Makalah Hukum Harta Kekayaan (Gabriel H.v Sipayung,SH)

MAKALAH HUKUM HARTA KEKAYAAN

MAGISTER MAGISTE R KENOT K ENOTARIAT ARIATAN AN UNIVERSIT UNIVERS ITAS AS PELITA HARAPAN

Nama

: Ga Gabrie briell Hok Hoky y Val Valen enti tino no Sia Siay! y!n n"# SH

NIM : $%&'$$ $%&'$$($$ ($$)* )*

I+

PEN,AHULUAN

I.I. Hukum Harta Kekayaan

H!k!m Harta Kekayaan memiliki pengertian peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban Subyek Hukum (Individu dan/atau Badan Hukum) terhadap Obyek Hukum (Benda !erjanjian dll) yang bernilai uang/ ber"i#at ek$n$mi. Hak dan kewajiban itu timbul karena adanya hubungan antara "ubjek hukum yang "atu dengan yang lainnya. hukum harta kekayaan meliputi dua lapagan % a. hukum benda yang berupa peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak kebendaan yang mutlak "i#atnya artinya bahwa ata" hak-hak benda itu $rang wajib megh$rmatinya. b. hukum perikatan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang ber"i#at kehartaan antara dua $rang atau lebih dimana pihakyang "atu berhak ata" "uatu pre"ta"i tertentu "edangkan pihak yang lain wajib memenuhi pre"ta"i. &$nt$ pre"ta"i jual beli rumah benda % "egala "e"uatu yang dapat menjadi $bjek hukum benda menurut kuhperdata pa"al ' %"egala barang dan hak yang dapat dipakai $rang (menjadi $bjek hak milik) alam Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan ada empat materi hukum yang dibi&arakan yaitu Hukum !erjanjian Hukum *aminan Hukum !erkawinan be"erta akibat-akibatnya dan Hukum +ari".

-

H!k!m Per.an.ian akan membaha" beberapa perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama (perjanjian jeni" baru). !erjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang "udah dikenal dengan nama-nama tertentu "erta telah diatur "e&ara khu"u" di dalam undang-undang "edangkan perjanjian tidak bernama (perjanjian jeni" baru) adalah perjanjian-perjanjian yang belum diatur "e&ara khu"u" di dalam undangundang dan timbulnya karena kebutuhan di dalam ma"yarakat. !erjanjian tidak bernama jumlahnya lebih banyak dari pada perjanjian bernama.

-

Per.an.ian /aminan adalah perjanjian yang ber"i#at a&&e"$ir (tambahan) artinya jaminan timbul "etelah adanya perjanjian p$k$k. Berda"arkan "i#atnya jaminan dibedakan menjadi dua yaitu *aminan Kebendaan dan  *aminan !er$rangan. *aminan Kebendaan ma"ih dapat dibedakan lagi menjadi *aminan Kebendaan ,mum dan *aminan Kebendaan Khu"u". da beberapa ma&am jaminan kebendaan khu"u" yaitu gadai du&ia hip$tik ata" kapal dan hak tanggungan. Sedangkan *aminan !er$rangan adalah  jaminan yang menimbulkan hubungan lang"ung pada per$rangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur "eumumnya. erma"uk jaminan per$rangan adalah b$rgt$&ht.

-

Perka0inan yang "ah dan mempunyai akibat hukum adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Se&ara gari" be"ar akibat hukum dari perkawinan dapat terjadi pada "uami-i"teri anak-anak yang dilahirkan dan harta perkawinan.

-

 

H!k!m 1ari2 akan dibi&arakan hukum wari" karena undang-undang (ab inte"tat$) yang terdiri dari ahli wari" g$l$ngan I II III dan I0 dan hal-hal yang berkenaan dengan pewari"an.

I.II.

