentuk hukum harta kekayaan, sementara sistematika hukum perdata menurut KUH Perdata membedakan keduanya dengan mengaturnya dalam buku yang berbeda, yaitu# dalam hukum benda %!uku & dan hukum perikatan diatur dalam !uku . "ebagai suatu sistem, hukum harta kekayaan juga berkaitan dengan peraturan hukum lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan undang – undang yang dimaksud.
13
