TUGAS MAKALAH
HUKUM PIDANA
OLEH
Nama NPM Kelas Angkata tan n
: AHMAD FARHAN : 14.12.27.009 : MH 27 C : MH MH 12 12 A
PROGRAM PA PASCA SCA SARANA MAG!S"#R H$K$M $N!%#RS!"AS &ANDAR 'AMP$NG 201( 0
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Latar Bela Belakan kang g Masala Masalah h
Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memi memili liki ki pera perana nan n pent pentin ing g dala dalam m menca mencapa paii tuju tujuan an kete ketent ntram raman an hidu hidup p bagi bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium ibi societes ibi ius. ius. Adagi Adagium um ini muncu muncull karena karena hukum hukum ada karena karena adany adanyaa masya masyaraka rakatt dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapa dapatt hidu hidup p sendi sendiri ri karen karenaa manu manusia sia adal adalah ah makh makhlu luk k poli polis, s, makh makhlu luk k yang ang bermasyarakat ( zoon zoon politicon). politicon).1 emua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan huku hukum m (rechtsbetrekkingen). rechtsbetrekkingen).! "aka "aka untuk untuk itulah itulah dalam dalam mengat mengatur ur hubung hubungan# an# hubu hubung ngan an huku hukum m pada pada masy masyara arakat kat diad diadak akan an suat suatu u kodi kodi$i $ika kasi si huku hukum m yang yang mempunyai
tujuan
luhur
yait aitu
mencip ciptakan
kepa epasti stian
hukum
dan
mempertahan mempertahankan kan nilai keadilan dari subtansi subtansi hukum hukum tersebut. tersebut. ekalipun ekalipun telah terkodi$ikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri diri dengan dengan masyarak masyarakat, at, apalag apalagii yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan hukum hukum publik publik karena karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup hidup orang banyak dan berlaku secara umum. umum. eiring eiring perkembanga perkembangan n %aman permasalahan permasalahan di bidang bidang hukumpun hukumpun semakin hari semakin rumit dan kompleks. &hususnya lagi dalam hukum pidana yang mencita#citakan lahirnya sebuah kodi$ikasi baru pengganti &itab 'ndang#undang 1
arji arji armodih armodiharjo arjo hidarta hidarta,, Pokok-Pokok Filsafat Hukukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, *.+. ramedia *ustaka 'tama, -akarta, 1/, hlm. . ! 2.-. van Apeldoorn, pengantar Ilmu hukum, *.+. *radnya *aramita, -akarta, !000, hlm. 3.
1
Hukum Hukum *idana *idana (selanj (selanjutn utnya ya disebu disebutt &'H* &'H* saja) saja) 4arisan 4arisan koloni kolonial al yang yang telah telah terlalu terlalu jauh jauh tertin tertingga ggall oleh oleh %aman. %aman. *atut *atut dicatat dicatat,, pembah pembaharu aruan an hukum hukum pidana pidana selalu menimbulkan pertentangan#pertentangan pendapat yang tidak hanya terjadi antara para ahli hukum hukum saja melainkan melainkan juga melahirkan melahirkan pertentangan pertentangan di tengah tengah masy masyar arak akat at..
*ert *erten enta tang ngan an yang ang
terj terjad adii
tida tidak k
hany hanyaa
menca encaku kup p
pers persol olan an
pembaharuan hukum pidana ( penal penal reform) nasional yang berkaitan dengan aturan umum dan rumusan deliknya namun juga mencakup kebijakan criminal ( criminal policy) yang ang meru merupa paka kan n perso persoal alan an yang yang tak tak kala kalah h pent pentin ing g guna guna menc menceg egah ah meluasnya perkembangan5kecendrungan kejahatan (crime ( crime trend ). ). Huku Hukum m
pida pidana na yang ang
dome domein inny nyaa
seba sebaga gaii
huku hukum m
publ publik ik membu embuat at
perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah masyarakat. 6ontoh kecil yang dapat kita lihat ialah bagaimana respon masyarakat yang sangat antusias terhadap 4acana penegasan ancaman pidana mati terhadap terhadap para koruptor. "enurut Hegel 7egara ialah realitas 8 oh9 oh9 atau kesadaran, yang menja4ab pertentangan dalam masyarakat. +anpa +anpa 7egara pertentangan yang ada di dalam masya masyaraka rakatt tidak tidak
dapat dapat disele diselesaik saikan. an. "aka "aka menyi menyikap kapii permas permasalah alahan an dan
pertentangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum pidana, 7egaralah yang harus mengambil kebijakan guna mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas meluas yang bukannya bukannya mendatangk mendatangkan an solusi melainkan melainkan melahirkan melahirkan debat kusir yang tak bermakna. ebuah ebuah pro dan kontra kontra atau atau perten pertentan tangan gan pendap pendapat at yang yang masih masih terus terus berlangsung dalam domein hukum pidana sebagaimana tersebut di atas ialah
arsono *, !arl "ar# $konomi Politik dan Aksi-e%olusi, iadit "edia, -akarta, !003, hlm. !1.
!
mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik dalam kedudukan sebagai hukum positi$ maupun dalam upaya pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana). ebagaimana diketahui eksistensi lembaga lembaga pidana pidana mati mati dituangkan dalam &'H*, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut : Pasal 10. *idana terdiri atas: a. *id *idana ana poko pokok k: 1. pidana pidana mati, mati, !. pidana pidana penjara, penjara, . kurung kurungan, an, ;. dend denda. a. b. *idana tambahan 1. pencabutan hak#hak tertentu, !. perampasan barang#barang tertentu, . pengumuman putusan hakim. ;
;
"oeljatno, !itab &ndang &ndang Hukum Pidana ,
beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksitensi pidana mati di 7egara *ancasila (baca >ndonesia). elayaknya &'H* yang diberlakukan secara umum di keseluruhan 4ilayah ?epublik >ndonesia sejak tanggal ! eptember 1/@ (berdasarkan '' 7o. +ahun 1/@, 27 +ahun 1/@ 7o. 1!), maka pidana mati beserta pidana lainnya seperti yang termuat dalam pasal 10 &'H* juga berlaku secara keseluruhan di 4ilayah ?epublik >ndonesia (asas teritorialitas). ebelumnya &'H* juga diberlakukan di >ndonesia namun didasarkan atas hukum transitoir (pasal >> Aturan *eralihan 'ndang#'ndang asar 1;/) dan masih kental nuansa dualismenya.