1$tari"

Notari2 "e&ara umum adalah "ebuah !r$#e"i yang telah ada pada abad ke 2-3 pada ma"a 4$mawi kun$ dimana mereka dikenal "ebagai Scribae, Tabellius atay Notarius.  !ada ma"a itu mereka adalah g$l$ngan $rang yang men&atat pidat$. I"tilah 1$tari" diambil dari nama pengabdinya 1$tariu" yang kemudian menjadi i"tilah/ title bagi g$l$ngan penuli" &epat atau "ten$grapher. 1$tari" adalah "alah "atu &abang dari pr$#e"i ukum yang tertua di dunia.  *abatan 1$tari" ini tidak ditempatkan di lembaga 5k"ekuti# 6egi"lati# maupun 7udikati#. 1$tari" diarapkan memiliki p$"i"i netral ter"ebut n$tarie" diharapkan untuk memberikan penyuluhan h$kum untuk dan ata" tindakan h$kum yang dilakukan ata" permintaan kliennya. alam hal melakukan tindakan h$kum untuk kliennya 1$tari" juga tidak b$leh memihak kliennya Karena tuga" 1$tari" ialah men&egah terjadinya ma"alah. Sedangkan pengertian Notari2 di Ind$ne"ia adalah !ejabat umum yang berwenang untuk membuat akta $tentik dan kewenangan lainnya "ebagaimana dimak"udkan $leh ,ndang-undang yang merupakan pejabat !ublik yang menjalankan pr$#e"i dalam pelayanan h$kum kepada 8a"yarakat guna member perlindungan dan jaminan h$kum demi ter&apainya kepa"tian h$kum dalam ma"yarakat. !engertian akta $tentik "endiri terbagi menjadi dua% 9. kta yang dibuat $leh 1$tari": dimana dalam membuat akta ini 1$tari" bertanggung jawab "e&ara penuh dalam pembuatan akta-akta minuta akta gr$"e akta kutipan akta "alinan akta baik itu yang dibuat "endiri $leh para pihak dihadapan 1$tari". alam hal ini tanda tangan para pihak "angat penting "ebagai "i#at $tentiknya. 2. kta yang dibuat dihadapan 1$tari": 1$tari" dalam hal ini tidak bertanggung jawab "e&ara penuh  karena 1$tari" tidak membuat bentuk dan i"i akta ter"ebut. I.III. !!

PPAT ialah !ejabat !embuat kta anah yang merupakan !ejabat umum yang menjadi mitra In"tan"i B!1 guna membantu menguatkan/ mengukuhkan "etiap perbuatan h$kum ata" bidang tanah yang dilakukan $leh "ubyek hak yang ber"angkutan yang dituangkan dalam "uatu akta $tentik. Se&ara 1$rmati# !! adalah pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta $tentik mengenai perbuatan h$kum tertentu mengenai hak ata" tanah atau hak milik "atuan rumah "u"un atau membuat alat bukti mengenai perbuatan h$kum tertentu mengenai hak ata" tanah yang akan dijadikan da"ar penda#tarannya ( !a"al 9 angka 9 !! 1$. 2; h. 9< j$. !a"al 9 angka 2' !! 2' ahun 9;). !! "endiri dibagi ke dalam tiga kateg$ri yaitu% a. !! bia"a: yaitu !! yang diangkat untuk melayani ma"yarakat dalam pembuatan akta yang memenuhi "yarat tertentu (dapat merangkap "ebagai 1$tari" k$n"ultan atau !ena"ehat h$kum. b. !! "ementara: yaitu !! yang diangkat untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum &ukup terdapat !! (=amat atau Kepala e"a) &. !! Khu"u": yaitu !! yang diangkat untuk melayani pembuatan akta tertentu atau untuk g$l$ngan ma"yarakat tertentu (kepala kant$r pertanahan). uga" p$k$k !! adalah melak"anakan "ebagian kegiatan penda#taran tanah dengan membuat akata "ebagai bukti telah dilakukannya perbuatan h$kum tertentu mengenai hak ata" tanah yang akan dijadikan da"ar bagi penda#taran perubahan data penda#taran tanah yang diakibatkan $leh perbuatan h$kum itu.