'ni$ikasi
hukum
pidana nasional ini
menimbulkan
suatu
kejanggalan karena sebagaimana diketahui &'H* yang merupakan 4arisan kolonial (cerminan .v.. dari ndonesia harus seutuhnya sama dengan 7egara yang menjadi kiblat hukum pidana nasional kita, namun karena pidana mati berkaitan dengan hak hidup seseorang maka tentu menimbulkan pertentangan yang melahirkan pro kontra atau silang pendapat antara para ahli hukum pidana yang sampai pada saat ini belum jelas akhirnya. ajar pertentangan tersebut muncul, namun perlu sekali lagi digaris
ba4ahi
bah4a
7egara
tentu
mempunyai
pertimbangan
khusus
;
memberlakukan pidana mati dalam hukum pidana kita sebagaimana tertuang dalam pasal 10 huru$ a angka 1 &'H* tersebut. imons dalam sebuah tulisannya pernah menyatakan, masalah adil#tidaknya hukuman mati itu tidaklah dapat dipersoalkan, apabila sudah jelas bah4a tanpa hukuman
tersebut
ketertiban
hukum
tidak
dapat
dipertahankan.3 "aka
berdasarkan pendapat imons tersebut jelas di sini bah4a keberadaan lembaga pidana mati merupakan kebutuhan yang mutlak pada saat itu, mengingat keberadaan 7egara >ndonesia yang belum stabil saat itu dan bila dilihat dari segi adat istiadat di >ndonesia, hukuman (pidana) mati tidaklah bertentangan dengan adat istiadat dan hukum agama, khususnya hukum pidana >slam yang juga mengenal adanya hukuman mati (yang mana mayoritas arga 7egara >ndonesia merupakan penganut agama >slam). Adapun pengaturan tentang pidana mati yang diatur dalam beberapa pasal di &'H* yaitu pasal 10;B pasal 111 ayat (!)B pasal 1!; ayat (1)B pasal 1!; bisB pasal 1;0 ayat ()B pasal ;0B pasal 3/ ayat (;)B pasal ;;;B pasal ;k ayat (!) dan pasal ;o ayat (!), sedangkan aturan di luar &'H* yang mengatur tentang pidana mati antara lain terangkum dalam 'ndang#'ndang 7omor / +ahun 1 +entang *sikotropika (pasal / ayat (!))B 'ndang#'ndang 7omor !! +ahun 1 +entang 7arkotika (pasal @0 ayat (1) huru$ aB pasal @0 ayat (!) huru$ bB pasal @0 ayat () huru$ aB pasal @! ayat (1) huru$ aB pasal @! ayat (!) huru$ aB pasal @! ayat () huru$ 'ndang#'ndang *emberantasan +indak *idana &orupsi (tahun 1 !001), 'ndang#'ndang *engadilan HA" (tahun !000) dan 'ndang#'ndang *emberantasan +indak *idana +erorisme (tahun !00).
3
*.AC. 2amintang . imons, !itab Pela*aran Hukum Pidana +eerboek an Het 'ederlanches .trafrecht), *ionir -aya,
/
*enjatuhan pidana mati tersebut, tidaklah dijatuhkan kepada sembarangan orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan khusus (e#traordinary crime), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bah4a ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup (baca dipidana mati). alah satu tokoh yang mendukung keberadaan
lembaga pidana mati di negeri ini ialah ialah ?. antoso
*oedjosoebroto yang merupakan mantan 4akil ketua "ahkamah Agung, berpendapat pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan,@ namun dalam penjatuhan pidana mati haruslah diperhatikan hal# hal yang berkaitan dengan hak#hak si terpidana dan eksekusinya pun dilakukan dengan cara yang patut dan berprikemanusiaan. +idak dapat dipungkiri masih banyak ahli yang tak sependapat dengan hal tersebut, namun keberadaan lembaga pidana mati haruslah dihargai dalam kedudukannya sebagai suatu bagian dari hukum pidana positi$ >ndonesia. elain ahetapy, masih banyak ahli yang menentang atau kontra terhadap eksistensi lembaga pidana mati (namun tidak sepenuhnya menentang konsep pidana mati yang tertuang ?&'H*) di >ndonesia yang salah satunya adalah udarto yang berpendapat : Hilangnya nya4a berarti hilangnya manusia itu sendiri. Adakah alasan yang cukup kuat untuk menghilangkan nya4a manusia itu sendiri D &ekeliruan dari pengadilan selalu dapat terjadi, dan kalau hal ini terjadi dalam penjatuhan hukuman mati, maka tidak ada kemungkinan lain sama sekali untuk memperbaiki. "an$aat dari pidana ini sangat diragukan.
2eden "arpaung, Asas-/eori-Praktik Hukum Pidana, inar ra$ika, -akarta, !00/, hlm.
10/. @
joko *rakoso 7ur4achid, .tudi /entang Pendapat-Pendapat "engenai $fekti%itas Pidana "ati di Indonesia 0e1asa Ini, halia >ndonesia, -akarta, 1@;, hal /. ibib2, , hlm. 11
3
&eberadaan pidana mati bukan hanya menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di >ndonesia namun juga terjadi di banyak 7egara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Eon Henting yang secara terang#terangan menolak mengenai keberadaan lembaga pidana mati. ndonesia tidak ada peraturan yang mengatur limit (batas) 4aktu pelaksanaan eksekusi terhadap si terpidana. Hai inilah yang mengakibatkan terjadinya suatu 8kumulasi pidana9. ecara normati$, kumulasi pidana ini tidak akan pernah didapati dasar hukum dan pengakuan mengenai keberadaannya, namun di dalam prakteknya akan sering kali diketumukan. "aka dapat penulis katakan bah4a penundaan eksekusi yang terlalu lama menyebabkan terjadinya 8kumulasi pidana9 penjara dan pidana mati terhadap si terpidana.
ibid2, hlm. 1!.
sesungguhnya
merupakan
pemidanaan
tersendiri.
Apalagi
impliksai
sosiologisnya : menunggu kematian selama !/ tahun. 11 -elaslah di sini bah4a penundaan eksekusi pidana mati merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap penderitaan yang dialami oleh si terpidana. elain itu, dalam keberadaan terpidana mati di 2embaga *emasyarakatan menjelang pelaksanaan eksekusi yang tak jelas kapan 4aktunya tersebut tentu
memposisiskan si terdak4a selayaknya
narapidana, bahkan si terpidana mati dipastikan akan jauh lebih banyak kehilangan hak#haknya di balik tembok tinggi tersebut dibandingkan narapidana penghuni 2embaga *emasyarakatan dikarenakan sistem pengamanan dan penga4asan yang jauh lebih ketat pasti akan diterapkan terhadapnya. Analisis terhadap uraian di atas menunjukkan dengan jelas adanya 8pemerkosaan9 hak asasi manusia yang terjadi terhadap hak#hak si terpidana mati. Hipotesa tersebut muncul karena menurut 'ndang#'ndang Hak Asasi "anusia setiap orang diberikan hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin1!. -aminan tersebut juga merupakan conditio sine 3ua non (syarat mutlak yang harus ada) terhadap semua orang termaksud terpidana yang menjalani masa hukuman di 2embaga *emasyarakatan 4alaupun ada batasan tertentu yang dapat dilanggar.
-.=. ahetapy, 4p2(it, hlm. . *asal ayat (!) 'ndang#'ndang 7omor +ahun 1 +entang Hak Asasi "anusia (2embaran 7egara ?epublik >ndonesia +ahun 1 7omor 13/). 1!
@
1 tentang 7arkotika yang memutuskan bah4a pidana mati tidaklah bertentangan dengan '' 1;/ (uji materil dimohonkan oleh pelaku kasus tindak pidana narkotika) jelas mementalkan penolakan terhadap keberadaan lembaga pidana mati di >ndonesia.
%aman akan menjadi
hakim dan %aman akan menentukan siapa yang benar. 1 ungguh benar apa yang dikatakan oleh
ndonesiaD !. ndonesiaD
BAB II
1
oekarno, 0iba1ah Bendera e%olusi, *anitia *enerbit iba4ah
TINJAUAN UMUM
A. Searah H!k!" P#$ana
Hukum pidana merupakan hukum yang masuk kedalam kategori hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum pidana sendiri memiliki pengertian, yaitu
Hukum yang mengatur tentang perbuatan#perbutan yang
dilarang oleh undang#undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Hukum pidana yang berlaku di >ndonesia sekarang ini, belumlah merupakan hukum yang asli lahir dan dibuat oleh bangsa kita sendiri, melainkan 4arisan peninggalan bangsa
*ada masa periodisasi ini sangatlah panjang, mencapai lebih dari empat abad. >ndonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa *ortugis, panyol, kemudian selama tiga setengah abad diba4ah kendali ndonesia juga pernah mengalami pemerintahan diba4ah kerajaan >nggris dan kekaisaran -epang. elama beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas nusantara juga membuat perubahan besar dan signi$ikan. a. Faman EO6 (Eereenigde Oost >ndische 6ompagnie) +ahun 130!#1. "asa pemberlakuan hukum pidana ndische 6ompagnie). EO6 sebenarnya adalah kongsi dagang
10
Hak keistime4aan EO6 berbentuk hak octrooi taten eneral yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan#kerajaan di 7usantara, dan mencetak uang. *emberian hak demikian memberikan konsekuensi bah4a EO6 memperluas dareah jajahannya di kepulauan 7usantara. alam usahanya untuk memperbesar keuntungan, EO6 memaksakan aturan# aturan yang diba4anya dari =ropa untuk ditaati orang#orang pribumi. b. Faman ndonesia pernah jatuh dari tangan nggris. nggris diserah terimakan kepada &omisaris -enderal yang dikirim dari ndonesia tidak mengalami perubahan yang signi$ikan. *emerintahan bala tentara -epang (ai 7ippon) memberlakukan kembali peraturan jaman
*ertama kali, pemerintahan militer -epang mengeluarkan Osamu eirei 7omor 1 +ahun 1;!. *asal undang#undang tersebut menyebutkan bah4a semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang#undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara 4aktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer.