I+

PERMASALAHAN Setelah mengetahui dari pendahuluan diata" ter"ebut maka akan timbul beberapa perma"alan berupa pertanyaan mengenai hal ter"ebut diata". !erma"alahan ter"ebut ialah% 9. pa "aja ruang lingkup yang dida"arkan pada hukum mengenai kepemilikan dan nilai ek$n$mi dalam Hukum benda> 2. 8engapa "e$rang 1$tari"/!! perlu mempelajari Hukum Harta Kekayaan>

II+

Anali2i2

untuk menjawab "emua perma"alahan diata" maka anali"i" perma"alahan ini akan dibagi menjadi dua "ub-"ub bab "eperti% III.I 4uang 6ingkup Hukum Benda Seperti yang telah dijela"kan "ebelumnya Hukum Benda ialah !eraturan-peraturan hukum yang mengatiur tentang benda atau barangbarang dan Hak kebendaan. Benda diatur dalam Buku II B+ dan menggunakan "i"tem tertutup artinya $rang tidak diperb$lehkan mengadakan hak-hak kebendaan "elain yang telah diatur dalam ,ndangundang. Selain itu "i#at hukum benda ialah memak"a. Benda terdiri dari% a. Benda tetap dan benda bergerak rti pentingnya pembendaan ini adalah pengua"aannya penyerahannya kadaluwar"a pembebanannya dalam hal pen"itaan dan benda yang dipakai habi" dan tidak dipakai habi": b. Benda yang dalam perdagangan dan benda luar perdagangan rti penting pembendaan ini terletak pada pemindah tanganan benda ter"ebut karena jual beli atau karena wari"an: &. Benda yang ada dan Benda yang akan ada rti penting pembendaan ini terletak pada pembeba"an "ebagai  jaminan hutang atau pelak"anaan dalam perjanjian: d. Benda yang berwujud dan Benda yang tidak berwujud rti penting pembendaan ini adalah pada "aat pemindah tanganan benda dimak"ud: dan e. Benda yang dapat dibagi dan Benda yang tak dapat dibagi rti penting pembendaan ini terletak pada hal pemenuhan pre"ta"i "uatu perjanjian di mana terhadap benda yang dapat dibagi pre"ta"i pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak "ekaliu" dan dapat bertahap. 6ain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi maka pemenuhan pre"ta"i tidak dapat dilakukan "ebagian demi "ebagian melainkan haru" "e&ara "eutuhnya. III.2

1$tari"/!! alam 8empelajari Hukum Harta Kekayaan 8enurut anaki"a "aya 1$tari" "angatlah perlu dalam mempelajari Hukum Harta Kekayaan hal ter"ebut penting dikarenakan !r$#e"i 1$tari" merupakan !ejabat umum yang tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan Hukum dan memberikan kepa"tian

hukum kepada ma"yarakat lua"(dalam hal ini ialah !erdata dikarenakan "i#at dari !ejabat 1$tari" tidaklah memihak) yang pada prakteknya diharapkan bahwa 1$tari" dapat membuat akta $tentik yang baik dan "pe"ik terkait "ub"tan"inya dalam hal Kebendaan yang diharapkan $leh penghadapnya dalam "etiap kepentingan h$kum yang berbeda-beda daripada penghadapnya. alam hal membuat akta $tentik yang baik dan "pe"ik dalam hal kebendaan ter"ebut maka "e$rang 1$tari" haru" mengua"ai da"ar Hukum "erta apa "aja ruang lingkup dari Hukum kebendaan ter"ebut. alam mendalami Hukum kebendaan ter"ebutlah maka "e$rang 1$tari"/ !! perlu mempelajari melalui Hukum harta Kekayaan. Karena "eperti yang kita Ketahui Hukum Harta Kekayaan mengatur mengenai Hukum Kebendaan yang lebih mendalam terlebih mengenai Hak dan Kewajiban Subyek Hukum terhadap Obyek Hukum (dalam hal kepemilikan) yang merupakan ruang lingkup !ejabat 1$tarai"/!!.

III+

KESIMPULAN !ada hakekatnya Hukum Harta Kekayaan mengatur mengenai Hak dan Kewajiban daripada Subyek hukum terhadap Obyek hukum dalam hal !erdata yang melingkupi hukum Kebendaan dan hukum !erikatan dimana dalam menjangkaunya pemerintahan mengutu" dan menganngkat "e$rang atau lebih 1$tari"/!! dalam jabatannya "ebgai !ejabat ,mum yang diharapkan untuk memberikan !elayan Hukum dan/atauKepa"tian Hukum dalam bidang keperdataan yang tidak memihak kepada In"tan"i !emerintah maupun kepada Kliennya "ehingga nilai keadilan dapat diterapkan dalam lungkungan ma"yarakat lua".