%. H!k!" P#$ana Pas&a Ke"er$ekaan
11
&eadaan pada %aman pendudukan -epang dipertahankan sesudah proklamasi kemerdekaan. *asal >> Aturan *eralihan '' 1;/ berlaku pada tanggal 1@ Agustus 1;/ mengatakan : Gegala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut 'ndang# 'ndang asar ini.G . itentukan di dalam 'ndang# 'ndang 7omor 1 +ahun 1;3 tersebut bah4a hukum pidana yang berlaku sekarang (mulai 1;3) iaiah hukum pidana yang berlaku pada tanggal @ "aret 1;! dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan 7egara *roklamasi &emerdekaan >ndonesia dengan nama etboek van
rra$recht mor
7ederlandsch >ndie diubah menjadi etboek
van
tru$rech% yang dapat disebut &itab 'ndang # 'ndang Hukum *idana (&'H*). engan berlakunya 'ndang#'ndang 7omor 1 +ahun 1;3 untuk seluruh >ndonesia berdasarkan 'ndang#'ndang 7omor +ahun 1/@, maka hilanglah dualisme berlakunya dua macam undang#undang hukum pidana di >ndonesia.
eperti yang telah diuraikan sebelumnya, yakni mengenai bab tentang sejarah hukum
pidana
>ndonesia
pasca
kemerdekaan.
ekarang
saya
akan
menguraikan kembali tahap demi tahap sejarah hukum nasioal >ndonesia a. +ahun 1;/#1; eperti yang telah dijelaskan di atas, dengan diproklamirkannya negara >ndonesia sebagai negara yang merdeka pada tanggal 1 Agustus 1;/, bangsa >ndonesia menjadi bangsa yang bebas dan berdaulat. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum (rechts vacuum) karena hukum
1!
nasional belum dapat di4ujudkan, maka '' 1;/ mengamanatkan dalam *asal >> Aturan *eralihan agar segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut 'ndang # 'ndang asar ini. b. +ahun 1;#1/0 +ahun 1;#1/0 negara >ndonesia menjadi negara serikat, sebagai konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari negara ndonesia erikat. ebagai aturan peralihannya, *asal 1! &onstitusi ?> menyebutkan *eraturan#peraturan undang#undang dan ketentuan#ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat &onstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan#peraturan dan ketentuan#ketntuan ?epublik >ndonesia erikat sendiri, selama dan sekadar peraturan#peraturan dan ketentuan# ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang#undang dan ketentuan#ketentuan tata usaha atas kuasa &onstitusi ini.
c. +ahun 1/0#1/ etelah negara >ndonesia menjadi negara yang berbentuk negara serikat selama bulan 13 hari, sebagai trik politik agar ndonesia, maka pada tanggal 1 Agustus 1/0 >ndonesia kembali menjadi negara republik#kesatuan. engan perubahan ini, maka konstitusi yang berlaku pun berubah yakni diganti dengan '' ementara. ebagai peraturan peralihan yang tetap memberlakukan hukum pidana masa sebelumnya pada masa '' ementara ini, *asal 1;! ''
1
ementara menyebutkan : G*eraturan#peraturan undang#undang dan ketentuan#ketentuan tatausaha yang sudah ada pada tanggal 1 Agustus 10/0, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan#peraturan dan ketentuanketntuan ?epublik >ndonesia sendiri, selama dan sekedar peraturanperaturan dan ketentuan#ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang#undang dan ketentuan#ketentuan tata usaha atas kuasa 'ndang 'ndang asar iniG.
d. +ahun 1/#sekarang etelah keluarnya ekrit *residen tanggal / -uli 1/, yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali '' 1;/, maka sejak itu >ndonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan '' 1;/ sebagai konstitusinya. Oleh karena itu, *asal >> Aturan *eralihan yang memberlakukan kembali aturan lama berlaku kembali, termasuk di sini hukum pidananya. *emberlakuan hukum pidana >ndonesia dengan dasar '' 7omor 1 +ahun 1;3 pun kemudian berlanjut sampai sekarang.
B. T!!an Pe"#$anaan
ebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. *enghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan#alasan pembenar ( *ustification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht %an ge4ijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. +entunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar
1;
penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. *atut diketahui, bah4a tidaklah semua $ilsu$ ataupun pakar hukum pidana sepakat bah4a negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan ( sub*ectief strafrech). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat He%e4inkel# uringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bah4a si penjahat tidaklah boleh dila4an dan bah4a musuh tidaklah boleh dibenci.1; *endapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana
para ahli yang sependapat dengan uringa tersebut
menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari +uhan. 7egativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap 7egara adalah perpanjangan tangan +uhan di dunia. ementara itu, de4asa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep#konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran#ajaran agama tertentu.
1;
irjono *rodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, *+. ?e$ika Aditama,
1/
-adi, dapatlah kita berpedoman pada ma%hab 4iena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.1/ &embali berbicara mengenai tujuan pemidanaan, bah4a pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang la%im dipergunakan. ecara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan
yang dijadikan alasan pembenar
penjatuhan pidana : 1. +eori absolut atau teori pembalasan (%ergeldings theorien), %. +eori relati$ atau teori tujuan (doeltheorien), '. +eori gabungan (%erenigingstheorien).
Ad 1. +eori absolut atau teori pembalasan (%ergeldings theorien). +eori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke#1@. "enurut teori#teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa ta4ar#mena4ar. eseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. 13 "aka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak $ilsu$ dan dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah >mmanuel &ant, Hegel, Herbart, tahl, -- ?ousseau. ari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori
1/
oetiksno, Filsafat Hukum Bagian I , *+. *radnya *aramita, -akarta, !00@, hlm. 3. *rodjodikoro ,oc2(it2
13
13
absolut. imana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan dialectische %ergelding256 Hal ini memperlihatkan bah4a pembalasan (%ergelding ) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel ber$ilsa$at. -adi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara
yang bertujuan menderitakan penjahat akibat
perbuatannya. +ujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. 1@ Ad !. +eori relati$ atau teori tujuan (doeltheorien). 2ahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (4alaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. +eori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan man$aat dari suatu penghukuman ( nut %an destraf ). +eori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. ujud pidana ini berbeda#beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. 2alu dibedakan prevensi umum dan khusus. *revensi umum menghendaki agar orang#orang pada umumnya tidak melakukan delik. 1
1
"arpaung, oc2 (it2 joko *rakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, 2iberty, Iogyakarta, 1@@, hlm. ;. 1 Andi Ham%ah, 4p2cit2, hlm. ;. 1@
1
Ceurbach sebagai salah satu $ilsu$ penaganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksasaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.!0 elain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum ( general pre%entie) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). =ksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara#cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat. eiring perkembangan %aman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalan prevensi umum menuai kritikan. alah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan berdasarkan pendapat e4ey yang menyatakan :
*rakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, oc2 (it2 utherland 6ressey (disadur oleh udjono ), /he (ontrol of (rime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana, +arsito,
1@
"aka dapat disimpulkan bah4a dalam teori relati$, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara prenventi$ guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat. Ad . +eori gabungan (%erenigingstheorien). +eori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relati$ yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. alam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.
(. P#$ana Mat# $an P#$ana Penara $# In$ones#a !
irjono *rodjodikoro, 4p2cit2, hlm. !.
1
*idana mati dan pidana penjara merupakan bagian dari jenis#jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positi$ >ndonesia. ebagaimana diketahui kedua bentuk pidana tidaklah dapat dikumulasikan. Hanya saja dalam tataran das sein hal ini sering terjadi terhadap terpidana mati. Oleh karena keganjilan tersebut penulis akan mencoba menguraikan pidana mati dan pidana penjara secara terpisah serta korelasi kedua jenis pidana dalam permasalahan pidana mati guna mempermudah memahami hasil penelitian penulis yang akan diuraikan pada bab berikutnya. a. *idana *enjara *idana
penjara
merupakan
jenis
hukuman
yang
berdasarkan
pelakasanaannya mempunyai kemiripan pelaksanaan pidana kurungan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat atochid &artanegara yang menyatakan kedua bentuk hukuman ini sama#sama dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan orang# orang yang melanggar undang#undang. Hanya saja, pada pidana kurungan si narapidana mempunyai beberapa hak istime4a yang tidak dipunyai oleh narapidana hukuman penjara dan begitu juga sebaliknya. Adapun hak yang tidak dimiliki oleh narapidana hukuman penjara ialah hak pistole, sebaliknya narapidana pidana kurungan tidak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
!;
4idja *riyatno, .istem Pelaksanaan Pidana Pen*ara di Indonesia, ?e$ika Aditama,
!0
>ndonesia sendiri mengenal pidana penjara secara normati$ sejak diberlakukan berdasarkan ordonantie10 esember 11 .taatsblad tahun 11 7o. 0@ yang dikenal dengan 9estichtenreglement :; yang berinduk pada %.2 *ada saat ini, pelaksanaan pidana penjara di >ndonesia dilaksanakan berdasarkan
ketentuan
'ndang#'ndang 7omor 1! tahun 1/ +entang
*emasyarakatan dan dan berbagai peraturan diba4ahnya. alam hal itu, pelaksanaan
pidana
penjara
disesuaikan
dengan
$ungi
pokok
2embaga
*emasyarakatan sebagai tempat narapidana dibina selama menjalani pidana yang dijatuhkan padanya dan dalam hal ini narapidana juga dikategorikan sebagai 4arga binaan 2embaga *emasyarakata. Adapun $ungsi pokok 2embaga *emasyarakatan yaitu membina serta mempersiapkan para narapidana supaya dapat hidup bermasyarakat tanpa menggangu dan merugikan anggota masyarakat yang lain.!3
joko *rakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, 4p2cit2, hlm. 31. alil Adisubroto, Pembinaan 'arapidana sebagai .arana "erealisasikan /u*uan Pidana embaga Pemasyarakatan (isampaikan dalam eminar 7asional +entang *emasyarakatan : *engintegrasian +ujuan *emidanaan dengan istem *emasyarakatan "endatang. Cakultas Hukum '>> !; -uli 1/. ! 4idja *riyatno, 4p2cit2, hlm. 1. !3
!1
>a menyatakan, bah4a ia hanya mau mati atau dibebaskan (lebih baik mati dari pada pidana seumur hidup. I 1ant to die or to be free, katanya. !@ "enurut penulis, apa yang disampaikan Coster sangatlah menarik untuk dicermati, dikarenakan hampir sebagia besar terpidana mati memiliki pandangan yang berbeda sengan Coster. 7amun, *ada pidana penjara selama 4aktu tertentu ukuran pemidanaan ( strafmaat ) paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut#turut. *idana penjara selama 4aktu tertentu dapat pula dijatuhkan dua puluh tahun berturut#turut dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama 4aktu tertentu atau apabila terdapat perbarengan (concursus), pengulangan (recidi%e) ataupun ditentukan lain oleh aturan perundang#undangan di luar &'H*. elain pidana penjara seumur hidup, bentuk pidana penjara selama 4aktu tertentu berdasarkan $ungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial 4arga binaan pemasyarakatan yang telah melahirakan suatu sistem pembinaan.!
A. Ham%ah A. umangelipu, Pidana "ati di Indonesia di "asa alu, !ini dan di "asa 0epan, halia >ndonesia, -akarta, 1@/, hlm. ;. ! 4idja *riyatno, 4p2cit2, hlm. .
!!
perbaikan (rehabilitasi) si terpidana untuk dikembalikan kepada masyarakat.0 -adi dapat penulis simpulkan bah4a ada ketidak singkronan pada sistem pemasyarakatan dengan bentuk pidana seumur hidup. Oleh karena itu, sudah sepatutnya diadakan perbaikan#perbaikan pada pidana penjara sebagai sarana penal yang paling 8laris9 untuk menghindari kekeliruan yang dapat muncul di kemudian hari. b. *idana "ati ndonesia. *idana ini telah dikenal sejak %aman kerajaan#kerajaan. Hal ini dapat dibuktkan dengan memperhatikan jenis#jenis pidana menurut hukum adat atau huum para raja dahulu, umpamanya : a. mencuri dihukum potong tangan B b. pidana mati dilakukan dengan jalan memotong#motong daging dari badan (sayab), kepala ditumbuk (sroh), dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan gantar (tanjir), dan sebagainya. ! *elaksanaan eksekusi mati di 4ilayah >ndonesia tidak hanya terpatok pada keterangan di atas. "isalnya, di Aceh eksekusi bisa dilaksanakan dengan lembing, 0
!
di rian memperlihatkan kepada kita pidana mati dikenal oleh semua suku di >ndonesia. Hingga penulis menarik kesimpulan bah4a bukan ndonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan <et boek %an .trafrecht7 yang mulai berlaku pada 1 -anuari 11@. *ada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10. *elaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam pasal 10 &'H*. &emudian dengan .taatsblad 1;/ 7omor1! yang dikeluarkan oleh pemerintah
!;
untuk
mengajukan
grasi
kepada
*residen.
*elaksanaan
eksekusi
dapat
dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui fiat e#ecutie (persetujuan *residen). "aka jelaslah disini bah4a pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana penal yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang#orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dirasakan membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan negara sekalipun "engenai korelasi pidana penjara secara normati$ tidak ada kaitanya sama sekali, hanya saja pidana mati dipergunakan sebagai sarana bagi 7egara untuk merampas kemerdekaan terpidana menjelang dilaksanakan eksekusi agar ia tidak melarikan diri.
hukuman tambahan
terhadap terpidana mati. ikatakan demikian karena kecendrungan yang terjadi di negeri kita pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana berlangsung dalam 4aktu yang relati$ lama. "aka di 7egara ini seolah#olah sebagian besar terpidana mati menjalani dua bentuk hukuman sekaligus, yaitu dengan dia4ali pidana penjara terlebih dahulu, lalu barulah dilaksanakan pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padanya yaitu pidana mati. *ermasalahan ini menyebabkan semakin kompleksnya problematika pada pidana
mati.
&ini
topik
pemberitaan
seolah#olah
bergeser
menyangkut
problematika penundaan eksekusi pidana mati. Oleh beberapa alasan yang penulis sebutkan tersebutlah suatu pro dan kontra terhadap eksistensi mengenai lembaga pidana mati. D. Pro Kontra P#$ana Mat# $# In$ones#a
-.=. sahetapy, 4p2cit2, hlm /.
!/
*idana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. *ro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di >ndonesia, namun terjadi hampir di seluruh 7egara yang ada pada saat ini. etiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional. &ecendrungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang#orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati la%imnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan diemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim elanjutnya, penulis akan menguraikan berbagai #alasan dan para ahli yang pro (mendukung) maupun kontra terhadap pidana mati, serta pandangan penulis mengenai eksistensi lembaga pidana mati. Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah -onkers, 2ambroso, aro$alo, Ha%e4inkel uringa, Ean Hanttum,
A. Ham%ah A. umangelipu, 4p2cit2, hlm !/ !3.
!3
elanjutnya, 2ambroso dan aro$alo berpendapat bah4a pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. / >ndividu itu tentunya adalah orang#orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (e#traordinary crime) *ada kesempatan lain, uringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam 4aktu yang singkat. *enulis bergumen seperti itu didasarkan pendapat
uringa yang menyatakan bah4a
pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakanya.3 alah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional ndonesia yang
pada dasarnya
sepakat
apabila
lembaga
pidana mati dihapuskan
keberadaannya di >ndonesia, namun dengan pertimbangan lain ia juga secara tegas /
Ibid2, hlm.! Ibid2, hlm.!
!
menyatakan pidana mati masih harus dipertahnkan dikarenakan hukuman tersebut adalah alat untuk menjaga ketentraman masyarakat. Hukuman mati harus dibicarakan dari segi kepentingan masyarakat. @
hipotesa
yang
meragukan
e$ektivitas
pidana
mati
melalui
penndapatnya yang menyatakan hubungan ancaman hukuman mati dengan mengurangi kejahatan atau tindak kejahatan sangat hipotetical . &urang bisa dibuktikan, tetapi bukan berarti bah4a tidak dapat mengurangi. Orang yang mengatakan hapuskan hukuman matipun tidak dapat membuktikan bah4a pidana mati itu tidak e$ekti$. ndonesia di "asa 2alu, &ini dan "asa epan9 yang menggambarkan secara terperinci bah4a tidakaada di antara keseluruhan sila dalam *ancasila yang bertentangan dengan keberadaan pidana mati di negra >ndonesia. elanjutnya, inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terja4ab dalam putusan "ahkamah &onstitusi pada *ermohonan *engujian materil 'ndang#'ndang 7omor !! tahun 1 +entang 7arkotika terhadap 'ndang#'ndang asar 1;/ yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana @
A. Ham%ah A. umangelipu, 4p2cit2, hlm /. Herliady , =$ektivitas Hukuman "ati, http:55herliady.blog.$riendster.com5e$ektivitas# hukuman#mati5. iakses pada ! April !00.
!@
mati yang termaktub di dalam 'ndang#'ndang 7omor !! tahun 1 +entang 7arkotika. ayat (1) '' 1;/. ;0
*utusan "ahkamah &onstitusi *utusan "ahkamah &onstistusi
;1
!
-adi, berdasarkan uraian pendapat di atas dapat ditegaskan bah4a para pendukung pidana mati pada %aman modern ini semata#mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan 7egara baik dalam bentuk preventi$ maupun represi$. ?epresi$ di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah ;! layaknya kekuasaan otoriter yang menjadikan pidana mati sebagai alat untuk menyingkirkan orang#orang yang bersebrangan dengan penguasa. elain itu, dalam perumusan &'H* 7asional yang baru, dalam hal pidana mati haruslah memperhatikan buni putusan di atas. emikian sebaliknya, para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidaklah sedikit dan menyandarkan argumennya pada sebuah landasan berpikir yang ilmiah. eorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kevokalannya menetang pidana mati ialah seorang berkebangsaan >talia yang bernama ndonesia tokoh yang sanat vokal menentang pidana mati ialah ?oeslan aleh, -.=. ahetapy, dan +odung "ulia 2ubis yang semenjak muda telah terang#terangan menolak keberadaan pidana mati sedari muda (serta tokoh dan ahli lainnya yang tidak penulis sebutkan secara satu persatu). ;!
*hilip 7onet *hilip el%nick, Hukum esponsif, 7usamedia,
;
0
Cerri yang juga seorang berkbangsaan >talia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bah4a untuk menjaga orang yang mempunyai pradisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati.;; Apa yang disampaikan Cerri tidak jauh berbeda dengan yang diampaikan krminolog OJvord, ?oger Hood yang menggunakan anaalisis e$ek jera pidana mati dan penjara seumur hidup. Adapun pendapatnya adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bah4a hukuman mati atas pembunuhan menghasilkan e$ek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh hukuman yang diangap lebih ringan, yakni hukuman penjara seumur hidup. ;/ "enurut penulis jelas pendapat Cerri maupun ?oger Hood bertentatangan dengan apa yang telah disampaikan Coster (terpidana mati) yang lebih memilih mati dibandingkan dipidana penjara seumur hidupnya. -elas, hal ini melahirkan kontradiksi sikap batin yang sangat mencolok yang menurut penulis melahirkan pendapat yang apriori dikarenakan sikap batin pada setiap orang adalah relati$. *endapat lainya yang disampaikan oleh "odderman menggunakan analogi dalam menolak adanya pidana mati : +okh saudara#saudara masih mendirikan kebun#kebun binatang di mana dikumpulkan binatang#binatang buas, yang juga tidaklah mustahil dapat meloloskan diri dari kekurangan#kekurangannya dan mengacau keamanan masyarakat. aya akan lebih takut andaikata tiba#tiba kepergok dengan binatang buas demikian, daripada kepergok denagn penjahat penjahat yang dimaksudkan di atas.;3 *endapat ini sungguh kontras dengan yang terjadi di >ndonesia, dikarenakan beberapa tahun setelah pendapat "odderman disepakati mengenai penghapusan ;;
Ibid2, hlm. @. +odung mulia 2ubis AleJander 2ay, !ontro%ersi Hukuman "ati Perbedaan Pendapat Hakim !onstitusi, &ompas "edia roup, -akarta, !00, hlm. 103. ;3 A. Ham%ah A. umangelipu, 4p2cit2, hlm. ;! ;/
1
pidana mati, di >ndonesia malah diberlakukan pidana mati. ndonesia tercantum pidana mati, sedangklan di ndonesia berbeda dengan (&'H*) tetapi tentu tidak ada dalam 7ed. v.; ecara historis dapat kita ambil sebuah kesimpulan bah4a ketidak konsistenan ndonesia. ebuah kisah yag menarik dalam kontroversi pidana mati dapat juga kita rasakan dari rasa pertobatan seorang terpidana mati. Hal ini dapat penulis perlihatkan melalui penggalan surat dari seorang terpidana mati tertanggal $ebruari 13 berikut ini : 0ear Rev. Khoo2 .o forgi%e me for this2 "y fare1ell letter being so brief, and I fear incoherent2 0o you remember the day you first sa1 me here, ho1 I kept repeating to you =I am an atheist> almost 1ith pride ? But as I 1atched you come here so often, spending so much of your time and gi%ing so much yourself to the Pulau .enang boys and the rest of us, e#pecting and recei%ing nothing in return, I asked myself, <hat is the moti%ates this man such altruistic acts ? Is there really a 9od as he so undoubtedly belie%es ?7 But one day @ 56 of 0ecember 5; @ apparent reason I 1as o%er 1h1lmed by desire to kneel do1n in prayer and pour out my heart to 9od, surrendering my self to him and admitting to Him that re%enge 1as in my heart2 He listen and understood and as I got to kno1 Him better trought the succeeding days and 1eeks, He told me that I should be abo%e re%enge and hate, that only lo%e and understanding should occupy my thoughts and guide my action2 /hro yoi I found (hrist and thro him I shall find the kingdom of hea%en2 /ill then, fare thee 1ell2 Cours in (hrist, Sd. Sunny Ang.48 th
;
Andi Ham%ah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa 'egara, inar ra$ika, -akarta, !00@, hlm 11. ;@ ahetapy, 4p2cit2, hlm 1! 1!;.
!
ecara jujur penulis sangat tersentuh dengan penggalan surat ini, namun patut diketahui +uhan juga menciptakan suatu hukuman bagi umatnya yang berbuat salah dan begitu jugalah hal ini terjadi dalam realitas kehidupan bernegara.
;
ahetapy, 4p2cit2, hlm 1;.
menyampaikan alasan Hakim &onstitusi "aruarar iahaan menolak adanya pidana mati. : nternational (!003) menyebutkan bah4a sampai saat ini ada 1! negara yang telah menghapuskan pidana mati ( death penalty) dari ketentuan hukum pidana positi$nya. ari data tersebut, @@ negara menghapus hukuman mati secara total, 11 negara memberlakukannya secara sangat spesi$ik, yaitu hanya untuk kejahatan di 4aktu perang ( 1ar time), dan 0 negara masih mempertahankannya dalam hukum nasionalnya namun tak pernah lagi melaksanakannya dalam praktik.
;
"enurut ?oeslan aleh beberapa 7egara yang tidak lagi mengancamkan pidana mati pada &'H* nasionalnya ialah : *ortugal tahun 1@;3, 7egara sland ('A) tahun 1@/!, di iscounsin tahun 1@/, di +oskane tahun 1@/, 6olumbia dan ?umania tahun 1@3;, di 7etherland tahun 1@0, di 6osta ?ica tahun 1@@0. di "aine tahun 1@@, di >talia tahun 1@0, di
ebagai contoh 7egara ndonesia adalah salah satu dari negara tersebut. 'ntuk menutup bab ini, penulis akan
menguraikan pendapat pribadi
mengenai pidana mati. *ada dasarnya, penulis tidaklah sepakat dengan keberadaan pidana mati dalam konteks hukum pidana nasional ataupun secara global, namun secara rasional dengan memperhatikan kebutuhan pada saat ini maupun ke depan, penulis menyadari pidana mati masih dibutuhkan sebagai suatu /0
Ibid2, hlm ;. *.AC. 2amintang . imons, 4p2cit2, hlm !.
/1
/
alat untuk melindungi masyarakat. *erlunya pidana mati dipertahankan menurut penulis berdasarkan tiga alasan. Pertama, masalah keadilan dan kepastian hukum. Apabila pidana mati dihapuskan dan kemudian diadakan kembali dengan mengenyampingkan asas non retroaktif , lebih patut dipertanyakan dimana keadilan yang seharusnya menjadi satu dalam bentuk kepastian hukum. >ni dikarenakan suatu keadaan ke depan tidaklah dapat diprediksi dan dita$sirkan secara mutlak dengan mengadakan pengandaian#pengandaian yang apriori. "aka, lebih baik pidana mati tetap dipertahankan dengan catatan hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan yang luar biasa serius (e#traordinary crime). !edua, masalah kebudayaan. +idaklah dapat disangkal bah4a 7egara kita yang multi cultural ini mengenal pidana mati dalam berbagai peraturan adat semenjak %aman kerajaan dahulu (sebelum terbentuknya 7egara >ndonesia). 'ntuk memperkuat pendapat ini, maka penulis menyandarkannya pada pendapat Eon avigny yang menyatakan hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas ( arbitrary act of a legislator ), tetapi dibangun dan dapat ditemukan dalam ji4a masyarakat. !etiga, unsur religius. "emperhatikan norma dasar 7egara kita yang memperlihatkan bah4a bangsa ini ialah bangsa yang cinta dan takut akan +uhan yang berarti tidaklah dapat kita sangkal secara religius, agama mengakui hukuman sebagai akibat dari sebuah tingkah laku yang jahat. ebagai contoh, >slam mengenal hukuman mati (3ishas) sebagai bentuk hukuman terhadap *arimah yang mutlak telah digariskan oleh A22AH dan hanya dapat hapus apabila keluarga korban memberi maa$ dan barulah dapat diberlakukansemacam ganti rugi (diyat ).
3
dengan
cara
meringankan
penderitaan#penderitaan
$isik
yang
berlebihan, maka tidaklah beralasan untuk menolak pidana mati sebagai suatu sarana perlindungan rakyat.
BAB III PENUTUP
A. Kes#")!lan
*idana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. *ro dan kontra tersebut
tidak hanya terjadi di
>ndonesia, namun terjadi hampir di seluruh 7egara yang ada pada saat ini. etiap
ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.
DA*TA+ PUSTAKA
1. B!k!
A. Ham%ah A. umangelipu, Pidana "ati di Indonesia di "asa alu, !ini dan di "asa 0epan, halia >ndonesia, -akarta, 1@/. Andi Ham%ah, Asas-Asas Hukum Pidana, ?ineka 6ipta, -akarta, 1;.
LLLLLLLLLLLLL, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa 'egara, inar ra$ika, -akarta, !00@. @
> !; -uli 1/ arji armodiharjo hidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, *.+. ramedia *ustaka 'tama, -akarta, 1/. arsono *, !arl "ar# $konomi Politik dan Aksi-e%olusi, iadit "edia, -akarta, !003. joko *rakoso 7ur4achid, .tudi /entang Pendapat-Pendapat "engenai $fekti%itas Pidana "ati di Indonesia 0e1asa Ini, halia >ndonesia, -akarta, 1@;. LLLLLLLLLLLLL, Hukum Penitensier di Indonesia, 2iberty, Iogyakarta, 1@@.
4idja *riyatno, .istem Pelaksanaan Pidana Pen*ara di Indonesia, ?e$ika Aditama, slam ?iau, Buku Panduan Penyusunan Penulisan .kripsi, :DD62 H.A.. idjaja, Penerapan 'ilai-'ilai Pancasila E HA" di Indonsia, ?ineka 6ipta, -akarta, !000. Hans &elsen, /eori /entang Hukum dan 'egara, 7usa "edia 7uansa, lmu *opuler, -akarta, !00@. "oeljatno, !itab &ndang &ndang Hukum Pidana ,
*.AC. 2amintang . imons, !itab Pela*aran Hukum Pidana +eerboek an Het 'ederlanches .trafrecht), *ionir -aya,
?. Abdoel jamali, Pengantar Hukum Indonesia +$disi e%isi), ?aja4ali *ers, -akarta, !00/. ?. oesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan &mum dan 0elik-0elik !husus, *olitea,
atochid &artanegara, Hukum Pidana Bagian .atu, #*res, -akarta, 1@3. oekarno, 0iba1ah Bendera e%olusi, *anitia *enerbit iba4ah
ubekti ?. +jitrosoedibio, !amus Hukum, *.+. *radnya *aramita, -akata, 1@.
%. Internet
http:55444.inilah.com5berita5politik5!0051050515hukuman#mati#tidak# bertentangan#dengan#uud5). iakses pada tanggal ! eptember !00@. http:55herliady.blog.$riendster.com5e$ektivitas#hukuman#mati5. iakses pada ! April !00. http:55444.iddaily.net5!00@505terpidana#mati#sugeng#saya#lebih#senang.html. iakses pada tanggal ! April !00. ;0
